Live Streaming
Page 10 of 12
28 March 2018

Sumber: cnnindonesia.com

Pemerintah berencana mengubah mekanisme pembelian beras untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang selama ini dilakukan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Melalui perubahan mekanisme ini, pemerintah berharap mampu memiliki stok CBP hingga 1,2 juta ton. Dalam mekanisme pembelian CBP yang baru, pemerintah nantinya hanya akan membayar selisih harga pembelian yang dilakukan Bulog dengan harga yang dijual di pasar. Adapun selama ini, pemerintah memberikan sejumlah dana kepada Bulog guna membeli beras untuk mengisi stok CBP.

Dengan pola pembelian CBP yang baru pemerintah dapat meningkatkan keterisian stok CBP. Selama ini pemerintah kerap kali gagal memenuhi stok CBP minimal sebanyak 350 ribu ton. Adapun per Maret 2018, Bulog mencatat stok CBP defisit 27.888 ton. Pola pembelian CBP yang baru ini, diharapkan dapat mengisi stok CBP hingga 1,2 juta ton sesuai dengan yang diminta oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Saat ini kata Musdhalifah, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk membeli CBP tahun ini.

28 March 2018

Sumber: ANTARANEWS.COM

Bank Dunia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat ekonomi maju maupun berpendapatan menengah. Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander mengatakan rasio utang pemerintah Indonesia yang berada pada kisaran 29 persen terhadap PDB ini juga didukung oleh pengelolaan yang baik sehingga tidak rentan dengan risiko fiskal.

Untuk itu, menurut dia, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan mengenai kondisi utang pemerintah Indonesia yang bisa mengganggu kinerja perekonomian dalam jangka menengah panjang. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan utang pemerintah sudah dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan pengelolaan APBN yang selama ini berlaku.

Sri Mulyani mengatakan penggunaan utang merupakan bagian dari pengelolaan APBN yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati, agar perekonomian tidak mengalami kejutan dan mesin ekonomi menjadi melambat. Untuk itu, ia menegaskan pengelolaan utang saat ini belum terlalu mengkhawatirkan karena masih dikendalikan jauh dibawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

28 March 2018

Sumber: KONTAN.CO.ID

Pemerintah optimistis dalam lima tahun ke depan rasio pajak atau tax ratio bisa mencapai 13%-14%. Hal ini seiring dengan target nominal pertumbuhan pajak sebesar 17%-18% dalam jangka panjang.Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bilang target ini akan dicapai dengan memperkuat sistem administrasi dan kebijakan.Suahasil juga mengatakan bahwa dirinya juga akan menyesuaikan kebijakan dengan standar internasional seperti AEOI (Automatic Exchange Of Information) agar tercapainya target yang diinginkanKe depan, pemerintah juga akan membuat kerjasama dengan beberapa negara. Dengan sistem perpajakan yang kuat maka diharapkan bisa mengoptimalkan pendapatan negara dalam jangka panjang.

Selain mengoptimalkan pendapatan pajak, pemerintah ke depan juga fokus ke beberapa hal untuk meningkatkan ekonomi. Di antaranya adalah memperbaiki iklim investasi seperti proses perizinan dan dwelling time.Pada tahun ini, pemerintah menyoroti survei persepsi pengusaha Jepang terhadap Indonesia yang mengalami penurunan. Biasanya Indonesia mendapatkan peringkat ke 2, namun tahun ini hanya berada di posisi ke 5.

27 March 2018

Sumber: wartaekonomi.co.id/

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Profesor Doktor Hikmahanto Juwana berpendapat, Pemerintah Indonesia tak perlu memutuskan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi dan kasus hukuman mati terhadap TKI tak akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Hikmahanto Juwana juga mengatakan Arab Saudi memiliki kedaulatan dalam mengatur hukum di negaranya sendiri. Karena itu, dalam hal kasus hukuman mati Muhammad Zaini Misrin, pemerintah Indonesia tidak bisa mencampuri keputusan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi.Dia juga mengingatkan Pemerintah Indonesia agar tidak salah langkah apalagi sampai berniat memutus hubungan kedua negara.

