Batam - Sebagai upaya mengakselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepri dan berbagai pihak terkait dalam wadah Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) menyelenggarakan rangkaian acara Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2024 yang berlangsung dari tanggal 15 s.d. 24 Maret 2024 di area Tugu Daun Sirih, Tanjungpinang. KURMA 2024 merupakan bagian dari National Halal Fair yang diorkestrasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). KURMA 2024 merupakan perwujudan upaya pengembangan ekosistem rantai nilai halal serta peningkatan literasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap produk halal.
Opening Ceremony KURMA 2024 dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024 diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Suryono. Dalam laporannya, Suryono menyampaikan bahwa perekonomian Kepri tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,20% (yoy) merupakan yang tertinggi se-kawasan Sumatera. Salah satu faktor pendorong perekonomian Kepri adalah tingginya kunjungan wisatawan mancanegara, termasuk Malaysia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru tersebut perlu dioptimalkan, salah satunya melalui penyelenggaraan KURMA 2024 untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian acara KURMA 2024 meliputi seminar internasional, bazar produk UMKM unggulan Kepri, ZISWAF Corner, dan beragam perlombaan terbuka untuk semua kalangan masyarakat. KURMA 2024 juga menyediakan layanan UMKM yang memberikan informasi dan konsultasi mengenai perizinan usaha, sertifikasi halal dan BPOM, registrasi sistem informasi industri nasional, klinik kemasan, dan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah.
Sejalan dengan laporan yang disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Gubernur Kepri sekaligus Ketua KDEKS Kepri, Ansar Ahmad, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) berkomitmen untuk terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Komitmen tersebut tercermin dari dukungan pada sektor keuangan berupa pemberian subsidi marjin 0% untuk pembiayaan kepada UMKM oleh Pemerintah Provinsi Kepri dengan mengoptimalkan peran Bank Pembangunan Daerah, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dan koperasi syariah. Dukungan pembiayaan ini melengkapi berbagai dukungan teknis yang telah dilakukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM.
Rangkaian acara KURMA 2024 secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Kepri yang telah bertindak sebagai pionir di Indonesia dalam pengembangan ekosistem rantai nilai halal. Hal ini tercermin dari pengembangan Kawasan Bintan Inti Halal Hub yang telah menghasilkan output berupa ekspor produk halal secara berkelanjutan. Dalam pidato pembukanya, Wakil Presiden RI berpesan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekosistem rantai nilai halal. Pertama, penguatan infrastruktur ekosistem rantai nilai halal untuk meningkatkan daya saing industri halal melalui peningkatan efektivitas proses sertifikasi halal, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, serta optimalisasi kurasi inkubasi dan pendampingan usaha syariah untuk ekspor produk halal ke pasar global. Kedua, peningkatan inovasi dan kolaborasi riset serta pemanfaatan teknologi digital dalam rantai nilai halal yang inklusif, beretika, dan berkelanjutan, dengan peningkatan ketertelusuran halal dan pengembangan standar halal internasional bersama lembaga halal negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Ketiga, Pemda dan masyarakat Kepri perlu menggali potensi unggulan daerah dalam industri produk halal, mengingat potensi besar Kepri dalam pengembangan ekonomi biru.
Wakil Presiden RI juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak dalam penyelenggaraan KURMA 2024 dan berharap kegiatan tersebut dapat berkontribusi nyata dalam memajukan industri halal Indonesia, khususnya Kepulauan Riau. Selain itu, KURMA 2024 diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas dan memasuki pasar global melalui peningkatan kerja sama dengan lembaga halal luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura.
Setelah resmi dibuka, rangkaian acara KURMA 2024 dimulai dengan seminar internasional bertema “Navigating Global Halal Value Chain: Trends and Challenges”. Seminar yang diikuti oleh pendamping halal Kepri, pelaku usaha, akademisi, dan mahasiswa ini menghadirkan narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia, Majlis Ugama Islam Singapore (MUIS), penyelenggara Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), serta Ayam Penyet Ria yang merupakan pelaku usaha halal dari Kepri. Materi pertama seminar dibawakan oleh narasumber dari BPJPH yang menyampaikan peluang yang perlu dioptimalkan Indonesia untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia, salah satunya melalui optimalisasi Halal Supply Chain Management (HSCM). Di sesi kedua, narasumber dari MUIS memaparkan mengenai perkembangan dan tantangan dalam membangun ekosistem halal di Singapura, termasuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait kerangka sertifikasi halal Singapura yang fokus pada lingkup makanan dan minuman serta telah dipercaya dan diakui secara internasional. Sementara itu, narasumber ketiga yang merupakan penyelenggara MIHAS menyampaikan bahwa untuk mendorong perkembangan pelaku usaha halal, Malaysia menyelenggarakan flagship event MIHAS yang terdiri dari business matching, expo produk halal, serta peningkatan literasi. Di sesi terakhir, pemilik Ayam Penyet Ria menyampaikan keunggulan kompetitif yang dimilikinya yang berhasil menembus pasar internasional berupa trust dari konsumen seiring dengan telah tersertifikasi halalnya produk Ayam Penyet Ria.
Ke depan, Bank Indonesia Kepri berkomitmen untuk senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan Bank Indonesia Kepri untuk mengembangkan industri halal dan UMKM syariah, antara lain dengan melakukan pendampingan kepada UMKM syariah meliputi kurasi produk, capacity building, promosi perdagangan, serta business matching perdagangan dan pembiayaan. Bank Indonesia juga melakukan kurasi dan inkubasi Industri Kreatif Syariah (IKRA) untuk menghasilkan UMKM potensial ekspor. Selain itu, pada bulan Mei 2024 nanti, Provinsi Kepri akan menjadi host Strategic Flagship Event Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Regional Sumatera yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang meliputi berbagai kegiatan, antara lain: pameran UMKM syariah, bazar halal, seminar dan edukasi, Gerakan Sadar Wakaf, sertifikasi profesi Nazhir, dan berbagai kompetisi/perlombaan.
Progres Rempang Eco-City, BP Batam Targetkan Pembangunan Rumah Baru Rampung Bulan September 2024
BP Batam terus menggesa pengerjaan empat rumah contoh untuk warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City.
Berlokasi di Tanjung Banon, realisasi pengerjaan keempat rumah tersebut sudah hampir 90 persen.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyambut baik progres pembangunan rumah permanen untuk warga Rempang tersebut.
Sejauh ini, kata Ariastuty, tidak ada kendala yang cukup signifikan dalam penyelesaian bangunan.
Meski ada deviasi sekitar 3,9 persen di awal pengerjaan, namun BP Batam mampu mengoptimalkannya hingga seluruh proses pun hampir rampung sesuai target yang ada.
"Seluruh proses terus berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan laporan tim di lapangan, pengerjaan hampir mencapai 90 persen. Ini menjadi kabar baik bagi pihak yang sudah menunggu gambaran dari bangunan tersebut," ujar Tuty, panggilan akrabnya, Kamis (14/3/2024).
Tuty menjelaskan, pengerjaan terhadap 961 unit rumah lainnya pun akan segera dimulai dalam waktu dekat.
Dimana, BP Batam proses lelang diperkirakan selesai pada Minggu kedua April 2024.
"Kami juga masih melihat proses pematangan lahan dari Kementerian PUPR. Pada prinsipnya, semua pihak ingin pembangunan seluruh rumah baru ini bisa rampung pada September 2024," pungkasnya. (*)
Sebagai wujud komitmen Bank Indonesia (BI) untuk memenuhi ketersediaan uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat, Bank Indonesia mempersiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp197,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang Rupiah pada momen Ramadan dan Idulfitri 2024. Jumlah ULE yang disediakan ini meningkat 4,65% dibandingkan realisasi tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp188,8 triliun. Antisipasi kenaikan jumlah ULE yang disiapkan mempertimbangkan peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Untuk mendukung layanan penukaran uang Rupiah bagi masyarakat, BI bekerja sama dengan perbankan menyediakan titik-titik layanan penukaran uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia. BI juga mengajak masyarakat mengoptimalkan pembayaran transaksi non tunai guna mendukung ekonomi dan keuangan digital.
Seluruh rangkaian kegiatan penukaran uang pada momen Ramadan dan Idulfitri dikemas dalam kegiatan Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2024 yang bertema “Bijak Gunakan Rupiah di Bulan Penuh Berkah" yang diluncurkan hari ini (15/3) oleh Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono menyampaikan, BI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas program SERAMBI setiap tahunnya. Pada tahun ini penguatan program diantaranya penambahan jumlah paket penukaran menjadi maksimal Rp 4 juta, modernisasi armada kas keliling, penambahan fitur pada digitalisasi penukaran melalui QR code pada Aplikasi PINTAR untuk semakin mempermudah masyarakat dalam melakukan penukaran. Lebih lanjut, Deputi Gubernur, Doni P. Joewono, menyampaikan ke depan tema besar Pengelolaan Uang Rupiah adalah perluasan, pengembangan, serta peningkatan kerja sama antara BI, Bank, PJPUR (Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah), maupun pihak ketiga lainnya guna memastikan ketersediaan uang Rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan teknologi PUR yang semakin modern, saat ini BI sedang membangun Sentra Pengolahan Uang (SPU) dan Depot Kas Utama (DKU) dengan teknologi otomasi terkini. Harapannya di tahun 2026, SPU dan DKU akan meningkatkan efisiensi proses bisnis dan akuntabilitas pengelolaan uang Rupiah. Sinergi antara BI, perbankan, Perum PERURI (Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, dan APJATIN (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia) diharapkan dapat terus terjalin erat guna memberikan layanan kas prima kepada seluruh masyarakat.
Terhitung mulai 15 Maret s.d. 7 April 2024, masyarakat dapat melakukan penukaran uang Rupiah di 4.264 titik layanan kantor bank umum yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lokasi sebagaimana terlampir. BI juga menyediakan opsi layanan penukaran uang Rupiah melalui Layanan Kas Keliling di lokasi-lokasi strategis seperti pasar tradisional dan modern, dan Kas Keliling Susur Sungai di beberapa wilayah. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, BI bersama perbankan akan menyediakan Layanan Penukaran Terpadu pada 28 s.d. 31 Maret 2024 di Istora Senayan. Di daerah, hal serupa akan diselenggarakan antara lain di stadion dan alun-alun kota. Sementara itu, mulai tanggal 2 s.d. 5 April 2024 Bank Indonesia menambah lokasi layanan penukaran di jalur mudik melalui Program BI Peduli Mudik, yaitu di rest area jalan tol dan hub transportasi seperti pelabuhan dan stasiun kereta. Untuk layanan penukaran uang Rupiah baik melalui kas keliling (kecuali kas keliling Susur Sungai), layanan penukaran terpadu, dan BI peduli mudik, masyarakat diharapkan memesan penukaran terlebih dulu melalui Aplikasi PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah) : https://pintar.bi.go.id.
SERAMBI 2024 juga menjadi momen Bank Indonesia untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk semakin Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Cinta Rupiah diwujudkan dengan senantiasa menyayangi Rupiah dengan mengenali ciri keaslian uang Rupiah yaitu Dilihat, Diraba, Diterawang (3D), dan merawat Rupiah yang dimiliki dengan baik yaitu Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan diremas, Jangan distapler, dan Jangan dibasahi (5J). Bangga Rupiah karena Rupiah tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional tetapi juga merupakan simbol kedaulatan bangsa. Penggunaan uang Rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara. Sementara itu, Paham Rupiah ditunjukkan melalui perilaku bijak berbelanja sesuai kebutuhan, berbelanja produk dalam negeri untuk dukung UMKM nasional, serta menabung dan berinvestasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menempatkan industri maritim sebagai salah satu sektor prioritas untuk dikembangkan. Sebagai sektor padat karya, padat modal, dan padat teknologi, industri maritim memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional.
