Live Streaming
Page 7 of 9
09 April 2018

Sumber: WartaEkonomi.co.id

Jumlah penduduk Republik Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta orang merupakan pasar yang menggiurkan bagi berbagai perusahaan asing sehingga mereka berupaya untuk menggarap pangsa pasar di Tanah Air. Tidak mengherankan pula bila jumlah investasi asing pada sektor digital ke dalam Indonesia diperkirakan bakal mengalami peningkatan pada tahun 2018 seiring dengan naiknya peringkat kemudahan berbisnis yang diraih Indonesia di tingkat global. Untuk itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan proses penyederhanaan izin dan regulasi di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan untuk mendukung kenaikan peringkat ini. Menurut Novani, hal tersebut karena izin dan regulasi yang jelas, efektif, dan efisien akan mendorong semakin banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Novani juga mengemukakan, hal lain yang dapat mendorong meningkatnya jumlah investasi asing pada sektor digital adalah skema investasi dalam bentuk tax holiday. Ia memuji skema yang dirancang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini adalah berupa insentif untuk industri yang bergerak di sektor teknologi informasi atau perusahaan yang memiliki nilai minimal Rp500 miliar. Dengan demikian, perusahaan tersebut juga bakal mendapatkan bentuk relaksasi pajak berupa fasilitas tidak membayar pajak penghasilan (PPh) dengan pengurangan di kisaran 10-100 persen dalam jangka waktu 5-15 tahun yang bisa diperpanjang hingga 20 tahun.

Pemberlakuan penerapan konsep tersebut dinilai akan meningkatkan pertumbuhan industri yang bergerak di bidang teknologi informasi. Selain itu, ujar dia, kebijakan ini juga akan mendorong masuknya investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Tercatat, investasi asing yang masuk ke sektor digital Indonesia pada 2017 mencapai US$4,7 miliar. Hal ini dibuktikan dengan adanya empat perusahaan rintisan berstatus unicorn yang berbasis di Indonesia. Sebutan unicorn diberikan pada perusahaan startup yang memiliki valuasi sebesar satu miliar dolar AS.

06 April 2018

Sumber: KOMPAS.com

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penerbitan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pasalnya, peraturan tersebut cenderung mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Padahal, banyak tenaga kerja lokal yang masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Saleh memahami Pemerintah membutuhkan tenaga kerja asing dalam rangka menarik investasi dan tenaga ahli ke Indonesia. Namun, Saleh berpendapat, peraturan tersebut akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

Selain itu, menurut dia, tidak ada jaminan dengan masuknya tenaga kerja asing dalam rangka meningkatkan investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja Indonesia. Padahal, kata Saleh, Pemerintah juga punya pekerjaan rumah untuk menekan angka pengangguran. Apalagi, jumlah pengangguran di Indonesia masih menjadi persoalan utama. Ia menambahkan, jika tenaga kerja asing dipermudah untuk masuk, berarti persoalan pengangguran belum terselesaikan.

06 April 2018

Site: KOMPAS.com
Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan, Laksda TNI Amarulla Octavian, menyarankan pemerintah untuk menyusun indeks warna dan registrasi nomor seri pada kapal-kapal di Indonesia. Ia mengungkapkan, langkah itu memudahkan aparat hukum dalam melakukan pengawasan di lapangan akan potensi tindak pidana di laut. Selain itu, kedua hal itu juga bisa mendeteksi keberadaan kapal ilegal masuk ke wilayah perairan Indonesia. Ia mengungkapkan, kapal Indonesia yang mendekati wilayah perairan negara lain sering dianggap melakukan usaha penyerangan. Karena, kapal tersebut tak memiliki indeks warna maupun nomor seri dari negara asal. Dengan demikian, kedua langkah itu juga untuk memperkuat identitas kapal-kapal Indonesia.

Selain itu, kedua langkah itu akan memudahkan para nelayan Indonesia untuk mengawasi adanya kapal-kapal ilegal. Dan pemerintah juga disarankan menerapkan pajak yang hanya dibayarkan sekali saja oleh pemilik kapal. Adapun besaran pajak menyesuaikan dengan ukuran kapal. pajak itu juga bisa memberikan jaminan kepada pihak negara asal bahwa Indonesia bisa melindungi kapal-kapal tersebut selama di perairan Indonesia. Langkah ini juga bisa menghalau masuknya kapal-kapal asing yang berpotensi melakukan tindak pidana di laut Indonesia. Amarulla mengungkapkan, ketiga rencana ini masih harus dikembangkan lebih lanjut demi mewujudkan keadilan dan keamanan di laut Indonesia. Saat ini, tim Universitas Pertahanan telah menyerahkan penelitian rencana kebijakan itu kepada Kementerian Pertahanan.

