Live Streaming
Page 5 of 8
16 April 2018

Sumber: goaceh.co

Terkait rencana Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Riset Dikti) Mohamad Nasir yang akan mengimpor dosen dari luar negeri, mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto. Alasan menteri Nasir yang mengatakan bahwa Indonesia memerlukan 200 tenaga dosen asing agar masuk reputasi dunia di bidang pendidikan dinilai kurang tepat. Menurut  politisi Demokrat itu, profesor - profesor di Indonesia sudah cukup canggih, cukup hebat dan cukup mumpuni. Sehingga tentunya para profesor kita harus diberikan kesempatan yang lebih besar, karena kita ketahui sekarang banyak universitas negeri terutama yang profesornya sampai turun gunung sampai memasuki desa-desa melaksanakan pengabdian masyaarakat. Ia menyarankan, agar pemerintah mengkajinya kembali rencana impor dosen tersebut.

Untuk itu kata dia, pihaknya juga berencana akan segera memanggil menteri yang bersangkutan, terkait dengan ristek dan pendidikan tinggi adalah kewajiban pihak Komisi X dan Komisi VII, ia berharap, dua komisi segera meminta klarifikasi soal ini tegasnya. Rencana Impor tenaga pengajar sendiri sebnenarnya berkaitan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada 26 Maret lalu, yang dinilai Nasir sangat membantu. Aturan ini bisa memfasilitasi dan mempermudah dosen-dosen asing mengajar di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia memang memerlukan banyak dosen asing untuk mengajar karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4500 perguruan. Saat ini total dosen asing yang tercatat mengajar pada perguruan tinggi di Indonesia baru sekitar 30 orang. Meski membutuhkan lebih dari 1.000 orang, Kemenristekdikti hanya bisa menganggarkan untuk kebutuhan 200 dosen asing tahun ini. Bidang dosen asing yang dikonsentrasikan untuk didatangkan oleh Kemenristek Dikti tahun ini yaitu sains dan teknologi. Kedua bidang tersebut dirasa perlu, karena perguruan-perguruan tinggi Indonesia banyak mencontoh riset-riset kedua bidang itu dari luar negeri, seperti Finlandia dan Jerman.

16 April 2018

Sumber: TEMPO.CO

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan untuk menggenjot industri IT, pemerintah akan menggandeng perusahaan IT terbesar, salah satu perusahaan IT yang akan melakukan investasi inovasi di Indonesia adalah Apple Computer. Airlangga menjelaskan, Apple akan membangun pusat industri IT ketiganya di Indonesia. Lokasinya, kata Arilangga, akan dibangun di Bumi

Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten. Dengan digandengnya Apple, Airlangga berharap Indonesia dapat menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Didorongnya teknologi informasi dalam perekonomian Indonesia, terkait dengan revolusi industri 4.0 yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Airlangga menjelaskan revolusi tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Airlangga menuturkan melalui peta jalan making Indonesia 4.0, Indonesia telah memiliki strategi dalam upaya meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional di tengah memasuki era digital. “Kemudian, diperlukan kegiatan untuk menciptakan inovasi dan menerapkan teknologi terkini, di mana dua hal tersebut sangat ditopang oleh pendidikan dan dana untuk melaksanakan itu,” ujar dia.Untuk penerapan awal Industri 4.0, Indonesia akan berfokus pada lima sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektonik.

13 April 2018

Sumber:economy.okezone.com

Wakil Presiden periode 2009-2019, Boediono mengatakan untuk membangun bangsa dibutuhkan birokrasi bersih dan efektif, selain arah dan intensitas pemanfaatan yang benar. Dia mengatakan, Singapura bisa menjadi negara maju karena keberhasilan reformasi birokrasinya. Sejak 1959, Perdana Menteri Singapura fokus mengubah birokrasi korupsi menjadi bersih dan efektif.