Jika hal itu terjadi, maka yang rugi adalah Indonesia. Apalagi, kata dia, hubungan dua negara terlihat makin mesra setelah kunjungan Raja Arab Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Bahkan, kunjungan Raja Salman ke Indonesia mendapat sambutan yang meriah. Hikmahanto juga menyatakan Konvensi Wina 1963 tak mengatur sanksi pemberian notifikasi hukuman mati warga negara asing (WNA). Jadi, dengan alasan itu, Arab Saudi tak perlu menginformasikan tentang eksekusi mati TKI Muhammad Zaini Misrin kepada Pemerintah Indonesia. Tapi, Hikmahanto menjelaskan, dengan alasan kemanusiaan mestinya negara manapun yang menganut hukuman mati harus menyampaikan notifikasi kepada negara asal WNA itu.

Selain rasa kemanusiaan, kedua negara punya hubungan baik yang telah terjalin berpuluh-puluh tahun. Karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah Arab Saudi memberi notifikasi kepada Pemerintah Indonesia terlebih dulu. Berdasarkan hukum internasional merujuk pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran (Konvensi Wina 1963), Indonesia dan Arab Saudi telah menjadi anggota melalui aksesi masing-masing pada 4 Juni 1982 dan 29 Juni 1988. Dalam pasal 36, kata dia, mengatur tentang pemberian notifikasi bagi negara yang menangkap dan menghukum mati warga negara asing (WNA) kepada pemerintah negara asalnya.

27 March 2018

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Pemerintah Indonesia harus bisa menjadi fasilitator dalam mendorong pengembangan potensi bangunan-bangunan tua bernilai sejarah menjadi tempat seni pertunjukkan yang mampu memikat mendatangkan wisatawan dan musisi internasional ke sejumlah daerah. Langkah ini tentunya sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkomitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh promotor musik sekaligus event consultant dari pertunjukkan the Hitman David Foster and Friends, Anas, di De Tjolomadoe Karanganyar. Terjualnya seluruh tiket pertunjukkan sekaligus apresiasi yang diberikan secara langsung oleh David Foster terhadap bangunan De Tjolomadoe menjadi bukti bahwa bangunan tua bernilai sejarah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bisa juga melakukan hal serupa.

Untuk merevitalisasi bangunan tua itu tentunya harus melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah keterlibatan para arkeolog dan ahli sejarah. Lalu untuk lebih memberikan nilai jual dan nilai tambah maka keterlibatan pihak BUMN sekaligus pihak swasta menjadi langkah yang harus dilakukan berikutnya. Anas menyebutkan beberapa tempat di Indonesia yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat untuk seni pertunjukkan berskala internasional. Di daerah Sumatera Utara memiliki kearifan budaya lokal di kawasan Danau Toba. Lalu di Jakarta dan Sumatera Barat memiliki sejumlah bangunan tua yang bernilai sejarah dari peninggalan Belanda.

 

27 March 2018

Sumber: News.okezone.com

Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan 2 ambulans ke pemerintah Samoa yang diwakili Kementerian Kesehatan. Proses serah terima dilaksanakan di Kantor Kementerian Kesehatan Samoa di Apia  Utusan Khusus Presiden RI Dubes Muhammad Lutfi mewakili Pemerintah RI dan Menteri Kesehatan Samoa Hon. Tuitama Dr. Talalelei Tuitama mewakili Pemerintah Samoa telah hadir dalam upacara tersebut. Proses serah terima juga juga dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa dan Kerajaan Tonga Dubes Tantowi Yahya dan Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Samoa Hon. Afamasaga Lepuiai Rico Tupai. Kedua ambulans merupakan simbol kedekatan hubungan dan kekerabatan antara masyarakat Indonesia dan Samoa. Untuk diketahui, Topan Gita telah menghantam Samoa pada 12 Februari 2018 dan menyebabkan Samoa mengalami banjir dan angin kencang. Beberapa media menyebutkan beberapa fasilitas kesehatan mengalami kesulitan air dan permasalahan lainnya, termasuk demam berdarah, penyakit pencernaan dan trauma pasca bencana. Pemerintah RI melalui Kedutaannya di Wellington telah mengirimkan ambulans untuk membantu rumah sakit di Samoa dalam meningkatkan kapasitas pelayanan dan guna menjangkau masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Dalam sambutannya, Hon. Tuitama Dr. Talalelei Tuitama menyampaikan apresiasinya dan mengharapkan kedua negara dapat meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan. Dalam kunjungannya, Utusan Khusus juga melaksanakan pertemuan dengan Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Samoa, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi dan CEO Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Beliau meyakini bahwa kerja sama kedua negara akan lebih terbangun dan merekatkan hubungan pemerintah dan masyarakat kedua negara.

 

26 March 2018

Sumber: JPNN.COM

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak semua pihak bisa bersinergi dalam melindungi para pekerja migran asal tanah
air yang kini bekerja di Arab Saudi. Sekretaris Jenderal SBMI Bobby Alwi mengatakan, upaya melindungi para tenaga kerja
Indonesia (TKI) tak akan berjalan baik tanpa sinergi semua pihak untuk menekan negeri kerajaan itu agar mau menandatangani
nota kesepakatan atau memorandum of agreement (MoA).

Bobby mengatakan, eksekutif dan legislatif harus satu suara untuk mendesak pemerintah Arab Saudi agar mau melakukan
pertemuan guna membahas MoA perlindungan TKI. Berdasar informasi yang diterima Bobby, justru draf MoA perlindungan TKI
tersendat di DPR.

Menurut Bobby, Pemerintah RI dan Arab Saudi sudah menyetujui pentingnya payung hukum atau peraturan tentang perlindungan
TKI. Hasilnya, pemerintah negeri kaya minyak itu pada 2015 menyerahkan draf MoA kepada pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Draf itu itu sebenarnya sudah cukup lengkap untuk melindungi para TKI. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian
Ketenagakerjaan sudah mengganggap lengkap draft tersebut," kata Bobby.

Setelah dipelajari oleh pemerintah, draf MoA lantas diserahkan ke DPR untuk dibahas. Ternyata, MoA itu tersendat di DPR
lantaran alotnya pembahasan dan banyaknya kepentingan antar-fraksi di legislatif.

"Sampai sekarang draf tersebut tidak jelas nasibnya. Pembahasan di DPR sangat alot dan banyak kepentingan, padahal MoA itu
sangat menjamin perlindungan dan keamanan bagi TKI," ungkapnya.

Bobby pun menyayangkan hal itu. Menurutnya, upaya melindungi TKI tak akan berjalan baik jika ada pihak yang menonjolkan ego
sektoral.

"Karena itu, semua lembaga negara harus bersinergi, hilangkan semua ego sektoral untuk melindungi nasib TKI. Pemerintah harus
kembali merumuskan ulang MoA bersama Arab Saudi," tegasnya.

26 March 2018

Sumber:tribunnews.com

Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh
wilayah Indonesia, melalui sinergi pembangunan di seluruh sektor.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, dalam Indonesia Development Forum (IDF) 2018 akan
mengangkat tujuh sub tema besar yang diharapkan dapat memberikan masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi
berbagai permasalahan.


Ketujuh sub tema tersebut meliputi, ‎pertama yaitu pengembangan pusat pertumbuhan untuk mengurangi ketimpangan antara
kawasan barat dan timur Indonesia.

‎"Kedua, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan, Indonesia masih memiliki 122 kabupaten tertinggal
yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia," papar Bambang


Ketiga, kata Bambang, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Dimana, pemenuhan akses terhadap
pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi adalah layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas
sumber daya manusi.

"Keempat, memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pembangunan daerah. ‎Kelima, penguatan konektivitas
Indonesia sebagai negara kepulauan," ujar Bambang.

