Live Streaming
Page 10 of 16
31 May 2018

Sumber: sports.okezone.com

Pemerintah Indonesia menyatakan persiapan Pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2018, yang akan dihelat 18 Agustus-2 September 2018 sudah 90 persen selesai. Hal tersebut merujuk pada infrastruktur pendukung atau venue yang hampir rampung diselesaikan. Untuk Jakarta, 25 venue sudah selesai dan 8 venue dalam proses penyelesaian. Di Palembang, 11 venue sudah selesai dan 2 masih berlangsung. Secara keseluruhan hingga pertengahan Mei 2018, pekerjaan telah selesai 95 persen dan akan selesai seluruhnya pada akhir Juni 2018.

Sementara di Jawa Barat, ada 10 venue yang masih dikerjakan karena keputusan pekerjaannya baru akhir tahun lalu. Di antaranya Stadion Jalak Harupat Bandung, Patriot Bekasi, Pakansari Bogor, Wibawa Mukti Cikarang, Lapangan Sabuga ITB, venue kano di Majalengka serta paragliding di Pasir Sumbul, Puncak. Hadir pula dalam diskusi tersebut, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo dan staf khusus Menteri Perhubungan Wihana Kirana Jaya dan Dewan Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Michael Umbas, juga sejarahwan sekaligus arsitek Yuke Ardhiati. Dewan Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Michael Umbas menegaskan bahwa jajaran PT HIN (Persero) mendukung penuh ajang olahraga yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali, Asian Games XVII. Pesta olahraga terbesar Asia itu digelar di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus-2 September 2018.

30 May 2018

Sumber: ekbis.rmol.co

Pemerintah diminta memetik pelajaran dari buruknya pengelolaan utang negeri tetangga, Malaysia. Saatnya ngerem utang dan lebih bijak mengelola anggaran. Terlebih lagi menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Puspa Ghani Talat­tov menilai, gerakan penggalangan dana rakyat Malaysia membantu pemerintahnya, sulit diterapkan di Indonesia. Menurutnya, ada dua alasan mendasar. Pertama, rasio utang Malaysia sudah mencapai 51 persen, mendekati batas aman yang ditetapkan konstitusi mereka sebesar 55 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, rasio utang Indone­sia masih 30 persen dari PDB. Hal ini akan membuat banyak kalangan menganggap rasio utang masih aman.

Kedua, gerakan rakyat Ma­laysia sulit ditiru karena keper­cayaan masyarakat Indonesia rendah terhadap pengelolaan anggaran negara. Selain utang yang terus naik, menurut Abra, pemerintah inkonsisten dalam melakukan reformasi fiskal. Misalnya, semula pada awalnya pemerintah mengalihkan subsidi untuk infrastruktur. Namun men­jelang pemilu, subsidi dikem­balikan lagi. Selain itu, ada beberapa proyek infrastruktur dinilai publik tidak urgent tetapi terus dipaksakan jalan.

 

Kondisi tersebut, lanjut Abra, berbeda dengan Malaysia. Masyarakat negeri Jiran me­naruh kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan Mahathir Mohamad. Rakyat Malaysia memandang Mahathir memi­liki komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah keuangan.  Pertama, Mahathir memo­tong gajinya sendiri, beserta menteri dan pegawai-pegawai di pemerintah. Kedua, Mahathir melakukan revisi terhadap proyek-proyek yang memakan anggaran banyak dan tidak men­desak. Contoh teranyar, Mahatir merevisi proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura.

Abra menambahkan, gerakan moral rakyat Malaysia sebe­narnya tidak memiliki dampak besar terhadap pengurangan utang negara mengingat jumlah­nya yang besar. Tetapi, gerakan tersebut menimbulkan sentimen positif yang akan menguatkan kepercayaan iklim investasi.

Seperti diketahui, rakyat Malaysia baru-baru ini melakukan penggalangan dana untuk membantu pemerintahan Mahathir membayar utang. Sang inisiator, Nik Shazarina Bakti mengaku melakukan gerakan tersebut sebagai rasa cintanya terhadap negara.

30 May 2018

Sumber: economy.okezone.com

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan status perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia mengenai divestasi 51% saham. Pasalnya, perundingan ini dijanjikan selesai pada April 2018, namun hingga kini belum selesai. Menjawab hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, kelanjutan negosiasi terkait divestasi 51% saham kepemilikan Freeport ke pemerintah Indonesia, bukan lagi berada di ranah Kementerian ESDM.