Dalam meningkatkan industri maritim di Kota Batam, BP Batam hadir dalam pameran terkemuka di Asia Tenggara, Asia Pacific Maritime (APM) 2024 di Marina Bay Sands, Singapura. Pameran APM 2024 dibuka secara resmi oleh President of Asia Pasific RX Global, Yeh Chien EE.
Pameran yang diselenggarakan mulai dari 13 hingga 15 Maret 2024 ini, menghadirkan 700 partisipan dengan 1.400 merek dagang yang memamerkan solusi inovatif dan teknologi di masa depan untuk industri maritim.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastury Sirait mengatakan, sebagai salah satu kawasan industri yang berkembang pesat, Kota Batam memiliki potensi dan keunggulan dalam menarik investasi sektor maritim.
Partisipasi BP Batam dalam APM 2024, menjadi kesempatan yang baik bagi BP Batam dalam memamerkan potensi dan keunggulan Batam sebagai kawasan industri yang ramah investasi kepada para pemangku kepentingan dari seluruh dunia. Tidak hanya Kota Batam, namun dalam pameran itu BP Batam juga mempromosikan kawasan Rempang dan Galang sebagai daerah industri maritim dimasa yang akan datang.
"Sesuai komitmen dari Kepala BP Batam, Kota Batam selalu menjadi tujuan yang ramah investasi. Bahkan, bapak Muhammad Rudi akan menangani langsung jika ada kendala dalam berinvestasi di Kota Batam," ujarnya usai pembukaan pameran APM 2024, Rabu (13/3/2024).
Ia menambahkan, pameran APM 2024 ini juga menjadi ajang untuk menjalin kerjasama, membina persahabatan dengan berbagai perusahaan Marine dan Asosiasi industri marine. Ia berharap, dengan partisipasinya BP Batam di pameran ini, Kota Batam dapat lebih dikenal luas dengan potensi dan keunggulan yang ada di Batam.
"Batam itu merupakan lokasi yang sangat strategis dan sangat cocok menjadi lokasi maritim industri. Dengan pameran ini, kita berharap dapat menggaet investor terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang maritim," ungkap Tuty.
Dalam pameran tersebut, BP Batam juga turut menggandeng pelaku industri maritim dari Batam, yakni Batam Shipyard Offshore Association (BSOA), INSA dan IPERINDO. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari BP Batam untuk terus memperkuat posisi Batam sebagai kawasan industri yang menarik bagi investasi dan memajuan industri maritim global.
Sementara itu, President of Asia Pasific RX Global, Yeh Chien EE, memberikan apresiasi yang tinggi atas keikutsertaan perusahaan dan asosiasi maritim dalam pameran dan konvensi ini. Ia berharap, pameran ini dapat menjadikan industri maritim sebagai penopang utama perekonomian dunia khususnya di kawasan Asia Tenggara.
"Kami sangat apresiasi keikutsertaan perusahaan industri maritim, pameran ini sangat dinantikan dan menjadi tempat pertemuan terbesar rantai maritim global di Asia Tenggara. Lebih dari 1.400 merek global hadir dalam konferensi dan pameran yang mencakup 17 paviliun," katanya. (*)
Sosialisasi dan Buka Gerai Pengaduan di Bintan, Ombudsman Kepri Terima Banyak Aduan Soal Pertanahan
Kabupaten Bintan - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) mendapatkan banyak aduan masyarakat terkait pertanahan saat melakukan kegiatan PVL On The Spot di Kabupaten Bintan pada 4-8 Maret 2024.
PVL On The Spot merupakan program kerja Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) untuk menjangkau seluruh masyarakat melalui sosialisasi terkait Ombudsman RI, Pelayanan Publik serta pembukaan gerai pengaduan.
Selain itu, merupakan wujud rencana kerja turunan dari perjanjian kerja sama antara Ombudsman RI Perwakilan Kepri dengan Pemerintah Kabupaten Bintan umtuk bersinergi membuat pelayanan publik lebih baik.
Dari 4 titik yang disambangi yaitu Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Desa Pengujan, substansi pertanahan mendominasi konsultasi maupun laporan dari masyrakat.
“Melalui kegiatan ini, kami dapati 62 konsultasi dan 4 laporan masyarakat, didominasi oleh substansi pertanahan. Selain itu juga ada soal distribusi air dan listrik, pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit, kependudukan serta pendidikan,” ungkap Kepala Keasistenan PVL Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Cindy M Pardede pada Jumat (08/03/2024).
Lebih lanjut Cindy menjelaskan isu Pelayanan Publik yang menjadi tema sosialisi di Kabupaten Bintan kali ini pun terkait pertanahan dan kependudukan di karenakan berdasarkan jumlah konsultasi dan laporan pada tahun sebelumnya, substansi tersebut paling banyak dilaporkan masyarakat Kabupaten Bintan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepri.
Ia berharap melalui kegiatan ini masyarakat akan menjadi lebih aware terkait Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dimana masyarakat dapat membuat aduan jika terjadi penyimpangan sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami akan lanjutkan PVL On The Spot ke titik lainnya yang belum kami sambangi. Untuk Bintan saat ini empat titik. Kami akan lanjut ke Kabupaten lain yang ada di Kepri pasca lebaran Idul Fitri,” tutup Cindy.
*Merangkul Jarak Antar Generasi, IM3 Hadirkan Kampanye “Nyatakan Silaturahmi dengan Freedom Internet” di Bulan Ramadan*
Menceritakan fenomena ‘generation gap’ antara generasi muda dan orang tuanya melalui kampanye yang dibintangi Iqbaal Ramadhan
Jakarta, 7 Maret 2024 -Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3 kali ini mengangkat fenomena sosial yang lekat dengan generasi muda dalam kampanye menyambut bulan Ramadan tahun ini. Generasi muda yang memiliki gaya hidup, pola pikir, dan kebiasaan yang berbeda dengan generasi sebelumnya seringkali menimbulkan kesenjangan hubungan di antara mereka. Melihat adanya fenomena generation gap yang kini semakin terasa tersebut, IM3 menghadirkan kampanye “Nyatakan Silaturahmi dengan Freedom Internet” sebagai upaya untuk menjadikan bulan Ramadan sebuah momen yang tepat bagi masyarakat dalam merangkul jarak antar generasi dengan berbagai bentuk kegiatan silaturahmi.
Melalui kampanye ini, IM3 menghadirkan produk unggulan Freedom Internet 150GB seharga Rp150.000 (harga normal Rp300.000) selama bulan Ramadan. Kehadiran produk Freedom Internet ini diharapkan dapat menjadikan silaturahmi antar generasi seperti berkomunikasi dengan orang tua, sanak saudara, maupun kerabat melalui panggilan video, berbagi video resep makanan, atau mengunggah konten-konten yang menarik di media sosial semakin lancar.
Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Ritesh Kumar Singh, menyampaikan, “Momentum Ramadan ini sekaligus menjadi ajang untuk kembali menegaskan tujuan besar Indosat Ooredoo Hutchison dalam menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Kami melihat bulan Ramadan merupakan kesempatan emas untuk menyatakan silaturahmi guna menjembatani generation gap yang kerap terjadi antara generasi muda dan generasi yang lebih senior. Sebagai brand telekomunikasi yang selalu dekat dengan generasi muda, IM3 memberikan paket khusus sebagai solusi kebutuhan komunikasi dan layanan digital selama bulan Ramadan. Penawaran khusus ini juga diiringi dengan kualitas andal yang secara konsisten dihadirkan oleh IM3. Komitmen ini didukung oleh kesiapan jaringan yang optimal selama bulan Ramadan hingga lebaran agar pelanggan dapat Selalu Nyambung dengan IM3.”.
Kampanye Ramadan persembahan IM3 ini diawali dengan peluncuran video kampanye yang dibintangi oleh aktor muda ternama, Iqbaal Ramadhan. Dalam video tersebut, Iqbaal Ramadan menggambarkan kehidupan sehari-hari dari seorang anak muda yang penuh kesibukan dan memiliki perspektif berbeda sehingga terjadi kerenggangan dengan sang ibu. Melihat adanya hubungan yang berjarak ini, Iqbaal berusaha untuk mendekatkan diri kembali dengan sang Ibu. Kisah Iqbaal yang mencerminkan dinamika generasi muda saat ini juga semakin mengesankan dengan kehadiran Hindia yang ikut berperan sebagai sebagai penyanyi dan penulis lagu yang berjudul “Setiap Waktu” sebagai latar belakang lagu pada video ini. Para pelanggan setia IM3 dapat menyaksikan video kampanye ini melalui kanal YouTube IM3 mulai tanggal 5 Maret 2024.
Aktor Iqbaal Ramadhan, mengungkapkan, "Saya sangat senang bisa terlibat dalam kampanye dari IM3 di tahun ini, dimana IM3 selalu mengangkat cerita yang menyentuh hati dan sangat relevan dengan anak muda. Peran yang saya mainkan dalam kisah generation gap yang digambarkan kali ini juga sangat lekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saya percaya, video kampanye ini bisa menjadi inspirasi bagi penonton untuk membuka diri dan menjembatani jarak yang ada dengan orang-orang terdekatnya."
Selain itu, di momentum Ramadan kali ini, IM3 juga menghadirkan sarana berkumpul melalui rangkaian Pasar Ramadan IM3. Kegiatan ini dimeriahkan dengan berbagai program menarik seperti festival makanan, festival musik, serta kumpul komunitas. Pasar Ramadan IM3 hadir di ratusan titik pusat keramaian dan kampus seluruh Indonesia, mulai dari Medan, Pekanbaru, Jakarta, Tangerang, Samarinda, Makassar, Solo, Bandung, Surabaya, Lombok, dan kota lainnya. Para pengunjung Pasar Ramadan IM3 juga dapat mengunjungi Booth IM3 untuk mengikuti games, menikmati promo khusus pembelian produk IM3, serta mendapatkan berbagai hadiah menarik dengan total nilai puluhan juta rupiah. Tak hanya itu, IM3 juga menggelar program AKSI Outlet & Mini Gerai IM3 yang akan mengunjungi dan bersilaturahmi ke lebih dari 2.000 Mitra Outlet dan Mini Gerai IM3 yang tersebar di seluruh Indonesia.
Promo Freedom Internet 150GB untuk menyatakan silaturahmi ini bisa didapatkan dengan mudah hingga 30 April 2024 di berbagai channel pembelian sepert outlet terdekat, IM3 Official WhatsApp, e-commerce, atau aplikasi myIM3. Lebih dari itu, IM3 juga mempersembahkan berbagai promo menarik di aplikasi myIM3 seperti kompetisi “Diary Kebaikan” berhadiah iPhone 15 hingga Logam Mulia, serta cashback dan ekstra kuota setiap pembelian paket Freedom Play.
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kampanye “Nyatakan Silaturahmi dengan Freedom Internet” serta acara Pasar Ramadan IM3, pelanggan dapat mengunjungi website im3.id/ramadan.
PT PLN Batam bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepuluan Riau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam melakukan penandatanganan MoU/Nota Kesepahaman Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan wujud prinsip kehati-hatian dan kepatuhan PLN Batam terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku untuk mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilingkungan PLN Batam.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Direktur Utama (Dirut) PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Dr. Rudi Margono, SH., M.Hum, di kantor Korporat PLN Batam, pada Kamis (7/3). Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Dirut PLN Batam dengan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) Kejaksaan Negeri Batam, Jefri Hardi, S.H., M.H.
Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Rudi Margono menegaskan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini, artinya pihak PLN Batam ini tidak sendiri lagi, jika ada permasalahan hukum PLN Batam tidak perlu sungkan untuk berkomunikasi dengan Kejaksaan.
“Jika ada permasalahan hukum langsung di sampaikan dan jangan ditunda-tunda. Sebab PLN Batam banyak asset objek vital nasional, begitu juga dengan mobilisasi kebutuhan di Batam yang cepat sekali. Jika tidak kita selesaikan segera, maka pelayanan PLN Batam kepada masyarakat dapat terganggu,” ucap Rudi.
Rudi berharap kedepannya hubungan baik antara PLN Batam dan Kejaksaan lebih ditingkatkan, sinergitas dipertahankan dan kolaborasi dimaksimalkan sebab PLN Batam juga mitra strategis Kejaksaan.
"Jaksa pengacara negara setiap saat selalu menjalankan tugasnya untuk memberi bantuan dan konsultasi hukum kepada PLN Batam. Kita jalin kerjasama yang sinergis demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," ujar Rudi.
Sementara Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Kajati dan Kejari beserta seluruh jajaran yang telah memberikan bantuan dan pengawalan hukum, serta nasehat juga bimbingan dalam hal pendampingan hukum.
“Dengan adanya adanya dukungan dari Kejaksaan sungguh melegakan PLN Batam sebagai perusahaan pelayanan publik. Melalui sinergi dan kolaborasi dalam permasalahan hukum serta hubungan kerjasama yang baik, kita membentuk sebuah harmonisasi. Dengan begitu PLN Batam dapat fokus dalam upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat,” jelas Irwansyah.
“PLN Batam berharap kedepan dukungan dari Kejaksaan terus berlanjut, semakin kuat dan ditingkatkan jadi lebih baik lagi sebagai salah satu stakeholder terbaik, dalam mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang dilaksanakan di wilayah kerja PLN Batam. Seraya berharap tidak ada lagi permasalahan berkaitan dengan sengketa di masa depan,” pungkas Irwansyah.
Gelar Konferensi Internasional ICT Ekosistem Digital BPJS Kesehatan jadi Best Practice Jaminan Sosial Dunia
Nusa Dua (06/03/2024) – Ekosistem digital yang dibangun dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan menjadi salah satu best practice (praktik baik) pengelolaan jaminan sosial dunia. Cukup banyak negara yang mempelajari bagaimana Indonesia mengelola program jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dengan cakupan kepesertaan terbesar di dunia.
Hal inilah yang menggugah International Social Security Association (ISSA), menggelar kegiatan The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology In Social Security (ICT 2024) di Indonesia. Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang merupakan penyelenggara Program JKN di Indonesia, kegiatan ini dihadiri lebih dari 300 partisipan dari 71 Negara di Nusa Dua, Bali, 6-8 Maret 2024.
ISSA sendiri merupakan organisasi internasional terkemuka di dunia yang beranggotakan institusi-institusi jaminan sosial, departemen/lembaga, pemerintah, dan institusi lain yang mengelola/menyelenggarakan satu atau beberapa bidang jaminan sosial. ISSA dibentuk pada tahun 1927 di bawah naungan International Labor Organization (ILO). Saat ini, ISSA memiliki kurang lebih 350 members institution dari kurang lebih 160 negara. Keanggotaan ISSA berasal dari beberapa continent/regional, diantaranya Afrika, Amerika, Asia dan Pasifik, serta Eropa.
Konferensi ICT sendiri merupakan pertemuan triennial global gathering yang diselenggarakan oleh ISSA dan diikuti oleh anggota ISSA dari berbagai negara. Pada tahun 2024, Konferensi ICT mengangkat tema “Data-driven transformation for a smart, resilient and inclusive social security”.
“BPJS Kesehatan akan berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi informasi untuk jaminan kesehatan di Indonesia. Sejak Program JKN diimplementasikan kami berkomitmen untuk terus berinovasi, mengembangkan solusi-solusi terkini untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan setara kepada para peserta JKN yang tidak lepas dari peranan teknologi informasi,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Rabu (06/02/2024).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretaris Kabinet, dan Presiden dan Sekretaris Jenderal ISSA.
Ghufron menambahkan, dalam pengelolaan Program JKN ekosistem digital sudah terbangun dan saling terhubung satu sama lain. Bukan hanya internal BPJS Kesehatan namun juga terhubung dengan ekosistem fasilitas kesehatan, perbankan, kementerian dan lembaga terkait, bahkan dengan peserta dan badan usaha.
Saat ini BPJS Kesehatan terhubung dengan lebih dari 23 ribu Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3 ribu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar diseluruh Indonesia. Dalam ekosistem ini terdapat jutaan data layanan kesehatan yang terkoneksi satu sama lain. Lalu di ekosistem perbankan saat ini lebih dari 950 ribu kanal pembayaran dan sebanyak 15 kementerian/lembaga sudah terkoneksi dan tedapat lebih dari 100 juta arus data atau transaksi per hari.
”Dukungan ICT sebagai enabler, driver, dan akselerator Program JKN di Indonesia guna meningkatkan efektifitas program dan mutu layanan. Dengan cakupan layanan JKN yang luas, serta jumlah transaksi yang tinggi, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu penggunaan ICT serta transformasi digital mutlak untuk dilakukan,” kata Ghufron.
Dalam kesempatan tersebut President ISSA Mohammed Azman mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan dan memperkuat jaminan sosial di dunia yang makin gemilang dan inklusif. Perkembangan penggunaan teknologi informasi kini menjadi hal yang menjadi prioritas bagi pengelola jaminan sosial di dunia.
Azman menjelaskan dalam Forum Ekonomi Dunia memproyeksikan transformasi digital memberikan nilai tambah sebesar 100 triliun dolar untuk ekonomi dunia pada tahun 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi bagian penting untuk mempermudah proses bisnis yang bersifat administratif dalam jaminan sosial. Teknologi memainkan peran kunci dalam berbagai aktivitas organisasi, mulai dari pemberian layanan hingga pengelolaan proses bisnis internal.
”Pemanfaatan teknologi memungkinkan organisasi jaminan sosial untuk meningkatkan kualitas layanan, dan membuat jaminan sosial lebih mudah diakses dan responsif, terutama melalui teknologi seluler, dan pendekatan yang semakin personal dan disesuaikan. Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan menjadi contoh dari komitmen penggunaan teknologi dan sudah merasakan manfaat yang cukup besar. Kami berharap, hari ini anggota ISSA dapat memperoleh banyak pelajaran bagaimana mengembangkan strategi dan tata kelola digital yang baik, kemampuan keamanan siber serta ketahanan digital yang kuat,” kata Azman.
Sementara itu Ketua OJK Mahendra Siregar mengungkapkan saat ini pengelolaan Program JKN merupakan salah satu contoh industri jasa kesehatan yang dikelola dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan semata-mata untuk kepentingan peserta. Namun agar pengelolaan Program JKN makin optimal, aspek manajemen risiko, pengelolaan keuangan yang governance untukkeberlanjutan program, serta pengelolaan program dengan penuh kehati-hatian ini perlu tetap dijaga dengan baik.
”Kami sampaikan 3 konklusi yang pertama bahwa memberikan jaminan sosial adalah elemen kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kedua kita harus memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mengakses jaminan sosial hal ini merupakan fokus utama yang perlu kita lakukan. Selanjutnya ketiga, kita perlu peningkatan tata kelola serta peningkatan profesionalisme dan preferensi kolaborasi ICT antar lembaga dan mitra pemangku kepentingan. Dengan berbagai upaya dan strategi termasuk ICT diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari Program JKN,” kata Mahendra.
Dalam kegiatan tersebut BPJS Kesehatan juga akan berbagi pengalaman tentang pengelolaan infrastruktur data nasional untuk Program JKN yang akan dibawakan oleh Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno. Selain itu Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan akan membagikan pengalaman panjang dan secara utuh ICT menjadi salah satu pendorong utama dalam penyelenggaraan Program JKN.
Tidak ketinggalan BPJS Kesehatan juga akan berbagi pengalaman terkait dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang menjadi salah satu game changer dalam penyelenggaraan Program JKN. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Lily Kresnowati akan membahas bagaimana AI dapat dimanfaatkan dalam upaya mendeteksi data kecurangan di fasilitas kesehatan.
Pemanfaatan ICT pada akhirnya juga bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan layanan kepada peserta. Pada kegiatan ICT 2024, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun juga akan berbagi pengalaman bagaimana pemanfaatan ICT untuk tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, pengelolaan informasi, aduan, hingga layanan administrasi.
Selain berbagi pengalaman, BPJS Kesehatan juga memamerkan sederet inovasi yang kini melekat dan menjadi favorit masyarakat. Mulai dari penggunaan aplikasi Mobile JKN, fitur I-Care JKN atau riwayat pelayanan kesehatan dalam genggaman, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), dan aplikasi pemantauan minum obat untuk penderita tuberkulosis yang tengah diuji coba.
”Kami berharap melalui kegiatan ini BPJS Kesehatan pun akan mendapat manfaat dari sharing ilmu, pengalaman, yang mungkin dapat diterapkan sebagai bentuk optimalisasi layanan Program JKN,” ujar Ghufron.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatatkan deflasi sebesar 0,22% (mtm). Secara spasial, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun mengalami inflasi masing-masing sebesar -0,30% (mtm), 0,08% (mtm), dan 0,13% (mtm). Dengan demikian, secara tahunan, IHK di Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan inflasi sebesar 2,65% (yoy) atau berada dalam kisaran target inflasi 2,5±1%.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi di Provinsi Kepri terutama disebabkan oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau seperti bayam, kangkung, sawi hijau dan kacang panjang karena pasokan yang mencukupi. Penurunan harga juga terjadi pada Kelompok Transportasi khususnya angkutan udara akibat normalisasi permintaan. Di sisi lain komoditas utama penyumbang inflasi berasal dari aneka cabai, udang basah, daging dan telur ayam ras. Kenaikan harga aneka cabai disebabkan oleh menurunnya hasil panen petani akibat musim hujan yang menyebabkan cabai mudah membusuk. Sementara itu, harga beras meningkat sejalan dengan keterbatasan pasokan yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia akibat defisit produksi.
Inflasi yang terkendali tersebut merupakan hasil dari konsistensi, inovasi, dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kepri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Hingga bulan Februari 2024, TPID telah menggelar 60 kali Operasi Pasar yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau serta penyaluran sembako bersubsidi sebanyak 64.000 paket di Kota Batam. Sebagai langkah antisipasi lonjakan harga menjelang Ramadan 1445 H, akan diintensifkan pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di sekitar 36 titik di seluruh Kabupaten/Kota disertai dengan koordinasi melalui High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi TPID. Selain itu, TPID Kepri yang dipimpin oleh Gubernur Kepri melakukan monitoring sekaligus siaran pers ketersediaan pasokan beras Kepri di Gudang Bulog Batam dalam rangka pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat.
Ke depan, TPID akan terus mengantisipasi risiko inflasi yang meningkat melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga/instansi sesuai arahan presiden. Beberapa risiko tekanan inflasi antara lain: (i) kenaikan permintaan menjelang HKBN Ramadan dan Idulfitri; (ii) kenaikan harga beras akibat keterbatasan stok; (iii) potensi kenaikan harga sayur-mayur akibat cuaca ekstrem; (iv) kenaikan harga komoditas aneka rokok. Dalam rangka mengamankan ketersediaan pasokan, TPID akan mendorong peningkatan produksi pangan lokal terutama beras dan cabai, optimalisasi KAD yang sudah ada serta penjajakan potensi KAD baru, mendorong inovasi dalam budidaya pertanian, seperti implementasi smart greenhouse, serta inisiasi Gerakan Sekolah Menanam Cabai di seluruh SMA/SMK se-Kepri. Untuk menjaga keterjangkauan harga, TPID secara konsisten menyelenggarakan kegiatan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GMP) di berbagai daerah khususnya jelang HKBN. Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi pasokan terjaga dengan aman agar stok pangan tersedia dalam jumlah yang cukup. Dari sisi komunikasi dan koordinasi, TPID akan melaksanakan publikasi dan talkshow di media cetak, online serta televisi untuk menjaga ekspektasi masyarakat.
Deputi Bidkoor Kamtibmas: Budaya Tertib Menuju Indonesia Emas
Polhukam, Batam - Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Rudolf Alberth Rodja mengatakan masih minimnya kesadaran masyarakat kita untuk berperilaku tertib dan penegakan hukum yang masih belum optimal dan penegakan hukum yang masih belum optimal sehingga diperlukan budaya tertib melalui Gerakan Indonesia Tertib yang merupakan program dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Program Gerakan Indonesia Tertib pada Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan cita-cita Indonesia selama proses menuju ke Tahun 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
"Dibutuhkan karakter masyarakat yang tertib dan kolaboratif dalam mendukung setiap program yang telah ditetapkan pemerintah agar berdampak positif pada pembangunan Indonesia secara berkelanjutan,” kata Rudolf saat acara Rembuk Gerakan Indonesia Tertib dengan Tema "Budaya Tertib Menuju Indonesia Emas" di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (6/3/2024).
Mantan Kepala Kepolisian Daerah Papua menyampaikan bahwa program GIT difokuskan pada peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik, tertib berlalu lintas, tertib antri dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat.
Hal ini dapat kita lihat masih banyak kita jumpai pelanggaran yang terjadi baik dari dari sisi pelaku pelanggar ketertiban lalu lintas, di jalan raya sering kita temui pengguna kendaraan bermotor yang berkendara sampai naik ke trotoar.
Sementara dari sisi petugas ketertiban, masih ditemukan petugas yang berjaga namun tidak serius, main handphone, mengobrol dengan sesama petugas dan perilaku antri yang masih belum bisa dirasakan di tengah masyarakat.
"Pentingnya menanamkan budaya dan dan mindset perilaku tertib dari terkecil, yakni lingkup keluarga , lingkungan RT dan RW serta masyarakat luas yang akan menjadi karakter seseorang,” ucap Rudolf.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan motivasi kepada agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku tertib di berbagai aspek kehidupan dan tentunya diharapkan munculnya pioner pembangunan karakter masyarakat yang tertib melalui Gerakan Indonesia Tertib ini.
“Karenanya, melalui Forum ini diharapkan kita mendapatkan bekal untuk menjadi pioneer pembangunan karakter masyarakat yang tertib melalui Gerakan Indonesia Tertib ini,” ujar Deputi Kamtibmas
Forum ini menghadirkan narasumber perwakilan dari Kakorlantas Polri, Kombes Pol Matrius, Kepala Subdit Penindakan Pelanggaran, Direktorat Penegakan Hukum, Korlantas Polri Sesario Fernandes, S. STP, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Hendri Kurniadi, S. STP., M. Si, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.
Turut hadir Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan Tokoh Adat Kepulauan Riau, dan Perwakilan Eksekutif Mahasiswa di Kepri.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi lakukan Ground Breaking Pemasangan tiang pancang pertama Pembangunan Flyover Sei Ladi.
Proyek yang digadang akan memecah kemacetan di persempitan depan Pura Agung – UIB, akhirnya menemui babak baru, pada Senin pagi (4/2/2024).
Acara dimulai dengan acara adat tepung tawar dan siram kendi. Usai do’a bersama, Pemecahan kendi menjadi penanda dimulainya Ground Breaking Pemasangan tiang pancang pertama Flyover Sei Ladi, dengan bore pile.
“Insyaallah atas izin Allah, 10 bulan ke depan kita harap sudah ada jembatan baru, sekupang – Batam Centre, Batam Centre Sekupang, Sekupang – Nagoya, Nagoya - Sekupang. Pekerjaan Flyover Sei Ladi akan selesai pada Desember 2024.” kata Muhammad Rudi.
Muhammad Rudi juga mengatakan bahwa realisasi Pembangunan flyover Sei Ladi akan mengurai salah satu titik kemacetan yang paling signifikan, yakni arah Sekupang – Batam Centre.
Ia juga optimis akan dibangun flyover - flyover berikutnya di Batam, yang akan menjadi infratsruktur vital yang selain mengurai kemacetan, juga akan mendukung konektivitas dan distribusi logistik industri dari dan ke Pelabuhan ataupun ke Bandara nantinya.
“Hal ini tentu saja, kami selesaikan semua pembangunannya, tidak lain adalah menarik investasi masuk ke Batam. Perekonomian kita akan semakin baik, konektivitas lancar, mobilitas kita juga semakin nyaman.” Kata Muhammad Rudi.
Lebih lanjut, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pekerjaan Flyover Boy Zasmita menerangkan proyek senilai 132 Milliar itu, akan memiliki panjang 1.000 meter dengan 3 lajur dan lebar 60 meter.
Pekerjaan jalan Flyover Sei Ladi akan dimulai dari Puri Agung – San Dona dan berakhir di Rumah Duka Jl. Gajah Mada, akan dilakukan dalam 4 section (4 sesi) dan ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.
Boy menambahkan bahwa pelaksanaan proyek ini tidak akan berdampak pada Pembangunan Gedung yang sudah ada.
Jalan yang akan digunakan sebagai Peralihan jalan selama masa Pembangunan, juga telah disiapkan oleh BP Batam baik dari arah Sekupang ke Batam Centre, atau Nagoya ke Batam Centre.
BP Batam akan senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Pihak Kepolisian khususnya dalam hal ini Satuan Lalu Lintas (Satlantas) agar mobilitas pengendara tetap aman dan terjaga
“tidak akan ada bangunan yang terdampak, badan jalan juga sama sekali tidak kena. Peralihan jalan sudah kita buat jalan baru di semua sisi. Kami mohon do’a dan dukungan dari semua pihak. Semoga ini berjalan lancar sesuai target, sehingga akan mengurai kemacetan sangat signifikan.” Pungkas Boy Zasmita.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) terus berkomitmen untuk merealisasikan hunian baru kepada masyarakat yang terdampak Pengembangan Rempang Eco-City.
Saat ini, proses pembangunan 4 rumah contoh untuk masyarakat sudah mencapai 70 persen. Selanjutnya, akan dibangun 961 unit rumah lainnya yang ditargetkan mulai dibangun pada awal bulan April tahun 2024 ini.
Sebab, rumah tersebut ditargetkan bulan September 2024 sudah bisa ditempati oleh masyarakat.
Begitu juga dengan Kementerian PUPR yang akan mulai melaksanakan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial fasilitas umum pada pertengahan Maret ini.
"BP Batam saat ini telah mengumumkan lelang pembangunan 961 rumah yang ditargetkan akan mulai ditempati oleh warga pada September 2024," Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait.
Namun pembangunan 961 rumah di Tanjung Banon tersebut belum bisa dimulai, karena lahan untuk pembangunan rumah itu masih dikuasai oleh masyarakat.
Tim Terpadu Kota Batam pun mengeluarkan surat peringatan (SP) pertama kepada warga pemilik lahan di Tanjung Banon, Selasa (27/2/2024) lalu.
Tim Terpadu Kota Batam ini, dibentuk dengan dasar Keputusan Walikota Batam Nomor 561 Tahun 2022, tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Rumah Liar, Kios Liar dan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam.
Tim Terpadu Kota Batam mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah hingga melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di Kota Batam. Adapun Tim Terpadu Kota Batam ini, terdiri dari unsur Pemko Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan.
"Untuk SP Pertama, sudah diterbitkan Selasa kemarin. Itu isinya pemberitahuan untuk membongkar sendiri rumahnya. Lahan tersebut, harus segera dikosongkan agar pembangunan 961 rumah warga bisa segera kita laksanakan," katanya.
Ariastuty menjelaskan, sebelum diterbitkannya SP pertama, pihaknya telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat yang menguasai lahan 93 hektar tersebut. Dari total keseluruhan lahan di Tanjunh Banon seluas 145 hektar.
Sosialisasi dan pendataan pertama, dilaksanakan pada 29 Desember 2023 lalu di Kantor Camat Galang. Saat itu, sosialiasasi dan pendataan dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam Ilham Eka Hartawan.
Selanjutnya, dilakukan sosialisasi dan pendataan kembali pada 15 Januari 2024 di Kantor Camat Galang yang dipimpin oleh Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Harlas Buana.
Kemudian, sosialisasi dan pendataan terakhir yang dilaksanakan pada 26 Februari 2024 lalu di Ruang Presentasi Marketing Center BP Batam. Dimana sosialisasi tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad.
Pemberian surat peringatan pertama ini juga merupakan bentuk sosialisasi awal sebelum masuk kedalam tahapan pembongkaran bangunan. Langkah tersebut juga dilakukan sesuai dengan prosedur untuk menangani proses pelaksanaan pembangunan rumah yang sudah di programkan oleh BP Batam.
Setelah SP1 tersebut dikirim, akan ada waktu selama tujuh hari untuk pemilik lahan menyatakan sikap. Begitu juga dengan SP2 yang mempunyai waktu selama 7 hari. Sementara untuk SP3, ada waktu selama tiga hari.
Ia mengungkapkan, bahwa SP itu dilayangkan agar warga yang tinggal di kawasan Tanjung Banon mau membongkar rumahnya secara sukarela.
Namun jika sampai SP3 itu tak digubris, maka Tim Terpadu akan melayangkan Surat Perintah Bongkar (SPB) dan penertiban pun akan dilakukan.
"Sebelum menerbitkan SP Bongkar dan dilaksanakan eksekusi pembongkaran oleh Tim Terpadu Kota Batam, masih diberikan ruang atau kesempatan kepada warga untuk diskusi dan menyatakan sikap," katanya.
Dari sosialisasi dan pendataan yang dilakukan itu, sebagian dari warga yang menguasai lahan tersebut telah sepakat untuk menerima santunan sesuai dengan aturan yang berlaku. Warga akan menerima santunan atas penggantian lahan, bangunan hingga tanaman yang tumbuh diatas lahan mereka.
Seluruh bagunan hingga tanaman yang tumbuh akan dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai dengan NJOP yang telah disepakati oleh seluruh FKPD Kepri dan Batam. Sehingga setiap masyarakat, akan menerima santunan yang berbeda-beda. Sesuai dengan luasan lahan yang dimilkinya.
Bagi pemilik lahan yang sudah menerima dan menerima santunan yang diberikan, akan difasilitasi dalam pembukaan rekening tabungan. Sementara yang masih menolak, akan dilanjutkan untuk pemberian SP2 dan seterusnya.
Ia menambahkan, saat ini Tim Terpadu terus mengimbau kepada warga yang menduduki lahan tersebut, untuk menyelesaikannya melalui cara-cara yang baik.
"Komitmennya, kita ingin realisasi pembangunannya bisa selesai tepat waktu, hal ini pun membutuhkan dukungan dari seluruh pihak," imbuhnya. (*)