Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
9 Sep 2021

Kepala BP Batam dan Kemenko Sejalan Bangkitkan Kegiatan Berusaha di Batam

BATAM – Terusnya menurun angka Covid-19 di Batam, mendorong semangat Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Perekonomian RI, terpicu. Baik Kemenko Perekonomian dan BP, memiliki semangat yang sama, membangkitkan kegiatan berusaha, dalam meningkatkan ekonomi, Batam. Sebagaimana disampaikan Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan  Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengajak pengusaha, termaksud pengusaha muda, untuk memanfaatkan terbitnya PP 41. “Hendaknya momentum ini tidak boleh dilewatkan. Kemudahan yang diberikan kalau tak digunakan yang rugi kita. Ayo kami siap bersama kalian. Jika ditemukan kendala, mari bersama cari solusinya,” ajak Rudi.

Rudi memastikan dirinya terbuka untuk diajak berdiskusi demi kemajuan Batam. Menyadari Batam merupakan daerah tujuan investasi, baik oleh investor lokal maupun asing. Rudi dengan SDM yang ada di BP Batam maupun Pemko Batam mencurahkan kemampuan untuk terus membangun Batam. Seperti meningkatkan infrastruktur pendukung, dari bandara, pelabuhan hingga akses jalan.

“Tidak lain ini semua untuk ekonomi Batam yang semakin maju, sehingga masyarakatnya juga sejahtera. Alhamdulillah, meskipun sedang covid pertumbuhan ekonomi Kepri kuartal II tumbuh 6,9 persen dan Batam menyumbangkan 70 persen dari pertumbuhan itu,” kata Rudi.

Di samping penanganan Covid-19, pihak Rudi juga tetap berupaya untuk melanjutkan sejumlah proyek-proyek infrastruktur. Dengan harapan tentunya dapat menggerakan ekonomi masyarakat.

“Protokol kesehatan jangan sampai kendor meskipun Covid-19 sudah menunjukan penurunan,” kata Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam ini.

Terkait dengan pengintegrasian sebagaimana disampaikan Sesmenko, dan berkesuaian dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rudi menyambut baik. Diakui, Rudi sudah menyiapkan rencana. Dimana, telah menyesuaikan dengan perubahan sistem. Termaksud sistem pelayanan perizinan berusaha yang didesain oleh Pemerintah sehingga menjadi berbasis elektkronik yakni one single submission (OSS) dan wajib digunakan daerah.

Adapun nomenklatur yang digunakan adalah nomenklatur baru sebagaimana tercantum dalam Undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksananya. “Perlunya mewujudkan kepastian hukum dalam pemberian layanan perizinan berusaha baik untuk masyarakat maupun aparatur penyelenggara perizinan dan kepastian hukum dalam penerimaan daerah dari sumber retribusi daerah yang telah berubah namanya,” tegas Rudi.

Sementara Susiwijono mengatakan, menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia membawa harapan baru bagi masyarakat. Reaksi optimis para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pengusaha terus digaungkan, guna percepatan pemulihan ekonomi nasional selama pandemi berlangsung.

Hal tersebut diutarakan Susiwijono, dalam acara pelantikan Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, pada Kamis (2/9/2021) pagi, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat.

Susiwijono mengatakan, dalam dua-tiga minggu terakhir ini, baik daerah di dalam dan di luar Jawa-Bali, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mulai melandai. Tren ini, menurutnya, harus terus berlanjut untuk mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional, terutama di kawasan Kepulauan Riau, khususnya di Batam.

“Kita berharap banyak dari sisi penanganan pandemi ini, dapat kita manfaatkan betul momennya. Terutama beberapa rencana kita terkait PP Nomor 41 Tahun 2021 mengenai KPBPBB, khususnya Batam-Bintan-Karimun, akan kita dorong kembali,” ujar Susiwijono.

Ia melanjutkan, tugas utama selama pemulihan ekonomi berlangsung adalah meningkatkan jumlah investasi asing ke Batam.

“Kita tahu bagaimana kemarin di kuartal II pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu 7,07 persen. Namun sebagian besar dikarenakan Low Base Effect (merupakan kecenderungan perubahan nilai absolut yang kecil pada kondisi awal yang “sangat” rendah sehingga diterjemahkan ke dalam bentuk perubahan persentase yang besar, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dipengaruhi faktor dari basis pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun sebelumnya). Sehingga di kuartal tiga nantinya pasti masih terdampak dengan pembatasan melalui PPKM kemarin,” jelasnya.

sumber : bpbatam.go.id 

Dengan melandainya kasus Covid-19, pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian beberapa kegiatan masyarakat. Susiwijono berharap selama beberapa minggu ke depan, roda perekonomian dan kegiatan berusaha akan bergerak kembali.

“Mulai dari mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, khususnya di Batam, akan kita dorong kembali. Mudah-mudahan secara penuh target di Tahun 2021 masih bisa kita capai,” harap Susiwijono.

Ia optimis, dengan tingkat vaksinasi Kepri yang tinggi, yaitu di posisi ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan Bali, perekonomian di Batam akan membaik. Selain itu, pihaknya juga akan membuka beberapa inisiatif untuk Batam, salah satunya adalah rencana untuk membuka akses bagi investor Singapura.

Dilihat dari sisi kesiapan Batam sendiri, menurut Susiwijono, momen ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan transformasi ekonomi karena Batam dinilai siap untuk meningkatkan eksposurnya, mulai dari kelembagaan, infrastruktur pendukung, termasuk beberapa kebijakan ke depan.

“Dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemarin kami ingin membentuk sebuah integrasi, sehingga Batam dan Kepri akan lebih efisien lagi. Dengan kondisi status KPBPBB yang sedang berlangsung, dua Kawasan Ekonomi Khusus sudah berjalan, kami ingin perekonomian Batam lebih aktif lagi. Apalagi ketika diterapkannya PP Nomor 41 Tahun 2021 nanti diharapkan mampu meningkatkan perhatian publik (investor) terhadap Batam,” tutup Susiwijono. (*)

 

 

9 Sep 2021

36 CCTV Awasi 20 Titik Rawan

Batam – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam memaksimalkan keberadaan kamera pengintai (Closed Circuit Television/CCTv) di lokasi rawan Kota Batam. Setiap kejadian terekam, langsung dikoordinasikan ke kepolisian.

“Semalam ada satu mobil yang mengalami kecelakaan di pertigaan Sei Ladi, dan sudah kita koordinasikan,” ujar Kepala Diskominfo Batam, Azril Apriansyah, Kamis (9/9/2021).

Azril mengaku pengawasan lokasi rawan dilakukan pengawasan 24 jam melalui CCTv Kominfo Batam. Beberapa kali kejadian seperti pencurian, hingga kecelakaan langsung terekam CCTv.

“Pusat pengendaliannya di Kantor Wali Kota Batam dan petugas kota 24 jam mengawasinya,” ujar Azril.

Adapun lokasi yang dipantau CCTv Kominfo Batam tersebar di 20 lokasi yakni lingkungan Kantor Walikota satu titik, lingkungan DPRD Batam satu titik, Gerbang Selatan Dataran Engku Puteri satu titik, Gerbang Utara Dataran Engku Puteri satu titik, lingkungan simpang BI dua titik, Bundaran Madani tiga titik, Simpang Kuda Sei Panas tiga titik, lingkungan jalan utama Nagoya Hill satu titik, Depan Pasar Induk Jodoh dua titik, dan Jalur Lambat Sukajadi dua titik.

Kemudian, jalan di Depan Perumahan Casablanca dua titik, Depan Pura Sei Ladi dua titik, Simpang Tiga Sei Ladi tiga titik, Tanjakan Southlink dua titik, Depan Pelabuhan Domestik Sekupang satu titik, Depan Perumahan Delta Villa Tiban Koperasi dua titik, Depan Mata Kucing dua titik, Depan SP Plaza Batu Aji satu titik, Simpang Tiga Sambau tiga titik, dan Pelabuhan Punggur satu titik.

“Total 36 CCTv yang kami kendalikan. Semoga dengan terus diawasi kamera ini dapat meminimalisir kerawanan dan jika terdapat kejadian dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.

 

Sumber : Media Center Batam 

24 Aug 2021

Rudi Paparkan Ranperda Perubahan APBD Kota Batam

Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi memaparkan Ranperda Perubahan APBD Kota Batam. Hal itu disampaikan pada Rapat Paripurna di DPRD Batam, Senin (23/8/2021).

Dijelaskannya bahwa penerimaan pendapatan dan pembiayaan semula sebesar Rp2.968.574.058.069,00 berubah menjadi Rp 2.921.147.486.859,00 atau turun 2 persen.

“Pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 2.860.863.224.402,00 berubah menjadi Rp 2.650.544.986.343,00 atau turun 7 persen,” kata Rudi.

Perubahan pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah semula sebesar

Rp1.432.639.685.193,00 atau turun 15 persen.

Kemudian, pendapatan transfer semula sebesar Rp1.319.207.339.209,00 berubah menjadi Rp1.289.424.306.402,00 atau turun 2 persen. Selanjutnya lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, semula sebesar Rp 109.016.200.000,00 atau naik 27 persen.

“Sementara, dalam penyusunan belanja daerah pada Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan saat ini merupakan hasil kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021,” kata Rudi.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.968.574.058.069,00 atau turun 2 persen. Kendati demikian, alokasi belanja tetap memenuhi urusan pendidikan minimal sebesar 20 persen sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan urusan kesehatan minimal sebesar 10 persen sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk belanja operasi diarahkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang merupakan ketentuan dari Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah yang dilandaskan pada ketentuan perundangan yang berlaku.

“Mengakomodir usulan tambahan kegiatan atau sub kegiatan sepanjang kegiatan tersebut bersifat penting atau mendesak, berorientasi publik dan dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan, serta mengakomodasi kewajiban Pemerintah Kota Batam kepada pihak ketiga,” katanya.

Kebijakan belanja disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta peraturan perundangan berlaku. Penggunaan anggaran belanja diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang berasal dari Dana Transfer Umum minimal sebesar 8 persen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penyediaan anggaran belanja untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial.

“Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 107.710.833.667,00 berubah menjadi Rp 270.602.500.516,00 atau naik 151,00 persen,” katanya.

20 Aug 2021

Hulu Hilir Pelaku Pariwisata, Ekraf, Budaya Batam Sudah Divaksin

Batam – Pelaku pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif (ekraf) Kota Batam menerima dosis vaksin kedua Covid-19 yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 19-20 Agustus 2021. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad meninjau langsung pemberian vaksin kedua yang berpusat di Kepri Mall.

Amsakar mengapresiasi kegiatan pemberian vaksinasi yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Batam berjalan lancar dan sukses. Ia melihat antusias pelaku pariwisata, budaya, dan ekraf mendapatkan vaksin dapat memberikan kondisi Batam semakin baik.

“Harapan kita kepada seluruh insan pariwisata sudah selesai divaksin sehingga menyongsong kondisi kita yang semakin baik, terima kasih juga kepada tempat penyelenggara,” katanya, Kamis (19/8/2021).

Amsakar menginformasikan hulu hilir pelaku pariwisata mulai dari asosiasi pariwisata, supir, pangkas rambut, budaya, ekraf sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Amsakar melaporkan tren kasus Covid-19 di Kota Batam semakin menurun, yakni pada Rabu 18 Agustus 2021 tercatat 42 orang yang positif Covid-19, 170 pasien sembuh, dan pasien yang dirawat 649 orang diantaranya yang dirawat di rumah sakit berjumlah 288 orang. Menurutnya jika kasus ini terus turun, dalam jangka waktu dua minggu kedepan Covid-19 akan selesai.

“Perkecamatan sudah menarik sekarang, di Kecamatan Bulang sudah hijau, Kecamatan Galang hanya tinggal satu kelurahan, di Belakang Padang ada dua kelurahan sudah menuju hijau kondisi kita sekarang,” ucapnya.

Amsakar bersyukur di Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 RI semakin banyak pasien yang sembuh dari Covid-19 dan kasus Covid-19 terus mengalami penurunan. Maknanya kerja Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) sudah pada jalurnya, kegiatan vaksinasi terlaksana dengan baik, kegiatan rapid test antigen dapat memperkecil kasus, dan kesadaran masyakat semakin baik.

“Kita butuh itu saja, kalau kesadaran protokol kesehatan masyarakat tumbuh akan baik, Covid-19 ini penangananya butuh kebersamaan dan suport dari masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Batam, Amsakar menyampaikan intruksi ini sifatnya perintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kota Batam masuk sudah turun ke level 3, tergantung dari jumlah kasus, pasien yang sembuh, dan hunian tempat tidur baik isolasi maupun rumah sakit.

“Jadi kita harus membuat peraturan ada dasar hukumnya. Kita harapkan jangan lagi mendiskusikan kenapa ini (aturan) dibuat, peraturan ini sudah dipertimbangkan secara nasional,” tegasnya.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mengejar turunnya kasus Covid-19 menjadi zona kuning dan kecamatan hijau, sehingga aktivitas kepariwisataan, budaya, dan ekraf kembali normal dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer, dan menjaga jarak.

Amsakar mengatakan sektor pariwisata menjadi menjadi faktor penting di Kota Batam. Retribusi pajak hotel dan restoran termasuk kategori lima besar. Jika dua sektor ini terseok-seok maka akan berpengaruh dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi Amsakar pariwisata ini yang dapat menghidupkan hotel, menggerakan ekonomi pekerja rumah makan, menghidupkan sektor transportasi udara, laut, kendaraan roda empat dan dua. Toko yang menjual souvenir akan dikunjungi, golf, tempat pijat akan mendapatkan manfaat.

“Pariwisata tumbuh dan berkembang juga ditentukan dari tiga A yakni aksesbilitas, amenitas, atraksi termasuk juga destinasi,” terangnya.

Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardiwinata mengatakan kegiatan vaksinasi ini, Disbudpar menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam. Terdapat 42 tenaga kesehatan yang ikut dalam kegiatan vaksin ini.

Ardi menyampaikan kegiatan vaksinasi sudah dirasakan penuh oleh pelaku pariwisata, budaya, dan ekraf. Pada pemberian dosis pertama vaksinasi Covid-19 berlangsung di tiga tempat.

“Hari ini memulai vaksinasi dosis kedua bagi pelaku pariwisata, budaya, dan ekraf semoga kegiatan ini berjalan lancar,” pintanya.

Pemberian vaksinasi ini dapat memberikan manfaat kepada tubuh. Selain itu dapat memberikan kepercayaan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batam.

“Kita terus mengingatkan pelaku pariwisata, budaya, ekraf dan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif BPPD Kota Batam, Edi Sutrisno mengatakan kegiatan vaksinasi yang berpusat di Kepri Mall ini merupakan gelombang pertama pemberian vaksinasi dosis kedua bagi pelaku pariwisata, budaya, dan ekraf. Ia menyebutkan ada 20 asosiasi yang ikut serta dalam kegiatan ini, diantaranya Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita, Masyarakat Sadar Wisata (Masata), Asosiasi Seni Lanskap Indonesia (Asli), dan sebagainya.

“Besok ada Asppi (Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia), Katalia, PCPI (Perkumpulan Chef Indonesia), dan banyak lagi,” sebutnya.

Edi menyampaikan pemerintah terus berupaya seluruh pelaku pariwisata, budaya, dan ekraf mendapat vaksin dosis pertama dan kedua. “Kita harapkan pelaku pariwisata, budaya, ekraf yang berjumlah 10.000 mendapat full vaccine,” pintanya.

 

Sumber : Media Center Batam

26 Jul 2021

Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau Serentak Distribusikan 7 Sapi Hingga Tepian Negeri

Batam - Tim Global Qurban Aksi Cepat Tanggap Batam, Kepulauan Riau dan Masyarakat Relawan Indonesia pada hari tasyrik ke-3 dzulhijjah 1442 H telah mendistribusikan sebanyak 7 sapi baik di Batam dan luar Pulau Batam.
Pulau yang terdistribusi kurban diantaranya Pulau Seraya, Pulau Semakau, Pulau Kepala Jeri, Pulau Bertam, Pulau Setokok.

Untuk Batam mendistribusikan satu sapi ke Kampung Tengah, Kelurahan TIban Lama, Kecamatan Sekupang, Batam.
Pak Agus selaku Ketua RT 007 RW 011 Kampung Tengah berterimakasih kepada tim Global Qurban Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau. "Terimakasih banyak Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau, tahun ini kami bisa merasakan Qurban Sapi" ujarnya.
"Semoga ACT jaya selalu, dan bisa berqurban sapi lagi tentunya, masyarakat sangat antusisas karena sudah hampir 14 tahun, dan tahun ini kami mendapatkan kurban sapi, Alhamdulillah" tambahnya.

Kita beralih ke Pulau Bertam.
Di Pulau Bertam Di pulau bertam terdapat 49 KK. Penyeberangan menggunakan kapal motor sekitar 15 hinga 20 menit dari batam. Penduduk disini berasal dari suku laut yang menetap.
Seluruh penduduk disini adalah nelayan. Dalam kondisi seperti saat ini tentunya daging sapi tetmasuk makanan mewah bagi meraka.

Sungguh tampak senyum kebahagiaan warga pulau menerima daging kurban dari GQ ACT hari ini. Semangat dan kebahagiaan tertuang dari senyuman mereka. Senyuman itu membuktikan bahwa para pekurban dikota besar, ikut peduli kepada warga pulau pelosok.

Lain cerita di Pulau Semakau. Disini hampir 30 tahun baru bisa berqurban Sapi, perjalan yang ditempuh oleh tim ACT dan MRI Kota Batam selama 45 menit dari Pelabuhan Sekupang, Kota Batam.

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Jakarta - Pemerintah Indonesia bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, di Roma. Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. G20 merupakan forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997 / 1998. G20 beranggotakan 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dan satu perwakilan regional yaitu Uni Eropa, yang memiliki PDB terbesar di dunia. Kelompok negara ini berkontribusi pada 85% PDB dunia, 75% perdagangan dunia, dan 80% investasi global, serta meliputi dua pertiga populasi penduduk dunia. Dalam menentukan presidensi, G20 memiliki mekanisme regional basket rotation dimana saat ini adalah giliran negara yang berada di basket Asia. Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 merupakan kali pertama bagi Indonesia, karena dari basket Asia, baru 4 negara yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan dan Saudi Arabia yang sudah pernah menjadi tuan rumah Presidensi G20.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Luar Negeri akan mengoordinasikan bahasan topik non keuangan (Sherpa Track); Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mengoordinasikan bahasan topik keuangan (Finance Track); sementara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan mengoordinasikan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media.

Sebagai Ketua I Bidang Sherpa Track, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan,”Pemerintah Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 ini dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia, di bidang ekonomi, pembangunan sosial dan juga politik. Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.”

Pemerintah memperkirakan dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 Triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 Triliun, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor. ”Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, Presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain dengan Undang Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan Investor Global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga berkomitmen untuk menggunakan forum G20 untuk mendorong kepentingan Indonesia terkait pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta kerjasama produksi dan distribusi vaksin. Menko Airlangga menerangkan,”Pemerintah akan mendorong penguatan komitmen global untuk memastikan vaksin sebagai global public goods, dan di saat yang sama meningkatkan kepastian aksesabilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah.”

Secara resmi, Indonesia akan menjadi Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan mengangkat tema utama ”Recover Together, Recover Stronger”. Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pengendalian Covid-19 di tanah air. Seluruh rangkaian pertemuan dan side events, akan diselenggarakan secara hybrid dan/atau fisik dengan memperhatikan kondisi pengendalian transmisi virus Covid-19 sebagai parameter. ”Prioritas Pemerintah tetap melindungi masyarakat Indonesia dari potensi paparan virus Covid-19, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan Delegasi peserta konferensi. Seluruh pertemuan dan side events G20 di bawah Presidensi Indonesia, akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat,” ungkap Menko Airlangga.

Untuk itu, telah disusun bersama sejumlah parameter kesehatan yang bisa mendukung pelaksanaan pertemuan, antara lain: level asesmen situasi pandemi yang mengacu pada standar WHO, cakupan vaksinasi minimum di lokasi pertemuan, kasus aktif yang rendah, dan ketersediaan rumah sakit tipe A. Sepanjang Presidensi Indonesia, dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 akan diadakan sekitar 150 pertemuan dan side events yang terbagi atas pertemuan pada tingkat kelompok kerja (Working Groups), tingkat Menteri, tingkat Sherpa dan Finance Deputies, hingga KTT. Jumlah delegasi yang hadir per pertemuan berkisar antara 500 sampai dengan 5.800 sepanjang tahun.

Dalam melaksanakan peran sebagai Presidensi G20, Indonesia akan melakukan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, melalui isu-isu terkait Transformasi Digital dan Ekonomi Inklusif. Pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi yang kuat antar Kementerian/ Lembaga yang terlibat di dalam 16 Working Groups (WG).

Untuk elemen Non-Pemerintah serta Masyarakat Sipil dan Madani, akan ikut terlibat di dalam 10 Engagement Groups (EG). Pelibatan partisipan dari berbagai unsur lapisan masyarakat ini mengindikasikan demokratisasi dalam membahas dan menentukan isu-isu strategis di tatanan global, dan juga mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan Pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan bertata kelola baik. Upaya ini juga untuk menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global. (nck)

Jakarta - Kementerian Kesehatan perketat tata laksana di pintu masuk negara Indonesia bagi pendatang dari luar negeri. Para pelaku perjalanan luar negeri dilakukan pemeriksaan sequencing untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus COVID-19 ke Indonesia termasuk varian MU.

Hal ini dilakukan mengingat Saat ini Indonesia menempati peringkat keenam dunia sebagai negara yang warganya paling banyak mendapatkan vaksinasi covid-19, setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brasil dan Jepang.

Pemerintah juga memantau pelaku perjalanan luar negeri seperti WNI yang baru kembali dari Kolombia, Ekuador, maupun negara-negara yang mengumum kan sudah ada penyebaran varian MU di negaranya.

Mutasi virus SARS-CoV-2 semakin mudah ketika seseorang yang terpapar melakukan aktivitas perjalanan yang tinggi. Semakin banyak infeksi juga akan menyebabkan semakin mudah virus COVID-19 bermutasi.

Kementerian Kesehatan terus-menerus melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pengawasan di pintu-pintu masuk negara Republik Indonesia.

dr. Nadia dalam keterangan pers secara virtual di jakarta (10/9) menyampaikan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 2,24% warga negara Indonesia yang kembali dari perjalanan luar negeri teridentifikasi positif meski hasil tes dari negara sebelumnya dinyatakan negatif.

Sebanyak 0,83% warga negara asing yang datang ke Indonesia dinyatakan positif setelah dites di pintu masuk kedatangan Indonesia, padahal hasil tes sebelumnya dari negara asal kedatangannya dinyatakan negatif.

Pada periode 1 sampai 31 Agustus 2021, 4,5% pelaku perjalanan internasional terkonfirmasi positif COVID-19 dari jumlah total kedatangan 36.722 orang.

Pemerintah fokus kepada 5 negara asal pelaku perjalanan yang catatan positif COVID-19 nya tinggi pada saat datang ke Indonesia, antara lain Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Jepang.

Sementara pada periode 1 sampai 6 September 2021, 2% pelaku perjalanan internasional terkonfirmasi positif COVID-19 dari jumlah total kedatangan sebanyak 7.179 orang.

Ada 5 negara asal kedatangan dengan catatan hasil positif COVID-19 yang tinggi setelah sampai ke Indonesia yakni Arab Saudi, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Singapura.

Mereka yang datang dinyatakan positif setelah dilakukan pemeriksaan kembali di pintu masuk kedatangan Indonesia meski sebelumnya diketahui hasil tes dari negara asalnya dinyatakan negatif.

Diketahui juga bahwa 65% dari pelaku perjalanan luar negeri ini belum mendapatkan vaksinasi saat masuk Indonesia, khususnya di Provinsi Jakarta. Pemerintah mengimbau orang yang akan masuk ke Indonesia dari luar negeri baik WNA maupun WNI agar dapat divaksinasi terlebih dahulu di negara asal keberangkatannya.

"Untuk itu kami mengimbau agar pintu-pintu masuk ke Republik Indonesia seperti bandar udara, pelabuhan laut internasional untuk terus memperketat prosedur skrining dan prosedur pengawasan masuknya pelaku perjalanan internasional," ucap Nadia.

Hal-hal yang menjadi mandatory atau kewajiban adalah melakukan pemeriksaan PCR pertama saat hari pertama kedatangan. Bila hasil pemeriksaan PCR pertamanya negatif lalu dilanjutkan dengan menjalankan karantina sampai dengan hari ke-8.

Pada hari ke-7 dilakukan pemeriksaan PCR kedua saat yang bersangkutan masih menjalani karantina. Tes PCR hari ke-7 itu untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan luar negeri positif atau negatif COVID-19.

Bila hasil pemeriksaan PCR yang kedua negatif barulah dinyatakan selesai melaksanakan karantina. Tetapi bila hasil pemeriksaan PCR kedua di hari ketujuh itu positif maka harus isolasi terpusat atau perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit.

"Harapannya bahwa protokol ini bisa diterapkan Satgas COVID-19 di bandar udara dan pelabuhan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, karena kita ketahui beberapa pintu masuk dari pelaku perjalanan internasional ini ada di beberapa provinsi lainnya," tutur Nadia.

Proses pemeriksaan karantina harus dilakukan di daerah yang menjadi pintu masuk kedatangan luar negeri seperti di Jakarta, Denpasar, Surabaya dan pintu masuk negera yang lainnya.

Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan untuk menjaga mobilisasi pintu masuk ke Indonesia

Tak hanya itu, lanjut Nadia, pihaknya dari Kementerian Kesehatan dan juga sektor terkait lainnya selalu memantau dan melakukan pemeriksaan sequencing terhadap kasus-kasus yang masuk ke Indonesia maupun yang terjadi melalui penularan lokal.

Kapasitas laboratorium pemeriksaan genome sequencing yang ada di Indonesia mampu mendeteksi sampel varian COVID-19 dalam waktu rata-rata 4 sampai 5 hari.

"Sehingga dengan kapasitas tersebut kita bisa mengisolasi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah terkonfirmasi COVID-19 dengan varian tertentu di fasilitas pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit ataupun di tempat isolasi yang terpusat," kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi, M.Epid dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (10/9).

Sampai saat ini tidak kurang dari 5.835 kasus sequencing telah dilakukan. hasil pemeriksaan tersebut sebanyak 2.300 kasus merupakan varian Delta yang ditemukan di 33 provinsi di Indonesia.

Kita juga memantau semua varian yang muncul baik itu varian of concern yaitu varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta maupun varian of Interest seperti varian Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, MU, termasuk juga varian lokal yang muncul di Indonesia.

"Kami juga melakukan pemantauan terhadap varian MU yang saat ini menyebar di 46 negara dan kami terus melakukan koordinasi dengan petugas di pintu masuk negara dan menyusun berbagai kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya varian yang dikatakan memiliki potensi kebal terhadap vaksin," tegas Nadia.

Ia meminta masyarakat Indonesia tetap disiplin protokol kesehatan walaupun pelonggaran aktivitas masyarakat sudah dilakukan dan segera divaksin sesuai dengan jadwalnya. (nck)

Medan - Dampak lonjakan kasus Covid-19 pada Juli-Agustus 2021 bagi UMKM dan korporasi, mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Untuk memberikan dukungan bagi UMKM dan Korporasi mengatasi dampak pandemi Covid-19 tersebut, khususnya sektor usaha mikro, Pemerintah telah meluncurkan program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW).

Bantuan ini secara spesifik menyasar kabupaten dan kota yang terkena PPKM Level 4 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 dan Nomor 28 Tahun 2021. Para penerima bantuan adalah PKL dan Warung yang belum mendapatkan bantuan melalui skema Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

“BTPKLW yang hari ini mulai diluncurkan, selain sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi akibat pembatasan, namun juga diharapkan menjadi sinyal untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara penyaluran BTPKLW yang berlangsung di Polrestabes Medan, Kota Medan, Kamis (9/09).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani berdialog langsung dengan PKL dan Warung penerima bantuan. Salah satunya yakni Ibu Leli Hadijah yang berusaha ayam geprek, target pasarnya adalah para pegawai kantor. Omsetnya mengalami penurunan karena PPKM, dimana dalam satu hari pada kondisi normal bisa menjual 30 kg, namun di masa PPKM hanya mampu menjual 5 kg. Bantuan yang diterima akan digunakan untuk tambahan modal usaha.

Bantuan untuk sektor usaha mikro dengan pagu sebesar Rp1,2 triliun ini akan disalurkan bagi 1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing akan mendapatkan Rp1,2 juta. Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara menjadi kota pertama yang akan menerima bantuan BTPKLW dikarenakan peran strategis Medan sebagai episentrum perekonomian di pulau Sumatera. Pemerintah menugaskan TNI dan POLRI untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan tersebut langsung ke masyarakat. Penyaluran bantuan oleh TNI dan Polri ini dilakukan melalui sistem aplikasi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam merespon melemahnya kegiatan ekonomi masyarakat yang sempat mulai bergeliat pada Triwulan II 2021, Pemerintah telah melakukan refocusing APBN dan meningkatkan anggaran Program PEN 2021 menjadi sebesar Rp744,77 triliun yang difokuskan untuk penanganan aspek kesehatan dan serangkaian program perlindungan sosial.

“Dengan persiapan seluruh regulasi dan anggarannya, alhamdulillah hari ini bisa di ujicoba di kota Medan. Dan ini disediakan untuk satu juta paket, sebanyak Rp1,2 juta. Selanjutnya tentu ini bisa diteruskan oleh TNI-Polri di berbagai wilayah. Operasi dilapangannya oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dan diharapkan ini menjadi bantalan bagi mereka yang terkena dampak untuk modal hidup dan modal kerja usaha mereka masing-masing,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Keuangan, Kepala BPKP, Gubernur Sumatera Utara, Walikota Medan, Kabareskrim Polri, Pangkogabwilhan I, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan BUMN, Riset, dan Inovasi, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kapolda Provinsi Sumatera Utara, Kapolres Kota Besar Medan, serta Forkopimda setempat. (nck)

Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menyelenggarakan pemberian vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi pegawai di Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Sistem Pembayaran (SP), serta masyarakat umum di kawasan Tennis Indoor Senayan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, bersama Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu, melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 dosis kedua tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 8 September 2021 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan vaksinasi dosis pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Juni 2021 lalu. Vaksinasi dosis kedua ini diberikan kepada 7.500 peserta vaksinasi.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi otoritas untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 sehingga mendorong terciptanya kekebalan komunitas di seluruh lapisan masyarakat sesuai target Pemerintah di tahun ini. Sampai dengan tanggal 6 September 2021 ini, tercatat telah dilaksanakan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada 4 juta masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa vaksinasi adalah game changer bagi pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, BI terus berupaya mendukung percepatan distribusi vaksin ke daerah melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dengan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan lembaga terkait.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan OJK akan bekerjasama dengan BI, Kemenkes, IJK dan SP serta berbagai pihak lainnya, untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 dengan harapan target pemberian vaksinasi kepada 10 juta pegawai IJK dan SP serta masyarakat umum tercapai, sehingga ke depannya bisnis industri jasa keuangan menjadi lebih kuat dan pada akhirnya akan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

BI, OJK, Kemenkes akan senantiasa mendorong percepatan vaksinasi di sektor jasa keuangan di semua daerah sehingga dapat tercapai herd immunity masyarakat Indonesia guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. (nck)

Jakarta  – Setelah beberapa waktu menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pandemi Covid-19 semakin terkendali. Untuk membahas lebih rinci tentang perkembangan penanganan Covid-19, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wamenkes Dante Saksono melakukan jumpa pers virtual bersama pada Hari Senin (06-09-2021).

“Momentum ini patut kita syukuri. Walaupun begitu, ini bukan euforia yang harus dirayakan,” sebut Menko Luhut dalam sambutannya. Ia menjelaskan bahwa dari 25 kabupaten/kota yang ada pada level 4, sekarang hanya tersisa 11 kabupaten/kota.

Sementara itu, Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di luar pulau jawa perpanjangan level 4 dilakukan di 23 kabupaten/kota dari yang sebelumnya diterapkan di 34 kabupaten/kota.

Melihat kondisi yang membaik tersebut, lanjut Menko Luhut, pemerintah pun melakukan tiga penyesuaian kebijakan khusus di wilayah Jawa-Bali. Pertama, melonggarkan waktu makan di restoran selama 60 menit dengan kapasitas tempat 50 persen. Kedua, akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kabupaten/kota yang ada di level 3. Ketiga, pemerintah akan melakukan ujicoba protokol kesehatan dan Aplikasi Peduli Lindungi untuk mall dan pusat perbelanjaan di Bali dengan batasan-batasan tertentu.

Kemudian, soal strategi untuk mengendalikan Pandemi Covid-19, Menko Luhut mengungkapkan adanya 3T (Testing, Tracing dan Treatment), percepatan cakupan vaksinasi bagi masyarakat serta penerapan protokol kesehatan. Selain itu, Menko Luhut dalam konferensi pers menegaskan bahwa penanganan pandemi Covid-19 harus terus merujuk pada data, ilmu pengetahuan, dan teknologi terbaru. Eksekusinya pun dilakukan secara bertahap, berlanjut, dan terpadu. “Kita sudah melewati masa puncak jumlah kasus terkonfirmasi, jumlah perawatan di rumah sakit, dan jumlah kematian jadi jangan sampai ada gelombang ketiga,” harapnya.

Menyambung, khusus di wilayah luar Jawa dan Bali, Menko Perekonomian Airlangga menyebutkan bahwa vaksinasi sudah dilakukan terhadap 106 juta penduduk dan diyakini bahwa diperlukan percepatan vaksinasi supaya jumlah penambahan kasus tidak kembali meningkat tajam. “Untuk saat ini, akselerasi vaksinasi menjadi fokus utama pemerintah, terlebih bagi lima kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON),” ujar Menko Airlangga.

Menutup informasi tentang perkembangan jumlah kasus aktif di Jawa-Bali dan luar Pulau Jawa, Wamenkes Dante mengingatkan kemungkinan kenaikan kasus pasien Covid-19 saat menjelang libur peringatan Maulid Nabi Muhammad di bulan depan. “Biasanya kalau aktivitas masyarakat naik, kasus juga ikut naik,” ucapnya.

Pemerintah Manfaatkan Aplikasi Peduli Lindungi untuk Pantau Implementasi Protokol Kesehatan

Pemerintah memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai integrator utama dari proses 3T, penerapan protokol kesehatan 3M dan percepatan vaksinasi agar penularan Covid19 dapat dikendalikan. Sejauh ini, aplikasi tersebut sudah digunakan di enam sektor esensial, yaitu perdagangan, transportasi, pariwisata, kantor/pabrik, keagamaan, dan pendidikan. Selanjutnya, aplikasi ini juga akan diterapkan di area pasar tradisional dan warung.

Aplikasi Peduli Lindungi sudah diterapkan di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Di sisi lain, di luar Pulau Jawa Peduli Lindungi baru digunakan di kabupaten/kota dengan jumlah penerima vaksin dosis pertama di atas 50 persen. Wilayah yang dimaksud mencakup Aceh, Jambi, Kupang, Palangkaraya, dan Batam.

Terkait keamanan data, Menko Luhut menjamin kerahasiaannya. Diurus oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dibantu oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan Peduli Lindungi ini semakin baik,” janjinya.

Menutup konferensi pers, Menko Luhut dan menteri lainnya menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. “Covid tidak akan hilang dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama Covid-19 hingga kondisi ini berubah dari pandemi menjadi epidemi,” ujar Menko Luhut mengutip arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada hari yang sama. Terakhir, diapun berpesan agar masyarakat terus berdisiplin dan jangan sampai lengah terhadap prokes yang menjadi faktor pengendali laju penambahan Covid-19 di masa mendatang. (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami