Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
24 Jun 2021

Rudi Sambut Baik Kegiatan Tour Atase Negara Sahabat ke Batam

Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyambut baik kegiatan Tour Atase Negara Sahabat ke Batam. Ada belasan delegasi dari negara-negara sahabat yang datang langsung ke Batam.

“Kegiatan ini tentu sangat baik, karena sekaligus kita bisa memperkenalkan potensi Kota Batam,” kata Rudi, Rabu (23/6/2021).

Rudi mengatakan Atase Negara Sahabat tersebut akan berkunjung ke sejumlah perusahaan di Batam. Di antaranya PT Bandar Abadi dan PT Karimun Anugrah di Tanjunguncang.

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak pada industri perkapalan yang mendukung peralatan pertahanan dan keamanan. Sehingga diharapkan juga dapat menjadi peluang kerjasama.

“Ada 18 Negara sahabat yang datang ke Batam, karena itu hal ini tentu menjadi peluang bagi kita,” katanya.

Kegiatan Tour Atase Negara Sahabat sendiri merupakan program dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pemko Batam menyambut baik karena Kota Batam dipilih menjadi salah satu kota yang dapat dikunjungi delegasi Atase Negara Sahabat tersebut.

Adapun Atase Negara Sahabat tersebut di antaranya Brazil, Brunei Darussalam, Kamboja, Kanada, Prancis, Jerman, India, Italia, Mexico, Belanda, New Zealand, Papua new Guinea dan Philipina.

“Kemudian, Srilanka, Timor Leste, United Kingdom, USA dan Vietnam,’ kata Rudi.

 

Sumber : Media Center Batam 

17 Jun 2021

Mengudara, Amsakar Sosialisasi Vaksinasi Covid-19

Batam - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyempatkan mampir ke Kedai Mak Ngah, Program Dialog Interaktif di Batam FM, Rabu (16/6/2021). Melalui siaran udara tersebut, Amsakar menyosialisasikan vaksinasi Covid-19.

Dalam dialog berdurasi lebih satu jam tersebut, Amsakar berharap apa yang disampaikan melalui siaran radio tersebut dapat menjangkau ke seluruh pemiarsa se-Kota Batam, hingga pulau terluar.
“Mudah-mudahan informasi soal Covid-19 ini dapat terdistribusi kepada masyarakat, dan mampu mengajak bersama berjuang menangani Covid-19,” ujar Amsakar didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Azril Apriansyah.
Ia mengatakan, hal utama dalam menangani Covid-19 ini dengan penerapan protokol kesehatan 5 M; memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
“Ini yang terus kita sosialisasikan, jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan,” katanya.
 
Tak hanya itu, langkah lain Pemerintah dalam menangani Covid-19 ini dengan meningkatkan imun tubuh. Amsakar melanjutkan, salah satu cara meningkatkan imun tubuh tersebut dengan disuntikkan vaksin Covid-19.
“Maski divaksin masih punya peluang terpapar Covid-19. Tapi, orang yang sudah divaksin akan lebih mudah melawan Covid-19,” ujar Amsakar saat menceritakan dirinya saat terjangkit Covid-19.
Untuk itu, Amsakar terus mengajak masyarakat Batam untuk ikut menyukseskan vaksinasi Covid-19 di Batam. Amsakar mengatakan, Pemerintah terus melayani vaksinasi bagi masyarakat Batam.
 
“Di 21 puskesmas kita layani vaksinasi sehari 250-500 orang per hari. Kemudian di Temenggung Abdul Jamal juga kita jadikan central vaksinasi, selain itu sejumlah komunitas kita datangi untuk menyukseskan vaksinasi,” ujarnya.
Ia menyampaikan, hingga saat ini sudah ratusan ribu warga Batam yang divaksin. Ia berharap 70 persen warga Batam bisa divaksin sebagai langkah pemerintah menangani Covid-19.
“Jangan ragu untuk divaksin, contohnya saya imun tubuh pasti meningkat. Ini penting untuk melawan Covid-19,” kata Amsakar.
 
Di akhir acara, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada semua petugas mulai RT dan RW hingga prajurit TNI dan Polri dan semua pihak yang sudah bertungkus lumus menangani Covid-19 ini.
“Terima kasih semuanya, kita memang butuh kerja bersama dalam menangani ini. Kami memahami jerih payah yang sudah dialami selama menangani Covid-19 ini,” katanya.
 
Sumber : Media Center Batam 
16 Jun 2021

KEK Galang Batang Akan Ekspor Perdana Alumina

Batam - Direktur Utama PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), Santoni mengatakan pembangunan Refinery Alumina berkapasitas 1 juta ton per tahun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang telah rampung. Bahkan, pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina dengan kadar 98 persen tersebut sudah selesai masa uji coba produksi (commissioning).

”Hasil uji coba produksi bagus. Kami sudah bisa produksi penuh pada bulan Juni ini,” kata Santoni ketika dihubungi Selasa, 15 Juni 2021. Dia menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah mendukung pengembangan KEK Galang Batang.

Seperti diketahui, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) adalah Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Galang Batang di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

”Sekarang kami sedang membangun satu lagi Refinery Alumina berkapasitas 1 juta ton per tahun. Progres pembangunan sudah 30 persen. Kalau semua berjalan lancar, awal tahun 2022 pembangunan selesai dan mulai uji coba produksi,” jelas Santoni.

Rencananya, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) akan melakukan ekspor perdana pada Juli 2021. Sebanyak 25.000 ton bubuk alumina akan dikapalkan ke Malaysia melalui pelabuhan KEK Galang Batang. ”Pelabuhan yang kami bangun di KEK Galang Batang sudah selesai, dan ekspor perdana dilakukan dari pelabuhan ini,” katanya.

Hingga kuartal I tahun 2021, PT BAI telah merealisasikan investasi sebesar Rp 14 triliun di KEK Galang Batang. Tenaga kerja yang sudah terserap sekitar 4.000 orang. Investasi itu digunakan untuk membangun refinery alumina kapasitas 1 juta ton per tahun, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), water reservoir, pelabuhan, coal gas plant, dan pembangunan kawasan.

Hingga akhir tahun 2021, nilai investasi diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 17 triliun. PT BAI saat ini sedang melakukan pembangunan refinery alumina plant kedua, sehingga kapasitas produksinya menjadi 2 juta ton per tahun.

KEK Galang Batang akan terus dikembangkan dengan membangun tambahan unit power plant dan electrolytic alumunium plant hingga tahun 2027.

Dampak investasi dari PT BAI bagi perekonomian nasional adalah menurunkan impor produk alumina karena sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Kontribusi peningkatan nilai ekspor yang diperkirakan sebesar Rp 4,5 triliun melalui ekspor smelting grade alumina. Proyeksi jumlah tenaga kerja pada saat produksi adalah sebesar 7.000 orang pada akhir tahun 2021.

Kemudian adanya keterlibatan beberapa penyedia jasa konstruksi lokal (knowledge transfer) dalam pengembangan KEK Galang Batang. Termasuk pengiriman sejumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi nasional untuk menjalani pelatihan proses industri pengolahan bauksit dan sarana pendukung di Tiongkok, dan saat ini sudah bekerja dan ikut melatih tenaga kerja lokal di dalam rangkaian kegiatan usaha PT BAI. Selain itu pertumbuhan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendukung kebutuhan pekerja juga tumbuh di sekitar KEK Galang Batang.

Dengan komitmen investasi dan realisasi pembangunan yang cepat, KEK Galang Batang akan fokus pada industri manufaktur modern, seperti industri hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan dengan didukung lokasi geografis yang sangat baik untuk berintegrasi ke dalam rantai pasok industri global. (nck)

12 Jun 2021

Menko Airlangga: KEK Batam Dapat Menjadi Contoh dan Membuat Indonesia Setara dengan Negara Maju

Batam, 12 Juni 2021. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama pengembangan KEK adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemertaan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Kehadiran KEK diharapkan membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui industri- industri dan pariwisata bernilai tambah dan berantai nilai.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani dua Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic (PP Nomor 67 Tahun 2021) dan KEK Nongsa Digital Park (PP Nomor 68 Tahun 2021) yang terletak di Pulau Batam Provinsi Kepulauan Riau. Penetapan kedua PP KEK yang diiringi dengan vaksinasi serentak pada kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi nasional di provinsi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Batam untuk menyerahkan PP KEK Batam Aero Technic dan KEK Nongsa Digital Park, Sabtu (12/6).

“Penetapan kedua KEK ini sangat strategis dalam mendukung pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang saat ini telah dikembangkan menjadi Free Trade Zone dan telah menarik investor baik asing maupun dalam negeri. Rencana Aksi untuk kedua KEK ini telah disusun. Saya meminta komitmen semua instansi terkait untuk melaksanakannya dengan baik,” tegas Airlangga.

KEK Batam Aero Technic (BAT) seluas 30 ha memiliki target investasi sebesar 7,2 triliun rupiah dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 9.976 tenaga kerja. Sesuai penetapannya, KEK ini akan dikembangkan untuk kegiatan industri berbasis MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) pesawat penumpang.

Pengembangan KEK BAT bersifat Brown Field Project karena sebelum ditetapkan menjadi KEK, kawasan tersebut telah dibangun berbagai fasilitas di antaranya untuk area hanggar maintenance, hanggar painting, hanggar cleaning, apron, taxiway, dan sebagainya. Setelah menjadi KEK, selanjutnya akan dikembangkan beberapa hanggar maintenance baru, component shop, serta workshop untuk tools dan equipment.

Pengembangan KEK BAT diharapkan dapat menghemat devisa sebesar 65-70% dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional yang selama ini mengalir ke luar negeri dan menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dengan nilai bisnis sebesar 100 Milyar USD di tahun 2025.

Sementara itu, KEK Nongsa Digital Park seluas 166.45 ha memiliki target investasi sebesar 16 triliun rupiah dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 16.500 tenaga kerja. KEK ini akan dikembangkan untuk kegiatan berbasis IT-digital dan pariwisata.

Pengembangan KEK Nongsa Digital Park juga bersifat Brown Field Project karena sebelum ditetapkan menjadi KEK telah dibangun berbagai akomodasi dan atraksi pariwisata bertaraf internasional serta sudah terbangun infrastruktur pendukungnya seperti Turi Beach Resort, Nongsa Point Marina, Nongsa Terminal Bahari, Nongsa Village, dan Infinite Framerwork Studio.

KEK Nongsa Digital Park diharapkan dapat menjadi entry gate bagi pelaku usaha information technology (IT) global ke perekonomian nasional, menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga 20-30 triliun rupiah per tahun dan transfer teknologi di bidang IT sehingga menjadi pusat pengembangan SDM tenaga IT muda Indonesia. Setelah menjadi KEK, ke depannya akan dikembangkan Movie Town, IT Office, IT Academi, Data Centre Commersial Area, fasilitas dan infrastruktur serta pengembangan Hotel dan Resort.

“Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki KEK terbanyak di Indonesia. Kita punya digital hub dari Batam ke berbagai wilayah yang terkoneksi dengan IT. KEK di kawasan ini bisa jadi pilot plan dan mercusuar bagi digital ekonomi di indonesia,” tutur Menko Airlangga.

Pengelola KEK di Pulau Batam diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen pembangunan kawasan dan menghadirkan investasi pelaku usaha sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan bisa dengan lebih cepat. Harapannya, investasi yang dihadirkan adalah investasi yang dapat berkontribusi optimal dalam tujuan pengembangan masing-masing kawasan. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong realisasi investasi, terutama untuk Data Center, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan ekonomi digital. Pengembangan ini diyakini akan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Digital merupakan satu-satunya kegiatan yang bisa mengakselerasi perekonomian. Bisa meloncat, bukan hanya linier dan saya berharap KEK ini dapat menjadi showcase utama perekonomian Indonesia dan membuat negara kita setara dengan negara maju,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

12 Jun 2021

Integrasi Batam Bintan Karimun Menjadi Hub Logistik Internasional dan Ujung Tombak Investasi

Batam - Pembangunan terintegrasi yang dilakukan di Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) termasuk Tanjungpinang ditujukan guna mengoptimalkan potensi kawasan. Pembangunan terintegrasi tersebut tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) BBK. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, pengintegrasian tersebut memuat 3 (tiga) program utama yaitu pengembangan sektor industri dan jasa strategis (core business), pembangunan infrastruktur BBK yang terkoneksi dan terintegrasi serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahan investasi dan optimalisasi KPBPB BBK.

Payung hukum Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK berupa Peraturan Presiden yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB telah ditetapkan oleh Pemerintah pada 2 Februari 2021. Hal ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dimana salah satu tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui Kemudahan Berusaha yang termasuk didalamnya mengatur insentif yang menarik untuk Kawasan Ekonomi termasuk KPBPB.

Reformasi yang terwujud dalam PP 41/2021 melingkupi kelembagaan (Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan/BP), pelayanan perizinan sesuai NSPK (BP menerbitkan seluruh perizinan berusaha, menetapkan jenis dan jumlah barang konsumsi serta menerbitkan perizinan pemasukannya), pengembangan dan kerjasama pemanfaatan aset dengan Badan Usaha (BUMN/D, Koperasi, Swasta/PT, Badan Hukum Asing), fasilitas dan kemudahan dalam hal pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, dan larangan/pembatasan, pengembangan dan pengelolaan kawasan (Rencana Induk untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun), serta sanksi dan peralihan (Transisi Dewan Kawasan, Transisi BP, dan Transisi OSS).

Untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pihak terkait melakukan serangkaian tinjauan lapangan dan verifikasi kesiapan pelaksanaan program atau proyek prioritas pengembangan Kawasan BBK.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, Selasa (8/6), mengatakan adanya Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK diharapkan dapat menjadi salah satu strategi dalam upaya peningkatan nilai investasi, peningkatan arus barang dan penumpang, peningkatan kunjungan wisatawan, serta percepatan penguatan kelembagaan pengelolaan Kawasan BBK.

“Program atau proyek yang menjadi bagian dari Perpres KPBPB BBK ini akan memberikan multiplier effect dalam percepatan dan pemerataan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi COVID-19,” kata Wahyu.

Dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, tema pengembangan kawasan BBK Tahun 2020-2045 adalah menjadikan kawasan BBK sebagai Hub Logistik Internasional dalam rangka mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan bahwa dengan adanya Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun akan dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Dalam Rencana Induk KPBPB BBK terdapat beberapa program atau proyek prioritas yang bersifat optimistis, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor-impor, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, hingga memperbanyak kegiatan padat karya.

“Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret lalu mencapai angka 1.356 juta USD, meningkat 12,6% dari Februari. Kinerja ekspor terus mengalami peningkatan dan impor yang dilakukan hampir seluruhnya untuk mendukung kegiatan produksi,” tutur Ansar.

Hingga saat ini program atau proyek prioritas yang masuk Rencana Induk Pengembangan Kawasan KPBPB BBK mencakup sektor industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur dasar, infrastruktur perhubungan, sumber daya air, peningkatan daya saing kawasan, energi dan agribisnis. Total program atau proyek yang akan diusulkan dalam Perpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK sebanyak 153 program atau proyek.

“Tentunya dukungan dari Kemenko Perekonomian dan seluruh Pemerintah Pusat juga sangat nyata karena kita menganggap BBK adalah ujung tombak untuk investasi Indonesia ke depan. Oleh karenanya, kami akan menindaklanjuti terkait usulan-usulan yang telah disampaikan,” pungkas Wahyu. (ndk)

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Jakarta, 23 Juni 2021. Otoritas Jasa Keuangan mendukung penuh upaya percepatan vaksinasi di tengah tingginya laju penyebaran Covid-19 yang menjadi faktor penting tetap terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi. Percepatan vaksinasi diharapkan akan menciptakan kekebalan komunal yang mendukung mobilitas masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga perekonomian bisa kembali bergerak.

Tingginya penyebaran Covid-19 saat ini telah menjadi perhatian dan OJK akan mencermati dampaknya terhadap potensi peningkatan risiko pada sektor jasa keuangan yang tercermin dari indikator keuangan meskipun sampai saat ini masih termitigasi dengan baik seiring langkah percepatan laju vaksinasi.

OJK saat ini tengah menggelar vaksinasi massal untuk sektor jasa keuangan dan masyarakat dengan target minimal 345 ribu orang sampai dengan bulan Juli 2021. Kegiatan ini sudah diawali di Jakarta dan beberapa kota pada pekan lalu yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Selain itu, OJK mengambil langkah cepat bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia menindak pinjaman online ilegal yang berpotensi melanggar hukum. Masyarakat dirugikan karena tingkat bunga yang sangat tinggi serta waktu peminjaman yang tidak transparan, penyebaran data pribadi hingga penagihan yang disertai ancaman dan kekerasan.

OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi secara rutin sudah melakukan cyber patrol dan menutup aplikasi atau website pinjaman online ilegal tersebut. Edukasi ke masyarakat juga terus dilakukan OJK bersama SWI untuk tidak memanfaatkan pinjaman online ilegal dan hanya menggunakan fintech lending resmi terdaftar dan berizin OJK.

Pemulihan ekonomi

OJK mencatat, data perekonomian domestik terkini masih menunjukkan pemulihan yang terus berlanjut sejalan dengan perbaikan ekonomi global terutama di negara-negara ekonomi utama dunia seiring dengan laju vaksinasi dan penanganan pandemi.

Namun demikian, beberapa downside risks masih perlu diwaspadai antara lain potensi kenaikan laju kasus harian karena varian baru di tengah kelangkaan stok vaksin, tekanan inflasi dari sisi penawaran, dan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) yang lebih dini.

Di tengah perkembangan tersebut, pasar keuangan domestik dilaporkan tetap terjaga stabil. IHSG hingga 18 Juni 2021 tercatat ke level 6.007 atau menguat 1,0% mtd, sejalan dengan perkembangan pasar saham negara berkembang lainnya. Sementara, pasar SBN terpantau menguat dengan rerata yield SBN turun 12 bps di seluruh tenor. Investor nonresiden juga mencatatkan net buy sebesar Rp3,89 triliun di pasar saham dan Rp21,09 triliun di pasar SBN. Kredit perbankan pada bulan Mei 2021 meningkat sebesar Rp32,23 triliun namun secara tahunan masih terkontraksi sebesar -1,23% yoy dengan nilai kontraksi yang semakin kecil. Perbaikan ini meneruskan tren positif selama 4 bulan ke belakang seiring berjalannya stimulus Pemerintah, OJK, dan otoritas terkait lainnya.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) kembali mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 10,73% yoy. Dari sisi suku bunga, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan pada penurunan suku bunga kredit yang cukup kompetitif, khususnya untuk kredit korporasi.

Rata-rata tertimbang suku bunga modal kerja korporasi tercatat menurun dari 8,66% menjadi 8,52% dengan pengenaan premi risiko yang konsisten dengan rating masing-masing korporasi, bahkan sejumlah korporasi mendapatkan suku bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan yield surat utang korporasi yang diterbitkan untuk durasi yang proporsional.

Sektor asuransi mencatatkan penghimpunan premi pada Mei 2021 sebesar Rp12,5 triliun dengan rincian Asuransi Jiwa sebesar Rp7,8 triliun, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp4,7 triliun. Selanjutnya, fintech P2P lending pada periode yang sama mencatatkan pertumbuhan baki debet pembiayaan cukup signifikan sebesar 69,1% yoy menjadi Rp21,75 triliun. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan masih berada di zona kontraksi dan mencatatkan pertumbuhan negatif 13,7% yoy di Mei 2021.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Mei 2021 masih relatif terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,35% (NPL net: 1,09%) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan Mei 2021 meningkat menjadi 4,0% (April 2021: 3,9%). Selain itu, Posisi Devisa Neto Mei 2021 sebesar 1,88% atau jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20%.

Likuiditas industri perbankan sampai saat ini masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per Mei 2021 terpantau masing-masing pada level 150,96% dan 32,71%, di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Permodalan lembaga jasa keuangan juga masih pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio industri perbankan tercatat sebesar 24,38%, jauh di atas threshold. Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 651% dan 336%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. Begitupun gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,01x, jauh di bawah batas maksimum 10x.

OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian guna menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional serta terus memperkuat sinergi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. (nck)

Jakarta, 21 Juni 2021

Perkembangan kasus Covid-19 menunjukkan tren kenaikan setelah lima pekan pasca liburan Idul Fitri, terutama di beberapa daerah yang sudah masuk Zona Merah. Untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19, Pemerintah melakukan tindakan yang cepat, dengan melakukan penguatan PPKM Mikro serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi.

Merujuk pada data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), tingkat Kasus Aktif per 20 Juni 2021 adalah 7,17%, lebih tinggi daripada global yang sebesar 6,45%; Tingkat Kesembuhan sebesar 90,08%, lebih rendah dibandingkan Global yang 91,38%; dan Tingkat Kematian sebanyak 2,75% lebih tinggi daripada global yang sebesar 2,16%. Kondisi ini ditambah lagi dengan jumlah kasus terkonfirmasi yang baru di tanggal 20 Juni 2021 yang mencapai 13.737 kasus, yang merupakan angka tertinggi nasional sejak Januari 2021 lalu. Dengan penambahan sebanyak itu, total akumulasi kasus Covid-19 sebanyak 1.989.909.

Jumlah kasus aktif per 20 Juni 2021 sebanyak 142.719 kasus, mengalami tren peningkatan 51,12% dibandingkan per 3 Juni yang 94.438 kasus. Jumlah kasus konfirmasi baru telah menjadi lebih tinggi dibandingkan jumlah kesembuhan baru, sejak 4 Juni 2021 yang lalu. Peningkatan Kasus Aktif tersebut meningkatkan Bed Occupancy Ratio (BOR); per 20 Juni 2021 BOR Nasional sebesar 64% (TT Isolasi dan TT ICU). Terdapat lima provinsi dengan BOR ≥ 70%, yaitu DKI Jakarta (86%), Jawa Barat (84%), Jawa Tengah (82%), Banten (80%), dan D.I. Yogyakarta (79%). Juga masih terdapat empat provinsi dengan BOR antara 50% - 70% dan 25 Provinsi dengan BOR < 50%. Sedangkan, di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat 87 Kabupaten/Kota dengan tingkat BOR >70%, dan sebagian besar berada di Pulau Jawa.

Sementara itu, BOR di RSDC Wisma Atlet mengalami tren peningkatan dalam satu bulan terakhir. Walaupun telah dilakukan penambahan 1.400 TT pada 14 dan 15 Juni 2021, namun BOR kembali meningkat per 21 Juni 2021 pagi. Hari ini, BOR Wisma Atlet mencapai 81,28%, sedangkan kondisi sehari sebelumnya (20 Juni 2021) adalah 79,46%.

Masyarakat, yang akan diberlakukan pada 22 Juni s.d. 5 Juli 2021;
Peningkatan jumlah Testing yang harus dilakukan oleh seluruh daerah, terutama daerah dengan jumlah dan tingkat Kasus Aktif tertinggi, minimal harus sudah memenuhi Standar WHO;

Peningkatan pelaksanaan Tracing di tingkat komunitas mikro (Desa/RT/RW) dengan mengoptimalkan peran Posko Desa sesuai penerapan PPKM Mikro;

Pimpinan Daerah harus menargetkan Positivity Rate di bawah 5%, dengan intensifikasi Testing dan Tracing; dan
Percepatan vaksinasi melalui peningkatan jumlah vaksinasi dengan target 1 juta suntikan per hari pada akhir Juni atau awal Juli 2021, dan penyiapan Sentra Vaksinasi di tempat sumber keramaian kegiatan masyarakat (Pelabuhan, Bandara, Terminal, Pasar, dll).

Sedangkan, berbagai kebijakan di hilir antara lain:

Target Penambahan Tempat Tidur (TT Isolasi dan TT ICU) di RS hingga mencapai 40% dari kapasitas RS, dan penambahan TT Isolasi di Rusun Nagrak – Cilincing yang berkapasitas 2.550 TT dan di Rusun Pasar Rumput dengan kapasitas 3.986 TT;

Pemenuhan kebutuhan tambahan Tenaga Kesehatan, Alat Kesehatan dan Obat-obatan, untuk memenuhi tambahan TT Covid-19 di seluruh RS (sesuai pedoman Kemenkes) dan untuk Pemanfaatan Rusun Isolasi Covid-19;

Pimpinan Daerah harus memastikan peningkatan kapasitas TT untuk Covid-19 akan tercapai, agar bisa mengendalikan kenaikan BOR;

Penyediaan fasilitas hotel untuk isolasi dan untuk pelaksanaan karantina bagi para PMI.

“Penguatan peran 4 pilar (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri) akan bisa membantu penguatan PPKM Mikro, untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19. Belajar dari daerah-daerah dengan lonjakan kasus tinggi yang lalu, maka penguatan implementasi dan percepatan vaksinasi menjadi kunci utama pengendalian Covid-19,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (nck)

BEKASI, SENIN (21/06/2021) – Dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, selebritas papan atas Raffi Ahmad menyatakan bahwa Nagita Slavina sangat mengagumi Bu Risma. Karena Bu Risma dikenal tangguh, berprestasi, dan sangat peduli dengan kalangan masyarakat yang kurang beruntung.

“Oh ngga, aku yang nge-fans Mbak Nagita. Dia orangnya baik banget,” kata Bu Risma dalam pertemuan dengan sang 'Sultan Andara', Raffi Ahmad (20/06). Raffi yang pernyataannya “dipotong” Bu Risma, langsung tertawa.

“Kebalik bu. Saya dan Nagita yang nge-fans ibu,” kata Raffi, bersama Mensos di Sentra Kreasi Atensi (SKA), Balai Pangudi Luhur Kementerian Sosial, Bekasi (21/06).

“Ngga, aku yang nge-fans Mbak Nagita. Dia orangnya baik,” Bu Risma kembali menyela. Raffi kembali tersenyum. Ia lalu menjelaskan dalam vlognya, lokasi dimana ia berada bersama Mensos.

Sambil menghirup kopi Historisma, Raffi menjelaskan ia berada di SKA tempat yang rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat dengan pembekalan berbagai keterampilan agar mereka bisa mandiri. Di sini, para penerima manfaat diajari berjualan makanan dan minuman, bertanam hidroponik, kerajinan tangan, salon, dan sebagainya.

Raffi menyatakan kekagumannya terhadap gagasan Mensos. Ia menyatakan kesiapan RANS Entertainment – perusahaan yang dikelola Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, membantu Kemensos mempromosikan program serupa.

“Bila ada lokasi serupa, kami RANS Entertainment siap membantu, bu,” kata Raffi yang disambut positif Mensos. Raffi menyatakan, RANS Entertainment memiliki visi yang sama dengan Kemensos, yakni punya niat membantu kalangan yang kurang beruntung.

“Sekarang RANS Entertainment pelan-pelan sudah ada foundation, bu. Supaya kita juga bisa mengurangi dosa, ya bu,” kata Raffi. Pernyataan ini disambut baik Bu Risma.

Raffi Ahmad dan Chef Renatta hadir bersama Mensos Risma di Sentra Kreasi ATENSI (SKA) Balai "Pangudi Luhur Bekasi" (21/06), dalam acara bertajuk “Workshop Memasak dan Motivational Talks”.

Luncurkan Menu Anyar
Mengenakan kemeja krem yang dibalut celana hitam dan sneakers oranye, Raffi Ahmad terlihat menawan. Ia mengaku grogi berada di dekat Mensos Risma. "Sampai keringetan nih bu (karena grogi)," katanya berseloroh.

Sementara Chef Renatta, begitu ia akrab disapa, tampil rapi dengan pakaian serba hitam dan sepatu kulit putih. Rambut panjangnya yang diikat ke belakang beserta masker hitam yang dikenakan tak mengurangi kecantikan wanita yang digadang-gadang sebagai kesayangan para koki di Indonesia.

"Hari ini kita ada se'i sapi sambal goreng susu dan se'i ayam sambal colo-colo," kata Chef Renatta. Kedua menu tersebut, katanya, adalah menu baru Dailybox yang pertama kali diluncurkan di SKA Balai "Pangudi Luhur" Bekasi.

Dengan arahan Chef Renatta, Mensos Risma tampak sibuk menata isian se'i di setiap kotak Dailybox yang ada di meja. Di sisi lain, Raffi Ahmad membuat vlog singkat dengan ponselnya "Mereka yang masak, aku yang makan. Jadi bos hari ini," kata Raffi berkelakar.

Di sela-sela kegiatan, Chef Renatta 'curhat' tentang perjalanan karirnya, dimana ia berjualan kue dari pintu ke pintu dan mau bekerja di sebuah restoran tanpa dibayar selama dua bulan saat merantau di luar negeri.

"Makanya sekarang (saya) bersyukur karena bekerja sudah ada hasilnya dan ada impact-nya bagi orang banyak," kata Renatta. Kisah serupa dialami oleh Raffi Ahmad. Tak banyak yang tahu bahwa pria asli Sunda ini sudah menjadi tulang punggung keluarga di usia belia.

"Dulu saya ikut kasting sendirian dari Bandung, naik bus dan bajay. Syuting bisa 3-4 hari dan honornya Rp200 ribu. Saya sisihkan setengahnya untuk orang tua sementara setengahnya lagi untuk ongkos transportasi dan sewa hotel murah," kenang Raffi.

Setelah mendengar cerita kedua publik figur tersebut, Mensos Risma menyatakan bahwa nilai dari buah kerja keras pasti akan tercapai. "Tidak ada kata capek sebelum cita-cita kita berhasil," pesannya kepada seluruh penerima manfaat (PM) yang hadir di acara tersebut. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid 19 dengan menggelar vaksinasi massal untuk sektor jasa keuangan di seluruh Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Dirut Bursa Efek Indonesia Inarno Djayadi menyaksikan pemberian vaksinasi Covid 19 bagi pegawai di industri jasa keuangan di kawasan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu.

Vaksinasi untuk sektor jasa keuangan disediakan sebanyak 100.000 dan untuk tahap awal akan diberikan kepada 10.000 pelaku sektor jasa keuangan di Jakarta dan 1.000 pelaku industri jasa keuangan di sepuluh kota Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Banjarmasin, Makasar, Yogyakarta dan Jambi.

Presiden Jokowi dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa vaksinasi untuk sektor keuangan dilakukan untuk mempercepat vaksinasi sehingga membentuk kekebalan komunal di masyarakat.

“Target kita nanti di awal Juli sudah bisa mencapai satu juga vaksin per hari dari sebelumnya 500 ribu. Dengan percepatan ini kita harapkan bisa mengurangi penyebaran Covid 19,” katanya.

Presiden mengharapkan percepatan vaksinasi di sektor jasa keuangan bisa dilakukan di semua daerah sehingga bisa mencapai herd imunity di bulan Agustus ini.

Wimboh Santoso menjelaskan, selain di Jakarta vaksinasi massal untuk sektor jasa keuangan ini akan disiapkan sebanyak 90 ribu untuk daerah di luar Jakarta termasuk untuk para konsumen sektor keuangan. Jumlah ini juga akan ditambah dengan vaksinasi yang dilakukan oleh banyak perusahaan di industri jasa keuangan secara mandiri.

“Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kita akan bantu mempercepat vaksinasi Covid 19 dengan melibatkan sektor jasa keuangan di seluruh Indonesia. Dengan vaksinasi ini kita harapkan bisnis industri jasa keuangan menjadi lebih kuat dan bisa semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

OJK terus mendorong partisipasi industri jasa keuangan dalam mempercepat vaksinasi covid ini dan diharapkan bisa menjadi sentra atau hub vaksinasi yang tersebar di seluruh Indonesia. (nck)

Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurutnya, di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” tegas Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Hadir juga, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” sambung Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Menag Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021. Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

"Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stake holder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M," tutur Menag.

Kemenag, jelas Gus Yaqut, juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

"Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut mensosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah," tutur Menag.

"Atas dukungan Komisi VIII, K/L terkait, dan juga ormas Islam, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya," ujar Menag.

Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan penurunan yang signifikan.

Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei misalnya, rata-rata masih di atas 5.000. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824. Sementara kasus harian di 11 negara pengirim jemaah terbesar per 1 Juni juga relatif masih tinggi dengan data sebagai berikut: Saudi (1.251), Indonesia (4.824), India (132.788), Pakistan (1.843), Bangladesh (1.765), Nigeria (16), Iran (10.687), Turki (7.112), Mesir (956), Irak (4.170), dan Aljazair (305). Untuk negara tetangga Indonesia, tertinggi kasus hariannya per 1 Juni 2021 adalah Malaysia (7.105), disusul Filipina (5.166), dan Thailand (2.230). Singapura, meski kasus harian pada awal Juni adalah 18, namun sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara Malaysia memberlakukan lockdown.

Menurut Menag, agama mengajarkan, bahwa menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.

“Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Apalagi, tahun ini juga ada penyebaran varian baru Covid-19 yang berkembang di sejumlah negara,” jelas Menag.

“Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19,” sambungnya.

Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi, kata Menag, sampai hari ini yang bertepatan dengan 22 Syawwal 1442 H, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

"Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan," tegas Menag.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

"Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan," tuturnya.

"Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari," lanjutnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

"Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain," terangnya.

Menag menambahkan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoax," ungkapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag. ( nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami