Live Streaming
Page 1 of 20
07 July 2020


Jakarta - Pemerintah meluncurkan penjaminan kredit modal kerja untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional. PT Jamkrindo dan PT Askrindo telah ditugaskan melalui Keputusan Menteri Keuangan untuk menjamin pelaku usaha UMKM atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan.

“UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional. Usai UMKM terdampak Covid-19 diberi keleluasaan untuk melakukan restrukturisasi kredit, maka pemerintah melihat bahwa suntikan modal kerja untuk UMKM menjadi sangat penting,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat memberikan sambutan secara daring dalam peluncuran ini, Selasa (7/7).

Pemerintah, lanjut Airlangga, melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan (sesuai porsi dukungan yang diberikan), counter guarantee (penjaminan balik), loss limit, atau dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan.

“Pemerintah juga telah mengalokasikan dana cadangan penjaminan dan anggaran imbal jasa penjaminan yang berasal dari APBN,” kata Menko Perekonomian.

Di sisi lain, bank sebagai salah satu penyalur kredit kepada UMKM tetap menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah resiko tingginya gagal bayar. Di sinilah peran penjaminan kredit sangat diperlukan. Itulah sebabnya kredit modal kerja tersebut akan dijamin pemerintah.

“Oleh karena itu, baik Jamkrindo maupun Askrindo diharapkan secara aktif sudah bisa melaksanakan programnya sehingga modal kerja ini bisa dilakukan perbankan,” tutur Airlangga.

Sebagai informasi, Pemerintah telah menganggarkan dukungan fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19. Total dukungan fiskal yang dianggarkan adalah sebesar Rp695,20 T yang dialokasikan untuk: (a) Penanganan Kesehatan sebesar Rp87,55T dan (b) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp607,65 T.

“Program PEN diharapkan menjadi faktor pengungkit perekonomian di kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun 2020,” terang Menko Airlangga.

Implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut dilakukan pemerintah melalui modalitas sebagai berikut:

1. Penempatan Dana ke Perbankan dengan tujuan memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

2. Penjaminan Kredit Modal Kerja kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui PT Jamkrindo/PT Askrindo.

3. Penyertaan Modal Negara untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak Covid-19 dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.

4. Investasi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Selain itu, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan untuk memberikan dukungan bagi Pelaku Usaha melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melalui lima modalitas tersebut, dalam rangka membantu UMKM, pemerintah telah terlebih dahulu melakukan pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan.

Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon.

Menko Perekonomian menerangkan, sampai dengan 31 Mei 2020, terdapat 13 Penyalur KUR yang telah melaporkan pelaksanaan kebijakan KUR terkait Covid-19. Rincian kebijakan KUR pada masa Covid-19 yang diberikan kepada Penerima KUR adalah sebagai berikut:

a. Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 1.449.570 debitur dengan baki debet Rp46,1 Triliun.

b. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1.395.009 debitur dengan baki debet Rp40,7 Triliun.

c. Relaksasi KUR, berupa:
o Perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1.393.024 debitur dengan baki debet Rp39,9 Triliun. o oBelum ada laporan mengenai penambahan limit plafon.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan perwakilan kementerian/lembaga terkait. (nck)

01 July 2020

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket. Pertemuan membahas antara lain mengenai ekspor dan impor antara kedua pihak, perkembangan Indonesia – UE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta rencana keikutsertaan Indonesia sebagai Partner Country pada acara Hannover Messe 2020.

Menko Airlangga mengatakan, kejadian pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek yang sangat mempengaruhi hubungan bilateral di antara kedua negara. Dengan memasuki fase “normal baru” maka diperlukan juga kerja sama di antara negara-negara yang terkena imbas Covid-19. UE merupakan salah satu partner dagang dan investasi yang utama bagi Indonesia.

“Meskipun saat ini sedang ada tantangan dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan UE, tapi kami percaya masih ada potensi yang hebat, serta kesempatan dagang dan investasi yang masih bisa dieksplorasi lagi,” jelas Menko Airlangga, di Jakarta – Selasa (30/6).