Karenanya, guna meningkatkan kualitas birokrasi, pemerintah Indonesia harus fokus pada besarnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, sebaiknya dituntaskan atau ditata beberapa Kementerian/Lembaga lebih dulu, supaya kualitas ASN meningkat. Sebenarnya, kata Boediono, pada 2010 pemerintah sudah buat roadmap reformasi birokrasi. Di mana semua K/L diberi kesempatan ikut proses reformasi.

Pada putaran pertama dilakukan penilaian pada 4 K/L yakni Kemenkeu BPK, MA dan Setneg. Selanjutnya proses bergulir untuk sektor lain yang akhirnya dinilai 36 K/L. Hasilnya, diperlukan berbagai perbaikan misalnya sistem penilaian dengan reward perlu dipertajam, komitmen K/L an kapasitas masing-masing instansi bervariasi.

 

 

13 April 2018

Sumber: TEMPO.CO

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyebut kepemilikan asing terhadap 40 persen surat berharga negara (SBN) atau obligasi dalam utang luar negeri tidak menjadi masalah. Pemerintah sebelumnya merilis data jumlah utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.034 triliun. Posisi ini naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 3.556 triliun atau 29,24 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan data yang ia paparkan dalam presentasi, utang tersebut terbagi dalam dua jenis. Pertama, utang dalam bentuk pinjaman luar negeri yang tercatat sebesar Rp 777,54 triliun atau sekitar 19,27 persen dari total keseluruhan. Sementara kedua adalah utang dalam bentuk SBN sebesar 3.257,2 T atau 81,73 persen. Sebanyak Rp 2.146,7 triliun dari total SBN tersebut dapat diperdagangkan atau tradeable. Sekitar Rp 858,7 triliun atau 40 persen diantaranya dimiliki asing dan 60 persen sisanya, sekitar Rp 1.288,2 triliun, dimiliki oleh domestik seperti Bank Reksadana, Asuransi, dan BPJS.

Dari data yang sama, sebanyak 41,7 persen dari SBN yang dimiliki asing, atau sekitar Rp 358,09 triliun, dimiliki oleh lembaga keuangan. Sebanyak 19,05 persen atau Rp 163,61 triliun dimiliki oleh reksadana. Bank sentral dan pemerintah asing memiliki sekitar 16,74 persen atau Rp 143,77 triliun. Sementara 12,85 persen atau Rp 110,34 triliun dimiliki oleh lainnya. Kemudian 5,43 persen atau Rp 46,63 triliun dimiliki oleh dana pensiun, 2,56 persen atau Rp 22,01 triliun dimiliki korporasi, serta Rp 10,21 triliun atau 1,19 persen dimiliki oleh asuransi. Kemudian 0,22 persen atau 1,91 triliun dimiliki oleh sekuritas, 0,20 persen atau Rp 1,75 triliun dimiliki oleh yayasan, dan terakhir 0,05 persen atau Rp 0,47 triliun dimiliki oleh perorangan.Pihak asing yang memiliki SBN Indonesia untuk utang, lanjut Suminto, merupakan investor jangka panjang dan bukan sekedar spekulan. Meski begitu, ia mengaku pemerintah tetap memahami adanya potensi risiko penarikan modal oleh asing.

 

13 April 2018

KOMPAS.com

Senior Economist Bank Dunia Derek Chen menilai pemerintah Indonesia tidak bisa menahan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi terlalu lama. Hal itu dikarenakan resiko yang melekat pada kebijakan tersebut, di mana tujuan hal itu adalah untuk menjaga tingkat inflasi di tengah tekanan kenaikan harga. Menurut chen Memang pemerintah sedang menjaga inflasi dengan menempuh kebijakan itu. Namun, pada saat bersamaan, bahwa dirinya berfikir bahwa pemerintah tidak bisa menahan harga bahan bakar minyak untuk seterusnya. Harga minyak dunia terus naik, dan suatu saat Indonesia harus mengikuti harga pasar.

