Batam, 25/5 - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mencatat telah menangani sebanyak 78 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga April 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPTD PPA Batam Suratin mengatakan dari total kasus anak yang ditangani, pencabulan dan persetubuhan menjadi kasus terbanyak.
“Untuk kasus anak totalnya 60 kasus, sedangkan kasus perempuan 18 kasus. Jadi total Januari sampai April ada 78 kasus yang kami tangani,” katanya saat dihubungi di Batam, Senin.
Ia merinci, kasus terhadap anak terdiri atas kekerasan fisik empat kasus, psikis satu kasus, persetubuhan 23 kasus, pencabulan 24 kasus, sodomi tiga kasus, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) satu kasus, anak jaringan terorisme dua kasus, serta penelantaran atau tidak diasuh dua kasus.
Sementara itu untuk kasus terhadap perempuan meliputi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) enam kasus, pengasuhan tujuh kasus, nafkah anak dua kasus, persetubuhan dua kasus, serta Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) satu kasus.
Suratin menjelaskan perbedaan kasus persetubuhan dan pencabulan pada anak terletak pada tindakan yang terjadi.
“Keduanya merupakan kekerasan seksual, namun kami bedakan di pendataan, ada yang pencabulan dan ada yang kekerasan seksual hingga persetubuhan. Kalau pencabulan tidak sampai persetubuhan,” ujarnya.
Terkait satu kasus TPPO anak yang ditangani, ia mengatakan korban hingga kini masih menjalani proses rehabilitasi. Menurut dia, korban TPPO tersebut awalnya dijanjikan pekerjaan di Batam, namun kemudian diduga mengalami eksploitasi seksual.
“Dijanjikan kerja di Batam, namun saat sudah di sini di eksploitasi seksual,” ujarnya.
Selain itu UPTD PPA Batam juga menangani dua kasus anak yang berkaitan dengan jaringan terorisme. Kedua anak tersebut telah menjalani asesmen dan konseling psikologi dan saat ini dipulangkan ke keluarga namun dengan pengawasan khusus aparat terkait.
Suratin juga mengatakan setiap kasus memiliki karakteristik dan penanganan berbeda, sehingga memerlukan pendekatan khusus. “Masing-masing kasus itu memiliki cara beda untuk penanganannya, ada spesifikasinya,” kata dia.
Ia menjelaskan terdapat kasus yang memerlukan visum korban, asesmen dan konseling psikologis, serta pendampingan saat proses persidangan, sehingga terdapat bermacam-macam cara penyelesaian.
Sumber : AntaraNews
Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam, hotel bintang lima di kawasan premium Batam, dengan bangga memperkenalkan Kalaséra, outlet F&B terbaru yang menghadirkan artisan desserts, coffee, dan mocktails dengan sentuhan modern dan berkarakter.
Terinspirasi dari kata kala (waktu) dan sera (senja), Kalaséra menggambarkan perjalanan suasana yang mengalir alami—dari siang yang ringan dan tenang menuju malam yang hangat dan elegan.
Interior Kalaséra mengusung konsep luxurious living room, yang memadukan kenyamanan dengan nuansa kemewahan hotel bintang lima. Palet warna lembut, material premium, dan pencahayaan hangat menciptakan suasana yang cozy, personal, namun tetap berkelas.
Mengusung filosofi traditional food reimagined, Kalaséra menghadirkan jajanan pasar Indonesia dalam versi modern dan berkelas. Kleponesia hadir dalam bentuk dessert lembut dengan vanilla coconut mousse dan tekstur berlapis yang halus, sementara Es Teler Indulgence merupakan reinterpretasi cake dari dessert ikonik Indonesia dengan kombinasi pandan chiffon, buah tropis, dan coconut cream yang ringan namun kaya rasa.
Untuk pilihan savory, Pain au Rendang menjadi salah satu highlight—perpaduan rendang slow-cooked dengan teknik pastry Prancis yang buttery dan flaky, menghasilkan rasa yang dalam namun tetap seimbang. Menu lainnya, seperti Luti Gendang Danish, menyatukan gurihnya isian ikan berbumbu dan balutan Danish pastry yang renyah. Sangat cocok disantap dengan minuman artisan tea hangat.
Melengkapi pengalaman, Kalaséra juga menyajikan pilihan minuman curated seperti Flora Kecombrang dan Tropical Rujak Fizz yang menghadirkan rasa tropis yang segar dan unik. Tersedia juga pilihan lainnya seperti refreshing coolers dan premium tea, serta rangkaian kopi mulai dari espresso hingga manual brew menggunakan single origin beans yang di-roast oleh roaster terpercaya di Batam.
Seluruh menu Kalaséra dikurasi oleh tim chef berpengalaman internasional dari Eropa, Asia, dan Timur Tengah, yang memadukan teknik global dengan kekayaan rasa lokal untuk menciptakan pengalaman kuliner yang seimbang, estetik, dan berkesan.
