Ragam Berita
Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatatkan Laba Bersih Rp742 miliar pada triwulan 1 2021, naik 12.85% dibandingkan periode sama tahun 2020 sebesar Rp657 miliar. Kenaikan kinerja triwulan 1 2021 didorong oleh kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil sampai triwulan 1 2021 sebesar 5,16% secara year on year (yoy).
Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan kenaikan Laba ini didorong oleh ekspansi Pembiayaan dan kenaikan Dana Murah yang optimal sehingga cost of fund atau biaya dana bagian dari keuntungan bank menjadi lebih besar. “Untuk meningkatkan kinerja, pada tahun ini BSI fokus ke empat hal diantaranya mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan sustain, memanage efisiensi, akselerasi kapabilitas digital dan integrasi operasional pasca merger,” kata Hery.
Dengan pertumbuhan Laba yang tinggi, BSI dapat meningkatkan rasio profitabilitas ditandai dengan meningkatnya ROE (Return on Equity) dari 11,19% per Desember 2020 menjadi 14,12% per Maret 2021.
Dari sisi bisnis, Bank Syariah Indonesia pada triwulan 1 2021 telah menyalurkan Pembiayaan sebesar Rp159 triliun, naik 14,74% dari periode sama 2020 sebesar Rp138,6 triliun. Komposisi Pembiayaan terbesar disumbang oleh segmen Konsumer sebesar Rp71,6 triliun (45,0% dari total pembiayaan); segmen Korporasi Rp37,3 triliun (23,5%); segmen Kecil dan Menengah Rp20,8 triliun (13,1%); Mikro Rp15,0 triliun (9,4%); dan Komersial Rp9,6 triliun (6,1%).
Seiring kenaikan bisnis, BSI tetap menjaga kualitas pembiayaan ditunjukkan dengan tren penurunan NPF gross dari 3,35% di triwulan 1 2020 menjadi 3,09% di triwulan 1 2021. Untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian, BSI juga telah mencadangkan cash coverage sebesar 137,48% sampai triwulan 1 2021.
Dari sisi Liabilitas, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Indonesia sampai triwulan 1 2021 mencapai Rp205,5 triliun, naik 14,3% dibandingkan periode sama 2020 sebesar Rp179,8 triliun. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh peningkatan Dana Murah (Giro dan Tabungan) sebesar 14,73% sehingga meningkatkan rasio CASA dari 57,54% pada triwulan 1 2020 menjadi 57,76% di triwulan 1 2021.
Dengan kinerja tersebut, sampai triwulan 1 2021, BSI berhasil mencatatkan total aset sebesar Rp234,4 triliun naik 12,65% secara year on year (yoy) dibanding periode sama 2020 sebesar Rp208,1 triliun. BSI juga mencatat kenaikan rasio permodalan atau CAR menjadi 23,1% di triwulan 1 2021.
BSI terus meningkatkan kapabilitas digital, hal ini tercermin dari volume transaksi kanal digital BSI yang tumbuh signifikan sepanjang triwulan pertama 2021. Nilainya hingga Maret 2021 lalu sudah menembus Rp40,85 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari transaksi melalui layanan BSI Mobile yang naik 82,53% secara tahunan (yoy).
Sepanjang Januari-Maret 2021, volume transaksi di BSI Mobile mencapai Rp17,3 triliun. Akumulasi jumlah transaksi dari platform tersebut mencapai 14,65 juta transaksi, tumbuh 72,35% yoy.
Secara umum, kenaikan volume transaksi melalui channel digital banking BSI sampai Maret 2021 naik 43,3% yoy. Selain disumbang oleh transaksi BSI Mobile (42%), kenaikan ini juga ditopang aktivitas nasabah pada kanal internet banking (24%); kartu debit/kredit (17%); dan ATM (14%).
Pada kesempatan ini, Bank Syariah Indonesia juga mengumumkan hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan di Wisma Mandiri 1 Lantai 11 Jakarta Selatan. Sebanyak enam mata acara yang diputuskan dalam RUPS Tahunan ini diantaranya persetujuan laporan keuangan tahun buku akhir Desember 2020; persetujuan penggunaan laba bersih tahun 2020; remunerasi direksi, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah 2021; persetujuan penunjukkan kantor akuntan publik; persetujuan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah; dan persetujuan perubahan anggaran dasar. (nck)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI atau Perseroan) menyiapkan uang tunai sebesar Rp 12,9 triliun per minggu dalam rangka memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau Lebaran tahun 2021. Dengan jumlah uang tunai tersebut, BNI memperkirakan akan dapat memenuhi kebutuhan yang berpotensi meningkatkan selama bulan Ramadhan hingga liburan Lebaran tahun ini.
Menurut Direktur Teknologi Informasi dan Operasi BNI YB Hariantono, Perseroan akan mengalokasikan uang tunai tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana pada mesin – mesin ATM BNI, yang diperhitungkan mencapai sebesar Rp 8,57 triliun. “Uang tunai tersebut juga akan menutup tambahan kebutuhan uang tunai di Outlet – outlet kami, dimana pada musim Libur Lebaran kali ini diperkirakan mencapai Rp 4,34 triliun,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6 Mei 2021) saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama secara Virtual dengan kalangan media yang juga dihadiri secara daring oleh Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies serta Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir.
BNI juga memperkuat layanan digitalnya seiring dengan perilaku nasabah dan masyarakat yang berubah menjadi sangat tergantung pada layanan elektronik selama Pandemi yang telah melanda Tanah Air selama lebih dari setahun ini. Penguatan layanan digital tersebut dilakukan dengan menambah berbagai berbagai fitur digital channel sehingga semakin mempermudah transaksi selama masa libur Lebaran. Salah satu, produk digital yang menjadi andalan adalah BNI Mobile Banking.
“Sebagai product champion BNI saat ini, BNI Mobile Banking dilengkapi fitur yang dapat memudahkan masyarakat dalam berbagi berkah pada momen sebesar Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat dapat menggunakan fitur TRANSFER, dimana mereka dapat mengirimkan uang baik ke sesama rekening BNI ataupun ke rekening bank lain,” jelas Hariantono.
Selain itu, masyarakat juga dapat berbagi dengan melakukan pembayaran Zakat/ Infaq/ Shadaqah/ Wakaf melalui fitur Pembayaran di BNI Mobile Banking. Terdapat juga fitur baru yaitu DiKado dimana masyarakat dapat berbagi dengan mengirimkan digital kado yang disertai dengan kartu ucapan.
“Kadonya pun beragam, dapat dipilih seperti transfer uang tunai (antar BNI atau antar bank), top up GoPay/ LinkAja, top up pulsa, hingga tarik tunai, tanpa kartu (Mobile Tunai),” ujar Hariantono.
Melalui fitur DiKado ini, masyarakat dapat memilih kartu ucapan sesuai momen spesial, seperti kartu ucapan bertemakan Hari Raya Idul Fitri yang dituliskan untuk orang terkasih. Setelah transaksi, masyarakat dapat langsung SHARE kartu ucapan melalui aplikasi chatting di smartphone miliknya.
Tetap Membuka 197 Outlet
Sementara itu, Ronny Venir menuturkan, demi memaksimalkan layanan, BNI tetap membuka 197 outletnya pada masa libur cuti Bersama Idul Fitri 2021, yaitu pada tanggal 12 Mei 2021. Begitu juga sebanyak 24 outlet kembali beroperasi secara terbatas pada tanggal 14 Mei 2021. Seluruh outlet BNI hanya tutup operasi pada tanggal 13 Mei 2021.
Pada saat operasional terbatas, outlet yang beroperasi akan tetap memberikan layanan pembayaran pajak, hingga melayani setoran Pertamina. “Nasabah tetap dapat menikmati layanan dan bertransaksi melalui berbagai fitur digital channel kami yang tetap beroperasi selama masa cuti bersama tersebut, seperti dapat melakukan penarikan tunai 7x24 jam di seluruh ATM/CRM (Cash Recycle Machine) BNI, SMS Banking, Internet Banking, serta memaksimalkan manfaat BNI Mobile Banking,” ujar Ronny.
Program Berkah Ramadan BNI
Sementara itu, Corina Leyla Karnalies menyampaikan bahwa dalam momentum merayakan bulan penuh berkah, BNI juga menawarkan rangkaian program Promo Berkah Ramadan agar belanja dari rumah semakin mudah. Ini sesuai dengan himbauan pemerintah agar memperbanyak transaksi dari rumah demi mengurangi risiko terjebak dalam kerumunan dan terpapar risiko tertular Covid – 19.
Program promo BNI diberikan dengan lengkap, mulai dari belanja kebutuhan kesehatan (Health), bahan makanan (Groceries), promo restoran (Dining), belanja kebutuhan hari raya (fashion & dept. store), sampai belanja online (e-Commerce) lainnya. Semua Promo Unggulan Ramadan yang disiapkan BNI ini dapat dicek selengkapnya pada bit.ly/RamadanBNI . Dengan sekali klik, maka berbelanja kebutuhan keluarga bisa dilakukan lebih menyenangkan, dan bahkan lebih hemat.
Ramadan kali ini dibuat lebih menarik oleh BNI. Setidaknya terdapat 21 merchant makanan dan minuman yang siap dengan promo – promo menarik, sebut saja misalnya The Harvest, Seribu Rasa, Bakerzin, Coldstone, hingga Pizza Hut. Terdapat empat merk terkemuka yang menyediakan fashion terkini, seperti Matahari Department Store, Cottonink hingga 14 marketplace yang juga siap melayani pemesan secara online, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, Mapemall, hingga Traveloka.
Promo Ramadan BNI pun dapat dirasakan di merchant - merchant yang berada di ibukota – ibukota provinsi. Cek saja BNI Zona di bagian Kompilasi Promo Wilayah. Dapatkan promo menarik dan khas daerah masing – masing mulai dari wilayah Medan dan sekitarnya, hingga Papua. (nck)
SURABAYA - Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas beroperasinya Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Surabaya. Presiden menilai, PSEL di Kota Surabaya merupakan pengolahan sampah paling cepat dari 7 daerah yang ditunjuk Presiden.
Padahal, menurut Presiden, mewujudkan pengolahan sampah ramah lingkungan menjadi energi listrik, tidak mudah. Sebab masih terdapat kendala regulasi, yang tidak mudah dihadapi.
“Tapi mantan Wali Kota Surabaya (Tri Rismaharini – red) dan Wali Kota yang sekarang memang bisa bergerak cepat. Saya acungi dua jempol,” kata Presiden saat meresmikan PSEL di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Kota Surabaya (06/05).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait.
Presidenn menyatakan, mewujudkan pengolahan sampah ramah lingkungan menjadi energi listrik, tidak mudah. Sejak menjadi Wali Kota Solo, dan kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, cita-cita itu belum terwujudkan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Presiden menerbitkan dua regulasi, yakni Perpres 16/2018 tentang Investasi, dan Perpres No. 35/2018 tentang Tarif Listrik.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, TPA Benowo sudah beroperasi sejak 2001. Saat itu, Pemkot Surabaya hanya mampu mengelola 1600 ton per hari dgn luas 37.4 hektar.
Kala itu, Pemkot di bawah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ingin pengolahan sampah yang efektif, dengan peran serta masyarakat ditingkatkan dengan 3R, reduce reduce dan recycle.
Sehingga itu dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Benowo sampai dengan 20 persen. Tapi pemkot lebih ingin efektif lagi dengan kerjasama dengan PT Sumber Organik.
“Hasil kerja sama itu dapat menghasilkan listrik sebesar 11 megawat, yang 2 MW dari Power Plant Insya Allah yang 9 MW berasal dari klasifikasi power plant” katanya. (nck)
Jakarta, 6 Mei 2021. Satgas Waspada Investasi dalam operasionalnya mencegah kerugian masyarakat hingga April kembali menemukan 86 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.
Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk semakin waspada terhadap penawaran dari entitas fintech lending dan investasi ilegal yang memanfaatkan momentum menjelang Lebaran.
“Fintech lending dan penawaran investasi ilegal ini masih tetap muncul di masyarakat. Menjelang Lebaran dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak menjadi korban,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing.
Tongam mengatakan, pihaknya selalu berusaha mengingatkan masyarakat bahwa sebelum memanfaatkan fintech lending dan mencoba berinvestasi harus memahami legalitas atau izin dari perusahaan itu dan melihat logika dari penawaran keuntungan yang ditawarkan sesuai dengan nilai yang wajar.
“Terlebih lagi menjelang lebaran ini masyarakat mendapatkan THR sehingga diharapkan tidak menempatkan dana THR tersebut pada penawaran-penawaran investasi ilegal,” kata Tongam.
Menurut Tongam, saat ini juga ada beberapa entitas yang mengaku bahwa perizinan atau legalitasnya “clear and clean” dari Satgas Waspada Investasi OJK.
“Kami tegaskan bahwa Satgas Waspada Investasi tidak ada kaitannya dengan pengurusan perizinan atau legalitas kegiatan usaha, oleh karena itu masyarakat diminta tidak ikut kegiatan perusahaan yang membawa-bawa nama Satgas Waspada Investasi dalam pemasarannya,” katanya.
Dalam operasionalnya, Satgas juga menemukan kegiatan penghimpunan sumbangan dari masyarakat dengan program Saling Jaga dari Kitabisa.com diduga merupakan kegiatan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga harus mendapatkan izin usaha perasuransian dari OJK. Oleh karena itu Satgas Waspada Imvestasi bersama pengurus Kitabisa.com telah menyepakati untuk menghentikan kegiatan program Saling Jaga sebelum memperoleh izin kegiatan usaha perasuransian dari OJK.
Satgas meminta masyarakat untuk menanyakan langsung kepada Kontak OJK 157 atau WA 081157157157 bila ingin memanfaatkan fintech lending atau mengikuti investasi, ataupun jika ingin melaporkan adanya kegiatan fintech lending dan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Menurut Tongam, pihak Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga akan terus melakukan patroli siber rutin yang frekuensinya akan terus ditingkatkan sejalan dengan masih banyaknya temuan fintech lending dan penawaran investasi ilegal melalui berbagai saluran teknologi komunikasi di masyarakat.
Sejak tahun 2018 s.d. April 2021 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.193 fintech lending ilegal.
Sementara dari 26 entitas investasi ilegal yang ditemukan pada April, di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 11 Money Game;
- 3 Investasi
Cryptocurrency tanpa
izin;
- 1 Penyelenggara
sistem pembayaran
tanpa izin
- 2 Penyelenggara
pembiayaan tanpa izin; - dan 9 kegiatan lainnya.
Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan bahwa terdapat satu entitas yang ditangani Satgas telah mendapatkan izin usaha yaitu Snack Video, sehingga dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.
Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id. Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (nck)
JAKARTA – Tidak ada perbedaan pendapat antar menteri, apalagi antara Presiden dengan Menteri Keuangan soal pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi ASN/PNS. Semua komponen pemerintah satu suara, mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP 63/2021 dan PMK 42/2021. “Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN,” ungkap Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5).
Panutan menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan juknis bagi PP 63/2021, penyusunannya mengacu pada PP 63, oleh karena itu isinya dijamin konsisten. Bahkan, kata Panutan, tidak ada perbedaan antara dua regulasi tersebut. Meski begitu, seperti regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak-pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan diformalkan dalam bentuk regulasi.
“Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal,” jelas Panutan.
Sebagai regulasi, PP 63 dan PMK 42 tentu saja berlaku umum. Panutan menerangkan, semua ASN di berbagai K/L menerima THR dengan mengikuti ketentuan yang sama. “Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu,” ungkapnya.
Panutan merinci, semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya, sesuai dengan regulasinya. Dia pun menjelaskan alasan tidak dimasukkannya tunjangan kinerja ke dalam komponen THR 2021 (juga 2020), sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu. Menurut Panutan, penyebab utamanya adalah kondisi keuangan negara yang memang tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.
“Sehingga tidak bijaksana jika kita membandingkannya dengan THR 2019. Kita semua tahu, tahun 2019 merupakan kondisi sebelum Covid-19,” papar Panutan.
Di sisi lain, Pemerintah tentu memahami kebutuhan para ASN, sebagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya, apalagi mendekati Lebaran. Tapi untuk saat ini, kata Panutan, itulah yang dapat diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai hal.
Panutan juga menyampaikan, pemerintah melihat petisi online THR ASN 2021 secara proporsional. Di satu sisi, itu merupakan bagian dari demokrasi, serta menjadi masukan bagi pemerintah. “Kita hormati itu. Akan tetapi, di sisi lain, kita memang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, dalam hal ini ASN,” imbuh dia.
Sebelumnya, Menkeu secara jelas sudah menyampaikan alasan dan pertimbangan yang melandasi ketentuan tentang besaran THR bagi ASN. Namun masih banyak ASN yang bersyukur, bahwa dalam situasi sulit seperti sekarang ini tetap menerima THR. “Tapi kalau ada yang tidak puas atau kecewa, kita bisa mengerti. Tapi kalau tuntutannya adalah THR seperti tahun 2019 (sebelum Covid-19), itu kurang bijak dan kurang realistis,” ujar Panutan.(nck)
