Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
25 Sep 2020

Pandemi Jadi Momentum Pemulihan dan Transformasi Ekonomi

Bintan, 25 September 2020

Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi pemerintah untuk merumuskan kembali kebijakan transformasi ekonomi nasional. Meskipun dunia usaha terdampak secara luas, upaya pemulihan ekonomi di semua sektor dengan mengedepankan aspek kesehatan sebagai prioritas tetap menjadi fokus utama pemerintah.

Sektor pariwisata pun menjadi salah satu yang harus segera didorong untuk pemulihan. Selain banyak ekonomi daerah yang bergantung, sektor pariwisata juga paling mudah dan terbuka untuk menyerap Tenaga Kerja. Bahkan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata terus naik sejak tahun 2010. Untuk mendorong pemulihannya, sejumlah strategi dan program pun dirumuskan.

“Salah satunya, optimalisasi belanja pemerintah di sektor pariwisata dengan membuat event seperti Rakorpim hari ini, yang kita lakukan untuk mendorong dimulainya kegiatan wisata dan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) di lokasi destinasi wisata,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers terkait Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga (K/L), Jumat (25/9) di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau.

Dalam Rakorpim ini, Pemerintah kembali melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian dan realisasi Program PC-PEN, sebagaimana dilaksanakan setiap pekan oleh Komite.

Selaku Ketua Komite PC-PEN, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan dengan kampanye 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dalam rangka mengurangi tingkat infeksi perlu disertai dengan penegakan disiplin.

“Bahkan perlu melibatkan aparat keamanan, Polri dan TNI secara aktif, disertai dengan pengenaan tindakan mulai dari teguran hingga tindakan pidana,” tegas Menko Airlangga.

Uji coba penegakan disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan di 8 + 1 Provinsi dengan tingkat infeksi dan penularan tinggi (zona merah) telah menunjukkan hasil yang baik. Penegakan disiplin ini pun akan terus dipertahankan beberapa bulan ke depan, supaya menjadi zona kuning dan kemudian ke zona hijau.

Pendekatan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara klaster juga mulai menghasilkan kemajuan, sehingga isolasi akan dilaksanakan berdasarkan sumber penularan tanpa mengorbankan tempat lain.

“Kita belajar bahwa pendekatan one size fit all tidak tepat, karena memang setiap lokasi, klaster memang beda, sehingga program penanganan covid 19 pun akan berbeda pula sesuai dengan karakter lokasi/klaster tersebut,” jelas Menko Airlangga.

Langkah ini akan diperluas dan dilanjutkan supaya tingkat imunitas masyarakat meningkat secara signifikan hingga vaksin ditemukan dan terdistribusi dengan baik.

Kemajuan Penyerapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain kemajuan dalam penanganan Covid-19, upaya pemulihan ekonomi pun menunjukkan kabar menggembirakan. Hingga pekan ini, tingkat penyerapan anggaran PEN sudah mendekati 40%. Dalam beberapa pekan terakhir memang terjadi percepatan penyerapan anggaran PEN.

Dengan melakukan realokasi secara dinamis, anggaran yang dirasa berlebih dan tidak mungkin terserap di satu program segera direalokasi ke program lain yang tingkat penyerapannya sudah lancar.

“Kita melakukan ini dengan prinsip agar peningkatan serapan semaksimal mungkin, sehingga diharapkan dapat membantu Saudara-saudara kita yang membutuhkan, utamanya kelas menengah ke bawah sekaligus juga menjadi penyangga ekonomi nasional’, ungkap Menko Airlangga.

Perlu dicatat bahwa program PEN baru dimulai di awal Juni 2020. Artinya, tingkat penyerapan 40% dicapai hanya dalam kurun 3 bulan 3 pekan. “Dengan tingkat penyerapan yang makin cepat ke depan, kami perkirakan bahwa anggaran PEN sebesar Rp695 triliun akan dapat terserap hingga 100%,” tuturnya.

Tren perbaikan ekonomi pun diprediksi terjadi di kuartal ketiga, dibanding capaian kuartal kedua di angka -5.3%. Indikator lain seperti data penjualan, kegiatan manufaktur, perkantoran, hingga kegiatan di pasar, semuanya juga menunjukkan perbaikan sejak bulan Juli 2020 lalu.

“Ini jelas lebih baik dibanding dengan kondisi bulan April 2020 hingga Juni 2020. Bahwa memang belum pulih sepenuhnya ke posisi sebelum Covid-19. Namun setidaknya kita sudah melihat tren positif ke depannya,” yakin Menko Airlangga.

Tren dan capaian positif tersebut tak lepas dari kebijakan stimulus pemerintah melalui program kesehatan, bantuan sosial, bantuan kepada dunia usaha, UMKM, dan sektor padat karya. Ditambah fakta bahwa angka penyerapan PEN meningkat secara pesat dalam bulan-bulan terakhir. Program PEN terbukti memiliki peranan penting dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi, sehingga kontraksi ekonomi tidak menjadi lebih dalam.

Rapat ini juga membahas dan memutuskan isu-isu strategis yang disampaikan dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Kami pun mengundang Instansi Pengawas dan Aparat Penegak Hukum untuk meningkatkan koordinasi sejak dini terkait pemenuhan terhadap tata kelola yang baik dalam program PC-PEN dan kerja sama terkait penegakan protokol kesehatan di masyarakat,” terang Menko Perekonomian yang didampingi Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pimpinan Lembaga Negara.

Keseluruhan rangkaian rakorpim ini diselenggarakan mematuhi protokol kesehatan. Para peserta, pendamping, dan pendukung acara yang hadir diwajibkan melakukan swab test dan/atau rapid test dengan hasil negatif atau non-reaktif.

Selain itu, selama pelaksanaan Rakorpim, seluruh peserta wajib selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Tim dokter dan paramedis berjaga mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan ini. Medical kit hingga kendaraan ambulans yang berisi berbagai peralatan untuk memenuhi protokol kesehatan pun disiapkan lengkap.

