Live Streaming

Hallo Batam

Info Aktual dari Kota Batam dan sekitarnya
5 Mar 2021

Rakernas Kemendag, Dorong UMKM Masuk Pasar Ekspor

Batam – Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan saat membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. Selain meminta agar perdagangan digital dikelola dengan baik, Presiden juga meminta agar Kementerian Perdagangan memiliki kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional Indonesia.

“Misalnya, dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia. Pusat perbelanjaan, mal di Jakarta sampai ke daerah, harus didorong untuk memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia, khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand dari luar negeri. Ini harus mulai digeser, mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat yang strategis, lokasi yang baik berikan ruang untuk brand lokal,” jelas Presiden.

Menurut Presiden, penjenamaan (branding) harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 270 juta jiwa sudah seharusnya menjadi konsumen paling loyal untuk produk-produk dalam negeri.

“Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan,” tegasnya.

Di samping itu, pasar ekspor juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Untuk itu, Presiden meminta pasar-pasar nontradisional terus diperluas. Presiden kembali mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak pada pasar ekspor yang itu-itu saja, misalnya Uni Eropa dan Amerika.

“Banyak negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lebih dari 5 persen, di Asia Selatan, di Eropa Timur, dan negara-negara lainnya. Harus diseriusi,” imbuhnya.

Berikutnya, Presiden meminta agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibantu agar lebih mampu untuk melakukan ekspor. Menurutnya, Indonesia perlu UMKM yang menjadi eksportir dalam jumlah yang besar. Saat ini 90 persen pelaku ekspor adalah UMKM, namun kontribusi ekspornya hanya 13 persen. Artinya, kapasitasnya perlu ditambah dan diperbesar.

“Saya tahun lalu mengingatkan kepada Menteri Perdagangan, Dewan Penunjang Ekspor dihidupkan lagi, membantu UMKM agar bisa memperbaiki produksinya, membantu UMKM memperbaiki desainnya, membantu UMKM memperbaiki packaging-nya, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik dan ini harus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang lain, institusi yang lain, dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM kita di pasar global,” jelasnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar penyelesaian perundingan dengan negara-negara potensial dipercepat. Ini adalah agenda prioritas karena menurut Presiden, di masa-masa seperti ini Indonesia membutuhkan pasar ekspor baru.

“Kita telah menyelesaikan IA-CEPA dengan Australia, dengan Korea, dengan EU tolong ini Pak Menteri didorong agar juga selesai dan negara-negara lain yang kita belum memiliki CEPA ini segera dirampungkan, segera diselesaikan,” ungkapnya.

Implementasi 23 perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah ditandatangani juga harus benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Presiden memberikan contoh, misalnya dengan Australia di mana sudah ada Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), pelaku usaha harus jeli melihat peluang-peluang yang ada di sana.

“Saya kira yang gede peluangnya adalah otomotif. Pelajari betul pasarnya seperti apa, konsumennya seperti apa, informasikan ke Tanah Air sehingga kita betul-betul bisa membuka pasar di Australia dan tentu saja produk-produk UMKM yang lainnya yang memiliki opportunity, memiliki peluang itu perlu dibantu dan didorong dalam rangka meningkatkan nilai ekspor dan diversifikasi produk ke negara mitra dagang kita,” ujarnya.

Khusus untuk sektor-sektor industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja yang banyak seperti otomotif, elektronik, tekstil, kimia, dan farmasi, serta makanan dan minuman, Presiden meminta agar diberikan stimulus, fasilitas-fasilitas ekspor, serta insentif. Hal tersebut untuk memperluas pasar terutama negara-negara nontradisional dengan memanfaatkan kerja sama perdagangan dan mengoptimalkan kinerja perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

Terakhir, Presiden meminta agar jajaran terkait terus menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok di seluruh pelosok Tanah Air dengan harga yang stabil dan terjangkau. Presiden juga meminta untuk mengupayakan terus perbaikan kesetaraan harga di daerah-daerah pinggiran.

“Harus diantisipasi, ini juga perlu saya ingatkan, bulan Ramadan yang tinggal 40 hari lagi, sebulan kemudian Idulfitri. Siapkan dari sekarang, antisipasi dari sekarang, walaupun nanti kita akan menyambut dengan sederhana, tetapi sekali lagi, ketersediaan stok dan harga yang stabil harus dijamin,” katanya.

