Tanjungpinang – Majelis Rakyat Kepulauan Riau (MRKR) menilai percepatan pembangunan dan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Raja Haji Abdullah di Sei Bati, Kabupaten Karimun, sudah saatnya menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Pusat. Sebagai provinsi kepulauan yang berada di garis depan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Singapura serta Malaysia, Kepulauan Riau membutuhkan infrastruktur transportasi udara yang mampu menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Selat Malaka.
Menurut MRKR, pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan tidak dapat lagi dipandang hanya berdasarkan jumlah penduduk atau kepadatan wilayah daratan. Paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser kepada nilai strategis suatu wilayah dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat konektivitas nasional, serta membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Kabupaten Karimun merupakan salah satu simpul ekonomi terpenting di Provinsi Kepulauan Riau. Letaknya berada tepat di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang setiap hari dilintasi puluhan ribu kapal perdagangan dunia. Karimun juga berkembang sebagai kawasan industri, galangan kapal, perdagangan internasional, jasa maritim, dan perikanan yang memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.
Namun hingga kini, keterbatasan panjang runway Bandara Raja Haji Abdullah menyebabkan kapasitas pelayanan penerbangan belum optimal. Kondisi tersebut membatasi pembukaan rute-rute baru, menghambat mobilitas masyarakat, memperlambat arus investasi, serta mengurangi daya saing daerah dibandingkan kawasan lain yang memiliki fasilitas transportasi udara lebih memadai.
MRKR berpandangan bahwa pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah bukan sekadar proyek pembangunan bandara, melainkan investasi strategis negara. Kehadiran bandara yang mampu melayani pesawat berbadan sedang hingga besar akan mempercepat konektivitas antara Karimun dengan berbagai kota di Indonesia, memperkuat jaringan logistik nasional, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.
Selain aspek ekonomi, keberadaan bandara yang lebih representatif juga memiliki dimensi pertahanan dan keamanan negara. Sebagai wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, Kepulauan Riau membutuhkan infrastruktur yang mampu mendukung mobilitas aparat negara, pelayanan kebencanaan, evakuasi medis, serta kepentingan strategis nasional lainnya.
MRKR meyakini bahwa percepatan pembangunan runway Bandara Raja Haji Abdullah akan memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi masyarakat. Aktivitas investasi akan meningkat, lapangan pekerjaan baru akan tercipta, sektor UMKM akan tumbuh, pariwisata akan berkembang, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Karimun maupun Kepulauan Riau akan meningkat secara signifikan.
Karena itu, MRKR mendorong Pemerintah Republik Indonesia agar menempatkan pembangunan dan perpanjangan runway Bandara Raja Haji Abdullah sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Dukungan kebijakan, percepatan penganggaran, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah penting agar proyek ini segera direalisasikan.
Sebagai representasi aspirasi masyarakat Kepulauan Riau, MRKR akan menyampaikan pandangan ini secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan kepada Badan Anggaran DPR RI, Kepala Kantor Staf Presiden, dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Harapan tersebut lahir dari keyakinan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari wilayah-wilayah strategis yang selama ini menjadi garda terdepan negara.
Sudah saatnya Karimun tidak hanya dikenal sebagai daerah yang strategis di peta, tetapi juga memperoleh dukungan infrastruktur yang sepadan dengan peran strategisnya bagi masa depan Indonesia. Membangun runway Bandara Raja Haji Abdullah bukan sekadar membangun landasan pacu, tetapi membangun konektivitas, daya saing, dan masa depan kawasan barat Indonesia.
Tingkatkan Estetika Kota, Kepala BP Batam Mulai Bangun Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, memulai penataan Kota Batam melalui peletakan batu pertama pembangunan Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan Yang Dipertuan Muda V, Jumat (10/7).
Prosesi tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, jajaran Anggota/Deputi BP Batam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, serta pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.
Bundaran yang berada di ruas jalan menuju Bandara Internasional Hang Nadim itu menjadi bagian dari program penataan ruang untuk menghadirkan wajah kota yang lebih indah, bersih dan tertata. Ke depan, bundaran tersebut diharapkan menjadi salah satu ikon baru yang menyambut wisatawan yang datang ke Kota Batam.
Amsakar mengatakan, penataan wajah kota merupakan salah satu agenda yang terus didorong pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kawasan perkotaan.
Menurutnya, Presiden Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya menjaga kebersihan, keindahan, dan keteraturan kota agar mampu mencerminkan kemajuan daerah.
“Presiden berulang kali mengingatkan agar kabupaten dan kota dirawat dengan baik. Jangan sampai kumuh, semrawut, dipenuhi reklame yang tidak tertata ataupun kabel yang mengganggu estetika kota. Karena itu, kemarin ada gerakan Indonesia Asri dan di Batam kita laksanakan melalui gerakan Batam Asri,” ujar Amsakar.