Beberapa kegiatan lain untuk menggerakkan perekonomian sekaligus kampanye protokol kesehatan di Kepulauan Riau pun akan dilaksanakan esok hari (26/9).

Kegiatan tersebut antara lain: (i) Kampanye “Indonesia Care” dan Protokol Kesehatan Pariwisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Kesehatan; (ii) Peninjauan Ekspor Produk Pertanian (Kelapa) ke Jerman oleh Kementerian Pertanian; (iii) Peresmian Program Batam Bintan Karimun (BBK) Murah oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia; dan (iv) Peninjauan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang dan video conference dengan para investor. (nck)

28 Aug 2020

Batam Siap Menyambut Investasi dan Industrialisasi

Jakarta - Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan meningkatkan iklim investasi dan bisnis di Batam. Skenario ini dituangkan dalam penyusunan Masterplan Percepatan Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang (BBKT).

“Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden untuk melakukan integrasi pengembangan dan pengelolaan Kawasan BBKT dengan tujuan peningkatan investasi, arus barang dan penumpang, kunjungan wisatawan, dan penguatan kelembagaan,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Webinar Kesiapan Batam Menghadapi Industrialisasi dan Investasi Asing, Kamis (27/8).

Susiwijono menjelaskan, tema Pengembangan Kawasan BBKT adalah menjadikan Kawasan BBKT sebagai Hub Logistik Internasional untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

“Desainnya, masing-masing pulau memiliki core business yang terintegrasi dan saling mendukung untuk meningkatkan daya saing Kawasan BBKT,” lanjutnya.

Batam difokuskan sebagai hub logistik internasional, industri kedirgantaraan, industri light and valuable (high tech), industri digital dan kreatif, international trade dan finance center serta pariwisata. Berdasarkan analisis alokasi ruang, terdapat 38.182 Ha yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sesmenko Perekonomian menerangkan, dengan mempertimbangkan kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19, melakukan integrasi antar kawasan, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi, ditargetkan pertumbuhan ekonomi Kawasan BBKT tumbuh optimistis sebesar 5,8% pada tahun 2021-2025.

Untuk mencapai target tersebut, maka dibutuhkan rata-rata investasi tahunan sebesar Rp75 triliun dengan proporsi Batam (73%), Bintan (13%), Tanjungpinang (11%) dan Karimun (3%). Dengan komposisi investasi bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN (52%), Penanaman Modal Asing/PMA (43%), dan Belanja Pemerintah (5%).

Salah satu strategi untuk mencapai target investasi tersebut, adalah dengan pembentukan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam yang memiliki berbagai insentif seperti tax holiday, pembebasan bea masuk, dan kemudahan berusaha lainnya.

“Kedua KEK tersebut adalah KEK Nongsa dengan nilai investasi Rp16 triliun dan KEK Batam Aero technic dengan nilai investasi Rp6,2 triliun,” kata Susiwijono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB).

Ia pun menegaskan, Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia melalui sejumlah kebijakan, diantaranya dengan merelaksasi Daftar Negatif Investasi dan menyusun Daftar Prioritas Investasi, menerapkan Online Single Submission (OSS) dan membentuk Satgas, memperbaiki Ease of Doing Business, serta menyusun RUU Cipta Kerja.

Sesmenko Susiiwono juga menuturkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi -5,32% pada triwulan II tahun 2020. Namun secara global, Indonesia masih memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan banyak negara lain di dunia.

“Sebagai contoh beberapa negara tetangga di ASEAN terkontraksi hingga dua digit, antara lain Thailand -12,2%, Malaysia -17,1%, Singapura -12,6%, dan Filipina -16,5%. Jadi meski kita tumbuh minus di triwulan II 2020, itu masih jauh lebih baik.

Untuk itu, kita harus tetap percaya diri dengan terus berupaya keras memperbaikinya,” tutur Sesmenko Perekonomian.

Sejumlah indikator di bulan Juni 2020 pun mulai memperlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi, antara lain Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen, Penjualan Ritel, Penjualan Kendaraan Bermotor, dan Survey Kegiatan Dunia Usaha.

Untuk menangani pandemi ini, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp695,20 triliun yang mencakup 6 aspek, yaitu: 1) Kesehatan; 2) Perlindungan Sosial; 3) Insentif Usaha; 4) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); 5) Pembiayaan Korporasi; dan 6) Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah juga telah melakukan sinergitas melalui dua langkah strategis dalam menghadapi pandemi Covid-19, yaitu: safeguard our lives/menjaga kehidupan (kesehatan) dan safeguard our livelihood/menjaga mata pencaharian kehidupan.

“Dengan upaya pemulihan investasi di Batam sebagai daerah yang memiliki sisi ekonomi strategis, juga diharapkan menjadi salah satu pendorong pemulihan perekonomian nasional kita di tengah pandemi ini,” pungkas Sesmenko Perekonomian. (nck)

27 Aug 2020

Kepala BP Batam Muhammad Rudi Paparkan Kinerja BP Batam di Komisi VI DPR RI

Jakarta, 27 Agustus 2020 - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, memaparkan kinerja anggaran BP Batam TA TA 2020 serta Laporan Keuangan BP Batam 2019.

Pemaparan disampaikan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI, pada Rabu (26/8/2020) malam, di Ruang Rapat Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta Pusat.

Dalam RDP tersebut, Kepala BP Batam didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan Dan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan, Syahril Japarin.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua/FP Nasdem, Martin Manurung, dan dihadiri oleh para anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam kesempatan pertama menjelaskan pokok bahasan dalam RDP kali ini mengenai Kinerja Anggaran BP Batam TA 2019, Laporan Keuangan BP Batam TA 2019, serta Kinerja Anggaran BP Batam TA 2020.

“Berdasarkan kinerja anggaran BP Batam TA 2019, realisasi penerimaan sebesar Rp1.330,74 miliar atau lebih tinggi 4,51% dari target awal sebesar Rp1.273,31 miliar dan lebih tinggi 6,05% dari realisasi tahun 2018,” jelas Muhammad Rudi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menjelaskan, realisasi penerimaan tersebut bersumber dari tiga unit usaha penghasil terbesar, yaitu Kantor Pengelolaan Lahan (43,27% dari total penerimaan), Badan Usaha Pelabuhan Batam (26,99% dari total penerimaan), dan BUBU Hang Nadim Batam (15,17% dari total penerimaan).

Muhammad Rudi mengatakan, untuk realisasi anggaran per sumber pendanaan 2018-2019, penggunaan saldo PNBP tahun 2019 sebesar Rp243,3 miliar.

Sedangkan untuk realisasi belanja per program BP Batam tahun 2018-2019, realisasi penyerapan anggaran per program mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 sebesar 14,35%, dengan rincian Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam lebih tinggi 6,26%, dan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB lebih tinggi 21,48%.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, juga memaparkan kondisi penyerapan DIPA BP Batam TA 2019, yang mana total anggaran tidak terserap tahun 2019 sebesar Rp498 miliar, utamanya berasal dari optimalisasi/efisiensi anggaran belanja pegawai BP Batam belanja lainnya sekitar Rp248 miliar, Anggaran beberapa proyek infrastruktur di Pelabuhan Laut dan Bandara tidak teralisasi sekitar Rp173 miliar, dan proyek the Development of Sewerage System in Batam Island tidak terealisasi sebesar Rp77 miliar atau 37 persen.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengemukakan penyebab kurang maksimalnya daya serap anggaran pada tahun anggaran 2020, yaitu pertama, adanya perubahan mata anggaran atas perintah dari pusat untuk menindaklanjuti permasalahan di masyarakat sendiri.

“Kedua, karena kontrak dengan perusahaan dimulai pada bulan Juni dan baru dilaksanakan pada bulan Juli, artinya baru satu bulan lebih dan baru uang muka,” papar Muhammad Rudi.

Namun, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, optimis, dalam dua bulan ini penyerapan anggaran sudah akan mencapai 50%.

Rudi juga menyampaikan kepada Komisi VI DPR RI, dalam penanganan Covid-19 industri yang ada selalu dijaga. “Yang terpenting mereka selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19, dan sampai hari ini industri di Batam masih berjalan dan bertambahnya orderan dari negara luar,” kata Muhammad Rudi.

Terkait pembangunan infrastruktur di Batam, Muhammad Rudi juga menyampaikan kepada Komisi VI bahwa saat ini pembangunan masih tetap berjalan, antara lain pembangunan pelabuhan Batu Ampar, dan pembangunan taxiway dan apron logistic bandara Hang Nadim.

“Bahkan sekitar 1 bulan yang lalu, KEK Maintenance Repair dan Overhaul di Hang Nadim Batam telah distujui Menko Perekonomian,” papar Muhammad Rudi. (cc)

29 Jul 2020

Paket Bantuan Sembako untuk Masyarakat Batam akan Didistribusikan mulai Rabu 29 Juli 2020

Batam - Bahan pangan (sembako) pada tahap keempat yang berjumlah sebanyak 284.223 paket akan dibagikan untuk masyarakat Batam yang terdampak Covid-19, pendistribusian ini akan dilakukan oleh BP Batam dan Pemko Batam dimulai pada 29 Juli 2020.

Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nomor 55/GT/COVID-19/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, data penerima bantuan bahan pokok terdampak Covid-19 di Kota Batam sebanyak 284.223 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga).

Paket sembako tersebut akan dibagikan ke 12 kecamatan di Batam, yakni Belakang Padang, Bulang, Galang, Batu Ampar, Nongsa, Lubuk Baja, Sekupang, Batam Kota, Bengkong, Batu Aji, Sungai Beduk, dan Sagulung.

Adapun isi dari paket sembako yang akan dibagikan berupa beras 10 kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Rencana jadwal pendistribusian sembako bantuan ini akan dimulai pada Rabu, 29 Juli 2020 di Kecamatan Lubuk Baja sebanyak 19.729 paket Sembako.

Pada hari Kamis, 30 Juli 2020 akan didistribusikan di Kecamatan Belakang Padang sebanyak 2.836 paket Sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket Sembako.

BP Batam dan Dinas Sosial Pemko Batam akan mendistribusikan paket sembako ke Kantor Kelurahan dan akan melakukan pengawasan pada tahapan penyaluran sembako di Kantor Kelurahan setempat, kemudian masing-masing RT melakukan penjemputan sembako di Kelurahan setempat berdasarkan data yang telah ditetapkan kemudian didistribusikan kepada masyakarat yang terdampak Covid-19.

Perlu kami ingatkan juga kepada masyarakat mengingat sampai sekarang masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka dalam proses pembagian sembako tersebut agar tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. (cc)

29 Jul 2020

Peringati HUT Kemerdekaan RI ke 75, bright PLN Batam hadirkan Gebyar GRANADA

Batam - Program GEBYAR GRANADA (Gratis Naik Daya) hadir kembali untuk masyarakat Batam dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Promo tersebut diberikan bagi pelanggan yang akan menambah daya listrik Rumah Tangga, Bisnis, Industri dan Pemerintah Tegangan Rendah (TR). Thema Promo “Indonesia Maju, Gebyar GRANADA Gratis 100%”, program ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan tambahan daya listrik dan memenuhi kebutuhan listrik di saat pandemi virus corona-19.

Program GRANADA ini berlaku kepada pelanggan Rumah Tangga (R), pelanggan bisnis (B) Industri (I) dan Pemerintah (P) dari daya 450 VA sampai dengan daya 197 kVA. Dalam program GRANADA pelanggan dibebaskan dari Biaya Penyambungan (BP), namun dikenakan penyesuaian Uang Jaminan Langganan (UJL), karena UJL tersebut merupakan Jaminan atas pemakaian daya dan energy listrik selama menjadi pelanggan PT PLN Batam dan apabila pelanggan tersebut berhenti akan dikembalikan.

