Live Streaming
Page 1 of 17
12 February 2020

Jakarta, 12 Februari 2020. Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Jakarta. Pemerintah dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Draft tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin.

Menko Perekonomian mengungkapkan alasan baru diserahkannya draft saat ini adalah karena menyesuaikan waktu antara pemerintah dan DPR. “Semuanya sudah dilengkapi. Tentunya pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses dengan mekanisme yang ada,” katanya.

Setelah itu, tutur Menko Airlangga, akan dilakukan sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini akan dilakukan bersama pemerintah dan anggota DPR yang akan terlibat pembahasan.

“Diharapkan seluruh masyarakat akan mengetahui apa yang akan dibahas, diputuskan dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Isinya murni untuk menciptakan lapangan kerja, karena dengan situasi global, baik karena terjadinya wabah virus corona, salah satu solusi menciptakan lapangan kerja adalah mentransformasi struktural ekonomi, yang seluruhnya ada dalam RUU Ciptaker ini,” tuturnya.

Menurut Menko Airlangga, draft resmi adalah hanya yang diserahkan kepada DPR, sehingga jangan sampai ada spekulasi lebih jauh tentang isi-isi pasal. “Tidak ada versi lain di luar itu,” tegasnya.

Ke depannya, draft tersebut akan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dan akan melibatkan 7 komisi.

Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, RUU Ciptaker ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berdampak terhadap 79 Undang-Undang (UU).

Puan mengakui bahwa DPR baru menerima draft-nya saja, namun masih belum tahu isi lengkapnya. “Ini akan melibatkan kurang lebih 7 (tujuh) komisi. Ini akan saya jalankan sesuai (mekanisme) yang ada di DPR, melalui Baleg atau pansus, untuk membahas 11 klaster,” paparnya.

Ketua DPR juga mengingatkan bahwa jangan sampai belum dibahasnya draft RUU Ciptaker ini malah akan memunculkan prasangka dan kecurigaan lain.

“Sebelumnya Menkeu sudah mengirimkan draft RUU Perpajakan. Ini rencananya masih akan dibahas di DPR, yaitu Komisi XI. Tetapi, ini belum menjadi suatu keputusan final, karena masih akan dibicarakan di tingkatan rapat pimpinan (rapim) semua fraksi DPR,” ujarnya. (nck)

07 February 2020

JAKARTA – Wabah virus Corona yang menyebar dari Cina masih menjadi ancaman bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Penularannya masih belum pasti diketahui dan obatnya juga belum ditemukan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (30/1) lalu bahkan telah menyatakan, wabah virus corona Cina sebagai darurat kesehatan global atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Dengan adanya status ini, diperlukan respons internasional yang terkoordinasi untuk menghadapinya.

Melalui konferensi pers bertajuk "Lindungi Pahlawan Devisa dari Wabah Virus Corona", Aksi Cepat Tanggap turut merespons dampak fatal atas penyebaran virus Corona. Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin menyampaikan, epidemi virus Corona ini merupakan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya, dibutuhkan peran lembaga kemanusiaan dan publik untuk bersama mengatasi krisis kemanusiaan global ini.

"Sebagai tragedi kemanusiaan, tentu kita harus melihat ini bukan perkara latar belakang masyarakat terdampak. Dia dari negara mana, bangsa apa, agama apa. Yang harus kita lihat adalah ada manusia yang menjadi korban. Sudah selayaknya kita, dunia menjadikan peristiwa ini menjadi momentum kemanusiaan global. Yakni, menggerakkan masyarakat global untuk menghadapi krisis kemanusiaan global ini. Apalagi ada juga saudara-saudara kita yang ikut terdampak, seperti WNI di Hong Kong," jelas Ahyudin.

Bahaya virus Corona ini turut mengancam kesehatan warga negara Indonesia yang bekerja atau menetap di Hong Kong. Yana, salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong mengatakan, kondisi di negara tersebut saat ini mulai kurang kondusif akibat ancaman virus Corona. Pasalnya, banyak masyarakat yang mencari cara untuk tetap menjaga kesehatannya, salah satunya dengan menggunakan masker. Sedangkan stok masker di wilayah Hong Kong mulai berkurang. Di Hong Kong, 265.000 Pekerja Migran Indonesia tertahan dan mulai panik akibat minimnya ketersediaan masker dan paket sanitasi yang dibutuhkan untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

“Permintaan masyarakat tinggi, sedangkan persediaan semakin menipis karena masker jadi alat untuk mencegah virus corona menyebar,” ungkap Yana kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (6/2).

07 February 2020

Jakarta, 07 Februari 2020. Faktor keamanan pangan (food safety) semakin mendapat perhatian konsumen. Masyarakat sekarang lebih sadar soal keamanan dan kesehatan dari makanan yang dikonsumsinya. Untuk itu, industri minyak sawit yang berperan penting dalam konsumsi produk makanan seperti biskuit, coklat, es krim, dan roti perlu memenuhi standar keamanan pangan. Apalagi kebutuhan akan minyak sawit pun diyakini akan terus meningkat di seluruh dunia, melebihi minyak nabati.