Akan tetapi, lanjut mantan Menteri Perhubungan ini, pihak Freeport Indonesia menyatakan secara tertulis bahwa participating interest Rio Tinto sebesar 40% di Freeport akan dikonversi menjadi saham 40%. Sedangkan sisanya sehingga bisa capai 51%, maka akan dibeli dari saham Freeport McMoran. Ia juga mengatakan mudah-mudahan Juni akuisisi selesai dan penuhi itu syarat perpanjangan. Sisanya 5% dari Freeport McMoran dan pemerintah sudah miliki saham Freeport sehingga kita akan miliki 51% Sebenarnya, kata Jonan, proses perundingan Freeport dan pemerintah hanya tinggal menunggu hasil divestasi. Pasalnya, tiga poin sudah disepakati seperti pembayaran total royalti lebih besar, pembangunan smelter, perubahan status IUPK menjadi KK.

30 May 2018

Sumber:finance.detik.com

Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Senin lalu menerbitkan keterangan pers bersama (KPB) terkait koordinasi dan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Konferensi pers itu menyebut kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik dan kuat.  Menanggapi hal tersebut Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengungkapkan keterangan tersebut diberikan karena pemerintah menyadari bahwa ada sesuatu yang serius dalam perekonomian Indonesia yang membuat pelaku pasar gelisah, sehingga tidak tradisinya menerbitkan keterangan pers.

Ia juga menambahkan argumentasi dan pernyataan pernyataan yang dikemukakan dalam KPB tersebut terkesan ngambang dan tidak full disclosure sehingga bagi orang yang mengerti ekonomi seketika saja tahu bahwa KPB itu semacam propaganda untuk menutup kepanikan sekaligus mengantisipasi ancaman krisis.Dia menyebut dengan cara KPB ini Pemerintah telah menyeret atau mencoba berbagi tanggung jawab dengan BI, OJK, dan LPS. Menurut dia ada hal-hal yang tidak disampaikan secara penuh dalam keterangan tersebut. Seperti angka defisit transaksi berjalan yang meningkat pada kuartal I 2018 namun masih lebih rendah dibandingkan kuartal I 2013.

Menurut Fuad, perbandingan harusnya dengan target dan pencapaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Selain defisit, begitupun dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2018 yang hanya disebutkan tumbuh tanpa disebutkan dengan targetnya ataupun tahun sebelumnya. Menurut dia, angka defisit transaksi berjalan tahun ini 2018 diperkirakan di bawah 2,5% dari produk domestik bruto (PDB). Fuad menjelaskan argumentasi normatif dan formalitas seperti ini juga biasa digunakan pemerintah untuk menjustifikasi defisit APBN yang maksimum 3% PDB dan utang negara yang maksimum 60% PDB sesuai UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. 

Menurut dia keterangan tersebut tidak memberikan informasi yang semestinya. Ini karena pemerintah juga membandingkan keterpurukan kurs rupiah dengan mata uang Turki dan Brazil, padahal seharusnya pemerintah membandingkan keterpurukan kurs rupiah dengan mata uang sesama negara ASEAN.Sedangkan terhadap jatuhnya IHSG di BEI disebutkan sebesar 5,98% masih terkendali dan itu karena keluarnya arus modal asing dari pasar saham. Dia mengaku kasihan dan prihatin pada BI, OJK dan LPS yang harusnya menjalankan sistem keuangan secara independen. Namun kini ketiga lembaga tersebut diajak bertanggung jawab pada kondisi perekonomian pada umumnya.

22 May 2018

Sumber: katadata.co.id

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara tengah mengkaji aturan yang memungkinkan penyelenggara sistem elektronik dikenai sanksi jika platform-nya kerap dijadikan sarana penyebaran hoax dan konten negatif lain, termasuk radikalisme. Ia mengatakan, aturan tersebut tengah dibahas bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak pekan lalu tapi sayangnya ia tak menjelaskan secara rinci sanksi yang mungkin diterima penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial jika melanggar. Selama ini, jika ada hoax atau konten negatif lain, platform seperti Facebook hanya diminta untuk memblokir konten ataupun akun yang bersangkutan. Bila platform menolak, akan diberi sanksi administrasi berupa teguran hingga pemblokiran sementara, seperti yang sempat dialami Telegram.

Pembuatan aturan ini, kata dia, mengacu pada hasil kajian ke Jerman dan Malaysia pada Maret lalu. Ia mengirim tim guna memelajari cara kedua negara tersebut mengatur penyelenggara sistem elektronik, baik dalam menjaga data penggunanya ataupun menghindari ujaran kebencian. Langkah tersebut diambil menyusul kebocoran data 87 juta pengguna Facebook. Ditambah lagi, Indonesia baru saja digegerkan oleh kasus bom bunuh diri dan tindakan radikal di beberapa wilayah. Rudiantara menekankan, dirinya tak ingin Indonesia bernasib sama dengan Myanmar, di mana kekerasan terhadap etnis Rohingya diperparah oleh provokasi melalui media sosial. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memblokir 2.528 konten berisi bermuatan negatif di media sosial hingga kemarin malam. Lalu sebanyak 9.500 konten lain yang terindikasi mengandung unsur terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme namun masih disaring oleh petugas.

22 May 2018

Sumber: RMOL.com

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menganggap, keluarnya travel advice sejumlah negara ke warganya yang mengunjungi Indonesia merupakan konsekuensi yang tak bisa dihindari pasca-rangkaian teror bom yang terjadi di Tanah Air. Namun begitu, bukan berarti Pemerintah boleh diam. Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar), harus memberi penjelasan ke dunia tentang situasi Indonesia saat ini yang sudah aman. Sejauh ini, ada 14 negara yang mengeluarkan travel advice pasca-serangan teror yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Negara-negara adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Polandia, Irlandia, Kanada, Prancis, Filipina, Brasil, dan Swiss.

Status travel advice memang berada di bawah travel warning. Travel advice merupakan nasihat perjalanan pemerintah sebuah negara ke masyarakatnya. Sedangkan travel warning (peringatan perjalanan) sifatnya lebih serius. Di atasnya, ada travel ban (larangan perjalanan). Namun begitu, kata Taufik, travel advice itu tetap tidak boleh dianggap sepele. Sebab, travel advice juga bisa membuat kunjungan wisatawan berkurang. Bom Bali 2002 berdampak besar pada kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jumlah turis asing yang berwisata ke Indonesi drop. Menyikapi hal itu, Kemenpar memberi pemahaman ke dunia bahwa Indonesia aman dan bisa dikunjungi wisatawan dunia. Berkat penjelasan itu, perlahan-lahan, jumlah kunjungan turis mancanegara meningkat kembali.Rentetan teror yang terjadi dua pekan lalu juga bisa membuat kunjungan wisatawan mancanegara juga drop. Makanya, Kemenpar harus bergerak.

22 May 2018

Sumber: TRIBUNNEWS.COM

Pemerintah melalui Kementerian Peridustrian tetap menargetkan waktu produksi mobil listrik Indonesia.  Ini diucapkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat ditemui Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono. Dalam kunjungannya, Warih berkomitmen Toyota siap mendukung pemerintah untuk membangun industri mobil listrik dalam negeri. Sesuai rilis resmi Kementerian Perindustrian, Airlangga menargetkan tahun 2025 penggunaan mobil listrik di Indonesia sebesar 20 persen.

Warih menyatakan komitmennya mendukung pemerintah, untuk membangun industri mobil listrik di Indonesia. Warih menambahkan, sebelum masuk ke tahap produksi massal, perlu pertimbangan cermat pada empat pilar utama, yaitu supply chain (rantai pasok meliputi semua aktivitas penyaluran barang produksi hingga ke konsumen), infrastruktur, konsumen dan regulasi pemerintah. Kemenperin sendiri fokus mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri, dengan mengkaji arah kebijakan ke depan bersama pemangku kepentingan, demi mendorong produksi kendaraan emisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) yang ramah lingkungan.

16 May 2018

Sumber:INDUSTRY.co.id

Bank Dunia menilai pelaksanaan pengelolaan keuangan publik Indonesia sudah selaras dengan praktik yang berlaku di tingkat internasional, meski masih terdapat beberapa kelemahan. Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian Akuntabilitas Belanja dan Keuangan Publik (PEFA) dari Bank Dunia atas pengelolaan keuangan publik Indonesia yang dipublikasikan di Jakarta. Ruang lingkup pelaksanaan PEFA ini mencakup institusi anggaran pemerintah pusat yang menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat seperti Kementerian Lembaga, lembaga pengawasan dan DPR. Periode analisis penilaian mencakup tiga tahun fiskal yang telah selesai yaitu 2014, 2015 dan 2016 dengan tanggal batas akhir pengumpulan data pada Agustus 2017 serta laporan keuangan yang telah diaudit terakhir untuk 2016.

Dalam penilaian PEFA, tujuh pilar yang dinilai antara lain keandalan anggaran, transparansi keuangan publik, pengelolaan aset dan kewajiban serta strategi fiskal dan anggaran berbasis kebijakan. Kemudian, pilar lainnya adalah prediktabilitas dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, akuntansi, pencatatan dan pelaporan serta pengawasan dan pemeriksaan eksternal. Penilaian PEFA menyatakan rata-rata skor kinerja keuangan publik sedikit dibawah nilai B, atau berada di atas tingkat dasar kinerja sesuai dengan tata kelola internasional yang berlaku. Sebanyak 17 dari 31 indikator telah memperoleh nilai A maupun B, meski sisanya masih mendapatkan nilai C dan D yang berarti adanya kesempatan lebih lanjut untuk memperbaiki praktik pengelolaan anggaran. Beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan tersebut terkait alokasi sumber daya strategis, akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemberian layanan publik yang efisien.

Untuk alokasi sumber daya strategis, masih terdapat keandalan anggaran yang kurang baik, penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah dan proses penganggaran tahunan yang tidak konsisten serta tidak adanya informasi kinerja gabungan menurut sektor dalam anggaran secara keseluruhan. Penyampaian layanan publik juga menjadi sasaran penilaian karena masih adanya kelemahan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan lemahnya pengelolaan investasi publik, pengadaan publik dan sistem pengawasan. Bank Dunia mengatakan kelemahan tersebut merupakan bidang reformasi yang sedang dilakukan pemerintah meski upaya ini belum mewujudkan adanya kinerja perbaikan sepenuhnya. Beberapa indikator yang telah mendapatkan nilai A atau B antara lain klasifikasi anggaran, transfer dana ke pemerintah daerah, pengelolaan aset publik, peramalan ekonomi makro dan fiskal, strategi fiskal, akuntansi untuk penerimaan, tunggakan belanja dan integritas data keuangan.

Sedangkan, beberapa indikator yang mendapatkan nilai C atau D antara lain realisasi belanja total, pelaporan risiko fiskal, administrasi penerimaan, pengendalian penggajian, audit intern, laporan keuangan tahunan, audit eksternal dan pengawasan dari DPR atas laporan pemeriksaan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo seperti dilansir Antara mengatakan realisasi belanja pemerintah memang belum sepenuhnya optimal karena masih menumpuk pada akhir tahun. Namun, menurut dia, pemerintah sudah mulai memperbaiki kualitas penyerapan belanja sejak awal tahun melalui berbagai upaya yaitu melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta mendorong efektivitas pelaksanaan belanja.Penilaian PEFA ini didukung oleh pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia serta berkoordinasi dengan mitra pembangunan dan donor internasional melalui proses konsultasi dan validasi berulang untuk memastikan adanya dukungan pemerintah dan membangun dialog konstruktif mengenai standar pengelolaan keuangan publik secara internasional.

16 May 2018

Sumber:CnnIndonesia.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa dijadikan contoh sebagai pemerintahan yang bersih dan jauh dari praktik korupsi. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Launching Program 'Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Komitmen Pengendalian Penolakan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta' di Balai Kota, Jakarta, Anies menyampaikan Pemprov DKI Jakarta siap menjadi partner dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mencegah praktik-praktik korupsi.

Meski begitu, Anies mengakui tantangan yang dihadapi tidak mudah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik yang saling terkait. Lebih lanjut, Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota Bambang Widjojanto mengatakan dengan adanya rencana aksi pemberantasan korupsi dan penolakan gratifikasi, akan menjadi penghubung antara KPK RI dengan para jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab, kata Bambang KPK Ibu Kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Sehingga selama ini jika ada laporan maka pihaknya hanya melakukan krocek dengan SKPD, kemudian dikaji lebih lanjut untuk nantinya memberikan saran kepada Gubernur.

Di sisi lain, Bambang menyampaikan saat ini pihaknya tengah merancang sebuah program pencegahan korupsi di BUMD dengan menggandeng Badan Pengawas BUMD. Menurut Bambang hal itu dilakukan karena selama ini pengawasan terhadap BUMD hanya dilakukan oleh pengawas internal dan juga komisaris. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan rencana aksi pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi di semua provinsi dari Aceh hingga Papua. Tujuannya, kata Saut untuk membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan integritas semua aparaturnya.

16 May 2018

Sumber: TEMPO.CO

Indonesia memastikan pengamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan Dewan Olimpiade Asia (OCA) dan Komite Paralimpiade Asia (APC). Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan bahwadirinya sudah meminta Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) dan Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC) segera memberi tahu OCA dan APC bahwa kondisi Indonesia terkendali dan aman karena aparat keamanan terus mengendalikan situasi.

Imam mengakui sejumlah negara peserta Asian Games mendapat informasi terbatas terkait dengan keamanan Indonesia menyusul peristiwa ledakan bom di Surabaya dan pengumuman peringatan diri bepergian ke Indonesia dari sejumlah negara. Dia optimistis peristiwa tindakan terorisme di Surabaya tidak mempengaruhi dukungan para sponsor untuk membantu penyelenggaraan Asian Games 2018.Indonesia, kata Imam, telah menjelaskan ke sejumlah perwakilan negara peserta terkait dengan lokasi peristiwa ledakan bom di Surabaya yang jauh dari lokasi penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang.

Sebelumnya, Ketua INASGOC Erick Thohir memastikan pengamanan Asian Games 2018 akan dilakukan berlapis untuk mengantisipasi kejadian tidak diinginkan, seperti tindakan teror.Selain itu, dia menegaskan, semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan Asian Games 2018 harus memiliki tanda pengenal yang terakreditasi. Ini berlaku pula bagi masyarakat yang ingin menonton langsung pertandingan-pertandingan Asian Games.

Page 10 of 16

Tentang Kami