Live Streaming
15 November 2017

WARTAKOTA.tribunnews.com

Meksiko sepakat untuk membeli pesawat N219 dan Radiosotop buatan Indonesia, dimana kesepakatan itu dicapai dalam forum konsultasi bilateral pemerintah kedua negara yang digelar di Kementerian Luar Negeri Meksiko di Mexico City, Meksiko.

Dalam Forum Konsultasi Bilateral (FKB) ke-6, Delegasi Indonesia yang diketuai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Dubes Muhammad Anshor, menyampaikan bahwa fokus dari FKB adalah pengembangan kerja sama bidang ekonomi, demikian kata Pensosbud KBRI Meksiko City, Febby Fahrani

Delegasi Meksiko pada FKB yang ,dipimpin Direktur Jenderal Asia Pasifik Kemlu Meksiko, Duta Besar Alfonso de Maria y Campos berhasil menggoreskan kesepakatan pembelian produk unggulan Indonesia, yaitu radioisotop jenis Mo-99 dan I-131 secara berkesinambungan.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent antara PT. INUKI dan ININ Meksiko. Rangkaian FKB juga mencatat keberhasilan Indonesia memasarkan produk industri strategis bernilai ratusan juta dollar AS ke Meksiko, yaitu pesawat karya anak bangsa jenis N212i, N235 dan N219, yang direalisasikan secara bertahap hingga 5 tahun kedepan.

PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang diwakili IPTN North America (INA) telah menandatangani kesepakatan dengan mitra dari Meksiko, Promotera Aerospacial El Paso (PAEP), untuk menyediakan jasa maintenance, repair and overhaul (MRO) CASA dan suku cadangnya.

 

19 October 2017

Polda Kepri Siapkan Tim Intelijen dan Sarana Pendukung

NONGSA (HK) - Kapolda Kepri, Irjen Pol Drs Sam Budigusdian MH menjamin bisa menjaga rasa aman, nyaman, dan kondusif selama penyelenggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 mendatang, di Kepri.
Demikian disampaikan Kapolda dalam Apel Kasatwil jajaran Polda Kepri Tahun 2017, Selasa (17/10) pagi, di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Nongsa, dengan tema "Polri Yang Promoter Siap Mengamankan Pilkada Serentak 2018".

Irjen Pol Sam Budigusdian, menyampaikan, bahwa Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri Tahun 2017, merupakan momentum yang sangat istimewa dalam rangka menjamin situasi keamanan yang kondusif selama penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.

"Hal ini sebagai sarana sosialisasi arah kebijakan Polri Tahun 2018 di bidang pembinaan dan operasional, sehingga dapat sebagai dasar bagi para Kastawil dan Kasatker untuk menentukan kebijakan di satker masing masing," kata Sam Budigusdian.  

Menurutnya, Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri merupakan suatu forum untuk membahas perkembangan lingkungan strategis, dalam memahami hasil evaluasi kinerja Polri tahun 2017, untuk perbaikan di tahun 2018 nanti.

"Dengan demikian, kita akan mengetahui perkembangan kalender Kamtibmas 2018, mengetahui agenda Nasional, maupun agenda Internasional 2018, dan dapat pula mengetahui prediksi ancaman, yang akan dihadapi di tahun 2018," papar Irjen Sam.

Sebut Irjen Sam, sebagaimana 6 arahan bapak Presiden RI saat Apel Kasatwil Polri Tahun 2017 di Akpol Semarang. Yaitu agar bisa antisipasi sedini mungkin serta perhitungkan secara cermat terkait dampak diperubahan global teknologi  yang tidak mungkin di tolak.

"Inilah pekerjaan besar kita dalam rangka mengantisipasi perubahan. Jika tidak diantisipsi tentu akan bisa mempengaruhi stabilitas keamanan, mempengaruhi ekonomi, investasi, dan perkembangan dunia usaha,"

Kemudian, menjelang 2018, sistim pengamanan itu harus betul-betul disiapkan secara detail, pemetaan friksi harus dilakukan secara tepat, sehingganya bisa dilakukan tindakan preventifnya.

