JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program elektrifikasi desa memasuki fase last mile electrification, yakni tahapan penyelesaian akses listrik bagi desa dan dusun yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan yang andal, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah tersebut menjadi bagian dari target pemerintah untuk menuntaskan elektrifikasi pada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun hingga 2029.
Kebijakan ini dinilai penting mengingat elektrifikasi memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas ekonomi, pertumbuhan usaha masyarakat, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
Komitmen pemerintah dalam memperluas akses listrik juga tercermin dari penguatan dukungan anggaran.
Selain melanjutkan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pemerintah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terutama di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kelistrikan konvensional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga ke desa dan dusun merupakan arahan Presiden Prabowo agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
"Semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat," ungkap Bahlil.
Bahlil mengatakan pemerintah masih akan terus mendorong pembangunan jaringan listrik di berbagai wilayah yang belum terlayani secara optimal.
Dukungan anggaran untuk mempercepat elektrifikasi juga terus diperkuat. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) guna mempercepat pembangunan infrastruktur listrik desa.
"Untuk skema MYC 2026–2027 dengan target 3.054 lokasi dianggarkan sebesar Rp8,77 triliun. Kedua, untuk skema MYC 2027–2028 dengan target 101 lokasi dialokasikan sebesar Rp977,57 miliar," kata Tri.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjangkau ribuan wilayah yang hingga kini belum memperoleh akses listrik.
Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu mengungkapkan pemerintah menargetkan seluruh wilayah yang belum berlistrik dapat teraliri listrik paling lambat pada 2029.
"Masih ada sekitar 8.000 lokasi yang belum mendapatkan akses listrik dan ini harus kita selesaikan. Tahun lalu sekitar 1.500 lokasi berhasil dialiri listrik, dan tahun ini pelaksanaannya ditargetkan lebih masif," jelas Jisman.
Dengan dukungan anggaran yang semakin besar, penguatan Program Lisdes dan BPBL, serta pemanfaatan PLTS sebagai solusi elektrifikasi di kawasan 3T, pemerintah optimistis target elektrifikasi nasional dapat tercapai sesuai rencana. *
Jakarta - Upaya memperkuat pencegahan korupsi terus menjadi bagian penting dalam mendorong efektivitas reformasi birokrasi nasional.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat implementasi Program Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diluncurkan secara nasional pada 17 Juni 2026.
Program tersebut dirancang untuk memperluas pendidikan antikorupsi kepada lebih dari 6,5 juta ASN di seluruh Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi sekaligus mencegah praktik korupsi sejak dini.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas ASN merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membutuhkan internalisasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Penguatan integritas ASN menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui budaya integritas yang tertanam dalam sistem kerja,” ujar Setyo.
Melalui platform e-Learning ASN Berintegritas yang dikembangkan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai nilai-nilai antikorupsi sekaligus mendorong perubahan perilaku dalam pelayanan publik.
Direktur ACLC KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, mengungkapkan bahwa program tersebut telah dipersiapkan secara matang melalui berbagai tahapan uji coba dan evaluasi.
Hingga saat ini, modul pembelajaran telah diuji kepada lebih dari 54.000 ASN di 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Persiapan implementasi nasional telah dilakukan lebih dari satu tahun melalui forum diskusi, penyusunan kurikulum bersama ahli, hingga evaluasi menyeluruh untuk memastikan kualitas program,” kata Yonathan.
Dukungan terhadap penguatan pencegahan korupsi juga datang dari DPR. Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
“Kita hormati semua proses yang ada dan kita apresiasi spirit pemerintah Bapak Presiden dalam penegakan hukum memberantas korupsi,” ujar Cucun.
Ia menambahkan DPR akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola, perencanaan, hingga penganggaran di berbagai lembaga sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Ascott Regional Batam bekerja sama dengan PMI Kota Batam sukses menyelenggarakan kegiatan donor darah yang berlangsung di Mega Mall Batam. Kegiatan sosial ini melibatkan tujuh properti di bawah naungan Ascott Regional Batam, yaitu Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam, Fox Hotel Nagoya Batam, Yello Hotel Harbour Bay Batam, Harris Hotel Batam Center, Harris Resort Waterfront Batam, Harris Resort Barelang Batam, dan Harris Hotel Nagoya Batam.
Kegiatan yang merupakan bagian dari program Ascott Cares ini berhasil mengumpulkan 84 kantong darah dari 108 calon pendonor yang mendaftarkan diri. Ratusan pengunjung Mega Mall dari berbagai latar belakang turut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat Batam.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata, yang memberikan sambutan sekaligus apresiasi atas inisiatif yang dilakukan oleh Ascott Regional Batam bersama PMI Kota Batam. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat dalam mendukung kebutuhan sosial yang berdampak langsung bagi kehidupan banyak orang.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dodi Putra selaku perwakilan General Manager Properti Ascott Regional Batam. Menurutnya, donor darah merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang telah menjadi bagian dari komitmen jangka panjang Ascott melalui program Ascott Cares.
"Kegiatan ini merupakan salah satu dari berbagai aksi sosial yang telah dan akan terus kami lakukan bersama. Kami percaya bahwa kolaborasi mampu menciptakan dampak yang lebih besar bagi sesama dan lingkungan. Karena itu, kami selalu berupaya menghadirkan berbagai program melalui Ascott Cares sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, serta pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Kami berharap kegiatan donor darah ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan stok darah, tetapi juga menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut berbagi dan peduli terhadap sesama," ujar Dodi.
Program donor darah merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh berbagai properti Ascott di Indonesia. Melalui Ascott Cares, perusahaan secara konsisten menjalankan berbagai inisiatif yang berfokus pada keberlanjutan, kepedulian sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Di Batam, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat bersama-sama berkontribusi melalui aksi sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi mereka yang membutuhkan.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengunjung Mega Mall yang turut berpartisipasi, mereka menilai kegiatan donor darah ini sangat bermanfaat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendonorkan darah. Sejumlah pendonor juga mengaku telah rutin mengikuti kegiatan serupa di berbagai kesempatan dan berharap kegiatan donor darah dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk apresiasi Ascott Regional Batam atas partisipasi para pendonor, setiap pendonor yang berhasil mendonorkan darah menerima bingkisan berupa 5 kilogram beras. Selain itu, suasana acara semakin meriah dengan berbagai aktivitas interaktif yang dipandu oleh pembawa acara. Sejumlah hadiah menarik turut dibagikan kepada peserta, mulai dari goodie bag hingga voucher hotel yang disediakan oleh properti-properti di bawah Ascott Regional Batam.
Melalui kolaborasi bersama PMI Kota Batam, Mega Mall Batam, serta dukungan dari masyarakat, Ascott Regional Batam berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi sesama sekaligus memperkuat budaya gotong royong, kepedulian sosial, dan semangat berbagi di tengah masyarakat. Ke depannya, Ascott Regional Batam berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program Ascott Cares yang tidak hanya memberikan pengalaman menginap yang berkualitas, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan komunitas tempat perusahaan beroperasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat merespons masukan Komisi VI DPR terkait penanganan banjir dan genangan air di Kota Batam.
Hanya sehari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (17/6/2026), BP Batam langsung menerjunkan tim untuk mengecek 11 titik rawan banjir di wilayah tersebut.
Peninjauan lapangan ini dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto dan Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Wardhana beserta jajaran.
Guna menyelaraskan langkah, BP Batam juga menggandeng Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Metra Dinata, serta para camat setempat.
Sebelas lokasi yang ditinjau mencakup sejumlah kawasan strategis, antara lain Orchard Park di Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga area depan Panbil Industrial Estate yang belakangan kerap tergenang saat hujan deras.
Langkah ini diambil setelah Anggota Komisi VI DPR Sturman Panjaitan menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas drainase dalam RDP sehari sebelumnya.
Sturman mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Batam yang pesat harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pengendali banjir yang mumpuni.
Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto menegaskan, verifikasi faktual di lapangan ini sangat krusial untuk memetakan akar masalah secara akurat sebelum merumuskan solusi teknis.
“Kami turun langsung untuk memastikan kondisi di lapangan karena setiap lokasi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Penanganannya harus terukur, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” ujar Mouris.
Ia menambahkan, respons cepat ini merupakan instruksi langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.
