Live Streaming
Page 7 of 13
05 June 2018

Sumber: ekonomi.kompas.com

Kinerja industri manufaktur nasional mengalami tren peningkatan. Nikkei Indonesia Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) menunjukkan, PMI Indonesia pada bulan Mei 2018 berada pada level tertingginya setelah 23 bulan (Juni 2017) di posisi 51,7. Sementara bulan lalu, PMI Indonesia berada di posisi 51,6. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan posisi PMI ini menunjukkan industri manufaktur di Indonesia masih bergairah. Pemerintah pun akan terus mendorong masuknya investasi untuk mendukung pertumbuhan di tubuh industri manufaktur nasional. Berdasarkan catatan Nikkei, geliat industri manufaktur di bulan Mei didorong oleh permintaan baru yang tumbuh pesat sejak Juli 2014. Selain itu, produksi terus mengalami peningkatan selama 3 bulan berturut-turut serta berpengaruh terhadap menguatnya sentimen industri manufaktur. Di sisi lain, permintaan baru terhadap ekspor terus mengalami penurunan selama 6 bulan berturut-turut. Hal ini mendorong perusahaan mengurangi pekerja mereka meski dalam jumlah yang relatif sedikit. Adapun tekanan inflasi biaya produksi terus meningkat dan membuat harga barang-barang produksi terkerek tajam dalam waktu 2,5 tahun. Namun, Menperin masih memandang positif tren peningkatan posisi PMI ini terus berlanjut.

31 May 2018

Sumber: timesindonesia.co.id/

Pemerintah pusat memastikan bahwa harga BBM jenis Premium dan Solar tidak ada kenaikan hingga akhir tahun. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. Menurut anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, pihaknya sudah menanyakan kepastian BBM ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. Pasalnya, kata dia, masyarakat perlu mendapat kepastian harga BBM di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia.

Diketahui, dua komponen itu masuk ke dalam hitung-hitungan pembentukan harga BBM di dalam negeri. Ditempat terpisah Menteri Jonan memastikan bahwa untuk harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar dipastikan tidak akan naik sampai akhir tahun 2018. Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII lainnya, Kurtubi menilai bahwa tidak dinaikannya harga BBM maka akan menjadi beban PT Pertamina (Persero). Pada kesempatan itu, Kurtubi menyarankan kepada pemerintah pusat agar melakukan efisiensi di sektor pengadaan BBM. Pasalnya, impor BBM ataupun elpiji masih dilakukan dan hanya menguntungkan trader.

31 May 2018

Sumber: WartaEkonomi.co.id

Kementerian Perindustrian mendorong penerapan perlindungan bagi industri keramik dan kaca dalam negeri. Cara yang dilakukan yaitu dengan menerapkan kebijakan non-tariff barriers (NTB). Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin, Achmad Sigit, mengatakan daya saing industri kaca Indonesia nomor satu di ASEAN. Sementara industri keramik menempati peringkat ke delapan sehingga dengan menggunakan instrumen perlindungan perdagangan tersebut, daya saing produk keramik dan kaca lokal terjaga. Saat ini, lanjut Sigit, pemerintah telah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk keramik dan kaca. Guna menggenjot penyerapan pasar domestik dan ekspor, pihaknya telah meminta kepada produsen keramik dan kaca di dalam negeri agar terus melakukan efisiensi proses produksi sambil meningkakan kualitas.Ia mengungkapkan bahwa potensi pengembangan industri keramik di Indonesia masih prospektif karena salah satunya didukung oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah dan tersebar di wilayah Indonesia.

31 May 2018

Sumber: sports.okezone.com

Pemerintah Indonesia menyatakan persiapan Pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2018, yang akan dihelat 18 Agustus-2 September 2018 sudah 90 persen selesai. Hal tersebut merujuk pada infrastruktur pendukung atau venue yang hampir rampung diselesaikan. Untuk Jakarta, 25 venue sudah selesai dan 8 venue dalam proses penyelesaian. Di Palembang, 11 venue sudah selesai dan 2 masih berlangsung. Secara keseluruhan hingga pertengahan Mei 2018, pekerjaan telah selesai 95 persen dan akan selesai seluruhnya pada akhir Juni 2018.

Sementara di Jawa Barat, ada 10 venue yang masih dikerjakan karena keputusan pekerjaannya baru akhir tahun lalu. Di antaranya Stadion Jalak Harupat Bandung, Patriot Bekasi, Pakansari Bogor, Wibawa Mukti Cikarang, Lapangan Sabuga ITB, venue kano di Majalengka serta paragliding di Pasir Sumbul, Puncak. Hadir pula dalam diskusi tersebut, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo dan staf khusus Menteri Perhubungan Wihana Kirana Jaya dan Dewan Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Michael Umbas, juga sejarahwan sekaligus arsitek Yuke Ardhiati. Dewan Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Michael Umbas menegaskan bahwa jajaran PT HIN (Persero) mendukung penuh ajang olahraga yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali, Asian Games XVII. Pesta olahraga terbesar Asia itu digelar di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus-2 September 2018.

30 May 2018

Sumber: ekbis.rmol.co

Pemerintah diminta memetik pelajaran dari buruknya pengelolaan utang negeri tetangga, Malaysia. Saatnya ngerem utang dan lebih bijak mengelola anggaran. Terlebih lagi menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Puspa Ghani Talat­tov menilai, gerakan penggalangan dana rakyat Malaysia membantu pemerintahnya, sulit diterapkan di Indonesia. Menurutnya, ada dua alasan mendasar. Pertama, rasio utang Malaysia sudah mencapai 51 persen, mendekati batas aman yang ditetapkan konstitusi mereka sebesar 55 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, rasio utang Indone­sia masih 30 persen dari PDB. Hal ini akan membuat banyak kalangan menganggap rasio utang masih aman.

Kedua, gerakan rakyat Ma­laysia sulit ditiru karena keper­cayaan masyarakat Indonesia rendah terhadap pengelolaan anggaran negara. Selain utang yang terus naik, menurut Abra, pemerintah inkonsisten dalam melakukan reformasi fiskal. Misalnya, semula pada awalnya pemerintah mengalihkan subsidi untuk infrastruktur. Namun men­jelang pemilu, subsidi dikem­balikan lagi. Selain itu, ada beberapa proyek infrastruktur dinilai publik tidak urgent tetapi terus dipaksakan jalan.

 

Kondisi tersebut, lanjut Abra, berbeda dengan Malaysia. Masyarakat negeri Jiran me­naruh kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan Mahathir Mohamad. Rakyat Malaysia memandang Mahathir memi­liki komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah keuangan.  Pertama, Mahathir memo­tong gajinya sendiri, beserta menteri dan pegawai-pegawai di pemerintah. Kedua, Mahathir melakukan revisi terhadap proyek-proyek yang memakan anggaran banyak dan tidak men­desak. Contoh teranyar, Mahatir merevisi proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura.

Abra menambahkan, gerakan moral rakyat Malaysia sebe­narnya tidak memiliki dampak besar terhadap pengurangan utang negara mengingat jumlah­nya yang besar. Tetapi, gerakan tersebut menimbulkan sentimen positif yang akan menguatkan kepercayaan iklim investasi.

Seperti diketahui, rakyat Malaysia baru-baru ini melakukan penggalangan dana untuk membantu pemerintahan Mahathir membayar utang. Sang inisiator, Nik Shazarina Bakti mengaku melakukan gerakan tersebut sebagai rasa cintanya terhadap negara.

30 May 2018

Sumber: economy.okezone.com

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan status perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia mengenai divestasi 51% saham. Pasalnya, perundingan ini dijanjikan selesai pada April 2018, namun hingga kini belum selesai. Menjawab hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, kelanjutan negosiasi terkait divestasi 51% saham kepemilikan Freeport ke pemerintah Indonesia, bukan lagi berada di ranah Kementerian ESDM.

Akan tetapi, lanjut mantan Menteri Perhubungan ini, pihak Freeport Indonesia menyatakan secara tertulis bahwa participating interest Rio Tinto sebesar 40% di Freeport akan dikonversi menjadi saham 40%. Sedangkan sisanya sehingga bisa capai 51%, maka akan dibeli dari saham Freeport McMoran. Ia juga mengatakan mudah-mudahan Juni akuisisi selesai dan penuhi itu syarat perpanjangan. Sisanya 5% dari Freeport McMoran dan pemerintah sudah miliki saham Freeport sehingga kita akan miliki 51% Sebenarnya, kata Jonan, proses perundingan Freeport dan pemerintah hanya tinggal menunggu hasil divestasi. Pasalnya, tiga poin sudah disepakati seperti pembayaran total royalti lebih besar, pembangunan smelter, perubahan status IUPK menjadi KK.

30 May 2018

Sumber:finance.detik.com

Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Senin lalu menerbitkan keterangan pers bersama (KPB) terkait koordinasi dan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Konferensi pers itu menyebut kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik dan kuat.  Menanggapi hal tersebut Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengungkapkan keterangan tersebut diberikan karena pemerintah menyadari bahwa ada sesuatu yang serius dalam perekonomian Indonesia yang membuat pelaku pasar gelisah, sehingga tidak tradisinya menerbitkan keterangan pers.

Ia juga menambahkan argumentasi dan pernyataan pernyataan yang dikemukakan dalam KPB tersebut terkesan ngambang dan tidak full disclosure sehingga bagi orang yang mengerti ekonomi seketika saja tahu bahwa KPB itu semacam propaganda untuk menutup kepanikan sekaligus mengantisipasi ancaman krisis.Dia menyebut dengan cara KPB ini Pemerintah telah menyeret atau mencoba berbagi tanggung jawab dengan BI, OJK, dan LPS. Menurut dia ada hal-hal yang tidak disampaikan secara penuh dalam keterangan tersebut. Seperti angka defisit transaksi berjalan yang meningkat pada kuartal I 2018 namun masih lebih rendah dibandingkan kuartal I 2013.

Menurut Fuad, perbandingan harusnya dengan target dan pencapaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Selain defisit, begitupun dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2018 yang hanya disebutkan tumbuh tanpa disebutkan dengan targetnya ataupun tahun sebelumnya. Menurut dia, angka defisit transaksi berjalan tahun ini 2018 diperkirakan di bawah 2,5% dari produk domestik bruto (PDB). Fuad menjelaskan argumentasi normatif dan formalitas seperti ini juga biasa digunakan pemerintah untuk menjustifikasi defisit APBN yang maksimum 3% PDB dan utang negara yang maksimum 60% PDB sesuai UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. 

Menurut dia keterangan tersebut tidak memberikan informasi yang semestinya. Ini karena pemerintah juga membandingkan keterpurukan kurs rupiah dengan mata uang Turki dan Brazil, padahal seharusnya pemerintah membandingkan keterpurukan kurs rupiah dengan mata uang sesama negara ASEAN.Sedangkan terhadap jatuhnya IHSG di BEI disebutkan sebesar 5,98% masih terkendali dan itu karena keluarnya arus modal asing dari pasar saham. Dia mengaku kasihan dan prihatin pada BI, OJK dan LPS yang harusnya menjalankan sistem keuangan secara independen. Namun kini ketiga lembaga tersebut diajak bertanggung jawab pada kondisi perekonomian pada umumnya.

22 May 2018

Sumber: katadata.co.id

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara tengah mengkaji aturan yang memungkinkan penyelenggara sistem elektronik dikenai sanksi jika platform-nya kerap dijadikan sarana penyebaran hoax dan konten negatif lain, termasuk radikalisme. Ia mengatakan, aturan tersebut tengah dibahas bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak pekan lalu tapi sayangnya ia tak menjelaskan secara rinci sanksi yang mungkin diterima penyelenggara sistem elektronik, termasuk media sosial jika melanggar. Selama ini, jika ada hoax atau konten negatif lain, platform seperti Facebook hanya diminta untuk memblokir konten ataupun akun yang bersangkutan. Bila platform menolak, akan diberi sanksi administrasi berupa teguran hingga pemblokiran sementara, seperti yang sempat dialami Telegram.

Pembuatan aturan ini, kata dia, mengacu pada hasil kajian ke Jerman dan Malaysia pada Maret lalu. Ia mengirim tim guna memelajari cara kedua negara tersebut mengatur penyelenggara sistem elektronik, baik dalam menjaga data penggunanya ataupun menghindari ujaran kebencian. Langkah tersebut diambil menyusul kebocoran data 87 juta pengguna Facebook. Ditambah lagi, Indonesia baru saja digegerkan oleh kasus bom bunuh diri dan tindakan radikal di beberapa wilayah. Rudiantara menekankan, dirinya tak ingin Indonesia bernasib sama dengan Myanmar, di mana kekerasan terhadap etnis Rohingya diperparah oleh provokasi melalui media sosial. Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memblokir 2.528 konten berisi bermuatan negatif di media sosial hingga kemarin malam. Lalu sebanyak 9.500 konten lain yang terindikasi mengandung unsur terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme namun masih disaring oleh petugas.

22 May 2018

Sumber: RMOL.com

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menganggap, keluarnya travel advice sejumlah negara ke warganya yang mengunjungi Indonesia merupakan konsekuensi yang tak bisa dihindari pasca-rangkaian teror bom yang terjadi di Tanah Air. Namun begitu, bukan berarti Pemerintah boleh diam. Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata (Kemenpar), harus memberi penjelasan ke dunia tentang situasi Indonesia saat ini yang sudah aman. Sejauh ini, ada 14 negara yang mengeluarkan travel advice pasca-serangan teror yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Negara-negara adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, Selandia Baru, Singapura, Malaysia, Polandia, Irlandia, Kanada, Prancis, Filipina, Brasil, dan Swiss.

Status travel advice memang berada di bawah travel warning. Travel advice merupakan nasihat perjalanan pemerintah sebuah negara ke masyarakatnya. Sedangkan travel warning (peringatan perjalanan) sifatnya lebih serius. Di atasnya, ada travel ban (larangan perjalanan). Namun begitu, kata Taufik, travel advice itu tetap tidak boleh dianggap sepele. Sebab, travel advice juga bisa membuat kunjungan wisatawan berkurang. Bom Bali 2002 berdampak besar pada kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jumlah turis asing yang berwisata ke Indonesi drop. Menyikapi hal itu, Kemenpar memberi pemahaman ke dunia bahwa Indonesia aman dan bisa dikunjungi wisatawan dunia. Berkat penjelasan itu, perlahan-lahan, jumlah kunjungan turis mancanegara meningkat kembali.Rentetan teror yang terjadi dua pekan lalu juga bisa membuat kunjungan wisatawan mancanegara juga drop. Makanya, Kemenpar harus bergerak.

22 May 2018

Sumber: TRIBUNNEWS.COM

Pemerintah melalui Kementerian Peridustrian tetap menargetkan waktu produksi mobil listrik Indonesia.  Ini diucapkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat ditemui Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono. Dalam kunjungannya, Warih berkomitmen Toyota siap mendukung pemerintah untuk membangun industri mobil listrik dalam negeri. Sesuai rilis resmi Kementerian Perindustrian, Airlangga menargetkan tahun 2025 penggunaan mobil listrik di Indonesia sebesar 20 persen.

Warih menyatakan komitmennya mendukung pemerintah, untuk membangun industri mobil listrik di Indonesia. Warih menambahkan, sebelum masuk ke tahap produksi massal, perlu pertimbangan cermat pada empat pilar utama, yaitu supply chain (rantai pasok meliputi semua aktivitas penyaluran barang produksi hingga ke konsumen), infrastruktur, konsumen dan regulasi pemerintah. Kemenperin sendiri fokus mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri, dengan mengkaji arah kebijakan ke depan bersama pemangku kepentingan, demi mendorong produksi kendaraan emisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) yang ramah lingkungan.

Page 7 of 13

Tentang Kami