Sebagai salah satu negara produsen minyak sawit, Indonesia akan memperoleh keuntungan yang cukup besar mengingat hampir 80% dari produksi tersebut digunakan di pabrik bahan pangan. Pemerintah pun mengupayakan agar standar food safety tersebut telah terpenuhi, di samping sudah ada pula rekomendasi praktik-praktik pencegahan dan mitigasi pembentukan 3-monochloropropan-1,2-diol (3-MCPD), sejenis kontaminan pemrosesan makanan yang ditemukan dalam beberapa makanan olahan dan minyak nabati.

“Sosialisasi kepada industri minyak sawit atas kebutuhan mitigasi terhadap 3-MCPD untuk food safety sangatlah penting dan harus menjadi prioritas,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Forum on 3-monochloropropan-1,2-diol and Glycidyl Ester (3-MCPD dan GE) yang diselenggarakan oleh Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), di Grand Sahid Hotel – Jakarta, Jumat (7/2).

Hal ini disebabkan oleh kenaikan standar dari pasar global, antara lain kebijakan Uni Eropa (UE) tentang batas maksimum 3-MCPD sebesar 2,5 ppm untuk minyak sawit jika ingin digunakan sebagai bahan makanan. Kebijakan ini akan diterapkan mulai Januari 2021. Namun, UE sendiri menerapkan batas 1,25 ppm untuk minyak nabati yang diproduksi di negara anggotanya.

CPOPC telah menyatakan keberatan atas kebijakan dua batas maksimum 3-MCPD UE tersebut, khususnya penetapan 1,25 ppm untuk minyak nabati yang diproduksi di sana. Pasalnya, batasan maksimum 3-MCPD sebesar 2,5 ppm adalah batas keamanan (safety level) yang dapat diterima untuk konsumsi. Dengan demikian UE juga perlu menerapkan satu batas maksimum yang berlaku untuk semua minyak nabati.

“Konsumen akan disesatkan untuk percaya bahwa minyak sawit itu lebih buruk daripada minyak nabati yang sebenarnya memiliki batas 3-MCPD lebih rendah,” ujar Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, negara-negara CPOPC dengan tegas menolak kebijakan UE tersebut. Terutama karena keputusan terhadap proposal pemisahan dua level maksimum tersebut akan disahkan hari ini di Brussels, Belgia.

Di samping soal ekspor, tujuan membuat batasan yang adil dan jelas untuk 3-MCPD juga penting untuk melindungi pasar domestik. “Karena masyarakat adalah perhatian utama kami,” imbuhnya.

Forum 3-MCPD dan GE merupakan kegiatan internasional pertama untuk isu ini di Indonesia. Forum dihadiri lebih dari 450 peserta dari pelaku industri hulu hingga hilir minyak sawit, akademisi, penyedia teknologi, dan pemerintah, serta dihadiri oleh duta besar dan perwakilan negara-negara produsen sawit di Indonesia, yakni Malaysia, Kolombia, Guatemala, Thailand, Peru dan Nigeria.

Forum ini diadakan sebagai tindak lanjut dari mandat Pertemuan Pejabat Senior CPOPC pada November 2019 guna menyiapkan kalangan industri dalam merespon kebijakan batas maksimum 3-MCPD pada minyak sawit yang akan dikeluarkan UE.

Konkretnya, dalam forum ini sebagai wadah bertukar informasi hal-hal apa saja yang sudah dilakukan untuk memitigasi pembentukan kontaminan 3-MCPD/GE dalam rantai suplai di industri, terutama dalam hal riset dan teknologi. Teknologi itu harus efisien dalam mengurangi level kandungan 3-MCPD/GE dalam berbagai produksi minyak sawit dari hulu sampai hilir.

“Sehingga ke depannya, kita bisa membuat spesifikasi crude palm oil (CPO) baru yang sudah dimodifikasi sebagai usaha mitigasi dan meningkatkan kualitas minyak sawit itu sendiri,” kata Menko Airlangga.

Menko Perekonomian pun menegaskan negara-negara CPOPC harus bersatu untuk mengatasi hambatan perdagangan minyak sawit, termasuk kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara. Misalnya, minyak sawit yang disebut sebagai minyak nabati hasil deforestasi.

“Di sini sebaiknya kita tak hanya memikirkan deforestasi, tapi juga masalah keberlanjutan lingkungan ketika memproduksi CPO. Semua stakeholders, dari pelaku industri minyak sawit, peneliti sampai pemerintah, harus bergerak dalam usaha kolektif ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas CPO dan produk konsumsi lainnya. Karena kita terapkan zero tolerance untuk food safety,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara ini antara lain adalah Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud; Duta Besar Kolombia untuk Indonesia H.E. Juan Camilo Valencia Gonzalez; Duta Besar Guatemala untuk Indonesia H.E. Jacobo Cúyub Salguero; Eksekutif Direktur CPOPC Tan Sri Datuk Dr. Yusof Basiron; dan Wakil Perwakilan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia Dupito Simamora. (nck)

05 February 2020

Jakarta, 05 Februari 2020. Kondisi global masih akan “menantang” di tahun ini, walaupun tensi perdagangan sudah mulai mereda, tapi disrupsi yang mempengaruhi manufaktur global tetap ada. Ada beberapa negara yang membawa angin segar terhadap ekonomi global, meski dibayang-bayangi oleh peristiwa menyebarnya virus Corona.

Fundamental perekonomian Indonesia masih dalam posisi baik, sebab masih bisa meraih angka pertumbuhan sekitar 5% di 2019. Pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi dalam negeri dan investasi. Di sini, Indonesia mampu menunjukkan iklim kompetitif dan investasinya.

Saat ini, semua agensi Credit Rating telah memperhitungkan Indonesia sebagai negara yang bagus untuk investasi dengan risiko rendah. Japan Credit Rating Agency (JCR) telah menaikkan sovereign debt rating Indonesia dari BBB dengan proyeksi positif menjadi BBB+ dengan proyeksi stabil pada Januari 2020. Kemudian, Global Competitiveness Index dari World Economic Forum (WEF) serta World Competitiveness Index dari IMD memperlihatkan peningkatan pada daya saing bisnis dan digital di Indonesia, sehingga berinvestasi di negara ini masih aktraktif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, semua keberhasilan tersebut tak lepas dari sinergi kebijakan antar instansi pemerintah, termasuk untuk mengatasi segala tantangan di 2020. “Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, dan keberlanjutan akan menstimulasi transformasi ekonomi,” ujarnya dalam keynote speech di acara Mandiri Investment Forum 2020, Hotel Fairmont, Jakarta (5/2).

Untuk jangka panjang, kata Menko Airlangga, pemerintah berkomitmen untuk membawa perubahan yang akan menghindarkan jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Telah ada 7 (tujuh) agenda yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menyokong transformasi ekonomi.

“Ketujuh agenda itu sejalan dengan lima program prioritas Presiden Jokowi yang bertujuan membangun negara dengan kedaulatan, otonomi serta berkararakter kuat berdasarkan prinsip ‘gotong-royong’,” tuturnya.

Penyederhanaan regulasi akan dijalankan supaya dapat memperbaiki iklim investasi dan menarik foreign direct investment (FDI) ke Indonesia. Melalui RUU Cipta Lapangan Kerja, beberapa regulasi yang dinilai menghambat penciptaan lapangan kerja sudah dihapus. RUU yang menggunakan metode Omnibus Law ini akan mendorong penciptaan pekerjaan berkualitas tinggi dan juga investasi.

“Keefektifan investasi di Indonesia akan ditingkatkan dengan meningkatkan investasi itu pada

bidang produktif. Dengan begitu, lapangan kerja yang lebih berkualitas akan dapat diciptakan untuk mengisi kebutuhan di dunia kerja,” ungkap Menko Airlangga.

Draft RUU Cipta Lapangan Kerja akan dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada minggu pertama Februari 2020 ini, sedangkan RUU Perpajakan sudah dikirim sejak Januari 2020, dan keduanya telah disetujui untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Selain itu, kami juga sedang membuat Daftar Investasi Prioritas atau Positive List yang mengusahakan relaksasi pada bisnis yang termasuk di Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar ini dibuat juga untuk memperkuat UMKM, sehingga memudahkan investasi masuk ke sana, lalu dapat meningkatkan labanya,” jelas Menko Airlangga.

Dengan ekosistem investasi yang baik, pemerintah juga akan menciptakan transformasi ekonomi melalui revitalisasi industri. Transformasi ini akan mengurangi kebergantungan kepada sumber daya alam (SDA) dan meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern yang mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa strategi pemerintah juga diimplementasikan untuk memperkuat dan memperluas peran Indonesia dalam Global Value Chain (GVC). Kebijakan pemerintah untuk mendukung industri berorientasi ekspor yang merefleksikan revolusi industri 4.0, khususnya pada bidang makanan-minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif dan kimia.

Termasuk implementasi program mandatori B30 yang dimulai sejak awal Januari 2020, serta akselerasi perjanjian perdagangan. Perjanjian itu akan menaikkan posisi eksternal, diversifikasi ekonomi, menguatkan pertahanan terhadap risiko global, serta untuk menyerap “spill-over” dari keterlibatan yang lebih jauh dalam GVC.

“Kami pun menawarkan bermacam insentif fiskal untuk mendukung industri pionir, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi. Kami mengimplementasikan reformasi perpajakan yang termasuk administrasi pajak (misalnya mendesain ulang proses bisnis dan teknologi informasi) guna mencapai ketahanan Indonesia kepada kebutuhan pembiayaan ke depan,” paparnya.

Untuk makin meningkatkan kualitas SDM, pemerintah membuat kebijakan pendidikan dan pelatihan (diklat) vokasi yang merevitalisasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Program ini akan didukung oleh super tax deduction sebesar 200% bagi perusahaan yang mau ikut serta memberi diklat vokasi kepada SDM-nya.

“Bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas SDM-nya dapat menghubungi pemerintah. Nanti kami yang akan membuatkan pelatihannya,” ucap Menko.