Keduanya menekankan agar setiap aspirasi publik maupun legislatif segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.
“Bapak Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Ibu Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, selalu menegaskan bahwa persoalan masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Setiap masukan, termasuk yang disampaikan DPR RI, harus segera diterjemahkan menjadi langkah nyata dan solusi di lapangan,” tegas Mouris.
Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam ini, skema penanganan di setiap titik mulai disusun.
Rencana kerja tersebut meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi pola aliran, hingga kolaborasi teknis lintas sektoral demi mewujudkan infrastruktur Batam yang andal dan berkelanjutan.
Batam, 18 Juni 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Batam terus mendorong peningkatan literasi keuangan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam melalui Seminar “Cerdas Finansial Era Digital: Optimalisasi Literasi Keuangan Menuju Masyarakat yang Bijak Berutang dan Adaptif terhadap Risiko Keuangan Digital”, Kamis.
Seminar yang dilaksanakan di Harmoni One Hotel, Batam dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri atas perwakilan organisasi wanita kota batam, pelaku usaha, serta mahasiswa dari Universitas Ibnu Sina Batam dan Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional Batam. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam Suhar, dalam sambutannya, menekankan bahwa perkembangan teknologi memberikan kemudahan, namun juga turut menciptakan kerentanan baru jika tidak dibarengi dengan literasi keuangan yang memadai. “Bersama TPAKD, literasi keuangan kepada masyarakat Kota Batam dapat dilaksanakan senantiasa dari waktu ke waktu agar masyarakat dapat adaptif dan cerdas dalam memanfaatkan keuangan digital,” kata Suhar.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Batam Firman Hidayat turut menyampaikan bahwa seminar ini dapat membekali masyarakat dengan keterampilan mengelola keuangan, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta memprioritaskan pembayaran untuk meminimalkan beban utang. Kegiatan yang diselenggarakan di Kota Batam ini dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam Suhar, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Batam Firman Hidayat, Kepala Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini diwakilkan oleh Manajer Senior Bagian Pelindungan Konsumen M. Rizky, perwakilan Bank Indonesia, dan perwakilan Bank Riau Kepri Syariah Kota Batam.
Dalam kesempatan tersebut, Manajer Senior Bagian Pelindungan Konsumen M. Rizky mewakili Kepala Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau dan sebagai narasumber mengajak seluruh peserta untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal, termasuk pinjaman online ilegal dan investasi ilegal yang masih marak ditemukan. Masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan penyalahgunaan data pribadi.
Selain itu, seminar ini juga menghadirkan narasumber Ketua Program Studi Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional Renniwaty Siringoringo dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang Ulfa Oktavani Nasution yang membahas mengenai bijak berutang dan pengelolaan keuangan yang baik. Melalui kegiatan ini, OJK Provinsi Kepulauan Riau bersama TPAKD Kota Batam berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat, bijak dalam berutang, mampu beradaptasi dengan perkembangan layanan keuangan digital secara aman dan bertanggung jawab, serta waspada terhadap aktivitas keuangan ilegal.
BI-Rate Naik 25 bps Menjadi 5,75%: Memperkuat Stabilitas, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17-18 Juni 2026. Selain itu, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 4,75 persen dan Lending Facility menjadi 6,50 persen.
Keputusan tersebut diambil sebagai langkah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan ini juga ditujukan untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada tahun 2026 dan 2027.
Bank Indonesia menilai tekanan terhadap Rupiah masih cukup tinggi akibat dinamika global dan arus modal internasional. Oleh karena itu, BI akan terus memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar melalui intervensi di pasar valuta asing serta optimalisasi instrumen moneter yang dimiliki.
Selain kebijakan suku bunga, BI juga meningkatkan daya tarik investasi portofolio asing melalui penguatan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan berbagai langkah untuk menjaga aliran modal masuk ke dalam negeri. Upaya ini dilakukan guna memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia.
Di sisi lain, BI tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Salah satunya dengan menaikkan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dari 35 persen menjadi 40 persen mulai 1 Juli 2026 untuk memperluas sumber pendanaan perbankan dan mendukung penyaluran kredit.
Pada sektor sistem pembayaran, BI memperpanjang sejumlah kebijakan stimulus hingga akhir tahun 2026, termasuk kebijakan kartu kredit dan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Bank Indonesia juga terus memperluas digitalisasi pembayaran melalui QRIS guna mendukung ekonomi dan keuangan digital nasional.
Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, BI optimistis stabilitas makroekonomi tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Batam, Juni 2026 – Setiap pasangan memiliki impian untuk merayakan hari bahagia mereka dalam suasana yang istimewa, penuh kehangatan, dan tak terlupakan. Untuk mewujudkan impian tersebut, Grand Mercure Batam Centre, bagian dari jaringan premium Accor Hotels, menghadirkan “The Grand Wedding Offer”, sebuah penawaran pernikahan eksklusif yang dapat dinikmati selama Wedding Market One Batam Mall 2026 pada tanggal 12–21 Juni 2026.
Melalui program ini, calon pengantin berkesempatan merancang pernikahan impian dengan dukungan tim wedding specialist profesional yang siap membantu setiap detail acara, mulai dari konsep perayaan, pilihan menu, dekorasi, hingga pengalaman tamu yang berkesan.
Dengan paket pernikahan mulai dari IDR 280.000 net per orang untuk minimum 500 tamu, Grand Mercure Batam Centre menawarkan kombinasi sempurna antara kemewahan, kenyamanan, dan nilai terbaik. Paket ini telah mencakup berbagai fasilitas eksklusif seperti 1 malam menginap di Executive Room termasuk sarapan untuk 2 orang, bridal waiting room yang nyaman, pilihan menu prasmanan premium, food tasting untuk 6 orang, penggunaan LED videotron, sound system, buku tamu digital, listrik hingga 5.000 watt, area parkir gratis, serta akses area hotel untuk sesi pre-wedding dan wedding photography.
Tidak hanya itu, pasangan juga akan mendapatkan pengalaman perayaan yang didukung oleh fasilitas hotel berstandar internasional, pelayanan yang personal, serta lokasi yang strategis di pusat Kota Batam. General Manager Grand Mercure Batam Centre, Samian Rais, menyampaikan bahwa pernikahan bukan sekadar sebuah acara, tetapi sebuah momen berharga yang akan dikenang sepanjang masa. Kami memahami bahwa hari pernikahan adalah salah satu momen paling penting dalam kehidupan setiap pasangan. Melalui The Grand Wedding Offer, kami ingin menghadirkan pengalaman pernikahan yang elegan, berkesan, dan bebas dari kekhawatiran, sehingga pasangan dapat sepenuhnya menikmati setiap momen bahagia bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Kami mengundang seluruh calon pengantin untuk mengunjungi booth Grand Mercure Batam Centre dan menemukan inspirasi terbaik untuk mewujudkan pernikahan impian mereka .
Selama periode Wedding Market, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan penawaran khusus dan berbagai keuntungan eksklusif yang hanya tersedia selama acara berlangsung. Wedding Market berlangsung hingga 21 Juni 2026 di One Batam Mall. Bagi calon pengantin yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau melakukan reservasi, dapat langsung menghubungi Wedding Sales Veren melalui WhatsApp di +62 895 0379 2183 atau menghubungi Grand Mercure Batam Centre di Jl. Raja H. Fisabilillah, Teluk Tering, Batam Kota.
Padang, Sumatera Barat, 18/6 - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah sepakat mengoptimalkan penyerapan hasil peternak unggas guna menjaga stabilitas harga, memperkuat kesejahteraan peternak, serta memastikan pasokan pangan hewani tetap terjaga secara nasional.
"Pemerintah memastikan optimalisasi penyerapan produk peternak unggas untuk menunjang Program MBG (Makan Bergizi Gratis)," kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Padang, Sumatera Barat, Kamis.
Menurut dia, langkah itu sebagai upaya kontrol fluktuasi harga pangan pokok, yang merupakan bantalan keekonomian harga produsen pangan dalam negeri.
Amran menegaskan penurunan harga di tingkat peternak unggas tidak dapat dibiarkan karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha peternakan nasional.
Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan harga komoditas peternakan di tingkat produsen tetap berada pada level yang sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) sehingga peternak memperoleh kepastian usaha.
Amran mengatakan harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, bahkan harga telur sempat berada pada kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
Untuk membantu menjaga harga, dia mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk mendorong frekuensi konsumsi menjadi lebih tinggi sebagai instrumen stabilisasi pasar.
"Kami sudah koordinasi. MBG agar konsumsi telur dan ayamnya dinaikkan dari satu kali per minggu, kalau bisa tiga kali per minggu," ucap Amran.
Bapanas mencatat pergerakan harga ayam broiler tingkat peternakan mulai bergerak positif. Rata-rata harga secara nasional per 15 Juni tercatat telah berada di Rp22.107 per kilogram (kg).
Level harga tersebut mulai naik 0,56 persen dibandingkan harga sehari sebelumnya di Rp21.984 per kg. Sementara dibandingkan seminggu sebelumnya juga sudah naik tipis 0,02 persen.
Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dilaporkan memiliki rata-rata harga ayam broiler tingkat peternak paling rendah dengan harga Rp18.438 per kg. Sementara provinsi dengan rata-rata harga paling tinggi ada di Riau dengan harga Rp27.000 per kg atau telah melampaui HAP tingkat peternak yang ditetapkan di Rp25.000 per kg.
Selanjutnya mengenai pergerakan harga telur ayam ras tingkat peternak secara nasional, per 15 Juni telah berada di Rp24.019 per kg.
Provinsi Sumsel kembali tercatat dengan rata-rata harga paling rendah di Rp22.000 per kg. Untuk provinsi dengan rata-rata harga paling tinggi ada di Sulawesi Utara dengan Rp28.000 per kg yang telah melebihi HAP tingkat peternak di Rp26.500 per kg.
Selain memperluas akses penyerapan produk ternak unggas di hilir, pemerintah juga membantu peternak unggas dalam negeri agar biaya produksi dapat semakin efisien. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan telah dijalankan sejak 9 Mei 2026.
Untuk pelaksanaan Program SPHP jagung pakan, Bapanas telah menyiapkan anggaran sebesar Rp678 miliar di tahun ini. Total alokasi penyaluran sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.
Sebanyak lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi menjadi target sasaran SPHP jagung pakan tahun ini.
Dalam catatan Bapanas, realisasi salur SPHP jagung pakan yang telah dijalankan Perum Bulog sampai 15 Juni mencapai 42,4 ribu ton atau sekitar 19,9 persen dari target sementara 213,2 ribu ton.
Masih ada sisa pagu 28,8 ribu ton lagi yang masih sedang diproses bersama Kementerian Pertanian untuk memperoleh tambahan peternak penerima manfaat.
Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga minggu kedua Juni 2026, jumlah daerah dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) telur ayam ras dan daging ayam ras di tingkat konsumen semakin banyak. Penurunan IPH Telur ayam ras ada di 198 kabupaten/kota dan daging ayam ras di 182 kabupaten/kota.
Sumber : Kantor Berita Antara
Firmansyah Apresiasi Layanan Rahn BRK Syariah, Perkuat Akses Pembiayaan Masyarakat Batam
Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Grand Launching Layanan Gadai Emas Rahn yang digelar oleh Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) di Kantor BRK Syariah Cabang Sei Panas, Batam, Rabu (17/6/2026).
Peluncuran layanan Rahn tersebut merupakan langkah strategis BRK Syariah dalam memperluas akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat. Produk ini diharapkan menjadi alternatif pembiayaan yang aman, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam sambutannya, Firmansyah mengapresiasi inovasi yang dihadirkan BRK Syariah sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Kota Batam. Menurutnya, kehadiran layanan gadai emas Rahn tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Batam menyambut baik hadirnya layanan Rahn sebagai inovasi di sektor jasa keuangan syariah yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat. Di tengah dinamika perekonomian saat ini, akses pembiayaan yang mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah menjadi kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Firmansyah.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Batam terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia usaha dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah. Semakin banyak pilihan layanan keuangan yang inklusif, semakin besar pula peluang masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
“Batam terus berkembang sebagai kota investasi, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan tersebut harus diiringi dengan ketersediaan layanan keuangan yang merata, mudah dijangkau, dan inovatif. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, manajemen BRK Syariah menjelaskan bahwa layanan gadai emas Rahn dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan emas sesuai prinsip syariah. Layanan ini menawarkan proses yang cepat, aman, dan transparan.
Melalui peluncuran layanan tersebut, BRK Syariah berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan produk keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun kebutuhan mendesak. Selain itu, kehadiran layanan Rahn juga diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Kota Batam.
Grand Launching Layanan Gadai Emas Rahn BRK Syariah turut dihadiri perwakilan perbankan, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat peran sektor keuangan syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Jakarta, 17 Juni 2026. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha Universal Peak yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham serta BAFI Group Indonesia yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online dan kartu kredit tanpa izin dari otoritas yang berwenang.
Universal Peak
Universal Peak mengklaim sebagai bagian dari entitas Universal Peak Investment Inc., yaitu entitas yang berizin di Colorado. Universal Peak diduga melakukan penipuan dengan modus investasi dengan skema penyetoran deposit untuk melakukan investasi saham dan saham Initial Public Offering untuk memperoleh keuntungan. Universal Peak diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak dan kepada para anggotanya.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, diketahui bahwa Universal Peak tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM, serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
BAFI Group Indonesia
BAFI Group Indonesia menawarkan jasa konsultasi pemasalahan pinjaman online. Salah satu skema yang ditawarkan adalah mengajukan pinjaman baru di platform lain dengan menggunakan data pribadi korban. Korban diarahkan untuk melakukan gagal bayar terlebih dahulu. Selanjutnya, BAFI Group Indonesia menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online dan meminta imbal jasa dari sebagian dana pinjaman yang dicairkan. Dalam publikasinya, BAFI Group Indonesia mencantumkan klaim berizin dan terdaftar di OJK.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, diketahui bahwa BAFI Group Indonesia tidak memiliki izin dari OJK atau regulator terkait lainnya dan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.
Tindak Lanjut Satgas PASTI
Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan Universal Peak dan BAFI Group Indonesia serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.
Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, khususnya yang mengatasnamakan perusahaan asing. Masyarakat juga diminta mewaspadai penawaran jasa penyelesaian pinjaman online yang mengarahkan konsumen untuk melakukan pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.
Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pencantuman logo maupun klaim berizin dari OJK atau instansi lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
Apabila menemukan indikasi penawaran serupa, investasi ilegal, maupun pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website SIPASTI di sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melaporkannya melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id guna mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat dan meningkatkan peluang pengembalian dana korban.
Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja BP Batam: Dukung Penguatan Anggaran dan Percepatan Program Investasi Tahun 2027
Kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam sepanjang tahun 2025 dan Triwulan I tahun 2026 mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI, Rabu (17/6/2026).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan apresiasi ini dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung Nusantara I. Menurutnya, tata kelola BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad – Li Claudia Chandra telah menunjukkan capaian yang positif, khususnya dalam mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi daerah.
Di samping itu, keberhasilan BP Batam dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut menuai pujian dari Andre beserta Anggota Komisi VI DPR RI lainnya. Pencapaian tersebut menjadi prestasi tersendiri karena BP Batam tahun ini mampu mengandalkan pendapatan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan tanpa meminta tambahan APBN kepada pemerintah pusat.
“Pengelolaan anggaran dan kinerja BP Batam saat ini patut mendapat apresiasi. BP Batam mampu menunjukkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan. Ini menjadi contoh bagi badan atau lembaga lainnya dan kami berharap Batam bisa terus maju menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Andre selaku pimpinan rapat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI selama satu tahun kepemimpinannya bersama Li Claudia Chandra.
Ia mengatakan bahwa sinergi yang terjalin antara BP Batam dan Komisi VI DPR RI menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap potensi Batam sebagai kawasan berdaya saing tinggi.
“Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI yang selama ini menjadi mitra strategis BP Batam. Capaian investasi yang terus meningkat menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin meningkat. Hal ini juga relevan dengan berbagai upaya BP Batam yang terus berupaya melakukan pembenahan khususnya pada sektor simplifikasi perizinan,” ujar Amsakar.
