Ragam Berita
Jakarta, 25 Mei 2023. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 Mei 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%. Keputusan mempertahankan BI7DRR sebesar 5,75% ini konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti terkendali dalam kisaran 3,0±1% di sisa tahun 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0±1% pada triwulan III 2023. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Kebijakan likuiditas dan makroprudensial longgar tetap dilanjutkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dan tetap terjaganya stabilitas sistem keuangan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital dan penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia tersebut terus diarahkan untucked mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sebagai berikut:
1. Memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Melanjutkan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek guna meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing dalam rangka memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
4. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada respons suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran);
5. Melanjutkan perluasan QRIS melalui: (i) peningkatan intensitas kampanye bersama indusri terkait manfaat penggunaan QRIS kepada masyarakat termasuk Merchant Discount Rate (MDR) QRIS Usaha Mikro (UMI) dan QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai (TUNTAS); (ii) pengembangan QRIS antarnegara dengan Singapura, Jepang, India, dan Tiongkok.
Mendorong akseptasi Kartu Kredit Indonesia antara lain melalui program Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2023;
6. Memperkuat kerja sama internasional melalui perluasan kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. (nck)
OJK KEMBALI RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK UNTUK LAPORAN KEUANGAN OJK TAHUN 2022
Jakarta, 23 Mei 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2022. OJK kembali mempertahankan opini WTP sejak Laporan Keuangan OJK pertama kali terbit pada 2013.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan OJK di Kantor BPK, Jakarta, Selasa mengatakan OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan proses bisnis dan meningkatkan tata kelola keuangan internal yang lebih baik.
“Program penguatan tata kelola, telah dan akan terus dilakukan OJK sebagai bentuk komitmen kami kepada masyarakat untuk terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OJK,” kata Mahendra.
Seremonial penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan OJK dilakukan oleh Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing kepada Mahendra Siregar serta disaksikan oleh Ketua BPK RI Isma Yatun serta jajaran Dewan Komisioner OJK.
Ketua BPK RI Isma Yatun dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada OJK atas pencapaian opini WTP yang diterima sekaligus komitmen BPK untuk terus menjalankan peran dan tanggung jawab secara profesional dan independen termasuk mendukung aparat pemerintah dan lembaga keuangan dalam mewujudkan good governance pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Saya berharap agar sinergi dan kerja sama antara BPK dan OJK dapat terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas sektor keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Isma.
Mahendra menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dukungan dan bimbingan dalam membangun sistem pengendalian internal dan governance di OJK sejak awal pendirian OJK hingga saat ini.
Berbagai hal telah dilakukan OJK dalam mewujudkan visinya menjadi lembaga yang kredibel melalui perbaikan kebijakan di berbagai bidang antara lain dengan meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen keuangan yang terintegrasi, membangun sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement yang akuntabel dan berkualitas, serta beberapa sistem lainnya yang akan terus disempurnakan.
OJK juga berkomitmen terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi masyarakat.
Jakarta, 17 Mei 2023. Bank Indonesia bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) berkomitmen untuk terus memastikan layanan sistem pembayaran aman dan andal dalam mendukung kegiatan transaksi di masyarakat. Pasca gangguan layanan sistem pembayaran di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) pada minggu lalu, kegiatan sistem pembayaran di masyarakat melalui BSI kembali berlangsung normal. Di bawah pengawasan dan asistensi Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran nasional, BSI telah memulihkan koneksi dengan Bank Indonesia sehingga layanan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN BI), dan BI Fast beroperasi normal didukung aplikasi kritikal lainnya termasuk berbagai layanan kana like pembayaran, sehingga dapat kembali melayani kebutuhan masyarakat.
Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa memastikan setiap PJP memenuhi aspek standar keamanan sistem informasi termasuk penggunaan sistem yang aman dan andal. Oleh karena itu, PJP dituntut untuk senantiasa meningkatkan ketahanan sistem informasi dan segera memulihkan layanan pasca terjadinya insiden gangguan layanan yang berdampak pada konsumen. Pada saat yang sama, PJP juga wajib mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip pelindungan konsumen antara lain pelindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Hal ini secara tegas tercakup masing-masing dalam Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang tidak lain bertujuan menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional.
Bank Indonesia terus memantau kelancaran layanan sistem pembayaran di BSI dan layanan sistem pembayaran di seluruh PJP guna meyakinkan masyarakat dapat bertransaksi dengan cepat, mudah, murah, aman, dan andal (cemumuah) dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, pelindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan best practices. (nck)
Jakarta, 17 Mei 2023 - Kementerian PPN/Bappenas dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam bersama-sama menyelenggarakan acara Diseminasi Hasil Program ARISE+ di Jakarta hari ini (tbc). Acara yang diresmikan oleh Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, dan Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket, ini diselenggarakan untuk merayakan dan memamerkan hasil-hasil pencapaian program tersebut.
ARISE+ Indonesia - Fasilitas Dukungan Perdagangan adalah salah satu inisiatif unggulan di bawah kerangka kerja sama Uni Eropa-Indonesia 2014-2020. Diluncurkan pada tahun 2019, program bantuan teknis ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kinerja dan daya saing perdagangan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. ARISE+ Indonesia diimplementasikan melalui dua proyek bantuan teknis yang saling melengkapi selama lima tahun, dengan total anggaran sebesar EUR 15 juta. Bantuan Teknis pertama program ARISE+ Indonesia (TA 1) akan berakhir pada Mei 2023.
Selama empat setengah tahun pelaksanaannya, ARISE+ Indonesia TA 1 telah mendukung lembaga-lembaga pemerintah dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam analisis makroekonomi dan perencanaan kebijakan perdagangan dan investasi, mempertajam kapasitas mereka dalam merundingkan dan mengimplementasikan Perjanjian Perdagangan Bebas, khususnya perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, mengembangkan dan mengadopsi standar dan peraturan teknis yang selaras dengan standar internasional dengan tujuan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia; dan memberdayakan para produsen kecil Indikasi Geografis (IG) dalam memproduksi dan mempromosikan produk mereka di pasar ekspor. Program ini juga mempromosikan pengarusutamaan gender.
Program ini dikoordinasikan oleh Bappenas, sebagai lembaga pelaksana utama, bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta kementerian, lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya yang memiliki kepentingan langsung dalam bidang-bidang yang tercakup dalam program ini.
Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan, "Kami gembira bahwa kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa melalui ARISE+ Indonesia telah berperan penting dalam memperkuat kinerja dan daya saing perdagangan Indonesia, yang merupakan salah satu sumber penting bagi pertumbuhan berkelanjutan dalam upaya mencapai Visi Indonesia 2045."
Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket, berkomentar, "Kami sangat senang menerima kerja sama yang luar biasa dari pemerintah selama pelaksanaan program ARISE+ Indonesia. Hasil luar biasa yang telah kami capai semakin memotivasi kami untuk menjalin kerja sama yang lebih dalam."
Acara ini mempertemukan para pemangku kepentingan terkait dari Indonesia dan Uni Eropa, termasuk mitra lembaga pelaksana, penerima manfaat, perwakilan negara anggota Uni Eropa, perwakilan sektor swasta dari Indonesia dan Uni Eropa, lembaga pemikir, dan lainnya untuk mendiskusikan hasil kegiatan peningkatan kapasitas ARISE Indonesia. Acara ini dihadiri oleh para pejabat tinggi, termasuk Menteri Perdagangan, yang menyampaikan pidato utama. Sebuah diskusi panel juga diselenggarakan dengan menghadirkan Koordinator Badan Penasihat Teknis (Technical Advisory Body/TAB) dan perwakilan dari Delegasi Uni Eropa. (nck)
Jakarta, 11 Mei 2023. Dengan mengusung tema “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth”, kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) 2023 menjadi salah satu langkah konkret Pemerintah dalam upaya mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif dan efisien.
Kegiatan FEKDI 2023 di hari ke-3 penyelenggarannya, Rabu (10/05), mengangkat tema “Government Initiative and Strategy on Digitalization Through Digital Talent and Financial Inclusion” yang bertujuan untuk mendorong inisiatif, strategi, maupun inovasi digital guna mendukung peningkatan daya saing Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Hari ke-3 FEKDI 2023 secara resmi sekaligus menjadi penutup dari seluruh rangkaian kegiatan FEKDI 2023 yang berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 7-10 Mei 2023.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin dalam Opening Remarks-nya pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan FEKDI dapat meningkatkan awareness terhadap peran digitalisasi ekonomi dalam mendukung percepatan pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Rangkaian acara penyelenggaraan FEKDI 2023 dapat menjadi momentum bagi kita bersama untuk melakukan showcasing serta sinergi bauran kebijakan demi terwujudnya ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Deputi Rudy.
Lebih lanjut, Deputi Rudy mengatakan bahwa pengembangan talenta digital merupakan salah satu prasyarat fundamental dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital. Pemerintah telah mencetuskan berbagai prorgam untuk skilling, reskilling, dan upskilling, salah satunya Program Kartu Prakerja yang mengusung inovasi dengan pendekatan sistem end to end digital.
Selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang turut hadir secara virtual mendorong Kementerian/Lembaga untuk bersinergi dalam menggencarkan edukasi penggunaan internet bagi masyarakat Indonesia.
“Di dalam negeri, upaya pengembangan ekonomi keuangan digital, antara lain diwujudkan dengan meingkatkan pembangunan infratstruktur digital, membentuk peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan digital, termasuk Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Serta menggencarkan edukasi dan literasi digital,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf.
Penyelenggaraan FEKDI 2023 selama 4 (empat) hari, telah berhasil menghadirkan tidak kurang dari 1.000 peserta offline dan 5.000 peserta online. FEKDI 2023 juga dilengkapi dengan pameran dari sekitar 70 booth showcase dimana 15 diantaranya merupakan inisiatif Kemenko Perekonomian dan sisanya merupakan kluster Asosiasi, BI FAST, SNAP, Elektronifikasi, inovasi digital, QR Domestik dan Cross-borders dan UMKM. Beberapa contoh showcasing dalam FEKDI 2023 antara lain QRIS dan penggunaan teknologi Virtual Reality dalam proses pendidikan dan pelatihan vokasi.
Penutupan FEKDI 2023 secara intensif mengulas berbagai upaya dari seluruh stakeholders dalam meningkatkan daya saing EKD salah satunya melalui peningkatan kapasitas talenta digital dan perluasan inklusi keuangan. Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya dan inisitaif, salah satunya Program Digital Talent Scholarship (DTS) tahun 2023 dengan mentargetkan pelatihan gratis untuk 100 ribu peserta yang mencakup 7 akademi. (nck)