Ragam Berita
Jakarta - Pemerintah kembali menegaskan bahwa skenario pemulihan ekonomi masih akan berlanjut di tahun 2021. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih akan dirasakan hingga tahun depan.
“Di tahun 2021 kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidato kuncinya pada acara Rapat Kerja Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selasa (4/8), di Jakarta.
Dalam paparan yang disampaikan secara daring, Menko Airlangga menjelaskan tentang siklus terbalik antara pandemi dan mata pencaharian. Jika penyebaran masih tinggi maka ekonomi akan semakin dalam.
“Jika pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menuturkan bahwa pihaknya akan mendorong kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021. “Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal,” imbuhnya.
Bantuan sosial, lanjut Airlangga, akan didorong hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Selain itu, usaha dan industri padat karya akan terus didorong hingga tahun 2022.
Menko Airlangga juga menuturkan, Pemerintah akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak.
“Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja,” ujar Airlangga.
Upaya mendorong UMKM juga telah dilakukan Pemerintah dengan penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bahkan menurut Airlangga, Pemerintah telah melakukan perluasan ke sektor korporasi yaitu kredit diatas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.
Saat ini dana yang ditempatkan di Himbara berjumlah Rp30 triliun. Sementara dana yang sudah disalurkan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur.
“Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada 11,5 triliun rupiah. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat,” ujarnya.
Dalam paparannya, Menko Airlangga juga menjelaskan program yang dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 adalah menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian kehidupan. Menurutnya hal ini adalah tugas dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menjaga kehidupan dilakukan dengan mengatasi/menekan virus, memperluas testing, karantina dan kapasitas perawatan, mencari obat/riset, meingkatkan kapasitas sektor kesehatan, serta produksi dan distribusi vaksin.
Sementara, menjaga mata pencaharian kehidupan dilakukan dengan mendukung masyarakat dan bisnis yang terdampak, menyiapkan kembali masyarakat agar dapat bekerja secara produktif dan aman, serta menyiapkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional. (nck)
Jakarta, 29 Juli 2020 - Usai meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebelumnya direalisasikan untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah kembali memberi dukungan, kali ini kepada Korporasi yang dikategorikan Non-UMKM dan Non-BUMN.
Dukungan tersebut dilakukan dengan skema penugasan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Pengaturannya telah dimasukkan dalam Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.
“Skema penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi akan diberikan pada kredit dengan plafon Rp10 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun, dan ditargetkan menciptakan Rp100 Triliun Kredit Modal Kerja sampai dengan 2021,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara penandatanganan Program Penjaminan Korporasi dalam rangka PEN, Rabu (29/7).
Menko Perekonomian menjelaskan, dukungan ini tidak kalah penting karena korporasi pun mengalami kesulitan operasional maupun kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19. Terutama korporasi padat karya yang jika kesulitan beroperasi akan berdampak pada PHK.
“Program ini menjadi penting sebagai daya tahan agar korporasi bisa melakukan rescheduling, bahkan bisa meningkatkan kredit modal kerja. Terutama untuk sektor padat karya yang memperkerjakan banyak tenaga kerja,” katanya.
Program PEN, papar Airlangga, dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, implementasi Program PEN dilakukan melalui modalitas Penempatan Dana ke Perbankan, Penjaminan Kredit Modal Kerja, Penyertaan Modal Negara, Investasi Pemerintah, serta dukungan belanja negara. Pelaksanaan kelima modalitas Program PEN terus diakselarasi agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha.
“Dari program PEN tersebut, ada yang sudah dijalankan yaitu jaminan UMKM melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Kemudian PT SMI juga menandatangani dengan berbagai BPD,” tutur Airlangga.
Dengan demikian, lanjutnya, program yang memfokuskan pada non UMKM dan non BUMN ini juga tidak kalah penting. “Dengan terlibatnya seluruh perbankan, diharapkan semuanya bisa menyalurkan untuk melakukan restructuring sehingga ekonomi indonesia dan sektor korporasi bisa kembali seperti semula,” jelas Menko Airlangga.
Menko Perekonomian menerangkan, penyebaran wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Aktivitas ekonomi global pun belum akan kembali ke normal seperti masa sebelum pandemi. Berbagai lembaga internasional memperkirakan kontraksi pada tahun 2020 pada kisaran -4.9 sampai dengan -7.6 persen.
Seperti dialami sebagian besar negara di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal ke-1 tahun 2020 melambat menjadi 3 persen. Pada Kuartal ke-2 tahun 2020, tekanan ekonomi diproyeksikan akan semakin berat dan mengalami kontraksi. “Di akhir tahun, kita berharap bisa keluar dari krisis atau zona negatif ini,” imbuhnya.
Agar terhindar dari resesi, pemerintah harus melakukan langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi di Kuartal ke-3 dan ke-4 tahun 2020. Belanja pemerintah secara besar-besaran akan didorong sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi. Oleh karena itu, dukungan untuk dunia usaha harus segera dipercepat implementasinya.
“Belanja pemerintah didorong sebagai salah satu penggerak dan pengungkit perekonomian agar di semester kedua tahun 2020, kita bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi nol atau positif,” sambung Menko Airlangga.
Ia pun kembali menegaskan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi sehingga penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan dan terintegrasi dalam satu kelembagaan. Akan tetapi, harus dipahami bersama bahwa penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas. (nck)
Jakarta, 28 Juli 2020 - Pemerintah terus mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah, sebagai bagian dari program inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2019, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya sekitar 9% dan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 8,93%.
Hal tersebut dirasakan belum optimal, mengingat 87,18% dari total penduduk 232,5 juta jiwa penduduk Indonesia adalah muslim. Maka itu, potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah secara nasional masih terbuka lebar. Apalagi didukung dari keberadaan pondok pesantren yang berjumlah 28.194 (data Kementerian Agama RI) di seluruh Indonesia.
Sebanyak 44,2% atau 12.469 pondok pesantren memiliki potensi ekonomi, baik pada sektor agribisnis, peternakan, perkebunan, dan sektor lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, hingga pemberdayaan masyarakat.
Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: (1) Edukasi dan literasi keuangan syariah; (2) Pembiayaan syariah bagi usaha kecil dan mikro (UKM) sekitar pondok pesantren serta UKM binaan pondok pesantren; (3) Pembukaan rekening syariah; (4) Program tabungan emas; serta (5) Kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah yang mendukung “halal value chain”.
Terdapat pula ekosistem pendukungnya meliputi yang pertama, terbentuknya di lingkungan pondok pesantren Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) yang terdiri dari Agen Bank Syariah, Agen Pegadaian Syariah, Agen Fintech Syariah, yang terintegrasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan Halal Centre Pondok Pesantren.
Kedua, terciptanya sistem pembayaran syariah terintegrasi pada pondok pesantren, mendukung pembayaran SPP santri/santriwati, payroll gaji guru/pengurus pondok pesantren, serta elektronifikasi sistem pembayaran di pondok pesantren dan lingkungan masyarakat di sekitarnya untuk mendukung inklusi keuangan syariah berbasiskan digital. Contohnya, penerapan kartu santri digital, dan metode pembayaran menggunakan QRIS pada kios digital di pondok pesantren.
Ketiga, adanya pembiayaan yang berasal dari Bank Wakaf Mikro (BWM) dan KUR Syariah untuk revitalisasi dan mendirikan usaha warung/kios/toko/koperasi pada pondok pesantren.
“Implementasi kartu santri digital dan QRIS yang mendukung cashless society di pondok pesantren, serta edukasi dan literasi keuangan syariah secara daring bagi civitas pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, merupakan salah satu contoh adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi Covid-19,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech-nya pada acara “Peluncuran Implementasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren” secara daring, di Jakarta, Selasa (28/7).
Pada implementasi ekosistem juga terdapat pemberdayaan ekonomi pesantren pada sektor riil yang diintegrasikan dengan keuangan syariah dalam rangka mendukung “halal value chain”. “Pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai arus baru perekonomian menjadi salah satu upaya pemulihan perekonomian pada masa pandemi Covid-19, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku,” ujar Menko Airlangga.
Dalam kegiatan ini, Kemenko Perekonomian Cq. Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan bersama Sekretariat Wakil Presiden, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta lembaga keuangan syariah, meluncurkan implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren.
Sebagai lokasi pilot project dipilih Pondok Pesantren Kyai Haji Aqiel Siradj (KHAS) Kempek Kabupaten Cirebon. Saat ini implementasi ekosistem telah berjalan optimal di sana sejak dimulai pada 17 Desember 2019. Selain itu, juga terlaksana pada Pondok Pesantren Al Qur’aniyy Az-Zayadiyy Kota Surakarta.
Ke depannya, keberhasilan pilot project itu akan direplikasi pada 170 pondok pesantren binaan BRI Syariah. Sehingga, pada 2024, ditargetkan implementasi ekosistem ini dapat terlaksana pada sekitar 3.300 pondok pesantren di seluruh Indonesia.
“Untuk ke depannya, Kemenko Perekonomian mengharapkan terwujudnya optimalisasi sinergi program lintas sektor dan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia secara terintegrasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI kepada Wakil Presiden RI untuk pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini adalah Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Franky Sibarani, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Prijono, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kristrianti Puji Rahayu, Direktur Bisnis Komersil PT Bank BRISyariah Tbk. Kokok Alun Akbar, Pengasuh Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Nyai Hj. Shobihah Maimoen Zubair, perwakilan kantor cabang BRI Syariah seluruh Indonesia, serta perwakilan dari pesantren yang terlibat dalam program ini. (nck)
Jakarta - Negara G20 sepakat untuk terus mendorong kerja sama dalam pengembangan vaksin dan obat-obatan yang mudah diakses dan terjangkau, serta mempercepat pemulihan ekonomi global. Saat ini, semua negara di dunia tengah melakukan langkah extraordinary dan menerapkan strategi kebijakan, baik dari sisi fiskal maupun moneter.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan virtual Extraordinary G20 Sherpa ke-2 yang digelar hari Jumat (24/7) lalu. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman selaku Sherpa G20 Indonesia turut menghadirinya.
Rizal menjelaskan, pertemuan ini membahas mengenai perkembangan terkait isu penanganan Covid-19, perkembangan isu-isu terkini di bawah Working Groups G20, serta masukan terhadap elemen Outcome KTT G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2020 mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Rizal menyampaikan bahwa Indonesia tengah menenerapkan langkah-langkah extraordinary yang komprehensif dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 secara nasional.
“Dari aspek kesehatan, Indonesia terus mendorong peningkatan kerja sama dalam rangka penemuan vaksin dan penyaluran obat-obatan yang mudah terjangkau dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” tegasnya.
Seiring dengan langkah penanganan kesehatan, lanjut Rizal, aspek pemulihan ekonomi nasional juga terus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dilakukan guna melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional, penyaluran bantuan sosial-ekonomi bagi yang terdampak, dan mendorong peningkatan kemampuan pelaku usaha sektor rill dan sektor keuangan.
Dalam penyiapan elemen outcome KTT G20, Sherpa G20 Indonesia menyampaikan beberapa masukan, di antaranya memastikan keamanan dan peningkatan dukungan bagi para pelaku tenaga kesehatan, serta mendorong kelancaran arus barang dan jasa di tengah pandemi Covid-19.
Selain itu, dengan mendorong prinsip-prinsip lawfulness, fairness, dan data transparency dalam pertukaran data guna menghindari terjadinya kebocoran data dalam isu ekonomi digital.
“Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kerja sama dalam rangka upaya penanganan perubahan iklim serta mendorong investasi guna meningkatkan mata pencaharian petani, khususnya pertanian skala kecil dan pertanian keluarga,” terang Rizal Affandi.
Pertemuan ini dipimpin Sherpa G20 Arab Saudi yang memegang Presidensi G20 tahun ini dan dihadiri oleh seluruh Sherpa negara G20, serta perwakilan dari Organisasi dan Lembaga Kerja Sama Keuangan/Pembangunan Regional dan Internasional. (nck)
Jakarta — Pemerintah memastikan bahwa industri media akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal itu dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7/2020).
Adapun poin-poin yang disampaikan Pemerintah dalam pertemuan tersebut antara lain:
1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.
2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.
3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.
4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.
5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.
6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.
7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.
“Dewan Pers meyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19,” kata Ketua Dewan Pers M. NUH.
Pertemuan di ruang virtual tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers, yakni: Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan. Selain itu, hadir para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi (IJTI), dan Firdaus (SMSI). (nck)