Dengan konsep yang terkurasi dan lokasi strategis di jantung kota, Kalaséra memperkuat posisi Oakwood Grand Batam sebagai destinasi lifestyle premium. Lebih dari sekadar tempat makan, Kalaséra adalah ruang di mana waktu, rasa, dan suasana berpadu dengan hangat dan elegan.
Reservasi dapat dilakukan melalui +62 812-3003-0609 atau Instagram @oakwoodgrandbatam.
Batam, 25/5 - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia memfasilitasi pemulangan 190 warga Negara Indonesia (WNI) dan pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia lewat Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
“Bagi KJRI Johor Bahru, pelaksanaan fungsi perlindungan bukanlah sekadar pemenuhan aspek prosedural dan administrasi kekonsuleran semata. Lebih dari itu, hal ini merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam memberikan perlindungan yang inklusif, humanis, dan berkeadilan bagi setiap warga negara di luar negeri,” ujar Ketua Satgas Perwakilan Pelindungan Terpadu (PPT) KJRI Johor bahru Jati Heri Winarto saat dikonfirmasi di Batam, Senin.
Langkah nyata ini merupakan bagian dari komitmen KJRI Johor Bahru dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara di luar negeri.
Proses pemulangan para WNI mayoritas berasal dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan Bengkulu, terdiri dari 131 laki-laki, 51 perempuan, serta kelompok rentan yang mencakup 4 orang lanjut usia, dan 4 anak-anak.
Sebelumnya, mereka sempat ditahan di beberapa Depot Tahanan Imigresen (DTI) di wilayah kerja KJRI Johor Bahru. Yakni di DTI Kemayan, Pahang terdapat 68 orang, DTI Pekan Nenas, Johor terdapat 92 orang, serta di DTI Lenggeng, Negeri Sembilan sebanyak 30 orang.
Terdapat dua tahap pemulangan yang menuju ke Pelabuhan Batam Center, yakni tahap I pada 22 Mei sebanyak 150 WNI/PMI diberangkatkan dari Pelabuhan Pasir Gudang, Johor, dan tahap 2 pada 25 Mei sebanyak 40 WNI/PMI diberangkatkan dari Pelabuhan Stulang Laut, Johor.
Guna memastikan kepulangan berjalan aman, tertib, dan manusiawi, Satgas PPT KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan khusus, terutama bagi anak-anak dan lansia.
Melalui momentum pemulangan ini, Pemerintah RI berharap para WNI/PMI dapat terfasilitasi dengan baik untuk kembali berintegrasi dengan keluarga dan merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 H di tanah air.
Dalam proses ini, sebanyak 117 dari 190 WNI/PMI dipulangkan menggunakan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) karena tidak lagi memiliki dokumen perjalanan yang sah.
KJRI Johor Bahru terus berupaya mempercepat penerbitan dokumen darurat ini di tengah berbagai tantangan birokrasi di lapangan.
Di sisi lain, KJRI Johor Bahru kembali mengimbau dan mengajak seluruh WNI, khususnya calon PMI, untuk selalu mematuhi hukum dan menempuh prosedur resmi jika ingin bekerja di Malaysia agar terhindar dari risiko hukum dan deportasi di kemudian hari.
“Penegakan hukum di hilir harus diimbangi kesadaran di hulu selaras dengan pencanangan Gerakan Nasional Migran Aman oleh KP2MI pada 18 Mei 2026. Kami kembali mengetuk hati dan mengimbau seluruh masyarakat untuk tegas menolak jalur instan non-prosedural karena beresiko tinggi. Mari pilih jalur resmi demi kepastian hukum, keselamatan diri, dan kehormatan bangsa di negeri jiran,” katanya.
Dengan pemulangan ini, tercatat hingga Mei 2026, KJRI Johor Bahru telah berhasil memfasilitasi pemulangan total 2.497 WNI/PMI.
Keberhasilan ini terwujud berkat sinergi kuat dengan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), KP2MI, BP3MI, P4MI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Balai Kekarantinaan Kesehatan serta Kepolisian RI.
"Keberhasilan memfasilitasi pemulangan 2.497 WNI hingga Mei 2026 ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi lintas instansi dan koordinasi erat bersama Jabatan Imigresen Malaysia merupakan pondasi utama perlindungan perbatasan yang solid,” kata Jati.
Sumber : AntaraNews
Batam, 25/5 - Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) mengawal investasi strategis pusat data kecerdasan buatan (AI) dengan nilai investasi mencapai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp88 triliun dengan luas pengembangan sekitar 30 hektare.
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menyampaikan bahwa investasi sektor digital menjadi bagian penting dalam arah baru transformasi ekonomi Batam.
“Batam memiliki keunggulan geografis, konektivitas internasional, serta kesiapan kawasan yang sangat kompetitif untuk industri digital masa depan. Kehadiran investasi Artificial Inteligence (AI) Data Centre ini menjadi momentum percepatan transformasi Batam menuju ekonomi berbasis teknologi, inovasi, dan digitalisasi,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Senin.
BP Batam menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi Batam menjadi pusat industri digital dan AI regional melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) antara PT PLN Batam dan PT Equator Gate System Batam (EGSB).
Penandatanganan ini menjadi upaya penguatan ekosistem digital Batam sekaligus memperlihatkan kesiapan kawasan dalam mendukung investasi hyperscale AI Data Centre berstandar global.
PT EGSB merupakan perusahaan pengembang AI Data Centre yang didukung oleh Range Intelligent Computing Technology Company Limited (RangeIDC), salah satu perusahaan pusat data terbesar di Tiongkok yang tercatat di Bursa Efek Shenzhen.
Batam dipilih sebagai lokasi ekspansi internasional pertama perusahaan di luar Tiongkok dengan fokus pengembangan High-Density AI Data Centre di kawasan Teluk Mata Ikan, Nongsa, Batam.
Sementara itu, Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Djemy Francis menegaskan bahwa BP Batam akan mengawal proyek tersebut melalui pola fast-track execution guna memastikan percepatan realisasi investasi.
Menurutnya, kesiapan energi menjadi faktor fundamental dalam industri AI dan pusat data modern yang membutuhkan suplai listrik besar, stabil, dan berkelanjutan.
“BP Batam menyiapkan kepastian investasi, percepatan layanan, dan kesiapan kawasan. PLN Batam memastikan kesiapan energi. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Batam siap menjadi AI dan Digital Gateway Indonesia yang terhubung dengan ekosistem global,” ujar Fary.
Ia menambahkan, proyek EGSB diharapkan menjadi proyek investasi yang mampu menarik masuknya industri strategis lainnya seperti cloud computing, ekosistem semikonduktor, layanan AI, serta berbagai industri digital global.
Selain memperkuat posisi Batam dalam rantai industri digital internasional, investasi ini juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi luas melalui penciptaan lapangan kerja profesional, transfer teknologi, peningkatan daya saing SDM lokal, serta pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
EGSB diperkirakan akan menyerap sekitar 700-800 tenaga profesional di bidang pusat data dan teknologi digital melalui kolaborasi rekrutmen dan pengembangan talenta bersama perguruan tinggi di Batam.
BP Batam memandang sinergi antara pemerintah, penyedia energi, pelaku industri, dan institusi pendidikan sebagai fondasi penting dalam membangun Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital nasional yang modern, kompetitif, dan berkelas dunia.
“Batam tidak lagi hanya berkembang sebagai kawasan industri manufaktur, tetapi sedang bertransformasi menjadi Execution Hub of Global Digital Industry,” tutup Fary.
Sumber : AntaraNews
Jakarta, 25 Mei 2026. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha yang diduga melakukan penipuan dengan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin, yaitu Appeninc dan VID. Selain itu, Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan usaha Sensenowai yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi kripto.
Appeninc dan VID
Appeninc diduga melakukan impersonasi terhadap Appen Inc, yaitu perusahaan yang berizin di Colorado, Amerika Serikat. Sedangkan VID diduga melakukan impersonasi terhadap Video Media Company Limited, yaitu perusahaan agensi periklanan berizin di Inggris. Appen Inc maupun Video Media Company Limited diketahui tidak menjalankan kegiatan penawaran investasi.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Appeninc dan VID diketahui melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta aplikasi/website yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Appeninc terindikasi menjalankan skema penipuan melalui aplikasi yang digunakan untuk pengerjaan tugas berupa menebak gambar. Sedangkan VID terindikasi menjalankan skema penipuan melalui aplikasi yang digunakan untuk pengerjaan tugas berupa menonton iklan dan penawaran pembiayaan proyek fiktif. Appeninc dan VID mewajibkan member melakukan deposit dana dan perekrutan anggota baru (member get member) untuk memperoleh pendapat harian dan bonus tambahan.
Sensenowai
Sensenowai diduga melakukan penipuan modus investasi kripto dengan skema layanan copy trading melalui aplikasi Wapex. Sensenowai mewajibkan member melakukan deposit dana dan perekrutan anggota baru (member get member) untuk memperoleh pendapat harian dan bonus tambahan.
Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan bahwa Sensenowai tersebar disejumlah wilayah di Indonesia dengan legalitas sebagai Perseroan Terbatas (PT) maupun perseroan perorangan. Namun demikian, kegiatan Sensenowai tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM serta tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Tindak Lanjut Satgas PASTI
Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan Appeninc, VID, dan Sensenowai serta akan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.
Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terutama yang menggunakan nama perusahaan asing berizin tanpa kejelasan legalitas di Indonesia.
Apabila menemukan indikasi penawaran investasi atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mengakselerasi penanganan infrastruktur dengan merespons cepat keluhan warga terkait jalan rusak. Salah satu buktinya, terlihat pada perbaikan ruas Jalan Yos Sudarso, tepatnya diatas Underpass Pelita atau Terowongan Pelita.
