Live Streaming
Page 1 of 18

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Kebutuhan air di Batam ke depan akan meningkat signifikan, seiring dengan pengembangan Batam. Hingga 2045 mendatang, diproyeksikan kebutuhan air di Batam sekitar 7.081 liter per detik.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah Badan Pengusahaan (BP) Batam, Binsar Tambunan, saat kegiatan Focus Group Discussion Air Terjun Jelutung Lingga, solusi atas permasalahan air bersih di Pulau Batam.

"Konsumsi air saat ini konsesi dengan PT ATB (Adhya Tirta Batam) per hari itu kebutuhannya 170 sampai 180 liter per orang per hari. Asumsi ini di 2045 akan meningkat sebesar 200 sampai 300 liter per orang per hari," kata Binsar di ruang Marketing Centre Batam'>BP Batam, Senin (12/11/2018).

Ia melanjutkan saat ini ketersediaan air yang ada sebesar 3.800 liter per detik. Untuk kebutuhan di Batam, Rempang dan Galang yang menjadi satu kesatuan wilayah, lanjutnya, setiap pulau mesti memenuhi kebutuhan air di daerahnya masing-masing. Di Batam sendiri ada enam waduk.

"Kebutuhan air kita ke depan lebih besar," ujarnya.

Deputi IV BP Batam, Eko Budi Soepriyanto mengatakan, dengan ketersediaan air yang ada saat ini, Batam akan kekurangan air pada 2040 atau 2045 mendatang.

Karena itu selain mencari sumber-sumber air yang baru, termasuk juga dengan mengoperasikan instalasi pengolahan limbah di Bengkong, skenario yang dilakukan, diantaranya, yakni memanfaatkan air terjun Busung di Bintan dan air terjun Jelutung di Lingga.

 

"Tahun 2017 kita (BP Batam) sudah pernah melakukan MoU antara Batam'>BP Batam dan Lingga'>Kabupaten Lingga terkait kerjasama pemanfaatan air di Lingga untuk masyarakat Batam. Kita sudah lakukan FGD pertama, dan ini FGD kedua lebih fokus terkait teknisnya," kata Eko.

Ia berharap kerjasama tersebut bisa segera terealisasi. Adapun panjang pipa bawah laut untuk menarik air dari Lingga ke Batamini, diperkirakan sepanjang 100 km.

Jika kerjasama itu terealisasi, setidaknya butuh waktu 5 tahun untuk pemasangan pipa bawah laut tersebut. Lebih lanjut, Eko mengatakan, untuk pembangunan dan lain sebagainya bukan menjadi kewenangan Batam'>BP Batam.

"BP Batam sebagai institusi yang menerima hasil. Samalah seperti pembangunan bendungan sebelumnya, pembangunan dilakukan pemerintah. Setelah selesai baru pengelolaannya diberikan ke Batam'>BP Batam untuk dikerjasamakan dengan ATB," ujarnya.

Terkait kajian untuk kerjasama pemanfaatan air terjun Jelutung itu, sepenuhnya menjadi ranah Balai Wilayah Sungai (BWS).

Sementara itu di tempat yang sama, Bupati Lingga, Alias Wello mengatakan, potensi pemanfaatan air di Lingga terbilang besar, dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap air di daerah lainnya di Kepri.

"Sumber air baku di Pulau Lingga ada delapan. Di Singkep ada lima. Jadi untuk air tak ada masalah," kata Alias.

Untuk satu sumber air baku saja seperti air terjun Jelutung di Pulau Lingga, debit air pada musim kering 4.000 liter per detik. Belum lagi di musim hujan sebesar 6.000 liter per detik.

Itupun dengan debit air yang ada saat ini, masih banyak yang terbuang ke laut. Di sisi lain, Alias mengakui, pengadaan infrastruktur di daerahnya untuk pemanfaatan air tersebut masih kurang.

Jika mengandalkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) Lingga'>Kabupaten Lingga, sangat terbatas.

"Untuk infrastruktur memang berat. Makanya kami tawarkan ini (kerjasama pemanfaatan air) dengan kemampuan kami yang terbatas untuk jadi program besar," ujarnya.

