Live Streaming
Page 11 of 16
07 May 2018

Sumber: Merdeka.com

Ekonom Salamudin Daeng menilai pemerintah terkesan membiarkan nilai tukar melemah. Sebab, pemerintah selama ini menilai perekonomian Indonesia masih stabil meski nilai tukar rupiah mendekati Rp 14.000 per USD. Menurutnya, pelemahan rupiah akan berpengaruh pada belanja pemerintah. Selain itu, pelemah rupiah juga akan membuat utang pemerintah membengkak, mengingat utang pemerintah ada yang berbentuk dolar sehingga jika di-rupiah-kan jumlahnya akan semakin besar. Rupiah masih melemah terhadap Dolar Amerika bahkan nyaris menyentuh level 14.000 per USD. Bank Indonesia (BI) meminta agar semua pihak tidak pesimistis menyikapi kondisi tersebut. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI), Nanang Hendarsah, mengatakan kondisi rupiah saat ini sedang mengikuti dinamika global. Namun, secara umum kondisi Indonesia masih stabil.

07 May 2018

Sumber:JawaPos.com 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi soal temuan keberadaan tenaga kerja asing (TKA). Upaya itu untuk meredam polemik di masyarakat dan membuktikan pemerintah bersikap responsif terhadap permasalahan seputar ketenagakerjaan di tanah air. Anggota ORI Laode Ida menyatakan, pihaknya terus menerima banyak pengaduan seputar keberadaan TKA dari sejumlah daerah. Salah satunya laporan yang datang dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Di sana ada ratusan pekerja yang diduga berasal dari Tiongkok. Sebelumnya, pada akhir April lalu, ORI mengumumkan temuan hasil investigasi seputar keberadaan TKA di tujuh provinsi yang dilakukan penghujung 2017. Hasilnya, sedikitnya 200 TKA bekerja sebagai sopir. Padahal, sesuai aturan, TKA semestinya bekerja sebagai tenaga ahli atau menempati posisi di level manajemen.

Lebih lanjut Laode menjelaskan, salah satu rekomendasi yang harus segera dilakukan adalah penghentian terlebih dahulu kedatangan para TKA itu. Kebijakan bebas visa menjadi salah satu pintu yang memudahkan para TKA tersebut masuk dengan dalih sebagai turis. Mantan wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu mendesak adanya tindakan yang tegas dari pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari ORI dengan segera. Termasuk agar Presiden Joko Widodo tidak melakukan pembiaran terhadap TKA itu. Memang, bersamaan dengan rilis temuan tersebut, ORI juga membeberkan rekomendasi pada enam instansi. Yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Polri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan pemerintah daerah (pemda).

Rekomendasi itu antara lain perlunya merevisi aturan menteri tentang TKA. Misalnya mewajibkan bisa berbahasa Indonesia bagi TKA dan menerapkan pembayaran gaji dengan rupiah.Selain itu, harus memastikan lokasi kerja TKA dalam izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) sesuai dengan fakta lokasi kerja sebenarnya. Harapannya, perpanjangan IMTA dapat dilakukan di dinas tenaga kerja kabupaten dan kota maupun provinsi. Ada pula rekomendasi agar terdapat optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tim pengawasan orang asing (pora) sesuai dengan Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pora. Sesuai dengan pasal 38 UU 37/2008 tentang ORI, pemerintah wajib menjalankan rekomendasi tersebut. Instansi yang mendapatkan rekomendasi dari ORI diberi waktu 60 hari terhitung sejak diterimanya laporan untuk menjalankan rekomendasi itu.

04 May 2018

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Brunei Darussalam tengah menyiapkan kontrak kerja sama terkait penempatan dan perlindungan TKI di Brunei Darussalam. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pembahasan draft MoU ini akan mulai dilakukan dan dinegosiasikan oleh kedua negara. Retno mengatakan, draft MoU tersebut mengatur mengenai penempatan dan perlindungan para TKI. Salah satunya yakni masalah struktur biaya. Menurut dia, selama ini masalah tersebut belum dibahas oleh kedua negara sehingga membuat para TKI merasa terbebani dengan biaya penempatan. Dengan adanya kerja sama di bidang tersebut, maka hak-hak para TKI di Brunei Darussalam diharapkan dapat lebih terlindungi. Ia menyampaikan, terdapat sekitar 80 ribu Warga Negara Indonesia yang berada di Brunei Darussalam. Sebagian besar WNI tersebut merupakan tenaga kerja Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta Sultan Brunei Darusalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah untuk memperhatikan keamanan bagi WNI di Brunei.

Selain itu, Sultan Bolkiah juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Indonesia atas keberadaan para tenaga kerja Indonesia. Menurut Sultan Bolkiah, para TKI di Brunei pun turut memberikan kontribusi bagi negara Brunei, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Sultan Brunei Darussalam itu, juga dibahas isu lainnya. Salah satunya yakni isu kawasan ASEAN terkait kesepakatan mengenai pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN serta terkait dukungan ASEAN kepada ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Center yang markasnya berada di Jakarta. Karena itu, Indonesia dan Brunei, serta negara-negara anggota ASEAN lainnya juga telah sepakat untuk memberikan bantuan finansial bagi operasi AHA Center. Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Brunei juga mendorong penyelesaian pembahasan mengenai masalah code of conduct.

04 May 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Menteri Pertahanan Ryamirzard Ryacudu memastikan bahwa proyek program kerjasama pembuatan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) antara Korea Selatan dan Indonesia tetap dijalankan. Hal itu ia katakan untuk menjawab keraguan dan adanya isu penundaan dari program pembuatan pesawat jet siluman generasi 4.5 itu. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) itu mengatakan bahwa pemerintah bisa merugi jika program itu tak dilanjutkan. Pasalnya, uang yang sudah digelontorkan oleh pemerintah terbilang besar. Pemerintah telah menggelontorkan jaminan uang muka demi berlangsungnya proyek ini sebesar Rp3 triliun.Meski tetap dilanjutkan, ia melihat masih ada beberapa kendala seperti kelengkapan perizinan dan masalah MoU yang hingga saat ini masih diperdebatkan.Salah satu kendalanya karena Indonesia ingin agar alih teknologi pesawat itu dapat digunakan Indonesia dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Melihat hal itu, Ryamizard mengatakan pemerintah Indonesia bakal terus benegosiasi hingga tercapainya kesepakatan yang tak merugikan pihak Indonesia.

Tak hanya itu, Ryamirzard juga mengungkapkan tak ada permasalahan 'restu' dari Amerika Serikat terkait penggunaan teknologinya yang menjadi komponen dalam proyek tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih terus membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan pihak AS. Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Totok Sugiharto mengatakan pihaknya bakal meninjau ulang perjanjian proyek pengembangan pesawat tempur yang bernilai investasi mencapai 8 miliar dollar AS itu. Proyek pengembangan pesawat tempur ini pernah tertunda pada 2009 silam. Baru pada 7 Januri 2016 Indonesia dan Korea Selatan menandatangani cost share agreement.

04 May 2018

Sumber: JawaPos.com

Peraturan Presiden (Perpres) No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah diterbitkan. Menteri Perindustrian Airlangga hartarto menegaskan regulasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Airlangga menegaskan, kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia tidak dilonggarkan. Menurutnya, yang boleh masuk hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus, lebih spesifikasi lagi,Tenaga kerja yang ketersediaannya kurang di Indonesia, Dia mengatakan, Kemenperin terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri agar dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini terutama di era Industri 4.0. Hal itu dikarenakan keterampilan para pekerja mampu memacu daya saing manufaktur nasional di kancah global.

Dia mengatakan, selama 3,5 tahun pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur. Tahun ini saatnya fokus pada peningkatan kompetensi SDM. Semestinya, kata dia, beberapa proyek investasi industri yang sedang berjalan di dalam negeri dapat dikelola dan dioperasikan oleh para tenaga kerja lokal. Maka itu, pihaknya menggelar berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menciptakan SDM yang kompeten dan profesional. Airlangga menjelaskan, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di beberapa wilayah Indonesia. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Banten

30 April 2018

Sumber: Liputan6.com

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah kian serius membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi. Program Go Online UMKM yang telah digulirkan pemerintah harus digencarkan karena perkembangan teknologi informasi juga makin cepat dan pasar kian terbuka. Merujuk hasil riset Mckinsey Institute, politikus yang kerap dipanggil Bamsoet ini mengatakan, hingga akhir 2017 terdapat 59,9 juta unit bisnis UMKM di Indonesia. Namun, dari jumlah itu baru baru 3,97 juta unit UMKM yang saat ini sudah memanfaatkan ranah digital. Menurut dia, data itu juga menjelaskan banyak aspek. Misalnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum punya akses untuk mencari informasi tentang permintaan atau kebutuhan pasar baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, ada beberapa indikator yang nyata-nyata menunjukan keterlambatan UMKM Indonesia beradaptasi dengan era digitalisasi. 

Indikator berikutnya adalah masih kecilnya persentase UMKM yang dapat memanfaatkan jasa online untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. Padahal, jika pelaku UMKM di Indonesia bagian tengah dan timur Indonesia mendapatkan akses untuk memasarkan dan mempromosikan produknya melalui internet, maka kontribusinya bagi perekonomian nasional diyakini akan signifikan. Karena itu Bamsoet mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi Go Online UMKM. Mantan wartawan itu menegaskan, pelaku UMKM di semua daerah termasuk di pelosok layak mendapatkan informasi yang lengkap tentang program itu. Bambang menambahkan, dinas-dinas perekonomian di daerah bisa menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan program Go Online UMKM. Sebab, pemda tentu punya data dan paling tahu potensi ataupun jumlah pelaku UMKM di daerah masing-masing.

30 April 2018

REPUBLIKA.CO.ID,

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengantisipasi bonus demografi pada tahun 2030. Moeldoko mengatakan, jika bonus demografi diarahkan dengan baik maka akan menjadi kekuatan bangsa. Hal itu sebagai persiapan menghadapi terjadinya bonus demografi, atau populasi masyarakat usia produktif jauh lebih banyak daripada usia nonproduktif. Menurutnya, jika bonus demografi tersebut dapat diarahkan dengan baik, akan menjadi kekuatan bangsa. Sebaliknya, jika dibiarkan, justru akan menjadi ancaman tersendiri.Peningkatan kualitas SDM, kata dia, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari tingkat kesehatan, lingkungan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Salah satu penyebab ketimpangan kualitas SDM, katanya lagi, adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang berasa pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang notabene masih sulit terakses.

Di daerah yang terisolasi, menjadikan pendidikan dan kesehatan sulit terakses. Hal itu yang menjadikannya tertinggal. Pembangunan SDM juga harus dilakukan di kawasan-kawasan perdesaan. Hal itu sesuai dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan bahwa pembangunan SDM menjadi suatu yang tidak boleh terlupakan oleh Ppemerintah di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan SDM di kawasan "pinggiran". Setidaknya, kata dia, ada tiga hal yang menjadi poin untuk mengenjot pembangunan SDM, yakni kognitif yang berkaitan dengan pendidikan, afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai, dan psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan.

Menurut Moeldoko, salah satu hal dapat ditekankan untuk membangun SDM kawasan perdesaan adalah melalui pengembangan keterampilan untuk meningkatkan hasil produk lokal. Jika hal itu dilakukan, kesejahteraan dan perekonomian akan meningkat. Ia berharap peran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan SDM dalam hal keterampilan juga sangat diharapkan. Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) sudah dilakukan pemerintah sejak awal. Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang begitu besar untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Untuk program pendidikan, dia mencontohnya pemerintah yang mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia mengungkapkan bahwa ada 19 juta siswa setiap tahun diberikan beasiswa melalui Indonesia Pintar. Belum lagi, ada 190 juta peserta BPJS yang dibiyai oleh Pemerintah.

30 April 2018

Sumber: koran-jakarta.com

Pemerintah diminta terus menambah lapangan kerja di Tanah Air guna menekan angka pengangguran yang kini mencapai lebih dari tujuh juta orang. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pekerja Indonesia mampu bersaing di dalam maupun luar negeri.

Kedua kebijakan tersebut dinilai bisa meredam polemik dan silang pendapat persoalan tenaga kerja, terkait dengan anggapan membanjirnya tenaga kerja asing (TKA), dan banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Peneliti Indef, Abdul Manap Pulungan, mengatakan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang sebanyak sembilan juta orang itu memang sudah memprihatinkan.Apalagi, mayoritas mereka bekerja pada sektor kasar atau tidak membutuhkan skill tinggi. Jutaan TKI di mancanegara tersebut juga menimbulkan kecemasan jika sewaktu- waktu dideportasi. Menurut Manap, terlepas dari kemungkinan aksi balasan dari negara-negara pemberi kerja karena tenaga kerja mereka ditolak bekerja di Indonesia, sudah semestinya negara membuka lapangan kerja seluas- luasnya di dalam negeri.

27 April 2018

Sumber: VIVA.co.id

Investigasi Ombudsman mengungkapkan, jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia membludak lebih besar dari data resmi yang dirilis pemerintah. Selain itu, banyak TKA yang merupakan pekerja atau buruh kasar. Investigasi itu dilakukan pada Juni-Desember 2017 di tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, semakin banyaknya TKA yang masuk ke Indonesia karena adanya perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja pada 2015. Laode menjelaskan, awalnya Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 mewajibkan TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Namun, syarat itu dihapus lewat Permenaker Nomor 35 Tahun 2015.

Selain itu, dalam aturan yang lama juga harusnya ada ketentuan tenaga kerja lokal dan asing di suatu perusahaan berbanding 1:10, di mana satu TKA sebanding 10 Tenaga Kerja Indonesia. Akan tetapi, dalam aturan yang baru, ketentuan tersebut dihapuskan.Oleh karena itu, Ombudsman meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk segera melakukan perubahan kembali Permenaker.

 

27 April 2018

Sumber: TRIBUNNEWS.COM,

Komisi IX DPR mengultimatum kepada pemerintah untuk mengungkap data-data jumlah pekerja asing di Indonesia hingga 18 Mei 2018. Pasal jumalh TKA saat ini simpang siur sehingga menimbulkan kegaduhan nasional. Ultimatum itu diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Kemenaker, BKPM, Dirjen Imigrasi, dan Dirjen Pengembangan Daerah Kemendagri di DPR RI, Senayan, Jakarta guna menyikapi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Pemerintah juga diminta untuk terbuka menjelaskan pasal-pasal dalam Perpres tersebut yang dinilai membuka pintu bagi pekerja asing.

Misalnya Pasal 10 Ayat 1 Butir C yang menyatakan izin Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) tidak diwajibkan pada pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Begitu juga pasal Pasal 13 Ayat 1 dimana RPTKA bisa diurus belakangan untuk pekerjaan yang mendesak.Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan Data yang diminta untuk dibuka juga adalah kebutuhan lapangan kerja dalam proyek investasi asing, data orang asing yang dilibatkan dalam turnkey project, serta data lokasi yang jadi konsentrasi pekerja asing di Indonesia. Selain itu Komisi IX DPR juga sepakat membentuk Tim Pengawas Tenaga Kerja Asing yang bertujuan untuk memonitor secara khusus persoalan tersebut, termasuk melakukan sidak ke beberapa wilayah yang terdapat konsentrasi TKA ilegal di Indonesia.

Page 11 of 16

Tentang Kami