"Intelijen harus punya data yang komplit terkait hal ini. Sebab, pencegahan lebih baik dengan menyiapkan berbagai alternatif, serta solusi. Dengan memiliki plan a, b, dan c, tentu juga dipersiapkan, sehingga pergerakan akan menjadi lancar. Maka, perencanaan yang matang harus dipersiapkan," papar Irjen Sam.

Dan sudah seharusnya, ujar Kapolda Kepri, hal itu dibiasakan dengan berbagai alternatif yang terencana, serta jangan sampai telah terjadi, baru semua pihak tergopoh-gopoh untuk menanggulanginya. "Itu bukan sistim atau solusi yang diinginkan. Tetapi, sebuah kesalahan dalam prosedur, sehingga akan menimbulkan masalah yang berdampak pada semua sektor dan lini di masyarakat," ucap Irjen Sam.

Berkaitan dengan pelayanan publik, ujar Kapolda Kepri, agar dilakukan dengan proses digitalisasi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin cepat.

"Kemajuan teknologi itu, juga akan menimbulkan kemajuan kejahatan jika tidak diantisipasi akan mengakibatkan ancaman stabilitas nasional, stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang sangat diperlukan oleh negara," sebutnya.

Dari itu, papar Irjen Sam, Polri harus netral disetiap kontestasi politik ditingkat manapun, baik tingkat provinsi, kabupaten atau tingkat kota dalam provinsi. "Presiden RI sangat meyakini bahwa, kesuksesan pemilihan gubernur, walikota dan bupati itu kuncinya hanya 1. Yaitu masyarakat melihat TNI dan Polri solid," ungkap Sam Budigusdian.

Oleh sebab itu, ucapnya, diperlukan loyalitas serta kesetiaaan kepada negara, rakyat, maupun kepada pimpinan, agar kesemuanya berjalan aman dan lancar, dengan mempersiapkan segala sarana pendukung. "Contohnya adalah, antisipasi bencana alam, radikalisme, serta tetap menjaga hubungan yang soliditas dengan TNI, agar dapat melakukan antisipasi secara bersama," sebutnya.

Dijelaskan Kapolda, trend untuk tantangan dan ancaman dunia saat ini adalah, masalah pangan, energi, ekologi, struktur keuangan global, serta pengalaman masa lalu, dengan menjadi pola negatif pemikiran masyarakat.

"Negara kaya ESDM dengan ekologi bagus seperti Indonesia ini, akan menjadi incaran banyak pihak, sehingga pihak-pihak tersebut akan melakukan berbagai daya upaya guna mewujudkan keinginannya, termasuk itu melakukan serangan cyber war," sebut Kapolda.

Salah satu contohnya adalah, imbuh Irjen Sam, serangan cyber politik selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi berupa serangan berita-berita palsu seperti RI 1, dan keluarganya itu adalah keturunan PKI.

"Ditambah pula isu yang memojokan pemerintahan. Serangan cyber deception berita palsu tentang sejata api order Polri yang bertujuan mengadu domba TNI dengan Polri. Serangan cyber propaganda yang membentuk persepsi dan opini masyarakat," pungkas Kapolda Kepri. 

12 October 2017

Setelah sempat terbengkalai pembangunannya, tahun depan Pemerintah Kota Batam dipastikan akan mengoperasikan kembali Rumah Potong Hewan (RPH) yang terletak di Seitemiang, Sekupang.

RPH yang dikelola Pemko Batam sendiri dari awal sudah mulai dibangun secara bertahap sejak 2008. Dari masa itu, lahan yang digunakan merupakan hak BP Batam dan dipinjam pakaikan ke pemerintah daerah. Namun untuk melakukan perpanjangan pemanfaatan lahan, BP Batam meminta biaya penyewaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan.

“Tahun depan sudah kita ambil alih, jadi RPH akan kembali beroperasi, jadi tidak ada lagi masalah sewa yang dipermasalahakan selama ini,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Batam, Mardanis, Rabu (11/10).

Ia menjelaskan berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2009 pasal 61 dan 62, RPH wajib dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, BP Batam sudah menyepakati pengelolaan RPH akan diambil alih oleh Pemko Batam mulai tahun depan.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Batam ini juga menegaskan tempat pemotongan hewan yang dimiliki BP Batam ke depan tidak akan beroperasi lagi. “Jadi pemotongan hewan sepenuhnya akan dilakukan Pemko Batam,” tegasnya.

Dalam pertemuan bersama BP Batam, mereka telah menyepakati apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan RPH.

“Kami juga akan ada MoU dengan BP Batam, jika sudah jelas kita sudah bisa menyiapkan anggaran untuk perbaikan RPH sehingga bisa berfungsi kembali,” ungkapnya.

Lanjutnya, untuk pengelolaan RPH, pihaknya akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dengan aktifnya RPH ini diharapkan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

Selain RPH, pundi-pundi pendapatan PAD Batam juga dihasilkan dari Rumah Potong Unggas (RPU) yang dimiliki Kota Batam. Saat ini ada dua RPU yang aktif salah satunya dimiliki MUI Batam.

“Sebenarnya yang lebih potensial untuk nambah PAD adalah RPU, setiap harinya ada 40 ribu ayam yang dipotong,” tambahnya.

Dia mengakui untuk mengkover pemotongan 40 ribu ekor unggas tersebut, Batam membutuhkan sedikitnya tiga RPU lagi. “Jika ini terealisasi kita bisa sumbangkan PAD hingga Rp12 miliar untuk PAD setiap tahunnya,” imbuh Mardanis.

Maka dari itu, pihaknya juga tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemotongan unggas.

“Tak ada lagi potong di pasar, semua harus di RPU,” tutupnya.

10 October 2017

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengapresiasi hasil penelitian yang dilakukan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Dalam penelitian yang dilakukan UNCAC, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi mendapatkan predikat best practices. Laode pun berharap Undang-Undang KPK sebagai dasar hukum KPK dalam bertindak tidak diubah.

"Kelembagaan KPK itu oleh review-nya dianggap best practices di dunia. Jadi yang diubah jangan Undang-Undang KPK, tapi Undang-Undang Tipikornya. Jadi mana yang gatal, mana yang digaruk, ini beda," kata Laode dalam jumpa pers bersama delegasi UNCAC di Hotel Four Points, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Laode menyinggung soal langkah pemerintah dan DPR yang beberapa kali mencoba melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Upaya revisi beberapa kali mencuat, namun akhirnya batal karena mendapat penolakan publik.

"Kalau internasional memuji kita best practices, itu lembaga KPK-nya. Tapi yang mau diubah (undang-undang) KPK-nya malah. Itu yang salah menurut saya," ujar Laode. 

Di sisi lain, Laode menyebut adanya sejumlah rekomendasi yang disampaikan UNCAC untuk memperbaiki sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rekomendasi itu antara lain yakni perbaikan Undang-Undang Tipikor, KUHP dan KUHAP. Namun, rekomendasi ini justru tidak dijalankan oleh pemerintah dan DPR.

"Drafnya sudah ada di DPR. Cuma enggak masuk prolegnas. Jadi itu enggak dijadikan prioritas, padahal itu seharusnya prioritas," ucap Laode.

04 October 2017

Maskapai penerbangan berbiaya murah atau Low Cost Carrier (LCC) Citilink akan memindahkan seluruh aktivitas penerbangan ke Terminal 2, Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Saat ini Citilink beroperasi di Terminal 1C Bandara Soekarno Hatta.

Direktur Utama Citilink Indonesia, Juliandra Nurtjahjo mengungkapkan, perpindahan tersebut akan dilakukan setelah maskapai penerbangan internasional seluruhnya dipindahkan ke Terminal 3 pada akhir tahun 2017.

"Sedang menyiapkan segala sesuatu karena kami harus koordinasi dengan Angkasa Pura, jadi ini melihat kesiapan terminal 3 internasional," ungkap Juliandra usai konferensi pers di Hotel Raffles.

