Live Streaming
Page 8 of 21
01 November 2018

sumber : cnnindonesia.com

Rama Shinta - Pemerintah Presiden Joko Widodo akan memperbesar anggaran subsidi pada 2019 nanti. Peningkatan anggaran subsidi tersebut tertuang dalamAPBN 2019.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (31/10) kemarin, anggaran subsidi mencapai Rp224,3 triliun. Anggaran tersebut naik 43,59 persen jika dibandingkan APBN 2018 yang hanya Rp156,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan peningkatan anggaran subsidi murni terjadi karena pengaruh perubahan asumsi nilai tukar rupiah. Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR memutuskan mengubah asumsi kurs dari awalnya Rp14.400 per dolar AS menjadi Rp15.000.

Tekanan perubahan kurs tersebut tidak bisa membuat pemerintah mengurangi alokasi subsidi bagi masyarakat. Subsidi tetap perlu diberikan. Misalnya, subsidi energi perlu diberikan karena pemerintah ingin meningkatkan rasio elektrifikasi.

"Pemberian subsidi ini tetap perlu dilakukan. Ini adalah belanja APBN yang langsung dirasakan masyarakat miskin, seperti halnya belanja sosial," ucap Ani, sapaan akrabnya, di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (31/10).

Lebih lanjut, ia merinci peningkatan anggaran subsidi dilakukan untuk pos subsidi energi, seperti; Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji  yang mencapai Rp100,7 triliun serta listrik yang sebesar Rp59,3 triliun. Alokasi subsidi untuk kedua pos energi itu masing-masing meningkat sekitar 114,71 persen dan 24,31 persen dari pagu APBN 2018 yang hanya sebesar Rp46,9 triliun dan Rp47,7 triliun.

Selain itu peningkatan anggaran subsidi juga dilakukan untuk pupuk, selisih bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga bunga kredit perumahan. Ketiga subsidi non energi itu dinaikkan jadi Rp64,3 triliun pada APBN 2019 atau naik 4,21 persen dari pagu APBN 2018 yang hanya sebesar Rp61,7 triliun.

Rinciannya, subsidi pupuk sebesar Rp29,5 triliun, subsidi bunga KUR Rp12 triliun, dan subsidi bunga kredit perumahan Rp3,5 triliun. Ani bilang, alokasi subsidi pupuk meningkat demi mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan luasan lahan pertanian. Sementara subsidi bunga KUR naik karena pemerintah telah berkomitmen untuk membantu pembiayaan bagi sektor UMKM dan TKI.

"Sedangkan subsidi kredit perumahan diberikan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, dengan penerbitan untuk 100 ribu unit perumahan," katanya.

31 October 2018

sumber : liputan6.com

Rama Shinta - Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban pesawat Lion Air JT 610 jurusan Jakarta-Pangkal Pinang yang jatuh di Karawang pada Senin 29 Oktober pagi.

Total kantong jenazah yang telah dikirim ke RS Kramat Jati sampai malam ini mencapai 37 kantong. Sebanyak 13 kantong jenazah merupakan hasil operasi pencarian sejak Selasa pagi sampai malam ini.

"Kalau kemarin sudah kita sampaikan ada 24 kantong jenazah yang sudah kita kirimkan ke DVI Polri, Rumah Sakit Polri, hari ini mendapatkan 13 lagi, sehingga ada 37 kantong jenazah yang sudah kita kirimkan ke RS Polri," ujar Deputi Operasi Basarnas Nugroho Budi W di Gedung Basarnas, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018) malam. .

Selain itu, tim juga berhasil mengumpulkan serpihan bagian pesawat Lion Air dan barang milik korban. Termasuk ditemukan 52 kartu identitas.

"Sampai dengan saat ini kita sudah menemukan sekitar 52 kartu identitas dari para korban. Baik KTP, KTA, BPJS maupun Paspor. Terdiri dari yang perempuan 18 dan laki-laki 34," jelasnya. Nugroho tak merincikan nama-nama pemilik kartu identitas tersebut.

 

Pencarian Menyeluruh

Dalam operasi pencarian hari kedua, tim telah mengerahkan empat kapal yang disertai alat multibeam echosounder dan scan sonar. Empat kapal ini bergerak untuk mencari korban dan badan pesawat di area bawah permukaan air.