Menko Perekonomian juga mendukung kolaborasi antara Indonesia dan UE untuk memproduksi vaksin Covid-19 melalui skema co-production dan sharing biaya. “Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan insentif pajak super deduksi (sampai 300%) untuk perusahaan-perusahaan farmasi yang mengembangkan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Sedangkan, ujar Menko Airlangga, untuk mendorong perdagangan bilateral, masing-masing pihak harus mengeliminasi dan mengurangi perhitungan tarif dan non-tarif antara keduanya, khususnya untuk produk makanan dan peralatan medis. UE dan beberapa negara anggota juga telah memberikan bantuan kepada Indonesia untuk penanganan pandemi Covid-19, antara lain alat pelindung diri (APD), serta dana hibah untuk penguatan sektor kesehatan di Indonesia.

“Kita juga harus menguatkan kerja sama ekonomi digital dalam “normal baru”, melalui e-commerce, e-health dan e-learning,” ucapnya.

Tantangan dari UE untuk Minyak Sawit dan Nikel

Data menunjukkan komoditas ekspor UE ke Indonesia mayoritas terdiri dari produk alkohol dan turunan susu, sementara ekspor Indonesia ke UE sebagian besarnya adalah minyak sawit, stainless steel, dan nikel.

Sebagai komoditas ekspor utama Indonesia ke UE, minyak sawit memang sedang menghadapi banyak tantangan di pasar Eropa. Industrinya tengah menghadapi diskriminasi dan menjadi target kampanye negatif di UE, mulai dari segi lingkungan, sosial-ekonomi, hak asasi manusia dan kesehatan.

Diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit asal Indonesia, antara lain melalui penerapan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II/Delegated Regulation (DR) UE dan aturan turunannya; serta pengenaan bea masuk anti dumping bagi produk minyak kelapa sawit oleh UE.

Indonesia pun sebenarnya telah merilis Keputusan Presiden (Keppres) untuk meningkatkan standar pengelolaan industri kelapa sawit, melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) serta National Action Plan of Sustainable Palm Oil. “Rencana aksi tersebut sudah dibicarakan oleh beberapa stakeholder terkait dalam sesi diskusi yang transparan dan berimbang,” tegas Menko Airlangga.

Buktinya, ISPO sudah diakui dan bahkan dipromosikan oleh Komite Olimpiade Tokyo 2020, bersama dengan RSPO dan MSPO. Hal ini menunjukkan bahwa ISPO sudah diakui secara internasional, khususnya negara konsumen.

“Jadi, kami meminta dukungan Anda untuk menghadapi kampanye negatif tersebut, dan memperbaiki komunikasi antara Indonesia dan EU,” tutur Menko Airlangga.

Sementara untuk komoditas nikel, ada gugatan UE terhadap kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia melalui forum Dispute Settlement World Trade Organization (WTO) (DS 592). Proses konsultasi dengan UE telah dilakukan di WTO, Jenewa Swiss pada 30 Januari 2020 yang dipimpin Wakil Menteri Perdagangan RI.

Pengembangan Kerja Sama Melalui I-UE CEPA dan Hannover Messe

Indonesia dan UE juga tengah memfinalisasi rangkaian perundingan Indonesia-UE CEPA, yang terakhir diselenggarakan putaran ke-10 intersessional secara virtual pada 15-26 Juni 2020. Sebagai bentuk kerjasama ekonomi yang komprehensif, CEPA nantinya akan memberi dampak positif bagi hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak.

“Kami percaya penyelesaian perundingan Indonesia-UE CEPA yang tepat waktu sesuai jadwal akan mengirim pesan kuat bagi dunia, bahwa kerja sama ekonomi yang baik antar negara tentu akan membawa hasil positif bagi kepentingan ekonomi masing-masing negara, terutama dalam masa penuh tantangan seperti saat ini,” ungkap Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Perekonomian juga menyampaikan komitmen Indonesia melanjutkan persiapan untuk menjadi Partner Country di acara Hannover Messe 2020. Sebagai mana diketahui, waktu penyelengaraan Hannover Messe 2020 memang masih belum ditentukan sejak diundur pada April 2020 akibat kejadian pandemi Covid-19. (nck)

30 June 2020

Jakarta (29/6) - Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media online yang menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda maka dengan ini disampaikan bahwa hal tersebut TIDAK BENAR.

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” demikian dijelaskan Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan.

Lebih lanjut Adita juga menyampaikan bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda.

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Oleh karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” demikian disampaikan Adita.

Adita juga menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. (nck)

29 June 2020

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) merilis Surat Keputusan Bernomor SKEP/53/VI/2020 tentang Kelanjutan Kompetisi Dalam Keadaan Luar Biasa Tahun 2020.

Sebelumnya, pada 27 Maret 2020, PSSI telah mengeluarkan SKEP/48/III/2020 tentangt penghentian kompetisi sepak bola di Indonesia terkait penyebaran COVID 19 di Indonesia dalam keadaan kahar atau force majeure.

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyatakan, SKEP terbaru yang ditandatangani pada 27 Juni 2020 dan diumumkan secara resmi pada Minggu, 28 Juni 2020 diambil dengan melalui berbagai pertimbangan.

“Kita perlu melakukan kampanye lewat sepak bola bahwa Indonesia sudah mulai beradaptasi dan belajar dengan situasi ‘New Normal’ dengan menjalankan protokol kesehatan. Lewat kompetisi sepak bola adalah kampanye yang baik bagi dunia luar,” tegasnya.

Pria bersapaan ‘Iwan Bule’ itu melanjutkan, kita punya pengalaman mendapat sanksi dari FIFA dan tidak ada kompetisi saat itu, sehingga akibatnya kurang baik terhadap sepak bola nasional.

“Kompetisi yang dilakukan sekarang adalah untuk kepentingan timnas ke depan, agar pemain selalu berkompetisi dan dengan sendirinya pemain tetap terasah kualitasnya,” paparnya.

Selain itu, bergulirnya kembali kompetisi juga dimaksudkan untuk kepentingan Timnas U-19 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U-20 2021.

“Saat mereka tidak menjalankan training centre (TC), para pemain bisa berkompetisi di klub mereka masing-masing, baik Liga 1 dan Liga 2, karena pada umumnya mereka sudah milik klub,” terangnya.

Kalaupun berlangsung TC, umumnya pemain dipanggil TC hanya 23-30 orang, Sedangkan pemain yang tidak terpanggil TC, mereka tetap terasah lewat kompetisi di klub mereka.

Iriawan menggarisbawahi, kewajiban PSSI itu harus memutar kompetisi, sebagaimana diamanatkan di kongres.

“Terkait pertanyaan bagaimana regulasi kompetisi saat pandemi covid-19, maka dari itu PSSI mengajak klub, APSSI, APPI berdiskusi buat menentukan format kompetisi dan regulasi kompetisi,” kata mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Polda Metro Jaya ini.

Iriawan menyatakan, sebagai Ketua Umum PSSI, ia juga mendengar masukan pemerintah, AFC, FIFA dan masukan pihak-pihak lainnya sebelum memutuskannya bersama Exco PSSI.

“Dengan kompetisi, pelatih timnas juga bisa mendapatkan pemain di luar list yang sudah ada, karena kompetisi yang baik bisa melahirkan pemain yang berkualitas,” paparnya.

Selain itu, kompetisi akan menggerakkan roda ekonomi seperti pemasukan hotel, transportasi, catering, dan lain-lain.

“Apalagi pemerintah menyarankan kita hidup berdampingan dengan Covid-19 dan produktif dalam kegiatan ekonomi diiringi protokol kesehatan ketat,” tegasnya.

Atas dasar itulah, Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI kemudian membuat Surat Keputusan bernomor SKEP/53/VI/2020 tentang kelanjutan kompetisi dalam keadaan luar biasa tahun 2020.

“Kompetisi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 akan dimulai pada Oktober 2020 dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Iriawan menambahkan, terkait hal-hal yang belum termasuk dalam Surat Keputusan ini tentang pelaksaaan Kompetisi Tahun 2020 akan diatur kemudian dalam ketentuan terpisah.

“Dengan ini saya nyatakan Surat Keputusan SKEP/53/VI/2020 mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan,” kata Iriawan. (nck)

28 June 2020

Jakarta - Berbagai indikator memang menunjukkan penurunan yang tajam pada aktivitas ekonomi di bulan April dan Mei 2020 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Namun, indikator dini pada pertengahan Juni 2020 memberikan harapan seiring diberlakukannya New Normal.

“Dengan New Normal, kegiatan masyarakat sudah mulai bergerak ke arah positif. Kemudian kalau dilihat dari fundamental dan sentimental perekonomian juga mendapatkan momentum positif. Perkembangan nilai tukar Rupiah dan IHSG menguat. Capital flow juga mulai kembali masuk ke Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat menjadi narasumber di Webinar Strategi Pemulihan Ekonomi dalam Era Tatatan Baru Pascapandemi Covid-19: “Perspektif Ekonomi dan Sosial”, Jumat (26/6).

Beberapa sektor yang mulai bergerak naik antara lain: otomotif, pertambangan, bahan bangunan, jasa keuangan, teknologi informasi, alat berat, permesinan, packaging, dan pembangkit energi.

Bahkan, ada pula sektor tertentu yang kinerjanya tidak terpengaruh dan justru meningkat, yaitu rokok dan tembakau, makanan pokok, batubara, farmasi dan alat kesehatan, serta minyak nabati.

“Minyak Nabati ini terutama Crude Palm Oil (CPO) karena kita berhasil membuat program B-30. Maka, inilah sektor-sektor yang dapat menghela Indonesia untuk recover lebih cepat,” imbuh Menko Perekonomian.

Menko Airlangga mengatakan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit ke-36 yang juga diselenggarakan hari ini, seluruh negara menyampaikan pentingnya upaya mendorong kenormalan baru, serta pemulihan dan reset ekonomi.

“Efek dari Covid-19 ini tidak dialami oleh Indonesia saja, tapi juga sekitar 215 negara lain di dunia. Dalam KTT ASEAN tadi, semua menyampaikan hal yang sama bahwa sudah masuk di dalam era new normal dan mendorong bagaimana melakukan reset ekonomi,” terangnya.

Selain itu, lanjut Airlangga, berbagai negara sudah sepakat bahwa vaksin untuk Covid-19 adalah public goods. Artinya, vaksin tersebut jangan sampai mengenakan Intelectual Property Rights, melainkan diharapkan tersedia untuk kemanusiaan.

“Jadi, begitu vaksin ditemukan, maka baik itu Singapura, Vietnam, maupun Indonesia juga diharapkan bisa mempersiapkan fasilitas manufaktur agar solidaritas ASEAN ini bisa terjaga dan kita bisa sama-sama menghentikan pandemi Covid-19 sekaligus untuk me-restart perekonomian,” terang Menko Perekonomian dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin.

Adapun 3 (tiga) program dan kebijakan di bidang perekonomian yang akan ditempuh Pemerintah adalah: (i) Program Pemulihan Ekonomi Nasional, (ii) Program Exit Strategy yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan kenormalan baru, serta (iii) Reset dan Transformasi Ekonomi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Menko Airlangga kembali menegaskan, dalam upaya penanganan Covid-19 ini, pilar pertama yang menjadi prioritas Pemerintah adalah Kesehatan, disusul dengan pilar Sosial, Ekonomi, dan Keuangan. (nck)

24 June 2020

Jakarta, 24 Juni 2020. Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan implementasi program Pemerintah mengenai subsidi bunga dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui penyediaan data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang layak mendapatkan subsidi bunga serta melakukan sosialisasi bersama Kementerian Keuangan.