Menurutnya, waktu perpindahan terminal Citilink mengikuti kesiapan Angkasa Pura dalam memindahkan seluruh maskapai penerbangan internasional ke Terminal 3.

"Kami akan mengikuti time frame-nya Angkasa Pura," kata Juliandra. Juliandra mengatakan, ke depan Citilink akan menempati Terminal 2D dan pihaknya akan membuat fasilitas ruang tunggu penumpang dengan konsep digital untuk memberikan pelayanan baru kepada penumpang.

"Sekarang konsepnya digital,  kami akan membuat digital lounge. Kami ingin beda dengan yang lain," paparnya.

Dalam membuat fasilitas ruang tunggu digital, Citilink bekerja sama dengan salah satu pelaku industri e-commerce yakni JD.ID yang merupakan anak perusahaan dagang online dari China, JD.com.

Dalam ruang tunggu tersebut, Citilink dan JD.ID akan menyediakan spot belanja online yang bisa digunakan oleh penumpang sambil menunggu waktu penerbangan.

25 September 2017

Apakah yang cilik? Kenapa pula jadi perhatian Presiden Joko Widodo? MENJAWAB penasaran ini, saya mendatangi sebuah Kabupaten di Jawa Tengah yang Bupatinya baru saja divonis 11 tahun penjara karena sebuah kasus korupsi: Klaten.

15 August 2017

Ratusan aparatus sipil negara (ASN) Pemprov Kepri menerima anugerah Satyalancana dan penghargaan Purna Bhakti di aula Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak Tanjungpinang, Senin (14/8/2017) pagi.

Penganugerahan tersebut diberikan oleh gubernur Kepri H Nurdin Basirun di tengah kelesuan pertumbuhan ekonomi Kepri.

Karena itu Nurdin menitipkan pesan kepada mereka sesuai dengan kondisi Kepri saat ini.

"Kita harus kerja keras, kerja cerdas dan ikhlas," ujar Nurdin saat menyerahkan penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden, di Aula Kantor Gubernur Dompak.

Penghargaan itu diserahkan kepada 157 ASN di lingkungan dPemerintah Provinsi Kepri yang telah mengabdi selama 30, 20 dan 10 tahun.

Selain itu penghargaan juga diberikan kepada 49 pegawai yang telah memasuki masa purba bhakti di lingkungan Pemprov Kepri, serta pegawai yang telah meninggal dunia.

Masing-masing untuk ASN yang telah mengabdi selama 30 tahun sebanyak 31 orang, mengabdi 20 tahun sebanyak 30 orang dan mengabdi 10 tahun sebanyak 96 orang.

Nurdin Basirun mengatakan bahwa penghargaan yang diterima para pegawai dari Negara ini menandakan bahwa para pegawai telah menunjukkan pengabdiannya dengan baik kepada negara, bangsa dan masyarakat.

"Ini adalah penghargaan dari negara. Tujuannya sebagai bentuk terimakasih sekaligus sebagai motivasi agar saudara-saudara terpacu untuk terus meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara," kata Gubernur.

Gubernur melanjutkan bahwa persaingan global saat ini sangat keras. Harus diakui jika pertumbuhan ekonomi Kepri cenderung melambat. Hal ini karena faktor internal dan eksternal yang perlu segera dicarikan solusi.

"Untuk Kepri lebih baik, kita semua harus melepaskan ego sektoral masing-masing. Sehingga kita bisa bersatu padu untuk fokus mencari solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi di Kepri," kata Gubernur.

Hadir juga dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama Ribut Eko Setiawan, Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah, jajaran FKPD, kepala OPD, serta tokoh masyarakat. 

14 June 2017

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membayar zakat penghasilannya melalui BAZNAS yang membuka layanan di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

13 June 2017

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menerima kedatangan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan. Mereka membahas keberadaan jaringan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Marawi, Filipina.

13 June 2017

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terburu-buru untuk menindaklanjuti adanya dugaan dana yang diterima Amien Rais dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Tentang Kami