Ia menekankan, pembangunan Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan merupakan langkah awal penataan taman dan bundaran di berbagai titik Kota Batam.
“Untuk menjadikan kota ini indah dan bagus, salah satu ikhtiar kita adalah menata taman dan bundaran yang ada di Batam agar memiliki desain yang mencerminkan identitas daerah. Hari ini kita sedang membangun sejarah baru bagi Kota Batam,” katanya.
Amsakar menjelaskan, pembangunan bundaran dilaksanakan melalui kolaborasi BP Batam dengan dunia usaha melalui program CSR PT Uma Graha Berkah. Dengan skema tersebut, pembangunan dapat terlaksana tanpa menggunakan APBD maupun anggaran BP Batam.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang telah menyambut baik gagasan untuk bersama-sama menata wajah Kota Batam,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Adat Melayu Kota Batam yang memberikan berbagai masukan terhadap konsep pembangunan, mulai dari penamaan hingga penyempurnaan desain arsitektur.
Melalui proses diskusi tersebut, nama bundaran yang semula direncanakan sebagai Bundaran Hang Nadim kemudian disepakati menjadi Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan Yang Dipertuan Muda V, sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang memiliki jejak sejarah penting di wilayah Kepulauan Riau.
Amsakar menilai, penamaan tersebut merupakan wujud komitmen BP Batam dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan modern, pelestarian sejarah dan budaya.
Dari sisi desain, tugu mengadopsi bentuk tanjak, penutup kepala tradisional Melayu yang melambangkan kehormatan, kewibawaan, dan jati diri masyarakat Melayu. Selain itu, unsur tepak sirih turut dihadirkan sebagai simbol penyambutan tamu yang mencerminkan keramahan budaya Melayu.
“Kita ingin semangat historis tetap hidup, namun pada saat yang sama Batam harus terus melangkah menjadi kota yang maju tanpa meninggalkan jati diri negerinya. Inilah yang ingin kita hadirkan melalui Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan,” jelas Amsakar.
Melalui penataan tersebut, BP Batam berharap Batam semakin memperkuat posisinya sebagai bandar madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, sekaligus menjadi destinasi unggulan bagi investasi, perdagangan, dan pariwisata di Indonesia.
Diskominfo Batam – Kota Batam kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar Juara Umum Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XII Tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2026. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan konsistensi Batam sebagai daerah dengan pembinaan tilawah Al-Qur’an yang berkelanjutan.
Kepastian Batam sebagai juara umum diumumkan pada malam penutupan MTQ XII Kepri yang berlangsung di depan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Kamis (9/7/2026) malam. Piala bergilir kembali dibawa pulang oleh Kafilah Kota Batam.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima langsung piala bergilir juara umum didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Batam.
Amsakar menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan gelar juara umum merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten dan terukur.
“Prestasi ini merupakan buah dari perjuangan luar biasa para qari, qariah, hafiz, hafizah, mufasir, dan mufasirah yang telah memberikan penampilan terbaik serta mengharumkan nama Kota Batam,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang menjadi kunci keberhasilan Kafilah Batam. Selain disiplin dan kekompakan selama mengikuti perlombaan, para peserta juga menjalani persiapan yang panjang dan tidak instan.
Menurut Amsakar, seluruh anggota kafilah telah melewati tahapan seleksi secara berjenjang sebanyak tiga kali, disertai pembinaan teknis dan penguatan motivasi untuk membangun mental juara sebelum tampil di arena MTQ.
Pembinaan juga dilakukan secara berkelanjutan pada seluruh cabang perlombaan, mulai dari tilawah, tahfiz, tafsir, hingga hadis. Pola pembinaan yang konsisten tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga prestasi Batam di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
“Alhamdulillah, capaian ini semakin mengukuhkan konsistensi Kota Batam di ajang STQ dan MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kami berhasil mempertahankan piala tetap selama tiga tahun berturut-turut,” kata Amsakar.
Atas prestasi tersebut, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, mulai dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Batam, para pelatih, pendamping, ofisial, hingga seluruh peserta yang telah berjuang membawa nama baik daerah.
Ia menegaskan, gelar juara umum ini bukan hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah, melainkan juga persembahan bagi seluruh masyarakat Kota Batam yang terus memberikan doa dan dukungan kepada kafilah selama pelaksanaan MTQ XII Kepri.
“Juara umum ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Kota Batam. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kepercayaan yang terus mengiringi perjuangan kafilah Batam,” tutupnya.
Proyek Tugu Raja Ali Marhum Pulau Bayan Dimulai, Batam Siapkan Ikon Wisata dan Budaya Baru
BATAM — Pemerintah di Kota Batam resmi memulai pembangunan penataan kota melalui peletakan batu pertama Tugu Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan Yang Dipertuan Muda Riau (YDM) V pada Jumat (10/7/2026) pagi.
Dimana proyek ini digadang-gadang akan menjadi ikon baru yang mempercantik estetika kota sekaligus memperkuat identitas budaya Melayu di Batam.
Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa penataan infrastruktur ini merupakan langkah nyata untuk menyulap wajah kota menjadi lebih indah, bersih, dan rapi.
Penataan ini juga menjadi respons langsung terhadap instruksi Presiden agar seluruh pemerintah daerah merawat wilayahnya dengan baik, mengentaskan kawasan kumuh, serta menertibkan kabel-kabel maupun papan reklame yang semrawut.
"Berkali-kali beliau menekankan agar kabupaten/kota dirawat secara baik, jaga kebersihannya, jangan sampai kumuh, jangan sampai semrawut, jangan ada kabel-kabel yang acak-acakan," ujar Amsakar.
Satu hal yang menarik perhatian adalah skema pendanaan proyek ini. Dimana pembangunan Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan dipastikan tidak menyedot dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun anggaran BP Batam sepeser pun.
Amsakar menegaskan bahwa institusi yang dipimpinnya berhasil menggandeng sejumlah pelaku usaha dan donatur yang berkomitmen penuh mendanai proyek ini melalui sistem sponsorship.
Langkah kolaboratif ini mendapat apresiasi tinggi karena mampu mempercantik fasilitas publik tanpa membebani keuangan daerah.
"Alhamdulillah, ini kegiatan yang tanpa APBD, ini kegiatan yang tanpa belanja PP Batam. Ini kegiatan yang merupakan sponsorship ya, kegiatan-kegiatan dari para donatur semua," kata Amsakar.
Proses perencanaan tugu ini, tambahnya, juga melibatkan diskusi yang mendalam bersama Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri Kota Batam. Hasil dari rembuk tersebut menyepakati adanya perubahan nama, yang semula dikenal sebagai Bundaran Punggur kini resmi berganti menjadi Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan.
Pemilihan nama ini bukan tanpa alasan. Raja Ali Marhum Pulau Bayan merupakan tokoh besar sejarah yang pernah memimpin sebagai Yang Dipertuan Muda kelima. Penyematan nama ini menjadi bentuk penghormatan abadi atas jasa-jasa beliau terhadap negeri.
"Sebagai seseorang yang berjasa memimpin negeri ini, namanya layak untuk diabadiakan. Karena itulah, kita sepakat memilih nama Raja Ali Marhum Pulau Bayan," tutur Amsakar menjelaskan latar belakang perubahan tersebut.
Menjawab kesalahpahaman yang sempat beredar di masyarakat, Amsakar meluruskan bahwa struktur tugu yang menjulang tinggi tersebut bukanlah berbentuk keris.
Secara arsitektural, tugu ini mengadopsi bentuk Tanjak atau ikat kepala tradisional Melayu dengan bagian utamanya melambangkan Simpul Tanjak. Desain ketinggian dan keruncingannya pun telah disesuaikan agar presisi mengikuti masukan dari LAM.
"Yang tegak ini bukan keris. Yang tegak itu tugu! Justru semakin menegaskan bahwa yang dibangun ini adalah tanjak," tegasnya.
Tak hanya itu, di dalam tugu tersebut nantinya akan diletakkan ornamen Tepak Sirih. Dimana dalam tradisi setempat, Tepak Sirih merupakan simbol sakral yang bermakna penyambutan hangat bagi siapa saja yang baru menginjakkan kaki di Kota Batam.
Melalui penjelasan detail ini, Amsakar berharap segala perdebatan yang kontraproduktif di tengah masyarakat dapat berakhir.
Tugu Bundaran Raja Ali Marhum Pulau Bayan ini diharapkan tidak hanya menjadi pengingat sejarah yang kokoh, tetapi juga mampu mendongkrak daya tarik Batam sebagai Bandar Madani yang modern, berbudaya, dan ramah investasi. (Iman Suryanto)
Batam – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepulauan Riau menetapkan dua orang berinisial VEH dan HEP sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terkait pengadaan tiket keberangkatan Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Provinsi Kepulauan Riau menuju Manokwari, Papua Barat.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan bahwa penetapan kedua tersangka tersebut merupakan hasil rangkaian penyidikan yang telah dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Kepri berdasarkan alat bukti yang diperoleh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Saat ini penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Selanjutnya, penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi, mengumpulkan alat bukti lainnya, serta melakukan langkah-langkah penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kabid Humas Polda Kepri.
Kabid Humas menjelaskan bahwa hingga saat ini penyidik telah memeriksa 26 orang saksi yang berasal dari berbagai pihak, meliputi pelapor, pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD), peserta Pesparawi kategori pria dan wanita, pelatih, pihak Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kepulauan Riau, serta pihak maskapai penerbangan. Selain itu, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 20 jenis dokumen yang berkaitan dengan perkara sebagai barang bukti. Dalam proses penyidikan tersebut, penyidik juga telah melaksanakan gelar perkara sebagai bagian dari mekanisme penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Kabid Humas menegaskan bahwa Polda Kepri berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara proporsional tanpa mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung.
Dalam kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Kepri juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan Kepolisian 110 yang aktif selama 24 jam guna melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas maupun membutuhkan bantuan Kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam dengan bangga mengumumkan telah meraih Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2026, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada bisnis perhotelan dengan performa terbaik berdasarkan ulasan asli dari para wisatawan di seluruh dunia. Penghargaan ini menempatkan Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam di jajaran 10% hotel terbaik di dunia yang terdaftar di Tripadvisor.
Tidak hanya itu, berdasarkan penilaian dan ulasan para tamu di Tripadvisor, Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam juga berhasil menempati peringkat #1 hotel di kawasan Nagoya, Batam, sekaligus masuk dalam 10 besar hotel terbaik di Batam. Pencapaian ini mencerminkan komitmen hotel dalam menghadirkan pengalaman menginap yang nyaman, pelayanan yang tulus, serta fasilitas berkualitas yang terus mendapatkan apresiasi dari para tamu.
Sebagai platform panduan perjalanan terbesar di dunia, Tripadvisor memberikan penghargaan Travelers' Choice berdasarkan jutaan ulasan dan penilaian autentik yang diberikan langsung oleh wisatawan selama periode 12 bulan terakhir. Penghargaan ini menjadi salah satu indikator paling kredibel dalam industri pariwisata karena sepenuhnya didasarkan pada pengalaman nyata para tamu, bukan melalui proses nominasi ataupun penjurian.
Joel Ho, General Manager Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari dedikasi seluruh tim dalam memberikan pengalaman terbaik bagi setiap tamu.
"Kami merasa sangat terhormat menerima Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2026. Penghargaan ini memiliki arti yang sangat istimewa karena berasal langsung dari suara para tamu yang telah merasakan pengalaman menginap bersama kami. Atas nama seluruh tim Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu atas kepercayaan, dukungan, dan ulasan positif yang telah diberikan. Penghargaan ini juga merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi luar biasa seluruh Heartists dan Associates yang setiap hari memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Kami akan terus berkomitmen menghadirkan pengalaman menginap yang hangat, nyaman, dan berkesan bagi setiap tamu."
Matt Dacey, Chief Marketing Officer Tripadvisor, turut memberikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan tahun ini.
"Selamat kepada Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam atas pengakuannya dalam Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2026. Masuk dalam persentase teratas bisnis pariwisata di dunia menunjukkan bahwa hotel ini telah memberikan pengalaman yang begitu berkesan sehingga banyak tamunya meluangkan waktu untuk memberikan ulasan positif. Kami berharap penghargaan ini dapat terus mendorong pertumbuhan bisnis mereka pada tahun 2026 dan seterusnya."
Terletak di pusat Kota Batam dan terhubung langsung dengan Grand Batam Mall, Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam menawarkan 217 kamar dan serviced apartments yang dirancang untuk wisatawan maupun pelaku bisnis. Hotel ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk Oakbistro yang menyajikan hidangan lokal dan internasional, Kalaséra Café & Lounge, infinity pool, pusat kebugaran, ballroom, ruang pertemuan modern, serta berbagai fasilitas keluarga yang menghadirkan pengalaman menginap yang nyaman layaknya di rumah.
Penghargaan ini semakin memperkuat posisi Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam sebagai salah satu destinasi akomodasi pilihan di Batam, baik bagi wisatawan domestik maupun internasional yang mencari kenyamanan, kualitas pelayanan, dan lokasi strategis selama berada di kota ini.
Ulasan dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui halaman Tripadvisor Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam.
Batam Juara Umum MTQ XII Kepri, Amsakar: Keberhasilan Ini Membanggakan Seluruh Masyarakat Batam
Tanjungpinang - Seperti yang diprediksi, Kota Batam meraih juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XII Tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2026. Dalam acara penutupan di Tanjungpinang, Kamis (9/7/2026) malam, Batam memperoleh nilai tertinggi, yakni 347 poin.
Posisi kedua diraih oleh Tanjungpinang dengan nilai 141, diikuti oleh Karimun di posisi ketiga dengan nilai 133. Sementara posisi keempat adalah Lingga dan Natuna dengan nilai 111 poin, dan Bintan dan Anambas yang sama-sama memiliki nilai 98 poin.
Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Kota Batam, Wakil Gubernur Kepri yang juga Ketua LPTQ Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura secara langsung menyerahkan piala bergilir kepada Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Momen ini menjadi simbol keberhasilan dan kerja keras seluruh kafilah Batam selama pelaksanaan MTQ XII.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh kafilah, pelatih, serta masyarakat Batam yang telah memberikan dukungan penuh. Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk terus mendorong pembinaan generasi Qur’ani sebagai bagian dari pembangunan karakter masyarakat.
“Alhamdulillah, ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kesungguhan seluruh kafilah, pelatih, dan semua pihak yang terlibat. Keberhasilan ini bukan hanya milik para peserta, tapi juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Batam,” ujar Amsakar.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mendukung pengembangan syiar Islam dan pembinaan generasi Qur’ani di kota tersebut.
“Kami berharap, prestasi ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur’an di Batam. Insyaallah, kami akan terus memberikan dukungan penuh, termasuk untuk persiapan menghadapi MTQ Nasional di Jawa Tengah,".
Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra juga menyampaikan salam dan mengucapkan selamat atas keberhasilan Kafilah Batam. "Selamat dan sukses untuk Kafilah Batam," kata
Li Claudia Chandra.
Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Batam Firmansyah, menyampaikan ucapan selamat kepada Kafilah Batam, yang menyabet juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-12 Tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2026.
Hal ini disampaikan Firmansyah, yang tak lain Sekretaris Daerah Kota Batam, usai penutupan MTQ Ke-12 Kepri, di Astaka Utama, Taman Gurindam 12, Tepilaut, Kota Tanjungpinang, Kamis (9/7/2026) malam.
Hal senada juga disampaikan Ketua Kafilah Kota Batam yang juga Asisten
Pemerintahan dan Kesra Setdako Batam Yusfa Hendri. "Tahniah" kepada Kafilah Kota Batam yang meraih juara umum MTQ Kepri," ucapnya.
Baik Firmansyah dan Yusfa sepakat, bahwa hasil gemilang ini adalah buah perjuangan dan doa kafilah, di antaranya latihan keras dan kedisiplinan.
Juara umum MTQ 2026 ini bersama-sama kita persembahkan untuk Kota Batam dan kemajuan agama Islam. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita semua. Aamiin," ucap Firmansyah.
Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama DPRD Kota Batam menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam di Ruang Sidang Utama DPRD, Rabu (8/7/2026).
Pada rapat yang sama, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, juga menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 sebagai arah kebijakan pembangunan daerah dua tahun mendatang.
Amsakar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Batam atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 hingga penyusunan dokumen perencanaan anggaran tahun berikutnya.
Menanggapi berbagai catatan dan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan APBD 2025, Amsakar menjelaskan sejumlah langkah strategis yang akan ditempuh Pemko Batam.
Langkah pertama ialah percepatan penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui pembentukan tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap piutang senilai sekitar Rp592,77 miliar.
Selain itu, Pemko Batam akan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui penataan Barang Milik Daerah (BMD), peningkatan pemanfaatan aset melalui skema sewa maupun Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), serta memperkuat peran ketua RT dan RW dalam pendataan kendaraan yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak.
Di sektor pendapatan daerah, Pemko Batam juga akan memperluas digitalisasi pembayaran retribusi melalui QRIS, virtual account, dan dompet digital. Pemerintah turut mengkaji integrasi pembayaran retribusi persampahan dengan tagihan air SPAM Batam.
Sementara itu, penataan sektor perparkiran akan dilakukan melalui verifikasi titik parkir, peningkatan kompetensi petugas, serta pengawasan terhadap juru parkir sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, Amsakar menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh realisasi pendapatan yang mencapai 96,48 persen dan realisasi belanja sebesar 90,44 persen.
“Selisih tersebut berasal dari efisiensi anggaran, sisa hasil tender, serta sejumlah pekerjaan fisik di wilayah hinterland yang mengalami kendala cuaca, transportasi, administrasi, dan pembebasan lahan,” jelasnya.
Memasuki agenda pembangunan tahun 2027, Amsakar menjelaskan bahwa dokumen Rancangan KUA-PPAS disusun berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029.
Pemko Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada pada kisaran 6,7 hingga 7,7 persen. Target tersebut didasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2025 sebesar 6,76 persen, yang berkontribusi sekitar 56,5 persen terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.
Untuk mendukung target tersebut, pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp4,548 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,833 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,714 triliun. Sementara itu, belanja daerah diperkirakan mencapai Rp4,648 triliun.
Dalam penyusunan APBD 2027, Pemko Batam juga memastikan pemenuhan ketentuan mandatory spending. Alokasi anggaran pendidikan direncanakan mencapai 29,56 persen, melampaui batas minimal 20 persen. Anggaran infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 37,51 persen dan ditargetkan meningkat hingga 40 persen, sedangkan belanja pegawai ditekan menjadi 36,48 persen guna meningkatkan ruang fiskal bagi pembangunan.
Amsakar menegaskan, pembangunan Kota Batam pada 2027 akan difokuskan pada lima klaster prioritas, yakni pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar dan lingkungan, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas.
“Kami berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya Batam yang maju, nyaman dihuni, dan semakin berdaya saing,” tutup Amsakar.
Sinergi Pusat dan Daerah Percepat Pengentasan Kemiskinan Pesisir, Batam Tekan Angka Kemiskinan Jadi 3,81 Persen
BATAM – Kota Batam kembali mencatatkan capaian positif dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen, memperkuat posisi Batam sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia sekaligus menjadi contoh keberhasilan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir.
Capaian tersebut mengemuka dalam kegiatan Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Bagi Masyarakat Pesisir (SiTaskin Pesisir) yang dirangkaikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih di Balai Pertemuan KNMP Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Bepetasin) Iwan Sumule, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad, serta jajaran kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil dari berbagai program yang secara konsisten menyasar masyarakat pesisir dan nelayan.
Dari total sekitar 1,4 juta penduduk Batam, jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin kini berada di kisaran 68 ribu jiwa, turun dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut Amsakar, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan sesaat, melainkan membangun ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.
Mulai dari bantuan kapal nelayan, alat tangkap, bibit perikanan, keramba, hingga perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian dari strategi yang dijalankan untuk meningkatkan pendapatan keluarga nelayan.
"Alhamdulillah, ikhtiar yang kami lakukan untuk masyarakat nelayan mulai dari bantuan alat tangkap, kapal, bibit, keramba, hingga program perlindungan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan kontribusi nyata dalam mengentaskan kemiskinan," ujar Amsakar.
Keberhasilan tersebut bahkan mengantarkan Batam meraih Penghargaan Pemenang I Pengentasan Kemiskinan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri bersama Tempo.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan filosofi pembangunan yang menjadi fondasi kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Batam.
Filosofi pertama adalah mengadakan yang belum ada, yakni membangun infrastruktur baru yang benar-benar dibutuhkan masyarakat seperti pelabuhan dan fasilitas penunjang ekonomi.
Kedua, meningkatkan yang sudah ada, melalui pengembangan berbagai fasilitas publik agar mampu mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi.
Sementara filosofi ketiga adalah memberdayakan yang lemah, melalui berbagai program pengentasan kemiskinan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berpihak kepada kelompok yang paling membutuhkan agar pertumbuhan tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam pidatonya, Amsakar juga mengingatkan agar program kolaborasi lintas kementerian tidak berhenti sebagai agenda seremonial.
Dengan mengutip analogi sastra, ia berharap seluruh program benar-benar menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat pesisir.
"Banyak sekali agenda nasional yang sifatnya seperti puisi Chairil Anwar, 'Sekali berarti sudah itu mati'. Meledak-ledak pada saat acara, tapi setelah itu seperti Isuzu Panther, nyaris tidak terdengar. Namun untuk program ini, kita yakin dan percaya insyaallah akan melahirkan program konkret yang menyentuh masyarakat," tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat Galang dan Rempang memanfaatkan peluang tersebut dengan bekerja keras, meningkatkan produktivitas, dan membangun kemandirian ekonomi dari potensi daerah sendiri.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Iwan Sumule, menegaskan pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional secara konsisten sebesar 1 persen setiap tahun.
Melalui strategi tersebut, pemerintah optimistis tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan hingga berada pada kisaran 4 hingga 4,5 persen pada 2029.
Menurutnya, percepatan pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan harus menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, Bepetasin mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, dunia usaha, serta berbagai mitra pembangunan yang telah mengintegrasikan program mereka.
Program SiTaskin Pesisir di Batam menjadi contoh penerapan pendekatan konvergensi lintas sektor. Sejumlah kementerian mengintegrasikan berbagai program strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat sektor perikanan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Kementerian Perindustrian memberikan pelatihan wirausaha baru berbasis pengolahan pangan lokal. Kementerian PPN/Bappenas mendampingi perencanaan dan penganggaran percepatan pengentasan kemiskinan.
Kementerian Dalam Negeri bersama Bepetasin memperkuat fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK). Kementerian Perhubungan membantu legalitas kapal nelayan melalui penyediaan gerai pas kecil.
Sementara BP2MI menghadirkan program literasi keuangan bagi pekerja migran dan keluarganya di kawasan pesisir.
Pendekatan terpadu tersebut diharapkan mampu menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas, legalitas usaha, hingga lahirnya industri pengolahan hasil perikanan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas nasional dalam mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah. Sebelumnya, sebanyak 100 kampung nelayan telah dibangun sebagai proyek percontohan.
Pembangunan dilakukan menggunakan pendekatan tematik, menyesuaikan karakteristik setiap daerah, serta didahului asesmen lahan yang memastikan status tanah benar-benar bersih dan tidak bermasalah.
Keberhasilan program percontohan di Samber-Pinyeri menjadi bukti bahwa investasi pemerintah di sektor pesisir mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Program tersebut mencatat peningkatan pendapatan nelayan hingga 113 persen dibandingkan sebelumnya. Tidak hanya itu, hasil tangkapan nelayan yang semula hanya dipasarkan untuk kebutuhan lokal kini telah menembus pasar antardaerah seperti Surabaya, Bali, dan Bitung, bahkan mulai memasuki pasar ekspor.
Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan tidak hanya bergantung pada bantuan alat produksi, tetapi juga pada penguatan rantai pasok, akses pasar, dan kelembagaan ekonomi masyarakat.
KKP juga meminta masyarakat menjaga seluruh fasilitas yang telah dibangun serta memperkuat kerja sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar manfaat ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Selain meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, Kampung Nelayan Merah Putih juga diproyeksikan menjadi penopang ketahanan pangan nasional.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsumsi protein ikan sekaligus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
KKP juga menegaskan pentingnya pengawasan dari berbagai lembaga seperti BPK, BPKP, dan Kejaksaan agar seluruh program berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat, Batam kini diproyeksikan menjadi model nasional pembangunan ekonomi pesisir yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. (Iman Suryanto)
Batam Jadi Pilot Project SiTaskin Pesisir, Amsakar Tegaskan Pengentasan Kemiskinan Butuh Kolaborasi
Diskominfo Batam – Kota Batam kembali mendapat kepercayaan dari Pemerintah Pusat sebagai lokasi perdana peluncuran simbolis Program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kawasan Pesisir (SiTaskin Pesisir). Program kolaboratif lintas kementerian tersebut diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Peluncuran berlangsung di Balai Pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sembulang, Galang, Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule.
Bagi Pemerintah Kota Batam, penunjukan Batam sebagai lokasi pertama peluncuran SiTaskin Pesisir merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat atas berbagai upaya yang selama ini dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
“Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia sehingga kehadiran pemerintah benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, jumlah penduduk Batam saat ini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, dengan sekitar 68 ribu jiwa masih berada dalam kategori masyarakat miskin. Meski demikian, berbagai program yang dijalankan pemerintah menunjukkan hasil positif. Tingkat kemiskinan di Batam berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Menurut Amsakar, capaian tersebut tidak hanya didorong melalui penyaluran bantuan sosial, tetapi juga melalui berbagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat secara mandiri.
Khusus bagi masyarakat pesisir, Pemerintah Kota Batam terus memperkuat berbagai program pemberdayaan, mulai dari bantuan alat tangkap, kapal, bibit ikan, keramba, hingga perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan.
“Kami ingin memastikan masyarakat pesisir tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Karena itu, seluruh nelayan telah kami fasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya.
Amsakar berharap Program SiTaskin Pesisir menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan pesisir yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari keberhasilan memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya.
“Program SiTaskin menjadi bagian penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Jika ini berjalan dengan baik, masyarakat akan benar-benar merasakan kehadiran negara di tengah-tengah mereka,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat Galang memanfaatkan seluruh program pemerintah sebagai peluang untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Menurut Didit, program tersebut tidak hanya membangun kawasan permukiman nelayan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah hasil perikanan.
Ia mencontohkan, hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya dijual dalam bentuk mentah kini mulai diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Program tersebut juga mendukung peningkatan konsumsi protein masyarakat serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga kini, sekitar 100 Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun sebagai proyek percontohan. Selanjutnya, setiap kawasan akan dikembangkan sesuai karakteristik daerah masing-masing setelah melalui asesmen, termasuk memastikan status lahan bebas dari persoalan hukum.
“Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, pengembangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” ujar Didit.
Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Melalui Program SiTaskin Pesisir, setiap kementerian menghadirkan intervensi sesuai kewenangannya sehingga masyarakat memperoleh pendampingan secara terpadu dan berkelanjutan.
Iwan menyebut Batam dipilih sebagai lokasi pertama peluncuran SiTaskin Pesisir karena dinilai memiliki potensi besar menjadi model nasional pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi sehingga target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dapat diwujudkan bersama,” pungkasnya.
Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam yang berada di bawah Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, melalui Petugas Pos Jembatan 1 Barelang, melaksanakan patroli gabungan bersama Dinas Perhubungan, Polisi Militer, serta Patroli dan Pengawalan (Patwal) Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang, pada Senin (6/7/2026).
Direktur Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam, Mujiyono mengatakan, patroli ini bertujuan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan larangan parkir di kawasan jembatan, menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, serta keamanan kawasan strategis sebagai salah satu ikon Kota Batam.
Selama pelaksanaan patroli, petugas juga melakukan pemantauan di sepanjang area Jembatan 1 Barelang serta memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat agar tidak memarkirkan kendaraan di atas jembatan.
Hal ini juga selaras dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, sebagaimana diberitakan oleh Batampos pada 7 Juli 2026, yang menegaskan tujuan patroli ini sebagai langkah preventif atas isu dugaan adanya pungutan liar (pungli) parkir di kawasan Jembatan Barelang.
Ketentuan larangan parkir juga tidak hanya berlaku di kawasan Jembatan Barelang juga, melainkan untuk seluruh jembatan lainnya di Kota Batam.
“BP Batam sangat mengapresiasi sinergi positif lintas instansi. Upaya ini merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,” ujar Mujiyono.
Ia menambahkan, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, telah menekankan pentingnya pelayanan publik yang mengedepankan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Batam yang aman, tertib, dan berdaya saing.
Sejalan dengan arahan tersebut, seluruh jajaran di lingkungan BP Batam didorong untuk memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait dalam menjaga fasilitas publik dan objek vital daerah.
“Sesuai arahan pimpinan, setiap pelaksanaan tugas di lapangan dilakukan secara humanis, responsif, dan komunikatif, dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta memperkuat sinergi antarinstansi demi terciptanya pelayanan publik yang semakin optimal,” pungkas Mujiyono.
Hingga patroli berakhir, situasi di kawasan Jembatan 1 Barelang terpantau aman dan kondusif, tanpa ditemukan gangguan yang berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas maupun mengganggu ketertiban umum.
Melalui kegiatan ini, Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam menegaskan komitmennya untuk terus mendukung arahan pimpinan BP Batam dalam menjaga keamanan kawasan strategis, meningkatkan disiplin masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, serta memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak berhenti dan memarkirkan kendaraan di badan jembatan, melakukan aktivitas berjualan, maupun kegiatan lain yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan dan mengganggu fungsi jembatan,” tutup Mujiyono.
Batam, 07/7 - Presiden RI Prabowo Subianto mengarahkan agar Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam disiapkan menjadi gerbang maritim dan investasi global.
Hal itu disampaikan Presiden saat menerima jajaran pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk membahas percepatan transformasi Batam sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional di kediamannya di Jakarta.
Sebagaimana disampaikan Deputi Investasi BP Fary Djemy Francis saat dikonfirmasi dari Batam, Selasa, Presiden menegaskan bahwa Batam harus menjadi model implementasi agenda nasional melalui hilirisasi, industrialisasi, deregulasi, percepatan investasi, dan efisiensi logistik.
"Bapak Presiden juga mengarahkan agar Batam menjadi pilot project reformasi investasi nasional melalui digitalisasi pelayanan, pengawasan berbasis risiko, serta penguatan integritas kawasan," ujar Fary Francis.
Menurut Presiden, keunggulan Batam harus dibangun di atas kepastian hukum, kecepatan pelayanan, dan infrastruktur berdaya saing global.
Masih dalam pertemuan itu, Presiden mengarahkan untuk dilakukan modernisasi pelabuhan dan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Batam sebagai simpul logistik nasional yang terintegrasi dengan kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, pusat data, dan jaringan pelayaran dunia.
Langkah itu diharapkan mampu menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekspor, dan memperkuat posisi Batam dalam rantai pasok global.
Presiden Prabowo akan mengkordinasikan langkah lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian isu strategis, mulai dari harmonisasi regulasi, hingga pembangunan pelabuhan internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa pascapenguatan regulasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta kebijakan pengembangan kawasan, pelayanan investasi menjadi lebih cepat dan memberikan kepastian yang semakin baik bagi investor.
"Melalui berbagai reformasi tersebut, BP Batam menargetkan Batam menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan kompetitif, sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat investasi, industri, dan perdagangan yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional," ujar Amsakar.
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menambahkan bahwa pihaknya terus memperkuat tata kelola melalui digitalisasi Land Management System (LMS) guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan lahan.
"BP Batam menilai perkuatan tata kelola tersebut akan meningkatkan kepastian hukum, mempercepat layanan investasi, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap Batam sebagai tujuan investasi," ujar dia.
Sementara itu, BP Batam mencatat realisasi investasi di kawasan itu pada tahun 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Pada Triwulan I 2026, investasi kembali tumbuh menjadi Rp17,48 triliun, meningkat 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Investasi tersebut semakin terkonsentrasi pada sektor bernilai tambah seperti elektronik, mesin, pusat data, energi, dan kawasan industri.
Sumber : Kantor Berita Antara
