Ragam Berita
Sumber: islampos.com
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII Rofi Munawar meminta PT. Pertamina melakukan persiapan extra guna mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM dari para pemudik lebaran tahun 2018. Lonjakan ini salah satunya dikarenakan distribusi BBM subsidi yang dibuka kembali oleh Pemerintah di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sesuai penugasan Pemerintah, Pertamina akan menambah 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kembali menjual BBM jenis Premium di wilayah Jamali. Dengan peraturan terbaru, maka alokasi volume penugasan menjadi 11,8 juta KL untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Jamali. Diperaturan sebelumnya, alokasi hanya 7,5 juta KL dengan wilayah penugasan di luar Jamali.
Rofi memberikan tambahan, mengeluarkan revisi perpres ‘pelonggaran’ distribusi premium bersubsidi di Jamali sejatinya sedang menunjukan bahwa pemerintah melakukan kebijakan populis dan pragmatis. Bukan tidak mungkin kebijakan perpres akan direvisi lagi selepas Lebaran, tergantung situasi dan kondisi. Legislator asal Jawa timur ini juga menjelaskan akan lebih baik jika pemerintah sejak awal membuat kebijakan BBM satu harga yang tersedia diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk wilayah Jamali. Karena secara faktual masyarakat kurang berdaya di wilayah jamali pun masih sangat membutuhkan BBM jenis Premium.
Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dalam peraturan terbaru yang menggantikan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 ini menyebutkan, Wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) mulai mendapatkan tambahan alokasi premium. Sebelumnya, dalam Perpres 191/2014 disebutkan, premium penugasan diberikan untuk seluruh wilayah Indonesia terkecuali Jamali.
Sumber: TEMPO.CO
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 merupakan posisi yang strategis. Yusuf Kalla mengatakan Ini sangat strategis apalagi kita sebagai negara yang besar tentu sangat penting posisi ini, dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB, kata Kalla, Indonesia bisa membahas banyak masalah-masalah di dunia. Sebab, jika bukan anggota tidak tetap DK, Indonesia hanya bisa melakukan pembahasan masalah di dunia melalui majelis umum atau institusi PBB lainnya.
Adapun kedudukan DK PBB, kata Kalla, merupakan satu tingkat di bawah majelis umum. Apabila dianalogikan dengan organisasi, DK adalah pengurus harian yang bekerja sepanjang waktu bila ada masalah-masalah di dunia ini. Dengan masuknya Indonesia sebagai DK PBB sekarang ini, JK menilai bahwa selama dua tahun ke depan, Indonesia harus aktif membahas dan menyelesaikan masalah-masalah dunia. Menurut Kalla, Indonesia bisa fokus terhadap masalah perdamaian dunia. Misalnya mengenai keberhasilan pertemuan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang menandakan salah satu persoalan masalah dunia selesai. Kemudian upaya perdamaian di Afganistan dan Rohingya, Kallaberharap dapat berjalan dengan baik.
Indonesia mewakili wilayah Asia dan Pasifik terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB setelah meraih 144 suara dari 190 negara yang hadir. Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia bersaing dengan Maladewa yang mendapatkan 46 suara, tidak ada yang abstein. Lebih dari dua pertiga suara anggota yang hadir memberikan suara kepada Indonesia. Hal ini membuat Indonesia untuk keempat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB terakhir pada 2006-2008.
Sumber: Warta Ekonomi.co.id
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan dapat bersinergi lebih kuat dalam rangka menjaga agar jumlah nelayan tradisional di Nusantara tidak berkurang ke depannya. Kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi SuhufanSalah satu isu fundamental yang dihadapi bangsa ini adalah menurunnya jumlah nelayan dari 1,6 juta orang pada tahun 2003 menjadi tinggal 800 ribu jiwa pada tahun 2013. Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus memiliki skenario untuk menjaga agar profesi nelayan tidak terus berkurang.
Hal tersebut, lanjutnya, penting mengingat potensi sumberdaya ikan yang terindikasi meningkat memerlukan sumberdaya manusia nelayan yang terampil. Sementara itu, pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa jaminan perlindungan terhadap nelayan jangan hanya asuransi tetapi harus lebih luas lagi. Menurut Abdul Halim, ada perbedaan antara skema perlindungan dan pemberdayaan dan pembiayaan asuransi hanya merupakan salah satu upaya dalam skema yang dijalankan oleh pemerintah.Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan nelayan di Tanah Air dapat dimudahkan akses pemasaran sehingga berbagai ikan hasil tangkapan mereka juga dapat dengan mudah diekspor ke pasar global.
Menteri Susi berpesan kepadanya agar produk perikanan dapat bernilai jual di dunia pemasaran nasional maupun global, dan harus berhasil memasarkan hasil tangkapan nelayan tradisional.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan distribusi komoditas perikanan di Tanah Air baik ke domestik maupun global harus berpihak kepada kepentingan nelayan kecil.Menurut Susan, dalam rantai produksi perikanan Nusantara masih kerap ditemukan bahwa pihak yang menguasai modal besar adalah mereka yang menguasai pasar.Sedangkan nelayan kecil, katanya, masih menjadi seperti kaum marjinal atau terpinggirkan karena mereka tidak memiliki modal yang besar. Para nelayan tersebut, menurut dia, juga mengalami kebingungan untuk menjual ikan mereka ke pasar yang lebih luas.
Sumber: ANTARANews.com
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai pemerintah Indonesia harus serius melawan polusi sampah plastik dengan membuat kebijakan teknis yang mengatur kewajiban perusahaan produsen untuk mengurangi penggunaan plastik. Direktur ICEL Henri Subagiyo mengatakan kewajiban tersebut seharusnya berlaku bagi pemegang merek, pelaku usaha ritel, dan pelaku usaha jasa makanan dan minuman.
Menurutnya Indonesia sudah darurat sampah plastik. Indonesia berada di posisi nomor dua setelah Tiongkok sebagai negara penghasil sampah plastik yang dibuang ke laut. Sehingga dibutuhkan terobosan solusi yang mendorong perbaikan di sektor hulu, produsen. Seperti kita ketahuai padaTanggal 5 Juni yang lalu adalah merupakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang tahun ini dengan tema "Beat Plastic Pollution". Sampah plastik kini jadi masalah genting global. Diperkirakan setiap tahunnya sekitar 4,8 juta sampai 12,7 juta ton plastik masuk ke laut, di mana sebanyak 80 persen berasal dari sampah darat. Sementara itu, pada tahun 2015 Indonesia menghasilkan sampah sebesar 3,2 juta ton dan sebanyak 1,29 juta ton di antaranya sampai ke laut.
Henri menambahkan, permasalahan sampah di laut tidak terlepas dari pengelolaan sampah di darat. Dua pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan yakni masih tingginya kontribusi sampah di laut dari manufaktur plastik dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan 3R.World Bank mencatat setidaknya 52 persen dari komposisi sampah plastik di laut berasal dari manufaktur plastik. Di sisi lain, data KLHK menunjukkan bahwa di tingkat nasional total timbulan sampah plastik secara nasional sebanyak 16 persen. Oleh karena itu pemerintah harus menerbitkan rencana aksi nasional penanganan sampah plastik di laut yang meliputi pembagian tanggung jawab dan rencana program yang jelas antar instansi pemerintah pusat dan daerah; darat, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan laut; kewajiban produsen dalam upaya pengurangan sampah di laut; dan aksi pengawasan dan penegakan hukum bagi produsen dan pemerintah daerah.
Sumber: Merdeka.com
Pelaku usaha meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 229 tahun 2017 mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. Aturan ini dinilai menimbulkan kerugian hingga puluhan miliar bagi pengusaha. Masalah yang dihadapi saat ini adalah waktu yang diberikan. Peraturan tersebut mengatur batas waktu penyerahan SKA (Surat Keterangan Asal) untuk barang yang masuk jalur merah atau kuning hanya diberikan satu hari atau sampai pukul 12.00 WIB hari berikutnya sejak pemberitahuan impor barang (PIB) mendapatkan penetapan jalur.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, mengatakan batas waktu tersebut terlalu singkat untuk barang yang melalui jalur merah dan harus diperiksa fisik oleh petugas pabean. Sementara itu apabila melewati batas waktu tersebut, maka SKA dianggap tidak berlaku lagi. Tidak hanya industry logistic dan forwarder yang mengeluh, Asosiasi Persepatuan Indonesia berharap pemerintah dapat memberikan solusi terkait kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan tersebut. Wakil Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Budiarto Tjandra, mengatakan pemerintah perlu mengadakan dialog dengan para pihak terkait supaya bisa memanfaatkan tarif preferensi yang berdasarkan aturan internasional. Menurutnya, industri skala kecil dan menengah yang paling merasakan dampak jika tidak bisa mendapatkan tarif preferensi.