Chen mengatakan, bila Indonesia terlalu lama menahan harga BBM non subsidi, akan ada penyesuaian yang besar ketika harga tersebut tidak lagi ditahan atau dikontrol. Dampak penyesuaian yang besar ini kemudian dikhawatirkan oleh Chen akan merembet ke sejumlah sektor yang nantinya bisa mempengaruhi perekonomian di masyarakat. Selain itu, Chen juga mengkhawatirkan dampak terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan harga BBM non subsidi ini, seperti Pertamina dan PLN. Di satu sisi, perusahaan punya kewajiban menghasilkan profit dan salah satu caranya adalah dengan mengikuti perkembangan pasar global

10 April 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Pemerintah mengaku masih perlu waktu untuk mengkaji penambahan masa libur dan cuti bersama jelang perayaan Idul Fitri. Libur lebaran rencananya akan ditetapkan lebih awal agar masyarakat bisa lebih awal pula melakukan mudik Lebaran. Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan kajian tersebut masih perlu dibahas oleh dirinya, Menteri Agama Lukman Hakim dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Menurutnya, ketiga menteri tengah mempertimbangkan apakah libur dan cuti bersama jelang Lebaran yang lebih awal bisa memberikan keuntungan, terutama dalam mengatur kepadatan arus mudik seperti diwacanakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selain itu, keputusan untuk libur dan cuti bersama lebih awal perlu pula memperhatikan hak cuti pegawai.

Cuti bersama jelang lebaran sebelumnya ditetapkan pada 13-14 Juni 2018, Itu karena pemerintah telah memperkirakan Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada Jumat-Sabtu, 15-16 Juni 2018. Bila libur dan cuti bersama jelang Lebaran dibuat lebih awal, maka kemungkinan Senin-Selasa (11-12 Juni 2018) akan dijadikan tanggal cuti bersama.

10 April 2018

Sumber:KOMPAS.com

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tengah merancang Ummart (Umat Mart), toko ritel yang akan didirikan di lingkungan pondok pesantren. Guna mewujudkan hal tersebut, Kemendag bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memilih Jawa Timur sebagai pilot project.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, ide ini didasari pada potensi memajukan ekonomi di sektor ritel melalui keberadaan pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Mendag juga menilai, masih banyak daerah yang mengalami kesenjangan dalam hal toko ritel modern dengan warung dan toko tradisional yang ada di suatu wilayah. Melalui program tersebut, para santri akan dibekali dengan kemampuan berbisnis dan mengelola toko ritel.

Kemendag bersama Aprindo dan Hipmi juga akan memfasilitasi bantuan perbankan untuk kredit modal usaha para santri dalam membuka Ummart di pondok pesantren mereka. Selama ini, kehadiran toko tradisional dan warung belum bisa menyaingi jaringan toko ritel dengan sistem yang sudah mereka jalani. Nantinya, melalui program ini, Ummart akan memiliki standar yang sama dengan toko ritel lainnya di wilayah, bahkan diklaim memiliki keunggulan tersendiri.

10 April 2018

Info: INFONAWACITA.COM

Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo meyakini jika Indonesia dibawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bisa maju dengan Afrika. Oleh karenanya pada momen Africa Forum (IAF) 2018 di Bali Eko menyarankan untuk Indonesia bisa kedepankan kerjasama “Dasasila Bandung”. Yakni kerjasama yang bisa saling menguntungkan satu sama lain. Pada kolomnya yang diunggah Ksp.go.id pada Senin (9/4/2018) Eko menjelaskan jika pada 10-11 April besok Indonesia akan menjadi tuan rumah pada forum tersebut.

Dijadwalkan Presiden Jokowi akan membuka forum di hari pertama yang kemudian disusul Wakil Presiden Jusuf Kalla di hari kedua. Presiden Jokowi kata Eko, memang sangat konsern untuk bisa terus memajukan kerjasama dengan negara-negara di Afrika. Misalnya pada KTT G20 di Berlin, 8 Juli 2017 lalu Presiden menekankan pentingnya negara-negara Afrika untuk dijadikan prioritas dalam diplomasi, kerja sama pembangunan, investasi dan perdagangan Indonesia.

Setidaknya ada beberapa hal yang membuat negara-negara di Afrika akan bisa bergabung untuk kuasai ekonomi dunia di tahun 2050 nanti. Faktor tersebut yakni populasi muda bekerja yang tinggi dan urbanisasi. Saat ini berdasarkan data perdagangan Indonesia-Afrika dari Kementerian Perdagangan, selama 2017 total perdagangan dan investasi Indonesia dengan Afrika senilai 8,83 miliar dolar (4,86 miliar dolar ekspor dan 3,97 miliar dolar impor). Lebih 28 perusahaan swasta dan BUMN Indonesia melakukan perdagangan, bisnis dan investasi di Afrika. Sementara investasi Afrika di Indonesia secara kumulatif sejak 2010 mencapai 5,23 miliar dollar AS untuk 1.270 proyek.

09 April 2018

Suber: TEMPO.CO

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyelesaikan masalah penolakan sawit oleh Uni Eropa.  Pemerintah Indonesia menolak keputusan Parlemen Eropa, yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021. Tahun ini, Indonesia menargetkan ekspor biofuel ke Eropa mencapai 1,8 juta kiloliter atau sama dengan 2014, saat belum dikenakannya bea masuk anti-dumping oleh Uni Eropa. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengirim surat protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa. Pramono menuturkan, lewat surat protes yang diteken Presiden itu, pemerintah Indonesia menilai perlakuan Uni Eropa tersebut sebagai bentuk proteksionisme, untuk itu, pemerintah Indonesia juga tengah menimbang untuk melakukan hal yang sama.

09 April 2018

Sumber: Industri.Bisnis.com

Keberpihakan pemerintah membangun desa pesisir dinilai masih lemah dibandingkan dengan potensi ekonomi yang dapat digarap. Regulasi dan dukungan pendanaan dipandang belum memihak. Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyoroti problem klasik pembangunan desa pesisir, yakni perencanaan yang tidak terpadu serta konektivitas pembangunan antarsektor dan hubungan pusat-daerah yang lemah. Koordinator Nasional DFW-Indonesia M. Abdi Suhufan mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang teralokasi di desa-desa pesisir yang berkategori daerah tertinggal dan pulau terluar. Menurut dia, pemerintah harus melihat kembali efektivitas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal. Regulasi yang berbasis kabupaten itu tumpang-tindih dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau Terluar yang berbasis pulau.

Berdasarkan studi DFW Indonesia, dari 11 kabupaten/kota di Maluku, 8 kabupaten tergolong daerah tertinggal. Salah satu kabupaten itu adalah Maluku Tenggara Barat dengan tingkat kemiskinan 28,1% dari 111.883 jiwa penduduk dan indeks pembangunan manusia yang hanya 61,1 atau berada di peringkat 10 dari 11 kabupaten yang ada. Padahal, melihat potensi perikanan yang gemuk di Maluku bagian selatan yang meliputi Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kepulauan Aru, pemerintah mestinya menyusun grand design pembangunan berbasis perikanan terpadu dan terkoneksi antardaerah.

Abdi memberi contoh wilayah itu memiliki potensi produksi rumput laut yang luar biasa, tapi tidak memiliki unit pengolahan rumput laut yang seharusnya bisa memberi nilai tambah. Data produksi produksi rumput laut kering Maluku Tenggara Barat pada 2016 tercatat sebanyak 10.714 ton dengan nilai Rp96,4 miliar. DFW mengusulkan agar pabrik rumput laut di Maluku Tenggara Barat yang dibangun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diaktivasi. Pabrik di Saumlaki itu dibangun pada 2010, tapi belum beroperasi hingga kini. Padahal, keberadaan pabrik akan mampu mendorong peningkatan nilai tambah dan mendongkrak harga jual rumput laut di tingkat pembudi daya.

Page 5 of 8

Tentang Kami