Sementara itu, biaya konektivitas dan logistik akan dikurangi dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini terdapat 92 PSN dan 15 KEK. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah telah menaikkan budget infrastruktur ke Rp423,3 triliun. Pemerintah juga melibatkan sektor swasta dalam inovasi di pembiayaan infrastruktur.

“Pada intinya, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan daya saing nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan bersama-sama, kita akan bisa mengubah perekonomian menjadi berbasis industri,” pungkasnya. (Nck)

03 February 2020

Jakarta, 03 Februari 2020. Peran sektor industri masih perlu ditingkatkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Pasalnya, sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja yang masif, apalagi Indonesia memiliki visi menjadi 5 besar ekonomi dunia di tahun 2045. Untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut, Pemerintah mengupayakan sejumlah kebijakan. 

“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, serta sustainablity inilah yang menjadi pendorong transformasi ekonomi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara pada seminar Jurnalisme Profesional untuk Bangsa bertajuk “Membangun Optimisme dan Peluang di Tengah Ketidakpastian Global”, Senin (3/2) di Jakarta.

Pemerintah merevitalisasi sektor industri untuk merespon era industri 4.0 melalui peta jalan Making Indonesia 4.0. Pemerintah juga akan melanjutkan program pengembangan infratruktur. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah selesai dibangun 92 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp467,4 Trilun. Selanjutnya akan dibangun konektivitas infratruktur yang ada ke pusat-pusat ekonomi masyarakat.

Kemudian untuk mempersiapkan SDM yang kompeten di era transformasi, pemerintah mengusulkan strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan, utamanya untuk sektor prioritas. Untuk lebih mengoptimalkan program peningkatan kualitas SDM, pemerintah menjalankan program kartu prakerja untuk 2 juta peserta di tahun 2020.

“Selain itu, kita juga mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam kegiatan pengembangan SDM melalui kegiatan vokasi dengan insentif pajak berupa fasilitas pemotongan pajak hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi,” papar Airlangga.

Selanjutnya, untuk meningkatkan daya saing Indonesia, Pemerintah tengah mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yaitu: (1) RUU Cipta Lapangan Kerja; (2) RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, atau bisa disebut Omnibus Law Perpajakan. Saat ini RUU Omnibus Law Perpajakan sudah diserahkan kepada DPR, sementara RUU Cipta Lapangan Kerja dalam waktu dekat akan dikirim ke DPR untuk dibahas dan disahkan.

“Pemerintah juga mengeluarkan insentif fiskal dalam upaya pengembangan indsutri manufaktur dalam bentuk Tax Holiday, Tax Allowance, Investment Allowance dan Super Deduction Tax,” lanjut Airlangga

Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang merupakan bagian dari upaya merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi pun tengah disusun. Hal ini bertujuan untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga tercipta lapangan pekerjaan baru. 

Menko Perekonomian menegaskan, kunci optimisme dalam perekonomian Indonesia ada di pasar domestik. “Kuncinya ada di pasar domestik yang akan kita perkuat. Pasar ekspor juga terus didorong, sembari kita mencari substitusi impor,” terangnya.

Menurut Menko Airlangga, perekonomian global memang masih diliputi ketidakpastian. Sumber ketidakpastian tersebut antara lain wabah virus korona dari Cina, brexit yang telah resmi berlaku, perang dagang AS-Cina, resiko ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah, Jepang, Korea, dan penyalahgunaan penggunaan teknologi (Lethal Autonomous Weapons).

Namun, dirinya kembali menggarisbawahi bahwa meski dibayangi sejumlah ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia dan negara maju. “Dengan demikian, kawasan ASEAN termasuk Indonesia diharapkan menjadi kontributor dari perbaikan ekonomi dunia,” tutup Menko Perekonomian. (nck)

31 January 2020

Kab. Bintan, 31 Januari 2020. Dinamika ekonomi global mulai terlihat mengalami perbaikan yang berdampak pada menurunnya ketidakpastian, setelah melewati 2019 yang penuh dengan tantangan. “Sejalan dengan momentum ini, evaluasi terhadap berbagai capaian sampai Januari 2020, sangatlah penting untuk menentukan berbagai langkah strategis ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (31/1).

Perekonomian Indonesia pun kian teruji dengan daya tahan yang cukup kuat dan prospek yang optimis. Secara umum pertumbuhan ekonomi tetap relatif stabil di atas 5 persen berkat dukungan permintaan domestik yang terus membaik, dalam hal ini konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi, serta kinerja neraca perdagangan dengan pertumbuhan positif produk ekspor pada triwulan IV-2019. Daya beli masyarakat membaik ditandai dengan Nilai Tukar Petani tumbuh sebesar 1,03 persen (year on year/yoy) dan Upah Buruh Tani sebesar 0,3 persen (yoy) pada Desember 2019. 