Berawal dari aduan warga terkait kondisi jalan yang membahayakan, perbaikan langsung dilakukan Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam.
Direktur Pembangunan Infrastruktur BP Batam, Wulung Dahana mengatakan, perbaikan jalan ini akan dimulai pada Sabtu (23/5/2026). Proses perbaikan jalan tersebut, ditargetkan rampung dalam waktu satu minggu.
“Untuk saat ini, BP Batam sedang dalam proses persiapan peralatan pekerjaan. Dan malam ini akan langsung di mobilisasi ke lokasi,” ujar Wulung saat dikonfirmasi, Jumat (22/5/2026) sore.
Ia menjelaskan, Selama proses perbaikan berlangsung, Jalan Yos Sudarso tetap dibuka namun hanya menggunakan satu lajur. Langkah tersebut dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, menyusul tingginya mobilitas masyarakat.
“Untuk pengerjaannya, akan dimulai dengan pengerjaan beton rigid. Fokus utama kami adalah, bagaimana menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kota Batam,” jelas Wulung.
Wulung menambahkan, dibawah kepemimpinan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, pola kerja yang diterapkan saat ini mengedepankan kecepatan respons dan kedekatan dengan masyarakat. Setiap laporan harus menjadi prioritas dan tidak dibiarkan terlalu lama.
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan selama proses perbaikan berlangsung. Kami juga berharap, seluruh masyarakat dapat bekerja sama agar pengerjaan selesai tepat waktu,” tutupnya.
Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Diklat Orientasi Pegawai untuk Gelombang ke-1 di Mako Brimob Polda Kepri, 18-20 Mei 2026.
Bekerjasama dengan Satbrimob Polda Kepri, orientasi ini menjadi langkah strategis untuk membangun mental, disiplin dan etos kerja pegawai yang siap melayani dengan penuh tanggung jawab.
Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain menegaskan bahwa status sebagai pegawai tetap membawa amanah besar untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tugas.
“Saudara-saudara memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara profesional, berintegritas, memiliki jiwa korps dan siap mengabdi untuk bangsa dan negara,” kata Alexander saat memberikan arahan Upacara Diklat.
Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, perizinan, hingga pengadaan. Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan profesionalisme organisasi.
Tak hanya itu, semangat kebersamaan dan soliditas antarpegawai juga menjadi nilai penting yang terus dibangun di lingkungan kerja.
“Kita adalah satu BP Batam. Jiwa korps harus dibangun agar tercipta soliditas dan semangat kebersamaan dalam organisasi,” tambahnya.
Sementara itu, sebelumnya, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad berharap kegiatan orientasi mampu memperkuat pemahaman pegawai terhadap arah kebijakan organisasi, sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika kepemimpinan dan budaya kerja di lingkungan BP Batam.
“Kegiatan ini agar bagaimana kita bisa memahami roda organisasi, bisa beradaptasi terhadap gaya kepemimpinan dan semua bisa berjalan seiring, selaras, seirama terhadap kebijakan organisasi,” pungkas Amsakar.
Sebanyak 676 pegawai akan mengikuti diklat yang dilaksanakan dalam enam gelombang hingga Juni 2026 mendatang. Para peserta dibekali pemahaman mengenai nilai, etika, serta budaya kerja instansi pemerintah guna menciptakan insan BP Batam yang tangguh dan bertanggung jawab.
Jakarta, 22 Mei 2026. Indonesia dan Singapura melaksanakan pertemuan The 13th Senior Official Meeting of The Six Economic Bilateral Working Group (SOM 6WG) pada Kamis, (21/05). Pertemuan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, sebagai Senior Official Indonesia, dan Permanent Secretary Ministry of Trade and Industry Singapura Beh Swan Gin, sebagai Senior Official Singapura.
Pelaksanaan SOM 6WG bertujuan untuk mengevaluasi dan memperkuat kerja sama ekonomi bilateral di enam Working Group (WG), yakni WG Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan KEK, WG Investasi, WG Transportasi, WG Pariwisata, WG Ketenagakerjaan, dan WG Agribisnis. Kedua Co-chairs menyampaikan pentingnya penguatan kerja sama sektor strategis kedua negara agar lebih adaptif dan responsif, terutama dalam menghadapi ancaman akibat ketidakpastian ekonomi-politik global.
”Kerja sama Indonesia dan Singapura perlu diarahkan kepada upaya menjawab tantangan perkembangan dunia di sektor strategis seperti kawasan industri yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur digital, ekonomi hijau, teknologi pertanian dan pengembangan talenta-talenta digital,” ungkap Deputi Edi.
Pertemuan selanjutnya mencatat perkembangan yang dicapai oleh keenam WG selama periode 2025-2026. Pada WG BBK dan KEK, terbitnya PP No. 25 Tahun 2025 tentang perluasan kewenangan perizinan BP Batam, dan PP No. 47 Tahun 2025 tentang perluasan kawasan FTZ Batam dari 8 menjadi 22 pulau adalah milestone krusial bagi upaya efisiensi birokrasi dan peluang investasi di kawasan BBK. Selain itu, paket informasi regulasi investasi terkini di kawasan BBK akan meningkatkan kepastian hukum bagi investor asing.
Keberhasilan lainnya yakni penyelenggaraan the 2nd Islands of Growth: BBK Investment Forum pada November 2025 di Singapura. Forum yang dihadiri 120 peserta tersebut berperan sebagai forum promosi investasi. Ke depan, WG BBK akan memperkuat layanan keimigrasian melalui penyempurnaan paket informasi visa, rencana pembentukan pusat layanan telepon imigrasi 24 jam, serta peningkatan kejelasan regulasi terkait implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Pada WG Investasi, Indonesia dan Singapura memperkuat kolaborasi di lima sektor prioritas, yakni pengembangan infrastruktur industri, ekonomi hijau, layanan kesehatan, agribisnis, serta promosi peluang investasi di Indonesia. Di bidang kawasan industri, Kendal Industrial Park (KIP) Fase 1 telah mencapai kapasitas penuh. Pengembangan KIP Fase 2 seluas 1.000 ha sedang dalam proses inisiasi dengan tujuan untuk mengakomodasi permintaan investor asing, seiring rencana perayaan ulang tahun KIP ke-10 pada November 2026.
Di bidang ekonomi hijau, Sembcorp bersama PT SESNA mengembangkan proyek tenaga surya skala utilitas terbesar di Indonesia berlokasi di IMIP, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas 200 MW dan sistem penyimpanan energi baterai 80 MWh senilai USD 210 juta. Selain itu, kolaborasi antara NUS, CRecTech, dan Pertamina tengah mengembangkan proyek percontohan biogas-ke-bio-metanol pertama di Indonesia di Sumatera Utara, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor metanol sekaligus membuka rantai nilai bahan bakar hijau baru.
Dalam kerangka WG Transportasi, Indonesia dan Singapura mencatat kemajuan di sektor penerbangan dan maritim, terutama rencana pengembangan konektivitas udara kedua negara, serta penguatan kerja sama antara Garuda Indonesia dan Singapore Airlines. Di sektor maritim, kedua pihak sepakat memperluas cakupan kerja sama melampaui pelatihan, dengan target penandatanganan MOU baru pada 2027 bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan bilateral.
Sementara itu, WG Pariwisata berfokus pada tiga agenda utama, yakni kerja sama cruise melalui promosi bersama dan pengembangan rute tujuan, promosi destination twinning Indonesia dan Singapura kepada wisatawan mancanegara, serta penguatan kolaborasi MICE dengan menggandeng asosiasi MICE.
Pada WG Ketenagakerjaan, kerja sama yang dilakukan mencakup 4 area utama kolaborasi, yakni kerja sama pengembangan Sumber Daya Manusia antara Singapura dan Indonesia di Lembaga Pendidikan Tinggi (IHL), lembaga vokasi, dan kementerian, pengembangan kerja sama program Tech X, peningkatan kapasitas dan pertukaran program pelatihan antara Indonesia dan Singapura, serta pengembangan kerja sama kedua negara dengan ASEAN.
Pada WG Agribisnis, kedua negara sepakat untuk melanjutkan penguatan kerja sama AWG dalam meningkatkan hubungan perdagangan pertanian (agri-trade) antara Indonesia dan Singapura, sekaligus mendukung implementasi tujuan Memorandum of Understanding (MoU) on Food Safety and Agriculture Technology. Selain itu, di dalam pelaksanaan AWG 5-year Workplan 2021–2025, sebanyak 11 dari 12 indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPIs) telah berhasil dicapai, sementara satu indikator lainnya akan dilanjutkan dalam Workplan 2026–2030.
Rencana kerja lima tahunan periode 2026–2030 juga telah disahkan oleh para Co-Chairs AWG pada pertemuan tanggal 28 April 2026 lalu. Selanjutnya program kerja sama AWG yang akan dilaksanakan yakni Young Farmers Development Programme (YFDP) Kementerian Pertanian, dimana telah terpilih 13 petani muda berpotensi tinggi serta 2 ASN untuk dapat mengikuti program pelatihan di Singapura pada tanggal 7–13 Juni 2026. Adapun seluruh biaya program, termasuk akomodasi, tiket penerbangan, dan pelatihan, didanai penuh oleh Pemerintah Singapura.
Menanggapi perkembangan di keenam WG tersebut, Permanent Secretary Beh menyampaikan bahwa Singapura berkomitmen untuk senantiasa menjaga hubungan kemitraan yang erat dalam area kerja sama 6 WG khususnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri, transisi hijau, dan agriteknologi antara kedua negara.
“Kami meyakini bahwa pertemuan ini akan semakin mempererat hubungan kemitraan kedua negara melalui implementasi kerja sama konkret untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif kedua negara,” ujar Permanent Secretary Beh.
