Ragam Berita
Jakarta, 30 Januari 2023. Kondisi perekonomian global tengah menunjukkan sejumlah perbaikan ditandai dengan terkendalinya laju inflasi, kenaikan harga energi yang tidak setinggi perkiraan semula, hingga adanya perubahan kebijakan Net-Zero Covid di Tiongkok yang memberikan optimisme bagi pemulihan ekonomi. Meskipun begitu, masih terdapat potensi penurunan permintaan luar negeri yang membayangi, terlihat dari proyeksi World Bank mengenai pertumbuhan volume perdagangan 2023 sebesar 1,6% atau turun dari angka 4% di tahun 2022.
Dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, Senin (30/01), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan bahwa di tengah kondisi tersebut, Pemerintah berupaya mendorong belanja dalam negeri, konsumsi dan investasi, serta beberapa sektor yang diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi nasional seperti sektor industri dan pariwisata.
“Kita lihat sinyal positifnya ada, dari Purchasing Managers’ Index (PMI) yang diterbitkan oleh BI angka di bulan Januari 53,3, kemudian untuk production level di angka 56,2, kemudian angka order from customer di angka 55 dan tentunya juga kita melihat impor, kredit dan yang lain arahnya positif dan pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh konsumsi dan ekspor dan kita harus menjaga domestic demand,” ungkap Menko Airlangga.
Dalam keterangan pers bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tersebut, Menko Airlangga menyebutkan bahwa nilai PMI yang positif tersebut membuktikan bahwa terdapat peningkatan pada tingkat kepercayaan konsumen. Selain itu, sektor industri juga dilaporkan memiliki tingkat Indeks Kepercayaan Industri (IKK) yang positif pada angka 51,54% dengan didominasi oleh sejumlah sektor seperti pengolahan tembakau, logam, peralatan listrik, mesin, logam dasar, makanan, alat angkutan, serta industri kertas.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menuturkan mengenai tabungan rumah tangga dan korporasi di perbankan selama masa pandemi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong peluang investasi. Sejumlah dana sektor swasta yang masih berada di perbankan juga dinilai perlu untuk didorong agar net saving tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk capital expenditure. Selain itu, beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan investasi positif seperti energi, otomotif, perdagangan, kesehatan, manufaktur, dan konsumsi juga akan terus didorong oleh Pemerintah.
Guna mengoptimalkan kondisi pemulihan ekonomi tersebut, sejumlah kebijakan juga telah disiapkan Pemerintah seperti mendorong daya beli masyarakat, menjaga tingkat inflasi, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beberapa komoditas, mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, serta mendorong revisi turunan Perpu Cipta Kerja.
”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” pungkas Menko Airlangga. (ndk)
Jakarta, 26 Januari 2023. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia yang sangat baik saat ini akan terus berlanjut di tengah masih terdapatnya potensi ketidakpastian di perekonomian global. Beberapa hal yang menjadi potensi ketidakpastian tersebut antara lain: (1) perlambatan ekonomi global (slower growth); (2) masih tingginya laju inflasi (high inflation); (3) suku bunga kebijakan yang tinggi untuk waktu yang lama (higher policy rate for longer); (4) nilai tukar dolar AS yang tetap kuat (strong US dollar); serta (5) fenomena cash is the king. Dalam menghadapi hal tersebut, Gubernur Perry Warjiyo menekankan pentingnya strategi KIS, yaitu Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi, dalam menyusun berbagai kebijakan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Perry Warjiyo pada hari ini, 26 Januari 2023, dalam Forum Investasi Tahunan Bank Indonesia 2023 yang mengusung tema “Navigating FX Reserve Sustainability Strategy in Global Market Turmoil" dan merupakan salah satu side event dari rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.
Implementasi KIS oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah dan stakeholder strategis lainnya selama tahun 2022 terbukti efektif dalam menjaga resiliensi perekonomian dan stabilitas keuangan Indonesia. Ke depan, hal tersebut diyakini akan berlanjut.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 4.5% - 5.3%. Laju inflasi diproyeksikan terjaga di kisaran 3%±1% pada tahun 2023. Seiring konsistensi penguatan fundamental ekonomi tersebut, nilai tukar Rupiah diyakini akan terus mengalami apresiasi. Bank Indonesia akan terus melakukan berbagai inovasi yang terangkum dalam 5 kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter yang pro-stability dan kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, serta kebijakan UMKM dan perekonomian syariah yang pro-growth.
Berbagai kebijakan tersebut didukung oleh sinergi melalui koordinasi erat dengan Pemerintah dan stakeholder strategis lainnya.
Terkait dengan pengelolaan cadangan devisa yang merupakan salah satu elemen dalam mendukung kebijakan moneter, Gubernur Perry Warjiyo menekankan pentingnya pemahaman terhadap fundamental ekonomi, siklus bisnis dan keuangan, serta tantangan ekonomi ke depan. Untuk itu, penguatan pengelolaan cadangan devisa yang telah diimplementasikan sejak tahun lalu akan terus dilakukan, antara lain melalui strategi alokasi aset yang mempertimbangkan profil kewajiban eskternal baik yang bersifat siklikal maupun struktural, serta mitigasi downside risks sehingga kecukupan cadangan devisa dapat terus terjaga. (nck)
Jakarta, 25 Januari 2023. Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan penyidikan pada 2022 berhasil menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) dan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2).
Dari 20 perkara tersebut sebanyak 18 perkara sektor Perbankan dan dua perkara sektor IKNB. Sehingga sejak 2014 sampai 2022 Penyidik OJK telah menyelesaikan total 99 perkara yang terdiri dari 78 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 16 perkara IKNB.
Untuk memperkuat kewenangan penyidikan dan untuk membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun Aparat Penegak Hukum yaitu Polri, Kejaksaan RI, PPATK dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Saat ini, OJK memiliki 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan lima penyidik PNS. Selama 2022, penyidik OJK juga telah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dalam bentuk edukasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tugas Penyidikan OJK juga mendapatkan penghargaan sebagai Penyidik Terbaik dari Bareskrim Polri pada 24 November 2022 lalu atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan selama 2022. OJK menjadi lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian/Lembaga.
Dengan langkah-langkah penguatan dan penegakan hukum tersebut, OJK optimis stabilitas sistem keuangan dapat terjaga khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal dan semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional. (nck)
Jakarta, 19 Januari 2023. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Januari 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur ini merupakan langkah lanjutan untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini kenaikan BI7DRR sebesar 225 bps sejak Agustus 2022 hingga menjadi 5,75% ini memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit (TD) valas dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar.
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sebagai berikut:
1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut di atas;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
4. Mengimplementasikan instrumen operasi moneter (OM) valas berupa TD valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia;
5. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan fokus pada respons suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan;
6. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan:
a. Mendorong implementasi BI-FAST melalui perluasan kepesertaan BI-FAST baik melalui bank maupun Lembaga Selain Bank (LSB), kanal layanan serta implementasi layanan Fase 1 Tahap 2 (Bulk Credit, Direct Debit, dan Request For Payment);
b. Mendorong implementasi dan sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik sesuai timeline pada tahun 2023;
c. Melanjutkan perluasan implementasi QRIS melalui strategi 45 juta pengguna dan 1 miliar volume transaksi prada tahun 2023 serta pengembangan fitur QRIS dan QRIS antarnegara;
7. Memperkuat kerja sama internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan.
Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan sektor Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau. (nck)
Jakarta, 16 Januari 2023. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2022 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir November 2022 tercatat sebesar 392,6 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi sebesar 5,6% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.
ULN Pemerintah melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN Pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar 181,6 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi 10,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,3% (yoy). Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga sehingga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Selain itu, terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan penanganan Covid-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya. Penarikan ULN pada November 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3%), sektor konstruksi (14,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5%).
Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.
ULN swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada November 2022 tercatat sebesar 202,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,0% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,0% (yoy) dan 0,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy) dan 2,8% (yoy). Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dengan pangsa mencapai 78,1% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8% terhadap total ULN swasta.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada November 2022 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,7%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya yang sebesar 29,5%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,0% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadatanya dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Januari 2023 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan. (nck)