Menurutnya, ‎dari sudut pandang ekonomi, jaringan transportasi yang terhubung dengan simpul-simpul produksi dan konsumsi
akan membangkitkan pertumbuhan volume pergerakan yang disertai penurunan biaya.

‎"Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul
pertumbuhan ekonomi yang spesifik," tutur Bambang.

Sementara keenam yaitu ‎inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, dimana peranan tata kelola dan inovasi pembangunan
daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah menjadi krusial dalam pembangunan wilayah.

Ketujuh atau terakhir, kata Bambang, pengoptimalan sumber pendanaan pembangunan, karena saat ini telah banyak skema
pendanaan pembangunan, baik bersumber dari APBN maupun Non-APBN, seperti skema PINA dan KPBU.

"Namun, banyak hasil pembangunan daerah belum berdayaguna secara optimal karena pengalokasian pendanaan pembangunan dan
pemanfaatan sumber lain yang belum optimal serta belum sepenuhnya menyasar untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah,"
papar Bambang.

Kegiatan IDF 2018 akan berlangsung pada 10-11 Juli 2018 di Jakarta, dengan mengusung tema Pathways to Tackle Regional
Disparities Across the Archipelago.

Melalui IDF 2018 , diharapkan seluruh pemangku kepentingan akan mendiskusikan berbagai tantangan pembangunan wilayah di
masa depan, sekaligus menghasilkan pemikiran-pemikiran baru dalam mencari solusi inovatif atas persoalan ketimpangan wilayah
yang sedang dihadapi Indonesia.

26 March 2018

Sumber: nasional.sindonews.com

Langkah insan penyiaran untuk menetapkan setiap 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) belum membuahkan hasil
yang positif. Hal ini didasari belum ditekennya Keputusan Presiden (Keppres) untuk menguatkan Harsirnas tesebut. Padahal,
usulan Harsirnas sudah ada di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Yuliandre Darwis mengakui penetapan tersebut bisa menjadi bukti pengakuan pemerintah
terhadap eksistensi dunia penyiaran nasional yang dimulai sejak berdirinya Solosche Radio Vereniging (SRV) di Solo 1 April 1933.

Menurut Yuliandre, deklarasi Hari Penyiaran Nasional dilakukan pertama kali oleh masyarakat Solo pada 1 April 2009, kemudian
inisiatif tersebut dilanjutkan Wali Kota Surakarta yang saat itu dijabat Joko Widodo dengan mengirim surat ke Menkominfo
tentang usulan penetapan Hari Penyiaran Nasional sekaligus diakuinya KGPAA Mangkunegoro VII sebagai Bapak Penyiaran.

"Eksistensi dunia penyiaran menyertai bangsa ini melewati berbagai fase hingga saat ini Indonesia hidup damai dalam iklim
demokrasi, sehingga perlu ditetapkan Hari Penyiaran Nasional dalam Keppres. SRV yang hadir sebelum proklamasi kemerdekaan
oleh KGPAA Mangkunegoro VII, juga merupakan stasiun radio pertama milik anak bangsa," tutur dia, Minggu (25/3/2018).

Yuliandre mengatakan, deklarasi secara nasional tentang Hari Penyiaran Nasional dan Bapak Penyiaran Indonesia sempat
dilakukan keluarga besar insan penyiaran Indonesia seperti KPI, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, Persatuan Radio
Siaran Swasta Nasonal Indonesia (PRSSNI), perwakilan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), perwakilan televisi swasta, Asosiasi
Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dan perwakilan masyarakat penyiaran pada 1 April 2010 di Solo.

Dia berharap, melalui Keppres Harsirnas, insan penyiaran akan merasa leluasa untuk mengembangkan dunia penyiaran. Terlebih,
Keppres itu akan menjadi momentum yang pas menjelang peringatan hari penyiaran nasional ke-58 yang akan dilangsungkan di
Palu, Sulawesi Tengah.

"Ini akan menjadi kado yang luar biasa istimewa dalam peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-85 di Palu tahun ini," ungkapnya.

Seperti diketahui, KPI sudah memulai usaha penetapan Harsiarnas melalui Keppres sejak tahun 2015 dengan melakukan rapat
koordinasi bersama Kemenkominfo. Kemudian, pada 2017 mulai dilakukan pembahasan secara detail tentang penetapan tersebut
bersama KPI, Kemenkominfo, dan Kemensesneg. Hingga saat ini Draft Keppres tersebut masih menunggu tanda tangan Presiden
Jokowi.

23 March 2018

Sumber: pikiran-rakyat.com

Peningkatan‎ utang pemerintah Indonesia dinilai tidak mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Produktivitas utang terbukti
belum mampu mendorong pertumbuhan investasi sektor produktif secara signifikan. Sehingga output perekonomian relatif
stagnan.

Memang, dampak utang dalam percepatan agenda pembangunan infrastruktur memang tidak serta merta akan terjadi dalam
jangka pendek. Demikian kata Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus.
Namun, setidaknya akan menumbuhkan optimisme perekonomian terutama investasi.

"Pasalnya, indeks tendensi bisnis dan berbagai survei tentang ekspektasi ekonomi tidak mengalami akselerasi pertumbuhan.
Akibatnya pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari lima persen," ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta.

Heri mengatakan, utang Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan cukup pesat. Dalam APBN 2018,
Kementerian Keuangan menyatakan total utang pemerintah mencapai Rp4.772 triliun. Namun jika menelisik data outstanding
Surat Berharga Negara sudah mencapai Rp3.128 triliun. Sementara utang luar negeri pemerintah mencapai 177 miliar Dolar AS
atau sekitar Rp2.389 triliun (kurs 13.500). Selain itu utang luar negeri swasta mencapai 172 miliar Dolar AS atau sekitar
Rp2.322 triliun.

Dia mengatakan, utang pemerintah Indonesia tersebut melonjak dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 3.165 triliun dan tahun
2017 Rp 3.466,96 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa peningkatan utang tersebut digunakan untuk infrastruktur.
Namun kenyataannya dalam struktur APBN, struktur belanja modal relatif stagnan. "Porsi belanja infrastruktur memang
meningkat tajam pada tahun 2015 dengan proporsi di APBN sebesar 18,21 persen. Namun pada tahun berikutnya postur belanja
modal kembali lagi ke angka 14-15 persen," ujar Heri.

Peningkatan proporsi sifnifikan justru terjadi pada pos belanja pegawai. Pada tahun 2014, porsi belanja pegawai ‎sebesar 20,25
persen. Namun tahun berikutnya cenderung naik sebesar 23,76 persen (2015), 26,44 persen (2016), dan 26,25 persen (2017).
Peningkatan proporsi signifikan juga terjadi pada belanja barang dari 14,67 persen pada 2014 menjadi 21,7 persen pada 2017.
"Sementara subsidi dan bantuan sosial proporsinya terus menyusut‎ dari tahun ke tahun,"ujar dia.

Menurut Heri, ‎utang pemerintah Indonesia yang digunakan secara produktif seharusnya dapat mempercepat peningkatan output
nasional. Juga mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun nyatanya impor terus meningkat dan tidak mampu dikonpensasi
oleh peningkatan ekspor.

Kondisi ini menunjukkan produk Indonesia belum memiliki daya saing. Padahal rupiah akhir-akhir ini terdepresiasi yang seharusnya
dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia.

Sementara itu Peneliti Senior Indef Faisal Basri mengatakan pemerintah menggeser dominasi utang luar negeri melalui
penerbitan Surat Berharga Negara.namun SBN yang dimiliki asing mendominasi sejak 2014 hingga mencapai 39,5 persen.

Menurut Faisal, dominasi asing ini perlu diwaspadai karena rentan. Jika terjadi capital outflow, akan sangat berisiko bagi
stabilitas ekonomi.

"Jika bergantung pada SBN itu sama dengan bersender pada mekanisme pasar. Ada kebijakan Amerika naikan suku bunga saja,
investor bisa ‎langsung jual," ujar dia.

Page 10 of 12

Tentang Kami