Ragam Berita
Jakarta, 12 Februari 2020. Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Jakarta. Pemerintah dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Draft tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin.
Menko Perekonomian mengungkapkan alasan baru diserahkannya draft saat ini adalah karena menyesuaikan waktu antara pemerintah dan DPR. “Semuanya sudah dilengkapi. Tentunya pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses dengan mekanisme yang ada,” katanya.
Setelah itu, tutur Menko Airlangga, akan dilakukan sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini akan dilakukan bersama pemerintah dan anggota DPR yang akan terlibat pembahasan.
“Diharapkan seluruh masyarakat akan mengetahui apa yang akan dibahas, diputuskan dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Isinya murni untuk menciptakan lapangan kerja, karena dengan situasi global, baik karena terjadinya wabah virus corona, salah satu solusi menciptakan lapangan kerja adalah mentransformasi struktural ekonomi, yang seluruhnya ada dalam RUU Ciptaker ini,” tuturnya.
Menurut Menko Airlangga, draft resmi adalah hanya yang diserahkan kepada DPR, sehingga jangan sampai ada spekulasi lebih jauh tentang isi-isi pasal. “Tidak ada versi lain di luar itu,” tegasnya.
Ke depannya, draft tersebut akan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dan akan melibatkan 7 komisi.
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, RUU Ciptaker ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berdampak terhadap 79 Undang-Undang (UU).
Puan mengakui bahwa DPR baru menerima draft-nya saja, namun masih belum tahu isi lengkapnya. “Ini akan melibatkan kurang lebih 7 (tujuh) komisi. Ini akan saya jalankan sesuai (mekanisme) yang ada di DPR, melalui Baleg atau pansus, untuk membahas 11 klaster,” paparnya.
Ketua DPR juga mengingatkan bahwa jangan sampai belum dibahasnya draft RUU Ciptaker ini malah akan memunculkan prasangka dan kecurigaan lain.
“Sebelumnya Menkeu sudah mengirimkan draft RUU Perpajakan. Ini rencananya masih akan dibahas di DPR, yaitu Komisi XI. Tetapi, ini belum menjadi suatu keputusan final, karena masih akan dibicarakan di tingkatan rapat pimpinan (rapim) semua fraksi DPR,” ujarnya. (nck)
JAKARTA – Wabah virus Corona yang menyebar dari Cina masih menjadi ancaman bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Penularannya masih belum pasti diketahui dan obatnya juga belum ditemukan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (30/1) lalu bahkan telah menyatakan, wabah virus corona Cina sebagai darurat kesehatan global atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Dengan adanya status ini, diperlukan respons internasional yang terkoordinasi untuk menghadapinya.
Melalui konferensi pers bertajuk "Lindungi Pahlawan Devisa dari Wabah Virus Corona", Aksi Cepat Tanggap turut merespons dampak fatal atas penyebaran virus Corona. Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin menyampaikan, epidemi virus Corona ini merupakan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya, dibutuhkan peran lembaga kemanusiaan dan publik untuk bersama mengatasi krisis kemanusiaan global ini.
"Sebagai tragedi kemanusiaan, tentu kita harus melihat ini bukan perkara latar belakang masyarakat terdampak. Dia dari negara mana, bangsa apa, agama apa. Yang harus kita lihat adalah ada manusia yang menjadi korban. Sudah selayaknya kita, dunia menjadikan peristiwa ini menjadi momentum kemanusiaan global. Yakni, menggerakkan masyarakat global untuk menghadapi krisis kemanusiaan global ini. Apalagi ada juga saudara-saudara kita yang ikut terdampak, seperti WNI di Hong Kong," jelas Ahyudin.
Bahaya virus Corona ini turut mengancam kesehatan warga negara Indonesia yang bekerja atau menetap di Hong Kong. Yana, salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong mengatakan, kondisi di negara tersebut saat ini mulai kurang kondusif akibat ancaman virus Corona. Pasalnya, banyak masyarakat yang mencari cara untuk tetap menjaga kesehatannya, salah satunya dengan menggunakan masker. Sedangkan stok masker di wilayah Hong Kong mulai berkurang. Di Hong Kong, 265.000 Pekerja Migran Indonesia tertahan dan mulai panik akibat minimnya ketersediaan masker dan paket sanitasi yang dibutuhkan untuk pencegahan penyebaran virus Corona.
“Permintaan masyarakat tinggi, sedangkan persediaan semakin menipis karena masker jadi alat untuk mencegah virus corona menyebar,” ungkap Yana kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (6/2).