Deputi Edi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Singapura terhadap komitmen implementasi kerja sama yang telah disepakati oleh kedua negara. ”Penguatan kerja sama Indonesia-Singapura dalam kerangka 6 WG diharapkan dapat membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas dan saling menguntungkan,” pungkas Deputi Edi.
Secara statistik, Singapura merupakan mitra utama dalam perdagangan dan investasi Indonesia. Singapura merupakan mitra utama dagang terbesar ketiga bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan pada tahun 2025 mencapai 32,8 miliar USD. Hal ini mencerminkan tren positif pertumbuhan sebesar 3,9% selama kurun waktu 5 tahun terakhir.
Dalam hal investasi, Singapura tetap menjadi investor asing terbesar di Indonesia dengan total nilai investasi mencapai 75,5 miliar USD selama 5 tahun terakhir dan berkontribusi terhadap penciptaan lebih dari 820.000 lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Pada tahun 2025, investasi Singapura di Indonesia mencapai 17,4 miliar USD.
Co-Chairs SOM menegaskan kembali bahwa 6WG tetap menjadi forum utama dan strategis dalam meningkatkan nilai perdagangan dan investasi Indonesia-Singapura yang konkret, berorientasi hasil, dan memberikan manfaat langsung bagi kemaslahatan masyarakat kedua negara.
Pada akhir pertemuan, kedua pimpinan delegasi menandatangani Summary of Discussion (SoD) yang selanjutnya akan menjadi acuan pelaksanaan the 16th Indonesia-Singapore Six Economic Bilateral Working Group Ministerial Meeting Juni 2026 mendatang. (nck)
SIKAPI GEJOLAK GEOPOLITIK GLOBAL, OJK PASTIKAN FUNDAMENTAL DAN INTERMEDIASI PERBANKAN TETAP TERJAGA
Jakarta, 22 Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati perkembangan perekonomian global yang saat ini masih dibayangi gejolak geopolitik dan harga minyak yang berdampak pada eskalasi volatilitas di pasar keuangan global serta penguatan US Dollar index yang membuat peningkatan fluktuasi nilai tukar negara emerging markets. Di tengah kondisi demikian, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap resilien ditopang tingkat inflasi yang terkendali serta momentum positif pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup tinggi. Secara berkesinambungan, OJK terus melakukan monitoring intensif terhadap perkembangan kinerja industri perbankan, termasuk mencermati tren pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan jenis valuta.
Pada April 2026, DPK tumbuh sebesar 11,39 persen (yoy), yang didominasi oleh DPK dalam denominasi Rupiah yang tumbuh sebesar 11,49 persen (yoy). Pertumbuhan DPK Rupiah didorong oleh Giro yang tumbuh sebesar 23,25 persen (yoy), Tabungan sebesar 7,88 persen (yoy), dan Deposito sebesar 6,91 persen (yoy). Adapun DPK Valas secara tahunan tumbuh sebesar 10,87 persen (yoy) dengan rincian Giro Valas tumbuh sebesar 3,15 persen (yoy), Tabungan Valas sebesar 23,21 persen (yoy), dan Deposito Valas sebesar 22,00 persen (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah rekening DPK terus mencatatkan peningkatan hingga April 2026 telah mencapai sebanyak 667.169.152 rekening atau tumbuh 7,22 persen (yoy) dan sebagian besar masih didominasi oleh rekening dengan denominasi rupiah. ‘‘Sejak awal 2026, kami melihat bahwa memang terdapat peningkatan porsi DPK Valas terhadap DPK total.
Namun demikian, peningkatan DPK Valas masih tergolong wajar sehingga porsi DPK Valas terhadap DPK total sampai saat ini relatif stabil dan bergerak pada kisaran 15 persen-16 persen’’, kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Meningkatnya porsi DPK Valas utamanya pada deposito, mengingat suku bunga deposito valas yang ditawarkan oleh bank besar cukup kompetitif dengan tujuan antara lain sebagai insentif bagi eksportir yang menempatkan dananya di dalam negeri. Likuiditas Perbankan Memadai OJK menegaskan bahwa stabilitas keuangan domestik saat ini tetap terjaga. Ketahanan perbankan terjaga resilien tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang cukup tinggi untuk menjadi buffer dalam menyerap risiko yang dihadapi.
1 Hal ini juga didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada April 2026 sebesar 86,88 persen dan Alat Likuid/NonCore Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 111,13 persen dan 25,39 persen yang berada jauh di atas threshold masingmasing sebesar 50 persen dan 10 persen. Dengan demikian, fungsi intermediasi serta layanan transaksi valuta asing kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selain itu, OJK senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait perubahan nilai tukar dan dampaknya terhadap perbankan. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan yang secara konsisten berada jauh di bawah threshold maksimum 20 persen dari modal bank menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar relatif terjaga dan terkendali. Dengan demikian, dampak immediate dari pelemahan rupiah terhadap stabilitas perbankan relatif masih terbatas.
Namun demikian, OJK tetap mencermati potensi second round impact yang berasal dari meningkatnya tekanan yang berasal dari imported inflation maupun cost-push inflation seiring dengan kenaikan harga minyak global. OJK menilai fluktuasi permintaan valas yang terjadi sebagai bagian dari respon diversifikasi aset yang wajar dan terukur. OJK terus memperkuat koordinasi kebijakan serta strategi komunikasi publik bersama BI, LPS dan Kementerian Keuangan dalam kerangka KSSK untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan global dan domestik guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Bintan, 21/5 (ANTARA) - Loka Pengelolaan Kelautan (LKP) Pekanbaru Satuan Pelaksana (Satpel) Tanjungpinang mengimbau masyarakat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) tidak membuang limbah makanan sembarangan di kawasan pesisir karena bisa memicu kemunculan buaya.
"Meningkatnya kemunculan buaya di permukiman warga dapat dipicu oleh pembuangan limbah makanan, seperti nasi hingga potongan daging/ayam," kata Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) LKP Pekanbaru Satpel Tanjungpinang Ronald Raditya Kesatria Sinaga di Bintan, Kamis.
Selain itu, faktor kerusakan hutan mangrove akibat ekspansi permukiman di pinggir sungai/laut juga bisa memicu kemunculan buaya imbas hilangnya habitat dan makanan alami buaya.
Oleh karena itu, katanya, diperlukan pemetaan tata ruang dan wilayah agar keseimbangan ekosistem perairan laut dan darat tetap terjaga.
"Kita harus sama-sama ikut memelihara lingkungan pesisir guna meminimalisir konflik buaya dan manusia," ujarnya.
Ia menjelaskan secara yuridis buaya dikategorikan sebagai ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, meski secara biologis termasuk reptil.
Ia menyebutkan terdapat dua jenis reptil yang hidup di perairan Bintan, yakni buaya muara dan senyulong.
Kedua satwa tersebut hewan dilindungi pemerintah dan konvensi internasional karena populasinya terbatas serta memiliki peran penting dalam rantai ekosistem perairan.
Ia mengingatkan warga Bintan supaya tidak bertindak gegabah terhadap reptil tersebut. Masyarakat dilarang menangkap, melukai, membunuh, ataupun mengangkut satwa liar itu tanpa prosedur resmi.
Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ronald menegaskan tindakan penangkapan atau pemusnahan buaya hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil asesmen pemerintah dan satuan tugas satwa liar.
"Solusi konkretnya adalah meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan, sehingga manusia dan buaya bisa hidup berdampingan dengan aman," ucapnya.
Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Bintan Wiryawan Wira mengatakan belakangan populasi buaya di wilayah ini terus meningkat, mencapai puluhan ekor bahkan lebih.
Lokasi rawan buaya tersebar hampir di semua kecamatan di Bintan, meliputi Tambelan 18 tempat, Teluk Bintan (13), Teluk Kijang di Toapaya (13), dan Bintan Timur (3).
Ia mengingatkan masyarakat lebih waspada ketika mengetahui lokasi rawan buaya, misalnya tidak berenang, memancing maupun mencuci di kawasan tersebut.
Wira juga mengimbau warga memahami kapan perilaku buaya aktif, antara lain pada waktu subuh menjelang pagi, dan sore menjelang magrib.
"Tidak menutup kemungkinan, buaya aktif di malam hari," ujar dua.
Warga diminta tidak membuang sampah sembarangan di lokasi rawan buaya, terutama sisa makanan/nasi, potongan ikan, daging, dan ayam, yang berisiko mengundang buaya ke permukiman penduduk.
Ia mencontohkan di Kecamatan Tambelan warga membuang potongan ayam hasil jualan di laut, lalu dimakan buaya yang ukurannya bisa mencapai empat meter. Perbuatan seperti ini tidak seharusnya dilakukan, sebab berpotensi membahayakan keselamatan warga.
"Warga mengklaim buayanya jinak, padahal itu dalam kondisi kenyang. Kalau tak ada makanan lagi atau lapar, justru buaya bisa memangsa manusia. Jadi tetap harus waspada," kata dia.
Batam, 21/5 - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mendata sebanyak 1.020 titik pelaksanaan shalat serta jumlah hewan kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah/2026 di seluruh wilayah Kota Batam.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Kemenag Kota Batam Resdin Efendi Pasaribu mengatakan data tersebut merupakan hasil sementara hingga 19 Mei 2026.
“Total titik Shalat Idul Adha di Batam saat ini mencapai 1.020 titik yang terdiri dari 943 masjid, 42 mushala, dan 35 lapangan, tersebar di 12 kecamatan,” ujar Resdin saat dihubungi di Batam, Kamis.
Menurutnya, Kecamatan Sekupang menjadi wilayah dengan jumlah titik Shalat Idul Adha terbanyak yakni mencapai 164 titik.
Selain pendataan lokasi shalat, Kemenag Batam juga mencatat jumlah hewan kurban yang telah terdata sejauh ini mencapai 7.011 ekor. “Jumlah tersebut terdiri dari 2.408 sapi dan 4.603 kambing,” katanya.
Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Sagulung merupakan wilayah dengan jumlah kurban terbanyak yakni 980 ekor.
Meski demikian Resdin mengatakan jumlah hewan kurban diperkirakan masih akan bertambah hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
Ia menjelaskan proses pendataan hewan kurban dilakukan melalui koordinasi petugas Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan dengan pengurus masjid dan mushala.
“Kita tanyakan langsung ke pengurus masjid dan mushala melalui petugas KUA di tiap kecamatan,” katanya.
Menurutnya, pendataan tersebut dilakukan untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan Shalat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban di seluruh wilayah Batam.
“Kami berharap pelaksanaan Idul Adha tahun ini dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai ketentuan syariat,” ujar Resdin.
Sebagai informasi, untuk pelaksanaan shalat Id tingkat Kota Batam akan dilakukan di tiga lokasi yakni Dataran Engku Putri Batam Centre, Masjid Baiturrahman Sekupang dan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batu Aji.
Selain itu pelaksanaan kurban tingkat Kota Batam dijadwalkan berlangsung pada 27 Mei 2026 mulai pukul 09.00 WIB di Masjid Agung Raja Hamidah.
Badan Pengusahaan (BP) Batam akan segera merilis versi penyempurnaan layanan digital Land Management System (LMS), pada 26 Mei 2026 mendatang. Khususnya untuk layanan pengakolasian lahan di Kota Batam.
Layanan LMS ini, merupakan portal perijinan resmi yang dikembangkan oleh BP Batam, untuk memperoleh informasi mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam pengajuan perijinan pertanahan di Batam.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra mengatakan, penyempurnaan layanan LMS ini, merupakan komitmen BP Batam yang bertujuan untuk menata dan mempercepat pengelolaan pertanahan secara efisien.
Sehingga, melalui penyempurnaan LMS dapat meningkatkan percepatan investasi di Kota Batam kedepannya.
“Komitmen penataan tanah di Batam melalui LMS ini juga merupakan komitmen yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Sebagai upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” ujar Li Claudia Chanda didampingi Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Syarlin Joyo dan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait.
Li Claudia menjelaskan, dalam pengelolaan pertanahan, BP Batam menerapkan 4 asas. Mulai dari asas keberlanjutan, keterbukaan, akuntabilitas dan kepastian hukum.
Dalam asas keberlanjutan, pedoman dalam pengalokasian tanah akan berdasarkan pada rencana tata ruang dan rencana induk yang disusun oleh Badan Pengusahaan Batam sebagai Hak Pengelolaan yang memuat rencana peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Kemudian, asas keterbukaan akan menampilkan informasi ketersediaan tanah yang dapat diakses publik (Alokasi Tanah Reguler dan Alokasi Tanah Langsung) serta mengumumkan tanah (Alokasi Tanah Terbuka) dengan kriteria memiliki dokumen teknis serta telah dilakukan pematangan tanah.
Selanjutnya asas akuntabilitas meliputi evaluasi permohonan alokasi tanah oleh Tim Verifikasi Teknis yang terdiri dari beberapa unit kerja, Evaluasi hasil penilaian Tim Verifikasi dan kriteria penilaian.
Terakhir untuk asas kepastian hukum, adalah menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum agraria dan peraturan di lingkungan BP Batam serta melindungi hak-hak seluruh pihak yang dituangkan dalam Keputusan Pengalokasian Tanah (KPT) dan Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT).
“Melalui LMS ini, pemohon dapat mengakses informasi terkait regulasi, persyaratan, dan prosedur pengurusan perizinan tanah secara cepat dan transparan,” jelasnya.
Li Claudia menambahkan, untuk mendapatkan layanan LMS ini, pemohon dapat mengakses laman lms.bpbatam.go.id. Pada halaman utama LMS, pelaku usaha dapat menemukan informasi ketersediaan tanah, layanan perizinan dan informasi penting lainnya.
Melalui LMS online, pelaku usaha dapat melihat lokasi-lokasi yang tersedia untuk pengajuan pengalokasian tanah. Namun sebelum mengajukan permohonan, pelaku usaha terlebih dahulu harus memiliki akun yang terdaftar pada sistem LMS online.
Selanjutnya pelaku usaha membuat permohonan dan kemudian akan melakukan unggah dokumen. Setelah seluruh tahapan diselesaikan, sistem LMS online akan secara otomatis menerbitkan dokumen Keputusan Pengalokasian Tanah dan Perjanjian Pemanfaatan Tanah.
“Untuk tutorial lebih lengkap bisa dilihat dari video yang telah kami tayangkan. BP Batam akan terus berkomitmen menghadirkan layanan yang transparan, profesional dan berbasis digital guna mendukung kemudahan investasi di Kota Batam,” tutupnya.
