Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
29 Jul 2020

Paket Bantuan Sembako untuk Masyarakat Batam akan Didistribusikan mulai Rabu 29 Juli 2020

Batam - Bahan pangan (sembako) pada tahap keempat yang berjumlah sebanyak 284.223 paket akan dibagikan untuk masyarakat Batam yang terdampak Covid-19, pendistribusian ini akan dilakukan oleh BP Batam dan Pemko Batam dimulai pada 29 Juli 2020.

Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nomor 55/GT/COVID-19/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, data penerima bantuan bahan pokok terdampak Covid-19 di Kota Batam sebanyak 284.223 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga).

Paket sembako tersebut akan dibagikan ke 12 kecamatan di Batam, yakni Belakang Padang, Bulang, Galang, Batu Ampar, Nongsa, Lubuk Baja, Sekupang, Batam Kota, Bengkong, Batu Aji, Sungai Beduk, dan Sagulung.

Adapun isi dari paket sembako yang akan dibagikan berupa beras 10 kilogram, mi instan 10 bungkus, minyak goreng 2 liter, krimer kental manis 2 kaleng, ikan dalam kaleng 425 gram, teh celup, sirup, dan biskuit.

Rencana jadwal pendistribusian sembako bantuan ini akan dimulai pada Rabu, 29 Juli 2020 di Kecamatan Lubuk Baja sebanyak 19.729 paket Sembako.

Pada hari Kamis, 30 Juli 2020 akan didistribusikan di Kecamatan Belakang Padang sebanyak 2.836 paket Sembako dan Kecamatan Galang sebanyak 3.105 paket Sembako.

BP Batam dan Dinas Sosial Pemko Batam akan mendistribusikan paket sembako ke Kantor Kelurahan dan akan melakukan pengawasan pada tahapan penyaluran sembako di Kantor Kelurahan setempat, kemudian masing-masing RT melakukan penjemputan sembako di Kelurahan setempat berdasarkan data yang telah ditetapkan kemudian didistribusikan kepada masyakarat yang terdampak Covid-19.

Perlu kami ingatkan juga kepada masyarakat mengingat sampai sekarang masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka dalam proses pembagian sembako tersebut agar tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. (cc)

29 Jul 2020

Peringati HUT Kemerdekaan RI ke 75, bright PLN Batam hadirkan Gebyar GRANADA

Batam - Program GEBYAR GRANADA (Gratis Naik Daya) hadir kembali untuk masyarakat Batam dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Promo tersebut diberikan bagi pelanggan yang akan menambah daya listrik Rumah Tangga, Bisnis, Industri dan Pemerintah Tegangan Rendah (TR). Thema Promo “Indonesia Maju, Gebyar GRANADA Gratis 100%”, program ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan mendapatkan tambahan daya listrik dan memenuhi kebutuhan listrik di saat pandemi virus corona-19.

Program GRANADA ini berlaku kepada pelanggan Rumah Tangga (R), pelanggan bisnis (B) Industri (I) dan Pemerintah (P) dari daya 450 VA sampai dengan daya 197 kVA. Dalam program GRANADA pelanggan dibebaskan dari Biaya Penyambungan (BP), namun dikenakan penyesuaian Uang Jaminan Langganan (UJL), karena UJL tersebut merupakan Jaminan atas pemakaian daya dan energy listrik selama menjadi pelanggan PT PLN Batam dan apabila pelanggan tersebut berhenti akan dikembalikan.

“Ini merupakan salah satu program kami untuk masyarakat pelanggan bright PLN Batam dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita yang ke 75 tahun ini. Mengingat banyaknya permintaan masyarakat pelanggan bright PLN Batam yang ingin naik daya, tapi terkendala biaya penyambungan,” ujar Samsul Bahri, Plh. Vice President of Public Relation bright PLN Batam pada Senin, 27 Juli 2020.

Program ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2020 di 4 (empat) Area Pelayanan bright PLN Batam (Batam Centre/Imperium, Nagoya, Batuaji dan Area Tiban).

Program GRANADA bright PLN Batam memberikan beberapa kemudahan bagi pelanggan, pertama pelanggan tidak dipungut biaya penyambungan hanya membayar penyesuaian UJL, SLO dan materai, kedua pelanggan tidak harus menunggu lama untuk menikmati listrik karena akan dilayani dengan layanan one day service atau pelayanan satu hari jika semua persyaratan terpenuhi.

“Bagi calon pelanggan yang ingin mendapatkan Tambah Daya Gratis ini, dapat menghubungi Contact Centre bright PLN Batam Telepon atau Handphone 0778123 atau 123 atau datang langsung ke Kantor Pelayanan bright PLN Batam terdekat dengan kediamannya, dengan membawa identitas diri dan struk pembayaran rekening listrik terakhir dan copy kepemilikan rumah atau persil“, beber Samsul.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi pelanggan diantaranya; sudah melunasi seluruh kewajiban, tidak ada perubahan instalasi dari 1 phasa ke 3 phasa. Tagihan rekening listrik pelanggan akan dikenakan tarif listrik reguler sesuai dengan Pergub No 21 Tahun 2017 dengan menggunakan kWh meter pascabayar.

“Inilah yang dapat kami berikan untuk masyarakat pelanggan bright PLN Batam, yang dapat dinikmati masyarakat Batam secara langsung. Selain program-program sosial kemasyarakatan melalui CSR dan program pelayanan lainnya. Pada hakekatnya bright PLN Batam berpartisipasi aktif meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau melalui Ketenagalistrikan ,”tutup Samsul.(yl)

16 Jul 2020

Kepala BP Batam Terima Kunjungan Kerja Pangkogabwilhan I

Kepala Badan Pengusahaan Batam, Muhammad Rudi, menerima kunjungan kerja Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) TNI, Laksdya TNI I Nyoman Gede Ariawan ke Badan Pengusahaan Batam, Rabu (15/7/2020) di Marketing Center, Kantor BP Batam.

Saat menerima kunjungan tersebut, Muhammad Rudi, yang juga menjabat Walikota Batam, menyampaikan perkembangan terkait penanganan covid-19 di Kota Batam.

“Sejak tanggal 15 Juni 2020, kami sudah New Normal, dan sebelumnya juga kami tidak melakukan PSBB, semua itu berkat dukungan dari teman-teman TNI yang hadir di setiap kegiatan Patroli Gabungan Tim Gugus Percepatan Penanganan Covid -19. Kami sangat berterima kasih kepada TNI yang telah mendukung kami,” tutur Rudi.

Rudi menambahkan terkait perkembangan ekonomi di Batam yang akan dibuat bergairah kembali. “Target invetasi kami di Batam tahun 2020 ini, 1 Milyar USD. Dan target saya juga Batam tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kepri. Apabila Batam bisa baik ekonominya maka daerah lain juga bisa dapat merasakan imbasnya, apalagi jembatan Batam-Bintan sebentar lagi akan dibangun, konektivitas antarpulau kunci utama peningkatan ekonomi Kepri,” papar Kepala BP Batam.

Pangkogabwilhan I TNI, Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan, mengemukakan, tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk mempererat hubungan baik dengan BP Batam.

“Kami hadir di sini tentunya akan mendukung semua kegiatan pengamanan yang ada di Kepri, khususnya Batam. Saya sudah melihat di seluruh bibir pantai di Batam ini semua sudah dimanfaatkan. Semoga semuanya resmi, apabila masih ada yang ilegal, maka itu menjadi tantangan bagi kami untuk menegakan aturan. Kami merasa di mana kita bisa mewujudkan keamanan dan aturan selaras dengan keinginan bersama. Saya yakin investor akan datang dengan sendirinya,” katanya.

I Nyoman Gede Ariawan juga menegaskan, kunjungan silaturahmi ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan BP Batam lebih baik lagi..