Jakarta, 07 Februari 2020. Faktor keamanan pangan (food safety) semakin mendapat perhatian konsumen. Masyarakat sekarang lebih sadar soal keamanan dan kesehatan dari makanan yang dikonsumsinya. Untuk itu, industri minyak sawit yang berperan penting dalam konsumsi produk makanan seperti biskuit, coklat, es krim, dan roti perlu memenuhi standar keamanan pangan. Apalagi kebutuhan akan minyak sawit pun diyakini akan terus meningkat di seluruh dunia, melebihi minyak nabati.
Sebagai salah satu negara produsen minyak sawit, Indonesia akan memperoleh keuntungan yang cukup besar mengingat hampir 80% dari produksi tersebut digunakan di pabrik bahan pangan. Pemerintah pun mengupayakan agar standar food safety tersebut telah terpenuhi, di samping sudah ada pula rekomendasi praktik-praktik pencegahan dan mitigasi pembentukan 3-monochloropropan-1,2-diol (3-MCPD), sejenis kontaminan pemrosesan makanan yang ditemukan dalam beberapa makanan olahan dan minyak nabati.
“Sosialisasi kepada industri minyak sawit atas kebutuhan mitigasi terhadap 3-MCPD untuk food safety sangatlah penting dan harus menjadi prioritas,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Forum on 3-monochloropropan-1,2-diol and Glycidyl Ester (3-MCPD dan GE) yang diselenggarakan oleh Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), di Grand Sahid Hotel – Jakarta, Jumat (7/2).
Hal ini disebabkan oleh kenaikan standar dari pasar global, antara lain kebijakan Uni Eropa (UE) tentang batas maksimum 3-MCPD sebesar 2,5 ppm untuk minyak sawit jika ingin digunakan sebagai bahan makanan. Kebijakan ini akan diterapkan mulai Januari 2021. Namun, UE sendiri menerapkan batas 1,25 ppm untuk minyak nabati yang diproduksi di negara anggotanya.
CPOPC telah menyatakan keberatan atas kebijakan dua batas maksimum 3-MCPD UE tersebut, khususnya penetapan 1,25 ppm untuk minyak nabati yang diproduksi di sana. Pasalnya, batasan maksimum 3-MCPD sebesar 2,5 ppm adalah batas keamanan (safety level) yang dapat diterima untuk konsumsi. Dengan demikian UE juga perlu menerapkan satu batas maksimum yang berlaku untuk semua minyak nabati.
“Konsumen akan disesatkan untuk percaya bahwa minyak sawit itu lebih buruk daripada minyak nabati yang sebenarnya memiliki batas 3-MCPD lebih rendah,” ujar Menko Airlangga.
Menurut Menko Airlangga, negara-negara CPOPC dengan tegas menolak kebijakan UE tersebut. Terutama karena keputusan terhadap proposal pemisahan dua level maksimum tersebut akan disahkan hari ini di Brussels, Belgia.
Di samping soal ekspor, tujuan membuat batasan yang adil dan jelas untuk 3-MCPD juga penting untuk melindungi pasar domestik. “Karena masyarakat adalah perhatian utama kami,” imbuhnya.
Forum 3-MCPD dan GE merupakan kegiatan internasional pertama untuk isu ini di Indonesia. Forum dihadiri lebih dari 450 peserta dari pelaku industri hulu hingga hilir minyak sawit, akademisi, penyedia teknologi, dan pemerintah, serta dihadiri oleh duta besar dan perwakilan negara-negara produsen sawit di Indonesia, yakni Malaysia, Kolombia, Guatemala, Thailand, Peru dan Nigeria.
Forum ini diadakan sebagai tindak lanjut dari mandat Pertemuan Pejabat Senior CPOPC pada November 2019 guna menyiapkan kalangan industri dalam merespon kebijakan batas maksimum 3-MCPD pada minyak sawit yang akan dikeluarkan UE.
Konkretnya, dalam forum ini sebagai wadah bertukar informasi hal-hal apa saja yang sudah dilakukan untuk memitigasi pembentukan kontaminan 3-MCPD/GE dalam rantai suplai di industri, terutama dalam hal riset dan teknologi. Teknologi itu harus efisien dalam mengurangi level kandungan 3-MCPD/GE dalam berbagai produksi minyak sawit dari hulu sampai hilir.
“Sehingga ke depannya, kita bisa membuat spesifikasi crude palm oil (CPO) baru yang sudah dimodifikasi sebagai usaha mitigasi dan meningkatkan kualitas minyak sawit itu sendiri,” kata Menko Airlangga.
Menko Perekonomian pun menegaskan negara-negara CPOPC harus bersatu untuk mengatasi hambatan perdagangan minyak sawit, termasuk kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara. Misalnya, minyak sawit yang disebut sebagai minyak nabati hasil deforestasi.
“Di sini sebaiknya kita tak hanya memikirkan deforestasi, tapi juga masalah keberlanjutan lingkungan ketika memproduksi CPO. Semua stakeholders, dari pelaku industri minyak sawit, peneliti sampai pemerintah, harus bergerak dalam usaha kolektif ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas CPO dan produk konsumsi lainnya. Karena kita terapkan zero tolerance untuk food safety,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara ini antara lain adalah Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud; Duta Besar Kolombia untuk Indonesia H.E. Juan Camilo Valencia Gonzalez; Duta Besar Guatemala untuk Indonesia H.E. Jacobo Cúyub Salguero; Eksekutif Direktur CPOPC Tan Sri Datuk Dr. Yusof Basiron; dan Wakil Perwakilan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia Dupito Simamora. (nck)
Jakarta, 05 Februari 2020. Kondisi global masih akan “menantang” di tahun ini, walaupun tensi perdagangan sudah mulai mereda, tapi disrupsi yang mempengaruhi manufaktur global tetap ada. Ada beberapa negara yang membawa angin segar terhadap ekonomi global, meski dibayang-bayangi oleh peristiwa menyebarnya virus Corona.
Fundamental perekonomian Indonesia masih dalam posisi baik, sebab masih bisa meraih angka pertumbuhan sekitar 5% di 2019. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi dalam negeri dan investasi. Di sini, Indonesia mampu menunjukkan iklim kompetitif dan investasinya.
Saat ini, semua agensi Credit Rating telah memperhitungkan Indonesia sebagai negara yang bagus untuk investasi dengan risiko rendah. Japan Credit Rating Agency (JCR) telah menaikkan sovereign debt rating Indonesia dari BBB dengan proyeksi positif menjadi BBB+ dengan proyeksi stabil pada Januari 2020. Kemudian, Global Competitiveness Index dari World Economic Forum (WEF) serta World Competitiveness Index dari IMD memperlihatkan peningkatan pada daya saing bisnis dan digital di Indonesia, sehingga berinvestasi di negara ini masih aktraktif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, semua keberhasilan tersebut tak lepas dari sinergi kebijakan antar instansi pemerintah, termasuk untuk mengatasi segala tantangan di 2020. “Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, dan keberlanjutan akan menstimulasi transformasi ekonomi,” ujarnya dalam keynote speech di acara Mandiri Investment Forum 2020, Hotel Fairmont, Jakarta (5/2).
Untuk jangka panjang, kata Menko Airlangga, pemerintah berkomitmen untuk membawa perubahan yang akan menghindarkan jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Telah ada 7 (tujuh) agenda yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menyokong transformasi ekonomi.
“Ketujuh agenda itu sejalan dengan lima program prioritas Presiden Jokowi yang bertujuan membangun negara dengan kedaulatan, otonomi serta berkararakter kuat berdasarkan prinsip ‘gotong-royong’,” tuturnya.
Penyederhanaan regulasi akan dijalankan supaya dapat memperbaiki iklim investasi dan menarik foreign direct investment (FDI) ke Indonesia. Melalui RUU Cipta Lapangan Kerja, beberapa regulasi yang dinilai menghambat penciptaan lapangan kerja sudah dihapus. RUU yang menggunakan metode Omnibus Law ini akan mendorong penciptaan pekerjaan berkualitas tinggi dan juga investasi.
“Keefektifan investasi di Indonesia akan ditingkatkan dengan meningkatkan investasi itu pada
bidang produktif. Dengan begitu, lapangan kerja yang lebih berkualitas akan dapat diciptakan untuk mengisi kebutuhan di dunia kerja,” ungkap Menko Airlangga.
Draft RUU Cipta Lapangan Kerja akan dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada minggu pertama Februari 2020 ini, sedangkan RUU Perpajakan sudah dikirim sejak Januari 2020, dan keduanya telah disetujui untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Selain itu, kami juga sedang membuat Daftar Investasi Prioritas atau Positive List yang mengusahakan relaksasi pada bisnis yang termasuk di Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar ini dibuat juga untuk memperkuat UMKM, sehingga memudahkan investasi masuk ke sana, lalu dapat meningkatkan labanya,” jelas Menko Airlangga.
Dengan ekosistem investasi yang baik, pemerintah juga akan menciptakan transformasi ekonomi melalui revitalisasi industri. Transformasi ini akan mengurangi kebergantungan kepada sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern yang mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa strategi pemerintah juga diimplementasikan untuk memperkuat dan memperluas peran Indonesia dalam Global Value Chain (GVC). Kebijakan pemerintah untuk mendukung industri berorientasi ekspor yang merefleksikan revolusi industri 4.0, khususnya pada bidang makanan-minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif dan kimia.
Termasuk implementasi program mandatori B30 yang dimulai sejak awal Januari 2020, serta akselerasi perjanjian perdagangan. Perjanjian itu akan menaikkan posisi eksternal, diversifikasi ekonomi, menguatkan pertahanan terhadap risiko global, serta untuk menyerap “spill-over” dari keterlibatan yang lebih jauh dalam GVC.
“Kami pun menawarkan bermacam insentif fiskal untuk mendukung industri pionir, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi. Kami mengimplementasikan reformasi perpajakan yang termasuk administrasi pajak (misalnya mendesain ulang proses bisnis dan teknologi informasi) guna mencapai ketahanan Indonesia kepada kebutuhan pembiayaan ke depan,” paparnya.
Untuk makin meningkatkan kualitas SDM, pemerintah membuat kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) vokasi yang merevitalisasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini akan didukung oleh super tax deduction sebesar 200% bagi perusahaan yang mau ikut serta memberi diklat vokasi kepada SDM-nya.
“Bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas SDM-nya dapat menghubungi pemerintah. Nanti kami yang akan membuatkan pelatihannya,” ucap Menko.
Sementara itu, biaya konektivitas dan logistik akan dikurangi dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini terdapat 92 PSN dan 15 KEK. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah telah menaikkan budget infrastruktur ke Rp423,3 triliun. Pemerintah juga melibatkan sektor swasta dalam inovasi di pembiayaan infrastruktur.
“Pada intinya, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan daya saing nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan bersama-sama, kita akan bisa mengubah perekonomian menjadi berbasis industri,” pungkasnya. (Nck)
Jakarta, 03 Februari 2020. Peran sektor industri masih perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Pasalnya, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja yang masif, apalagi Indonesia memiliki visi menjadi 5 besar ekonomi dunia di tahun 2045. Untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut, Pemerintah mengupayakan sejumlah kebijakan.
“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, serta sustainablity inilah yang menjadi pendorong transformasi ekonomi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara pada seminar Jurnalisme Profesional untuk Bangsa bertajuk “Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian Global”, Senin (3/2) di Jakarta.
Pemerintah merevitalisasi sektor industri untuk merespon era industri 4.0 melalui peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah juga akan melanjutkan program pengembangan infratruktur. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah selesai dibangun 92 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp467,4 Trilun. Selanjutnya akan dibangun konektivitas infratruktur yang ada ke pusat-pusat ekonomi masyarakat.
Kemudian untuk mempersiapkan SDM yang kompeten di era transformasi, pemerintah mengusulkan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan, utamanya untuk sektor prioritas. Untuk lebih mengoptimalkan program peningkatan kualitas SDM, pemerintah menjalankan program kartu prakerja untuk 2 juta peserta di tahun 2020.
“Selain itu, kita juga mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pengembangan SDM melalui kegiatan vokasi dengan insentif pajak berupa fasilitas pemotongan pajak hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi,” papar Airlangga.
Selanjutnya, untuk meningkatkan daya saing Indonesia, Pemerintah tengah mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yaitu: (1) RUU Cipta Lapangan Kerja; (2) RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, atau bisa disebut Omnibus Law Perpajakan. Saat ini RUU Omnibus Law Perpajakan sudah diserahkan kepada DPR, sementara RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu dekat akan dikirim ke DPR untuk dibahas dan disahkan.
“Pemerintah juga mengeluarkan insentif fiskal dalam upaya pengembangan indsutri manufaktur dalam bentuk Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance dan Super Deduction Tax,” lanjut Airlangga
Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang merupakan bagian dari upaya merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi pun tengah disusun. Hal ini bertujuan untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru.
Menko Perekonomian menegaskan, kunci optimisme dalam perekonomian Indonesia ada di pasar domestik. “Kuncinya ada di pasar domestik yang akan kita perkuat. Pasar ekspor juga terus didorong, sembari kita mencari substitusi impor,” terangnya.
Menurut Menko Airlangga, perekonomian global memang masih diliputi ketidakpastian. Sumber ketidakpastian tersebut antara lain wabah virus korona dari Cina, brexit yang telah resmi berlaku, perang dagang AS-Cina, resiko ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, Jepang, Korea, dan penyalahgunaan penggunaan teknologi (Lethal Autonomous Weapons).
Namun, dirinya kembali menggarisbawahi bahwa meski dibayangi sejumlah ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia dan negara maju. “Dengan demikian, kawasan ASEAN termasuk Indonesia diharapkan menjadi kontributor dari perbaikan ekonomi dunia,” tutup Menko Perekonomian. (nck)
