Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
22 May 2018

Batam Memiliki Penduduk Miskin Terbesar di Kepri

Sumber: batampos.co.id

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepri, Doli Boniara mengatakan, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) di tujuh kabupaten/kota di Kepri tahun 2017. Angka kemiskinan tertinggi di Kepri adalah Kota Batam. Yakni dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 28.674 Kepala Keluarga (KK). Doli Boniara juga mengatakan Yakni 22.555 KK masuk kategori sangat miskin. Sedangkan 6.119 KK dinyatakan miskin. Dijelaskannya, diurutan kedua yakni Tanjungpinang. Jumlah penduduk yang sangat miskin sebanyak 4.624 KK. Kemudian yang dikategorikan miskin 5.163 KK. Diposisi ketiga disandang Kabupaten Lingga. Di Negeri Bunda Tanah Melayu tersebut terdapat 1.608 KK sangat miskin. Sementara yang dinyatakan miskin adalah 2.171 KK.

Ditempat keempat ditempati Kabupaten Karimun, yakni sebanyak 1.173 KK sangat miskin. Adapun jumlah KK yang masuk kelompok miskin sebanyak 2.590. Setelah Karimun adalah Kabupaten Bintan. Di Bintan sebanyak 178 KK dinyatakan sangat miskin. Sedangkan KK yang miskin sebanyak 1.050. Masih kata Doli, pada urutan terakhir Kabupaten Kepulauan Anambas. Di Kabupaten tersebut hanya ada 1 KK yang dinyatakan sangat miskin. Sedangkan penduduk yang miskin sebanyak 26 KK. Mantan Kepala Biro Pemerintah tersebut menegaskan, untuk menekan angka kemiskinan tersebut, ada beberapa upaya yang sedang dilakukan. Yakni melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Bantuan Kesejahteraan Sosial. Menurut Doli, dari beberapa program pengentasan kemiskinan yang sudah dijalankan, pada 2017 lalu pihaknya menargetkan program pengentasan kemiskinan 14.547 KK di seluruh Kepri. Realisasi tersebut tercapai sekitar 99,86 persen atau 14.526 dari 47.690 KK yang dinyatakan sangat miskin dan miskin.

22 May 2018

Bulan puasa tingkat wisatawan asing di Batam masih tunggu

Sumber: batampos.co.id 

Minat wisatawan Singapura atau Malaysia datang ke Batam ternyata masih tinggi meski di bulan ramadan. Hal itu terlihat dari arus penumpang wisatawan yang masuk melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batamcenter. General Manager Pelabuhan Ferry Internasional Batamcenter, Nika Astaga mengatakan arus kedatangan penumpang terlihat sejak Jumat lalu , sedangkan kepulangan baru terjadi mulai Minggu siang hingga sore. Dari data sementara, jumlah penumpang yang masuk melalui Pelabuhan belasan ribu orang.Meski cukup padat, pihaknya tak perlu menambah pengawasan. Karena arus penumpang masih bisa dikontrol oleh petugas yang berjaga. Dari pantauan media dilapangan tampak ratusan orang memadati lobi Pelabuhan Batamcenter. Bahkan untuk menunggu keberangkatan, banyak dari penumpang yang menyebrang ke kawasan pusat perbelanjaan Megamal untuk bersantai. Rata-rata wisatawan yang datang itu pun berkelompok atau membawa keluarga

22 May 2018

Batam Lebih Potensial jadi Kawasan Agrowisata  

Sumber: BATAMNEWS.CO.ID

Batam bisa dikembangkan menjadi kawasan Agrowisata. Ada 116 hektar lahan yang akan dimanfaatkan menjadi agrowisata. Kepala staf presiden, Jenderal (Purn) Meoldoko mengatakan Agrowisata menjadi cara baru untuk mendatangkan wisatawan. Menurutnya, Agrowisata bisa menarik para wisatawan mencanegara untuk ke Batam. Seperti Singapura, yang dapat berlibur ke Batam dengan menikmati tumbuhan dan hewan di kawasan Agrowisata nantinya. Namun menurutnya kualitas tanah Batam masih kurang untuk sektor pertanian. Kandungan mineral yang tinggi membuat tanaman sulit untuk tumbuh. Moeldoko yang juga sebagai ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menyampaikan tanah di Lingga sangat subur. Hal ini sangat membantu untuk kebutuhan sayur di Batam maupun Kepri. Akan tetapi budaya masyarakat di Lingga harus disadarkan untuk lebih tanggap kepada sektor pertanian. Ia juga telah menurunkan tim dari Jakarta untuk kembangkan Lingga. Sehingga ia memastikan kebutuhan sayur di Batam dapat terpenuhi.

22 May 2018

GMF Libatkan Mitra Eropa & Asia Bangun Bengkel Pesawat di Batam  

Sumber: Bisnis.com

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk., bakal menggandeng investor dari Eropa dan Asia untuk membangun bengkel pesawat kelas dunia di Batam. Direktur Utama Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia Iwan Joeniarto mengatakan kedua investor itu akan bergabung dalam model kerja sama tripartit guna membangun pusat perawatan dan perbaikan pesawat atau maintenance, repair and overhaul (MRO) di Batam, Dia menjelaskan Kemenperin dan Kemenkomaritim sudah mengarahkan Batam yang merupakan zona perdagangan bebas menjadi pembangunan kawasan industri penerbangan terpadu atau aviation park. Iwan menyatakan GMF sudah mendapatkan komitmen pemakaian lahan seluas 23 hektare dari BP Batam yang lokasinya dekat dengan Bandara Hang Nadim. Dia menambahkan pemilihan MRO di Batam guna mendekatkan dengan akses pelanggan dari kawasan Eropa dan Timur Tengah. Selain itu, lokasi di Batam sudah memiliki infrastruktur yang memadahi dengan adanya bandara dan pelabuhan. Terkait dengan potensi persaingan dengan Batam Aero Technic (Lion Air Group), Iwan menilai lebih saling berkolaborasi.

22 May 2018

Pemko Batam Sabar Menunggu Penyerahan Pasar Induk

Sumber: batampos.co.id

Tahap pembangunan Pasar Induk Jodoh, Batam tinggal menunggu secara resmi penyerahan aset. Pemko Batam kini masih menunggu secara sah aset yang lama terbengkalai tersebut diserahkan, baru kemudian merencanakan pembangunan. Namun demikian, segala persiapan menuju pembangunan kini tengah dilakukan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Zarefriadi mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu penyerahan, Ia mengaku, setelah serah terima aset Pemko Batam tentu akan melakukan tindak lanjut. Untuk diketahui, pembenahan pasar induk adalah salah satu prioritas dari beberapa aset yang akan diserahkan Kementrian Keuangan melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Sembari menunggu peralihan aset, kini berbagai persiapan dilakukan Pemko Batam, seperti memindahkan terlebih dahulu pedagang yang masih berjualan di pasar yang bangunannya sudah banyak yang rapuh ini. Disperindag mencatat ada 86 pedagang yang berjualan, beberapa waktu lalu sudah dipindahkan di lahan kosong seberang DC Mall, Lubukbaja. Ia mengaku, tak ingin terburu-buru sebelum aset menjadi milik Pemko Batam, tentu ditandai kesepakatan di atas kertas atau dokumen peralihan aset. Salah satu yang akan dilakukan pasca peralihan aset kelak yakni mengajukan anggaran baik di daerah sendiri maupun ke pusat. Kepala Bidang Pasar Disperidag Kota Batam Zulkarnain, menyebutkan, sambil menunggu proses hibah selesai, pihaknya juga harus menili harga jual bangunan saat ini. Hal ini diperlukan untuk pertanggung jawaban anggaran. Perhitungan aset pasar induk ini nantinya akan melibatkan Kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Mereka akan menilai harga bangunan, sebelum nantinya dilaporkan ke kas negara. Untuk anggaran sendiri, ia memperkirakan di atas Rp 100 miliar.

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Sumber: katadata.co.id

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara tengah mengkaji aturan yang memungkinkan penyelenggara sistem elektronik dikenai sanksi jika platform-nya kerap dijadikan sarana penyebaran hoax dan konten negatif lain, termasuk radikalisme. Ia mengatakan, aturan tersebut tengah dibahas bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak pekan lalu tapi sayangnya ia tak menjelaskan secara rinci sanksi yang mungkin diterima penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial jika melanggar. Selama ini, jika ada hoax atau konten negatif lain, platform seperti Facebook hanya diminta untuk memblokir konten ataupun akun yang bersangkutan. Bila platform menolak, akan diberi sanksi administrasi berupa teguran hingga pemblokiran sementara, seperti yang sempat dialami Telegram.

Pembuatan aturan ini, kata dia, mengacu pada hasil kajian ke Jerman dan Malaysia pada Maret lalu. Ia mengirim tim guna memelajari cara kedua negara tersebut mengatur penyelenggara sistem elektronik, baik dalam menjaga data penggunanya ataupun menghindari ujaran kebencian. Langkah tersebut diambil menyusul kebocoran data 87 juta pengguna Facebook. Ditambah lagi, Indonesia baru saja digegerkan oleh kasus bom bunuh diri dan tindakan radikal di beberapa wilayah. Rudiantara menekankan, dirinya tak ingin Indonesia bernasib sama dengan Myanmar, di mana kekerasan terhadap etnis Rohingya diperparah oleh provokasi melalui media sosial. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memblokir 2.528 konten berisi bermuatan negatif di media sosial hingga kemarin malam. Lalu sebanyak 9.500 konten lain yang terindikasi mengandung unsur terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme namun masih disaring oleh petugas.

Sumber: RMOL.com

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menganggap, keluarnya travel advice sejumlah negara ke warganya yang mengunjungi Indonesia merupakan konsekuensi yang tak bisa dihindari pasca-rangkaian teror bom yang terjadi di Tanah Air. Namun begitu, bukan berarti Pemerintah boleh diam. Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar), harus memberi penjelasan ke dunia tentang situasi Indonesia saat ini yang sudah aman. Sejauh ini, ada 14 negara yang mengeluarkan travel advice pasca-serangan teror yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Negara-negara adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Polandia, Irlandia, Kanada, Prancis, Filipina, Brasil, dan Swiss.

Status travel advice memang berada di bawah travel warning. Travel advice merupakan nasihat perjalanan pemerintah sebuah negara ke masyarakatnya. Sedangkan travel warning (peringatan perjalanan) sifatnya lebih serius. Di atasnya, ada travel ban (larangan perjalanan). Namun begitu, kata Taufik, travel advice itu tetap tidak boleh dianggap sepele. Sebab, travel advice juga bisa membuat kunjungan wisatawan berkurang. Bom Bali 2002 berdampak besar pada kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jumlah turis asing yang berwisata ke Indonesi drop. Menyikapi hal itu, Kemenpar memberi pemahaman ke dunia bahwa Indonesia aman dan bisa dikunjungi wisatawan dunia. Berkat penjelasan itu, perlahan-lahan, jumlah kunjungan turis mancanegara meningkat kembali.Rentetan teror yang terjadi dua pekan lalu juga bisa membuat kunjungan wisatawan mancanegara juga drop. Makanya, Kemenpar harus bergerak.

Sumber: TRIBUNNEWS.COM

Pemerintah melalui Kementerian Peridustrian tetap menargetkan waktu produksi mobil listrik Indonesia.  Ini diucapkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat ditemui Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono. Dalam kunjungannya, Warih berkomitmen Toyota siap mendukung pemerintah untuk membangun industri mobil listrik dalam negeri. Sesuai rilis resmi Kementerian Perindustrian, Airlangga menargetkan tahun 2025 penggunaan mobil listrik di Indonesia sebesar 20 persen.

Warih menyatakan komitmennya mendukung pemerintah, untuk membangun industri mobil listrik di Indonesia. Warih menambahkan, sebelum masuk ke tahap produksi massal, perlu pertimbangan cermat pada empat pilar utama, yaitu supply chain (rantai pasok meliputi semua aktivitas penyaluran barang produksi hingga ke konsumen), infrastruktur, konsumen dan regulasi pemerintah. Kemenperin sendiri fokus mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri, dengan mengkaji arah kebijakan ke depan bersama pemangku kepentingan, demi mendorong produksi kendaraan emisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) yang ramah lingkungan.

Sumber:INDUSTRY.co.id

Bank Dunia menilai pelaksanaan pengelolaan keuangan publik Indonesia sudah selaras dengan praktik yang berlaku di tingkat internasional, meski masih terdapat beberapa kelemahan. Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian Akuntabilitas Belanja dan Keuangan Publik (PEFA) dari Bank Dunia atas pengelolaan keuangan publik Indonesia yang dipublikasikan di Jakarta. Ruang lingkup pelaksanaan PEFA ini mencakup institusi anggaran pemerintah pusat yang menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat seperti Kementerian Lembaga, lembaga pengawasan dan DPR. Periode analisis penilaian mencakup tiga tahun fiskal yang telah selesai yaitu 2014, 2015 dan 2016 dengan tanggal batas akhir pengumpulan data pada Agustus 2017 serta laporan keuangan yang telah diaudit terakhir untuk 2016.

Dalam penilaian PEFA, tujuh pilar yang dinilai antara lain keandalan anggaran, transparansi keuangan publik, pengelolaan aset dan kewajiban serta strategi fiskal dan anggaran berbasis kebijakan. Kemudian, pilar lainnya adalah prediktabilitas dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, akuntansi, pencatatan dan pelaporan serta pengawasan dan pemeriksaan eksternal. Penilaian PEFA menyatakan rata-rata skor kinerja keuangan publik sedikit dibawah nilai B, atau berada di atas tingkat dasar kinerja sesuai dengan tata kelola internasional yang berlaku. Sebanyak 17 dari 31 indikator telah memperoleh nilai A maupun B, meski sisanya masih mendapatkan nilai C dan D yang berarti adanya kesempatan lebih lanjut untuk memperbaiki praktik pengelolaan anggaran. Beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan tersebut terkait alokasi sumber daya strategis, akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemberian layanan publik yang efisien.

Untuk alokasi sumber daya strategis, masih terdapat keandalan anggaran yang kurang baik, penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah dan proses penganggaran tahunan yang tidak konsisten serta tidak adanya informasi kinerja gabungan menurut sektor dalam anggaran secara keseluruhan. Penyampaian layanan publik juga menjadi sasaran penilaian karena masih adanya kelemahan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan lemahnya pengelolaan investasi publik, pengadaan publik dan sistem pengawasan. Bank Dunia mengatakan kelemahan tersebut merupakan bidang reformasi yang sedang dilakukan pemerintah meski upaya ini belum mewujudkan adanya kinerja perbaikan sepenuhnya. Beberapa indikator yang telah mendapatkan nilai A atau B antara lain klasifikasi anggaran, transfer dana ke pemerintah daerah, pengelolaan aset publik, peramalan ekonomi makro dan fiskal, strategi fiskal, akuntansi untuk penerimaan, tunggakan belanja dan integritas data keuangan.

Sedangkan, beberapa indikator yang mendapatkan nilai C atau D antara lain realisasi belanja total, pelaporan risiko fiskal, administrasi penerimaan, pengendalian penggajian, audit intern, laporan keuangan tahunan, audit eksternal dan pengawasan dari DPR atas laporan pemeriksaan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo seperti dilansir Antara mengatakan realisasi belanja pemerintah memang belum sepenuhnya optimal karena masih menumpuk pada akhir tahun. Namun, menurut dia, pemerintah sudah mulai memperbaiki kualitas penyerapan belanja sejak awal tahun melalui berbagai upaya yaitu melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta mendorong efektivitas pelaksanaan belanja.Penilaian PEFA ini didukung oleh pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia serta berkoordinasi dengan mitra pembangunan dan donor internasional melalui proses konsultasi dan validasi berulang untuk memastikan adanya dukungan pemerintah dan membangun dialog konstruktif mengenai standar pengelolaan keuangan publik secara internasional.

Sumber:CnnIndonesia.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa dijadikan contoh sebagai pemerintahan yang bersih dan jauh dari praktik korupsi. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Launching Program 'Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Komitmen Pengendalian Penolakan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta' di Balai Kota, Jakarta, Anies menyampaikan Pemprov DKI Jakarta siap menjadi partner dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mencegah praktik-praktik korupsi.

Meski begitu, Anies mengakui tantangan yang dihadapi tidak mudah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik yang saling terkait. Lebih lanjut, Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota Bambang Widjojanto mengatakan dengan adanya rencana aksi pemberantasan korupsi dan penolakan gratifikasi, akan menjadi penghubung antara KPK RI dengan para jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab, kata Bambang KPK Ibu Kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Sehingga selama ini jika ada laporan maka pihaknya hanya melakukan krocek dengan SKPD, kemudian dikaji lebih lanjut untuk nantinya memberikan saran kepada Gubernur.

Di sisi lain, Bambang menyampaikan saat ini pihaknya tengah merancang sebuah program pencegahan korupsi di BUMD dengan menggandeng Badan Pengawas BUMD. Menurut Bambang hal itu dilakukan karena selama ini pengawasan terhadap BUMD hanya dilakukan oleh pengawas internal dan juga komisaris. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan rencana aksi pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi di semua provinsi dari Aceh hingga Papua. Tujuannya, kata Saut untuk membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan integritas semua aparaturnya.

BatamFM Crew

Tentang Kami