Sementara untuk pencarian di atas permukaan air dikerahkan 30 kapal baik milik Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga lainnya. Selain itu tiga unit helikopter juga dikerahkan untuk membantu operasi pencarian.

Sampai saat ini badan utama pesawat yang baru dioperasikan sekitar dua bulan itu belum ditemukan.

29 October 2018

sumber : detik.com

Rama Shinta - Pesawat Lion Air rute Jakarta-Pangkal Pinang dengan nomor penerbangan JT 610 mengalami hilang kontak (lost contact). Pihak Airnav Indonesia telah meneruskan informasi ini ke tim pencarian.

"Betul bahwa pesawat Lion JT 610 mengalami lost contact. Kami telah meneruskan infomrasi kepada tim SAR," kata Humas Airnav Indonesia, Yohanes Sirait, kepada detikcom, Senin (29/10/2018).

Berdasarkan informasi yang didapatkan detikcom, pesawat ini take off pukul 06.20 WIB dan mengalami hilang kontak pukul 06.33 WIB.

26 October 2018

sumber : kompas.com

Rama Shinta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menekan pentingnya memperkuat posisi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menekan kejahatan korupsi olehkepala daerah.

Hal itu dinilainya sebagai kebutuhan mendesak melihat banyalnya kepala daerah yang tersandung dalam pusaran korupsi. Selama ini, kata Alexander, APIP cenderung tak berdaya.

"Mereka sepertinya tidak berdaya kalau kepala daerahnya tidak memiliki integritas. Karena inspektur kan bertanggung jawab kepada kepala daerah, melalui sekda. Apapun ceritanya ketika mereka melakukan audit dan menemukan penyimpangan kepala daerah pasti enggak berani, (menindaklanjuti)" kata Alexander dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/10/2018).

Ia memaparkan, KPK dan pemerintah sudah membahas lebih lanjut terkait penguatan APIP. Alex menekankan APIP harus independen dari tekanan kepala daerah yang melakukan penyimpangan.

"Nah di dalam draft yang sudah kami bahas kemarin kira-kira kalau inspektorat tingkat dua SK-nya dari gubernur, kemudian tingkat provinsi SK-nya dari Mendagri," katanya.

Dengan demikian, jika inspektorat daerah menemukan dugaan penyimpangan, kepala daerah tak bisa menghentikan atau memutasikan anggota inspektorat. Sehingga APIP bisa menindaklanjuti temuan penyimpangan tersebut dengan leluasa.

"Dari sisi penganggaran, kita bicara dengan Mendagri, nanti ada persentase tertentu dari APBD itu yang dialokasikan untuk anggaran pengawasan inspektorat. Dan tinggal kita tingkatkan kualitas dan jumlah auditornya," papar Alexander.

 

 

Menurut dia, masih banyak auditor inspektorat daerah yang belum tersertifikasi. Selain itu, banyak pula inspektorat daerah yang tak berfungsi.

"Hanya ada organisasinya tapi fungsinya belum ada. Ini yang kami dorong agar APIP diberdayakan," katanya.

Alexander optimistis, apabila posisi APIP independen, didukung personel yang berkualitas serta didukung anggaran yang kuat, potensi kejahatan korupsi bisa ditekan.

"Kami yakin ketika itu terwujud, kemandirian APIP itu, ya mereka akan bisa mengawasi dengan independen, profesional," tegasnya.

Di sisi lain, Alex juga menekankan pentingnya integritas pejabat daerah dalam menjalankan dan mematuhi sistem yang telah dirancang dengan baik. Menurut dia, saat ini tata kelola pemerintahan sudah didukung dengan sistem elektronik.

Dengan sistem itu, seharusnya transparansi tata kelola pemerintahan bisa berjalan. Namun, ia melihat masih ada pihak-pihak di pemerintahan daerah yang bekerja sama dengan pihak tertentu yang berkepentingan untuk mengakali sistem.

"Saya rasa daerah juga menerapkan (sistem elektronik). Tetapi ini hanya sistem, sistem itu sebaik apa pun masih bisa diakali, diterobos. Kalau ada kerjasama membobol sistem itu, dan tidak ada integritas," ungkap dia.

25 October 2018

sumber : kompas.com

Rama Shinta - Pesona seni dan budaya Sumatera Barat hadir saat pelaksanaan Resepsi Diplomatik HUT ke 73 Republik Indonesia, di Roma, Italia, Selasa (23/10/20180 malam -waktu setempat.

Pada awal acara, tari Pasambahan -seni tari tradisional khas Minang yang menjadi simbol ungkapan hormat bagi tamu, menyapa sekitar 250 orang undangan.

Mereka terdiri dari kalangan korps diplomatik, pejabat tinggi kementerian, dan anggota Parlemen Italia, serta mitra kerja KBRI Roma.

Tidak hanya mereka yang tinggal di Roma, undangan datang dari berbagai wilayah di Italia, seperti Genoa, Florence, Napoli, hingga Sicilia.

Sementara itu, tari Piring yang menggambarkan suka cita kala masa panen tiba, menjadi pengantar para tamu menikmati hidangan yang disajikan.

Rendang, menu khas Sumatera Barat, dan juga Soto Kudus menjadi salah satu menu yang paling diminati undangan.

 

Suasana resepsi diplomatik HUT 73 RI di KBRI Roma, Italia, Selasa malam (23/10/2018) waktu setempat.
Suasana resepsi diplomatik HUT 73 RI di KBRI Roma, Italia, Selasa malam (23/10/2018) waktu setempat.(DOKUMENTASI KBRI ROMA)

 

Berbagai tarian dan nyanyian daerah yang dibawakan Tim Sanggar Seni Budaya binaan Pemkab Pasaman, semakin hangat dengan penampilan campur sari dari Ilaria Meloni, Daniele Zappatore, dan Marco.

Mereka adalah warga Italia alumni Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) dan program Darmasiswa yang diberikan Pemerintah RI.

Dengan fasih mereka bernyanyi lagu-lagu daerah diiringi instrumen tradisi dipadukan alat musik internasional.

Pada sesi seremonial, Ilaria dan Daniele juga menyanyikan lagu kebangsaan Italia, “Fratelli d’Italia” dan Indonesia Raya.

Nuansa persahabatan lintas budaya dua dunia mengisi perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang sederhana namun tetap menarik tersebut.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (25/10/2018), disebutkan, Duta Besar RI untuk Italia, Esti Andayani, sempat mengawali sambutan dengan mengajak hadirin mengheningkan cipta untuk para korban bencana alam di Indonesia.

Selanjutnya, Esti mengungkapkan harapan kerja sama serta hubungan baik yang terjalin selama ini antara Indonesia dan Italia dalam berbagai bidang dapat terus dibina.

 

Ilaria Meloni, Daniele Zappatore, dan Marco, warga Italia alumni Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) dan program Darmasiswa yang diberikan Pemerintah RI, tampil dalam resepsi diplomatik HUT ke 73 Ri di Roma.
Ilaria Meloni, Daniele Zappatore, dan Marco, warga Italia alumni Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) dan program Darmasiswa yang diberikan Pemerintah RI, tampil dalam resepsi diplomatik HUT ke 73 Ri di Roma. (DOKUMENTASI KBRI ROMA)

 

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berharap pementasan seni tari dan lagu Sumatera Barat dapat memperkenalkan potensi pariwisata daerah tersebut kepada para tamu undangan.

Irwan datang ke Roma bersama Wali Kota Payakumbuh Riza Pahlevi, Bupati Agam Indra Catri, dan Wakil Bupati Pasaman Atos Pratama.

Hadir pula Wakil Menteri Luar Negeri Italia Manlio Di Stefano. Saat berbincang dengan Esti di sela-sela resepsi, Stefano turut menyampaikan kekagumannya terhadap seni budaya Indonesia.

Dia mengaku amat menikmati makanan Indonesia yang disajikan malam itu.

25 October 2018

sumber : liputan6.com

Rama Shinta - Rentetan pembangunan begitu nyata terlihat pada PemerintahanJokowi-JK. Di usia empat tahun pemerintahannya, Jokowi-JK tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur di darat, tapi juga laut dan udara.

Tidak hanya pembangunan fisik, mental pun terlihat dipoles Jokowi-JK. Buktinya, sepanjang 2014 hingga 2018, Indonesia menorehkan sederetan penghargaan dalam bidang sains dan teknologi.

Satu yang membuat derajat ekonomi bangsa naik adalah Indonesia menempati peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government, atau tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah berdasarkan Gallup Data.

Lantas, bagaimana tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan selama 4 tahun Jokowi-JK. Simak dalam Infografis berikut ini:

24 October 2018

sumber : tempo.co

Rama Shinta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bendera yang dibakar dalam insiden bertuliskan lafadz Tauhid bukan merupakan bendera HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia-organisasi yang telah dilarang di negeri ini.

 

"Memang itu tidak ada HTI-nya, jadi itu kalimat tauhid. Kami melihat yang dibakar kalimat tauhid karena tidak ada simbol HTI," kata Wakil Ketua Umum MUI Yunahar Ilyas di gedung MUI Pusat, Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Oktober 2018.

Dalam penyelidikan awal Polri dari keterangan tiga orang yang diamankan, bendera Tauhid itu dibakar lantaran pelaku mengira bendera tersebut adalah bendera HTI.

Terkait hal tersebut, Yunahar menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengusut motif pembakaran. Motif tersebutlah yang menentukan unsur pidana dalam kasus tersebut.

Secara agama, Yunahar menegaskan, pembakaran bendera Tauhid itu harus dilihat niatnya. Apalagi, pembakaran itu terjadi di muka umum. Karena itu, pembakaran ini tidak bisa disimplifikasi diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

"Ini ada latar belakang sosial yang tidak bisa kita sederhanakan. Faktanya memang ada bendera kalimat tauhid dibakar, tapi kalau niat (sengaja bakar tauhid) rasanya tidak mungkin," ujar dia.

Dalam video yang beredar dengan durasi 02.05 menit itu, memperlihatkan ada seorang anggota berbaju Banser yang membawa bendera berwarna hitam bertuliskan kalimat tauhid. Belasan orang berbaju Banser lainnya kemudian berkumpul untuk bersama-sama menyulut bendera tersebut dengan api.

Tak hanya bendera, mereka juga nampak membakar ikat kepala berwarna hitam bertuliskan aksara arab itu. Agar kedua benda lebih cepat dilalap api, mereka menggunakan koran yang juga telah disulut. Sementara itu, ada salah satu dari mereka yang mengibarkan bendera Merah Putih berukuran besar.

 

Sementara itu, Polri menyatakan bahwa bendera yang dibakar oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) di Garut, Jawa Barat adalah bendera HTI. Hal itu diutarakan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto usai mendapatkan keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap tiga orang saksi.

"Keterangan sementara dari tiga orang diamankan Polres Garut bahwa mereka membakar bendera HTI yang telah dinyatakan terlarang oleh UU," kata Setyo.

23 October 2018

sumber : kompas.com

Rama Shinta - Brand Finance telah merilis laporan tahunannya tentang 100merek negara paling berharga di dunia.  Perusahaan konsultan penilaian merek global ini mengevaluasi merek nasional suatu negara berdasarkan keadaan di negaranya dan ekonomi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosio-ekonomi.

Dikutip dari Seasia, merek nasional “dengan kategori kuat" menunjukkan lingkungan yang sangat menarik untuk investasi, mendorong investasi masuk, menambah nilai ekspor, dan menarik wisatawan serta pekerja terampil.

"Pariwisata adalah sumber pemasukan potensial utama untuk semua negara. Namun, persaingan sangat ketat dan sangat penting untuk memastikan semua titik dari merek diselaraskan untuk memberikan pengalaman terbaik,” sebut laporan tersebut, Selasa (23/10/2018).

Amerika Serikat  menjadi merek negara paling berharga di dunia dengan nilai 25,9 triliun dollar AS. Sedangkan China membuntutinya di peringkat dua dengan nilai 12,779 triliun dollar AS.

Adapun Jerman, Inggris dan Jepang berturut-turut berada di posisi 3, 4, dan 5.

Sementara itu Indonesia berada di peringkat 16 dengan nilai 848 miliar dollar AS.  Posisi ini mengungguli negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya, termasuk Singapura yang harus puas di posisi kedua.

 

Berikut daftar negara Asia Tenggara dengan merek paling berharga:

1. Indonesia, peringkat 16 dunia dengan nilai merek 848 miliar dollar AS
2. Singapura, peringkat 28 dunia dengan nilai merek 530 miliar dollar AS
3. Filipina, peringkat 29 dunia dengan nilai merek 524 miliar dollar AS
4. Malaysia, peringkat 30 dunia dengan nilai merek 523 miliar dollar AS
5. Thailand, peringkat 31 dunia dengan nilai merek 509 miliar dollar AS
6. Vietnam, peringkat 43 dunia dengan nilai merek 235 miliar dollar AS
7. Myanmar, peringkat 73 dunia dengan nilai merek 52 miliar dollar AS

22 October 2018

sumber : liputan6.com

 

Rama Shinta - Santri memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia setelah keluarnya Resolusi Jihad yang dimotori oleh KH Hasyim Asy'ari yang juga pendiri Nahdlatul Ulama (NU) pada 22 Oktober 1945.

Resolusi Jihad inilah yang menjadi pemantik semangat juang para santri untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari para sekutu yang mencoba merongrong kembali kemerdekaan bangsa.

Melalui pesantren yang didirikannya dan juga jamiyah NU, KH Hasyim Asyari menanamkan nasionalisme dan patriotisme yang kelak mengobarkan api perlawanan rakyat terhadap kolonialisme yang telah mengakar berabad-abad lamanya.

Imperialisme dan hegemoni kolonial terhadap rakyat, tidak hanya terbatas pada aspek lahir seperti ekonomi, politik dan sebagainya, tetapi lebih dari itu, telah menguasai kesadaran dan rasionalitas bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, pendidikan dan dakwah dipandang merupakan sarana yang efektif untuk mengubah kesadaran rakyat dan membangkitkannya dari ketertindasan selama itu.

Melalui pengajaran dan fatwa-fatwanya, KH Hasyim Asyari menyemai kesadaran untuk bangkit dan melawan, membebaskan diri dari penjajahan, dan pada akhirnya berhasil menggelorakan revolusi fisik merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Surabaya A. Muhibbin Zuhri menilai revolusi fisik pada tahun 1945 merupakan momentum penting yang menjadi pangkal tolak Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat secara politik.

Sejarah mencatat, peperangan terjadi di hampir semua kota penting di Jawa untuk mempertahankan kedaulatan negara yang belum lama diproklamirkan, yaitu pada 17 Agustus tahun itu.

Hal penting yang patut dikemukakan oleh Muhibbin ialah bahwa gerakan perlawanan fisik yang masif itu pasti didorong oleh nilai-nilai kolektif yang membangkitkan keberanian untuk melakukan pengorbanan jiwa, raga dan harta.

Fatwa jihad yang kemudian menjadi resolusi jihad yang dikeluarkan oleh NU, diyakini memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengkristalkan semangat nasionalisme itu melalui implementasi nilai-nilai relegius di dalamnya. Hal ini karena NU memiliki basis sosial yang kuat di Jawa, sehingga resonansi fatwa tersebut dapat memobilisir kekuatan tempur masyarakat muslim.

Proposisi tersebut menurut Muhubbin menemukan relevansinya ketika ditarik hubungan kronologis antara peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya dengan resolusi jihadyang diumumkan pada pertemuan ulama-ulama NU se Jawa dan Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945, atau 18 hari sebelumnya.

"Sayangnya, sejarah nasional Indonesia tidak mencantumkan catatan penting mengenai resolusi jihad sebagai konteks peperangan yang akhirnya ditandai secara nasional sebagai Hari Pahlawan tersebut. Hilangnya fragmen penting itu, merupakan bias dari historiografi sejarah nasional yang lebih bernuansa elitis dan politis," kata Muhibbin yang juga salah satu pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya ini.

 

Fatwa Jihad

Fatwa jihad KH Hasyim Asyari tersebut menurut catatan Muhibbin Zuhri sekaligus menampilkan cara berfikir fiqh yang matang. Menurutnya, sejak proklamasi kemerdekaan, Pemerintah RI adalah pemerintah yang sah sesuai syariat, dan oleh karenanya, tidak diragukan lagi bahwa negeri Indonesia adalah negeri Islam.

Oleh karena itu, usaha untuk merampas kemerdekaan itu adalah usaha yang harus dilawan menurut titah Islam. Di sinilah, idiom keagamaan berupa "jihad fi Sabilillah" melawan kembalinya kekuatan penjajah menemukan relevansi konseptualnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Hajj [22] : 39. Selain itu, sesuai pendapat al-Anshari dalam kitab Fath al-Wahhab berdasar nass yang sahih : " fardlu `ain ialah wajib yang mesti dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, yaitu apabila musuh telah menyerbu ke negeri Islam".

Adapun mereka yang mati dalam jihad menegakkan titah Allah adalah mati di jalan Allah dan mereka mati syahid. Sikap tersebut, kata Muhibbin, merupakan ekspresi dari pandangan keagamaan sunni yang lebih mengedepankan substansi Islam daripada formalitas. Dalam pandangan politik (Fiqh Siyasi) Sunni, berlakunya syariat Islam lebih penting dibanding menampilkan simbol-simbol Islam.

Bentuk negara, termasuk di dalamnya mekanisme suksesi (nasb al-imamah) boleh bermacam-macam, tetapi yang penting adalah berlakunya nilai-nilai universal Islam dan mengandung jaminan kebebasan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadahnya.

Lebih lanjut, fatwa jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asyari didasari oleh gaya berfikir seorang faqih yang mencerminkan penguasaan terhadap metode istinbath hukum serta penguasaan konteks kesejarahan dimana rumusan hukum yang dihasilkannya tersebut diterapkan.

Ia tidak sekadar mengambil referensi hasil ijtihad ulama klasik, tetapi lebih dari itu, mengeksplorasi sumber-sumber otentik ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks kesejarahannya.

Ketokohan KH Hasyim Asyari diakui oleh semua kalangan, bahkan pemikirannya tidak hanya dapat diterima oleh kalangan umat Islam dari berbagai organisasi yang sebelumnya berbeda orientasi ideologis, tetapi menginspirasi dan sekaligus diterima sebagai landasan bersikap menghadapi kekuatan imperialisme saat itu.

Kredibilitasnya merupakan perpaduan antara karakter keulamaannya yang kuat, juga komitmen kebangsaan, kepemimpinan, dan wawasan kenegaraannya yang luas. Sehingga fatwa jihad yang ia keluarkan, mencerminkan dengan jelas komitmennya yang kuat pada kemaslahatan, sebagaimana juga menjadi tujuan syariat itu sendiri.

Pada saat itu, KH Hasyim Asyari menjadi Rais Akbar NU dan sekaligus Rais Syuriyah Masyumi, pemikiran NU dan Masyumi menyatu untuk sebuah perjuangan besar izzul Islam wa al-Muslimin dalam bingkai NKRI.

 

Santri untuk Indonesia

Jika menilik semangat dari resolusi jihad tersebut, maka selayaknya Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober bukan hanya milik Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, melainkan milik Indonesia.

Hal ini sesuai pernyataan Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf dalam Seminar memeringati Hari Santri Nasional di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Menurut Yahya Staquf, santri bukan hanya trademark NU atau Muhammadiyah, tetapi santri selalu mewarnai kehidupan masyarakat Nusantara. Selain itu, santri itu bukan milik NU saja, tapi milik semua kalangan, golongan yang cinta Tanah Air dan ke-Indonesiaan.

Memang selama ini pondok pesantren banyak dikelola NU, tapi bukan berarti santrinya hanya milik NU. Tradisi santri ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Santri adalah tradisi intelektual Nusantara yang tumbuh selama berabad-abad sejak zaman pra-Islam.

Sebelum ada pendidikan model barat yang diadopsi saat ini, pendidikan Nusantara terjadi di padepokan-padepokan dengan resi-resi. Para resi tinggal dengan murid-muridnya, dan sebelumnya bernama cantrik.

Oleh karena itu, menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) ini, peringatan Hari Santri Nasional menjadi bukti dukungan keberadaan pondok pesantren melalui regulasi dan kebijakan. Tujuannya menghidupkan kembali tradisi intelektual Nusantara, melalui pondok pesantren bisa semakin meningkat kapasitasnya.

Selain itu, Yahya juga meyakini Indonesia memiliki ketahanan sosial budaya luar biasa untuk mengatasi antagonisme yang merebak melalui media sosial. Banyak krisis yang telah dilalui sejak zaman Majapahit hingga saat ini, tapi bisa diselesaikan dengan baik.

Untuk itu, ia berharap Hari Santri bisa diperingati siapapun yang merawat tradisi intelektual Nusantara pada dirinya, termasuk Muhammadiyah. Unsur utama tradisi ini adalah dinamika kecendekiaan.

Ciri dinamika kecendekiaan ini adalah gagasan-gagasan intelektual besar yang membentuk peradaban Nusantara ini, contohnya adalah identitas kerajaan Majapahit sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang tidak menggunakan agama sebagai identitas kerajaannya.

Santri Masa Kini Peristiwa 10 November 1945 yang dikenang sebagai Hari Pahlawan menjadi peristiwa heroik, di mana santri turut andil di dalamnya mengaplikasikan Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI yang dimotori oleh Bung Tomo dengan pidato menggelegarnya.

Tidak hanya itu, dalam proses kemerdekaan dan pembentukan NKRI peran santri juga sangat sangat besar. Bukan hanya dengan angkat senjata, tetapi juga dalam perundingan-perundingan dan proses dialektika.

Lewat para ulama melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), lahirlah Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologinya dan NKRI sebagai bentuk negaranya.

Maka tidak berlebihan jika dikatakan dari santri untuk NKRI karena peran santri tidak hanya hadir sebagai insan yang bergelut di bidang spritualitas tetapi juga hadir sebagai insan patriotis membentuk, mempertahankan dan menjaga NKRI.

Dengan adanya Hari Santri yang diperingati setiap tahunnya pada 22 Oktober menjadi penegasan dan pengakuan negara bahwa kaum santri memiliki sumbangsih besar untuk negeri. Pada saat yang sama Hari Santri juga merupakan momentum untuk mengingat sejarah peran ulama dan santri, sejalan dengan jargon Jas Hijau (Jangan Sekali-kali Hilangkan Jasa Ulama).

Dalam konteks kekinian bagaimana peran santri di tengah tantangan yang begitu kompleks di era globalisasi yang penuh dengan kompetisi. Belum lagi kemajuan teknologi dan arus informasi yang jika tidak siap menghadapinya maka akan tergilas oleh zaman.

Maka santri saat ini mesti menjadi anak zaman yang bisa menghadapi zamannya. Jika dulu di zaman penjajahan santri mampu tampil heroik, maka sejatinya di zaman sekarang pun santri mesti mampu tampil heroik pula dalam menghadapi tantangan era globalisasi.

 
22 October 2018

sumber : cnnindonesia.com

Rama Shinta - "Yang paling penting adalah efisiensi dan bagaimana membuat industri telekomunikasi sehat."


Penggalan kalimat tersebut merupakan kutipan yang diucapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Kalimat tersebut menjadi kutipan yang paling saya ingat ketika meliputisu telekomunikasi dalam 3,5 tahun terakhir.

Mayoritas kebijakan yang disiapkan memang mengarah pada efisiensi industri.
Saya ingat betul alasan mengapa pentingnya efisiensi industri yang terus menerus digaungkan. Beberapa tahun lalu, Rudiantara mengatakan dengan industri telekomunikasi yang sehat maka bisa memberikan layanan yang bagus untuk masyarakat.


Sebagai pelanggan layanan telekomunikasi, rasanya saya lebih banyak mengeluh dibandingkan menikmati. Artinya, efisiensi industri yang digaungkan tersebut hingga saat ini belum terwujud.

Saya mengumpulkan beberapa regulasi yang sempat 'panas' dibahas dengan akhir yang nahas.

Mari memulainya dari regulasi interkoneksi.

Rudiantara menggaungkan efisiensi industri. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Pertengahan 2015, Rudiantara mengemukakan rencana perhitungan ulang tarif interkoneksi. Tujuan perhitungan ulang ini karena perhitungan tarif interkoneksi dilakukan 2005.

Dalam kurun waktu satu dekade tersebut, kondisi telah banyak berubah dan dibutuhkan regulasi yang dapat merefleksikan kondisi saat ini hingga jangka waktu ke depannya.

"Tarif interkoneksi akan selesai tahun ini sehingga bisa diberlakukan pada awal tahun 2016," ujar Rudiantara pada Juni 2015.

Tujuan aturan itu adalah agar konsumen menikmati tarif lebih murah.


Faktanya, tarif interkoneksi rampung pada 2 Agustus 2016. Tarif tersebut diputuskan turun 26 persen dan mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016 sampai dengan Desember 2018.

Namun, hingga saat ini tak ada kejelasan dari implementasi interkoneksi tersebut. Lika-liku interkoneksi saat itu cukup panjang karena operator seluler terbagi dua kubu, setuju dan tidak setuju.

Bahkan, regulator melakukan perhitungan kembali di saat sudah mengeluarkan tarif baru.

Masalah industri tak berhenti hanya di interkoneksi.

 

Infrastruktur Bersama

Regulasi infrastructure sharing  pun mengalami pembahasan yang lama dan tak kunjung selesai. Pembahasan sudah ramai sedari awal 2015 namun hingga saat ini tak kunjung mendapat titik terang.

Kabarnya, regulasi tersebut sudah rampung. Namun, masih harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak.

Rencananya dengan regulasi itu, para operator bisa saling berbagi infrastruktur aktif dan pasif. Saat ini, memang untuk berbagi infrastruktur pasif seperti menara sudah diizinkan oleh regulator.

Namun, lebih dari itu seperti berbagi frekuensi bisa mengakibatkan bui.


Jika dijabarkan lebih lanjut masih banyak janji 'surga' Rudiantara yang tak kunjung terwujud. Rencana regulasi konsolidasi, regulasi untuk perusahaan rintisan, hingga regulasi Over-the-Top (OTT).

Bahkan, program 1.000 startup untuk mendorong digital ekonomi di Indonesia agar mencapai valuasi US$130 miliar pada 2020 pun masih mengundang banyak pertanyaan.

Misalnya, apa kriteria startup yang dihitung? Saat ini sudah ada berapa banyak? Bagaimana cara menghitung valuasi perusahaan rintisan hingga target US$130 miliar bisa tercapai?

Dan banyak pertanyaan yang tak pernah saya dapatkan jawabannya.

Ilustrasi. (Foto: AFP PHOTO / MOHAMMED ABED)

 

Jika kita berkaca pada dua regulasi pertama yang sempat dibahas. Benang merah keduanya adalah ketidaktegasan pemerintah untuk mengambil sikap.

Saya kira, Rudiantara memiliki kecenderungan untuk membuat semua pihak dapat diuntungkan. Sayangnya, hal tersebut sulit diwujudkan dan regulasi yang akhirnya dikorbankan.

Di sisi lain, selain deretan komitmen lainnya yang disampaikan, saya melihat ada beberapa program walau berliku tetap terwujud.

Salah satunya adalah proyek pembangunan kabel optik Palapa Ring. Setelah terbengkalai dari pemerintahan sebelumnya, Rudiantara berhasil menggelar kabel optik dari Sabang hingga Merauke.

Saat ini, paket barat dan tengah, sudah rampung dan paket timur ditargetkan rampung akhir tahun ini. Seluruh paket diharapkan dapat beroperasi 2019.

Saya tak segan acungkan dua jempol untuk Rudiantara untuk urusan ini.

Beranjak pencapaian berikutnya yakni implementasi 4G. Rudiantara dinilai berhasil menghantarkan Indonesia ke gerbang era internet baru yakni 4G Long Term Evolution (LTE).

Walau kecepatan yang didapatkan di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata. Hasil riset Open Signal pada semester pertama 2018 ini, operator tercepat di Indonesia saja hanya memiliki kecepatan unduh 12,9 Mbps dan ungguh 7,3 Mbps.

Dalam skema global, semua operator Indonesia masih jauh di bawah rata-rata pengunduhan 4G global yaitu 16,9 Mbps. Rata-rata kecepatan pengunduhan di Indonesia sekitar 8,92 Mbps.

Tapi setidaknya Indonesia telah berusaha hingga bisa mencicipi 4G dan saat ini setiap operator masih tetap membangun. 

Di sisi lain, saya kira, menteri tersebut masih memiliki satu tahun terakhir dengan deretan pekerjaan yang belum tuntas. Dari soal regulasi hingga eksekusi di lapangan.

Waktu jua yang bakal menunjukkan, apakah ada wujud kerja nyata atau janji surga semata.

Page 8 of 21

Tentang Kami