06 April 2018

Sumber: Riauaktual.com

Pemerintah langsung memberikan sanksi tegas kepada Facebook terkait bocornya 1.096.666 data akun asal Indonesia oleh Cambridge Analytica, konsultan politik Donald Trump saat kampanye Pilpres AS. Bukan hanya sanksi tertulis, Facebook Indonesia juga sudah ditunggu oleh sanksi denda dan kurungan badan.Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan, semua media sosial harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Terkait bocornya data akun dan digunakan oleh Cambridge Analytica, masalah tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain sanksi tersebut, Rudiantara juga berkoordinasi dengan Kepolisian terkait dengan ancaman hukuman badan dan denda.  Dia pun meminta masyarakat agar berhati-hati menggunakan media sosial, khususnya aplikasi yang meminta akses terhadap data-data pribadi penggunanya.

03 April 2018

Sumber: Finance.detik.com
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), siang ini menyelenggarakan forum kerja sama Korea-Indonesia. Kerja sama yang dibahas ialah dalam bentuk administrasi publik. Kegiatan kali ini dibuka langsung oleh Menteri PAN-RB Asman Abnur. Ia menjelaskan, saat ini pemerintah Indonesia terus mengembangangkan elektronik government (e-government) atau layanan masyarakat berbasis elektronik.
Namun pada implementasinya, e-government yang ada dinilai masih belum optimal bagi masyarakat. Asman mengatakan, bentuk kerja sama yang dilakukan ialah bertukar informasi dan pengalaman tentang penerapan e-government di Korea Selatan. Sebab, kata Asman, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang menerapkan e-government terbaik di dunia. Guna menerapkan sistem e-government dengan baik, tambah Asman, maka SDM yang ada harus berani memberikan terobosan serta inovasi untuk layanan yang lebih kepada masyarakat. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan kerja sama lanjutan yang telah dilakukan kedua negara dalam bidang e-government sebelumnya.

03 April 2018

Sumber: CNNIndonesia.com
Tembak menembak antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) terjadi di Banti, Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua. Kontak senjata itu menimbulkan korban jiwa dari kedua pihak. Panglima Operasi Komando Daerah Pertahanan III Kalikopi, Nemangkawi, Papua, Hendrik Manwang mengungkapkan pihak TNI berusaha masuk ke Banti sejak Minggu. Namun TPN OPM mengadang TNI sehingga terjadi baku tembak.
Hendrik menjelaskan warga Banti merupakan masyarakat pribumi yang selama ini ditipu oleh PT. Freeport Indonesia. Menurutnya, masyarakat setempat tengah berjuang mengembalikan hak atas kedaulatannya.Dia mengatakan pembakaran rumah sakit dan sekolah yang dibangun Freeport sebagai dampak kemarahan karena selama ini fasilitas tersebut dianggap tidak bisa membantu masyarakat.
Hendrik menyatakan TPN OPM siap perang melawan TNI meskipun pihaknya memiliki keterbatasan senjata. Selama ini pihaknya juga menjalin komunikasi dengan Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang berada di hutan. Hendrik menjelaskan perang yang dimaksud terkait perang urat syaraf dan secara fisik. Dia menambahkan selama ini perang urat syaraf telah dijalankan oleh para diplomat yang tergabung dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yaitu Benny Wenda, Octovianus Mote, Rex Rumakiek dan Paula Makabory.
Sementara itu, Hendrik menyatakan OPM tak bisa berdialog dengan Pemerintah Indonesia. Pihaknya hanya bersedia berdialog jika Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut duduk bersama membicarakan persoalan ini. Sebab menurutnya, PBB ikut terlibat dalam menganeksasi Papua ke Republik Indonesia. Di pihak lain, Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan akibat baku tembak itu, seorang prajurit TNI dari Yonif 751/Raider, Prajurit Satu Vicky Rumpasium tewas. Tak ada korban luka-luka dari pihak TNI.
Berdasarkan pantauan melalui drone di lokasi kejadian, Aidi menyebut dua orang tewas dari pihak OPM, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. TNI menyebut kelompok OPM sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).Dia menyampaikan pihaknya belum mendata jumlah rumah warga yang dibakar. Namun menurutnya, tidak ada korban dari masyarakat sipil atas pembakaran dan baku tembak tersebut.

03 April 2018

KOMPAS.com

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terus mendorong agar jamu atau obat-obat herbal Indonesia masuk dalam sistem pelayanan kesehatan. Usaha jamu yang sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia, perlu dibangun dan didorong untuk tumbuh menjadi industri yang besar, sehingga jamu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif untuk obat dan pengobatan masyarakat Indonesia.
Agar jamu, termasuk di dalamnya adalah Obat Herbal Terstandar (OHT) dan Fitofarmaka bisa masuk dalam sistem pelayanan kesehatan menurut Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito perlu kerja sama antara Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, kalangan profesi kesehatan, dan media untuk bersama-sama mendorong hingga jamu makin berkembang. Menurut Penny, kegiatan Pelayanan Prima Pendaftaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ini merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah untuk membangun jamu sebagai industri yang besar.

02 April 2018

Sumber: Finansial.bisnis.com

 

Pemerintah mengaku masih terus akan melakukan evaluasi dari hasil kegiatan dana desa yang digulirkan sejak 2015. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, evaluasi merupakan hal penting dilakukan guna mendapatkan sistem yang paling tepat guna mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Tak hanya itu, evaluasi juga akan melihat sisi kesiapan pengelolaan dari pihak birokrat yang menerima dana ini.Mantan Direktur Bank Dunia ini pun kecewa masih banyak persoalan pemerintah daerah sekarang.

Apalagi, dari 172 pilkada belum lama ini ada satu hingga dua pemimpin yang pernah berkasus di KPK dan memenangkan pemilihan. Menurutnya, saat ini masyarakat dan seluruh pihak harus serius berfikir cermat jika Indonesia dan daerah yang ditinggalinya ingin maju. Masyarakat harus selalu kritis dengan uang yang telah dikeluarkan untuk negeri ini. Mereka, lanjut Sri Mulyani, juga wajib memantau apa saja yang sudah dihasilkan dari uang-uangnya yang masuk di kantong pemerintah.

Tahun depan, Sri Mulyani mengatakan anggaran dana desa akan ditingkatkan 30% menjadi Rp75 triliun. Pihaknya juga akan membantu merumuskan laporan keuangan daerah agar lebuh sederhana tetapi tetap akuntabel.Ekonom Bank Dunia Frederico Gil Sander mengatakan, saat ini pihaknya memberi fokus pada pentingnya negara untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dan membelanjakannya dengan lebih baik guna mendukung pertumbuhan inklusif.

Menurutnya, selama 15 tahun terakhir kebijakan fiskal telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjaga stabilitas makroekonomi. Namun, kebijakan fiskal belum memainkan peran lebih besar untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.Indonesia seharusnya bisa mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran yang bermanfaat bagi 60% bagian terbawah keluarga Indonesia. Sebagian besar pengeluaran ini, seperti untuk sektor kesehatan dan pendidikan, juga mengatasi ketimpangan kesempatan termasuk dengan dana desa.

02 April 2018

Sumber:tribunnews.com

 

Pemerintah melalui PLN telah membangun jaringan listrik di 75.682 desa tersebar di seluruh Indonesia hingga Desember 2017. Desa-desa yang berhasil dilistriki PLN diantaranya merupakan desa yang berada di daerah 3T yakni terdepan, terluar dan tertinggal.Menurut Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto bahwa Ini bukti nyata upaya PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sampai ke desa di ujung agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bersama Menteri Sosial RI Idrus Marham dan Meteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, PLN mengajak sekitar 4.000 peserta yang hadir mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, pemuda, mahasiswa dan siswa maupun masyarakat umum untuk berkalaborasi bersama mendukung program pembangunan yang saat ini tengah dan akan dilaksanakan pemerintah. Kerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yakni Program 35.000 MW.

Progres konstruksi pembangkit listrik telah mencapai 16.994 MW dan yang telah beroperasi mencapai 1.504 MW. Seluruh sistem kelistrikan di Indonesia kini sudah tidak ada lagi yang mengalami defisit daya. Rasio elektrifikasi telah mencapai 95,35% melebihi target pada 2017 yakni 92,75%. Pemerintah juga telah menetapkan tarif listrik tidak naik sampai 2019 agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, PLN pun kian berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan dan calon pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan peringkat kemudahan mendapatkan listrik yakni posisi 38 di tahun 2018 terkait survei Ease of Doing Business (EoDB). Kontribusi PLN dalam kemudahan Geting Electricity membuat posisi Indonesia dalam survei EoDB turut meningkat dari posisi 91 ke 72 diantara 190 negara.

Pada kesempatan ini PLN juga menyapa Kepala Desa serta Perangkat Desa Dieng Wetan, Wonosobo yang merupakan Desa Binaan PLN sebagai desa listrik dan berinternet, melalui video conference.Pelaksanaan program internet desa dilaksanakan anak perusahaan PLN yakni PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) yang membantu desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian desa.

02 April 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Pemerintah akan membentuk Komite Industri Nasional untuk mempersiapkan implementasi revolusi industri 4.0. Komite ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama dan memfasilitasi harmonisasi antar kementerian/lembaga dengan para pelaku industri dalam negeri. Hal itu bertujuan agar Indonesia mampu kompetitif dalam memasuki era digital tersebut. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, komite tersebut sangat mungkin dibentuk dan akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)bserta dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia menjelaskan rencananya komite ini akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan (roadmap) untuk menerapkan sejumlah strategi Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Roadmap itu akan diterbitkan pada 4 April 2018. Salah satu strategi Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0 adalah menyiapkan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri Tanah Air. Lima sektor tersebut, yakni industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri elektronik, industri kimia, dan industri tekstil.

Page 7 of 9

Tentang Kami