Live Streaming
Page 1 of 32

Batam - Tim Global Qurban Aksi Cepat Tanggap Batam, Kepulauan Riau dan Masyarakat Relawan Indonesia pada hari tasyrik ke-3 dzulhijjah 1442 H telah mendistribusikan sebanyak 7 sapi baik di Batam dan luar Pulau Batam.
Pulau yang terdistribusi kurban diantaranya Pulau Seraya, Pulau Semakau, Pulau Kepala Jeri, Pulau Bertam, Pulau Setokok.

Untuk Batam mendistribusikan satu sapi ke Kampung Tengah, Kelurahan TIban Lama, Kecamatan Sekupang, Batam.
Pak Agus selaku Ketua RT 007 RW 011 Kampung Tengah berterimakasih kepada tim Global Qurban Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau. "Terimakasih banyak Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau, tahun ini kami bisa merasakan Qurban Sapi" ujarnya.
"Semoga ACT jaya selalu, dan bisa berqurban sapi lagi tentunya, masyarakat sangat antusisas karena sudah hampir 14 tahun, dan tahun ini kami mendapatkan kurban sapi, Alhamdulillah" tambahnya.

Kita beralih ke Pulau Bertam.
Di Pulau Bertam Di pulau bertam terdapat 49 KK. Penyeberangan menggunakan kapal motor sekitar 15 hinga 20 menit dari batam. Penduduk disini berasal dari suku laut yang menetap.
Seluruh penduduk disini adalah nelayan. Dalam kondisi seperti saat ini tentunya daging sapi tetmasuk makanan mewah bagi meraka.

Sungguh tampak senyum kebahagiaan warga pulau menerima daging kurban dari GQ ACT hari ini. Semangat dan kebahagiaan tertuang dari senyuman mereka. Senyuman itu membuktikan bahwa para pekurban dikota besar, ikut peduli kepada warga pulau pelosok.

Lain cerita di Pulau Semakau. Disini hampir 30 tahun baru bisa berqurban Sapi, perjalan yang ditempuh oleh tim ACT dan MRI Kota Batam selama 45 menit dari Pelabuhan Sekupang, Kota Batam.

Jakarta, 9 Juli 2021. Ribuan masyarakat Indonesia meninggal karena pandemi Covid-19. Mereka berasal dari tenaga kesehatan, para relawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum lainnya. Data Satgas Penanganan Covid-19, saat ini lebih 62 ribu masyarakat Indonesia yang meninggal dari 2,38 juta kasus Covid-19.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak masyarakat untuk mendoakan hal terbaik bagi yang wafat karena pandemi Covid-19. Ajakan ini dikemas dalam momentum Hening Cipta Indonesia yang akan digelar serentak pada Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 10.07 WIB selama 60 detik.

“Pada hari Sabtu, 10 Juli 2021, jam 10.07 WIB, mari kita heningkan cipta selama 60 detik. Hentikan sejenak segala aktivitas, mendoakan yang terbaik untuk para nakes, relawan, masyarakat dan semua yang telah mendahului kita,” ajak Menag di Jakarta, Jumat (9/7/2021).

Mengheningkan cipta dilakukan dengan berdiam diri, merenung, berdoa, mengenang mereka yang telah gugur. Mengheningkan cipta juga menjadi bentuk penghormatan kepada mereka yang telah wafat.

Menag berharap Hening Cipta Indonesia ini dapat menumbuhkan kekuatan solidaritas bersama untuk bersinergi dan gotong royong dalam menghadapi pandemi. Hening Cipta Indonesia juga diharapkan memberikan kesadaran tentang betapa pentingnya nikmat kesehatan sehingga harus dijaga dengan baik.

Selain mendoakan mereka yang telah meninggal karena pandemi, Menag juga mengajak umat berdoa bagi keselamatan bangsa.

“Mari seluruh rakyat Indonesia, kita heningkan cipta bersama, melangitkan doa, agar pandemi covid-19 segera sirna. Dan mari kita selalu #PrayFromHome, berdoa dari rumah di tengah kita Work From Home, bekerja dari rumah,” harap pria yang akrab disapa Gus Yaqut

“Sekali lagi saya mengajak seluruh rakyat Indonesia hening cipta selama 60 detik pada Sabtu 10 Juli 2021 jam 10.07. Mari doakan mereka yang sudah wafat dan doakan pandemi segera berakhir. Dari rumah kita semua berdoa untuk Indonesia sehat,” tandasnya. (nck)

Batam - Proyek peningkatan (overlay) landasan pacu Bandar Udara Hang Nadim Batam resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan penyerahan helm dan atribut kerja dari BP Batam sebagai pemilik proyek kepada pelaksana dan pengawas proyek tersebut dalam rapat Pre-Construction Meeting (PCM) Pengembangan Pavement Runway Service Performance Bandar Udara Hang Nadim Batam, Rabu (7/7/2021) di Ruang Rapat Bandar Udara Hang Nadim.

Pertemuan ini digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dilaksanakan dengan waktu yang singkat.
General Manager BUBU Hang Nadim, Benny Syahroni, mengatakan PCM ini dilakukan untuk kordinasi sekaligus memberikan arahan dan memastikan pengerjaan proyek dapat dilaksanakan tepat sasaran, tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu, serta mengetahui hambatan yang mungkin ditemui saat konstruksi.
 
“Kita harap proyek ini berjalan dengan lancar. Proyek ini diawasi oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Biro Hukum BP Batam. Penting kita lakukan karena proyek ini berhubungan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan,” ujar Benny.
 
Benny berharap, pengerjaan proyek ini dapat dilaksanakan pada Agustus 2021 mendatang.
“Untuk pelaksanaan pekerjaan kami jadwalkan pukul 10 malam hingga 5 pagi. Tentunya ini menyangkut operasional penerbangan pesawat penumpang, maka dari itu kami jadwalkan demikian. Mungkin yang beroperasi nanti sisanya adalah pesawat kargo, namun jumlahnya tidak banyak,” terang Benny.
 
Kasubdit Pembangunan Kepelabuhanan dan Bandara BP Batam, Boy Zasmita, mengungkapkan, lingkup pekerjaan konstruksi ini meliputi pekerjaan persiapan, perbaikan weakspot dan overlay, pekerjaan marka dan pekerjaan Airfield Lighting System (AFL), dengan nilai kontrak sebesar Rp105,47 miliar, serta waktu pelaksanaan dan pemeliharaan 180 hari kalender.
Penandatanganan kontrak sendiri telah dilakukan pada 1 Juli 2021 yang lalu.
 
Untuk menyelesaikan konstruksi ini, BP Batam menggandeng PT Waskita Karya sebagai kontraktor pelaksana dan PT Dumai Geo Tech Consultant sebagai konsultan pengawas.
Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Aka Saidi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai dengan tujuan konstruksi yang ingin dicapai oleh BP Batam.
“Kami mengantisipasi sedini mungkin terhadap ancaman, gangguan dan hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan ini, terutama dari segi yurisdiksinya,” ujar Aka.
 
Ia melanjutkan, antisipasi yang dilakukan mencakup faktor personal, aset dan perizinan, apabila terdapat hambatan dalam proses konstruksi.
 
Turut hadir dalam acara, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Kelas I Hang Nadim Batam, Suratman; Kepala Bagian Humas BP Batam, Yudi Hari; perwakilan Airnav Hang Nadim Batam, dan undangan lainnya. (rud)

Jakarta - Setelah pada 3 Juli 2021 dimulai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, maka mulai 6 Juli 2021 esok (sesuai periodisasi tahapan PPKM Mikro), akan dimulai PPKM Mikro Tahap XII yang difokuskan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.

Apabila dibandingkan kondisi Provinsi di Pulau Jawa dan Bali dengan Provinsi di pulau-pulau lainnya, jumlah Kasus Aktif di 6 Provinsi di Pulau Jawa adalah 239.555 kasus atau 77,28% dari total Kasus Aktif nasional yang sebesar 309.999 kasus per 5 Juli 2021. Ada 5 Provinsi dengan yang memiliki jumlah Kasus Aktif terbesar dan di atas 10 ribu kasus, yakni: DKI Jakarta 91.458 kasus, Jawa Barat 70.596 kasus, Jawa Tengah 43.110 kasus, DI Yogyakarta 14.166 kasus, dan Jawa Timur sebanyak 11.885 kasus.

Untuk tingkat keterisian Tempat Tidur (TT) di RS atau bed occupancy ratio (BOR) pada 6 Provinsi di Jawa semuanya lebih dari 80%, dan lebih tinggi dari BOR Nasional sebesar 75% per 4 Juli 2021. Sedangkan di luar Jawa, ada 3 Provinsi yang mempunyai BOR tertinggi yaitu Lampung (74%), Papua Barat (72%), dan Kalimantan Timur (71%). Jika dilihat dari Zonasi Risiko-nya, maka 6 Provinsi di Jawa memiliki Risiko Tinggi, sementara di Luar Jawa ada 10 Provinsi yang termasuk dalam Risiko Tinggi, yaitu Lampung, Kalimantan Timur, Papua Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Kalimantan Tengah.

“Kesepuluh Provinsi dengan Risiko Tinggi di Luar Jawa-Bali tersebut diukur dari parameter: Tingkat BOR lebih dari 65%, dan Jumlah Kasus Aktif di atas 4.000 kasus,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Perpanjangan dan Pengetatan Pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Jakarta, Senin (5/7).

Data Indikator Asesmen Sistuasi Pandemi terhadap seluruh Kabupaten/ Kota di Luar Jawa adalah: terdapat sebanyak 43 Kabupaten/Kota verada di Level 4; sebanyak 187 Kabupaten/Kota di Level 3; dan sebanyak 146 Kabupaten/ Kota di Level 2.

“Karena itu diputuskan untuk perpanjangan PPKM Mikro Tahap XII mulai 6 Juli hingga 20 Juli 2021, yang berlaku di semua Provinsi di luar Jawa-Bali, dengan dilakukan pengetatan pada 43 Kabupaten/ Kota yang memiliki Level Asesmen 4 yang berada di 20 Provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali,” jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga meyakinkan, meskipun diterapkan PPKM Darurat (di Jawa-Bali) dan PPKM Mikro diperketat (di Luar Jawa-Bali), namun kegiatan di Sektor Esensial tetap beroperasi, sehingga tidak akan menimbulkan kekhawatiran gelombang PHK kembali. “Juga terus dijaga dengan mendorong kegiatan ekspor, termasuk ekspor dari UMKM. Lalu dengan bantuan sosial yang dilanjutkan dan dipercepat, seperti diskon listrik, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menopang sektor produktif. Kita akan memonitor dan mengevaluasi terus di masa sekarang, maupun setelah 20 Juli,” ujarnya.

Sementara, dalam pengaturan di PPKM Mikro Tahap XII (tanggal 6 – 20 Juli 2021) juga telah diatur tentang pengaturan Ibadah pada Hari Raya Idul Adha, yang secara khusus mendasarkan pada pengaturan di SE Menteri Agama Nomor 16/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Pelaksanaan Kurban 1442 H di Luar Wilayah PPKM Darurat, yang meliputi pengaturan: (a) ketentuan Malam Takbiran dan takbir keliling Dilarang; (b) Shalat Idul Adha juga Ditiadakan bagi daerah risiko tinggi; dan (c) Pelaksanaan Kurban yaitu dalam penyembelihan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan, dan pendistribusian dagingnya langsung diantar ke masyarakat bersangkutan.

Mengenai percepatan realisasi anggaran oleh Pemerintah Daerah (Pemda), harus didorong untuk mempercepat realisasi earmarked 8% DAU/DBH untuk penanganan Covid-19. Kemudian, penyaluran Dana Desa dan BLT Desa agar dipercepat dengan menggunakan KPM Tahun 2020, dengan lebih memfokuskan kepada penduduk miskin yang terdampak pandemi dan belum menerima bantuan.

“Memang yang terpenting dalam situasi sekarang adalah earmarked DAU/DBH dengan total 8% atau Rp35,1 triliun se-Indonesia, dan ini baru terserap 10,53%. Ini terbagi untuk Penanganan Covid-19, Dukungan Vaksinasi, Dukungan Kelurahan, Insentif Tenaga Kesehatan, serta Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” tutur Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan, untuk daerah dengan Level Asesmen tinggi yakni Level 4 dapat diartikan: (1) Kasus Konfirmasi tinggi, untuk menurunkan diperlukan peningkatan Testing; (2) Jumlah Rawat Inap di RS tinggi, dapat dikurangi dengan meningkatkan TT Isolasi di RS; (3) Jumlah Kematian tinggi, dapat diturunkan dengan peningkatan Treatment (penyediaan oksigen, obat-obatan, dll).

“Yang menjadi prioritas juga adalah percepatan vaksinasi, yang saat ini untuk di luar Jawa-Bali persentasenya masih rendah di sekitar 8% - 59%, dengan Kepri yang mencapai 59% sudah divaksin dari total penduduk yang bisa divaksinasi. Ini akan terus ditingkatkan, untuk mencakup daerah lain yang masih rendah, sehingga setelah Agustus nanti bisa tercapai target vaksinasi sebanyak 2 - 2,5 juta suntikan per hari,” ucapnya. (nck)

Batam - Beriringan dengan upaya penanganan Covid-19, Pemerintah bersiap untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri, meningkatkan ekspor, menekan impor melalui pengembangan industri substitusi impor, dan meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan.

Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pembangunannya cukup cepat dan massive, kini KEK Galang Batang sudah berhasil merealisasikan rencana pembangunannya senilai Rp14 T dan akan mencapai Rp36 T ditahun 2025.

Ekspor perdana Smelter Grade Alumina (SGA) KEK Galang Batang sebanyak 70 ribu ton dengan nilai 21 juta USD merupakan bagian dari target ekspor tahun pertama sebesar 1 juta ton/tahun dengan nilai ekspor 300 juta USD. Ekspor ini akan ditingkatkan sehingga pada tahun kedua target ekspor menjadi 2 juta ton/tahun dengan nilai ekspor sebesar 600 juta USD.

“Saya harapkan langkah ekspor KEK Galang Batang ini dapat dijadikan contoh bagi KEK lain di tanah air,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual saat melepas ekspor perdana SGA KEK Galang Batang di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (2/7).

KEK Galang Batang ke depannya diharapkan mampu memberikan dampak bagi perekonomian nasional melalui penurunan impor produk alumina karena sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Penggunaan tenaga lokal juga menjadi utama agar manfaat dari KEK dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Keberhasilan KEK tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Pemda diharapkan dapat terus mendukung pengembangan KEK, khususnya terkait dengan perizinan daerah serta insentif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai amanat UU Cipta Kerja.

Dengan komitmen investasi dan realisasi pembangunan yang cepat, KEK Galang Batang akan fokus pada industri manufaktur modern, seperti industri hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan dengan didukung lokasi geografis yang sangat baik untuk berintegrasi ke dalam rantai pasok industri global.

“Sekali lagi kita bangsa Indonesia menaruh harapan bahwa KEK mampu menjadi mesin pemulihan ekonomi nasional untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19 dan sekaligus menjadi instrumen pendorong daya saing Indonesia di tengah arah ekonomi global pasca krisis,” pungkas Airlangga.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut secara luring dan daring antara lain Menteri Perindustrian; Gubernur Kepulauan Riau; Bupati Bintan; Para Pejabat Eselon I Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dan Kementerian Investasi; Sekretaris Dewan Nasional KEK; Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau; Direktur Utama PT Bintan Alumina Indonesia; dan Para Pimpinan Instansi di Wilayah Kepulauan Riau. (nick)

Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyambut baik kegiatan Tour Atase Negara Sahabat ke Batam. Ada belasan delegasi dari negara-negara sahabat yang datang langsung ke Batam.

“Kegiatan ini tentu sangat baik, karena sekaligus kita bisa memperkenalkan potensi Kota Batam,” kata Rudi, Rabu (23/6/2021).

Rudi mengatakan Atase Negara Sahabat tersebut akan berkunjung ke sejumlah perusahaan di Batam. Di antaranya PT Bandar Abadi dan PT Karimun Anugrah di Tanjunguncang.

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak pada industri perkapalan yang mendukung peralatan pertahanan dan keamanan. Sehingga diharapkan juga dapat menjadi peluang kerjasama.

“Ada 18 Negara sahabat yang datang ke Batam, karena itu hal ini tentu menjadi peluang bagi kita,” katanya.

Kegiatan Tour Atase Negara Sahabat sendiri merupakan program dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pemko Batam menyambut baik karena Kota Batam dipilih menjadi salah satu kota yang dapat dikunjungi delegasi Atase Negara Sahabat tersebut.

Adapun Atase Negara Sahabat tersebut di antaranya Brazil, Brunei Darussalam, Kamboja, Kanada, Prancis, Jerman, India, Italia, Mexico, Belanda, New Zealand, Papua new Guinea dan Philipina.

“Kemudian, Srilanka, Timor Leste, United Kingdom, USA dan Vietnam,’ kata Rudi.

 

Sumber : Media Center Batam 

Batam - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyempatkan mampir ke Kedai Mak Ngah, Program Dialog Interaktif di Batam FM, Rabu (16/6/2021). Melalui siaran udara tersebut, Amsakar menyosialisasikan vaksinasi Covid-19.

Dalam dialog berdurasi lebih satu jam tersebut, Amsakar berharap apa yang disampaikan melalui siaran radio tersebut dapat menjangkau ke seluruh pemiarsa se-Kota Batam, hingga pulau terluar.
“Mudah-mudahan informasi soal Covid-19 ini dapat terdistribusi kepada masyarakat, dan mampu mengajak bersama berjuang menangani Covid-19,” ujar Amsakar didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Azril Apriansyah.
Ia mengatakan, hal utama dalam menangani Covid-19 ini dengan penerapan protokol kesehatan 5 M; memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
“Ini yang terus kita sosialisasikan, jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan,” katanya.
 
Tak hanya itu, langkah lain Pemerintah dalam menangani Covid-19 ini dengan meningkatkan imun tubuh. Amsakar melanjutkan, salah satu cara meningkatkan imun tubuh tersebut dengan disuntikkan vaksin Covid-19.
“Maski divaksin masih punya peluang terpapar Covid-19. Tapi, orang yang sudah divaksin akan lebih mudah melawan Covid-19,” ujar Amsakar saat menceritakan dirinya saat terjangkit Covid-19.
Untuk itu, Amsakar terus mengajak masyarakat Batam untuk ikut menyukseskan vaksinasi Covid-19 di Batam. Amsakar mengatakan, Pemerintah terus melayani vaksinasi bagi masyarakat Batam.
 
“Di 21 puskesmas kita layani vaksinasi sehari 250-500 orang per hari. Kemudian di Temenggung Abdul Jamal juga kita jadikan central vaksinasi, selain itu sejumlah komunitas kita datangi untuk menyukseskan vaksinasi,” ujarnya.
Ia menyampaikan, hingga saat ini sudah ratusan ribu warga Batam yang divaksin. Ia berharap 70 persen warga Batam bisa divaksin sebagai langkah pemerintah menangani Covid-19.
“Jangan ragu untuk divaksin, contohnya saya imun tubuh pasti meningkat. Ini penting untuk melawan Covid-19,” kata Amsakar.
 
Di akhir acara, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada semua petugas mulai RT dan RW hingga prajurit TNI dan Polri dan semua pihak yang sudah bertungkus lumus menangani Covid-19 ini.
“Terima kasih semuanya, kita memang butuh kerja bersama dalam menangani ini. Kami memahami jerih payah yang sudah dialami selama menangani Covid-19 ini,” katanya.
 
Sumber : Media Center Batam 

Batam - Direktur Utama PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), Santoni mengatakan pembangunan Refinery Alumina berkapasitas 1 juta ton per tahun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang telah rampung. Bahkan, pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina dengan kadar 98 persen tersebut sudah selesai masa uji coba produksi (commissioning).

”Hasil uji coba produksi bagus. Kami sudah bisa produksi penuh pada bulan Juni ini,” kata Santoni ketika dihubungi Selasa, 15 Juni 2021. Dia menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder yang telah mendukung pengembangan KEK Galang Batang.

Seperti diketahui, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) adalah Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Galang Batang di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

”Sekarang kami sedang membangun satu lagi Refinery Alumina berkapasitas 1 juta ton per tahun. Progres pembangunan sudah 30 persen. Kalau semua berjalan lancar, awal tahun 2022 pembangunan selesai dan mulai uji coba produksi,” jelas Santoni.

Rencananya, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) akan melakukan ekspor perdana pada Juli 2021. Sebanyak 25.000 ton bubuk alumina akan dikapalkan ke Malaysia melalui pelabuhan KEK Galang Batang. ”Pelabuhan yang kami bangun di KEK Galang Batang sudah selesai, dan ekspor perdana dilakukan dari pelabuhan ini,” katanya.

Hingga kuartal I tahun 2021, PT BAI telah merealisasikan investasi sebesar Rp 14 triliun di KEK Galang Batang. Tenaga kerja yang sudah terserap sekitar 4.000 orang. Investasi itu digunakan untuk membangun refinery alumina kapasitas 1 juta ton per tahun, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), water reservoir, pelabuhan, coal gas plant, dan pembangunan kawasan.

Hingga akhir tahun 2021, nilai investasi diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 17 triliun. PT BAI saat ini sedang melakukan pembangunan refinery alumina plant kedua, sehingga kapasitas produksinya menjadi 2 juta ton per tahun.

KEK Galang Batang akan terus dikembangkan dengan membangun tambahan unit power plant dan electrolytic alumunium plant hingga tahun 2027.

Dampak investasi dari PT BAI bagi perekonomian nasional adalah menurunkan impor produk alumina karena sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Kontribusi peningkatan nilai ekspor yang diperkirakan sebesar Rp 4,5 triliun melalui ekspor smelting grade alumina. Proyeksi jumlah tenaga kerja pada saat produksi adalah sebesar 7.000 orang pada akhir tahun 2021.

Kemudian adanya keterlibatan beberapa penyedia jasa konstruksi lokal (knowledge transfer) dalam pengembangan KEK Galang Batang. Termasuk pengiriman sejumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi nasional untuk menjalani pelatihan proses industri pengolahan bauksit dan sarana pendukung di Tiongkok, dan saat ini sudah bekerja dan ikut melatih tenaga kerja lokal di dalam rangkaian kegiatan usaha PT BAI. Selain itu pertumbuhan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mendukung kebutuhan pekerja juga tumbuh di sekitar KEK Galang Batang.

Dengan komitmen investasi dan realisasi pembangunan yang cepat, KEK Galang Batang akan fokus pada industri manufaktur modern, seperti industri hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan dengan didukung lokasi geografis yang sangat baik untuk berintegrasi ke dalam rantai pasok industri global. (nck)

Batam, 12 Juni 2021. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama pengembangan KEK adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemertaan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Kehadiran KEK diharapkan membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui industri- industri dan pariwisata bernilai tambah dan berantai nilai.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani dua Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic (PP Nomor 67 Tahun 2021) dan KEK Nongsa Digital Park (PP Nomor 68 Tahun 2021) yang terletak di Pulau Batam Provinsi Kepulauan Riau. Penetapan kedua PP KEK yang diiringi dengan vaksinasi serentak pada kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi nasional di provinsi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Batam untuk menyerahkan PP KEK Batam Aero Technic dan KEK Nongsa Digital Park, Sabtu (12/6).

“Penetapan kedua KEK ini sangat strategis dalam mendukung pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang saat ini telah dikembangkan menjadi Free Trade Zone dan telah menarik investor baik asing maupun dalam negeri. Rencana Aksi untuk kedua KEK ini telah disusun. Saya meminta komitmen semua instansi terkait untuk melaksanakannya dengan baik,” tegas Airlangga.

KEK Batam Aero Technic (BAT) seluas 30 ha memiliki target investasi sebesar 7,2 triliun rupiah dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 9.976 tenaga kerja. Sesuai penetapannya, KEK ini akan dikembangkan untuk kegiatan industri berbasis MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) pesawat penumpang.

Pengembangan KEK BAT bersifat Brown Field Project karena sebelum ditetapkan menjadi KEK, kawasan tersebut telah dibangun berbagai fasilitas di antaranya untuk area hanggar maintenance, hanggar painting, hanggar cleaning, apron, taxiway, dan sebagainya. Setelah menjadi KEK, selanjutnya akan dikembangkan beberapa hanggar maintenance baru, component shop, serta workshop untuk tools dan equipment.

Pengembangan KEK BAT diharapkan dapat menghemat devisa sebesar 65-70% dari kebutuhan MRO maskapai penerbangan nasional yang selama ini mengalir ke luar negeri dan menangkap peluang dari pasar Asia Pasifik yang memiliki sekitar 12.000 unit pesawat dengan nilai bisnis sebesar 100 Milyar USD di tahun 2025.

Sementara itu, KEK Nongsa Digital Park seluas 166.45 ha memiliki target investasi sebesar 16 triliun rupiah dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 16.500 tenaga kerja. KEK ini akan dikembangkan untuk kegiatan berbasis IT-digital dan pariwisata.

Pengembangan KEK Nongsa Digital Park juga bersifat Brown Field Project karena sebelum ditetapkan menjadi KEK telah dibangun berbagai akomodasi dan atraksi pariwisata bertaraf internasional serta sudah terbangun infrastruktur pendukungnya seperti Turi Beach Resort, Nongsa Point Marina, Nongsa Terminal Bahari, Nongsa Village, dan Infinite Framerwork Studio.

KEK Nongsa Digital Park diharapkan dapat menjadi entry gate bagi pelaku usaha information technology (IT) global ke perekonomian nasional, menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga 20-30 triliun rupiah per tahun dan transfer teknologi di bidang IT sehingga menjadi pusat pengembangan SDM tenaga IT muda Indonesia. Setelah menjadi KEK, ke depannya akan dikembangkan Movie Town, IT Office, IT Academi, Data Centre Commersial Area, fasilitas dan infrastruktur serta pengembangan Hotel dan Resort.

“Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki KEK terbanyak di Indonesia. Kita punya digital hub dari Batam ke berbagai wilayah yang terkoneksi dengan IT. KEK di kawasan ini bisa jadi pilot plan dan mercusuar bagi digital ekonomi di indonesia,” tutur Menko Airlangga.

Pengelola KEK di Pulau Batam diharapkan dapat segera merealisasikan komitmen pembangunan kawasan dan menghadirkan investasi pelaku usaha sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan bisa dengan lebih cepat. Harapannya, investasi yang dihadirkan adalah investasi yang dapat berkontribusi optimal dalam tujuan pengembangan masing-masing kawasan. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong realisasi investasi, terutama untuk Data Center, sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan ekonomi digital. Pengembangan ini diyakini akan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Digital merupakan satu-satunya kegiatan yang bisa mengakselerasi perekonomian. Bisa meloncat, bukan hanya linier dan saya berharap KEK ini dapat menjadi showcase utama perekonomian Indonesia dan membuat negara kita setara dengan negara maju,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Batam - Pembangunan terintegrasi yang dilakukan di Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) termasuk Tanjungpinang ditujukan guna mengoptimalkan potensi kawasan. Pembangunan terintegrasi tersebut tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) BBK. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, pengintegrasian tersebut memuat 3 (tiga) program utama yaitu pengembangan sektor industri dan jasa strategis (core business), pembangunan infrastruktur BBK yang terkoneksi dan terintegrasi serta harmonisasi regulasi dan kelembagaan untuk kemudahan investasi dan optimalisasi KPBPB BBK.

Payung hukum Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK berupa Peraturan Presiden yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KPBPB telah ditetapkan oleh Pemerintah pada 2 Februari 2021. Hal ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dimana salah satu tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui Kemudahan Berusaha yang termasuk didalamnya mengatur insentif yang menarik untuk Kawasan Ekonomi termasuk KPBPB.

Reformasi yang terwujud dalam PP 41/2021 melingkupi kelembagaan (Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan/BP), pelayanan perizinan sesuai NSPK (BP menerbitkan seluruh perizinan berusaha, menetapkan jenis dan jumlah barang konsumsi serta menerbitkan perizinan pemasukannya), pengembangan dan kerjasama pemanfaatan aset dengan Badan Usaha (BUMN/D, Koperasi, Swasta/PT, Badan Hukum Asing), fasilitas dan kemudahan dalam hal pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, dan larangan/pembatasan, pengembangan dan pengelolaan kawasan (Rencana Induk untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun), serta sanksi dan peralihan (Transisi Dewan Kawasan, Transisi BP, dan Transisi OSS).

Untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama pihak terkait melakukan serangkaian tinjauan lapangan dan verifikasi kesiapan pelaksanaan program atau proyek prioritas pengembangan Kawasan BBK.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, Selasa (8/6), mengatakan adanya Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK diharapkan dapat menjadi salah satu strategi dalam upaya peningkatan nilai investasi, peningkatan arus barang dan penumpang, peningkatan kunjungan wisatawan, serta percepatan penguatan kelembagaan pengelolaan Kawasan BBK.

“Program atau proyek yang menjadi bagian dari Perpres KPBPB BBK ini akan memberikan multiplier effect dalam percepatan dan pemerataan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi COVID-19,” kata Wahyu.

Dalam Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK, tema pengembangan kawasan BBK Tahun 2020-2045 adalah menjadikan kawasan BBK sebagai Hub Logistik Internasional dalam rangka mendukung pengembangan industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan bahwa dengan adanya Rencana Induk Pengembangan KPBPB Batam, Bintan, Karimun akan dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Dalam Rencana Induk KPBPB BBK terdapat beberapa program atau proyek prioritas yang bersifat optimistis, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekspor-impor, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, hingga memperbanyak kegiatan padat karya.

“Nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret lalu mencapai angka 1.356 juta USD, meningkat 12,6% dari Februari. Kinerja ekspor terus mengalami peningkatan dan impor yang dilakukan hampir seluruhnya untuk mendukung kegiatan produksi,” tutur Ansar.

Hingga saat ini program atau proyek prioritas yang masuk Rencana Induk Pengembangan Kawasan KPBPB BBK mencakup sektor industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur dasar, infrastruktur perhubungan, sumber daya air, peningkatan daya saing kawasan, energi dan agribisnis. Total program atau proyek yang akan diusulkan dalam Perpres Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK sebanyak 153 program atau proyek.

“Tentunya dukungan dari Kemenko Perekonomian dan seluruh Pemerintah Pusat juga sangat nyata karena kita menganggap BBK adalah ujung tombak untuk investasi Indonesia ke depan. Oleh karenanya, kami akan menindaklanjuti terkait usulan-usulan yang telah disampaikan,” pungkas Wahyu. (ndk)

Page 1 of 32

Tentang Kami