Penyediaan data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan ini merupakan peran OJK yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 65/PMK.05/2020 mengenai Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga dan disepakati dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenkeu dan OJK mengenai koordinasi pelaksanaan penempatan dana dan pemberian subsidi bunga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Data dan informasi debitur yang disiapkan OJK antara lain melalui data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit) yang sesuai kriteria pemberian subsidi bunga yang bisa digunakan Kementerian Keuangan melalui SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) termasuk untuk memvalidasi data NPWP dan NIK serta pemenuhan persyaratan lainnya.
Sesuai peran dalam PMK 65/PMK.05/2020, OJK sudah melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada industri perbankan dan perusahaan pembiayaan mengenai implementasi program subsidi bunga ini. Selasa (23/6) kemarin OJK juga sudah menggelar sosialisasi virtual kepada sekitar 1000 peserta dari perbankan dan perusahaan pembiayaan serta beberapa asosiasi di industri jasa keuangan.
Dalam sosialisasi tersebut, hadir sebagai pembicara dari Kemenkeu adalah Djoko Hendratto, Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama narasumber pejabat bidang perijinan dan informasi perbankan, pengawasan perbankan dan IKNB serta pengembangan pengawasan dan manajemen krisis OJK.
Pada kesempatan tersebut, Anto Prabowo Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK mengatakan OJK sangat siap untuk mendukung program ini antara lain dengan memanfaatkan data dan informasi SLIK. “Subsidi bunga ini adalah program Pemerintah yang harus berjalan dan dapat segera dirasakan masyarakat,” kata Anto.

OJK dalam kesempatan itu meminta Bank Umum, BPR dan Perusahaan Pembiayaan menginformasikan kepada debiturnya dan mengkonfirmasi kelayakan dan tatacara sebagai debitur yang layak memperoleh subsidi bunga.
OJK akan meminta perbankan dan perusahaan pembiayaan menyediakan daftar nominatif debitur yang pada waktunya ketika program ini dinyatakan berjalan oleh Kemenkeu, maka program ini dapat segera terealisir.
Sementara itu, jika dalam pelaksanaan terdapat hambatan maka OJK dan Kemenkeu akan terus berkoordinasi untuk mencarikan solusi agar program ini berjalan baik sesuai dengan prosedur dan tatacara yang mengedepankan aspek governance.

24 June 2020

Pemerintah mengevaluasi Program Kartu Prakerja agar senantiasa mengupayakan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel. Langkah ini dilakukan demi menjamin supaya program Kartu Prakerja benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan belum tersentuh oleh jenis program pengaman sosial lainnya.

“Komite juga sangat mengapresiasi masukan, saran dan kritik dari publik, individu, media, masyarakat sipil hingga institusi, kementerian, dan semua lembaga lainnya. Masukan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan Program Kartu Prakerja agar dapat diimplementasikan dengan semakin baik lagi,” ujar Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin di Jakarta, Senin (22/6).

Rudy menambahkan, seiring dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 dan upaya percepatan penanganannya yang mulai memasuki fase “kenormalan baru”, maka evaluasi terhadap Program Kartu Prakerja yang dilaksanakan saat ini sudah tepat. Supaya pada saat pembukaan gelombang empat dibuka dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Sampai saat ini, telah dilaksanakan tiga gelombang program Kartu Prakerja dengan jumlah pendaftar yang telah mencapai 11,2 juta dari 513 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan sudah terpilih sebanyak 680.918 peserta. Untuk menyesuaikan dengan arahan Presiden RI untuk memprioritaskan mereka yang penghidupannya terdampak pandemi Covid-19, maka komposisi peserta adalah sebagai berikut: pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 392.338 (58%), pencari kerja sebesar 244.531 (35%), pelaku UMKM sebanyak 7.396 (1%), dan pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 (6%).

Jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 573.080 peserta. Mereka memilih 1.222 jenis pelatihan, antara lain keterampilan bahasa asing terutama bahasa Inggris, keterampilan berwirausaha, pemasaran dan konten digital, bisnis kuliner, Microsoft Office dan banyak lainnya. Kemudian, sebesar 477.971 peserta telah menuntaskan paling tidak satu pelatihan dan menerima sertifikat. Peserta yang telah menerima insentif adalah sebanyak 361.209 peserta yang berjumlah total Rp216.725 miliar.

Modul-modul pelatihan Kartu Prakerja dibuat sangat beragam berdasarkan tingkat kemudahan dan jenjang kompleksitas untuk menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan, profesi, sebaran geografis dan minat peserta yang beragam. Sampai saat ini terdapat 3.805 jenis pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja.

Tujuan dibentuknya Program Kartu Prakerja awalnya adalah untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) No. 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Tetapi dalam proses penyusunannya, terjadi situasi kedaruratan berupa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan negara lain di seluruh dunia.

Kondisi itu membuat semua kebijakan, program dan kegiatan pemerintah perlu disesuaikan, termasuk dengan program Kartu Prakerja. Fokus program tertuang ke dalam dua dimensi, yaitu pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang dapat mencegah terjadinya penularan virus corona; dan bagian dari mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya, khususnya aspek sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, program Kartu Prakerja pun sepenuhnya dilakukan secara daring (online) dan komposisi bantuan didominasi oleh aspek bantuan sosial (bansos), yang kemudian oleh Presiden RI Joko Widodo disebut menjadi semi-bansos. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020

Program Kartu Prakerja, tergabung dalam Jaring Pengaman Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun dari total Rp110 triliun, dan ditujukan bagi 5,6 juta orang dengan mengutamakan pekerja yang terkena PHK, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19.

Upaya Perbaikan Modul Pelatihan Hingga Prinsip Persaingan Usaha Sehat

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan, modul-modul dengan jenjang kompleksitas tinggi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta utamanya untuk upskilling, sementara jenjang pelatihan yang lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan peserta mencari jenis pekerjaan baru atau bisa menjadi modal untuk wirausaha di masa pandemi.

“Adanya konsep pelatihan berbayar adalah demi menjamin keberlanjutan dari sebuah ekosistem dunia usaha yang meliputi sarana pembayaran, pengelola pelatihan dan penyedia jasa pelatihan, serta seluruh rantai usaha yang terlibat. Di masa pandemi, sistem pelatihan online yang dilengkapi sertifikat ini didesain untuk interaktif, baik langsung secara real time (webinar) maupun tidak langsung berupa learning management system atau media kontak dan sarana feedback langsung dari instruktur,” jelas Denni.

Untuk menjamin kualitas pelatihan, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja senantiasa melakukan kurasi dan verifikasi final atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh mitra platform digital. Lembaga pelatihan dan mitra platform digital bersaing secara sehat dalam e-marketplace dan konsep bantuan langsung di mana peserta memiliki kebebasan memilih modul pelatihan sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing.

“Ke depannya, kami akan meningkatkan kapasitas kurasi dengan bekerjasama dengan pakar dan praktisi vokasi, selain jajaran kementerian/lembaga yang biasa menyelenggarakan pelatihan vokasi,” tutur Denni.

Sebelumnya, Komite Cipta Kerja dan Manajemen Pelaksana juga telah berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mana disampaikan bahwa pelaksanaan dan kemitraan dalam Kartu Prakerja telah memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha sehat. Pada tahap awal, terdapat 10 mitra platform digital diundang untuk menjadi mitra program Kartu Prakerja dan 8 di antaranya menyatakan kesediaannya.

“Manajemen Pelaksana pun telah membuka pendaftaran kepada publik untuk menjadi mitra baru secara terbuka. Saat ini sudah ada 19 perusahaan yang menyatakan minatnya dan ke depan masih akan terus terbuka,” ujar Denni.

Program Kartu Prakerja ini merupakan inovasi pelayanan publik dengan menggunakan teknologi dan membuka akses seluas-luasnya bagi calon penerima manfaat. Metode pendaftaran daring ini dapat mengurangi biaya operasional dan mengefisienkan waktu pendaftaran bagi masyarakat, serta dapat mencegah adanya pungutan liar dan kecurangan.

Oleh karenanya, sistem daring ini harus dilengkapi dengan tahapan verifikasi berdasarkan best practice internasional dan sektor jasa keuangan yaitu know your customer (KYC), salah satu yang efektif menggunakan teknologi face matching. Gunanya untuk mencegah fraud dari oknum yang ingin memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang lain dalam mendaftar Kartu Prakerja. Penggunaan teknologi ini merupakan bentuk kehati-hatian Manajemen Pelaksana untuk memastikan uang negara tersalurkan tepat sasaran.

Untuk membantu pendaftaran bagi sebagian masyarakat yang belum memiliki akses internet, pemerintah telah memberikan layanan fasilitasi dan bimbingan masyarakat. Ke depannya, pendaftaran dapat dilakukan secara luring (offline) dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi. Data pendaftaran luring nantinya dapat dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk kemudian diserahkan kepada Manajemen Pelaksana untuk ditindaklanjuti. (nck)

15 June 2020

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamana (Menko Polhukam) Mahfud MD, melakukan dialog dan bertemu sejumlah tokoh agama, ormas dan pimpinan Pondok Pesantren di Gedung Pracimasono, komplek Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, (14/7/2020).

Dalam kesempatan ini, Mahfud MD menampung berbagai aspirasi sejumlah tokoh, menguatkan komitmen, menjaga keutuhan negara.

Menyikapi pro dan kontra Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Mahfud MD tegas mengatakan pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final, sebab berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk merubah atau mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966.

Sikap pemerintah, lanjut Mahfud, tidak setuju jika TAP MPRS nomor 20 tidak masuk ke dalam RUU HIP, dan pemerintah juga tidak setuju jika Pancasila dikurangi menjadi trisila atau ekasila.

"Baru saja saya menyampaikan sikap pemerintah pada para ulama, MUI, NU, Muhammadiyah dan pimpinan Pondok Pesantren di DIY. Saya kira tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan, kecuali mengawal agar janji dan komitmen itu dipegang oleh pemerintah dan DPR. Mari saling memahami dan saling bekerjasama untuk mencapai yang baik di dalam demokrasi yang kita bangun," pungkas Mahfud MD.

Menanggapi paparan Menko Polhukam Mahfud MD terkait RUU HIP, Wakil Ketua PW Muhammadiyah DIY, Hamdan Hambali mengaku sejalan dengan sikap pemerintah.

Semantara itu, Kyai Malik Madani yang juga Wakil Ketua Umum MUI DIY, mengapresiasi sikap pemerintah dalam merespon pro dan kontra RUU HIP.

"Dari pertemuan ini nampak bahwa pemerintah cukup menampung aspirasi masyatakat, sehingga tidak membiarkan RUU HIP ini melenggang begitu saja, dengan keberatan-keberatan dari masyatakat yang begitu masif. Saya kira merupakan petunjuk bagi kita bahwa penerintah sekarang ini adalah pemerintah yang tidak otoriter, jadi tuduhan bahwa pemerintah ini otoriter, tertolak dengan kenyataan dengan kenyataan yang kita peroleh dari pertemuan pada malam hari ini," ujar Malik Madani.

Selain Wakil Ketua MUI, Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU DIY, Fahmy Akbar Idries turut mengapresiasi sikap tegas pemerintah.

"Pertama saya mengucapkan terima kasih pada pemerintah yang sudah memberikan gamblang melalui Prof. Mahfud, bahwa ternyata pemerintah juga baru menerima draf dari parlemen. Kedua, dijelaskan dengan tegas bahwa pemerintah menolak dua isu utama yang menjadi diskursus di publik, yaitu terkait dengan belum masuknya TAP larangan ideologi Komunisme dan mengenai Pancasila yang diperas menjadi trisila atau ekasila. Dengan demikian keberatan dari masyarakat langsung diterima oleh pemerintah dan langsung disikapi," tegas Fahmi.

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini, sejumlah tokoh dan pimpinan Pondok Pesantren menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait RUU HIP. (nck)

12 June 2020

Jakarta, 10 Juni 2020. OJK mencermati dalam beberapa hari ini beredar viral berita lama yang mengkaitkan kondisi beberapa bank, sementara seperti disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna meminta nasabah tidak perlu khawatir, takut, atau ragu terhadap bank-bank tersebut, karena pengawasannya dilakukan langsung oleh OJK. Viralnya berita lama tersebut juga dimanfaatkan oknum yang tidak beretika sebagai marketing gimmick untuk menarik nasabah bank.

OJK menyampaikan bahwa industri perbankan saat ini dalam kondisi stabil dan terjaga, tercermin dari rasio keuangan hingga April yang berada dalam batas aman (treshold) seperti permodalan (CAR) 22,13 persen, kredit bermasalah (NPL) gross 2,89 persen (NPL Net 1,09 persen) dan kecukupan likuiditas yaitu rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK April 2020 terpantau pada level 117,8% dan 25,14%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Untuk itu OJK mengharapkan, masyarakat tetap tenang dan melakukan transaksi perbankan secara wajar dan jika membutuhkan informasi mengenai sektor jasa keuangan bisa menghubungi Kontak OJK 157 atau melalui WA di nomor 081 157 157 157. OJK dan BPK juga senantiasa berkoordinasi agar fungsi pengawasan bank berjalan efektif untuk melindungi kepentingan nasabah. OJK menyambut baik ketegasan BPK yang telah melakukan klarifikasi ke media bahwa BPK tidak pernah membuat statement yang banyak diberitakan. OJK juga sudah menyelesaikan dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK. (nck)

05 June 2020

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan perbankan telah melakukan restrukturisasi untuk 5,33 juta debitur dengan total outstanding mencapai Rp517,2 triliun hingga 26 Mei 2020.

Wimboh mengatakan dari jumlah tersebut outstanding restrukturisasi UMKM sebesar Rp250,6 triliun berasal dari 4,55 juta debitur dan non-UMKM Rp266,5 triliun berasal dari 780 ribu debitur.

“Jadi kita dalam melakukan mapping debitur perbankan itu ada tiga klaster yakni UMKM, BUMN, dan swasta,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis

Lebih lanjut Wimboh menuturkan untuk total outstanding restrukturisasi di perusahaan pembiayaan per 2 Juni 2020 mencapai Rp80,55 triliun dengan 2,6 juta kontrak telah disetujui.

“Terdapat 485 ribu kontrak yang masih dalam proses persetujuan,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk klaster BUMN telah ditangani secara khusus oleh Kementerian BUMN dan Menteri Keuangan sehingga OJK berharap tidak ada BUMN yang gagal dalam memenuhi kewajiban mereka baik di perbankan maupun pasar modal.

“Seharusnya tidak ada lagi BUMN yang akan default. Tidak ada lagi BUMN yang tidak akan membayar kewajibannya di pasar modal,” tegasnya.

Wimboh optimistis likuiditas perbankan akan tetap stabil seiring dengan kebijakan Quantitative Easing oleh Bank Indonesia (BI) yang telah menyuntikkan likuiditas sebesar Rp583,8 triliun.

“Ini yang banyak menikmati bank-bank besar sebagai player atau supplier di pasar uang antarbank sehingga menurut kami dari amunisi secara market tidak ada masalah,” katanya.

Tak hanya itu ia menyatakan pemerintah juga telah menempatkan dana ke bank jangkar sebagai penyangga likuiditas perbankan jika diperlukan seiring dengan penandatanganan PP Nomor 23/2020 oleh Menteri Keuangan. (nck)

Page 1 of 20

Tentang Kami