“Kami ini orang baru, dan wajib untuk bersilaturahmi kepada tuan rumah yang di mana menjadi wilayah kerja kami. Saya mohon izin masuk wilayah, selain itu kami juga bertugas untuk mengelola Rumah Sakit yang berada di Pulau Galang. Oleh karena itu kami akan mendukung kegiatan percepatan penanganan Covid-19 di Batam khususnya,” tegasnya. 

13 Jul 2020

Dewan Nasional KEK Setujui Pembentukan Dua KEK di Batam

Jakarta - Sidang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyetujui pembentukan dua KEK baru, yaitu KEK Nongsa Digital Park (NDP) dan KEK MRO Batam Aero Technic (BAT). Kedua KEK tersebut berlokasi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan kedua KEK itu melalui Peraturan Pemerintah karena telah memenuhi persyaratan keberhasilan pengembangan KEK, dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong perekonomian daerah.

Keputusan tersebut diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Dewan Nasional KEK dalam Sidang Dewan Nasional KEK secara online pada Jumat, 10 Juli 2020.

Rapat tersebut diikuti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Ekonomi Wahyu Utomo selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK, para pejabat Eselon I dari kementerian terkait, Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam Muhammad Rudi, dan Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto.

”KEK Nongsa Digital Park dan KEK MRO Batam Aero Technic hari ini kita setujui untuk ditetapkan sebagai KEK, karena telah memenuhi syarat,” kata Menko Ekonomi Airlangga Hartarto. Setelah KEK ditetapkan, lanjutnya, KEK tersebut diberikan waktu paling lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi dan dilakukan evaluasi pembangunan setiap tahunnya.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, KEK Nongsa Digital Park memiliki luas lahan 166,45 hektar dengan total investasi Rp 16 triliun. Rinciannya, investasi pembangunan Kawasan Rp 1,092 triliun, dan investasi tenant Rp 14,908 triliun. Total tenaga kerja yang akan terserap sebanyak 16.500 orang.

Pengusulnya adalah PT. Taman Resor Internet (PT. Tamarin), salah satu anak perusahaan dari group perusahaan PT. Citra Agramasinti Nusantara atau dikenal sebagai Citramas Group yang telah memiliiki pengalaman dibidang pariwisata, industry kreatif & IT, serta Kawasan industri.

KEK Nongsa Digital Park dinilai siap karena lahan telah dikuasai dan peruntukannnya telah sesuai dengan Perpres No. 87 Tahun 2011. Sudah ada juga investor yang masuk yaitu PT Kinema untuk IT Apple Academy dan calon investor data center PT. Nexus, D-Town Commercial Center. Infrastruktur kawasan telah terbangun di lahan tahap 1 seluas 91,11 hektare, yaitu marina, resort, studio film, IT office, dan golf course.

KEK Nongsa Digital Park diharapkan menjadi entry point untuk perusahaan IT International dari Singapura dan Manca Negara, ditetapkan menjadi IT Hub Digital Bridge Indonesia ke Singapura & Manca Negara. Menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga Rp 20-30 triliun per tahun dengan kontribusi terbesar dari sektor data center dan pendidikan Internasional.

”Adanya transfer teknologi di bidang IT sehingga KEK Nongsa Digital Park dapat menjadi pusat pengembangan SDM tenaga IT muda Indonesia menjadi technopreneur,” kata Enoh. Serta dapat memaksimalkan koneksi internet international, karena terdapat 7 kabel FO bawah laut berjarak 2-3 km dari KEK Nongsa Digital Park, yang dapat dimaksimalkan untuk pengembangan data center, industri animasi.

Selanjutnya, KEK MRO Batam Aero Technic (BAT) memiliki luas lahan 30 hektare dengan kegiatan utama industri MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul). Nilai investasi Rp 6,2 triliun sampai dengan tahun 2030. KEK ini dapat menyerap tenaga kerja 9.976 orang pada tahun 2030.

Pengusulnya adalah PT Batam Teknik. Perusahaan ini mulai beroperasi tahun 2014 di Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau sebagai perusahaan penyedia jasa perawatan dan perbaikan pesawat (MRO). PT Batam Teknik telah berpengalaman dalam melayani MRO untuk pesawat-pesawat Lion Air Group.

Kehadiran KEK ini diharapkan dapat menghemat devisa 65-70% dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional senilai Rp 26 triliun per tahun yang selama ini mengalir ke luar negeri. Dalam jangka menengah diharapkan mampu menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dan nilai bisnis sebesar US$ 100 miliar pada tahun 2025. (nck)

13 Jul 2020

Flash Mob Perdana dari BBDC

Tampil Memukau Bikin Pengunjung Mall Ceria

Batam- Bahana Barelang Drum Corps (BBDC) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam menggelar flash mob bertempat di Grand Batam Mall, Lubuk Baja, Minggu (12/7). Kegiatan ini perdana ini langsung membuat pengunjung mall terpukau.

Pukulan perkusi memulai flash mob. Selain itu alat trumpet, mellaphone, beritone, snare, tom, dan color guard mewarnai flash mob persembahan dari BBDC. Persembahan ini membuat pengunjung terpukau, penonton ikut bertepuk tangan setiap kejutan yang diberikan oleh BBDC. Lagu berjudul Happy dari Pharrel Williams jadi lagu persembahan.

Tak hanya beraksi di lantai dasar, Anggota BBDC menyebar di sejumlah lantai mall dan memberikan kejutan kepada pengunjung. Setiap kejutan yang diberikan, disambut terikan heboh penoton dan tepuk tangan. Penonton juga ikut menari bersama anggota. Pengunjung memadati setiap lantai mall, para ramaja, dewasa semuanya menikmati suasana flash mob. Tak lupa lewat pengunjung mengabadikan momen ini lewat smart phone.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Wuryanta mengatakan kegiatan ini rencananya bakal digelar setiap akhir pekan berlangsung di pusat perbelanjaan Kota Batam. Anggota yang turun memeriahkan kegiatan ini berjumlah 41 orang pemain inti dan 29 orang pemain figuran. Penampilan ini berlangsung 15 menit dimulai pukul 16.00. Adapun konsepnya tematik.

“Kegiatan ini akan terus berlangsung di Mall di Kota Batam,” katanya.

Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata mengatakan kegiatan ini perdana dilakukan dengan tujuan memberikan apresiasi kepada Anggota BBDC yang telah bekerja keras selama latihan.

“Memberikan semangat dan apresiasi kepada mereka (Anggota BBDC),” katanya.

Kegiatan flash mob ini sengaja dilakukan di pusat perbelanjaan karena di kondisi Covid-19 dianggap lokasi yang aman untuk melaksanakan flash mob. Di pusat perbelanjaan protokol kesehatan sangat baik setiap memasuki area mall pengunjung wajib memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak.

“Penampilan yang luar biasa ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada,” tuturnya.

Ardi menyampaikan kegiatan ini akan terus berlanjut di pusat perbelanjaan di Kota Batamdan tempat tempat lainya. Ini dilakukan sebagai bentuk uji coba setelah hampir 3 (tiga bulan ) latihan secara online. Dan kegiatan selanjutnyaj akan makin meriah dan menarik perhatian pengunjung. “Penampilan selanjutnya makin heboh dan luar biasa,” pungkasnya.

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Jakarta - Pemerintah kembali menegaskan bahwa skenario pemulihan ekonomi masih akan berlanjut di tahun 2021. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih akan dirasakan hingga tahun depan.

“Di tahun 2021 kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidato kuncinya pada acara Rapat Kerja Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selasa (4/8), di Jakarta.

Dalam paparan yang disampaikan secara daring, Menko Airlangga menjelaskan tentang siklus terbalik antara pandemi dan mata pencaharian. Jika penyebaran masih tinggi maka ekonomi akan semakin dalam.

“Jika pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19,” ujar Airlangga.

Airlangga juga menuturkan bahwa pihaknya akan mendorong kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021. “Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal,” imbuhnya.

Bantuan sosial, lanjut Airlangga, akan didorong hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Selain itu, usaha dan industri padat karya akan terus didorong hingga tahun 2022.

Menko Airlangga juga menuturkan, Pemerintah akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak.

“Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja,” ujar Airlangga.

Upaya mendorong UMKM juga telah dilakukan Pemerintah dengan penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bahkan menurut Airlangga, Pemerintah telah melakukan perluasan ke sektor korporasi yaitu kredit diatas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.

Saat ini dana yang ditempatkan di Himbara berjumlah Rp30 triliun. Sementara dana yang sudah disalurkan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur.

“Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada 11,5 triliun rupiah. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat,” ujarnya.

Dalam paparannya, Menko Airlangga juga menjelaskan program yang dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 adalah menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian kehidupan. Menurutnya hal ini adalah tugas dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menjaga kehidupan dilakukan dengan mengatasi/menekan virus, memperluas testing, karantina dan kapasitas perawatan, mencari obat/riset, meingkatkan kapasitas sektor kesehatan, serta produksi dan distribusi vaksin.

Sementara, menjaga mata pencaharian kehidupan dilakukan dengan mendukung masyarakat dan bisnis yang terdampak, menyiapkan kembali masyarakat agar dapat bekerja secara produktif dan aman, serta menyiapkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional. (nck)

Jakarta, 29 Juli 2020 - Usai meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebelumnya direalisasikan untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah kembali memberi dukungan, kali ini kepada Korporasi yang dikategorikan Non-UMKM dan Non-BUMN.

Dukungan tersebut dilakukan dengan skema penugasan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Pengaturannya telah dimasukkan dalam Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

“Skema penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi akan diberikan pada kredit dengan plafon Rp10 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun, dan ditargetkan menciptakan Rp100 Triliun Kredit Modal Kerja sampai dengan 2021,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara penandatanganan Program Penjaminan Korporasi dalam rangka PEN, Rabu (29/7).

Menko Perekonomian menjelaskan, dukungan ini tidak kalah penting karena korporasi pun mengalami kesulitan operasional maupun kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19. Terutama korporasi padat karya yang jika kesulitan beroperasi akan berdampak pada PHK.

“Program ini menjadi penting sebagai daya tahan agar korporasi bisa melakukan rescheduling, bahkan bisa meningkatkan kredit modal kerja. Terutama untuk sektor padat karya yang memperkerjakan banyak tenaga kerja,” katanya.

Program PEN, papar Airlangga, dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, implementasi Program PEN dilakukan melalui modalitas Penempatan Dana ke Perbankan, Penjaminan Kredit Modal Kerja, Penyertaan Modal Negara, Investasi Pemerintah, serta dukungan belanja negara. Pelaksanaan kelima modalitas Program PEN terus diakselarasi agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha.

“Dari program PEN tersebut, ada yang sudah dijalankan yaitu jaminan UMKM melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Kemudian PT SMI juga menandatangani dengan berbagai BPD,” tutur Airlangga.

Dengan demikian, lanjutnya, program yang memfokuskan pada non UMKM dan non BUMN ini juga tidak kalah penting. “Dengan terlibatnya seluruh perbankan, diharapkan semuanya bisa menyalurkan untuk melakukan restructuring sehingga ekonomi indonesia dan sektor korporasi bisa kembali seperti semula,” jelas Menko Airlangga.

Menko Perekonomian menerangkan, penyebaran wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Aktivitas ekonomi global pun belum akan kembali ke normal seperti masa sebelum pandemi. Berbagai lembaga internasional memperkirakan kontraksi pada tahun 2020 pada kisaran -4.9 sampai dengan -7.6 persen.

Seperti dialami sebagian besar negara di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal ke-1 tahun 2020 melambat menjadi 3 persen. Pada Kuartal ke-2 tahun 2020, tekanan ekonomi diproyeksikan akan semakin berat dan mengalami kontraksi. “Di akhir tahun, kita berharap bisa keluar dari krisis atau zona negatif ini,” imbuhnya.

Agar terhindar dari resesi, pemerintah harus melakukan langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi di Kuartal ke-3 dan ke-4 tahun 2020. Belanja pemerintah secara besar-besaran akan didorong sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi. Oleh karena itu, dukungan untuk dunia usaha harus segera dipercepat implementasinya.

“Belanja pemerintah didorong sebagai salah satu penggerak dan pengungkit perekonomian agar di semester kedua tahun 2020, kita bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi nol atau positif,” sambung Menko Airlangga.

Ia pun kembali menegaskan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi sehingga penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan dan terintegrasi dalam satu kelembagaan. Akan tetapi, harus dipahami bersama bahwa penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas. (nck)

Jakarta, 28 Juli 2020 - Pemerintah terus mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah, sebagai bagian dari program inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2019, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya sekitar 9% dan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 8,93%.

Hal tersebut dirasakan belum optimal, mengingat 87,18% dari total penduduk 232,5 juta jiwa penduduk Indonesia adalah muslim. Maka itu, potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah secara nasional masih terbuka lebar. Apalagi didukung dari keberadaan pondok pesantren yang berjumlah 28.194 (data Kementerian Agama RI) di seluruh Indonesia.

Sebanyak 44,2% atau 12.469 pondok pesantren memiliki potensi ekonomi, baik pada sektor agribisnis, peternakan, perkebunan, dan sektor lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, hingga pemberdayaan masyarakat.

Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: (1) Edukasi dan literasi keuangan syariah; (2) Pembiayaan syariah bagi usaha kecil dan mikro (UKM) sekitar pondok pesantren serta UKM binaan pondok pesantren; (3) Pembukaan rekening syariah; (4) Program tabungan emas; serta (5) Kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah yang mendukung “halal value chain”.

Terdapat pula ekosistem pendukungnya meliputi yang pertama, terbentuknya di lingkungan pondok pesantren Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) yang terdiri dari Agen Bank Syariah, Agen Pegadaian Syariah, Agen Fintech Syariah, yang terintegrasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan Halal Centre Pondok Pesantren.

Kedua, terciptanya sistem pembayaran syariah terintegrasi pada pondok pesantren, mendukung pembayaran SPP santri/santriwati, payroll gaji guru/pengurus pondok pesantren, serta elektronifikasi sistem pembayaran di pondok pesantren dan lingkungan masyarakat di sekitarnya untuk mendukung inklusi keuangan syariah berbasiskan digital. Contohnya, penerapan kartu santri digital, dan metode pembayaran menggunakan QRIS pada kios digital di pondok pesantren.

Ketiga, adanya pembiayaan yang berasal dari Bank Wakaf Mikro (BWM) dan KUR Syariah untuk revitalisasi dan mendirikan usaha warung/kios/toko/koperasi pada pondok pesantren.

“Implementasi kartu santri digital dan QRIS yang mendukung cashless society di pondok pesantren, serta edukasi dan literasi keuangan syariah secara daring bagi civitas pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, merupakan salah satu contoh adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi Covid-19,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech-nya pada acara “Peluncuran Implementasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren” secara daring, di Jakarta, Selasa (28/7).

Pada implementasi ekosistem juga terdapat pemberdayaan ekonomi pesantren pada sektor riil yang diintegrasikan dengan keuangan syariah dalam rangka mendukung “halal value chain”. “Pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai arus baru perekonomian menjadi salah satu upaya pemulihan perekonomian pada masa pandemi Covid-19, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku,” ujar Menko Airlangga.

Dalam kegiatan ini, Kemenko Perekonomian Cq. Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan bersama Sekretariat Wakil Presiden, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta lembaga keuangan syariah, meluncurkan implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren.

Sebagai lokasi pilot project dipilih Pondok Pesantren Kyai Haji Aqiel Siradj (KHAS) Kempek Kabupaten Cirebon. Saat ini implementasi ekosistem telah berjalan optimal di sana sejak dimulai pada 17 Desember 2019. Selain itu, juga terlaksana pada Pondok Pesantren Al Qur’aniyy Az-Zayadiyy Kota Surakarta.

Ke depannya, keberhasilan pilot project itu akan direplikasi pada 170 pondok pesantren binaan BRI Syariah. Sehingga, pada 2024, ditargetkan implementasi ekosistem ini dapat terlaksana pada sekitar 3.300 pondok pesantren di seluruh Indonesia.

“Untuk ke depannya, Kemenko Perekonomian mengharapkan terwujudnya optimalisasi sinergi program lintas sektor dan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia secara terintegrasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI kepada Wakil Presiden RI untuk pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini adalah Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Franky Sibarani, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Prijono, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kristrianti Puji Rahayu, Direktur Bisnis Komersil PT Bank BRISyariah Tbk. Kokok Alun Akbar, Pengasuh Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Nyai Hj. Shobihah Maimoen Zubair, perwakilan kantor cabang BRI Syariah seluruh Indonesia, serta perwakilan dari pesantren yang terlibat dalam program ini. (nck)

Jakarta - Negara G20 sepakat untuk terus mendorong kerja sama dalam pengembangan vaksin dan obat-obatan yang mudah diakses dan terjangkau, serta mempercepat pemulihan ekonomi global. Saat ini, semua negara di dunia tengah melakukan langkah extraordinary dan menerapkan strategi kebijakan, baik dari sisi fiskal maupun moneter.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan virtual Extraordinary G20 Sherpa ke-2 yang digelar hari Jumat (24/7) lalu. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman selaku Sherpa G20 Indonesia turut menghadirinya.

Rizal menjelaskan, pertemuan ini membahas mengenai perkembangan terkait isu penanganan Covid-19, perkembangan isu-isu terkini di bawah Working Groups G20, serta masukan terhadap elemen Outcome KTT G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2020 mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal menyampaikan bahwa Indonesia tengah menenerapkan langkah-langkah extraordinary yang komprehensif dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 secara nasional.

“Dari aspek kesehatan, Indonesia terus mendorong peningkatan kerja sama dalam rangka penemuan vaksin dan penyaluran obat-obatan yang mudah terjangkau dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” tegasnya.

Seiring dengan langkah penanganan kesehatan, lanjut Rizal, aspek pemulihan ekonomi nasional juga terus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dilakukan guna melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional, penyaluran bantuan sosial-ekonomi bagi yang terdampak, dan mendorong peningkatan kemampuan pelaku usaha sektor rill dan sektor keuangan.

Dalam penyiapan elemen outcome KTT G20, Sherpa G20 Indonesia menyampaikan beberapa masukan, di antaranya memastikan keamanan dan peningkatan dukungan bagi para pelaku tenaga kesehatan, serta mendorong kelancaran arus barang dan jasa di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, dengan mendorong prinsip-prinsip lawfulness, fairness, dan data transparency dalam pertukaran data guna menghindari terjadinya kebocoran data dalam isu ekonomi digital.

“Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kerja sama dalam rangka upaya penanganan perubahan iklim serta mendorong investasi guna meningkatkan mata pencaharian petani, khususnya pertanian skala kecil dan pertanian keluarga,” terang Rizal Affandi.

Pertemuan ini dipimpin Sherpa G20 Arab Saudi yang memegang Presidensi G20 tahun ini dan dihadiri oleh seluruh Sherpa negara G20, serta perwakilan dari Organisasi dan Lembaga Kerja Sama Keuangan/Pembangunan Regional dan Internasional. (nck)

Jakarta — Pemerintah memastikan bahwa industri media akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal itu dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Adapun poin-poin yang disampaikan Pemerintah dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.

2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.

3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.

4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.

5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.

6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.

7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.

“Dewan Pers meyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19,” kata Ketua Dewan Pers M. NUH.

Pertemuan di ruang virtual tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers, yakni: Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan. Selain itu, hadir para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi (IJTI), dan Firdaus (SMSI). (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami