Jakarta, 30 November 2023. Pemerintah terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai kawasan yang diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui kegiatan produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi yang ramah lingkungan. Saat ini, Pemerintah melalui Dewan Nasional KEK telah menyetujui pembentukan 3 KEK baru yakni KEK Setangga, KEK Tanjung Sauh, dan KEK Nipa.

Usulan pembentukan ketiga KEK baru tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Nasional KEK dalam Sidang Dewan Nasional KEK, Kamis (30/11). Selanjutnya, Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan kepada Presiden untuk menetapkan KEK tersebut melalui Peraturan Pemerintah. Penetapan ketiga KEK baru tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan pembentukan KEK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan diproyeksikan dapat mendorong perekonomian wilayah dan menciptakan lapangan kerja baru.

“KEK Setangga, KEK Tanjung Sauh, dan KEK Nipa hari ini kita setujui untuk ditetapkan sebagai KEK, karena telah memenuhi syarat. Setelah KEK ditetapkan, maka akan diberikan waktu paling lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi dan dilakukan evaluasi pembangunan setiap tahunnya,” ujar Menko Airlangga.

Usulan pertama yang disetujui yakni KEK Setangga memiliki luas lahan 668,3 Ha dengan target realisasi investasi Rp 67,69 triliun dan dicanangkan menyerap tenaga kerja 78.999 orang sampai dengan tahun 2053. KEK Setangga diusulkan oleh PT Dua Samudera Perkasa yang bergerak di bidang pertambangan, transportasi udara, hingga infrastruktur & manufaktur.

KEK Setangga dinilai memenuhi persyaratan karena telah menguasai lahan lebih dari 50% dan telah memiliki investor utama yakni PT Anugrah Barokah Cakrawala dan PT Jhonlin Agro Raya. KEK yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah perkebunan dan kehutanan serta tambang melalui hilirisasi. Hasil produksi pelaku usaha di dalamnya, diproyeksikan mampu memberikan kontribusi ekspor, serta mensubstitusi impor sesuai rencana bisnis pada kegiatan industri produk refinery & biodiesel, fraksinasi, industri karet dan smelter nikel, industri besi, serta industri plywood.

Kedua, pembentukan KEK Tanjung Sauh yang diusulkan oleh PT Batamraya Sukses Perkasa dengan komitmen realisasi investasi Rp199,6 triliun dan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 366.087 orang sampai dengan tahun 2053. KEK ini memiliki rencana bisnis pengembangan industri komponen elektronik, industri perakitan dan industri berat, serta pengembangan energi PLTU dan solar panel sebagai pusat industri dan logistik penghubung Batam-Bintan. PT Panbil Utilitas selaku investor utama berkomitmen dengan target konstruksi rampung di tahun 2024 dan mulai beroperasi pada 2027.

Usulan terakhir yakni KEK Nipa di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau yang mengoptimalkan peluang ekonomi di pulau terluar yang strategis. KEK ini memiliki rencana bisnis cargo trading dengan penjualan finished goods ataupun intermediate goods untuk diserahkan ke pembeli/ buyer dalam jumlah besar, bunker trading dengan Penjualan BBM ke kapal-kapal yang berlabuh di Kawasan Nipa (sebagai end user), baik secara langsung dari Oil Storage Tank Terminal/ Floating Storage, maupun melalui kapal-kapal kecil yang difungsikan sebagai kapal pengisi BBM, storage dan ship to ship transshipment. KEK ini memiliki komitmen target investasi sebesar Rp16,46 triliun dan diproyeksikan menyerap tenaga kerja hingga 40.949 orang sampai dengan 50 tahun.

Dengan disetujuinya ketiga usulan KEK tersebut, diharapkan dapat mendorong competitiveness bagi Indonesia, sebanding dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan. Lebih lanjut anggota Dewan Nasional KEK memberikan catatan, bahwa ketiga KEK yang disetujui, diharapkan mampu mendukung ekosistem usaha di sekitar kawasan. Sesuai ketentuan, setelah suatu kawasan ditetapkan sebagai KEK, maka pengusul KEK mendapat waktu paling lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi. Selain itu, setiap tahun Dewan Nasional KEK akan melakukan evaluasi pembangunan.

Sebagai informasi, KEK yang telah ditetapkan terus berkembang dari tahun ke tahun. Saat ini terdapat 20 KEK, terdiri dari 10 KEK industri dan 10 KEK pariwisata. Pengembangan KEK telah menghasilkan realisasi investasi mencapai Rp 141,3 triliun dan telah menyerap 86.273 tenaga kerja hingga Q3-2023. Selain menarik investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan, beberapa pelaku usaha di KEK telah melakukan produksi dan berkontribusi menyumbang devisa negara melalui ekspor.

Dengan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak dan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diharapkan dapat semakin meningkatkan daya saing KEK untuk menghadirkan investasi sehingga dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. (nck)

Jakarta, 8 November 2023. Perekonomian ASEAN telah menunjukkan kinerja positif dalam satu dekade terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4%-5%. Pada tahun 2022, ekonomi ASEAN tumbuh 5,7% (yoy) dan diprediksi tetap tumbuh positif di tahun 2023. Di dunia, kawasan ASEAN merupakan ekonomi terbesar ke-5 dan eksportir terbesar ke-4, bahkan pada tahun 2022 menjadi tujuan Foreign Direct Investment (FDI) terbesar ke-2.

Pertumbuhan perekonomian ASEAN yang didukung dengan konektivitas tersebut akan turut mendorong ketahanan perekonomian Asia pada tahun 2023 ini dan juga pada tahun-tahun mendatang. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang digelar dalam momen Keketuaan Indonesia September lalu, telah dihasilkan komitmen terkait konektivitas ASEAN yang antara lain untuk memastikan implementasi Visi Komunitas ASEAN 2025 secara efektif dan melanjutkan kemajuan implementasi rekomendasi Mid-Term Review (MTRs) Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025.

“Konektivitas merupakan kunci dalam pembangunan ekonomi terpadu di wilayah ASEAN. Tidak hanya membuat kebijakan saja tetapi juga secara praktis melakukannya agar infrastruktur dan konektivitas di ASEAN dapat segera terwujud,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam The 14th ASEAN Connectivity Symposium di Jakarta, Rabu (8/11).

Sepakat dengan Menko Airlangga, President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Profesor Tetsuya Watanabe mengatakan bahwa konektivitas ASEAN telah terbukti menjadi landasan strategi pemulihan ASEAN pascapandemi yang melibatkan koordinasi kebijakan, pengumpulan sumber daya, dan pembentukan kemitraan untuk memperkuat ketahanan kawasan sehingga menjadi lebih kuat.

Sementara itu, Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community Satvinder Singh mengatakan bahwa ASEAN harus terus membangun kapasitas dan memperkuat pijakan regional untuk memaksimalkan manfaat konektivitas ASEAN dan Komunitas Ekonomi ASEAN. Deputy Satvinder Singh juga menyampaikan bahwa kepemimpinan Menko Airlangga selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tersebut.

Sejalan dengan solidnya pertumbuhan perekonomian ASEAN, perekonomian Indonesia pada kuartal III-2023 juga mampu tumbuh positif sebesar 4,94% (yoy). Angka tersebut diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali yakni 2,56% di bulan Oktober 2023, serta membaiknya indikator-indikator sosial yakni penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Indonesia juga berhasil kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas berdasarkan klasifikasi Bank Dunia dengan pendapatan per kapita sebesar USD4,580.

Menko Airlangga dalam simposium tersebut juga menyampaikan bahwa peluncuran DEFA dalam momentum Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini akan melipatgandakan nilai ekonomi digital di ASEAN pada tahun 2030, dari USD1 triliun menjadi USD2 triliun. Agenda ekonomi berkelanjutan juga akan dipercepat melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik regional.

Lebih lanjut, negara-negara ASEAN juga berkomitmen mengembangkan Agenda Konektivitas ASEAN Pasca-2025 sebagai bagian dari Komunitas ASEAN Pasca-2025. Sehubungan dengan itu, pengembangan Agenda Konektivitas ASEAN Pasca-2025 akan dilakukan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai referensi utama.

“Saya berharap dalam MPAC 2025 maupun dalam Agenda Konektivitas ASEAN Pasca 2025 dapat mengakomodir rencana aksi yang sejalan dengan penerapan Local Currency Transaction (LCT) sebagai penghubung ASEAN dan rencana ASEAN untuk mengembangkan kendaraan listrik ekosistem di ASEAN,” pungkas Menko Airlangga.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam simposium tersebut Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Tata Niaga Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian. Simposium tersebut juga dihadiri oleh Ketua dan perwakilan ASEAN Connectivity Coordinating Committee Komite Koordinasi Konektivitas ASEAN (ACCC), Duta Besar ASEAN Dialogue Partner, perwakilan Badan-Badan Sektoral ASEAN dan Badan Pelaksana Utama, serta sejumlah representatif focal points MPAC 2025, organisasi internasional, multilateral development banks, sektor swasta dan organisasi sub-regional lainnya. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi keuangan syariah dengan mengoptimalisasi peran ibu sebagai duta literasi keuangan syariah melalui penyelenggaraan program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS) di Jakarta, Selasa.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi hadir pada acara SICANTIKS yang dipenuhi sekitar 1.250 peserta tersebut.

Program SICANTIKS sebelumnya telah diluncurkan OJK di Bandung pada 14 September 2023 yang dirancang untuk mendorong hadirnya Duta Literasi Peempuan Keuangan Syariah, salah satunya dengan memberikan pelatihan literasi keuangan secara berkelanjutan kepada Key Opinion Leader (KOL) atau berbasis komunitas.

"Dengan hadirnya Program SICANTIKS, diharapkan dapat meningkatkan literasi mencakup pengetahuan terkait produk keuangan syariah serta perencanaan dan manajemen keuangan keluarga, memberdayakan ibu-ibu sebagai agen edukasi yang dapat berbagi pengetahuan kepada masyarakat yang lebih luas, serta mendorong ibu-ibu untuk turut memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah sebagai upaya dalam meningkatkan inklusi," kata Friderica.

Lebih lanjut, Friderica mengatakan bahwa sebagai regulator jasa keuangan, OJK tidak hanya mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, ada salah satu fungsi OJK yang penting dan sangat berkaitan dengan masyarakat dan konsumen secara langsung, yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam mendukung hal dimaksud, secara khusus dalam pilar Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK memiliki serangkaian program terkait peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, salah satunya melalui SICANTIKS ini.

Turut hadir dalam acara tersebut Senior Vice President Unit Usaha Syariah PT Pegadaian Beni Martina Maula, Pemimpin Grup Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank DKI Ahmad Zulva Adi, Presidium Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) Ustadzah Nurul Hidayati beserta ibu-ibu pimpinan, pengurus, penceramah (mubalighah dan ustadzah) dan perwakilan anggota aktif kelompok Majelis Taklim berbagai Organisasi Perempuan se-JABODETABEK.

Ustazah Nurul Hidayati menyampaikan apresiasinya kepada OJK atas dukungan aktifnya untuk para anggota yang menjadi salah satu segmen prioritas dalam hal program literasi keuangan.

“Di sekitar kita masih banyak ibu-ibu yang belum mendapatkan akses keuangan syariah. Kami mengucapkan terima kasih kepada OJK atas program SICANTIKS ini sehingga banyak ibu-ibu yang semakin teredukasi. Kami harapkan, OJK juga dapat memfasilitasi ibu-ibu Majelis Taklim agar dapat mengakses pembiayaan atau permodalan dari industri keuangan syariah sehingga Ibu menjadi lebih berdikari bagi keluarga,” kata Ustazah Nurul Hidayati.

Dalam Bulan Inklusi Keuangan sepanjang Oktober tahun ini, OJK mengharapkan program SICANTIKS dapat menjadi gerbang awal bagi para ibu-ibu Majelis Taklim dapat mencapai puncak tertinggi piramida literasi. Keterampilan itu mulai dari kemampuan mengelola keuangan rumah tangga, serta memahami hak dan kewajiban Ibu dalam pengelolaan keuangan.

Setelahnya, pada tingkat yang lebih matang lagi, perempuan akan mendapatkan pemberdayaan secara finansial dimana pemanfaatan produk/layanan keuangan untuk yang berujung pada kesejahteraan finansial yang berkesinambungan.