Jakarta - Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1441H, Pemerintah terus memantau dan menjamin 11 komoditas utama bahan pangan pokok. Aspek yang dijaga meliputi stok dan ketersediaan, pasokan, distribusi, dan stabilitas harga.

“Presiden memberi arahan bahwa untuk seluruh pangan ini perlu dijaga ketersediaan barangnya. Harus dilihat jumlah, harga, dan kualitasnya. Selain itu, tentu distribusi logistik juga diperhatikan untuk bisa tetap berjalan aman sampai ramadan dan lebaran nanti,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers secara daring mengenai hasil rapat terbatas kabinet tentang persiapan Ramadan dan Idulfitri 1441H, Kamis (2/4) dari kediamannya.

Menko Airlangga menjelaskan mengenai beras, baik dari stok yang ada maupun perkiraan hasil panen di bulan April, Mei, dan Juni 2020 akan cukup memenuhi kebutuhan ramadan hingga lebaran 2020.

“Demikian pula untuk jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng. Kita punya stok yang cukup,” terangnya.

Khusus bawang putih, lanjut Airlangga, sudah mulai diberikan persetujuan impor dan diharapkan bulan ini akan masuk dalam jumlah besar. “Demikian pula untuk ketersediaan daging sapi/kerbau dan gula pasir,” katanya.

Airlangga menambahkan, Pemerintah juga sudah melakukan operasi pasar untuk gula pasir. Penyediaan gula dari ex-Dumai sebanyak 20.000 ton, ex-Lampung sebanyak 33.000 ton, dan ex-industri rafinasi sebanyak 250.000 ton.

“Dari sektor gula untuk makanan dan minuman sebanyak 250 ribu (ton) tersebut telah didistribusikan ke Banten, Jabodetabek, Sumatera Utara, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Jawa Timur, per 31 Maret 2020,” tutur Airlangga.

Sementara dari sisi harga per 1 April 2020, rinciannya adalah sebagai berikut:

• Beras medium = Rp12.000,- per kilogram

• Beras premium = Rp12.750,- per kilogram

• Gula pasir = Rp18.000,- per kilogram

• Daging sapi = Rp117.700,- per kilogram

• Cabai rawit = Rp43.100,- per kilogram

• Cabai merah = Rp32.800,- per kilogram

• Bawang merah = Rp41.250,- per kilogram

• Bawang putih = Rp45.200,- per kilogram

• Minyak goreng curah = Rp12.250,- per liter

• Minyak goreng kemasan = Rp14.700,- per liter

• Daging ayam ras = Rp31.050 per kilogram

• Telur ayam ras = Rp26.100 per kilogram

Airlangga pun menerangkan inflasi bulan Maret 2020 tetap terjaga, tercatat sebanyak 43 kota mengalami inflasi dan 47 kota mengalami deflasi. Angka inflasi Maret 2020 sebesar 0,1% (MtM) dan 2,96% (YoY).

Rapat kabinet juga membahas mengenai kesiapan sektor usaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang merupakan kewajiban dan diatur dalam UU. “Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyiapkan hal-hal yang tentunya terkait hal tersebut,” jelas Airlangga.

Pemerintah pun telah menyiapkan dan memberikan stimulus-stimulus ekonomi kepada dunia usaha. Salah satunya mengenai PPh pasal 21 yang selama ini diberikan kepada sektor pengolahan.

“Nah, dukungan untuk sektor usaha diperluas. Jadi tidak hanya diberikan kepada industri manufaktur, tapi juga ke sektor yang terdampak, termasuk pariwisata, jasa terkait pariwisata, transportasi, dan sektor-sektor lain yang akan segera kami koordinasikan untuk ditambahkan,” paparnya.

Terakhir, rapat juga memberi perhatian pada supply dari sektor utilitas dan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan dalam rapat, baik dari segi ketenagalistrikan, BBM, maupun LPG siap untuk menghadapi ramadan dan lebaran nanti. (nck)

Jakarta, 2 April 2020,- Mendukung Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pembebasan biaya tarif listrik bagi konsumen rumah tangga 450 Volt Ampere (VA) dan pemberian keringanan tagihan 50% kepada konsumen rumah tangga bersubidi 900 VA. PLN telah menyiapkan mekanisme atau cara mendapatkan program tersebut.

Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA pascabayar akan langsung dibebaskan tagihannya pada bulan April, Mei dan Juni. Sementara untuk pelanggan pra bayar dapat memperolehnya dengan mengirimkan nomor ID Pelanggan ke WA dengan nomor 08122-123-123 atau melalui website PLN www.pln.co.id Dengan ID tersebut, pelanggan akan mendapatkan token senilai pemakaian tertinggi dalam 3 bulan terakhir.

Sedangkan diskon tarif untuk pelanggan subsidi 900 VA bagi pelanggan pascabayar, rekening yang harus dibayarkan pada tiap bulannya akan dikurangi 50%. Sementara bagi pelanggan prabayar, token listrik gratis sebesar 50% akan diberikan kepada pelanggan, dihitung dari pemakaian bulanan tertinggi dalam 3 bulan terakhir.

Dan berikut mekanisme pengambilan token gratis untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan diskon 50% untuk Pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA bersubsidi.

Mekanisme website dengan cara:
1. Buka Alamat www.pln.co.id kemudian masuk ke menu pelanggan dan langsung menuju ke pilihan stimulus covid-19
2. Masukkan ID Pelanggan/ Nomor Meter. Kemudian Token Gratis akan ditampilkan di Layar.
3. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Atau anda juga bisa mengakses melalui WA ke nomor 08122-123-123. Dengan cara :
1. Buka Aplikasi WhatsApp
2. Chat WhatsApp ke 08122-123-123 , ikuti petunjuk, salah salah satunya masukkan ID Pelanggan.
3. Token gratis akan muncul
4. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Dengan ID Pelanggan tersebut, pelanggan akan mendapatkan token senilai pemakaian tertinggi dalam 3 bulan terakhir.

Saat ini ada sekitar 24 juta data pelanggan rumah tangga 450 VA, ditambah 7 juta pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Proses ini akan tuntas dalam sepekan ke depan. sehingga seluruh pelanggan yang digratiskan dan mendapatkan diskon sudah dapat terlayani seluruhnya.

"Proses pembagian Token Bebas Tagihan dan Diskon Tarif Listrik ini memang bertahap, yang sudah dimulai pada tanggal 1 april, paling lambat tanggal 11 april seluruh pelanggan yang berhak sudah bisa menikmati program tersebut" Ungkap Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka.

kebijakan pemberian keringanan tagihan listrik ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu perekonomian masyarakat miskin dan tidak mampu.

"Ini bukti PLN bersama Pemerintah siap hadir di setiap kondisi" Tutup Made.

Jakarta, 01 April 2020

Penanganan Pandemi Covid-19 memerlukan upaya serius yang komprehensif dari semua aspek. Pasalnya, penyebaran Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Hal ini tentu mempengaruhi fundamental perekonomian nasional.

“Untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dalam upaya penanganan dampak Covid-19, maka pada tanggal 31 Maret 2020 telah diterbitkan 3 bentuk peraturan perundang-undangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring tentang stimulus ekonomi dalam penanganan dampak Covid-19, Rabu (1/4).

Tiga bentuk peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menko Airlangga menjelaskan, PERPPU 1/2020 tersebut secara umum mengatur dua hal, yaitu Kebijakan Keuangan Negara (APBN) dan Kebijakan di Sektor Keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:

a. Kebijakan Keuangan Negara

1) Penganggaran dan Pembiayaan: a) Pelebaran Batasan defisit anggaran; b) Penyesuaian besaran mandatory spending; c) Pergeseran dan Pengeluaran Anggaran; d) Penggunaan SAL (Sisa Anggaran Lebih); e) Kebijakan keuangan daerah; f) Penerbitan SUN atau SBSN dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemik Covid-19.

2) Kebijakan Keuangan Daerah: kewenangan Pemda untuk refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.

3) Kebijakan Perpajakan: a) Penurunan Tarif PPh Badan; b) Penurunan Tarif PPh Badan Go Publik; c) Pemajakan atas Transaksi Elektronik; d) Perpanjangan waktu administrasi perpajakan; e) Fasilitas Kepabeanan.

4) Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional: a) Pemerintah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional; b) Dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, Penempatan Investasi Pemerintah, atau Penjaminan; c) Biaya yang dikeluarkan untuk program ini, bukan merupakan kerugian negara.

b. Kebijakan di Sektor Keuangan

1) Kebijakan stabilitas sistem keuangan;
2) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh BI;
3) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh LPS;
4) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh OJK;
5) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah.

Kemudian, lanjut Airlangga, untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan, telah ditetapkan Tambahan Belanja dan Pembiayaan Anggaran untuk menangani dampak Covid-19, yaitu sebesar Rp405,1 Triliun.

Prioritas ke-1 untuk Kesehatan sebesar Rp75 Triliun, terutama untuk insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan. Prioritas ke-2 untuk Social Safety Net akan diperluas sebesar Rp 110 Triliun. Prioritas ke-3 adalah Dukungan kepada Industri senilai Rp70,1 Triliun (Pajak, Bea Masuk, KUR). Prioritas ke-4 adalah dukungan pembiayaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 Triliun.

Prioritas pertama terkait Kesehatan adalah dukungan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp75 Triliun;

 Sebesar Rp65,8 T digunakan untuk belanja penanganan kesehatan, seperti: a) Alat Kesehatan: Alat Pelindung Diri (APD), Rapid test, Reagen; b) Sarana Prasarana kesehatan; c) Dukungan SDM.

 Sebesar Rp5,9 T untuk Insentif: Tenaga Medis Pusat (Rp1,3 T) dan Tenaga Medis Daerah (Rp4,6 T)

 Terkait dengan ketersediaan Alat Kesehatan:

o Untuk APD, terdapat 28 Perusahaan yang memproduksi APD dengan kapasitas produksi 17.360.000 pcs/bulan.

o Gown/ Surgical Gown, 5 perusahaan kapasitas produksi 508.800 pcs/bulan.

 Terkait dengan Industri Farmasi dan Fitofarmaka:

o Terdapat 206 Perusahaan Farmasi: 4 BUMN (PT.Kimia Farma Tbk; PT. Indofarma Tbk; PT. Biofarma Tbk; PT. Phapros Tbk), 178 industri swasta, 24 multinational company (MNC).

o Kebutuhan obat nasional: 76% sudah mampu dipenuhi Industri Farmasi DN, sisanya 24% merupakan obat paten dan berteknologi tinggi harus diimpor.

o Terdapat 8 industri farmasi yang mampu memproduksi Vitamin C dosis tinggi dengan kapasitas di atas 3 juta tablet per bulan (Kalbe Farma yang terbesar kapasitasnya mencapai 15 juta tablet/ bulan).

o Suplemen pemelihara daya tahan tubuh berbahan alam, terdapat 16 industri dengan produksi total 72 juta kapsul/bulan.

Prioritas kedua terkait Social Safety Net adalah anggaran untuk perlindungan sosial:

 Program PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (bantuan naik 25%)

 Kartu Sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM, dengan manfaat naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 selama 9 bulan

 Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 triliun, untuk meng-cover sekitar 5,6 juta Pekerja Formal, Informal, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Penerima manfaat mendapat Rp3.550.000 per individu.

 Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.

 Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR s.d. 175 ribu

 Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp25 Triliun.
Prioritas ketiga terkait Dukungan kepada Industri, anggaran untuk mendukung dunia usaha sebesar Rp70,1 T (Pajak= 52 T; Bea Masuk= 12 T; KUR= 6,1 T):

 PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, untuk Pekerja dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun, di sektor Industri Pengolahan, Pariwisata dan Penunjangnya (Transportasi, Akomodasi), serta Sektor lainnya. Percepatan penyesuaian pemberlakuan PPh berlaku di tahun 2020.

 Pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk 19 Sektor Tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE IKM.

 Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% untuk Sektor Tertentu, WP KITE dan WP KITE IKM.

 Restitusi PPN dipercepat bagi 19 Sektor Tertentu untuk menjaga cash-flow dan likuiditas keuangan pelaku usaha.

 Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk KUR.

 Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 20% mulai tahun 2022.
Terkait dukungan untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Stimulus untuk KUR:

 Tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan usaha UMK

 Stimulusnya berupa penundaan angsuran pokok dan bunga semua skema selama 6 bulan untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang terkena dampak Covid-19

 Beban akibat penundaan bunga dan pokok KUR selama 6 bulan menjadi tanggungan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,1 triliun

 Penundaan pembayaran akan diikuti dengan relaksasi ketentuan KUR sejalan ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

Terkait dengan Program Kartu Prakerja yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, dapat dijelaskan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut.

 Kartu Prakerja salah satu instrumen untuk memberikan insentif kepada:

a) Pekerja yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan;

b) Pelaku Usaha yang mengalami kesulitan usaha;

 Tujuan program ini untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi beban biaya hidup bagi Pekerja dan Pelaku Usaha yang terdampak Covid-19;

 Manfaat yang diterima: Rp3.550.000 per peserta, terdiri dari: a) bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, b) insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan; c) insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000;

 Total anggaran Program sebesar Rp20 Triliun, dengan total jumlah penerima Program tahun 2020 maksimal sebanyak 5.605.634 orang, dan Peserta Program per minggu paling banyak 164.872 orang;

 Jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program Kartu Prakerja di masa pandemik Covid-19 adalah yang berbasis daring (online);

 Platform digital yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja, untuk sampai saat ini antara lain: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker;

 Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite Cipta Kerja adalah Penanggung jawab Program Kartu Prakerja, yang kemudian telah menunjuk Manajemen Pelaksana (PMO) selaku pelaksana operasional program. (nck)