“Ini merupakan salah satu program kami untuk masyarakat pelanggan bright PLN Batam dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita yang ke 75 tahun ini. Mengingat banyaknya permintaan masyarakat pelanggan bright PLN Batam yang ingin naik daya, tapi terkendala biaya penyambungan,” ujar Samsul Bahri, Plh. Vice President of Public Relation bright PLN Batam pada Senin, 27 Juli 2020.

Program ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2020 di 4 (empat) Area Pelayanan bright PLN Batam (Batam Centre/Imperium, Nagoya, Batuaji dan Area Tiban).

Program GRANADA bright PLN Batam memberikan beberapa kemudahan bagi pelanggan, pertama pelanggan tidak dipungut biaya penyambungan hanya membayar penyesuaian UJL, SLO dan materai, kedua pelanggan tidak harus menunggu lama untuk menikmati listrik karena akan dilayani dengan layanan one day service atau pelayanan satu hari jika semua persyaratan terpenuhi.

“Bagi calon pelanggan yang ingin mendapatkan Tambah Daya Gratis ini, dapat menghubungi Contact Centre bright PLN Batam Telepon atau Handphone 0778123 atau 123 atau datang langsung ke Kantor Pelayanan bright PLN Batam terdekat dengan kediamannya, dengan membawa identitas diri dan struk pembayaran rekening listrik terakhir dan copy kepemilikan rumah atau persil“, beber Samsul.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi pelanggan diantaranya; sudah melunasi seluruh kewajiban, tidak ada perubahan instalasi dari 1 phasa ke 3 phasa. Tagihan rekening listrik pelanggan akan dikenakan tarif listrik reguler sesuai dengan Pergub No 21 Tahun 2017 dengan menggunakan kWh meter pascabayar.

“Inilah yang dapat kami berikan untuk masyarakat pelanggan bright PLN Batam, yang dapat dinikmati masyarakat Batam secara langsung. Selain program-program sosial kemasyarakatan melalui CSR dan program pelayanan lainnya. Pada hakekatnya bright PLN Batam berpartisipasi aktif meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau melalui Ketenagalistrikan ,”tutup Samsul.(yl)

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Bali -  Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) berhasil mencetak ribuan Usaha Kecil Menengah (UKM) Halal berorientasi ekspor. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Melihat potensi tersebut, Indonesia mengusulkan untuk menjadikan IMT-GT sebagai Kekuatan Ekonomi Halal di kawasan dan global.

“Indonesia mengusulkan menjadikan IMT-GT sebagai Kekuatan Ekonomi Halal di kawasan dan global. Perlu adanya pemetaan dan pengembangan strategi untuk meningkatkan industri halal di IMT-GT,” tutur Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mewakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-26 secara virtual, Kamis (26/11), di Bali.

Hingga akhir Oktober 2020, IMT-GT berhasil mencetak sebanyak 4.054 UKM Halal berorientasi ekspor. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 3.000 UKM pada 2021, sehingga targetnya dinaikkan menjadi 7.000 UKM pada akhir 2021.

Tidak hanya jumlah UKM, jumlah Tenaga Ahli Halal juga telah melampaui target yang telah ditetapkan. Jumlah Tenaga Ahli Halal mencapai 59.418 tenaga ahli, angka tersebut jauh melampaui target sebesar 30.000 tenaga ahli.

“Kita paham bahwa pandemi Covid-19 telah mengakibatkan krisis dunia yang sangat besar. Semua negara menghadapi pertumbuhan yang negatif dan mengakibatkan jutaan orang beresiko kehilangan pekerjaan,” ucap Mendag di awal pertemuan.

Berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi khususnya di wilayah Sumatera telah menunjukkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan ekonomi pada Q3/2020 terkontraksi sebesar -2,22% dibanding dengan Q3/2019. Namun jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (Q2/2020) ekonomi di Sumatera tumbuh sebesar 3,98%.

“Untuk itu, tantangan pandemi ini harus dijadikan peluang dan lompatan sehingga ekonomi dan kesehatan dapat berjalan seimbang, lanjut Menteri Perdagangan. Pertemuan virtual hari ini menunjukkan bagaimana kita dapat mengatasi dan beradaptasi dengan pandemi saat ini melalui kemajuan teknologi demi mewujudkan cita-cita dan tujuan kerja sama,” tutur Agus.

Meskipun tengah menghadapi pandemi, Indonesia dan negara anggota IMT-GT lainnya tetap berkomitmen untuk melaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam Cetak Biru IMT-GT 2017-2021. Hal ini dilakukan demi mendukung pencapaian Visi 2036 “Menjadikan kawasan IMT-GT sebagai kawasan yang terintegrasi, inovatif, inklusif dan berkelanjutan di 2036”.

Penyelesaian jalan tol rute Pekanbaru-Dumai yang 25 September lalu diresmikan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu contohnya. Menurut Agus, tol Pekanbaru-Dumai akan mendukung konektivitas darat di Dumai sekaligus dapat mendorong operasionalisasi konektivitas laut Dumai-Melaka dengan kapal RoRo.

IMT-GT: Refleksi Visi 2036

Memasuki akhir periode Cetak Biru 2017-2021, IMT-GT perlu melakukan refleksi terhadap Visi 2036. Menteri Perdagangan menekankan bahwa IMT-GT harus benar-benar dapat mengidentifikasi strategi sektor dengan target terukur dan jelas. Ia juga mengingatkan agar tetap memperhatikan permasalahan yang terjadi saat ini seperti kesehatan global, revolusi industri, ketahanan pangan dan energi, kualitas sumber daya manusia serta sumber daya yang berkelanjutan.

Indonesia mencatat beberapa poin penting yaitu; Pertanian yang merupakan salah satu sektor utama perlu diperkuat dalam menghadapi dampak global seperti pandemi COVID-19 dimasa mendatang.

“Sektor pertanian perlu memiliki proyek skala ekonomi yang efisien untuk memudahkan petani mengakses keuangan, informasi, teknologi dan pemasaran. Disamping itu, IMT-GT harus fokus pada beberapa komoditas prioritas dan mengembangkan jaringan dengan membentuk korporasi petani,” usul Agus.

Langkah inovatif dan kreatif perlu dilakukan untuk memulihkan sektor pariwisata. Dengan disepakatinya Declaration on ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework oleh Kepala Negara ASEAN, maka IMT-GT dapat menjadi percontohan implementasi inisiatif tersebut.

Telah disepakati, dan akan ditandatangani pada 2021 fasilitas perdagangan Framework of Cooperation on Customs, Immigration and Quarantine. Ini merupakan langkah besar untuk kelancaran dan penyederhanaan regulasi, aturan, dan prosedur dalam rangka peningkatan nilai perdagangan, investasi, dan pariwisata di sub kawasan.

Pengembangan SDM melalui peningkatan ketrampilan dari para pekerja dan percepatan transformasi digital. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memberikan pekerjaan yang lebih berkualitas untuk meningkatkan produktivitas.

Disamping itu, dalam rangka mentrasnformasikan kerja sama agar sejalan dengan visi 2036, Indonesia sebagai ketua pertemuan mencatat poin penting. Pertama, Penyusunan Cetak Biru IMT-GT 2022-2026 perlu memperhatikan kondisi global dan fokus pada 3 hal yaitu: a) Food Estate menjadi prioritas sektor pertanian dan sebagai bagian dari program ketahanan pangan; b) Pariwisata digital dengan rencana aksi yang konkret; dan c) perluasan sektor usaha UMKM halal berorientasi ekspor untuk menjadikan IMT-GT sebagai Kekuatan Ekonomi Halal di dunia.

Kedua, transformasi digital sebagai akselerator pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui pengembangan platform e-commerce dan penggunaan teknologi. Ketiga, percepatan pembentukan Working Group on Environment mengingat lingkungan akan menjadi isu penting di masa mendatang. Keempat, penguatan kolaborasi/kerja sama kepada semua elemen yang ada dalam kerja sama.

Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Menteri Keuangan Thailand, Wakil Presiden ADB dan Wakil Sekretaris Jenderal Sekretariat ASEAN. Hadir pula mendampingi Menteri Perdagangan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, serta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Rizal Affandi Lukman. (nck)

Jakarta - Saat ini, pemerintah sedang menggodok 40 (empat puluh) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka itu, pemerintah juga menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan agar RPP dan Rperpres tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha juga masyarakat.

Salah satunya hari ini Kamis (19/11), pemerintah mengadakan seminar yang bertema “Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan”. Seminar ini diawali dengan keynote speech dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan laporan dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Seminar yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta ini menampilkan narasumber Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, dan pengamat pajak Darussalam.

Beberapa hal yang dibahas terkait implementasi UU Cipta Kerja di bidang perpajakan, termasuk tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta rencana pendirian Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI). Tujuan ketentuan perpajakan disinergikan ke dalam UU Cipta Kerja adalah agar meningkatkan investasi di tengah perlambatan perekonomian global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, selama ini Indonesia hanya unggul dari sisi market size saja, sementara dari sisi daya saing masih ketinggalan dari negara lain. Jadi, Indonesia harus melakukan transformasi, khususnya di bidang ekonomi, ke arah yang lebih positif dan punya nilai tambah.

“Kami membuat omnibus law perpajakan karena ini (soal pajak) sangat menentukan daya tarik (bagi investor) untuk menanamkan modal, tak hanya untuk orang asing saja, tapi juga orang Indonesia (yang ingin berinvestasi). Jadi kita perlu memperkuat perekonomian Indonesia agar kompetitif dan modal bisa ditanamkan,” tuturnya.

Kepastian perpajakan memang sangat penting bagi dunia usaha, agar bisa menciptakan playing field yang semakin baik. Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja sektor Perpajakan terdiri dari 8 (delapan) pasal. Latar belakang hal itu disinergikan ke dalam UU Cipta Kerja agar memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan investasi di tengah perlambatan perekonomian global supaya dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya, dan mendorong kemudahan berusaha.

“UU Cipta Kerja adalah upaya nyata dari berbagai diagnosa yang ada yaitu Indonesia perlu langkah fundamental dan struktural agar bisa maju, sejahtera, dengan pendapatan yang makin adil,” katanya.

Perubahan ketentuan perundang-perundangan perpajakan yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha, juga untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, memberikan kepastian hukum dan keadilan iklim berusaha. Kemudian, juga dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, mendukung Ease of Doing Business (EoDB), dan memperkuat penyelarasan kebijakan pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka telah disusun RPP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di saat yang sama, juga telah disiapkan peraturan pelaksanan UU Cipta Kerja mengenai Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Peraturan pelaksanaan ini terdiri dari permodalan, tata kelola, dan perpajakan akan membantu optimalisasi nilai investasi pemerintah dengan meningkatkan alternatif pembiayaan melalui Foreign Direct Investment (FDI) dan memberikan kepastian hukum.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, penyusunan UU Cipta Kerja merupakan salah satu lompatan besar yang merupakan ikhtiar pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi secara fundamental adalah dengan menyinergikan regulasi yang selama ini menjadi hambatan kemudahan berusaha, dan menerapkan sistem perizinan yang lebih standar, cepat dan menjamin kepastian berusaha.

Apresiasi atas UU Cipta Kerja juga datang dari lembaga internasional, seperti Bank Dunia. UU Cipta Kerja dianggap sebagai reformasi besar yang menjadikan Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional dan domestik. UU ini diharapkan akan mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Sejumlah kemudahan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja diharapkan akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

“Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, yang terdiri atas 40 RPP dan 4 RPerpres. Penyusunan peraturan pelaksanaan ini tentunya memerlukan masukan dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat terimplementasi dengan baik, karena ini sangat penting dari tataran operasionalnya,” jelas Sesmenko.

Seluruh draft RPP dan Rperpres dapat diunduh dan diberikan masukan oleh dunia usaha dan masyarakat melalui portal UU Cipta Kerja di alamat www.uu-ciptakerja.go.id. Sampai saat ini, telah diunggah sebanyak 29 RPP.

Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif tentunya memerlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dengan seluruh stakeholder. Hal ini merupakan kunci suksesnya transformasi ekonomi yang menjadi ikhtiar di dalam UU Cipta Kerja untuk mencapai kesejahteraan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, untuk membangun sinergi yang baik antara pemangku kepentingan, kegiatan serap aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja selanjutnya akan dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia, dengan membawakan tema-tema khusus terkait penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, seperti ketenagakerjaan, Kawasan Ekonomi, UMKM, Sertifikasi Produk Halal, dan sebagainya,” tutup Sesmenko. (nck)

Jakarta, 13 November 2020 – Keberhasilan uji coba salah satu vaksin corona di penghujung tahun 2020 yang mencapai 90 % telah memunculkan optimisme akan bangkitnya sektor property yang sempat terpuruk. Optimisme makin bertambah dengan adanya UU Citpa Kerja yang diyakini mampu memperlancar perekonomian pasca covid-19. Demikian yang mengemuka dalam webniar Outlook Property & Bank 2021: “Siasat Industri Menangkis Gempuran Corona” yang diselengarakan Urban Forum, Jum’at, (13/11/2020).

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI), Hari Gani mengungkapkan, sektor properti adalah salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia. Ada 175 industri yang terkait dengan industri properti, dengan 30 juta pekerja di sektor ini.

“Sektor properti harus mendapat perhatian, mengingat banyak industri yang terkait. Ada 175 industri terkait dan kurang lebih 30 juta pekerja di sektor property,” jelasnya dalam webinar hari ini.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menyusun Perpres dan PP yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. DPP REI Sendiri telah membentuk 15 tim untuk meberikan masukan pada pemerintah.

“Yang terkait industri properti terkait setidaknya dengan lima PP turunan dari UU Cipta Kerja, mulai dari PP sektor PUPR hingga PP tentang pengadaan lahan,” jelasnya.

Commercial and Business Development Director AKR Land, Alvin Andronicus mengatakan, pasar property yang mulai bergairah saat ini akan semakin baik di tahun 2021, lantaran keberhasilan uji coba vaksin corona yang mencapai 90 %. Menurutnya ini dapat dilihat dengan melonjaknya harga saham global usai kabar tentang keberhasilan vaksin corona buatan perusahaan farmasi Pfizer dan BioNTech.

“Pasar saham melonjak ke rekor tertinggi, kita tahu ini terjadi setelah Pfizer dan BioNTech mengumumkan bahwa vaksin virus corona yang mereka buat 90 persen efektif. Karena itu tahun 2021 adalah saatnya para pelaku industri properti bangkit, seperti macan turun gunung,” katanya.

Heintje Mogi, Mortgage Business and Indirect Auto Group Head, CIMB Niaga, menuturkan, semasa Covid-19 ini, CIMB Niaga melakukan berbagai inovasi untuk bisa bertahan dari badai covid-19. Meski target tertekan, namun kredit property CIMB Niaga bisa tetap tumbuh.

“Saya ajak tim saya untuk tidak hanya berfikir out of the box tetapi on box, bahkan kita di CIMB tidak ikut trend tetapi melawan trend itu. Ini pula yang menjadikan CIMB niaga bisa tumbuh 7,9 % year on year (yoy) di masa covid-19,” ujarnya.

Diakui, target penyaluran kredit properti yang mencapai 11,5 trilyun sampai dengan akhir tahun ini sulit tercapai. Namun keberhasilan pertumbuhan yang mencapai 7,9 % yoy, merupakan pencapai yang sangat baik di tahun covid-19.

Pengamat dari Epic Property, M. Gali Ade Novrans mengatakan, dampak pandemi covid-19 membuat industri properti sedikit kontraksi di awal. Namun naik terus hingga Oktober. Selain itu, lanjutnya, Covid-19 telah secara tidak langsung mempercepat transporasi industri property dari konvensional ke dunia digital.

“Pada project yang dikelola epik angka pertumbuhannya mencapai 28 hingga 30%. Transaksi property baik primer maupun sekunder trendnya terus meningkat. ” Ujarnya.

Ditambahkan, Masa covid-19 bisa menjadi pelajaran tersendiri bagi industri property bagaimana bertahan, beradaptasi dan harus bisa berinovasi. Menurutnya tahun 2021 semua industri akan bangkit sering ditemukannya vaksin corona.

“Saya selaku pelaku properti selalu berfikir positif. Dengan ditemukannya vaksin lima tahun kedepan Covid-19 bisa dianggap seperti penyakit flu biasa saja.” ujarnya.

Sementara itu pada sesi pertama webniar urban forum, Kamis (12/11/2020), Direktur Consumer dan Commercial Lending Bank Tabungan Negara (BTN) Hirwandi Gafar mengungkapkan BTN memproyeksikan penyaluran KPR bakal lebih tinggi. Optimisme ini didorong sejumlah faktor di antaranya anggaran FLPP meningkat menjadi Rp16,63 triliun untuk 157.500 rumah pada 2021. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Adanya kebiasaan gaya hidup baru di mana lebih banyak orang bekerja dan berinteraksi dari rumah juga ikut menjadi faktor pendorong. Di samping itu, perkiraan vaksin mulai bisa digunakan di Indonesia pada awal tahun depan sehingga ekonomi dan bisnis akan bergerak ke arah yang lebih positif.

“Kami berkeyakinan serapan tinggi di 2021 karena rumah merupakan kebutuhan paling pokok saat ini, di mana orang lebih banyak berada di rumah,” tandasnya.

Semengara itu Tuti Mugiastuti, Direktur Utama TMA Group mengungkapkan memang 3 bulan pertama pandemi mengalami penurunan mencapai 60 persen, tetapi di bulan Agustus- oktober permintaan KPR meningkat kembali pada kalangan menengah kebawah karena strategi pemasaran yang mengadakan promo besar besaran.

“Prospeknya apapun kondisinya rumah subsidi akan tetap diminati karena adanya bantuan dari pemertintah. Perumahan subsidi adalah jawaban yang tepat untuk masyarakat indonesia karena memang pendapatan rata rata 4 juta perbulan,” ungkapnya.

Tuti mengatakan TMA Group terus on the treck dengan dengan yang di targetkan yaitu penyerahan kunci pada awal tahun, dengan membangun 3 perumahan di bandung, di tambun dan cikarang dengan lebih darai 500 hunian baru. (nck)

Jakarta, 13 November 2020. BNI Syariah berkomitmen mendukung program pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah sebagai mitra distribusi Green Sukuk Ritel – Sukuk Tabungan seri ST007. Instrumen investasi Sukuk Tabungan ST007 merupakan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan karena berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim.

Untuk membantu mensosialisasikan Sukuk Tabungan ST007, BNI Syariah bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menggelar Webinar “Kupas Tuntas ST-007” pada Rabu (11/11).

Hadir dalam acara ini, Kepala Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar SBSN Kementerian Keuangan, M. Naufal Aminuddin; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y, Dionysius Lucas Hendrawan; Senior Finance Market Analyst PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rully A. Wisnubroto; dan Deputy General Manager Retail Fund Division BNI Syariah, Irvan Satya.

Deputy General Manager Retail Fund Division BNI Syariah, Irvan Satya menjelaskan bahwa BNI Syariah secara resmi telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu mitra distribusi penjualan Sukuk Tabungan ST007. “Sukuk Tabungan ST007 mempunyai kelebihan dan daya tarik yaitu imbalannya yang bersifat mengambang (floating with floor),” kata Irvan Satya.

Kepala Sub Direktorat Analisis Keuangan dan Pasar SBSN Kementerian Keuangan, M. Naufal Aminuddin mengatakan penjualan Sukuk Tabungan ST007 merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan alternatif investasi investor domestik terutama individu.

“Sukuk Tabungan ST007 aman dan terjangkau serta memberikan alternatif investasi menguntungkan untuk masyarakat,” kata M. Naufal Aminuddin. Selain sebagai instrumen investasi, Sukuk Tabungan ST007 juga sebagai sarana partisipasi untuk mendukung pembangunan nasional dan pelestarian lingkungan.

Seluruh dana penerbitan Green Sukuk ini digunakan mendanai eligible green projects atau proyek ramah lingkungan senilai maksimum Rp3,5 triliun. Sektor yang dibiayai diantaranya adalah terkait sustainable transportation dan sektor yang resilience terhadap perubahan iklim.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I.Y, Dionysius Lucas Hendrawan mengatakan melalui Sukuk Tabungan ST007 pemerintah memberikan kesempatan kepada individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan. “Kami berharap sosialisasi ini bisa membuat produk investasi Sukuk Tabungan ST007 tersosialisasikan dengan baik dan bisa menarik investasi secara optimal,”kata Dionysius Lucas Hendrawan.


Imbalan/kupon Sukuk Tabungan ST007 bersifat mengambang, artinya besaran imbalan akan disesuaikan mengikuti perubahan tingkat imbalan acuan yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. Apabila tingkat imbalan acuan naik, maka tingkat imbalan sukuk tabungan juga akan mengalami kenaikan, jika tingkat imbalan acuan turun, maka imbal hasil ST007 akan tetap 5,5%. Tingkat imbalan akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo.

BNI Syariah menargetkan penjualan Sukuk Tabungan ST007 Rp75 miliar. Untuk mencapai target penjualan BNI Syariah mempunyai strategi pemasaran melalui media publikasi online seperti penyediaan influencer, digital marketing, digital flyer/poster, video edukasi hingga media publikasi lainnya seperti website maupun media luar ruang lainnya.

Beberapa keunggulan Sukuk Tabungan ST007 diantaranya adalah aman karena dijamin negara, tingkat imbalan lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito BUMN, pencairan sebelum jatuh tempo (early redemption), dan kemudahan pembelian online melalui sistem elektronik.

Proses pembelian sudah bisa dilakukan dengan sistem online melalui portal https://HaiSBSN.bnisyariah.co.id. HaiSBSN merupakan platform yang disediakan oleh BNI Syariah untuk mengakomodasi investor melakukan transaksi pemesanan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel Online yang ditawarkan oleh pemerintah. Informasi lebih lanjut bisa mengakses website BNI Syariah www.bnisyariah.co.id.

Untuk pemesanan online, nasabah harus sudah mempunyai rekening BNI Syariah untuk rekening afiliasi kupon yang diterima setiap bulan. Nasabah dapat mulai mengakses layanan HaiSBSN setelah melakukan pendaftaran dan telah menerima email aktivasi yang dikirimkan ke email yang didaftarkan saat registrasi.

Nasabah dapat mulai melakukan transaksi pembelian setelah melakukan registrasi dan memperoleh Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE) melalui email yang didaftarkan. Proses tersebut akan berlangsung selama 2 x 24 jam / 2 hari kerja.

Jika belum mempunyai SID, calon investor/nasabah harus mendatangi/menghubungi Petugas BNI Syariah terdekat untuk dibantu mengisi formulir pendaftaran Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE) terlebih dahulu.

Nasabah/Investor akan mendapatkan Kode Billing untuk melakukan pembayaran pemesanan Sukuk melalui e-Channel BNI Syariah (Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, dan ATM) atau melalui Teller di Cabang BNI Syariah terdekat.

Kementerian Keuangan menawarkan Sukuk Tabungan ST007 pada 4 November 2020 hingga 25 November 2020. Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun memiliki fasilitas early redemption tanpa dikenakan biaya pencairan. Minimal pembelian adalah Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar.

ST007 menggunakan akad wakalah dengan penggunaan dana untuk kegiatan Investasi berupa pembelian hak manfaat barang milik negara serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Kupon pertama dibayarkan pada 10 Januari 2021 di hari kerja tanggal 10 setiap bulannya.

Melalui penerbitan Sukuk Tabungan ST007, pemerintah akan membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti transportasi berkelanjutan (sustainable transportation) dan ketahanan terhadap perubahan iklim (resilience to climate change), sebagaimana digariskan dalam Green Bond/Sukuk Framework. (nck)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) / Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke-19 yang digelar secara virtual pada Selasa (10/11) di Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Tran Tuan Anh dari Vietnam ini dihadiri oleh seluruh AECC Ministers dari 10 Negara Anggota ASEAN (AMS).

“Forum ini membahas tingkat integrasi ekonomi ASEAN, review atas implementasi Cetak Biru MEA 2025, upaya pemulihan ekonomi ASEAN, dan pelaksanaan Revolusi Industri 4.0. Ini merupakan tindak lanjut dari Pertemuan AECC ke-18 yang berlangsung di Bangkok, Thailand,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan pers yang disampaikan secara daring pada Selasa (10/11). Dalam jumpa pers tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto.

Meskipun tengah menghadapi Pandemi Global Covid-19, Indonesia dan AMS lainnya tetap berkomitmen untuk melaksanakan integrasi ekonomi ASEAN menuju ASEAN yang maju dan modern, melalui implementasi Prioritas Tahunan AEC 2025.

“Pada tahun 2020 ini, Indonesia telah mengimplementasikan 39% komitmen, sedangkan di level ASEAN mencapai
35%,” tutur Menko Perekonomian

Airlangga pun menerangkan, ASEAN telah menyepakati kerangka kerja pemulihan ekonomi yang diberi nama ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF). Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Leaders pada KTT ASEAN ke-36 tanggal 26 Juni 2020 untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19.

ACRF melibatkan seluruh pilar ASEAN, terutama pilar ekonomi, dengan fokus pada penanganan dampak COVID-19 yang cepat dan fleksibel, serta memiliki beberapa fase yaitu reopening, recovery, dan resilient.

Ada 5 (lima) strategi di dalam ACRF yaitu meningkatkan sistem kesehatan, memperkuat ketahanan manusia, memaksimalkan potensi pasar intra ASEAN, mempercepat digitalisasi yang inklusif, serta maju menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan.

“Indonesia mengupayakan agar program ini tidak bersifat business as usual dan mendorong Badan Sektoral terkait untuk melaksanakan program/inisiatif sesuai timeline yang telah ditetapkan,” terang Airlangga.

Pada kesempatan ini, Menko Perekonomian menyampaikan respons kebijakan yang telah diambil pemerintah Indonesia melalui Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Airlangga menggarisbawahi pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, baik itu bagi Indonesia maupun ASEAN. “Hal ini penting tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mendorong inklusivitas dan mempromosikan inovasi,” sambungnya.

Ia juga menekankan pentingnya memfasilitasi movement natural persons, termasuk untuk perjalanan bisnis, dengan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia menginisiasi dibentuknya ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA) untuk menghidupkan kembali sektor-sektor yang terkena dampak COVID-19.

“Pemerintah Indonesia berharap bisa memperkuat kerja sama ekonomi antar AMS untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi melalui sinergi pemerintah dan swasta. Selain itu, dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Menko Perekonomian.

Airlangga pun memaparkan, ada beberapa capaian penting ekonomi ASEAN pada tahun ini. Pertama, integrasi ASEAN Digital Index. Kedua, kesepakatan peta jalan smart manufacturing yang bertujuan untuk membantu perusahan-perusahan di Kawasan ASEAN beralih dari otomatisasi menuju smart manufacturing.

Ketiga, pemanfaatan e-signature and seals untuk Certificate of Origin (CO) serta live implementation of e-Form D dalam ASEAN Single Window. Terakhir, penyelesaian Legal Scrubbing Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sehingga dapat ditandatangani pada Pertemuan KTT RCEP ke-4 nanti.

Pada pertemuan ini, para Menteri AECC telah memberikan endorsement pada dokumen ASEAN Digital Tourism Declaration. Deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari ASEAN Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0 yang telah diadopsi oleh ASEAN Leaders pada KTT ke-35 ASEAN, bulan November 2019.

“Deklarasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan industri pariwisata melalui transformasi digital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” imbuh Menko Airlangga.

Selain itu, juga dilakukan evaluasi (Mid-Term Review) atas pelaksanaan AEC Blueprint 2025. Indonesia menyambut baik penyelesaian Preliminary Report MTR yang dapat memberikan informasi komprehensif terkait perkembangan integrasi ekonomi di ASEAN selama 5 (lima) tahun, serta menjadi dasar bagi upaya peningkatan implementasi measures 5 tahun ke depan.

Isu lain yang dibahas adalah perkembangan Fourth Industrial Revolution (4IR) di ASEAN. Perkembangan 4IR semakin disorot, terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi momentum bagi ASEAN, khususnya Indonesia untuk mengintensifkan upaya transformasi ekonomi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mempercepat transformasi digital.

“Indonesia mendukung inisiatif ini sebagai salah satu upaya Indonesia dalam mewujudkan Prioritas Nasional Making Indonesia 4.0,” tegas Airlangga. (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami