Ragam Berita
Jakarta - Gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 harus disikapi dengan cepat dan tepat. Di tengah maraknya kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, penipuan dan tindak pidana keuangan terus terjadi di masyarakat.
Untuk itu, saat memberikan pidato kunci pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 11 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk menjaga dan mengawal perkembangan digitalisasi keuangan yang tengah berkembang tersebut.
"Perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia di 2030," ujar Presiden.
Presiden menjelaskan, momentum tersebut harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Selain itu, juga harus memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan PERMASALAHAN-PERMASALAHAN sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.
Pembiayaan teknologi finansial juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM untuk naik kelas dan masuk ke ranah digital.
"Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," jelasnya.
"Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional," imbuhnya.
Menurut Kepala Negara, penyedia layanan keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris, tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran.
"Bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah," tambahnya.
Presiden berharap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif, serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan.
"Komitmen, keberpihakan, dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil khususnya juga usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi Covid-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang baru yang bermunculan," tandasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (nick)
Jakarta, 11 Oktober 2021 - Kementerian Keuangan menyelenggarakan kegiatan Profesi Keuangan Expo 2021 secara virtual dan dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Acara ini mengangkat tema “Kolaborasi Profesional Profesi Keuangan dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi untuk Indonesia Emas 2045”.
Tema ini menjadi penting karena dukungan percepatan pemulihan ekonomi tidak dapat dilakukan oleh hanya satu profesi keuangan, namun diperlukan sinergi profesi keuangan untuk terus menciptakan kolaborasi baik antar profesi keuangan maupun antara profesi keuangan dengan regulator. Profesi keuangan yang profesional dapat memegang peranan penting dalam percepatan pemulihan ekonomi serta memberi dukungan menuju Indonesia Emas tahun 2045. “Ini keyakinan kita. Profesi keuangan yang menggawangi sektor keuangan di Indonesia kami yakini akan membawa Indonesia menjadi lebih maju ke depan. Semoga tetap dijaga, diberikan koridor profesionalisme, koridor Integritas, koridor sustainabilitas, koridor akuntabilitas dan juga koridor yang baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada sektor keuangan kita,” kata Wamenkeu.
Peran profesi keuangan sangat penting dalam proses pemulihan ekonomi. Para profesi keuangan dalam membuat regulasi-regulasi, guidance dan protokol-protokol di sektor keuangan harus bisa memahami dan menginkorporasikan bagaimana supaya regulasi-regulasi yang dibuat mendukung proses pemulihan dan tidak bersifat procyclical.
“Saya berharap teman-teman yang berada di profesi akuntan, profesi penilai, profesi aktuaria dan juga nanti kepabeanan, konsultan pajak ini bisa memahami bagaimana pentingnya pemulihan ekonomi kita dorong bersama dan kita sama-sama dalam koridor tata kelola, koridor governance, koridor transparansi, koridor akuntabilitas bisa mendorong pemulihan ekonomi. Ini menjadi satu keinginan yang rasanya harus kita lakukan ke depan,” ungkap Wamenkeu.
Sejalan dengan Wamenkeu, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Heru Pambudi menyampaikan bahwa dalam upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi, peran profesi keuangan menjadi sangat penting. Hingga saat ini, terdapat lebih dari 40.000 profesi keuangan yang berada dalam regulasi Kementerian Keuangan, mulai dari Akuntan Beregister, Akuntan Publik, Penilai Publik, Aktuaris Publik, Konsultan Pajak, Ahli Kepabeanan, hingga Pejabat Lelang Kelas 2. Profesi keuangan lekat dengan berbagai aspek kehidupan perekonomian Indonesia sehingga sinergi dan peran aktif profesi keuangan dalam bidang strategisnya masing-masing sangat vital untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.
Sesjen menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu global yang mengancam kualitas output profesi keuangan hingga eksistensi profesi keuangan itu sendiri. Redesign pola pembinaan dan pengawasan profesi keuangan, integrasi pengelolaan profesi keuangan, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan (RUUPK) merupakan beberapa agenda besar untuk mendukung terwujudnya profesi keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan.
Acara pembukaan Profesi Keuangan Expo 2021 dihadiri oleh tiga belas ketua asosiasi profesi keuangan secara virtual yang juga mengisi diskusi panel. Diskusi panel mengangkat topik “Profesi Keuangan Siap Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045” dan dibagi ke dalam tiga segmen.
Segmen pertama diisi oleh Ketua Umum Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI), Ketua Umum Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI), Ketua Umum Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas II Seluruh Indonesia (PPL2I), dan Ketua Umum Perkumpulan Ahli Kepabeanan Indonesia (PERAKI).
Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Ketua Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia (AKAI), dan Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) mengisi diskusi panel segmen kedua. Segmen ketiga diisi oleh diskusi bersama Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi (LSP-TA), Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), dan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
Profesi Keuangan Expo 2021 akan diselenggarakan selama lima hari pada 11-15 Oktober 2021. Acara ini terdiri dari sembilan webinar profesi dan diisi oleh narasumber dari berbagai bidang profesi keuangan. Seluruh rangkaian acara dapat disaksikan secara virtual melalui situs web www.profesikeuanganexpo.id. (nck)
Jakarta - Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab negara. Untuk itu, di dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Dengan UU tersebut, PMI juga diberikan perlindungan melalui program jaminan sosial nasional.
Pemerintah Daerah (Pemda) harus memastikan dokumentasi kependudukan sehingga PMI yang berangkat berdokumen. Selain itu, Pemda bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan memfasilitasi dan mensosialisasikan agar PMI yang berangkat ke Luar Negeri memiliki kemampuan dan kompetensi agar siap bekerja.
Tak hanya melindungi PMI, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk Iebih menjamin pelindungan PMI dan keluarganya karena pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terurai dengan jelas.
Selain itu, PP 59/2021 juga merinci tugas dan tanggung jawab Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) yakni mencari peluang kerja, menempatkan PMI, dan menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkannya.
Sebagaimana diketahui, dalam lima tahun terakhir, rata-rata penempatan PMI mencapai 234 ribu orang per tahun dengan negara tujuan penempatan terbesar yakni Hongkong, Taiwan, dan Malaysia dimana pada umumnya PMI bekerja sebagai domestic worker, caregiver, general worker, plantation worker, dan operator.
Disamping berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja, penempatan PMI juga memiliki kontribusi terhadap perekonomian. Sebelum pandemi Covid-19, rata-rata remitansi PMI dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai US$ 9.8 miliar per tahun yang sebagian besar berasal dari Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan.
Besarnya potensi penempatan PMI tentunya juga dibarengi berbagai tantangan antara lain 63% PMI masih didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SMP ke bawah, lebih dari 50% penempatan PMI bekerja pada sektor informal, serta penempatan PMI non prosedural.
“Selanjutnya, Pemerintah melalui BP2MI telah menerbitkan aturan tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring dalam sambutan nya pada acara Rakornas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang digelar oleh BP2MI pada Jumat (8/09).
Melalui Peraturan tersebut, Pemerintah membebaskan biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, seperti Pengurus Rumah Tangga, Pengasuh Bayi, Pengasuh Lanjut Usia (Lansia), Juru Masak, Supir Keluarga, Perawat Taman, Pengasuh Anak, Petugas Kebersihan, Petugas Ladang/Perkebunan, dan Awak Kapal Perikanan Migran.
Biaya yang dibebaskan seperti tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi, hingga akomodasi. Adapun biaya pelatihan dan sertifikat kompetensi kerja akan dibebankan kepada Pemda yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja.
Namun implementasi Peraturan ini menemui beberapa tantangan diantaranya ketersediaan dana daerah yang memadai untuk melaksanakan pembebasan biaya penempatan PMI serta memastikan agar P3MI bertanggung jawab terhadap proses pemenuhan hak PMI selama bekerja.
Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara pada tahun 2020. Hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% dibanding tahun 2019. Untuk membantu mengatasi dampak hal tersebut serta mendorong penempatan dan perlindungan terhadap PMI, Pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat sebanyak Rp 372 Miliar hingga Desember 2020.
Selain itu, untuk peningkatkan kompetensi, para PMI dapat memaksimalkan Balai Latihan Kerja untuk mendapatkan pelatihan tertentu. Adapun untuk purna PMI, BP2MI bekerja sama dengan PMO Program Kartu Prakerja untuk mendirikan posko pendampingan pendaftaran Program Kartu Prakerja di 92 titik layanan di seluruh Indonesia.
“Diharapkan para purna PMI dapat meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan baik upskilling maupun reskilling sehingga dapat kembali bekerja setelah pulang ke tanah air,” tutur Menko Airlangga. (nck)
Mangupura - Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali, dalam memastikan kesiapan menjelang pembukaan penerbangan internasional, melaksanakan simulasi alur kedatangan dengan bersinergi bersama stakeholder terkait.
Kegiatan tersebut diyakini akan memperkuat koordinasi dan komunikasi antara stakeholder, melalui evaluasi bersama setelah dilakukan simulasi.
Kegiatan ini berlangsung pukul 10.25 WITA dengan mensimulasikan rute Incheon Airport menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai – Bali menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 871 mengangkut 90 penumpang, pada proses simulasi seluruh penumpang melalui tahapan di Area Kedatangan dan menggunakan protokol kesehatan ketat.
Adapun tahapan simulasi yang dilakukan saat tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali, sebagai berikut:
1. Pemeriksaan suhu badan setelah turun pesawat udara.
2. Pemeriksaan dokumen kesehatan.
3. Pengambilan sample tes RT-PCR.
4. Pemeriksaan dokumen imigrasi.
5. Pengambilan bagasi.
6. Pemeriksaan bea cukai.
7. Menunggu hasil tes RT-PCR.
8. Pemeriksaan terakhir untuk transportasi dan akomodasi.
9. Penumpang menuju area penjemputan untuk melanjutkan perjalanan ke hotel karantina.
General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali mengatakan, "Sesuai dengan rencana pemerintah untuk membuka penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai - Bali, kami menyambut antusias hal tersebut, salah satunya dengan melakukan simulasi proses kedatangan penumpang yang dilaksanakan hari ini, (9/10)".
"Kami bersinergi bersama stakeholder terkait agar semua dapat berjalan lancar, hingga tiba saatnya dibukanya penerbangan internasional kami sudah benar-benar siap melayani penumpang internasional tentunya dengan protokol kesehatan sebagai upaya mendukung pemerintah mengantisipasi penyebaran Covid-19," ujar Herry.
“Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali tetap berpedoman pada keputusan pemerintah untuk tetap memperhatikan tata cara pelaksanaan penanganan penumpang internasional sesuai regulasi yang ada utamanya penyediaan fasilitas RT-PCR dan holding area bagi penumpang yang menunggu hasil RT-PCR”.
Herry berharap, dengan dilaksanakannya kegiatan simulasi ini, “Semoga pembukaan penerbangan internasional dapat berjalan lancar, yang dimana bandara merupakan pintu gerbang awal masuk ke Pulau Dewata yang harus dijaga seiring dengan itu penerapan protokol kesehatan ketat, agar Pulau Dewata kembali pulih seperti dulu,” tambahnya. (nck)
Kementerian Agama menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pedoman ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE 29 tahun 2021 dan ditandatangani pada 7 Oktober 2021.
“Pedoman kami terbitkan dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Saw, Natal, dan hari besar keagamaan lainnya pada masa pandemi Covid-19,” terang Menag di Jakarta, Jumat (8/10/2021).
Menurut Menag, pedoman penyelenggaraan disusun dengan memperhatikan kondisi atau status daerah dalam konteks pandemi Covid-19. Untuk daerah level 2 dan level 1 misalnya, peringatan hari besar keagamaan bisa dilaksankaan tatap muka, tapi dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
“Untuk daerah level 4 dan level 3, peringatan hari besar keagamaan dianjurkan dilaksanakan secara virtual atau daring,” tegasnya.
Penyelenggara kegiatan, lanjut Menag, dianjurkan menyediakan QR Code PeduliLindungi. Peserta yang hadir juga dianjurkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi di rumah ibadat dan tempat lain yang digunakan untuk menggelar Peringatan Hari Besar Keagamaan.
“Dilarang untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka Peringatan Hari Besar Keagamaan yang melibatkan jumlah peserta dalam skala besar,” tegasnya.
Berikut ini ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan saat Pandemi:
1. Peringatan Hari Besar Keagamaan pada daerah dengan kriteria Level 2 dan Level 1 penyebaran Covid-19 dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
2. Peringatan Hari Besar Keagamaan pada daerah dengan kriteria Level 4 dan Level 3 penyebaran Covid-19 dianjurkan dilaksanakan secara virtual/daring.
3. Dalam hal daerah dengan kriteria Level 4 dan Level 3 penyebaran Covid-19 tetap melaksanakan Peringatan Hari Besar Keagamaan secara tatap muka hendaknya:
a. dilaksanakan di ruang terbuka;
b. apabila dilaksanakan di tempat ibadat (masjid/mushalla, gereja, pura, vihara, kelenteng/litang, dan tempat lain yang difungsikan sebagai tempat ibadat) atau ruang tertutup lainnya, jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan atau 50 (lima puluh) orang;
c. peserta yang hadir diutamakan berasal dari warga daerah sekitar; dan
d. pelaksanaan kegiatan dan peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan telah dikoordinasikan dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat.
4. Penyelenggara Peringatan Hari Besar Keagamaan wajib:
a. menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
b. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun);
c. menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
d. menyediakan cadangan masker medis;
e. melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;
f. mengatur jarak antarjemaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;
g. kotak amal, infak, kantong kolekte, atau dana punia ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;
h. memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
i. melakukan disinfeksi di tempat pelaksanaan kegiatan;
j. memastikan tempat ibadat atau tempat penyelenggaraan memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan air conditioner (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
k. memastikan pelaksanaan khutbah, ceramah, atau tausiyah wajib memenuhi ketentuan:
1) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (faceshield) dengan baik dan benar; dan
2) khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.
5. Peserta Peringatan Hari Besar Keagamaan wajib:
a. menggunakan masker dengan baik dan benar;
b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
c. menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
d. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);
e. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
f. membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masing-masing (sajadah, mukena, dan sebagainya);
g. membawa kantong untuk menyimpan alas kaki;
h. menghindari kontak fisik atau bersalaman;
i. tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah; dan
j. yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui disarankan untuk beribadah di rumah.
6. Penyelenggara dianjurkan menyediakan QR Code PeduliLindungi dan peserta dianjurkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi di rumah ibadat dan di tempat lain yang digunakan untuk mengikuti Peringatan Hari Besar Keagamaan.
7. Dilarang untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka Peringatan Hari Besar Keagamaan yang melibatkan jumlah peserta dalam skala besar. (nck)