Ia berharap lewat kerjasama itu, bisa memberikan kontribusi besar bagi pemasukan di masing-masing daerah. Untuk realisasinya, Alias mengharapkan bantuan anggaran dari pusat.

"Pemerintah harus hadir untuk proyek besar ini. Karena Batamidentik kota industri, penduduknya semakin banyak, begitu juga dengan hotel-hotel," kata Alias. 

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - BP Batam layanan keliling (BLINK) periode kedua tahun 2018 mengalami peningkatan 40 persen dari periode pertama. Periode ketiga tahun 2018 akan digelar di tiga titik.

Direktur PTSP BP Batam, Ady Soegiharto menjelaskan, BLINK yang sudah di launching pada Agustus 2018 mendapat respon yang cukup baik di masyarakat.

"BLINK yang sudah di launching oleh kepala BP Batam pada bulan Agustus 2018, pada periode kedua ini diselenggarakan di 4 titik (Tiban MC Dermott 1 dan 2, Plamo Garden dan Costa Rica) diperkirakan masyarakat yang akan memperpanjang UWT(Uang Wajib Tahunan) lebih kurang 107 pemohon. Dan itu lebih banyak 40 persen dari periode pertama yang hanya 56 pemohon," jelas Ady dalam konferensi pers di ruang Humas BP Batam, Kamis (8/11/2018).

Ady mengasumsikan biaya dari ratusan pemohon layanan BLINK (UWT dan IPH) akan langsung dibayarkan kepada negara.

"Kita coba mengasumsikan 107 pemohon yang memperpanjang UWT tadi, lebih kurang Rp 914 juta yang akan dibayarkan kepada negara. Dan Kami akan terus mengembangkan pelayanan dari sisi pembayaran UWT dan IPH tersebut. Karena dari program pimpinan kita akan mendekatkan layanan kepada masyarakat," katanya.

Ke depannya BLINK pada periode ketiga, akan dilaksanakan di tiga titik. Terkhusus di daerah yang masa UWT nya akan habis dalam 1-2 terakhir.

"Untuk periode ketiga tahun 2018, akan dilaksanakan pertengahan November 2018 ini. Ada 3 titik (Perumahan greendland, Anggrek Mas Batam Centre dan Masyeba Mas Sekupang. Rata-rata di daerah tersebut yang akan masa berakhir masa UWT-nya, ada yang sisa 1-2 tahun," terangnya.

Ady memaparkan, BP Batam ingin lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pelayanan pembayaran UWT dan IPH.

 

"Kita coba memfasilitasi program online, kepada masyarakat tidak semua masyarakat paham online. Ada yang punya perangkat tidak mengerti menggunakannya ada juga yang tau menggunakannya tetapi tidak mempunyai perangkatnya. Maka dari itu kita ingin jemput bola, terutama pelayanan pembayaran UWT dan IPH walaupun program tersebut sudah secara online," katanya.

Usaha lainnya dari BP Batam untuk mendekatkan diri kepada masyarakat adalah merubah aturan dan tarif sebelumnya.

"Kita sendiri dari aturan BP Batam sudah berusaha merubah dari tarif dan masa berlaku. Perpanjangan itu minimal 5-10 tahun sudah bisa dilakukan. Perubahan kebijakan dan aturan pembayaran dan pelayanan UWT merupakan upaya diri mendekatkan diri kepada masyarakat untuk menjemput bola," katanya
.
Ke depannya pada tahun 2019, BLINK akan disiapkan di tempat-tempat keramaian dan strategis di Batam.

"Ke depannya di tahun 2019, kami mengharapkan juga dari pimpinan akan menyiapkan corner-corner di tempat keramaian seperti mal dan tempat strategis di Batam. Tahap pertama mungkin hanya informasi kita lakukan di hari libur misalkan ke depannya masyarakat bisa melakukan pembayaran perpanjangan dan peralihan hak di titik keramaian tersebut, sama seperti samsat," ujarnya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Disperindag Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Andre mengakui kelangkaan Gas LPG 3 kilogram (KG) di wilayah Batam.

Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan atau jeda pengiriman dari agen ke pangkalan. Sehingga menyebabkan sempat terputusnya beberapa hari pasokan.

"Minggu terakhir bulan Oktober 2018, memang ada isu kelangkaan LPG PSO. Kami langsung cek lapangan namun, Pertamina akhirnya menambah LO ke beberapa agen LPG," ujar Andre kepada Tribun, Rabu (7/11/2018). 

Kelangkaan tersebut ada dibeberapa titik diantaranya Nongsa, Batam Kota dan Bengkong. Diakuinya awal November ini pasokan sudah kembali normal seperti biasanya.

"Kami juga sudah kroscek langsung ke agen dan pertamina bahwa stok masih aman. Saya ada info dari beberapa pangkalan di kecamatan tersebut," tuturnya.

Andre berharap semoga tidak ada kendala dalam rantai pasokan atau pengantaran. Diantaranya SPBU ke Agen kemudian pangkalan, terakhir didistribusikan ke masyarakat.

Sebelumnya sejumlah ibu-ibu rumah tangga di Botanis Batam, mengeluhkan langkanya gas elpiji 3 kg atau melon.

Satu di antaranya Warni (35). Sejak Selasa (11/6) pagi, suaminya sudah tujuh keliling Botania cari gas melon, namun tidak ketemu.

"Tidak ada yang jual. Kok bisa begitu yah, kami sangat kewalahan atas kelangkaan gas ini,'' katanya.

Di rumah Warni, hanya gas melon itu lah satu-satunya. Tidak ada tabung gas yang lebih berat.

"Terpaksa kami pakai kompor minyak. Itu pun, minyak tanahnya suami beli di Jodoh. Susah juga dapat di Botania,"katanya.

Selain Warni, Damayanti Warga perumahan Komplek Taman Raya Tahap III juga mengeluhkan hal yang sama.

Ia mengatakan, sebenarnya kelangkaan gas itu tidak saja hanya Senin kemaren. "Sudah tiga minggu yang lalu gas melon gak dijual di agen biasa,'' ujarnya.

Kelangkaan gas di Botania muncul berbagai spekulasi dari masyarakat. Ada yang mengatakan gas sengaja dimainkan oleh oknum agen. Dan ada juga yang bilang, kelangkaan gas melon yang diperuntukan bagi keluarga miskin itu akan ditarik pemerintah diganti dengan gas bright 5,5 kg.

 

Bahkan harga elpiji di Legenda Malaka sebesar Rp 25 ribu per tabung.Terkait kelangkaan elpiji 3 kilogram ini DPRD Kota Batam dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait.

Ketua Komisi II DPRD Batam Edward Brando mengaku belum mengetahui kenaikan dan kelangkaan gas tiga kilogram tersebut. Namun demikian ia berjanji akan segera mencari tahu sekaligus membicarakan kelangkaan dengan dinas terkait.

"Kita akan jadwalkan memanggil dinas terkait untuk rapat dengar pendapat. Apa penyebabnya dan solusi seperti apa, akan kita cari bersama," kata Edward.

Anggota Komisi II DPRD Batam, Mukriyadi mengatakan kelangkaan dan melambungnya harga elpiji 3 kilogram ini karena adanya permainan harga di pasar.

"Saya dengar di agen harga normal, sedangkan pertamina tidak mengurangi stok. Sementara bila dibeli kepada pengecer, harganya lebih tinggi. Gas tiga kilo di agen juga sering kosong. Makanya kita ingin tahu penyebabnya apa," katanya.

"Beberapa hari ini kita mendapatkan laporan kelangkaan elpiji, gas sulit didapatkan. Sementara pengecer hanganya sudah tinggi. Saya minta pemerintah untuk mengawasinya," tegasnya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepri menghadirkan dua orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) saat ekspos di Pendopo Polda Kepri, Senin (5/11/2018).

Dua orang yang terjaring dalam OTT Ditkrimsus Polda Kepri itu adalah TS Kepala Syahbandar Pulau Sambu dan ES pimpinan PT Garuda Mahakam Pratama.

Dalam ekspos yang disampaikan Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol S. Erlangga menyebutkan, OTT terhadap kedua orang ini berlangsung di Jakarta.

 

"OT terjadi pada tanggal 3 November 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di restoran Gandaria City Mall Jakarta," ucapnya saat ekspos, Senin (5/11/2018).

Tampak hadiri Dirkrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Rustam Mansur.

Disebutkan, dalam kasus ini polisi sudah membuntuti tersangka sejak 3 Agustus lalu setelah mendapat dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan transaksi uang tersebut.

"Perusahan ini adalah agen jasa pelayaran. Menyuap KSOP Pulau Sambu untuk uang kelancaran, dan ini sudah berlangsung sejak tanggal 3 Agustus lalu," kata Erlangga.

Kombes Pol Rustam Mansur menyebutkan, dari hasil pengungkapan, petugas mengamankan uang tunai sebanyak 9.200 USD atau sekira 137,87 Juta.

"Kita akan dalami keterlibatan siapa saja dalam uang kelancaran ini. Kita masih melakukan pengembangan untuk memburu sampai ke akarnya," katanya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Sebanyak 14 rumah warga rusak berat akibat hataman angin puting beliung, Minggu (4/11/21018).

Selain 14 rumah rusak berat, 8 rumah rusak sedang dan 4 rumah alami rusak ringan. Rumah warga yang rusak antara lain jatuh ke laut, atap terbang dan bangunan roboh rata dengan tanah.

 

 

"Dari data semenatar hingga Minggu malam ada 14 rumah yang rusah parah. Sisanga rusah sedang dan rusak ringan. Yang rusak parah itu diantaranya 4 rumah jatuh ke laut bersama warga saat puting beliung mengahantam. Kemudian atap terbang dibawa angin serta bangunan rumah roboh rata dengan tanah," katanya.

Izat menyebutkan rumah yang dihantam puting beliung rata-rata berada di pinggir pantai dan pinggir pelantar dekat laut.

"Umumnya rumah yang berada di pesisir atau dekat pelantar di laut yang dihantam puting beliung," katanya.

Baca: BREAKING NEWS. 26 Rumah di Pulau Pecong Dihantam Puting Beliung

"Dari data semenatar hingga Minggu malam ada 14 rumah yang rusah parah. Sisanga rusah sedang dan rusak ringan. Yang rusak parah itu diantaranya 4 rumah jatuh ke laut bersama warga saat puting beliung mengahantam. Kemudian atap terbang dibawa angin serta bangunan rumah roboh rata dengan tanah," katanya.

 

Izat menyebutkan rumah yang dihantam puting beliung rata-rata berada di pinggir pantai dan pinggir pelantar dekat laut.

 

"Umumnya rumah yang berada di pesisir atau dekat pelantar di laut yang dihantam puting beliung," katanya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta -Perihal perda inisiasi yang diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes), DPRD Kota Batam segera membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanggulangan HIV/AIDS dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam Sukaryo.

"Tujuan kita untuk mencegah dan memberikan sanksi bagi pelaku yang menyebar virus tersebut, salah satunya adalah komunitas LGBT," ujarnya Kamis (1/11/2018).

Menurut dia, perda ini memang wajib sebagai bentuk kehadiran Pemerintah Kota (Pemko) Batam di tengah persoalan yang ada di masyarakat.

 

Pemko Batam memang harus hadir untuk mensosialisasikan bahaya penyakit tersebut dan menggandeng semua pihak.

"Mulai yang terkecil seperti keluarga, RT, RW, lurah hingga instansi yang ada di pemerintahan," kata Sukaryo.

Ia menambahkan maraknya persoalan LGBT ini sudah tergolong sangat berbahaya. Menurutnya sebuah gumpalan salju menggelinding semakin banyak.

"Yang kita tahu karena mereka melapor dan dirawat. Lalu bagaimana yang tidak melapor. Jangan-jangan generasi kita sudah banyak yang kena HIV/AIDS," sesalnya.

Berdasarkan data ada sekitar 10 ribuan penderita HIV/AIDS di Kota Batam. Termasuk pula di antara mereka yang tergolong LGBT.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Marine Police Singapura mengejarboat nelayan yang melewati perbatasan Indonesia dengan Singapura tepatnya di depan Pulau Sekijang atau yang dikenal dengan Pulau Dua, Rabu (31/10/2018).

"Berdasarkan keterangan korban (Dian Marzuki bin Muhammad) pada saat mancing bersama nelayan lain di depan Pulau Sekijang (Pulau Dua) yang sudah masuk perairan Singapura. Korban melihat Kapal Marine Police Singapuramelakukan pengejaran kepada nelayan yang sedang mancing," kata Kapolsek Belakangpadang AKP Ulil Rahim, Rabu (31/10/2018).

AKP Ulil Rahim mengetakan pada saat kapal Marine Police Singapura mengejar, para nelayan lari menuju perairan internasional (OPL). Setelah masuk perairan internasioanal, boat korban berhenti karena merasa sudah aman. 

"Pada saat boat korban berhenti kapal Marine Singapura menabrak bagian samping kiri kapal korban kemudian kapal korban tenggelam. Akan tetapi korban masih bisa manyelamatkan diri dan kemudian korban ditolong oleh nelayan," ujarnya.

Berdasarkan kejadian tersebut korban mengalami patah kaki kiri dan luka robek dibagian pinggang belakang. Kerugian material di perkirakan lebih kurang Rp 45 juta.

Ditabraknya boat nelayan Pulau Lengkang oleh Marine Police Singapura, langsung dilaporkan ke kedutaan besar Republik Indonesia (Kedubes RI) yang berada di Singapura oleh Forum Kelompok Usaha Bersama (F-KUB ) Mina Batam Madani, Rabu (31/10/2018).

Ketua F-KUB Mina Batam Madani, Muhammad bin Boyan mengatakan sudah melaporkan langsung ke Kedubas RI yang berada di Singapura terkait boat nelayan yang ditabrak olehMarine Police Singapura.

"Kita tadi langsung hubungi Kedubes RI di Singapura dan melaporkan kejadian itu. Kita tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh Marine Police Singapura itu. Nelayan kita kan mancing bukan melakukan tindak kejahatan, seharusnya diusir atau ditegur bukan ditabrak sampai boat nelayan pecah terbelah," katanya.

Dia mengaku akan mendatangi kantor Konsulat Singapura yang berada di Mall Pelayanan Publik di Batam Center. Kedatanggannya bersama nelayan untuk melakukan protes dan keberatan yang dilakukan Marine Police Singapura.

"Besok kita akan datangi Konsulat Singapura yang ada di Batam. Kita keberatan dengan tindakan yang dilakukan Marine Police Singapura yang menabrak nelayan kita saat macing," katanya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Dalam mematuhi Peraturan Daerah (Perda) terkait bebas parkir di badan jalan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam berhasil menderek tiga unit mobil dan dua unit sepeda motor yang parkir di ruas jalan Engku Puteri Batam Center. Tepatnya di depan kantor Pemerintah Kota Batam dan Kantor DPRD Kota Batam.

"Jelaslah kita derek parkirnya di badan jalan. Ada tiga mobil dan dua motor. Memang razia rutin selalu kita lakukan setiap harinya," ujar Kepala Sesi Pengawasan dan Ketertiban DishubKota Batam, Ade Chandra, Selasa (30/10/2018).

Ironisnya lagi dari tiga mobil yang diderek, satu diantaranya merupakan milik pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Dengan plat mobil BP 36 CX. Terlihat memang mobil tersebut berada di depan Gedung DPRD kota Batam.

 

"Aturan tetap berlaku semua. Tak ada pandang bulu. Siapapu jabatannya bahkan kalah pihak kita sendiri melanggar aturan tetap kita derek," tuturnya.

Diakuinya kendaraan tersebut dibawa ke kantor Dishub Batamuntuk diberikan sanksi administrasi. Sebelum diderek, pihakDishub menghimbau pemilik kendaraan dengan menggunakan pengeras suara.

Kurang lebih ada sebanyak lima kali himbauan. Jika tidak digubrus akhirnya Dishub membawa mobil tersebut menggunakan mobil derek.

"Kita sudah ingatkan pakai pengeras suara ini, kalau beberapa menit gak pindah juga, maka kita derek," tegasnya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Kepala Kominfo Kota Batam, Salim mengakui penambahan CCTV yang rencananya dianggarkan pada 2019 dibatalkan. Hal ini efek dari defisit anggaran di Pemerintahan Kota Batam.

"Rencananya penambahan fasilitas CCTV sebanyak 20 titik baru akan dilaksanakan di tahun 2019 setelah diusulkan di e-musrenbang," kata Salim, Minggu (28/10/2018).

Diakuinya penambahan salah satu alat keamanan ini sangat penting untuk menambah minimnya CCTV di Kota Batam. Namun dampak dari defisit ini memang sejumlah kegiatan menjadi tertunda.

Anggaran yang diusulkan Kominfo Batam sebesar Rp 6 miliar. Ada lima kegiatan di dinas tersebut, salah satunya mengenai biaya perawatan, sewa link, tagihan listrik serta gaji operator CCTV.

"Anggaran hanya segitu. Palingan hanya cukup untuk biaya perawatan dan sewa link,"tuturnya.

Menanggapi hal ini Anggota Komisi I DPRD Batam, Tumbur M Sihaloho sangat kecewa tidak adanya penambahan kameraCCTV untuk tahun 2019 mendatang. Di tengah kondisi Kota Batam yang memang benar-benar belum terjamin keamanannya.

"Kita lihat saja sendiri, kriminalitas semakin tahun semakin bertambah. CCTV kita saja minim," sesal Tumbur.

Saat ini, kata Tumbur, Pemerintah Kota (Pemko) Batam memiliki link sendiri, tentu biaya yang dikeluarkan setiap tahun bisa lebih murah. Hal ini karena anggaran yang sebelumnya membiayai sewa link bisa dialihkan kepada kegiatan lain seperti penambahan CCTV.

"CCTV ini memang penting di dalam mendukung Kota Batam sebagai smart city. Kita sewa link dan perawatan Rp 1,6 miliar. Kenapa tak dianggarkan saja biaya link ini, sehingga ke depan tidak dibebankan lagi," kata Tumbur.

Tumbur menilai apabila Pemko Batam masih menyewa link akan terus menghambat pengadaan CCTV, rencana penambahan CCTv juga akan terus menjadi wacana, dan sulit direalisasikan.

"Di kota Batam ada 17 titik saja. Biayanya kisaran Rp 1,6 miliar. Bayangkan kalau kita punya 100 titik CCTv berapa biaya sewa yang harus disiapkan," ujarnya.

Demi menjaga efektivitas keuangan, Pemko sebaiknya meniapkan alatnya, baik link dan lainnya. Setelah itu baru fokus penambahan CCTV.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Pungutan retribusi parkir di kawasan wilayah jembatan Barelang dan sekitarnya merupakan kegiatan ilegal. Untuk itu Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam mempersilahkan tim Saber Pungli untuk menindaknya.

"Kita tidak ada keluarkan ijin disana, wilayah itu memang tidak ada ijin, karcisnya juga buatan sendiri. Itu boleh tim saber pungli untuk masuk kesana," kata Rustam Effendi, Kepala Dishub Kota Batam, Kamis (25/10/2018)

Rustam mengatakan, karcis retribusi yang dikeluarkan Dishub Batam merupakan hasil koorporasi dengan Dispenda Batam. dan karcis itu memiliki tanda khusus.

"Karcis yang dikeluarkan Dishub itu di koorporasi dengan Dispenda. Kita ada lihat karcis dari parkir Barelang itu, saya dikirim foto sama Kepala UPT nya, jadi memang ilegal. Tanda bahwa karcis parkir resmi itu ada lubang-lubang kecil banyak dan ada stampel serta logo Dishub dan Dispenda," tegas Rustam.

 

Wilayah parkir resmi di Kota Batam, tercantum dalam surat keputusan (SK) Walikota Kota Batam, memiliki ratusan titik parkir resmi yang beroperasi.

"Kalau di Barelang baik di jembatan maupun dendang melayu itu memang betul-betul tidak ada titiknya. Karena titik parkir itu di SK kan Walikota loh. Di Batam sendiri kita ada 567 titik parkir, yang beroperasi aktif baru 422 titik. Kalau yang diBarelang itu tak termasuk dan itu memang pungli," paparnya.

Rustam mengimbau, kepada masyarakat yang menerima dan mendapatkan karcis parkir ilegal dapat melaporkan kepada aparat berwenang dalam hal ini kepolisian.

"Apabila masyarakat yang menerima dan mendapatkan parkir liar itu dapat melaporkan kepada aparat yang berwenang atauSaber Pungli," tutupnya.

Page 1 of 18

Tentang Kami