Jakarta - Saat ini, pemerintah sedang menggodok 40 (empat puluh) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka itu, pemerintah juga menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan agar RPP dan Rperpres tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha juga masyarakat.

Salah satunya hari ini Kamis (19/11), pemerintah mengadakan seminar yang bertema “Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan”. Seminar ini diawali dengan keynote speech dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan laporan dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Seminar yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta ini menampilkan narasumber Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita, dan pengamat pajak Darussalam.

Beberapa hal yang dibahas terkait implementasi UU Cipta Kerja di bidang perpajakan, termasuk tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta rencana pendirian Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI). Tujuan ketentuan perpajakan disinergikan ke dalam UU Cipta Kerja adalah agar meningkatkan investasi di tengah perlambatan perekonomian global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, selama ini Indonesia hanya unggul dari sisi market size saja, sementara dari sisi daya saing masih ketinggalan dari negara lain. Jadi, Indonesia harus melakukan transformasi, khususnya di bidang ekonomi, ke arah yang lebih positif dan punya nilai tambah.

“Kami membuat omnibus law perpajakan karena ini (soal pajak) sangat menentukan daya tarik (bagi investor) untuk menanamkan modal, tak hanya untuk orang asing saja, tapi juga orang Indonesia (yang ingin berinvestasi). Jadi kita perlu memperkuat perekonomian Indonesia agar kompetitif dan modal bisa ditanamkan,” tuturnya.

Kepastian perpajakan memang sangat penting bagi dunia usaha, agar bisa menciptakan playing field yang semakin baik. Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja sektor Perpajakan terdiri dari 8 (delapan) pasal. Latar belakang hal itu disinergikan ke dalam UU Cipta Kerja agar memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan investasi di tengah perlambatan perekonomian global supaya dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya, dan mendorong kemudahan berusaha.

“UU Cipta Kerja adalah upaya nyata dari berbagai diagnosa yang ada yaitu Indonesia perlu langkah fundamental dan struktural agar bisa maju, sejahtera, dengan pendapatan yang makin adil,” katanya.

Perubahan ketentuan perundang-perundangan perpajakan yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha, juga untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, memberikan kepastian hukum dan keadilan iklim berusaha. Kemudian, juga dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, mendukung Ease of Doing Business (EoDB), dan memperkuat penyelarasan kebijakan pajak antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka telah disusun RPP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di saat yang sama, juga telah disiapkan peraturan pelaksanan UU Cipta Kerja mengenai Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Peraturan pelaksanaan ini terdiri dari permodalan, tata kelola, dan perpajakan akan membantu optimalisasi nilai investasi pemerintah dengan meningkatkan alternatif pembiayaan melalui Foreign Direct Investment (FDI) dan memberikan kepastian hukum.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, penyusunan UU Cipta Kerja merupakan salah satu lompatan besar yang merupakan ikhtiar pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi secara fundamental adalah dengan menyinergikan regulasi yang selama ini menjadi hambatan kemudahan berusaha, dan menerapkan sistem perizinan yang lebih standar, cepat dan menjamin kepastian berusaha.

Apresiasi atas UU Cipta Kerja juga datang dari lembaga internasional, seperti Bank Dunia. UU Cipta Kerja dianggap sebagai reformasi besar yang menjadikan Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional dan domestik. UU ini diharapkan akan mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja sehingga akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Sejumlah kemudahan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja diharapkan akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

“Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, yang terdiri atas 40 RPP dan 4 RPerpres. Penyusunan peraturan pelaksanaan ini tentunya memerlukan masukan dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat terimplementasi dengan baik, karena ini sangat penting dari tataran operasionalnya,” jelas Sesmenko.

Seluruh draft RPP dan Rperpres dapat diunduh dan diberikan masukan oleh dunia usaha dan masyarakat melalui portal UU Cipta Kerja di alamat www.uu-ciptakerja.go.id. Sampai saat ini, telah diunggah sebanyak 29 RPP.

Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang baik dan implementatif tentunya memerlukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah dengan seluruh stakeholder. Hal ini merupakan kunci suksesnya transformasi ekonomi yang menjadi ikhtiar di dalam UU Cipta Kerja untuk mencapai kesejahteraan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, untuk membangun sinergi yang baik antara pemangku kepentingan, kegiatan serap aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja selanjutnya akan dilaksanakan di sejumlah kota di Indonesia, dengan membawakan tema-tema khusus terkait penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, seperti ketenagakerjaan, Kawasan Ekonomi, UMKM, Sertifikasi Produk Halal, dan sebagainya,” tutup Sesmenko. (nck)

Jakarta, 13 November 2020 – Keberhasilan uji coba salah satu vaksin corona di penghujung tahun 2020 yang mencapai 90 % telah memunculkan optimisme akan bangkitnya sektor property yang sempat terpuruk. Optimisme makin bertambah dengan adanya UU Citpa Kerja yang diyakini mampu memperlancar perekonomian pasca covid-19. Demikian yang mengemuka dalam webniar Outlook Property & Bank 2021: “Siasat Industri Menangkis Gempuran Corona” yang diselengarakan Urban Forum, Jum’at, (13/11/2020).

