Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
9 Jul 2020

Jaga Keamanan Aset, BP Batam Teken MoU Bersama Polri dan Polda Kepri

Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kerja sama di bidang pengamanan dan penegakan hukum.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara BP Batam dan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang telah ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, pada Kamis pagi (9/7/2020), bertempat di Balairungsari BP Batam, Batam Centre, Batam.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya mengatakan, sebagai pemilik lahan di Batam secara utuh, sudah semestinya BP Batam melakukan upaya pengamanan terhadap aset-aset yang dikelola oleh BP Batam.

“Saat ini yang melaksanakan pengawasan dan pengamanan aset BP Batam adalah Direktorat Pengamanan Aset. Namun tentu kami menemukan kendala dan keterbatasan pada setiap kegiatannya, karena wilayah kerja BP Batam ini cukup besar. Maka dari itu, kami membutuhkan dukungan penuh dari TNI dan Polri untuk menjaga aset-aset tersebut,” kata Muhammad Rudi.

Ia melanjutkan, dukungan tersebut dibutuhkan BP Batam karena proses pembangunan ke depan akan terus dilakukan, sebagai sarana penunjang kegiatan penanaman modal dan investasi di Batam.

“Sesuai amanat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, BP Batam diberikan tugas untuk meningkatkan nilai investasi di Kota Batam. Kami menargetkan pada tahun 2020 ini, investasi yang masuk ke Batam mencapai USD 1 Milyar. Tentunya, jika Batam ingin menjadi Kota Investasi, maka seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh oleh investor wajib kami selesaikan,” ujar Muhammad Rudi.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen. Pol. Herry Rudolf Nahak, menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kerja BP Batam.

“Kegiatan ini adalah upaya strategis dari BP Batam untuk menghadapi tantangan ke depannya, karena Batam menargetkan nilai investasi yang cukup besar. Tentunya diperlukan kondisi keamanan yang baik, guna memperlancar kegiatan berusaha di Batam,” kata Irjen Herry Rudolf Nahak.

Lebih lanjut, Irjen. Pol. Herry Rudolf merinci ruang lingkup yang tertuang pada Nota Kesepahaman, antara lain pertukaran data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, peningkatakan kapasitas dan pemanfaatan SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta bidang-bidang lainnya yang disepakati kedua belah pihak.

Usai penandatanganan Nota Kesepahaman, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BP Batam dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) tentang Pelaksanaan Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang ditandatangani oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dan Kapolda Kepri, Irjen. Pol. Aris Budiman.

Kedua perjanjian tersebut nantinya akan digunakan sebagai payung hukum bagi satuan kepolisian untuk menindak tegas oknum-oknum yang melanggar peraturan, dengan cara merusak aset-aset BP Batam.

Turut hadir dalam acara penandatanganan, Plt. Gubernur Provinsi Kepri yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum; Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, Danlantamal IV Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto; Kakamla Zona Maritim Barat Bakamla, Laksma Bakamla Eko Murwanto; Danrem 033/Wira Pratama Kolonel Inf Harnoto; Karo Kerma KL Sops Polri Brigjen Polisi Drs Komarul Zaman, Karo Ops Polda Kepri Kombes Pol Yerry Oskag; Kapolresta Barelang, Danlanud Batam, dan jajaran TNI Polri lainnya, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad, dan Direktur Pengamanan Aset BP Batam Brigjen Pol Moch. Badrus.

8 Jul 2020

Biaya Rapid Test Antibodi Rp. 150.000

BATAM, Seruan Ombudsman RI kepada pemerintah untuk menentukan tarif Rapid Test akhirnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan No : HK.02.02/I/2875/2020 yang ditandatangani Dirjenya Bambang Wibowo (6/7) kemarin. Didalam surat edaran disebutkan besaran batasan tarif tertinggi rapid test antibodi adalah Rp. 150.000. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota/Kabupaten, Direktur RS, PERSI, Asosiasi Klinik, PKFI, Asosiasi Dinas Kesehatan dan Ikatan Labiratorium Klinik Indonesia (ILKI).

Didalam beberapa kesempatan Ombudsman telah merespon kebingungan publik atas harga rapid test yang dilaksanakan fasilitas kesehatan dianggap sangat mahal dengan harga bervariasi antara 350.00 – 1.000.000. Hasil rapid test ini menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang bepergian menggunakan maskapai penerbangan dan jalan darat antar provinsi. Tarif dianggap sangat memberatkan ditengah beban ekonomi dimasa pandemik yang mempengaruhi pendapat masyarakat. Ombudsman sendiri pernah melakukan kajian bahwa biaya material dan jasa pelaksanaan test ini tidak sampai seratus ribuan, sehingga Ombudsman menduga untuk mendapatkan layanan pemeriksaan rapid test antibodi ini memamfaatkan masyarakat untuk mencari keuntungan.

Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau berharap dengan telah ditentukannya batasan tarif tertinggi ini maka seluruh penyelenggara layanan pemeriksaan rapid test antibodi di Batam dan daerah lain di Kepri harus menyesuaikan tarifnya sesuai SE ini. “ Kami harap semua fasilitas kesehatan harus menerapkan tarif tertinggi 150.000 bagi yang menginginkan test mandiri untuk keperluan perjalanan udara”, ujar Lagat. Tentunya Ombudsman berharap kepatuhan paling utama ditunjukkan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah atau yang dibantu pemerintah dan diikuti oleh fasilitas lain yang dimiliki swasta.

Ombudsman Perwakilan Kepri akan melakukan pengawasan terhadap pengenaan tarif tertinggi ini untuk memastikan semuanya mematuhinya.

8 Jul 2020

Program Sahabat Guru ACT, Apresiasi Indrawati Guru TPA di Bintan

BINTAN – Kebahagiaan saat mengajarkan huruf-huruf hijaiah membuat Indrawati selalu merasakan ketenangan. Senyum para santri menjadi tambahan energinya untuk mengajar. Istri dari petugas keamanan salah satu bank syariah ini punya harapan agar tidak ada lagi yang buta huruf Alquran.
“Saya mengajar di TPA agar tidak ada lagi anak-anak yang buta huruf Alquran. Terutama bagi saya sendiri ilmunya jadi tidak mampat,” cerita Indrawati yang juga merupakan mantan santriwati, Jumat (3/7) lalu.
Ketulusan hati Indrawati membuat para santri tampak akrab bercengkrama dengannya. Ia adalah seorang guru TPA Al Rozak, Kampung Kamboja Dalam, Tanjung Uban Selatan, Kabupaten Bintan. Pengabdiannya ia niatkan di TPA yang didirikan orang tuanya ini. Semenjak tahun 2004, ia telah menjadi guru TPA dan melanjutkan apa yang telah orang tuanya mulai.
Dalam perjalanannya sebagai guru TPA, Indrawati tak pernah mematok biaya bulanan bagi para santri. Iuran cukup seikhlasnya saja, yang penting ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dunia akhirat. “Iuran bulanan ada. Cukup seikhlasnya saja,” ungkapnya.
Konsekuensi dari keputusannya tersebut jelas, bahwa mesti ada biaya tambahan untuk biaya operasional. Namun, semangatnya tak luntur. Biaya operasional TPA Al Rozak meliputi biaya kontrakan juga listrik yang tiap bulan mencapai delapan ratus ribu. Untuk menambah kebutuhan operasional TPA, Indrawati menyambi berjualan es lilin.
“Operasionalnya bergantung dengan jumlah yang kita terima tiap bulan. Alhamdulillah saya (juga) bisa menambahkan dari hasil berjualan es lilin. Jadi upah pengajar dilihat (berasal) dari situ,” tambah Indrawati. Tidak ada duka saat menjadi seorang pengajar, selama ia bisa bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Kesempatan menjadi pengajar Alquran ia manfaatkan juga untuk mempertajam ilmu yang ia miliki.
Melihat semangatnya untuk mencerdaskan bangsa, Global Zakat – ACT Kepulauan Riau memberikan apresiasi kepadanya melaui program Sahabat Guru Indonesia. “Alhamdulillah bantuan dari ACT bisa saya manfaatkan. Saya juga turut berbagi dengan teman-teman yang juga tak jarang untuk membantu saya mengajar di TPA Al Rozak ini, ” ungkap Indrawati bersyukur.
Khairul Hafiz dari Tim Program ACT Kepulauan Riau mengungkapkan, Indrawati merupakan salah satu sosok yang patut dijadikan teladan. Sebab, di tengah usahanya untuk memenuhi operasional TPA, ia juga masih bisa berbagi untuk rekan seprofesinya.
“Luar biasa usaha Bu Indrawati dan kita berharap dapat menjadi inpirasi. Beliau bahkan masih mau berbagi di tengah usahanya memenuhi operasional TPA,” ungkap Khairul.
Program Sahabat Guru Indonesia terus rutin diberikan bagi para guru honorer maupun guru TPA yang dengan ikhlas berjuang untuk mencerdaskan bangsa ini. Sahabat Guru Indonesia hadir untuk terus memberikan semangat di tengah perjuangan mereka tersebut. []

6 Jul 2020

DPC Peradi Batam Adakan Pelatihan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Batam - Sebanyak 58 peserta yang mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang digelar oleh DPC Peradi Batam.Ini merupakan angkatan ke-IV yang di ikuti berbagai kalangan pekerja swasta dan profesional yang memiliki latar belakang disiplin ilmu sarjana hukum. 

Menurut Ketua DPC Peradi Batam,Bali Dalo SH mengatakan 58 peserta yang ikut pendidikan advokat ini sangat antusias saat mengikuti pendidikan yang Sebelumnya dimulai pada tanggal 14 Maret sampai dengan 05 April 2020 ditunda menjadi 20 Juni sampai dengan 05 Juli 2020.

Penundaan pendidikan PKPA Peradi ini disebabkan kondisi pandemi yang terus menerus semakin meluas di wilayah Indonesia khususnya wilayah provinsi kepulauan riau.

"Penundaan pendidikan khusus profesi advokat tentunya atas dasar himbauan pemerintah terkait kondisi pandemi covid-19 yang terus meluas,sehingga aktivitas belajar-mengajar dihentikan sementara"ujar Bali Dalo.

Kurang lebih 3 bulan sempat tertunda pelaksanaan PKPA Peradi Batam ini,namun baru bisa dibuka kembali karna sudah memasuki new normal life,maka pendidikan khusus calon advokat ini dibuka kembali pada tanggal 20 Juni lalu dan berakhir hari ini Minggu,05 Juli 2020.

Bali Dalo juga menambahkan dalam pelaksanaan pendidikan advokat yang dilaksanakan di ruang aula lantai-3 Gedung A Universitas Batam(Uniba) berlangsung cukup ketat pengawasan dengan merujuk pada standar operasional dan prosedur protokol kesehatan serta setiap kursi peserta tetap menjaga jarak peserta(physical distancing).

"Seluruh peserta PKPA diwajibkan memakai alat pelindung wajah atau face shield dan masker,sebelum masuk ruangan setiap peserta lebih dulu mencuci tangan dan kemudian diperiksa dengan Thermo Gun untuk mengukur  temperatur suhu tubuh para peserta"jelas Bali Dalo.

Proses pendidikan ini merupakan syarat untuk ujian menjadi advokat kedepannya,rencana pelaksanaan ujian profesi advokat akan dilaksanakan pada bulan agustus di salah satu hotel berbintang didaerah Nagoya Batam.

Penutupan pendidikan calon advokat ini ditutup oleh ketua DPC Peradi Batam,Bali Dalo SH dan Sekretaris DPC Peradi Batam,Alfi Ramadhania,SH.,MH dengan harapan seluruh peserta PKPA tersebut bisa mengikuti ujian profesi advokat dan lulus semua.

Hal senadah juga disampaikan salah satu peserta PKPA Peradi Batam dalam pesan dan kesan,Agus Siswanto Siagian memberikan aplaus pada para panitia PKPA tahun 2020 dan para peserta calon advokat yang berasal dari berbagai daerah seperti kota Tanjung Pinang,Bintan,Karimun dan Batam tetap hadir serta semangat untuk belajar meskipun di suasana pandemi covid-19 yang masih melanda seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pesan singkat nya Agus menyampaikan selalu percaya bahwa sesuatu yang indah akan terjadi dan tetap semangat bahwa pelajaran terbesar dalam hidup biasanya didapat dari keadaan terburuk dan dari kesalahan terburuk.

26 May 2020

Yayasan Inaayah Bagikan Paket Sembako Untuk Warga Terdampak Covid -19 di wilayah Hinterland Kota Batam

Batam - Untuk meringankan masyarakat terdampak covid 19 bagi masyarakat hinterland di Kota Batam, Yayasan Inaayah Batam melakukan penggalangan bantuan, Tidak sedikit donatur baik perorangan atau atas nama lembaga dan yayasan yang berempati mendonasikan sebagian hartanya untuk masyarakat yang terdampak penyebaran covid 19 melalui Yayasan Inaayah Batam

“Sasaran  donasi tersebut di pilih secara selektif untuk masyarakat yang kurang mampu terlebih fokus kami di pulau-pulau di kota batam diantaranya pulau akar, pulau geranting,pulau cengkui,pulau caros,pulau mengkadah,pulau setokok,pulau tanjung colem dan pulau teluk air.Bantuan donasi seperti: sembako,buku islam,susu kotak,nasi kotak,wakaf al qur'an,bingkisan kado istimewa, baju layak pakai dan masker, Kami cukup prihatin dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini khususnya yang terdampak virua covid 19, atas dasar itu Kami merasa tergerak untuk berbagi dengan harapan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat ”, demikian dikatakan Inaayah selaku ketua Yayasan Inaayah Batam

Ditengah keprihatinan penyebaran covid 19 ini kami tidak turut ketinggalan untuk berbagi ke pulau dalam rangka turut mendukung program pemerintah juga selain sosial distancing dan fisical distansing juga pemberian sembako yang cukup diapresiasi ke pulau-pulau,"pungkasnya.

Sebanyak lebih dari 350 paket sembako,228 wakaf al qur'an, ratusan paket baju layak pakai,puluhan susu kotak,ribuan nasi kotak,ratusan kado istimewa baju baru telah selesai kami tunaikan ke pulau-pulau.

Pasca lebaran Yayasan Inaayah Batam akan berlanjut kembali mengumpulkan dan mendistribusi bantuan dan Memberi penyuluhan tentang wabah covid dan memberikan masker gratis ke warga pulau.

Tak hanya mendistribusikan bantuan, Yayasan Inaayah Batam juga mengupayakan untuk setiap turun diadakan pengajian dari satu pulau ke pulau lainnya namun karna covid pengajian diliburkan sementara menghindari berkumpul. Bantuan tersebut jemput, dan ada juga diantar donatur lansung ke office yayasan yang bermanfaat di perumahan bambu kuning puskopkar b2 no 2 batuaji

Yayasan Inaayah Batam juga menerima bantuan dari PDUI kota batam berupa sembako dan 1000 masker. Dari apindo dan psmti paket sembako dan dari komunitas paskas sembako. Selain dari PDUI, masker dari donatur sejumlah 800lembar lebih juga  telah distribusikan juga  ke jalanan Kota Batam.

Batam Links

     

 

Ragam Berita


Jakarta - Pemerintah meluncurkan penjaminan kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. PT Jamkrindo dan PT Askrindo telah ditugaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.

“UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Usai UMKM terdampak Covid-19 diberi keleluasaan untuk melakukan restrukturisasi kredit, maka pemerintah melihat bahwa suntikan modal kerja untuk UMKM menjadi sangat penting,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat memberikan sambutan secara daring dalam peluncuran ini, Selasa (7/7).

Pemerintah, lanjut Airlangga, melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan (sesuai porsi dukungan yang diberikan), counter guarantee (penjaminan balik), loss limit, atau dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan.

“Pemerintah juga telah mengalokasikan dana cadangan penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN,” kata Menko Perekonomian.

Di sisi lain, bank sebagai salah satu penyalur kredit kepada UMKM tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah resiko tingginya gagal bayar. Di sinilah peran penjaminan kredit sangat diperlukan. Itulah sebabnya kredit modal kerja tersebut akan dijamin pemerintah.

“Oleh karena itu, baik Jamkrindo maupun Askrindo diharapkan secara aktif sudah bisa melaksanakan programnya sehingga modal kerja ini bisa dilakukan perbankan,” tutur Airlangga.

Sebagai informasi, Pemerintah telah menganggarkan dukungan fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19. Total dukungan fiskal yang dianggarkan adalah sebesar Rp695,20 T yang dialokasikan untuk: (a) Penanganan Kesehatan sebesar Rp87,55T dan (b) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp607,65 T.

“Program PEN diharapkan menjadi faktor pengungkit perekonomian di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2020,” terang Menko Airlangga.

Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut dilakukan pemerintah melalui modalitas sebagai berikut:

1. Penempatan Dana ke Perbankan dengan tujuan memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

2. Penjaminan Kredit Modal Kerja kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui PT Jamkrindo/PT Askrindo.

3. Penyertaan Modal Negara untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak Covid-19 dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.

4. Investasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Selain itu, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan untuk memberikan dukungan bagi Pelaku Usaha melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melalui lima modalitas tersebut, dalam rangka membantu UMKM, pemerintah telah terlebih dahulu melakukan pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan.

Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.

Menko Perekonomian menerangkan, sampai dengan 31 Mei 2020, terdapat 13 Penyalur KUR yang telah melaporkan pelaksanaan kebijakan KUR terkait Covid-19. Rincian kebijakan KUR pada masa Covid-19 yang diberikan kepada Penerima KUR adalah sebagai berikut:

a. Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 1.449.570 debitur dengan baki debet Rp46,1 Triliun.

b. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1.395.009 debitur dengan baki debet Rp40,7 Triliun.

c. Relaksasi KUR, berupa:
o Perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1.393.024 debitur dengan baki debet Rp39,9 Triliun. o oBelum ada laporan mengenai penambahan limit plafon.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait. (nck)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket. Pertemuan membahas antara lain mengenai ekspor dan impor antara kedua pihak, perkembangan Indonesia – UE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta rencana keikutsertaan Indonesia sebagai Partner Country pada acara Hannover Messe 2020.

Menko Airlangga mengatakan, kejadian pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek yang sangat mempengaruhi hubungan bilateral di antara kedua negara. Dengan memasuki fase “normal baru” maka diperlukan juga kerja sama di antara negara-negara yang terkena imbas Covid-19. UE merupakan salah satu partner dagang dan investasi yang utama bagi Indonesia.

“Meskipun saat ini sedang ada tantangan dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan UE, tapi kami percaya masih ada potensi yang hebat, serta kesempatan dagang dan investasi yang masih bisa dieksplorasi lagi,” jelas Menko Airlangga, di Jakarta – Selasa (30/6).

Menko Perekonomian juga mendukung kolaborasi antara Indonesia dan UE untuk memproduksi vaksin Covid-19 melalui skema co-production dan sharing biaya. “Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan insentif pajak super deduksi (sampai 300%) untuk perusahaan-perusahaan farmasi yang mengembangkan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Sedangkan, ujar Menko Airlangga, untuk mendorong perdagangan bilateral, masing-masing pihak harus mengeliminasi dan mengurangi perhitungan tarif dan non-tarif antara keduanya, khususnya untuk produk makanan dan peralatan medis. UE dan beberapa negara anggota juga telah memberikan bantuan kepada Indonesia untuk penanganan pandemi Covid-19, antara lain alat pelindung diri (APD), serta dana hibah untuk penguatan sektor kesehatan di Indonesia.

“Kita juga harus menguatkan kerja sama ekonomi digital dalam “normal baru”, melalui e-commerce, e-health dan e-learning,” ucapnya.

Tantangan dari UE untuk Minyak Sawit dan Nikel

Data menunjukkan komoditas ekspor UE ke Indonesia mayoritas terdiri dari produk alkohol dan turunan susu, sementara ekspor Indonesia ke UE sebagian besarnya adalah minyak sawit, stainless steel, dan nikel.

Sebagai komoditas ekspor utama Indonesia ke UE, minyak sawit memang sedang menghadapi banyak tantangan di pasar Eropa. Industrinya tengah menghadapi diskriminasi dan menjadi target kampanye negatif di UE, mulai dari segi lingkungan, sosial-ekonomi, hak asasi manusia dan kesehatan.

Diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit asal Indonesia, antara lain melalui penerapan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II/Delegated Regulation (DR) UE dan aturan turunannya; serta pengenaan bea masuk anti dumping bagi produk minyak kelapa sawit oleh UE.

Indonesia pun sebenarnya telah merilis Keputusan Presiden (Keppres) untuk meningkatkan standar pengelolaan industri kelapa sawit, melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) serta National Action Plan of Sustainable Palm Oil. “Rencana aksi tersebut sudah dibicarakan oleh beberapa stakeholder terkait dalam sesi diskusi yang transparan dan berimbang,” tegas Menko Airlangga.

Buktinya, ISPO sudah diakui dan bahkan dipromosikan oleh Komite Olimpiade Tokyo 2020, bersama dengan RSPO dan MSPO. Hal ini menunjukkan bahwa ISPO sudah diakui secara internasional, khususnya negara konsumen.

“Jadi, kami meminta dukungan Anda untuk menghadapi kampanye negatif tersebut, dan memperbaiki komunikasi antara Indonesia dan EU,” tutur Menko Airlangga.

Sementara untuk komoditas nikel, ada gugatan UE terhadap kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia melalui forum Dispute Settlement World Trade Organization (WTO) (DS 592). Proses konsultasi dengan UE telah dilakukan di WTO, Jenewa Swiss pada 30 Januari 2020 yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI.

Pengembangan Kerja Sama Melalui I-UE CEPA dan Hannover Messe

Indonesia dan UE juga tengah memfinalisasi rangkaian perundingan Indonesia-UE CEPA, yang terakhir diselenggarakan putaran ke-10 intersessional secara virtual pada 15-26 Juni 2020. Sebagai bentuk kerjasama ekonomi yang komprehensif, CEPA nantinya akan memberi dampak positif bagi hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak.

“Kami percaya penyelesaian perundingan Indonesia-UE CEPA yang tepat waktu sesuai jadwal akan mengirim pesan kuat bagi dunia, bahwa kerja sama ekonomi yang baik antar negara tentu akan membawa hasil positif bagi kepentingan ekonomi masing-masing negara, terutama dalam masa penuh tantangan seperti saat ini,” ungkap Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Perekonomian juga menyampaikan komitmen Indonesia melanjutkan persiapan untuk menjadi Partner Country di acara Hannover Messe 2020. Sebagai mana diketahui, waktu penyelengaraan Hannover Messe 2020 memang masih belum ditentukan sejak diundur pada April 2020 akibat kejadian pandemi Covid-19. (nck)

Jakarta (29/6) - Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda maka dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut TIDAK BENAR.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” demikian dijelaskan Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut Adita juga menyampaikan bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” demikian disampaikan Adita.

Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. (nck)

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) merilis Surat Keputusan Bernomor SKEP/53/VI/2020 tentang Kelanjutan Kompetisi Dalam Keadaan Luar Biasa Tahun 2020.

Sebelumnya, pada 27 Maret 2020, PSSI telah mengeluarkan SKEP/48/III/2020 tentangt penghentian kompetisi sepak bola di Indonesia terkait penyebaran COVID 19 di Indonesia dalam keadaan kahar atau force majeure.

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyatakan, SKEP terbaru yang ditandatangani pada 27 Juni 2020 dan diumumkan secara resmi pada Minggu, 28 Juni 2020 diambil dengan melalui berbagai pertimbangan.

“Kita perlu melakukan kampanye lewat sepak bola bahwa Indonesia sudah mulai beradaptasi dan belajar dengan situasi ‘New Normal’ dengan menjalankan protokol kesehatan. Lewat kompetisi sepak bola adalah kampanye yang baik bagi dunia luar,” tegasnya.

Pria bersapaan ‘Iwan Bule’ itu melanjutkan, kita punya pengalaman mendapat sanksi dari FIFA dan tidak ada kompetisi saat itu, sehingga akibatnya kurang baik terhadap sepak bola nasional.

“Kompetisi yang dilakukan sekarang adalah untuk kepentingan timnas ke depan, agar pemain selalu berkompetisi dan dengan sendirinya pemain tetap terasah kualitasnya,” paparnya.

Selain itu, bergulirnya kembali kompetisi juga dimaksudkan untuk kepentingan Timnas U-19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U-20 2021.

“Saat mereka tidak menjalankan training centre (TC), para pemain bisa berkompetisi di klub mereka masing-masing, baik Liga 1 dan Liga 2, karena pada umumnya mereka sudah milik klub,” terangnya.

Kalaupun berlangsung TC, umumnya pemain dipanggil TC hanya 23-30 orang, Sedangkan pemain yang tidak terpanggil TC, mereka tetap terasah lewat kompetisi di klub mereka.

Iriawan menggarisbawahi, kewajiban PSSI itu harus memutar kompetisi, sebagaimana diamanatkan di kongres.

“Terkait pertanyaan bagaimana regulasi kompetisi saat pandemi covid-19, maka dari itu PSSI mengajak klub, APSSI, APPI berdiskusi buat menentukan format kompetisi dan regulasi kompetisi,” kata mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Polda Metro Jaya ini.

Iriawan menyatakan, sebagai Ketua Umum PSSI, ia juga mendengar masukan pemerintah, AFC, FIFA dan masukan pihak-pihak lainnya sebelum memutuskannya bersama Exco PSSI.

“Dengan kompetisi, pelatih timnas juga bisa mendapatkan pemain di luar list yang sudah ada, karena kompetisi yang baik bisa melahirkan pemain yang berkualitas,” paparnya.

Selain itu, kompetisi akan menggerakkan roda ekonomi seperti pemasukan hotel, transportasi, catering, dan lain-lain.

“Apalagi pemerintah menyarankan kita hidup berdampingan dengan Covid-19 dan produktif dalam kegiatan ekonomi diiringi protokol kesehatan ketat,” tegasnya.

Atas dasar itulah, Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI kemudian membuat Surat Keputusan bernomor SKEP/53/VI/2020 tentang kelanjutan kompetisi dalam keadaan luar biasa tahun 2020.

“Kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 akan dimulai pada Oktober 2020 dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Iriawan menambahkan, terkait hal-hal yang belum termasuk dalam Surat Keputusan ini tentang pelaksaaan Kompetisi Tahun 2020 akan diatur kemudian dalam ketentuan terpisah.

“Dengan ini saya nyatakan Surat Keputusan SKEP/53/VI/2020 mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan,” kata Iriawan. (nck)

Jakarta - Berbagai indikator memang menunjukkan penurunan yang tajam pada aktivitas ekonomi di bulan April dan Mei 2020 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Namun, indikator dini pada pertengahan Juni 2020 memberikan harapan seiring diberlakukannya New Normal.

“Dengan New Normal, kegiatan masyarakat sudah mulai bergerak ke arah positif. Kemudian kalau dilihat dari fundamental dan sentimental perekonomian juga mendapatkan momentum positif. Perkembangan nilai tukar Rupiah dan IHSG menguat. Capital flow juga mulai kembali masuk ke Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menjadi narasumber di Webinar Strategi Pemulihan Ekonomi dalam Era Tatatan Baru Pascapandemi Covid-19: “Perspektif Ekonomi dan Sosial”, Jumat (26/6).

Beberapa sektor yang mulai bergerak naik antara lain: otomotif, pertambangan, bahan bangunan, jasa keuangan, teknologi informasi, alat berat, permesinan, packaging, dan pembangkit energi.

Bahkan, ada pula sektor tertentu yang kinerjanya tidak terpengaruh dan justru meningkat, yaitu rokok dan tembakau, makanan pokok, batubara, farmasi dan alat kesehatan, serta minyak nabati.

“Minyak Nabati ini terutama Crude Palm Oil (CPO) karena kita berhasil membuat program B-30. Maka, inilah sektor-sektor yang dapat menghela Indonesia untuk recover lebih cepat,” imbuh Menko Perekonomian.

Menko Airlangga mengatakan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit ke-36 yang juga diselenggarakan hari ini, seluruh negara menyampaikan pentingnya upaya mendorong kenormalan baru, serta pemulihan dan reset ekonomi.

“Efek dari Covid-19 ini tidak dialami oleh Indonesia saja, tapi juga sekitar 215 negara lain di dunia. Dalam KTT ASEAN tadi, semua menyampaikan hal yang sama bahwa sudah masuk di dalam era new normal dan mendorong bagaimana melakukan reset ekonomi,” terangnya.

Selain itu, lanjut Airlangga, berbagai negara sudah sepakat bahwa vaksin untuk Covid-19 adalah public goods. Artinya, vaksin tersebut jangan sampai mengenakan Intelectual Property Rights, melainkan diharapkan tersedia untuk kemanusiaan.

“Jadi, begitu vaksin ditemukan, maka baik itu Singapura, Vietnam, maupun Indonesia juga diharapkan bisa mempersiapkan fasilitas manufaktur agar solidaritas ASEAN ini bisa terjaga dan kita bisa sama-sama menghentikan pandemi Covid-19 sekaligus untuk me-restart perekonomian,” terang Menko Perekonomian dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin.

Adapun 3 (tiga) program dan kebijakan di bidang perekonomian yang akan ditempuh Pemerintah adalah: (i) Program Pemulihan Ekonomi Nasional, (ii) Program Exit Strategy yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru, serta (iii) Reset dan Transformasi Ekonomi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Menko Airlangga kembali menegaskan, dalam upaya penanganan Covid-19 ini, pilar pertama yang menjadi prioritas Pemerintah adalah Kesehatan, disusul dengan pilar Sosial, Ekonomi, dan Keuangan. (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami