Live Streaming
Page 8 of 12
20 April 2018

Sumber: krjogja.com

Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis mendesak pemerintah Indonesia ikut menekan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menghentikan serangan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri. Desakan ini disampaikan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik. Dubes Moazzam mengatakan AS, Inggris dan Prancis sangat menyambut pernyataan pemerintah Indonesia mengenai serangan senjata kimia di Suriah. Komentar diplomat London ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.

Menurutnya, Inggris dan dua sekutunya ingin Indonesia berbuat lebih banyak, termasuk ikut menekan rezim Suriah agar menghentikan serangan terhadap rakyatnya sendiri. Menurutnya, Washington, London dan Paris ingin agar komunitas internasional mendesak rezim Assad untuk memberikan akses terbuka terhadap tim pencari fakta independen internasional ke Douma, lokasi yang diduga jadi area serangan senjata kimia pada 7 April 2018 lalu.

Dugaan serangan kimia yang dituduhkan dilakukan rezim Assad itu membuat AS, Inggris dan Prancis meluncurkan serangan ratusan rudal terhadap beberapa situs di Suriah pada Sabtu pekan lalu. Pemerintah Suriah dan sekutunya, Rusia, membantah bahwa pasukan Assad sebagai pelaku serangan senjata kimia di Douma.

17 April 2018

Sumber:REPUBLIKA.CO.ID,

Utang luar negeri swasta, pemerintah dan bank sentral naik 9,5 persen dari tahun ke tahun (yoy) menjadi 356,2 miliar dolar AS pada Februari 2018. Komposisi utang tersebut terdiri utang pemerintah dan bank sentral sebesar 181,4 miliar dolar AS dan utang swasta sebesar 174,8 miliar dolar AS,Terkait utang pemerintah, BI menyebutkan pengelolaan pinjaman masih sejalan dengan kebijakan fiskal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui belanja produktif dan investasi. Hingga akhir Februari 2018, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar 177,9 miliar dolar AS terdiri dari Surat Berharga Negara atau SBN (SUN dan SBSN/Sukuk Negara), yang dimiliki investor asing sebesar 121,5 miliar dolar AS.

Dan selain itu Bank Sentral juga  mencatat, jumlah utang pemerintah pada Februari 2018 menurun dibandingkan Januari 2018 karena investor asing yang melepas kepemilikan pada SBN domestik sebesar tiga miliar dolar AS.Sementara itu, menurut Bank Sentral, biaya utang luar negeri pemerintah semakin rendah karena meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Kredibilitas Indonesia menanjak karena membaiknya fundamental perekonomian dan peringkat utang Indonesia. Baru-baru ini, lembaga pemeringkat Moody's Service menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi Baa2 dari Baa3 dengan prospek stabil, atau satu tingkat di atas level layak investasi (investment grade).

 

17 April 2018

Sumber: KONTAN.CO.ID

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Badan perencanaan Nasional (Bapenas), bersama dengan Pemerintah Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA), menjalin kerja sama di bidang industri. Melalui penyelenggaraan dialog “The 4th Industrial Dialogue Grand Session” bertemakan The Study on the Promotion of Globally Competitive industry. Dalam diskusi tersebut juga membahas mengenai rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari studi yang telah dimulai sejak pertengahan tahun 2016.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pengembangan industri nasional diarahkan untuk memecahkan tiga masalah utama. Yakni, Pertama, stagnasi produktivitas tenaga kerja industri di mana data International Monetary Fund (IMF) menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia stagnan selama lebih dari satu dekade terakhir, sementara China dan India mengalami kenaikan yang pesat.Kedua, daya saing industri nasional. Kenaikan incremental Capital-Output Ratio (ICOR) Indonesia menggambarkan penggunaan kapital yang melemah dikarenakan belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan dan akses keuangan yang terbatas bagi masyarakat.

Ketiga, ekspor produk manufaktur Indonesia didominasi produk teknologi rendah. Rendahnya proporsi ekspor dengan kandungan teknologi tinggi mengindikasikan Indonesia belum berpartisipasi optimal dalam rantai nilai global.

Menurutnya, Indonesia perlu belajar dari negara Thailand dan Malaysia yang memiliki karakteristik produk ekspor yang lebih heterogen. Hal ini lebih baik dalam menangkap perubahan konsumsi global, mendorong nilai tambah yang tinggi, serta lebih kuat dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas.

17 April 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan Kementerian Agama berencana menaikkan batas usia nikah. Hal itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menteri PPPA Yohanna Yembise mengatakan kenaikan angka usia nikah telah disepakati kedua kementerian dan didukung lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta ulama perempuan yang terus mendesak hal ini. Rencananya kenaikan batas usia pernikahan berada pada kisaran tiga sampai empat tahun.

Saat ini batas usia nikah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Soal batas minimal usia nikah juga sebelumnya pernah digugat di Mahkamah Konstitusi meski tidak dikabulkan. Rencana kenaikan usia nikah mencuat setelah sepasang kekasih yang masih duduk di bangku SMP di Bantaeng, Sulawesi Selatan berencana menikah di usia remaja.

Kabar rencana pernikahan dini itu pun jadi sorotan publik. Pasangan berusia 15 tahun dan 14 tahun tersebut telah mendaftarkan diri ke KUA Bantaeng untuk menikah setelah mengantongi putusan dispensasi Pengadilan Agama setempat.Yohanna mengatakan dampak dari usia nikah dengan undang-undang saat ini adalah maraknya pernikahan dini di seluruh Indonesia. Menurut dia, salah satu daerah dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia berada di Sulawesi Barat.Untuk itu, Yohanna mengatakan pihaknya juga telah meluncurkan program stop pernikahan anak sebagai langkah preventif sebelum revisi UU Perkawinan selesai dibahas.

16 April 2018

Sumber: TRIBUNNEWS.COM

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyebutkan Indonesia bagian timur memiliki potensi minyak dan gas bumi laut. Untuk mengembangkan potensi tersebut, Indonesia mengundang investor untuk mengembangkannya. Investor tersebut dibutuhkan untuk pengembangan migas di laut untuk mencapai target on-stream. Untuk mengundang investor

pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan insentif bagi kontraktor proyek-proyek laut dalam pembangunan perairan. Norwegia, dinilai Arcandra memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengembangan minyak dan gas bumi di laut dalam itu. Sehingga negara membuka kesempatan kepada Norweegi untuk mengembangkan potensi, Norwegia menjadi mitra yang tepat mengingat dari sejarah panjang negara ini dalam mengembangkan industri migas di negaranya. Bila ada kerjasama dengan Norwegia, Indonesia bisa melakukkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan Norwegia dalam upaya meningkatkan produksi dari lapangan laut dalam.

16 April 2018

Sumber: goaceh.co

Terkait rencana Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Riset Dikti) Mohamad Nasir yang akan mengimpor dosen dari luar negeri, mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto. Alasan menteri Nasir yang mengatakan bahwa Indonesia memerlukan 200 tenaga dosen asing agar masuk reputasi dunia di bidang pendidikan dinilai kurang tepat. Menurut  politisi Demokrat itu, profesor - profesor di Indonesia sudah cukup canggih, cukup hebat dan cukup mumpuni. Sehingga tentunya para profesor kita harus diberikan kesempatan yang lebih besar, karena kita ketahui sekarang banyak universitas negeri terutama yang profesornya sampai turun gunung sampai memasuki desa-desa melaksanakan pengabdian masyaarakat. Ia menyarankan, agar pemerintah mengkajinya kembali rencana impor dosen tersebut.

Untuk itu kata dia, pihaknya juga berencana akan segera memanggil menteri yang bersangkutan, terkait dengan ristek dan pendidikan tinggi adalah kewajiban pihak Komisi X dan Komisi VII, ia berharap, dua komisi segera meminta klarifikasi soal ini tegasnya. Rencana Impor tenaga pengajar sendiri sebnenarnya berkaitan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada 26 Maret lalu, yang dinilai Nasir sangat membantu. Aturan ini bisa memfasilitasi dan mempermudah dosen-dosen asing mengajar di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia memang memerlukan banyak dosen asing untuk mengajar karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4500 perguruan. Saat ini total dosen asing yang tercatat mengajar pada perguruan tinggi di Indonesia baru sekitar 30 orang. Meski membutuhkan lebih dari 1.000 orang, Kemenristekdikti hanya bisa menganggarkan untuk kebutuhan 200 dosen asing tahun ini. Bidang dosen asing yang dikonsentrasikan untuk didatangkan oleh Kemenristek Dikti tahun ini yaitu sains dan teknologi. Kedua bidang tersebut dirasa perlu, karena perguruan-perguruan tinggi Indonesia banyak mencontoh riset-riset kedua bidang itu dari luar negeri, seperti Finlandia dan Jerman.

16 April 2018

Sumber: TEMPO.CO

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan untuk menggenjot industri IT, pemerintah akan menggandeng perusahaan IT terbesar, salah satu perusahaan IT yang akan melakukan investasi inovasi di Indonesia adalah Apple Computer. Airlangga menjelaskan, Apple akan membangun pusat industri IT ketiganya di Indonesia. Lokasinya, kata Arilangga, akan dibangun di Bumi

Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten. Dengan digandengnya Apple, Airlangga berharap Indonesia dapat menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Didorongnya teknologi informasi dalam perekonomian Indonesia, terkait dengan revolusi industri 4.0 yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Airlangga menjelaskan revolusi tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Airlangga menuturkan melalui peta jalan making Indonesia 4.0, Indonesia telah memiliki strategi dalam upaya meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional di tengah memasuki era digital. “Kemudian, diperlukan kegiatan untuk menciptakan inovasi dan menerapkan teknologi terkini, di mana dua hal tersebut sangat ditopang oleh pendidikan dan dana untuk melaksanakan itu,” ujar dia.Untuk penerapan awal Industri 4.0, Indonesia akan berfokus pada lima sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektonik.

13 April 2018

Sumber:economy.okezone.com

Wakil Presiden periode 2009-2019, Boediono mengatakan untuk membangun bangsa dibutuhkan birokrasi bersih dan efektif, selain arah dan intensitas pemanfaatan yang benar. Dia mengatakan, Singapura bisa menjadi negara maju karena keberhasilan reformasi birokrasinya. Sejak 1959, Perdana Menteri Singapura fokus mengubah birokrasi korupsi menjadi bersih dan efektif.

Karenanya, guna meningkatkan kualitas birokrasi, pemerintah Indonesia harus fokus pada besarnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, sebaiknya dituntaskan atau ditata beberapa Kementerian/Lembaga lebih dulu, supaya kualitas ASN meningkat. Sebenarnya, kata Boediono, pada 2010 pemerintah sudah buat roadmap reformasi birokrasi. Di mana semua K/L diberi kesempatan ikut proses reformasi.

Pada putaran pertama dilakukan penilaian pada 4 K/L yakni Kemenkeu BPK, MA dan Setneg. Selanjutnya proses bergulir untuk sektor lain yang akhirnya dinilai 36 K/L. Hasilnya, diperlukan berbagai perbaikan misalnya sistem penilaian dengan reward perlu dipertajam, komitmen K/L an kapasitas masing-masing instansi bervariasi.

 

 

13 April 2018

Sumber: TEMPO.CO

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyebut kepemilikan asing terhadap 40 persen surat berharga negara (SBN) atau obligasi dalam utang luar negeri tidak menjadi masalah. Pemerintah sebelumnya merilis data jumlah utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.034 triliun. Posisi ini naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 3.556 triliun atau 29,24 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan data yang ia paparkan dalam presentasi, utang tersebut terbagi dalam dua jenis. Pertama, utang dalam bentuk pinjaman luar negeri yang tercatat sebesar Rp 777,54 triliun atau sekitar 19,27 persen dari total keseluruhan. Sementara kedua adalah utang dalam bentuk SBN sebesar 3.257,2 T atau 81,73 persen. Sebanyak Rp 2.146,7 triliun dari total SBN tersebut dapat diperdagangkan atau tradeable. Sekitar Rp 858,7 triliun atau 40 persen diantaranya dimiliki asing dan 60 persen sisanya, sekitar Rp 1.288,2 triliun, dimiliki oleh domestik seperti Bank Reksadana, Asuransi, dan BPJS.

Dari data yang sama, sebanyak 41,7 persen dari SBN yang dimiliki asing, atau sekitar Rp 358,09 triliun, dimiliki oleh lembaga keuangan. Sebanyak 19,05 persen atau Rp 163,61 triliun dimiliki oleh reksadana. Bank sentral dan pemerintah asing memiliki sekitar 16,74 persen atau Rp 143,77 triliun. Sementara 12,85 persen atau Rp 110,34 triliun dimiliki oleh lainnya. Kemudian 5,43 persen atau Rp 46,63 triliun dimiliki oleh dana pensiun, 2,56 persen atau Rp 22,01 triliun dimiliki korporasi, serta Rp 10,21 triliun atau 1,19 persen dimiliki oleh asuransi. Kemudian 0,22 persen atau 1,91 triliun dimiliki oleh sekuritas, 0,20 persen atau Rp 1,75 triliun dimiliki oleh yayasan, dan terakhir 0,05 persen atau Rp 0,47 triliun dimiliki oleh perorangan.Pihak asing yang memiliki SBN Indonesia untuk utang, lanjut Suminto, merupakan investor jangka panjang dan bukan sekedar spekulan. Meski begitu, ia mengaku pemerintah tetap memahami adanya potensi risiko penarikan modal oleh asing.

 

13 April 2018

KOMPAS.com

Senior Economist Bank Dunia Derek Chen menilai pemerintah Indonesia tidak bisa menahan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi terlalu lama. Hal itu dikarenakan resiko yang melekat pada kebijakan tersebut, di mana tujuan hal itu adalah untuk menjaga tingkat inflasi di tengah tekanan kenaikan harga. Menurut chen Memang pemerintah sedang menjaga inflasi dengan menempuh kebijakan itu. Namun, pada saat bersamaan, bahwa dirinya berfikir bahwa pemerintah tidak bisa menahan harga bahan bakar minyak untuk seterusnya. Harga minyak dunia terus naik, dan suatu saat Indonesia harus mengikuti harga pasar.

Chen mengatakan, bila Indonesia terlalu lama menahan harga BBM non subsidi, akan ada penyesuaian yang besar ketika harga tersebut tidak lagi ditahan atau dikontrol. Dampak penyesuaian yang besar ini kemudian dikhawatirkan oleh Chen akan merembet ke sejumlah sektor yang nantinya bisa mempengaruhi perekonomian di masyarakat. Selain itu, Chen juga mengkhawatirkan dampak terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan harga BBM non subsidi ini, seperti Pertamina dan PLN. Di satu sisi, perusahaan punya kewajiban menghasilkan profit dan salah satu caranya adalah dengan mengikuti perkembangan pasar global

Page 8 of 12

Tentang Kami