Live Streaming
Page 9 of 14
22 May 2018

Sumber: RMOL.com

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menganggap, keluarnya travel advice sejumlah negara ke warganya yang mengunjungi Indonesia merupakan konsekuensi yang tak bisa dihindari pasca-rangkaian teror bom yang terjadi di Tanah Air. Namun begitu, bukan berarti Pemerintah boleh diam. Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar), harus memberi penjelasan ke dunia tentang situasi Indonesia saat ini yang sudah aman. Sejauh ini, ada 14 negara yang mengeluarkan travel advice pasca-serangan teror yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Negara-negara adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Polandia, Irlandia, Kanada, Prancis, Filipina, Brasil, dan Swiss.

Status travel advice memang berada di bawah travel warning. Travel advice merupakan nasihat perjalanan pemerintah sebuah negara ke masyarakatnya. Sedangkan travel warning (peringatan perjalanan) sifatnya lebih serius. Di atasnya, ada travel ban (larangan perjalanan). Namun begitu, kata Taufik, travel advice itu tetap tidak boleh dianggap sepele. Sebab, travel advice juga bisa membuat kunjungan wisatawan berkurang. Bom Bali 2002 berdampak besar pada kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jumlah turis asing yang berwisata ke Indonesi drop. Menyikapi hal itu, Kemenpar memberi pemahaman ke dunia bahwa Indonesia aman dan bisa dikunjungi wisatawan dunia. Berkat penjelasan itu, perlahan-lahan, jumlah kunjungan turis mancanegara meningkat kembali.Rentetan teror yang terjadi dua pekan lalu juga bisa membuat kunjungan wisatawan mancanegara juga drop. Makanya, Kemenpar harus bergerak.

22 May 2018

Sumber: TRIBUNNEWS.COM

Pemerintah melalui Kementerian Peridustrian tetap menargetkan waktu produksi mobil listrik Indonesia.  Ini diucapkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat ditemui Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono. Dalam kunjungannya, Warih berkomitmen Toyota siap mendukung pemerintah untuk membangun industri mobil listrik dalam negeri. Sesuai rilis resmi Kementerian Perindustrian, Airlangga menargetkan tahun 2025 penggunaan mobil listrik di Indonesia sebesar 20 persen.

Warih menyatakan komitmennya mendukung pemerintah, untuk membangun industri mobil listrik di Indonesia. Warih menambahkan, sebelum masuk ke tahap produksi massal, perlu pertimbangan cermat pada empat pilar utama, yaitu supply chain (rantai pasok meliputi semua aktivitas penyaluran barang produksi hingga ke konsumen), infrastruktur, konsumen dan regulasi pemerintah. Kemenperin sendiri fokus mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri, dengan mengkaji arah kebijakan ke depan bersama pemangku kepentingan, demi mendorong produksi kendaraan emisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) yang ramah lingkungan.

16 May 2018

Sumber:INDUSTRY.co.id

Bank Dunia menilai pelaksanaan pengelolaan keuangan publik Indonesia sudah selaras dengan praktik yang berlaku di tingkat internasional, meski masih terdapat beberapa kelemahan. Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian Akuntabilitas Belanja dan Keuangan Publik (PEFA) dari Bank Dunia atas pengelolaan keuangan publik Indonesia yang dipublikasikan di Jakarta. Ruang lingkup pelaksanaan PEFA ini mencakup institusi anggaran pemerintah pusat yang menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat seperti Kementerian Lembaga, lembaga pengawasan dan DPR. Periode analisis penilaian mencakup tiga tahun fiskal yang telah selesai yaitu 2014, 2015 dan 2016 dengan tanggal batas akhir pengumpulan data pada Agustus 2017 serta laporan keuangan yang telah diaudit terakhir untuk 2016.

Dalam penilaian PEFA, tujuh pilar yang dinilai antara lain keandalan anggaran, transparansi keuangan publik, pengelolaan aset dan kewajiban serta strategi fiskal dan anggaran berbasis kebijakan. Kemudian, pilar lainnya adalah prediktabilitas dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, akuntansi, pencatatan dan pelaporan serta pengawasan dan pemeriksaan eksternal. Penilaian PEFA menyatakan rata-rata skor kinerja keuangan publik sedikit dibawah nilai B, atau berada di atas tingkat dasar kinerja sesuai dengan tata kelola internasional yang berlaku. Sebanyak 17 dari 31 indikator telah memperoleh nilai A maupun B, meski sisanya masih mendapatkan nilai C dan D yang berarti adanya kesempatan lebih lanjut untuk memperbaiki praktik pengelolaan anggaran. Beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan tersebut terkait alokasi sumber daya strategis, akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemberian layanan publik yang efisien.

Untuk alokasi sumber daya strategis, masih terdapat keandalan anggaran yang kurang baik, penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah dan proses penganggaran tahunan yang tidak konsisten serta tidak adanya informasi kinerja gabungan menurut sektor dalam anggaran secara keseluruhan. Penyampaian layanan publik juga menjadi sasaran penilaian karena masih adanya kelemahan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan lemahnya pengelolaan investasi publik, pengadaan publik dan sistem pengawasan. Bank Dunia mengatakan kelemahan tersebut merupakan bidang reformasi yang sedang dilakukan pemerintah meski upaya ini belum mewujudkan adanya kinerja perbaikan sepenuhnya. Beberapa indikator yang telah mendapatkan nilai A atau B antara lain klasifikasi anggaran, transfer dana ke pemerintah daerah, pengelolaan aset publik, peramalan ekonomi makro dan fiskal, strategi fiskal, akuntansi untuk penerimaan, tunggakan belanja dan integritas data keuangan.

Sedangkan, beberapa indikator yang mendapatkan nilai C atau D antara lain realisasi belanja total, pelaporan risiko fiskal, administrasi penerimaan, pengendalian penggajian, audit intern, laporan keuangan tahunan, audit eksternal dan pengawasan dari DPR atas laporan pemeriksaan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo seperti dilansir Antara mengatakan realisasi belanja pemerintah memang belum sepenuhnya optimal karena masih menumpuk pada akhir tahun. Namun, menurut dia, pemerintah sudah mulai memperbaiki kualitas penyerapan belanja sejak awal tahun melalui berbagai upaya yaitu melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta mendorong efektivitas pelaksanaan belanja.Penilaian PEFA ini didukung oleh pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia serta berkoordinasi dengan mitra pembangunan dan donor internasional melalui proses konsultasi dan validasi berulang untuk memastikan adanya dukungan pemerintah dan membangun dialog konstruktif mengenai standar pengelolaan keuangan publik secara internasional.

16 May 2018

Sumber:CnnIndonesia.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa dijadikan contoh sebagai pemerintahan yang bersih dan jauh dari praktik korupsi. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Launching Program 'Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Komitmen Pengendalian Penolakan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta' di Balai Kota, Jakarta, Anies menyampaikan Pemprov DKI Jakarta siap menjadi partner dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mencegah praktik-praktik korupsi.

Meski begitu, Anies mengakui tantangan yang dihadapi tidak mudah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik yang saling terkait. Lebih lanjut, Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota Bambang Widjojanto mengatakan dengan adanya rencana aksi pemberantasan korupsi dan penolakan gratifikasi, akan menjadi penghubung antara KPK RI dengan para jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab, kata Bambang KPK Ibu Kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Sehingga selama ini jika ada laporan maka pihaknya hanya melakukan krocek dengan SKPD, kemudian dikaji lebih lanjut untuk nantinya memberikan saran kepada Gubernur.

Di sisi lain, Bambang menyampaikan saat ini pihaknya tengah merancang sebuah program pencegahan korupsi di BUMD dengan menggandeng Badan Pengawas BUMD. Menurut Bambang hal itu dilakukan karena selama ini pengawasan terhadap BUMD hanya dilakukan oleh pengawas internal dan juga komisaris. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan rencana aksi pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi di semua provinsi dari Aceh hingga Papua. Tujuannya, kata Saut untuk membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan integritas semua aparaturnya.

16 May 2018

Sumber: TEMPO.CO

Indonesia memastikan pengamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan Dewan Olimpiade Asia (OCA) dan Komite Paralimpiade Asia (APC). Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan bahwadirinya sudah meminta Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) dan Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC) segera memberi tahu OCA dan APC bahwa kondisi Indonesia terkendali dan aman karena aparat keamanan terus mengendalikan situasi.

Imam mengakui sejumlah negara peserta Asian Games mendapat informasi terbatas terkait dengan keamanan Indonesia menyusul peristiwa ledakan bom di Surabaya dan pengumuman peringatan diri bepergian ke Indonesia dari sejumlah negara. Dia optimistis peristiwa tindakan terorisme di Surabaya tidak mempengaruhi dukungan para sponsor untuk membantu penyelenggaraan Asian Games 2018.Indonesia, kata Imam, telah menjelaskan ke sejumlah perwakilan negara peserta terkait dengan lokasi peristiwa ledakan bom di Surabaya yang jauh dari lokasi penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang.

Sebelumnya, Ketua INASGOC Erick Thohir memastikan pengamanan Asian Games 2018 akan dilakukan berlapis untuk mengantisipasi kejadian tidak diinginkan, seperti tindakan teror.Selain itu, dia menegaskan, semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan Asian Games 2018 harus memiliki tanda pengenal yang terakreditasi. Ini berlaku pula bagi masyarakat yang ingin menonton langsung pertandingan-pertandingan Asian Games.

08 May 2018

Sumber: Datakata.co.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Istana Merdeka, dengan topik peningkatan hubungan dagang dan neraca perdagangan ke pasar nontradisonal, seperti Afghanistan di kawasan Asia Selatan. Upaya itu diperkuat salah satunya dengan menyelenggarakan pelatihan ekspor-impor khusus untuk pengusaha Afghanistan sebagai bentuk pengembangan kapasitas dan kemitraan dengan pebisnis Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda sebanyak 30 pengusaha Afghanistan berpartisipasi dalam pelatihan. Materi yang disajikan dalam program pelatihan tersebut di antaranya meliputi pengenalan produk potensial Indonesia dan Afghanistan, tinjauan kegiatan ekspor-impor, prosedur dan dokumen ekspor-impor, sistem pembayaran ekspor-impor, prosedur transportasi dan penanganan kargo ekspor-impor, ketentuan perdagangan internasional (INCOTERMS 2010), kalkulasi dan penentuan harga ekspor, latihan pengisian dokumen ekspor, serta kisah sukses para eksportir. Pelatihan ekspor-impor ke negara tersebut  merupakan tindak lanjut kunjungan bilateral Presiden Joko Widodo ke Afghanistan pada Januari 2018 lalu terkait kerja sama peningkatan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Arlinda menjelaskan, pelatihan ekspor-impor ini juga menjadi salah satu cara Indonesia meningkatkan ekspor ke negara tujuan ekspor nontradisional, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Salah satunya terlihat dari jumlah buyer Afghanistan yang mengunjungi Trade Expo Indonesia 2017 sebanyak 266 orang. Kunjungan buyer Afghanistan tersebut menghasilkan transaksi dagang sebesar US$ 64 ribu dengan produk utama yang diminati antara lain perlengkapan rumah tangga, produk dari kayu, produk herbal, kertas dan produk kertas.Pada 2017, nilai ekspor Indonesia ke Afghanistan tercatat sebesar US$ 20,2 juta, naik 24,69% dibandingkan 2016 yang sebesar US$ 16,2 juta. Sedangkan impor dari Afghanistan tahun 2017 tercatat sebesar US$ 29 ribu, atau turun 6,45% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar US$ 31 ribu.

08 May 2018

Sumber: TEMPO.CO

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Papua Aiesh Rumbekwan meminta pemerintah segera memaksa PT Freeport Indonesia membersihkan limbah pertambangan (tailing) yang meluber dan mencemari lingkungan di Mimika, Papua. Menurut Aiesh, operasi Freeport membuat kualitas lingkungan hidup di daerah sekitarnya menurun. Pada Oktober 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjatuhkan sanksi berupa paksaan kepada Freeport karena melakukan 47 pelanggaran lingkungan. Namun, dari puluhan perintah, tak satu pun poin yang mewajibkan perusahaan membersihkan tumpahan limbah. Berdasarkan riset Walhi, operasi Freeport merusak lingkungan Mimika dari hulu ke hilir. Mulai air asam batuan (acid rock drainage) yang mencemari air tanah di pegunungan, tumpukan logam berat pada tumbuhan dan hewan daratan dan perairan, hingga air laut yang tercemar, sehingga jumlah spesies hewan dasar laut merosot sampai 70 persen. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun lalu juga menunjukkan adanya kerusakan karena limbah yang meluber.

Ketua Tim Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Lingkungan PT Freeport Indonesia Ilyas Asaad membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pembersihan limbah yang tumpah dari kolam penampungan Ajkwa (Modified Ajkwa Deposition Area/ModADA). Ilyas berdalih, pemerintah tengah berfokus mencegah kerusakan yang lebih besar. Kementerian Lingkungan sudah menetapkan standar pengelolaan yang lebih ketat melalui Keputusan Menteri Nomor SK.175/Menlhk.Setjen/PLB.3/4/2018 pada 5 April lalu. Freeport membantah aktivitas perusahaannya melanggar aturan. Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, menyatakan pengelolaan limbah saat ini adalah hasil kesepakatan bersama pemerintah. Menurut perusahaan, lingkungan yang terkena dampak akan pulih setelah penambangan selesai

08 May 2018

Sumber: TRIBUNNEWS.COM

Pemerintah Indonesia melalui Kasubdit Kawasan 2 Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan BHI Kementeri Luar Negeri, Arief Hidayat mengatakan pihaknya kini tengah berupaya mendata ulang WNI yang ada di Arab Saudi. Arief menjelaskan hal itu perlu dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang paling banyak kedua setelah Malaysia yang mengirimkan warga negaranya ke Arab Saudi. Arief menjelaskan bahwa pendaftaran itu tak hanya berguna bagi WNI ketika berada di Arab Saudi saja, tapi juga saat mengurus catatan kependudukan, asuransi, dan lain-lain saat di Indonesia.

Ia mengatakan dengan pendataan maka perwakilan negara Indonesia di Arab Saudi bisa melakukan sosialisasi hukum dan aturan yang berlaku sehingga kasus vonis qisas (perbuatan dibalas dengan perbuatan) termasuk hukuman mati kepada WNI tak terulang lagi. Sementara itu Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Mohammed Abdullah Shuibi mengatakan pemerintah Arab Saudi sangat terbuka bagi warga negara yang memperbaiki datanya agar bisa terpantau terutama bagi WNI

07 May 2018

Sumber: bbc.com

London menyatakan ingin menangkap peluang besar dalam sektor infrastruktur di Indonesia dengan kebutuhan yang disebut Bank Dunia masih kurang US$1,5 triliun. Charles Bowman, Lord Mayor of London -wali kota London khusus untuk wilayah yang mencakup area kawasan finansial London- mengatakan hal itu menjelang kunjungan ke Indonesia dan Singapura, pekan ini, untuk meningkatkan kerja sama lebih lanjut dalam bidang finansial khususnya pembiayaan infrastruktur. Menurut Bank Dunia, Indonesia memerlukan US$1,5 triliun kebutuhan dana untuk infrastruktur. Kurangnya jalan yang layak serta koridor transportasi yang menghubungkan tempat-tempat di seluruh Indonesia merupakan hambatan logistik yang menyebabkan tingginya biaya untuk bisnis.

Lord Mayor of London Charles Bowman mengatakan London memiliki keahlian dan kemampuan dalam membantu pembiayaan proyek infrastruktur Indonesia. Bowman direncanakan akan membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia sebelum melakukan serangkaian pertemuan dengan para pejabat keuangan Indonesia untuk mempromosikan London sebagai salah satu pusat keuangan yang menjual obligasi dengan demoninasi rupiah dengan nama Komodo Bond. Komodo Bond diterbitkan oleh PT Jasa Marga di Bursa Saham London tanggal 13 Desember tahun lalu dengan nilai yang diterbitkan mencapai sekitar Rp4 triliun, untuk kebutuhan pendanaan perseroan dalam pembangunan jalan tol.

Melalui penerbitan Komodo Bond di London, maka ada alternatif pendanaan dari luar negeri yang berdemoninasi rupiah. Dari rencana pembangunan infrastruktur lima tahun yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia masih memerlukan sekitar US$150 miliar. Pemerintah sejauh ini baru menerima janji lebih untuk lebih dari setengah dana yang diperlukan guna mengembangkan proyek prasarana, termasuk jalan, bandar udara, dan jaringan kereta dalam rencana total senilai US$327 miliar. Hanya sekitar US$15 miliar dari anggaran negara dan selebihnya dari sektor swasta termasuk dari luar negeri. Lord Mayor London, Charles Bowman mengatakan proyek infrastruktur yang ditawarkan Indonesia sangat beragam "mulai dari transportasi sampai energi" dan karena itu kunjungannya ditujukan "untuk memahami lebih lanjut apa yang bisa dilakukan oleh London," untuk meningkatkan kerja sama dalam pembiayaan proyek infrastruktur.

07 May 2018

Sumber: Merdeka.com

Ekonom Salamudin Daeng menilai pemerintah terkesan membiarkan nilai tukar melemah. Sebab, pemerintah selama ini menilai perekonomian Indonesia masih stabil meski nilai tukar rupiah mendekati Rp 14.000 per USD. Menurutnya, pelemahan rupiah akan berpengaruh pada belanja pemerintah. Selain itu, pelemah rupiah juga akan membuat utang pemerintah membengkak, mengingat utang pemerintah ada yang berbentuk dolar sehingga jika di-rupiah-kan jumlahnya akan semakin besar. Rupiah masih melemah terhadap Dolar Amerika bahkan nyaris menyentuh level 14.000 per USD. Bank Indonesia (BI) meminta agar semua pihak tidak pesimistis menyikapi kondisi tersebut. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI), Nanang Hendarsah, mengatakan kondisi rupiah saat ini sedang mengikuti dinamika global. Namun, secara umum kondisi Indonesia masih stabil.

Page 9 of 14

Tentang Kami