Sumber : Media Center Batam

5 Mar 2021

Lelang Pengelolaan SPAM Batam, ATB: Kami Pasti Berpartisipasi Untuk Pengelolaan SPAM Terbaik di Batam

PT Adhya Tirta Batam memastikan diri untuk ikut berpartisipasi dalam lelang pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Batam. Perusahaan air terbaik di Indonesia ini berjanji akan memberikan yang terbaik untuk pengelolaan SPAM Kota Batam.
 
“ATB sudah membuktikan diri dengan 25 tahun mengelola SPAM Batam, hingga membawa kota ini menjadi kota dengan pelayanan air bersih terbaik di Indonesia. Kedepan, kami pasti akan memberikan yang lebih baik lagi,” ujar Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus.
 
ATB merupakan salah satu perusahaan yang digadang-gadang ikut dalam lelang pengelolaan SPAM Batam. Terutama karena rekam jejak perusahaan yang telah terbukti memberikan pelayanan terbaik selama 25 tahun beroperasi di Batam.
 
Salah satu keunggulan ATB adalah teknologi SPARTA Smart Solution yang telah mendapatkan Paten dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Teknologi terintegrasi ini adalah satu-satunya, dan akan memberikan nilai tambah bagi ATB.
Maria mengungkapkan, sejumlah daerah sudah mengincar teknologi tersebut untuk memperbaiki layanan air bersih di wilayahnya.
 
Selain unggul dari sisi teknis, ATB juga mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan pelanggan prima. Dibantu dengan ATB Integrated System (AIRS), perusahaan dapat memberikan pelayanan pelanggan yang melebihi ekspektasi.
“Masak kami melebarkan sayap ke Indonesia, namun meninggalkan Batam. Batam tetap mendapat perhatian dari ATB,” ujarnya.
 
ATB berharap pemerintah mengundang perusahaan yang benar-benar memiliki rekam jejak pengelolaan SPAM yang baik, dan telah terbukti memiliki kemampuan yang diharapkan oleh kota Batam.
 
“Kita semua ingin agar pengelolaan air bersih di Batam menjadi lebih baik. Karena itu, kami berharap perusahaan yang diundang pemerintah untuk mengikuti lelang nantinya adalah yang telah membuktikan diri dan memiliki pengalaman yang mencukupi di bidangnya,” tutur Maria. (*)
4 Mar 2021

Gebyar Melayu Pesisir dan Peresmian Galeri Dekranasda Batam, Rudi: Jadikan Momentum Kebangkitan Ekonomi

Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menghadiri Gebyar Melayu Pesisir dan Peresmian Galeri Dekranasda Batam di Kantor Dekranasda Batam, Rabu (3/3/2021). Dalam kesempatan itu, Rudi berharap kegiatan menjadi momentum pemulihan ekonomi untuk memakmurkan rakyat Batam melalui peran pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengingatkan para UMKM untuk melihat kemampuan pasar dalam menentukan harga. Ia berharap, dengan kemampuan masyarakat membeli, maka produk yang ada akan laris.

“Kita ingin membangkitkan ekonomi melalui UMKM. Kalau bisa, kita siapkan lahan bangun satu tempat menjadi pusat seluruh UMKM yang ada di Batam ini. Galeri ini tidak bisa memuat seluruh UMKM yang ada di Batam,” ujarnya.

Tak lupa, Rudi mengingatkan, semua rencana dan program yang ada tak akan ada artinya jika pandemi Covid-19 belum selesai. Ia menyampaikan, pihaknya sudah menjalankan vaksinasi tahap II sebanyak 7.000 pelayan publik termasuk bagi wartawan yang ada di Batam.

“Semoga Pandemi ini selesai dan ekonomi Batam kembali pulih. Ingat pesan saya, bagi para UMKM, daya beli masyarakat sedang rendah, bagi para produsen mari menghitung berapa kemampuan masyarakat membeli,” katanya.

Secara resmi, Gebyar Melayu Pesisir dan Peresmian Galeri Dekranasda dibuka langsung Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina. Dalam kesempatan itu, Marlin Agustina merespons rencana Wali Kota Batam yang ingin memiliki pusat UMKM. Ia berharap tersedia lahan dan Pemprov Kepri siap membantu pembangunan fisiknya.

“Bisa kita bangun fisiknya secara bertahap. Yang penting sudah tersedia lahannya,” ujar Marlin.

Marlin yang juga sebagai Ketua Dekranasda Batam tersebut juga menjawab pesan Wali Kota yang ingin harga produk UMKM terjangkau. Menurut dia, sejauh ini, harga yang diberikan sudah berdasarkan survei dan ia berharap butuh dukungan semua pihak agar produk UMKM binaan Dekranasda Batam bisa diterima di masyarakat hingga wisatawan.

“Banyaknya wisatawan yang datang ke Kepri, menjadi modal kita menciptakan produk khas Kepri. Sejauh ini Batam sudah punya batik khas dan kita juga mendorong semua daerah punya produk khas masing-masing,” ujarnya.

Di lokasi sama, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, Musni Hardi K Atmaja, mengatakan kegiatan tersebut Sebagai bentuk dukungan produk lokal dan mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI), dan Karya Kreatif Indonesia (KKI). “Ini sinergi BI bersama Pemprov Kepri, Pemko Batam, dan Dekranasda Batam sebagai langkah globalisasi dan digitalisasi UMKM dan pariwisata,” ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Kepri dan Pemko Batam serta Dekranasda telah mendukung kegiatan tersebut. Melalui penyelenggaraan Gebyar Melayu Pesisir dan disejalankan peresmian Galeri Dekranasda Batam. “Semoga galeri ini menjadi wadah bagi UMKM Batam yang sudah melalui uji kurasi seperti kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan. Semoga UMKM bisa survive di pasar domestik maupun ekspor,” katanya.

Musni juga tak lupa, selama pelaksanaan tersebut, ditunjang pembayaran digital melalui QRIS. Ia berharap event ini menjadi kegiatan rutin setiap tahun. “Tak lain ini sebagai langkah bersama untuk membangkitkan UMKM Batam dan Kepri,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah pemerintah mempromosikan dan memasarkan produk khas Batam dan Kepri. Selain itu, dengan adanya galeri Dekranasda yang menjadi pusat belanja oleh-oleh premium pertama.

“Galeri ini terintegrasi dengan paket pariwisata dengan menghadirkan 45 tenan untuk memenuhi kebutuhan oleh-oleh premium bagi wisatawan,” kata Gustian.

Sumber : Media Center Batam

4 Mar 2021

Kepala BP Batam Muhammad Rudi telah Divaksin

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, telah divaksin dalam kegiatan Vaksinasi Covid-19 bagi pegawai di lingkungan BP Batam, yang dilaksanakan di Balairungsari lantai 3 BP Batam, Kamis (4/3/2021).
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang juga merupakan Walikota Batam, mengucapkan rasa syukurnya, karena akhirnya dirinya dapat divaksin dalam rangka pencegahan Covid-19. Begitu juga bagi pegawai di lingkungan BP Batam.
“Allhamdullilah hari ini kita divaksin, awalnya saya juga timbul rasa keraguan, tapi dari awal vaksin dilakukan di Batam, belum pernah saya menerima laporan atau kejadian-kejadian setelah vaksin. Jadi mulai hari ini secara bertahap sampai hari Sabtu, seluruh pejabat BP Batam hingga tingkat 4 akan mendapatkan vaksin,” ujar Muhammad Rudi.
“Saya juga ingin apabila cukup, karyawan yang berumur 50 tahun ke atas dijadikan prioritas, didahulukan saja,” tambah Muhammad Rudi.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, setelah mendapatkan Vaksin Covid-19, mengungkapkan pengalaman yang dirasakannya saat divaksin.
“Tekanan darah saya normal, dokter mengatakan saya dapat divaksin. Saya juga berharap kegiatan ini dapat berjalan baik tanpa ada kendala,” kata Muhammad Rudi.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang juga Walikota Batam, berharap setelah ini, vaksin dapat diberikan kepada kepada guru-guru di Batam agar proses belajar-mengajar dengan cara tatap muka yang sebentar lagi akan dibuka bisa terlaksana dengan baik.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengingatkan agar setelah divaksin tetap harus menjaga protokol kesehatan.
“Setelah divaksin bukan berarti kita boleh bergerak bebas, kita tetap harus disiplin mengikuti protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” kata Muhammad Rudi.
Dalam kegiatan vaksinasi covid-19 ini, selain dihadiri oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, juga diikuti oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; dan seluruh Pejabat Tingkat I, II, III dan IV di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.
Direktur Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam, Afdhalun A. Hakim, mengatakan bahwa program vaksinasi Covid-19 ini sudah menjadi program pemerintah pusat untuk memberantas Covid-19.
“Kegiatan dalam rangka vaksinasi Covid-19 hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua, karena menjadi salah satu cara kita menghalangi serangan dari virus covid-19 itu,”ujar Afdhalun.
“Dengan kesempatan yang baik ini kita akan melaksanakan vaksinasi dengan benar agar tidak salah sasaran disesuaikan dengan regulasi yang sudah ditetapkan’” tambah Afdhalun.
Afdhalun menambahkan, tidak semua orang dapat divaksinasi karena sudah ada prosedur tetapnya.
“Terdapat beberapa langkah verifikasi yang harus dilakukan sebelum seseorang mendapatkan vaksinasi, yaitu, melakukan pendftaran, selanjutnya melakukan cek tekanan darah, apabila tekanan darah menunjukan tekanan yang normal maka langkah selanjutnya adalah melakukan vaksinasi. Setelah itu akan ada masa observasi selama 30 menit,” tutur Afdhalun.
“Dalam masa observasi kita akan pantau gejala klinis atau KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi) yang akan muncul pasca pemberian vaksin. Jika pun timbul efek samping dari vaksin, biasanya muncul karena faktor alergi, seperti vaksin-vaksin lain. Sekitar 400 tenaga kesehatan di RSBP Batam sudah mendapatkan kesempatan (divaksin) lebih dulu. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja,” kata Direktur RS BP Batam, dr. Afhdalun Abdul Hakim. (Zhl)
4 Mar 2021

Nongsa Digital Park: Jembatan Digital Kerjasama Publik dan Swasta Antarnegara

Jakarta - Siang ini (2/3), Nongsa Digital Town, Batam secara resmi telah diluncurkan. Nongsa Digital Town atau Nongsa D-Town merupakan buah dari kerja sama bilateral Indonesia-Singapura untuk mendorong perkembangan industri digital di Batam.

“Saya sangat berharap dengan dibukanya Nongsa D-Town menjadi tonggak penting bagi perkembangan industri digital di Batam dan menjadi batu loncatan untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dan Singapura di masa depan,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran virtual Nongsa Digital Town, di Jakarta.

Menurutnya, peluncuran Nongsa D-Town siang ini dapat menjadi bukti kerja sama yang saling menguntungkan antara sektor publik dan swasta kedua negara.

Perkembangan industri digital di Batam sejalan dengan strategi pembangunan tematik Batam dalam Masterplan Percepatan Pembangunan wilayah Batam-Bintan-Karimun-Tanjungpinang.

Untuk mencapai target pertumbuhan 5,8% pada 2020-2025, daerah BBKT membutuhkan investasi tahunan rata-rata Rp 75 triliun. Di antara kawasan lainnya, Batam akan memiliki peran yang signifikan karena diharapkan dapat memberikan kontribusi terbesar terhadap total investasi yang masuk ke kawasan tersebut.

Batam memiliki keunggulan geo-strategis karena lokasinya yang dekat dengan Singapura. Batam diharapkan berfungsi sebagai jembatan digital untuk menghubungkan Singapura ke kota-kota lain yang sedang berkembang di Indonesia.

Pengembangan Batam sebagai jembatan digital juga telah dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo dalam Leaders Retreat tahun 2017.

“Salah satu sorotan kerja sama bilateral kita yang baru-baru ini disahkan oleh Menteri Chan dan Saya pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-10 tahun 2020 adalah perkembangan industri digital di Batam melalui pembentukan pusat data,” ucap Airlangga.

Airlangga menerangkan pentingnya teknologi digital di masa pandemi ini. Menurutnya, teknologi digital telah membantu pemerintah dan swasta dalam merampingkan proses bisnis yang rumit. Selain itu, teknologi digital juga membantu mempromosikan lingkungan kerja yang lebih praktis dan fleksibel selama pandemi.

“Pasca pandemi, saya melihat perlunya bisnis menjadi lebih adaptif terhadap transformasi teknologi, agar pekerja juga lebih paham secara digital,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Batam Links

     

 

Ragam Berita

Jakarta (4/3/2021)-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat ini sedang fokus untuk mengembangkan pariwisata di domestik dan mendorong wisatawan nusantara untuk berwisata ke destinasi super prioritas.

“Kita 2021 bersiap-siap untuk memulihkan itu dengan bertumpu terutama kepada wisatawan domestik dulu nih, sampai siap-siap untuk wisatawan mancanegara boleh dibuka. Sementara ini fokusnya Kementerian pariwisata lebih ke domestik atau Wisdom,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Webinar Membangkitkan Optimisme Industri Pariwisata Nusantara – FORWADA, Kamis (4/3/2021)

Dirinya tidak menampik, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga ikut terpukul dengan adanya kondisi pandemi covid-19 ini. Bahkan berdasarkan data statistik dari Kemenparekraf, Sandiaga menyebutkan terjadi penurunan Wisatawan Mancanegara dan devisa.

“Penurunan wisman dan devisa di tahun 2019 kita punya Wisman itu sekitar 16 jutaan dengan devisa sekitar USD 116 juta. Kemudian tahun 2020 ini wismannya hanya tinggal 4.080.000 dan devisanya sekitar USD 3,54 juta,” katanya.

Menurutnya hal itu wajar terjadi, karena memang akses transportasi juga ditutup oleh Pemerintah karena ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020. Selain itu negara-negara lain juga rata-rata menerapkan kebijakan lockdown. Sehingga secara langsung menutup pintu pariwisata di seluruh dunia.

Kendati begitu, untuk menyikapi kondisi pandemi covid-1 ini. Sandiaga menyebutkan ada beberapa tahap fase pengembangan. Yakni fase jangka pendek dan jangka Panjang menengah, untuk jangka pendeknya yaitu bagaimana cara menangani covid-19, memulihkan perekonomian.  Sementara jangka panjang menengah yakni membangun keunggulan melalui pariwisata.

“Tentu kita harus melakukan mitigasi di jangka 2020-2021. Jadi memang ketika terjadi 2020 kita langsung program perlindungan sosial untuk pekerja pariwisata, kemudian realokasi anggaran untuk beberapa kegiatan yang terkait dengan padat karya kemudian juga pemberian stimulus ekonomi pada sektor parekraf,” pungkasnya.   

Sementara itu Deputi Marketing Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Nia Niscaya menyebut bahwa persepsi masyarakat umum terhadap Indonesia dari segi penanganan covid-19 relatif jelek.

Dia menyebut dari penyaringan data melalui Adobe Data, pembahasan dan persepsi pasar mengenai covid-19 masih tidak menggembirakan. Padahal sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kepercayaan penanganan pandemi, lanjutnya, sangat terdampak dari penanganan covid-19.

"Apa yang dibahas orang tentang Indonesia soal tourism ternyata bagus persepsi pasar, tapi ketika bicara covid-19 jelek persepsinya. Ketika bicara covid-19 dan tourism 50 persen turun persepsinya," kata Nia.

Nia menyebut tak bisa dipungkiri penanganan covid-19 sangat memengaruhi citra pariwisata Indonesia. Karenanya, sangat penting untuk mengkampanyekan wisata sehat dan aman yang ketat dengan protokol kesehatan.

Menurut dia, tren pariwisata di era covid-19 sudah bergeser. Bila dulu masyarakat cenderung mengunjungi destinasi yang ramai, sekarang destinasi yang sepi malah lebih disenangi.

"Tren sekarang itu bukan destinasinya cukup menarik atau tidak, tapi bagaimana prokotol kesehatannya di situ," jelasnya.

Oleh karena itu, ia menyebut salah satu program Kemenparekraf di tahun ini adalah menggencarkan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) kepada pengusaha. (nck)

Jakarta, 24 Februari 2021. Sebagai upaya edukasi pemakaian masker serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker secara masif, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hari ini (24/02) memberikan bantuan 35 Juta masker untuk masyarakat melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto turut menyaksikan penyerahan tersebut secara langsung.

Menurut Menko Airlangga, kegiatan seperti ini diharapkan membantu pengkondisian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, demi cepat pulihnya kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung produktivitas industri tekstil nasional.

“Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen Kementerian Perindustrian yang mendorong terwujudnya bantuan ini. Saya berharap ke depan APBN kita khususnya melalui anggaran PC-PEN tidak hanya dapat mendorong penguatan ekonomi nasional, namun juga dapat menciptakan Indonesia yang sehat, maju dan produktif,” ujarnya.

Selain itu, Menko Perekonomian juga mengapresiasi dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam upaya menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.

“Kami berterima kasih atas keterlibatan TNI dan Polri yang sangat sentral dalam menyukseskan program PPKM Mikro. Hal ini memperkuat upaya pemerintah dalam pelaksanaan Testing, Tracing, dan Treatment (3T),” tutur Menko Airlangga.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sebagai upaya untuk terus berkontribusi positif pada perekonomian, Kemenperin mengeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19, antara lain pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), penurunan harga gas untuk industri, serta pembebasan pembayaran minimum listrik untuk pelaku industri.

“Alhamdulillah karena ketiga kebijakan ini dan tentunya dibarengi stimulus lainnya, industri nasional dapat bertahan. Kebijakan-kebijakan tersebut, serta program-program lainnya dari KPC-PEN akan kami lanjutkan pada tahun 2021, dengan harapan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi,” ucap Menperin.

Kali ini Kemenperin menunjukkan komitmen untuk memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk penanganan Covid-19 dan mendorong pertumbuhan industri nasional. Pemberian bantuan sebanyak 35 Juta Masker kepada masyarakat akan disalurkan melalui TNI dan Polri.

“Masker ini merupakan hasil produksi yang telah mengikuti standar. Kami bekerjasama dengan industri tekstil dalam negeri baik industri besar maupun industri kecil untuk proses pengadaannya,” imbuhnya,

Penyerahan masker dilakukan secara simbolis oleh Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Panglima TNI, yang diwakili Asisten Logistik Marsda TNI Dento Priyono dan kepada Kepala Kepolisian RI yang diwakili Asisten Logistik Irjen Pol Firman Shantyabudi.

“Penyerahan hari ini merupakan tahap awal dari rencana 35 juta masker, kami menargetkan agar distribusi 35 juta masker ini dapat secara tuntas kami laksanakan pada bulan depan,” pungkas Menperin.

Sebagai informasi, Pemerintah terus mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi melalui percepatan penanganan Covid-19. Upaya yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan program prioritas yang meliputi dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, program padat karya kementerian dan lembaga, serta pengembangan kawasan industri. (nck)

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) untuk pertama kalinya memimpin pembiayaan sindikasi pembangunan infrastruktur Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Jalintim) di Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp644,76 miliar. Pembiayaan sindikasi di Jalintim ini dikucurkan Bank Syariah Indonesia bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah kepada PT Jalintim Adhi Abipraya.

Dari total plafon pembiayaan sindikasi, porsi Bank Syariah Indonesia sebesar Rp248 miliar. Sedangkan porsi pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank Panin Dubai Syariah masing-masing sebesar Rp248 miliar dan Rp148,76 miliar. Dalam pembiayaan sindikasi, Bank Syariah Indonesia berperan sebagai Mandated Lead Arranger, Agen Fasilitas, Agen Jaminan, dan Agen Escrow.

Pinjaman bertenor 10 tahun ini akan digunakan untuk pembangunan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 29,87 km berikut jembatan dan fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Acara Financial Close Proyek Jalintim Sumsel ini sendiri dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Wismana Adi Suryabrata, Wakil Direktur Utama 1 Bank Syariah Indonesia Ngatari, Direktur Utama PT PII Muhammad Wahid Sutopo, Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dan Direktur Utama Panin Dubai Syariah Bratha di Auditorium Kementerian PUPR RI, Senin (22/2/2021).

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi, mengatakan sindikasi ini merupakan debut pertama pasca merger di awal Februari. Insya Allah, BSI siap mengemban amanah ini untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan selalu berkomitmen akan mendukung pengembangan infrastruktur untuk mendorong roda ekonomi Tanah Air. Kepercayaan memimpin sindikasi pembiayaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi BSI, karena dilakukan dengan sistem Syariah.

“Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia menjadi bagian dalam sejarah pemberian fasilitas Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Fasilitas ini merupakan yang pertama kalinya menggunakan transaksi syariah," tegas Hery.

Pada sindikasi ini, akad yang digunakan adalah Ijarah Muntahiyah bitTamlik, yaitu transaksi sewa manfaat atas suatu objek dengan pengalihan kepemilikan di akhir periode sewa. Preservasi Jalintim Sumsel ini merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha pertama di sektor jalan non-tol di Indonesia. Dalam proyek ini PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia berperan sebagai lembaga penjamin.

“Kami berharap kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang positif dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pasalnya, proyek ini dapat mempersingkat waktu tempuh kendaraan, sehingga berdampak kepada penurunan harga barang, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkurangnya polusi udara,” tambah Hery.

Ruas jalan yang dipreservasi dalam proyek ini meliputi Jalan Srijaya Raya (6,3 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 km), Jalan Letjen H. alamsyah Ratu Perwiranegara (3,15 km), Jalan Soekarno - Hatta (8,32 km), Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar (4 km) dan Jalan Sultan mahmud Badarudin II (2,9 km). Ruas Jalintim ini juga kan dilengkapi dua buah Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Hery menambahkan, pembiayaan sindikasi merupakan salah satu strategi Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan wholesale. Selain proyek infrastruktur, pada tahun ini, Bank Syariah Indonesia akan aktif menyalurkan sindikasi ke sektor energi, dimana salah satu proyek yang dibiayai adalah proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Sampai Desember 2020, pembiayaan wholesale Bank Syariah Indonesia tercatat sebesar Rp48,03 triliun. Pada akhir 2021, Bank Syariah Indonesia menargetkan pertumbuhan pembiayaan wholesale sebesar 4%-6% secara tahunan atau year on year (nck)

 

 

Jakarta - Hampir 2 minggu pasca pemberlakuan PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis skala mikro) di 123 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi, Pemerintah mengumumkan bahwa secara nasional, jumlah kasus aktif turun hingga -17,27 persen dalam sepekan. Kasus aktif di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur berhasil diturunkan. Hal ini juga diikuti oleh peningkatan persentase angka kesembuhan di lima provinsi tersebut. Selain itu, tren kematian di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali tercatat mengalami penurunan. Tren Bed Occupancy Ratio (BOR) juga mengalami penurunan di angka < 70 persen di semua Provinsi yang menerapkan PPKM Mikro.

Menko Airlangga menjelaskan “Angka-angka empat parameter penanganan Covid-19 ini cukup menggembirakan, selain itu tren kepatuhan protokol kesehatan di seluruh Provinsi juga berhasil meningkat di kisaran 87,64% hingga 88,73%”. Dalam rentang 5 – 17 Feb 2021, selisih persentase kasus aktif nasional terjadi penurunan sebesar -2,53% (dari 176.672 pada 5 Febr menjadi 162.182 kasus aktif pada 17 Febr 2021), sedangkan angka absolut kasus aktif mengalami penurunan sebesar 10,29% menjadi 158.498 kasus aktif. “Apabila kita bekerja bersama (dari Pusat sampai ke Daerah), apalagi sampai ke tingkat RT/ RW, kita sangat yakin bahwa kasus Covid-19 akan semakin cepat terkendali”, ungkap Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Mempertimbangkan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro berjalan cukup efektif, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM Mikro selama 2 minggu ke depan, mulai tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2021. “Sesuai hasil evaluasi Komite PC-PEN bersama Pemerintah Daerah, maka diputuskan bahwa PPKM Mikro diperpanjang selama 2 minggu ke depan, dengan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif, serta penguatan operasionalisasinya di tingkat RT/RW di seluruh Desa/ Kelurahan pada 123 Kabupaten/ Kota”, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada acara Konferensi Pers bersama Menteri Kesehatan, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan perwakilan Mendagri, Panglima TNI dan KaPolri pada Sabtu pagi 20/02/2021.

Untuk menindak lanjuti keputusan Komite PC-PEN yang memperpanjang penerapan PPKM Mikro tersebut, telah diterbitkan Instruksi Mendagri Nomor 04 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dengan terbitnya Instruksi Mendagri ini, maka ketujuh Gubernur di Jawa Bali yang menjadi wilayah prioritas, akan segera menerbitkan aturan pelaksanaannya di masing-masing wilayah melalui penerbitan Peraturam/ Instruksi/ SE Gubernur terkait pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro.

Sejalan dengan perpanjangan PPKM Mikro dan percepatan pelaksanaan Vaksinasi, diharapkan penanganan kasus Covid-19 akan semakin terkendali, sebagai prasyarat utama keberhasilan upaya pemulihan ekonomi. Selain itu, melihat kondisi saat ini masih terus terjadi penambahan kasus Covid-19, juga mempertimbangkan saat ini sedang musim hujan dan terjadi bencana di beberapa daerah, perlu terus mengingatkan masyarakat terhadap kepatuhan penerapan Protokol Kesehatan. “Kita tetap tidak boleh lengah, walaupun Vaksinasi sudah dilakukan, karena virus Covid-19 ini masih ada, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan ketat” ujar Menko Airlangga.

Dalam lanjutan penerapan PPKM Mikro ini, Pemerintah akan menyediakan kebutuhan dasar untuk rumah yang melakukan isolasi mandiri, baik di tingkat Isolasi Rumah Tangga maupun Isolasi Rukun Tetangga (RT). Bentuk bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian beras sebanyak 20 Kg per rumah (yang melakukan isolasi), untuk kebutuhan selama 14 hari masa isolasi. Bantuan beras ini akan didistribusikan melalui aparat Kepolisian atau TNI di tingkat Polsek dan Koramil.

Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di 7 Provinsi, agar implementasi lanjutan program PPKM Mikro ini dapat berjalan efektif. Pemerintah Provinsi diminta untuk mengkoordinasikan pemetaan Zonasi Risiko tingkat RT di semua Kabupaten/ Kota di wilayahnya, yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan bantuan beras dan masker, serta untuk dasar pelaksanaan 3 T di tingkat RT/ RW.

Dalam perpanjangan PPKM Mikro 2 minggu ke depan, Pemerintah akan memperkuat operasionalisasi dengan fokus ke pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) dan penyaluran bantuan beras dan masker kepada warga. “Untuk percepatan Testing, telah didistribusikan 653.375 Swab Antigen Test-Kit ke 7 Provinsi, 23 Februari akan tiba lagi 1 Juta Antigen Test-Kit. Untuk penguatan Tracing telah dilakukan penambahan Tracer dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang sudah dilatih menjadi Tracer” ujar Menteri Kesehatan.

Dalam masa perpanjangan penerapan PPKM Mikro ini, semua pihak di tingkat pusat maupun daerah akan lebih fokus pada operasionalisasi di tingkat RT/ RW, mulai dari pemetaan zonasi risiko tingkat RT, pelaksanaan 3T, penyaluran bantuan, serta pendataan dan pelaporan melalui sistem yang terintegrasi. “PPKM Mikro di tahap awal ini cukup efektif, maka pada tahap perpanjangan akan dilakukan penguatan operasionalisasi di tingkat RT/ RW yang dikoordinasikan oleh Posko di Desa/ Kelurahan,” tutup Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 18 Februari 2021. Prospek ekonomi Indonesia di masa depan cukup menjanjikan. Pertumbuhan ekonominya saat ini di nomor empat setelah Cina, Vietnam dan Korea Selatan. Hal ini didorong oleh upaya pemulihan ekonomi nasional yang sudah berada dalam jalur yang benar. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto pada acara The 20th Indonesia Capital Market Student Studies yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (18/2).

“Di tengah pandemi, investasi di Indonesia masih meningkat yaitu 826,3 triliun rupiah walaupun masih berada di bawah target 900 triliun rupiah,” kata Menko Airlangga.

Dari segi capital market, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa rupiah mengalami perbaikan sehingga setara dengan berbagai financial currency di negara-negara ASEAN. Kemudian, dari segi equity, jika dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19 telah mengalami pemulihan yaitu pada level 6000. Harga komoditas ini didorong antara lain oleh kelapa sawit yang all time high. Ini membantu nilai tukar pekebun Indonesia.

“Berbagai sektor di capital market sudah lebih baik dari pada awal tahun 2020 sehingga ini menambah keyakinan pereknomian kita positif. Lembaga-lembaga dunia juga mengkompromikan bahwa pertumbuhan ekoniomi Indonesia akan positif 4,4% – 4,8%. Tentu pemerintah akan tetap menargetkan 5%,” tambah Menko Airlangga.

Indonesia Capital Market Student Studies (ICMSS) merupakan acara tahunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tahun 2021 ini merupakan penyelenggaraan ICMSS ke 20 yang bertajuk "The 20th Indonesia Capital Market Student Studies, Market Outlook: Deciphering the Future of an Erratic Market".

“Saya berharap acara ini dapat mejadi wadah untuk memberikan informasi tentang peluang ekonomi Indonesia tahun 2021 dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mendukung perekonomian di tahun 2021,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

BatamFM Crew

Tentang Kami