Sumber: katadata.co.id

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara tengah mengkaji aturan yang memungkinkan penyelenggara sistem elektronik dikenai sanksi jika platform-nya kerap dijadikan sarana penyebaran hoax dan konten negatif lain, termasuk radikalisme. Ia mengatakan, aturan tersebut tengah dibahas bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak pekan lalu tapi sayangnya ia tak menjelaskan secara rinci sanksi yang mungkin diterima penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial jika melanggar. Selama ini, jika ada hoax atau konten negatif lain, platform seperti Facebook hanya diminta untuk memblokir konten ataupun akun yang bersangkutan. Bila platform menolak, akan diberi sanksi administrasi berupa teguran hingga pemblokiran sementara, seperti yang sempat dialami Telegram.

Pembuatan aturan ini, kata dia, mengacu pada hasil kajian ke Jerman dan Malaysia pada Maret lalu. Ia mengirim tim guna memelajari cara kedua negara tersebut mengatur penyelenggara sistem elektronik, baik dalam menjaga data penggunanya ataupun menghindari ujaran kebencian. Langkah tersebut diambil menyusul kebocoran data 87 juta pengguna Facebook. Ditambah lagi, Indonesia baru saja digegerkan oleh kasus bom bunuh diri dan tindakan radikal di beberapa wilayah. Rudiantara menekankan, dirinya tak ingin Indonesia bernasib sama dengan Myanmar, di mana kekerasan terhadap etnis Rohingya diperparah oleh provokasi melalui media sosial. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memblokir 2.528 konten berisi bermuatan negatif di media sosial hingga kemarin malam. Lalu sebanyak 9.500 konten lain yang terindikasi mengandung unsur terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme namun masih disaring oleh petugas.

Sumber: RMOL.com

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menganggap, keluarnya travel advice sejumlah negara ke warganya yang mengunjungi Indonesia merupakan konsekuensi yang tak bisa dihindari pasca-rangkaian teror bom yang terjadi di Tanah Air. Namun begitu, bukan berarti Pemerintah boleh diam. Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar), harus memberi penjelasan ke dunia tentang situasi Indonesia saat ini yang sudah aman. Sejauh ini, ada 14 negara yang mengeluarkan travel advice pasca-serangan teror yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Negara-negara adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Polandia, Irlandia, Kanada, Prancis, Filipina, Brasil, dan Swiss.

Status travel advice memang berada di bawah travel warning. Travel advice merupakan nasihat perjalanan pemerintah sebuah negara ke masyarakatnya. Sedangkan travel warning (peringatan perjalanan) sifatnya lebih serius. Di atasnya, ada travel ban (larangan perjalanan). Namun begitu, kata Taufik, travel advice itu tetap tidak boleh dianggap sepele. Sebab, travel advice juga bisa membuat kunjungan wisatawan berkurang. Bom Bali 2002 berdampak besar pada kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jumlah turis asing yang berwisata ke Indonesi drop. Menyikapi hal itu, Kemenpar memberi pemahaman ke dunia bahwa Indonesia aman dan bisa dikunjungi wisatawan dunia. Berkat penjelasan itu, perlahan-lahan, jumlah kunjungan turis mancanegara meningkat kembali.Rentetan teror yang terjadi dua pekan lalu juga bisa membuat kunjungan wisatawan mancanegara juga drop. Makanya, Kemenpar harus bergerak.

Sumber:INDUSTRY.co.id

Bank Dunia menilai pelaksanaan pengelolaan keuangan publik Indonesia sudah selaras dengan praktik yang berlaku di tingkat internasional, meski masih terdapat beberapa kelemahan. Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian Akuntabilitas Belanja dan Keuangan Publik (PEFA) dari Bank Dunia atas pengelolaan keuangan publik Indonesia yang dipublikasikan di Jakarta. Ruang lingkup pelaksanaan PEFA ini mencakup institusi anggaran pemerintah pusat yang menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat seperti Kementerian Lembaga, lembaga pengawasan dan DPR. Periode analisis penilaian mencakup tiga tahun fiskal yang telah selesai yaitu 2014, 2015 dan 2016 dengan tanggal batas akhir pengumpulan data pada Agustus 2017 serta laporan keuangan yang telah diaudit terakhir untuk 2016.

Dalam penilaian PEFA, tujuh pilar yang dinilai antara lain keandalan anggaran, transparansi keuangan publik, pengelolaan aset dan kewajiban serta strategi fiskal dan anggaran berbasis kebijakan. Kemudian, pilar lainnya adalah prediktabilitas dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, akuntansi, pencatatan dan pelaporan serta pengawasan dan pemeriksaan eksternal. Penilaian PEFA menyatakan rata-rata skor kinerja keuangan publik sedikit dibawah nilai B, atau berada di atas tingkat dasar kinerja sesuai dengan tata kelola internasional yang berlaku. Sebanyak 17 dari 31 indikator telah memperoleh nilai A maupun B, meski sisanya masih mendapatkan nilai C dan D yang berarti adanya kesempatan lebih lanjut untuk memperbaiki praktik pengelolaan anggaran. Beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan tersebut terkait alokasi sumber daya strategis, akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemberian layanan publik yang efisien.

Untuk alokasi sumber daya strategis, masih terdapat keandalan anggaran yang kurang baik, penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah dan proses penganggaran tahunan yang tidak konsisten serta tidak adanya informasi kinerja gabungan menurut sektor dalam anggaran secara keseluruhan. Penyampaian layanan publik juga menjadi sasaran penilaian karena masih adanya kelemahan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan lemahnya pengelolaan investasi publik, pengadaan publik dan sistem pengawasan. Bank Dunia mengatakan kelemahan tersebut merupakan bidang reformasi yang sedang dilakukan pemerintah meski upaya ini belum mewujudkan adanya kinerja perbaikan sepenuhnya. Beberapa indikator yang telah mendapatkan nilai A atau B antara lain klasifikasi anggaran, transfer dana ke pemerintah daerah, pengelolaan aset publik, peramalan ekonomi makro dan fiskal, strategi fiskal, akuntansi untuk penerimaan, tunggakan belanja dan integritas data keuangan.

Sedangkan, beberapa indikator yang mendapatkan nilai C atau D antara lain realisasi belanja total, pelaporan risiko fiskal, administrasi penerimaan, pengendalian penggajian, audit intern, laporan keuangan tahunan, audit eksternal dan pengawasan dari DPR atas laporan pemeriksaan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo seperti dilansir Antara mengatakan realisasi belanja pemerintah memang belum sepenuhnya optimal karena masih menumpuk pada akhir tahun. Namun, menurut dia, pemerintah sudah mulai memperbaiki kualitas penyerapan belanja sejak awal tahun melalui berbagai upaya yaitu melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta mendorong efektivitas pelaksanaan belanja.Penilaian PEFA ini didukung oleh pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia serta berkoordinasi dengan mitra pembangunan dan donor internasional melalui proses konsultasi dan validasi berulang untuk memastikan adanya dukungan pemerintah dan membangun dialog konstruktif mengenai standar pengelolaan keuangan publik secara internasional.