Medan, 1 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kepemimpinan dan kapasitas kelembagaan OJK di Provinsi Sumatera Utara. Komitmen tersebut ditandai dengan pengukuhan Triyoga Laksito sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (31/07). Triyoga menggantikan Khoirul Muttaqien yang selanjutnya mendapat penugasan baru di lingkungan OJK. Dalam sambutannya, Hernawan menekankan pentingnya penguatan kepemimpinan OJK di daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK yang semakin strategis. “Pengukuhan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat peran OJK di daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks serta memperluas kontribusi sektor jasa keuangan bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Hernawan. Hernawan menyampaikan bahwa implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah memperluas mandat OJK sekaligus meningkatkan ekspektasi…

Media Partners dan Influencers Diajak Menjelajahi Sensasi Japanese Street Food di Shiso Restaurant Aston Nagoya City Hotel, Aston Inn Gideon Batam, dan Harper Premier Nagoya Batam berkolaborasi menggelar Press Conference 60 Seconds to Tokyo sebagai bagian dari peluncuran Archipelago Global Flavours Series. Bertempat di Shiso Restaurant, Aston Nagoya City Hotel, acara ini secara eksklusif mengundang media partners dan influencers untuk memperkenalkan rangkaian menu Japanese street food yang akan tersedia di 138 jaringan Archipelago Hotels di Indonesia hingga 31 Desember 2026. Mengenalkan Cita Rasa Tokyo kepada Media dan Influencers Acara diawali dengan sambutan pembuka, dilanjutkan dengan pemaparan mengenai konsep 60 Seconds to Tokyo, sebuah kampanye kuliner yang menghadirkan cita rasa autentik street food Jepang melalui pilihan menu yang dikurasi secara khusus. Para tamu undangan juga berkesempatan menikmati sesi food tasting, mengenal inspirasi di balik setiap hidangan, serta berdiskusi langsung dengan tim manajemen dan kuliner mengenai proses pengembangan menu yang mengedepankan kualitas,…

Batam, 31 Juli 2026 – Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN Batam menghadirkan program Merdeka Tambah Daya atau MERDAYA. Melalui program ini, pelanggan dapat menikmati keringanan biaya penyambungan tambah daya listrik menjadi hanya Rp81.000. Program MERDAYA berlangsung mulai 1 hingga 20 Agustus 2026 dan diperuntukkan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa, baik pelanggan rumah tangga, bisnis, sosial maupun golongan tarif lainnya, kecuali pelanggan Layanan Khusus. Program ini berlaku untuk tambah daya dari 450 volt ampere (VA) sampai dengan daya akhir maksimal 11.000 VA. Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, mengatakan program MERDAYA merupakan bentuk apresiasi PLN Batam kepada pelanggan sekaligus bagian dari semangat kemerdekaan untuk menghadirkan kemudahan dalam memperoleh layanan kelistrikan. “Momentum kemerdekaan menjadi semangat bagi PLN Batam untuk terus memberikan pelayanan yang semakin mudah dan terjangkau. Melalui program MERDAYA, pelanggan cukup membayar biaya penyambungan sebesar Rp81.000 untuk menambah daya listrik sesuai kebutuhan,” ujar…

Badan Pengusahaan (BP) Batam mewajibkan seluruh penerima alokasi tanah yang belum melaksanakan pembangunan untuk memperbarui data dan melaporkan progres pembangunan paling lambat 31 Agustus 2026 melalui Land Management System (LMS). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Pertanahan, sebagai upaya memperkuat tata kelola pertanahan serta mendorong percepatan investasi di Batam. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi BP Batam untuk mengevaluasi pemanfaatan lahan. Tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dapat ditertibkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan penguatan tata kelola pertanahan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, dan memastikan lahan dimanfaatkan secara produktif. “Kami mengimbau seluruh penerima alokasi tanah untuk segera melakukan pemutakhiran data dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap ketentuan ini akan mendukung terwujudnya pengelolaan pertanahan yang lebih tertib,…