Jakarta (4/3/2021)-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat ini sedang fokus untuk mengembangkan pariwisata di domestik dan mendorong wisatawan nusantara untuk berwisata ke destinasi super prioritas.

“Kita 2021 bersiap-siap untuk memulihkan itu dengan bertumpu terutama kepada wisatawan domestik dulu nih, sampai siap-siap untuk wisatawan mancanegara boleh dibuka. Sementara ini fokusnya Kementerian pariwisata lebih ke domestik atau Wisdom,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Webinar Membangkitkan Optimisme Industri Pariwisata Nusantara – FORWADA, Kamis (4/3/2021)

Dirinya tidak menampik, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga ikut terpukul dengan adanya kondisi pandemi covid-19 ini. Bahkan berdasarkan data statistik dari Kemenparekraf, Sandiaga menyebutkan terjadi penurunan Wisatawan Mancanegara dan devisa.

“Penurunan wisman dan devisa di tahun 2019 kita punya Wisman itu sekitar 16 jutaan dengan devisa sekitar USD 116 juta. Kemudian tahun 2020 ini wismannya hanya tinggal 4.080.000 dan devisanya sekitar USD 3,54 juta,” katanya.

Menurutnya hal itu wajar terjadi, karena memang akses transportasi juga ditutup oleh Pemerintah karena ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020. Selain itu negara-negara lain juga rata-rata menerapkan kebijakan lockdown. Sehingga secara langsung menutup pintu pariwisata di seluruh dunia.

Kendati begitu, untuk menyikapi kondisi pandemi covid-1 ini. Sandiaga menyebutkan ada beberapa tahap fase pengembangan. Yakni fase jangka pendek dan jangka Panjang menengah, untuk jangka pendeknya yaitu bagaimana cara menangani covid-19, memulihkan perekonomian.  Sementara jangka panjang menengah yakni membangun keunggulan melalui pariwisata.

“Tentu kita harus melakukan mitigasi di jangka 2020-2021. Jadi memang ketika terjadi 2020 kita langsung program perlindungan sosial untuk pekerja pariwisata, kemudian realokasi anggaran untuk beberapa kegiatan yang terkait dengan padat karya kemudian juga pemberian stimulus ekonomi pada sektor parekraf,” pungkasnya.   

Sementara itu Deputi Marketing Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Nia Niscaya menyebut bahwa persepsi masyarakat umum terhadap Indonesia dari segi penanganan covid-19 relatif jelek.

Dia menyebut dari penyaringan data melalui Adobe Data, pembahasan dan persepsi pasar mengenai covid-19 masih tidak menggembirakan. Padahal sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kepercayaan penanganan pandemi, lanjutnya, sangat terdampak dari penanganan covid-19.

"Apa yang dibahas orang tentang Indonesia soal tourism ternyata bagus persepsi pasar, tapi ketika bicara covid-19 jelek persepsinya. Ketika bicara covid-19 dan tourism 50 persen turun persepsinya," kata Nia.

Nia menyebut tak bisa dipungkiri penanganan covid-19 sangat memengaruhi citra pariwisata Indonesia. Karenanya, sangat penting untuk mengkampanyekan wisata sehat dan aman yang ketat dengan protokol kesehatan.

Menurut dia, tren pariwisata di era covid-19 sudah bergeser. Bila dulu masyarakat cenderung mengunjungi destinasi yang ramai, sekarang destinasi yang sepi malah lebih disenangi.

"Tren sekarang itu bukan destinasinya cukup menarik atau tidak, tapi bagaimana prokotol kesehatannya di situ," jelasnya.

Oleh karena itu, ia menyebut salah satu program Kemenparekraf di tahun ini adalah menggencarkan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) kepada pengusaha. (nck)

Jakarta, 24 Februari 2021. Sebagai upaya edukasi pemakaian masker serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker secara masif, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hari ini (24/02) memberikan bantuan 35 Juta masker untuk masyarakat melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto turut menyaksikan penyerahan tersebut secara langsung.

Menurut Menko Airlangga, kegiatan seperti ini diharapkan membantu pengkondisian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, demi cepat pulihnya kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung produktivitas industri tekstil nasional.

“Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen Kementerian Perindustrian yang mendorong terwujudnya bantuan ini. Saya berharap ke depan APBN kita khususnya melalui anggaran PC-PEN tidak hanya dapat mendorong penguatan ekonomi nasional, namun juga dapat menciptakan Indonesia yang sehat, maju dan produktif,” ujarnya.

Selain itu, Menko Perekonomian juga mengapresiasi dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam upaya menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.

“Kami berterima kasih atas keterlibatan TNI dan Polri yang sangat sentral dalam menyukseskan program PPKM Mikro. Hal ini memperkuat upaya pemerintah dalam pelaksanaan Testing, Tracing, dan Treatment (3T),” tutur Menko Airlangga.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sebagai upaya untuk terus berkontribusi positif pada perekonomian, Kemenperin mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19, antara lain pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), penurunan harga gas untuk industri, serta pembebasan pembayaran minimum listrik untuk pelaku industri.

“Alhamdulillah karena ketiga kebijakan ini dan tentunya dibarengi stimulus lainnya, industri nasional dapat bertahan. Kebijakan-kebijakan tersebut, serta program-program lainnya dari KPC-PEN akan kami lanjutkan pada tahun 2021, dengan harapan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi,” ucap Menperin.

Kali ini Kemenperin menunjukkan komitmen untuk memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk penanganan Covid-19 dan mendorong pertumbuhan industri nasional. Pemberian bantuan sebanyak 35 Juta Masker kepada masyarakat akan disalurkan melalui TNI dan Polri.

“Masker ini merupakan hasil produksi yang telah mengikuti standar. Kami bekerjasama dengan industri tekstil dalam negeri baik industri besar maupun industri kecil untuk proses pengadaannya,” imbuhnya,

Penyerahan masker dilakukan secara simbolis oleh Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Panglima TNI, yang diwakili Asisten Logistik Marsda TNI Dento Priyono dan kepada Kepala Kepolisian RI yang diwakili Asisten Logistik Irjen Pol Firman Shantyabudi.

“Penyerahan hari ini merupakan tahap awal dari rencana 35 juta masker, kami menargetkan agar distribusi 35 juta masker ini dapat secara tuntas kami laksanakan pada bulan depan,” pungkas Menperin.

Sebagai informasi, Pemerintah terus mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi melalui percepatan penanganan Covid-19. Upaya yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan program prioritas yang meliputi dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, program padat karya kementerian dan lembaga, serta pengembangan kawasan industri. (nck)

Jakarta - Hampir 2 minggu pasca pemberlakuan PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis skala mikro) di 123 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi, Pemerintah mengumumkan bahwa secara nasional, jumlah kasus aktif turun hingga -17,27 persen dalam sepekan. Kasus aktif di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur berhasil diturunkan. Hal ini juga diikuti oleh peningkatan persentase angka kesembuhan di lima provinsi tersebut. Selain itu, tren kematian di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali tercatat mengalami penurunan. Tren Bed Occupancy Ratio (BOR) juga mengalami penurunan di angka < 70 persen di semua Provinsi yang menerapkan PPKM Mikro.

Menko Airlangga menjelaskan “Angka-angka empat parameter penanganan Covid-19 ini cukup menggembirakan, selain itu tren kepatuhan protokol kesehatan di seluruh Provinsi juga berhasil meningkat di kisaran 87,64% hingga 88,73%”. Dalam rentang 5 – 17 Feb 2021, selisih persentase kasus aktif nasional terjadi penurunan sebesar -2,53% (dari 176.672 pada 5 Febr menjadi 162.182 kasus aktif pada 17 Febr 2021), sedangkan angka absolut kasus aktif mengalami penurunan sebesar 10,29% menjadi 158.498 kasus aktif. “Apabila kita bekerja bersama (dari Pusat sampai ke Daerah), apalagi sampai ke tingkat RT/ RW, kita sangat yakin bahwa kasus Covid-19 akan semakin cepat terkendali”, ungkap Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Mempertimbangkan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro berjalan cukup efektif, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM Mikro selama 2 minggu ke depan, mulai tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2021. “Sesuai hasil evaluasi Komite PC-PEN bersama Pemerintah Daerah, maka diputuskan bahwa PPKM Mikro diperpanjang selama 2 minggu ke depan, dengan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif, serta penguatan operasionalisasinya di tingkat RT/RW di seluruh Desa/ Kelurahan pada 123 Kabupaten/ Kota”, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada acara Konferensi Pers bersama Menteri Kesehatan, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan perwakilan Mendagri, Panglima TNI dan KaPolri pada Sabtu pagi 20/02/2021.

Untuk menindak lanjuti keputusan Komite PC-PEN yang memperpanjang penerapan PPKM Mikro tersebut, telah diterbitkan Instruksi Mendagri Nomor 04 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dengan terbitnya Instruksi Mendagri ini, maka ketujuh Gubernur di Jawa Bali yang menjadi wilayah prioritas, akan segera menerbitkan aturan pelaksanaannya di masing-masing wilayah melalui penerbitan Peraturam/ Instruksi/ SE Gubernur terkait pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro.

Sejalan dengan perpanjangan PPKM Mikro dan percepatan pelaksanaan Vaksinasi, diharapkan penanganan kasus Covid-19 akan semakin terkendali, sebagai prasyarat utama keberhasilan upaya pemulihan ekonomi. Selain itu, melihat kondisi saat ini masih terus terjadi penambahan kasus Covid-19, juga mempertimbangkan saat ini sedang musim hujan dan terjadi bencana di beberapa daerah, perlu terus mengingatkan masyarakat terhadap kepatuhan penerapan Protokol Kesehatan. “Kita tetap tidak boleh lengah, walaupun Vaksinasi sudah dilakukan, karena virus Covid-19 ini masih ada, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan ketat” ujar Menko Airlangga.

Dalam lanjutan penerapan PPKM Mikro ini, Pemerintah akan menyediakan kebutuhan dasar untuk rumah yang melakukan isolasi mandiri, baik di tingkat Isolasi Rumah Tangga maupun Isolasi Rukun Tetangga (RT). Bentuk bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian beras sebanyak 20 Kg per rumah (yang melakukan isolasi), untuk kebutuhan selama 14 hari masa isolasi. Bantuan beras ini akan didistribusikan melalui aparat Kepolisian atau TNI di tingkat Polsek dan Koramil.

Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di 7 Provinsi, agar implementasi lanjutan program PPKM Mikro ini dapat berjalan efektif. Pemerintah Provinsi diminta untuk mengkoordinasikan pemetaan Zonasi Risiko tingkat RT di semua Kabupaten/ Kota di wilayahnya, yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan bantuan beras dan masker, serta untuk dasar pelaksanaan 3 T di tingkat RT/ RW.

Dalam perpanjangan PPKM Mikro 2 minggu ke depan, Pemerintah akan memperkuat operasionalisasi dengan fokus ke pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) dan penyaluran bantuan beras dan masker kepada warga. “Untuk percepatan Testing, telah didistribusikan 653.375 Swab Antigen Test-Kit ke 7 Provinsi, 23 Februari akan tiba lagi 1 Juta Antigen Test-Kit. Untuk penguatan Tracing telah dilakukan penambahan Tracer dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang sudah dilatih menjadi Tracer” ujar Menteri Kesehatan.

Dalam masa perpanjangan penerapan PPKM Mikro ini, semua pihak di tingkat pusat maupun daerah akan lebih fokus pada operasionalisasi di tingkat RT/ RW, mulai dari pemetaan zonasi risiko tingkat RT, pelaksanaan 3T, penyaluran bantuan, serta pendataan dan pelaporan melalui sistem yang terintegrasi. “PPKM Mikro di tahap awal ini cukup efektif, maka pada tahap perpanjangan akan dilakukan penguatan operasionalisasi di tingkat RT/ RW yang dikoordinasikan oleh Posko di Desa/ Kelurahan,” tutup Menko Airlangga. (nck)