Lebih lanjut, Amsakar menjelaskan bahwa BP Batam saat ini terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur agar berjalan paralel dengan pengembangan kawasan ekonomi yang ada. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing Batam sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BP Batam juga telah mengusulkan penguatan program strategis Tahun Anggaran 2027 melalui rekomposisi pagu anggaran. Dukungan anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung berbagai program pengembangan kawasan strategis, perluasan wilayah KPBPB Batam, penyelenggaraan Operator Investasi Pemerintah (OIP), peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Kami juga akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan perizinan, serta memastikan seluruh program strategis berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat,” tegas Amsakar.
Jakarta, 17 Juni 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan melalui kebijakan yang responsif terhadap dinamika industri dan perkembangan perekonomian nasional.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pemberian kebijakan berbeda terhadap ketentuan tertentu di bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) guna mendukung kebutuhan industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.
Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku industri bidang PVML untuk tetap menjalankan kegiatan usaha secara sehat, prudent, dan berkelanjutan di tengah perkembangan kebutuhan industri dan tantangan usaha yang terus meningkat.
Kebijakan berbeda dimaksud tidak berlaku secara umum dan hanya dapat diberikan berdasarkan permohonan perusahaan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan hasil penilaian OJK atas kondisi perusahaan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejumlah kebijakan berbeda terhadap beberapa ketentuan regulasi di bidang PVML telah ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) OJK berupa pemberian persetujuan atau kebijakan berbeda terhadap POJK yang mengatur Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang meliputi:
- Batas Kepemilikan Asing, dalam rangka penguatan permodalan, kemudahan berusaha, dan menjaga pertumbuhan industri. Kebijakan ini bertujuan memperkuat permodalan perusahaan yang belum dapat dipenuhi oleh pemegang saham lokal. Perusahaan tetap wajib menyesuaikan kepemilikan asing sesuai ketentuan sebesar 85 persen paling lambat tiga tahun sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada OJK.
- Jangka Waktu Minimum Beroperasi bagi Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir Berbentuk Badan Hukum Sebelum Melakukan Penyertaan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini mendukung penguatan permodalan yang berasal dari pemegang saham yang beroperasi kurang dari dua tahun namun memiliki komitmen yang baik dalam melakukan penyertaan kepada perusahaan.
- Penyesuaian Modal Disetor Minimum Akibat Perubahan Kepemilikan melalui Pengambilalihan, dalam rangka kemudahan berusaha, menjaga pertumbuhan industri, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung penguatan permodalan yang dilakukan oleh pemegang saham dengan kondisi keuangan yang masih berkembang.
- Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL), dengan memberikan masa peralihan bagi pelaku usaha jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan BNPL dalam rangka memberikan kepastian hukum. Melalui kebijakan ini, lembaga jasa keuangan selain bank umum dan perusahaan pembiayaan diberikan waktu paling lambat hingga 31 Desember 2027 untuk mengalihkan portofolio dan menghentikan penyelenggaraan BNPL.
- Sertifikasi yang Relevan dengan Jabatan dan Persyaratan Latar Belakang Pendidikan Formal Terakhir dalam Proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Pergadaian yang sedang mengajukan permohonan perizinan usaha berdasarkan POJK 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Pergadaian, dalam rangka kemudahan berusaha dan menjaga pertumbuhan Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan persyaratan awal permohonan izin usaha dengan mengecualikan persyaratan latar belakang pendidikan formal terakhir dan memberikan waktu pemenuhan sertifikasi sesuai ketentuan paling lambat satu tahun setelah pemberian izin usaha.
- Pelaporan atas Pengesahan, Persetujuan, atau Penerimaan Pemberitahuan dari Instansi yang Berwenang terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Mengenai Pembubaran Perusahaan untuk Proses Pengembalian Izin Usaha, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi pembubaran perusahaan, khususnya terkait proses yang dilakukan pada instansi yang berwenang.
Pemberian kebijakan berbeda tersebut dilakukan secara selektif dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan, kebutuhan pengembangan industri, serta tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, penerapan prinsip kehati-hatian, dan stabilitas sektor jasa keuangan.
OJK akan terus melakukan penguatan pengaturan dan pengawasan sektor PVML secara adaptif dan terukur guna menjaga keseimbangan antara pengembangan industri, penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional.