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI), Hari Gani mengungkapkan, sektor properti adalah salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia. Ada 175 industri yang terkait dengan industri properti, dengan 30 juta pekerja di sektor ini.

“Sektor properti harus mendapat perhatian, mengingat banyak industri yang terkait. Ada 175 industri terkait dan kurang lebih 30 juta pekerja di sektor property,” jelasnya dalam webinar hari ini.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang menyusun Perpres dan PP yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. DPP REI Sendiri telah membentuk 15 tim untuk meberikan masukan pada pemerintah.

“Yang terkait industri properti terkait setidaknya dengan lima PP turunan dari UU Cipta Kerja, mulai dari PP sektor PUPR hingga PP tentang pengadaan lahan,” jelasnya.

Commercial and Business Development Director AKR Land, Alvin Andronicus mengatakan, pasar property yang mulai bergairah saat ini akan semakin baik di tahun 2021, lantaran keberhasilan uji coba vaksin corona yang mencapai 90 %. Menurutnya ini dapat dilihat dengan melonjaknya harga saham global usai kabar tentang keberhasilan vaksin corona buatan perusahaan farmasi Pfizer dan BioNTech.

“Pasar saham melonjak ke rekor tertinggi, kita tahu ini terjadi setelah Pfizer dan BioNTech mengumumkan bahwa vaksin virus corona yang mereka buat 90 persen efektif. Karena itu tahun 2021 adalah saatnya para pelaku industri properti bangkit, seperti macan turun gunung,” katanya.

Heintje Mogi, Mortgage Business and Indirect Auto Group Head, CIMB Niaga, menuturkan, semasa Covid-19 ini, CIMB Niaga melakukan berbagai inovasi untuk bisa bertahan dari badai covid-19. Meski target tertekan, namun kredit property CIMB Niaga bisa tetap tumbuh.

“Saya ajak tim saya untuk tidak hanya berfikir out of the box tetapi on box, bahkan kita di CIMB tidak ikut trend tetapi melawan trend itu. Ini pula yang menjadikan CIMB niaga bisa tumbuh 7,9 % year on year (yoy) di masa covid-19,” ujarnya.

Diakui, target penyaluran kredit properti yang mencapai 11,5 trilyun sampai dengan akhir tahun ini sulit tercapai. Namun keberhasilan pertumbuhan yang mencapai 7,9 % yoy, merupakan pencapai yang sangat baik di tahun covid-19.

Pengamat dari Epic Property, M. Gali Ade Novrans mengatakan, dampak pandemi covid-19 membuat industri properti sedikit kontraksi di awal. Namun naik terus hingga Oktober. Selain itu, lanjutnya, Covid-19 telah secara tidak langsung mempercepat transporasi industri property dari konvensional ke dunia digital.

“Pada project yang dikelola epik angka pertumbuhannya mencapai 28 hingga 30%. Transaksi property baik primer maupun sekunder trendnya terus meningkat. ” Ujarnya.

Ditambahkan, Masa covid-19 bisa menjadi pelajaran tersendiri bagi industri property bagaimana bertahan, beradaptasi dan harus bisa berinovasi. Menurutnya tahun 2021 semua industri akan bangkit sering ditemukannya vaksin corona.

“Saya selaku pelaku properti selalu berfikir positif. Dengan ditemukannya vaksin lima tahun kedepan Covid-19 bisa dianggap seperti penyakit flu biasa saja.” ujarnya.

Sementara itu pada sesi pertama webniar urban forum, Kamis (12/11/2020), Direktur Consumer dan Commercial Lending Bank Tabungan Negara (BTN) Hirwandi Gafar mengungkapkan BTN memproyeksikan penyaluran KPR bakal lebih tinggi. Optimisme ini didorong sejumlah faktor di antaranya anggaran FLPP meningkat menjadi Rp16,63 triliun untuk 157.500 rumah pada 2021. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen. Adanya kebiasaan gaya hidup baru di mana lebih banyak orang bekerja dan berinteraksi dari rumah juga ikut menjadi faktor pendorong. Di samping itu, perkiraan vaksin mulai bisa digunakan di Indonesia pada awal tahun depan sehingga ekonomi dan bisnis akan bergerak ke arah yang lebih positif.

“Kami berkeyakinan serapan tinggi di 2021 karena rumah merupakan kebutuhan paling pokok saat ini, di mana orang lebih banyak berada di rumah,” tandasnya.

Semengara itu Tuti Mugiastuti, Direktur Utama TMA Group mengungkapkan memang 3 bulan pertama pandemi mengalami penurunan mencapai 60 persen, tetapi di bulan Agustus- oktober permintaan KPR meningkat kembali pada kalangan menengah kebawah karena strategi pemasaran yang mengadakan promo besar besaran.

“Prospeknya apapun kondisinya rumah subsidi akan tetap diminati karena adanya bantuan dari pemertintah. Perumahan subsidi adalah jawaban yang tepat untuk masyarakat indonesia karena memang pendapatan rata rata 4 juta perbulan,” ungkapnya.

Tuti mengatakan TMA Group terus on the treck dengan dengan yang di targetkan yaitu penyerahan kunci pada awal tahun, dengan membangun 3 perumahan di bandung, di tambun dan cikarang dengan lebih darai 500 hunian baru. (nck)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) / Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ke-19 yang digelar secara virtual pada Selasa (10/11) di Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Tran Tuan Anh dari Vietnam ini dihadiri oleh seluruh AECC Ministers dari 10 Negara Anggota ASEAN (AMS).

“Forum ini membahas tingkat integrasi ekonomi ASEAN, review atas implementasi Cetak Biru MEA 2025, upaya pemulihan ekonomi ASEAN, dan pelaksanaan Revolusi Industri 4.0. Ini merupakan tindak lanjut dari Pertemuan AECC ke-18 yang berlangsung di Bangkok, Thailand,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan pers yang disampaikan secara daring pada Selasa (10/11). Dalam jumpa pers tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto.

Meskipun tengah menghadapi Pandemi Global Covid-19, Indonesia dan AMS lainnya tetap berkomitmen untuk melaksanakan integrasi ekonomi ASEAN menuju ASEAN yang maju dan modern, melalui implementasi Prioritas Tahunan AEC 2025.

“Pada tahun 2020 ini, Indonesia telah mengimplementasikan 39% komitmen, sedangkan di level ASEAN mencapai
35%,” tutur Menko Perekonomian

Airlangga pun menerangkan, ASEAN telah menyepakati kerangka kerja pemulihan ekonomi yang diberi nama ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF). Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Leaders pada KTT ASEAN ke-36 tanggal 26 Juni 2020 untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19.

ACRF melibatkan seluruh pilar ASEAN, terutama pilar ekonomi, dengan fokus pada penanganan dampak COVID-19 yang cepat dan fleksibel, serta memiliki beberapa fase yaitu reopening, recovery, dan resilient.

Ada 5 (lima) strategi di dalam ACRF yaitu meningkatkan sistem kesehatan, memperkuat ketahanan manusia, memaksimalkan potensi pasar intra ASEAN, mempercepat digitalisasi yang inklusif, serta maju menuju masa depan yang tangguh dan berkelanjutan.

“Indonesia mengupayakan agar program ini tidak bersifat business as usual dan mendorong Badan Sektoral terkait untuk melaksanakan program/inisiatif sesuai timeline yang telah ditetapkan,” terang Airlangga.

Pada kesempatan ini, Menko Perekonomian menyampaikan respons kebijakan yang telah diambil pemerintah Indonesia melalui Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Airlangga menggarisbawahi pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, baik itu bagi Indonesia maupun ASEAN. “Hal ini penting tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mendorong inklusivitas dan mempromosikan inovasi,” sambungnya.

Ia juga menekankan pentingnya memfasilitasi movement natural persons, termasuk untuk perjalanan bisnis, dengan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia menginisiasi dibentuknya ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA) untuk menghidupkan kembali sektor-sektor yang terkena dampak COVID-19.

“Pemerintah Indonesia berharap bisa memperkuat kerja sama ekonomi antar AMS untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi melalui sinergi pemerintah dan swasta. Selain itu, dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Menko Perekonomian.

Airlangga pun memaparkan, ada beberapa capaian penting ekonomi ASEAN pada tahun ini. Pertama, integrasi ASEAN Digital Index. Kedua, kesepakatan peta jalan smart manufacturing yang bertujuan untuk membantu perusahan-perusahan di Kawasan ASEAN beralih dari otomatisasi menuju smart manufacturing.

Ketiga, pemanfaatan e-signature and seals untuk Certificate of Origin (CO) serta live implementation of e-Form D dalam ASEAN Single Window. Terakhir, penyelesaian Legal Scrubbing Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sehingga dapat ditandatangani pada Pertemuan KTT RCEP ke-4 nanti.

Pada pertemuan ini, para Menteri AECC telah memberikan endorsement pada dokumen ASEAN Digital Tourism Declaration. Deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari ASEAN Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0 yang telah diadopsi oleh ASEAN Leaders pada KTT ke-35 ASEAN, bulan November 2019.

“Deklarasi tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan industri pariwisata melalui transformasi digital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” imbuh Menko Airlangga.

Selain itu, juga dilakukan evaluasi (Mid-Term Review) atas pelaksanaan AEC Blueprint 2025. Indonesia menyambut baik penyelesaian Preliminary Report MTR yang dapat memberikan informasi komprehensif terkait perkembangan integrasi ekonomi di ASEAN selama 5 (lima) tahun, serta menjadi dasar bagi upaya peningkatan implementasi measures 5 tahun ke depan.

Isu lain yang dibahas adalah perkembangan Fourth Industrial Revolution (4IR) di ASEAN. Perkembangan 4IR semakin disorot, terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi momentum bagi ASEAN, khususnya Indonesia untuk mengintensifkan upaya transformasi ekonomi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mempercepat transformasi digital.

“Indonesia mendukung inisiatif ini sebagai salah satu upaya Indonesia dalam mewujudkan Prioritas Nasional Making Indonesia 4.0,” tegas Airlangga. (nck)