Keyakinan pelaku usaha sektor manufaktur juga menunjukkan perbaikan terlihat dari Purchasing Manager Index dan Investasi sebesar 51,5 persen pada triwulan IV-2019 dan diperkirakan meningkat pada triwulan I-2020 sebesar 52,7 persen. Perbaikan kondisi perekonomian ini selanjutnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana Rasio Gini dan Angka Kemiskinan menunjukkan tren yang membaik.

Kinerja Neraca Pembayaran terus membaik pada triwulan IV-2019 karena perbaikan neraca perdagangan dan peningkatan aliran investasi. Tekanan eksternal juga berkurang serta Cadangan Devisa BI meningkat menjadi US$129 miliar pada Desember 2019, tercatat sebagai level tertinggi selama 2019. Neraca Perdagangan juga membaik karena dukungan perbaikan kinerja ekspor dan penurunan impor nonmigas.

Defisit transaksi berjalan pun semakin terkendali di angka US$0,03 miliar pada Desember 2019, menurun tajam dari bulan sebelumnya senilai US$1,39 miliar. Aliran modal investasi, baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio juga meningkat. Realisasi investasi mencapai Rp208,3 triliun pada triwulan IV-2019, naik 12 persen dari triwulan IV-2018.

Perbaikan pada sektor keuangan mendukung perbaikan perekonomian dengan terjaganya stabilitas keuangan nasional. Kemampuan perbankan tetap tinggi dengan rasio kecukupan modal (CAR) per November 2019 sebesar 23,66 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah sebesar 2,77 persen (gross).

Selain itu, nilai tukar Rupiah semakin menguat hingga 4,21 persen dalam tiga bulan terakhir dan menjadi salah satu mata uang terkuat di kawasan Asia. Tingkat risiko berinvestasi terus menurun diukur dari penurunan Credit Default Swap (CDS) dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun menjadi 6,62 persen. Likuiditas keuangan pun tetap terjaga, di mana peredaran uang kartal tumbuh hingga 5,95 persen tahun ke tahun (yoy) dan pembayaran ritel secara nontunai juga tumbuh 2,45 persen tahun ke tahun (yoy) pada Desember 2019.

Dengan demikian pemerintah meyakini perbaikan ekonomi akan terus berlanjut dan prospek stabilitas perekonomian Indonesia tetap terjaga. Inflasi yang stabil rendah dan terkendali dalam rentang target, berhasil dicapai selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Inflasi 2019 tercatat sebesar 2,72 persen (yoy), menurun dari 3,13 persen (yoy) pada 2018.

Capaian Program Prioritas (Quick Wins)

Kondisi perekonomian yang semakin kondusif ini terkait dengan hasil upaya membangun optimisme melalui capaian program-program prioritas (Quick Wins) di Bidang Perekonomian selama 3 (tiga) bulan terakhir.

"Salah satu program prioritas utama yang diselesaikan dalam periode 100 hari kerja adalah penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) dan Omnibus Law Perpajakan, sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan regulasi dilakukan secara sekaligus terhadap berbagai peraturan perundang-undangan," ujar Menko Airlangga menjelaskan.

Omnibus Law bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan, dan menghilangkan ego sektoral.

Quick Wins yang terkait dengan pembiayaan dan keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang telah berhasil dilaksanakan meliputi: (1) Penurunan suku bunga KUR menjadi 6 persen efektif per tahun, (2) Peningkatan plafon KUR Mikro dari 25 juta rupiah menjadi 50 juta rupiah per penerima KUR, serta (3) Relaksasi ketentuan perizinan UMKM yang ingin mengakses KUR.

Terkait dengan pangan dan pertanian, Quick Wins yang telah diselesaikan yaitu: (1) Menjaga stabilitas harga pangan yang ditandai oleh tercapainya inflasi bahan makanan 2019 sebesar 4,28% dari target 5%, (2) Memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 2019 sebesar 1,88 juta ton dari target antara 1 hingga 1,5 juta ton, (3) Mencapai koefisien variasi (KV) harga pangan 2019 rata-rata 8,3% dari target 10%, dan (4) Merealisasikan Operasi Pasar/KPSH CBP 2019 sebanyak 617 ribu ton, yang merupakan angka tertinggi sejak kebijakan ditetapkan.

Capaian Quick Wins yang berkaitan dengan pengelolaan energi, SDA, dan Lingkungan hidup dalam tiga bulan terakhir, yaitu: (1) Mengimplementasikan mandatori B30 yang ditetapkan per 1 Januari 2020 dan telah dilakukan launching B30 oleh Presiden pada 23 Desember 2019 yang diperkirakan akan dapat menghemat devisa sebesar US$4,6 miliar dalam setahun, dan (2) Mengembangkan industri petrokimia melalui restrukturisasi finansial di PT TPI dengan kepemilikan saham oleh Pertamina sebesar 51 persen, ditambah penambahan penyertaan modal negara menjadi 98 persen, sehingga diperoleh penghematan devisa  sebesar US$1 miliar.

Sementara itu terkait percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah berhasil menyelesaikan Quick Wins: (1) Menyelesaikan 92 dari 223 PSN dan beroperasi per 31 Desember 2019, (2) Melakukan kompilasi Kebijakan Satu Peta hingga mencapai 99 persen (84 dari 85 peta tematik) per 31 Desember 2019, dan (3) Sebanyak 15 KEK telah beroperasi.

Capaian Quick Wins Kerjasama Ekonomi Internasional terdiri dari: (1) Menyelesaikan negosiasi teks perundingan dan akses pasar RCEP dengan 15 Negara (kecuali India) pada November 2019, (2) Menginisiasi 4 (empat) proyek baru dalam Program Kerja Sama Pembangunan Rendah Karbon dengan Pemerintah Jepang, yang akan dihasilkan sumber energi listrik ramah lingkungan untuk penurunan emisi gas rumah kaca sesuai komitmen Pemerintah Indonesia di Paris Agreement, (3) Menindaklanjuti hasil lawatan Presiden ke Korea Selatan berupa komitmen dari Hyundai Motor Company untuk membangun pabrik kendaraan bermotor senilai US$1,8 miliar dan diharapkan awal tahun 2020 ini sudah bisa berproduksi dengan target 250 ribu unit pada tahun pertama, (4) Menindaklanjuti hasil lawatan Presiden ke Abu Dhabi berupa 11 business deals dengan nilai total sebesar US$22,89 miliar, terdiri dari investasi B-to-B, kerja sama kontrak dagang, kerja sama transfer teknologi, kerja sama litbang, dan rekrutmen tenaga kerja.

“Kita berharap, hasil capaian berbagai program prioritas atau Quick Wins dalam tiga bulan terakhir ini, akan menjadi modal kuat untuk membangun optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia yang semakin baik dalam periode lima tahun ke depan,” tutup Menko Perekonomian. (nck)

30 January 2020

Jakarta – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mendukung strategi PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk untuk fokus memperkuat bisnis di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena memiliki multiflier effect dan jangkauan luas guna menggencarkan inklusi keuangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keynote speech di acara BRI Group Economic Forum 2020 yang bertema “ Indonesia’s Economic Resilience to Weather Global Economic Slowdown,” di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus mencari titik keseimbangan antara mendorong dan mendukung ekonomi dan kemajuan sosial, tetapi pada saat yang sama harus menjaga kesehatan dan sustainability APBN 2020.

“Artinya seperti yang Pak Sunarso [Dirut BRI] katakan fokus kita ke UMKM. Itu the right focus, secara tradisional BRI kuat di situ [sektor UMKM], dan penetrasi di level masyarakat bawah menjadi fokus pemerintah untuk intervensi. Di sinilah kita membutuhkan tangan-tangan seperti BRI,” ujar Sri Mulyani dalam pidatonya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya berharap kepada BRI, yang memiliki daya jangkau luas ke masyarakat, ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia. Ini mengingat masih ada bagian dari masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh layanan keuangan modern.

“Dibutuhkan mindset dan bisnis model yang berbeda untuk fokus [sektor UMKM]. Karena Pak Sunarso pernah di Pegadaian, saya tidak perlu mengajari, [sektor UMKM] sudah ada di DNA-nya, kalau DNA CEO sudah punya, tinggal SDM mengikutinya,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan penyaluran kredit perseroan sepanjang 2019 lalu mayoritas ke sektor UMKM dan tentunya ke depan BRI akan tetap fokus ke sektor tersebut.

“Sekarang sudah turun juga porsi korporasinya dan porsi UMKM kita [BRI] sudah 78%. Tahun depan kami ingin lebih tinggi dari angka tersebut dan target di tahun 2022 mencapai 80%,” kata Sunarso.

Hingga akhir 2019, BRI mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp907,4 triliun, tumbuh 8,3% secara year on year (YoY). Angka pertumbuhan kredit Bank BRI tersebut berada di atas rata-rata industri perbankan nasional yang tumbuh 6,08%.

“Untuk 2020 kami targetkan pertumbuhan kredit 10%-11%. Kita fokus ke UMKM utamanya segmen mikro. Kita pacu pertumbuhan lebih cepat,” jelas Sunarso.

Pertumbuhan kredit pada segmen mikro menjadi salah satu penyokong utama kinerja BRI sepanjang 2019. Sunarso mengungkapkan penyaluran kredit mikro yang pada 2019 lalu tumbuh double digit 12,19%, menjadi salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan kredit perseroan.

Selain tumbuh positif di atas rata-rata industri, BRI juga mampu menjaga kualitas kredit di level ideal yakni non-performing loan (NPL) 2,8% dengan NPL coverage mencapai 153,64%.

Sepanjang tahun lalu, Bank BRI membukukan laba sebesar Rp34,41 triliun, tumbuh 6,2% secara YoY. Sementara aset BRI tercatat Rp1.416,8 triliun, tumbuh 9,2% yoy.

“Prinsipnya, kami mengadakan acara ini ingin mendapat sinyal yang akan dijadikan panduan untuk mengelola kinerja keuangan secara hati-hati, itu yang paling penting. Ini pasti terkait bagaimana kami menetapkan target pertumbuhan sepanjang tahun. Kita harus tetap optimis untuk mengelola segala mancam tantangan dan lainnya,” tutup Sunarso. (nck)

30 January 2020

Boulogne Perancis, 29 Januari 2020 . Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan bahwa pengembangan program keuangan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai banyak kemajuan sesuai dengan yang ditargetkan.

Demikian disampaikan Wimboh dalam dua acara rangkaian Konferensi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Boulogne, Perancis Selasa waktu setempat.

Wimboh mendapatkan kepercayaan menyampaikan sambutan pembuka pada Tri Hita Karana Roadmap di the OECD Private Finance for Sustainable Development Conference serta menjadi pembicara penutup pada Roundtable on Country Platform Collaboration yang digelar oleh Sustainable Development Investment Partnership.

“The Sustainable Banking Network (SBN) Global Progress Report pada tahun lalu telah mengumumkan bahwa Indonesia pada posisi dua negara teratas dunia yang telah mencapai tahap matang dalam pengembangan dan reformasi keuangan berkelanjutan,” kata Wimboh.

Menurutnya, hal itu dicapai antara lain karena semua Bank Umum (kecuali BPR) telah mematuhi peraturan keuangan berkelanjutan dengan mengajukan rencana aksi mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

“Ketentuan ini akan diikuti oleh BPR satu tahun dari sekarang. Oleh karena itu, kami diharapkan sektor perbankan hijau akan berjalan secara keseluruhan pada tahun 2021,” kata Wimboh.

Dijelaskannya, pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan berjalan dengan meningkatnya portofolio untuk membiayai proyek-proyek keberlanjutan seperti bangunan hijau, ekowisata, energi terbarukan, pertanian organik, dan proyek infrastruktur berkelanjutan.

Pencapaian portofolio dalam kategori kegiatan bisnis yang berkelanjutan pada tahun 2019 mencapai sekitar Rp763 triliun pada tahun 2019 atau 9% dari total pembiayaan yang didistribusikan, dan salah satu bank telah menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Global (Global Sustainability Bonds) dengan tenor 5 tahun, tingkat kupon 3,95% dengan nilai sekitar 500 juta dolar AS.

“Angka-angka itu merupakan pencapaian di pasar kami, menandakan peningkatan kepercayaan pasar dalam pembiayaan proyek yang berkelanjutan,” kata Wimboh.

Pencapaian itu, menurut Wimboh juga bersumber dari infrastruktur keuangan berkelanjutan yang telah dibangun OJK. Roadmap Keuangan Berkelanjutan pertama diluncurkan pada tahun 2014.

Roadmap ini, yang merambah ke seluruh sektor keuangan, termasuk bank, non-bank dan pasar modal, terbukti sangat berguna dan berkontribusi positif pada komitmen nasional dalam mengatasi perubahan iklim dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Saat ini, OJK sedang menyusun arah baru untuk tahap dua dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan.

Sebelumnya, pada Juli 2017, OJK juga telah mengeluarkan Kebijakan Holistik Keuangan Berkelanjutan, dengan tujuan untuk “menghijaukan” seluruh sistem keuangan. Hal ini mencakup definisi keuangan berkelanjutan, prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, dan rencana kerja untuk perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank.

Mengenai pengembangan ke depan pembiayaan keuangan berkelanjutan, Wimboh mengatakan perlu dirumuskan campuran pendekatan top-down dan bottom-up untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan. Pendekatan top-down dilaksanakan melalui penetapan pedoman dan standar implementasi, sedangkan pendekatan bottom-up berasal dari good practice yang ditemukan pada proyek kerja lapangan.

Wimboh mencontohkan Forum Tri Hita Karana tentang Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) pada tahun 2018 yang berhasil membangun 33 proyek keuangan berkelanjutan yang sebagian besar telah dilaksanakan pada tahun 2019, dan menyisakan beberapa proyek untuk diluncurkan dalam waktu dekat.

Sebagian besar proyek ini telah dimulai 2019 lalu dan bervariasi dari panas bumi ke tenaga air, transportasi dan satelit telekomunikasi.

OJK juga tengah mengembangkan skema blended finance (proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan) sebagai salah satu solusi alternatif pembiayaan berbagai proyek dalam menggerakkan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan namun sesuai bagi private investor, termasuk di Indonesia.

Sebagai regulator di sektor jasa keuangan, OJK memandang pengembangan skema blended finance sangat penting tidak hanya untuk mendorong pembiayaan proyek-proyek pembangunan ekonomi tetapi juga dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Untuk itu, OJK siap untuk membangun ekosistem yang diperlukan, mereformasi regulasi dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan agar pembiayaan skema ini dapat diterima dan menarik investor global. (nck)

29 January 2020

Jakarta, 28 Januari 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan tentang proyeksi ekonomi dan kebijakan utama ekonomi nasional di tahun 2020. Beberapa kebijakan tersebut mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law, baik RUU Cipta Lapangan Kerja maupun RUU Perpajakan.

Pemerintah juga memberi fokus perhatian pada bidang usaha prioritas, peningkatan pengembangan industri orientasi ekspor, dan perdagangan internasional. Tak hanya itu, insentif fiskal, jaminan, bantuan sosial (bansos), pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta transformasi ekonomi 2020-2024 juga menjadi prioritas kebijakan nasional di bidang ekonomi.

“Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan 2020, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 5,3%, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM dan implementasi kebijakan untuk penguatan perekonomian Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam acara Manager Forum MNC Group XLIII, Selasa (28/01) di Jakarta.

Dari sisi pengembangan SDM, pemerintah menyasar 6 (enam) sektor prioritas, antara lain agribisnis, manufaktur, pariwisata, pekerja migran, tenaga kesehatan, dan ekonomi digital.

“Pemerintah berkomitmen membangun kompetensi SDM yang memenuhi syarat di era industri 4.0 melalui strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan berfokus pada 3 lembaga kejuruan, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Politeknik,” terang Airlangga.

Pemerintah juga memperkenalkan kartu Prakerja dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Program ini adalah bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh aktif dan/atau pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

“Pemerintah juga mendorong peran Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam kegiatan Pengembangan SDM Indonesia melalui kegiatan vokasi dengan insentif pajak berupa fasilitas pemotongan pajak hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi,” tutur Airlangga.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, pemerintah akan terus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pemerintah pun sedang menyusun Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang merupakan bagian dari upaya merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

Selain itu, untuk mendorong masuknya investasi dan terciptanya industri pioneer, pemerintah mengeluarkan berbagai insentif fiskal. “Harapannya defisit CAD bisa ditekan, tenaga kerja terserap, dan pertumbuhan ekonomi meningkat,” papar Airlangga.

Perluasan program jaminan dan bantuan sosial juga menajadi komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas SDM, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Kebijakan industri berorientasi ekspor diprioritaskan untuk industri 4.0 dan industri lainnya dengan menyelesaikan akar permasalahan industri prioritas tersebut, seperti modernisasi permesinan untuk industri makanan dan TPT, serta pemberian insentif industri lainnya yang membutuhkan

“Kemudian untuk meningkatkan produk ekspor dan mendorong industri substitusi impor, Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat neraca perdagangan,” tegas Menko Airlangga.

Ia pun menjelaskan bahwa di tengah situasi global yang tidak menentu, posisi Indonesia dan ASEAN menjadi penting. “Saat ini, kawasan yang paling stabil di dunia adalah ASEAN dan menjadi satu-satunya wilayah dengan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi dunia,” ujarnya.

Untuk itu, Menko Perekonomian berharap agar seluruh elemen masyarakat optimistis untuk menuju ekonomi yang maju dan unggul. “Karena penggerak dari pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya bergantung pada fundamental, tapi juga sentimental. Jadi mari kita optimistis,” pungkasnya. (nck)

23 January 2020

Jakarta, 22 Januari 2020. Tren penurunan suku bunga perbankan telah mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) untuk mengurangi porsi penempatan dana di deposito dan beralih ke instrumen investasi.

"Saat ini return atau imbal hasil dari penempatan dana lebih besar di investasi, karena suku bunga perbankan berada dalam tren menurun," kata Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan BPKH Acep Riana Jayaprawira di Jakarta, Rabu (22/1).

Berdasarkan laporan keuangan (unaudited) BPKH di 2019, jumlah aset lancar tercatat sebesar Rp63,81 triliun atau menurun dibandingkan perolehan di periode yang sama 2018 sebesar Rp72,33 triliun (audited).

Acep menyebutkan, penurunan aset lancar tersebut dipicu oleh pengalihan penempatan dana dari deposito ke instrumen investasi. "Jumlah dana di bank menurun porsinya dan meningkat di investasi, karena kami mengejar target untuk memberi subsidi ke jamaah," ucapnya.

Dia menjelaskan, selama ini DPR menetapkan biaya menunaikan haji senilai Rp35 juta per jamaah, pada total yang ideal untuk membiayai jamaah mencapai Rp72 juta. "Jadi, setiap tahunnya pasti defisit untuk PIH (Penyelenggaraan Ibadah Haji). Jumlah jamaah haji juga meningkat terus setiap tahun," tutur Acep.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pada masa mendatang porsi penempatan dana di investasi mencapai 70 persen dari total aset investasi, sedangkan sebesar 30 persen di deposito perbankan. "Sekarang ini porsi penempatan di perbankan sebesar 44 persen," ujarnya.

Hingga akhir Desember 2019, nilai aset (dana kelolaan) BPKH mencapai Rp125 triliun dengan nilai manfaat sebesar Rp7,2 triliun. Penempatan pada investasi mencapai Rp69,99 triliun (56 persen), sedangkan di deposito sebesar Rp54,3 triliun (44 persen).

Imbal hasil sebesar Rp7,2 triliun tersebut, terdiri dari Rp4,3 triliun dari penempatan dana di instrumen investasi, sedangkan pada deposito hanya menghasilkan Rp2,9 triliun. "Jadi, sangat jelas return atau imbal hasil lebih besar di investasi dibandingkan dengan deposito," tegas Acep. (Nck)

Page 1 of 17

Tentang Kami