OJK DORONG KELOMPOK USAHA BERSAMA BANK PEMBANGUNGAN DAERAH TINGKATKAN KREDIT UMKM DAN PEREKONOMIAN DAERAH
Jakarta, 3 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai strategi utama dalam meningkatkan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam pertemuan dengan Direktur Utama dan Anggota Dewan Komisaris Bank Induk, Pelaksana Perusahaan Induk, serta seluruh Bank Anggota KUB BPD yang diselenggarakan di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Selasa (3/2).
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya OJK membangun keselarasan kebijakan dan arah strategis antara regulator, industri perbankan, dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dian menyampaikan bahwa rampungnya pembentukan KUB menjadi tonggak penting dalam agenda penguatan struktur perbankan daerah. Melalui KUB, kapasitas BPD diharapkan semakin meningkat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta perannya sebagai agen pembangunan di daerah. “Pembentukan KUB bukan semata-mata kebijakan konsolidasi perbankan, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. BPD dengan struktur permodalan yang kuat, tata kelola yang baik, serta sinergi bisnis yang efektif akan lebih mampu mendukung agenda pembangunan daerah,” ujar Dian.
Lebih lanjut, Dian menekankan bahwa sinergi dalam KUB harus dibangun berdasarkan prinsip mutual benefit dan keselarasan visi pembangunan daerah. Melalui KUB, BPD diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi, efisiensi operasional, serta kapasitas inovasi produk dan layanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pembiayaan. Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD dinilai sangat strategis, antara lain melalui dukungan kebijakan daerah dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif, penguatan permodalan yang berkelanjutan, serta penempatan BPD sebagai mitra utama dalam program pembangunan daerah.
Konsolidasi dan sinergi melalui KUB juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi BPD dalam pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM. Peningkatan kredit UMKM di daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis usaha lokal, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Sejalan dengan itu, pada hari yang sama, OJK juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Perbankan Daerah bersama seluruh Kepala OJK Daerah dan pimpinan satuan kerja pengawasan perbankan.
Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pengawasan KUB, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta merumuskan strategi pengawasan yang mendukung akselerasi kredit UMKM secara sehat dan berkelanjutan. “Forum ini meneguhkan komitmen bersama untuk memastikan KUB tidak hanya memperkuat permodalan BPD, tetapi juga meningkatkan kualitas manajemen risiko dan tata kelola. Dengan demikian, BPD dapat menjalankan perannya sebagai agen pembangunan daerah secara lebih optimal,” tegas Dian. OJK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan BPD melalui kebijakan yang terintegrasi, pengawasan yang adaptif, serta sinergi yang erat dengan pemerintah daerah. Penguatan BPD melalui KUB diharapkan menjadi katalis utama dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Wakil Kepala BP Batam Komitmen Benahi Permasalahan Air, Wilayah Stres Area Jadi Prioritas
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, meninjau kondisi empat waduk yang menjadi sumber air bersih masyarakat Batam, Sabtu (31/1/2026). Keempat waduk tersebut antara lain Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Duriangkang dan Waduk Nongsa.
Selain mengecek progres perbaikan pipa distribusi air di Waduk Sei Ladi, Li Claudia juga ingin memastikan ketahanan air baku bagi masyarakat tetap terjaga, baik dari aspek kualitas, kuantitas atau debit air, hingga kontinuitas distribusi.
“Kami terus bekerja untuk menuntaskan persoalan air di beberapa wilayah yang menjadi stres area,” tegas Li Claudia.
Dalam kesempatan tersebut, Li Claudia Chandra juga menginstruksikan kepada pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar terus meningkatkan pengawasan serta percepatan penanganan di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami gangguan suplai air atau masuk dalam kategori stres area.
Ia meminta pengelola SPAM untuk terus memitigasi pelbagai persoalan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui langkah-langkah konkret, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Upaya ini mendapat atensi serius mengingat ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat Batam. Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur yang optimal serta pengawasan langsung di lapangan menjadi prioritas BP Batam dalam merespons persoalan air.
“Dengan meninjau langsung kondisi waduk dan pipa distribusi, seluruh proses dapat terpantau sehingga gangguan suplai air kepada masyarakat bisa segera teratasi,” tambah Li Claudia.
Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam) menggelar skrining Penyakit Jantung Bawaan (PJB) pada anak lebih awal, yakni pada Sabtu (31/1/2026), dimana secara nasional peringatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7–14 Februari 2026 di berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari peringatan Congenital Heart Disease (CHD) Awareness Week 2026. Langkah percepatan ini menjadi wujud komitmen RSBP Batam dalam mendorong deteksi dini PJB pada anak. Pasalnya, kondisi tersebut kerap tidak menunjukkan gejala yang jelas pada fase awal kehidupan.
Ketua FErKI Batam dr. Fandi Ahmad, Sp.JP(K), FIHA, FASCC, menyampaikan bahwa PJB masih menjadi persoalan kesehatan yang memerlukan perhatian serius.
Menurut Fandi, angka kejadian kelainan jantung bawaan di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 8 kasus per 1.000 kelahiran hidup. “Banyak kasus baru terdeteksi setelah menimbulkan keluhan. Karena itu, deteksi dini menjadi sangat penting untuk menyelamatkan masa depan anak,” ujarnya.
Melalui skrining ini, anak yang terindikasi memiliki kelainan jantung bawaan akan diarahkan untuk menjalani pemeriksaan dan konsultasi lanjutan dengan dokter spesialis di RSBP Batam sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian, skrining tidak berhenti pada pemeriksaan awal, melainkan menjadi pintu masuk layanan kesehatan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Direktur RSBP Batam dr. Tanto Budiharto, SpJP, mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi arahan pimpinan BP Batam, khususnya Deputi Bidang Pelayanan Umum, agar RSBP Batam tetap mengedepankan pelayanan sosial dan promotif kepada masyarakat.
Hal ini tetap dijalankan meskipun secara pengelolaan RSBP Batam berstatus badan usaha yang diperkenankan melakukan aktivitas bisnis sesuai ketentuan. Skrining PJB ini menjadi bagian dari rangkaian layanan jantung RSBP Batam sepanjang awal 2026, meliputi deteksi dini, pelayanan medis terukur, serta edukasi kesehatan bagi masyarakat dan keluarga pasien.
Program tersebut sejalan dengan nilai PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Inovatif, Mahir, dan Akurat.
Yogyakarta, 2 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asian Development Bank (ADB) terus berupaya mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan Asia, serta memperkuat strategi penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici dalam sambutannya pada pembukaan rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events di Yogyakarta, Senin. ABMF Meeting digelar OJK bersama ADB yang bertujuan juga untuk mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas batas.
“Kehadiran bersama regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dalam konferensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan. Komitmen tersebut mencakup penerapan prinsip keuangan berkelanjutan serta pemahaman atas dinamika pasar obligasi,” kata Retno Ici. Mengenai program keuangan berkelanjutan di pasar modal, Retno menjelaskan bahwa OJK telah melaksanakan berbagai inisiatif regulasi, antara lain melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. POJK dimaksud memperluas cakupan obligasi berkelanjutan pada aspek lingkungan (green), aspek sosial dan keberlanjutan lainnya.
Selain itu, publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi penggerak utama dalam menyelaraskan proyek-proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional. Sedangkan, mengenai pengembangan pasar obligasi mata uang lokal (Local Currency Bond Market), OJK mendorong agar bisa meningkatkan stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko nilai tukar asing dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal, diversifikasi sumber pendanaan untuk infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta mewujudkan resiliensi ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.OJK mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan (termasuk kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked) telah mencapai Rp54,94 triliun (setara USD3,28 miliar).
Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Mada Dahana mengatakan keuangan berkelanjutan menjadi bagian dari strategi pengembangan utama untuk mencapai peningkatan ekonomi yang inklusif dan dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goal’s (SDG’s) di Indonsesia.Menurutnya, Pemerintah telah melakukan pengembangan berbagai inisiatif pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik (obligasi SDG dan obligasi biru), dan skema pembiayaan gabungan untuk membiayai proyek yang mendukung SDG’s. Akan tetapi terdapat tantangan dalam keuangan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan ekonomi, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas pendanaan, sehingga, peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan.
Lebih lanjut berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia memperoleh nilai 70,2 (di atas rata-rata global di 69,5). Indonesia pun telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDG’s. Selain itu, Indonesia memiliki rencana jangka panjang dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pencapaian dan visi dimaksud menjadi signal positif bagi sektor swasta atau instansi lain untuk berinvestasi pada agenda Pembangunan di Indonesia. Penyelanggaraan rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events yang diselenggarakan OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dilaksanakan selama tiga hari (2-4 Februari 2026).
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh 200 peserta dari seluruh negara anggota serta pemangku kepentingan kawasan. Dalam rangkaian acara tersebut, OJK juga menyelenggarakan Indonesia Session berupa diskusi panel sebagai sarana untuk menyampaikan perkembangan terkini Pasar Modal Indonesia dengan mengusung tema strategis yaitu “Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth”, dan “Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy”. Narasumber dalam sesi dimaksud berasal dari ADB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) serta organisasi internasional seperti International Capital Market Association (ICMA) dan Nomura Asset Management.
Selain rangkaian ABMF, diselenggarakan pula Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF) yang melibatkan negara-negara ASEAN+3. Secara garis besar, DBMF akan berfokus pada pembahasan tentang aset digital, sementara CSIF akan berfokus pada studi kasus bisnis nyata untuk mendorong transaksi lintas batas, khususnya obligasi pemerintah serta mewujudkan keterkaitan antara bank sentral dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek terpusat di kawasan ASEAN+3.
JAKARTA. Bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rutin (salaried), gaji bulanan seringkali terasa hanya numpang lewat di rekening. Begitu masuk, dana langsung terpakai untuk berbagai alokasi anggaran rutin, mulai dari belanja bulanan hingga bayar tagihan. Ditambah lagi, transaksi tersebut juga kerap dikenakan biaya admin, sehingga tanpa disadari makin menggerus saldo rekening.
Padahal, sejatinya hal itu dapat diantisipasi apabila nasabah memilih layanan dan rekening tabungan payroll yang tepat serta relevan dengan kebutuhannya. Salah satu layanan tersebut yaitu OCTO dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) melalui tabungan OCTO Savers Payroll. Rekening penerima gaji ini bisa membantu nasabah mengelola keuangan lebih praktis dan efisien serta dilengkapi benefit yang optimal.
Head of Marketing, Brand & Customer Experience CIMB Niaga Amir Widjaja mengatakan, pengelolaan penghasilan dengan rekening yang tepat menjadi langkah awal penting dalam membangun kebiasaan finansial yang lebih baik. “Setiap orang tentu memiliki aspirasi dan mimpi yang ingin dicapai, tetapi sering kali terkendala karena berbagai alasan, seperti dalam hal pengelolaan keuangan. Melalui OCTO dan OCTO Savers Payroll, kami menghadirkan inovasi dalam pemanfaatan rekening gaji agar semua kebutuhan dapat dikelola sejak awal menerima penghasilan. Dengan demikian nasabah dapat meraih mimpi dan tujuan hidupnya dengan lebih baik,” ujar Amir di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Optimalkan Manfaat Pengelolaan Gaji melalui OCTO Savers Payroll
Melalui OCTO Savers Payroll, nasabah memperoleh sejumlah benefit, antara lain bebas biaya administrasi bulanan, bebas biaya transaksi seperti top-up e-wallet hingga 20 kali per bulan dan tarik tunai di ATM mana pun hingga 20 kali per bulan, serta bebas biaya transfer antarbank melalui BI-Fast. Tak hanya itu, nasabah juga memperoleh bebas premi untuk perlindungan asuransi jiwa akibat kecelakaan hingga Rp100 juta serta akses dana talangan sebelum gajian melalui fasilitas pinjaman digital OCTO Loan dengan limit hingga Rp10 juta. Selain itu, tersedia pula berbagai penawaran khusus pada periode gajian yang bisa menambah hemat pengeluaran bulanan.
Untuk memudahkan aktivitas perbankan nasabah, rekening gaji ini juga dapat terhubung dengan berbagai layanan di aplikasi OCTO, sehingga lebih mudah untuk melakukan transaksi harian, pengelolaan tabungan, hingga akses ke produk investasi dan pembiayaan sesuai kebutuhan. Bagi karyawan yang memiliki keleluasaan untuk memilih Bank untuk rekening gaji, buka tabungan OCTO Savers Payroll bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi OCTO dengan menyiapkan e-KTP dan memasukkan kode promo “GAJIAN”.
Setelah rekening aktif, nasabah dapat mendaftarkannya ke bagian Human Resources (HR) agar gaji ditransfer langsung ke rekening OCTO Savers Payroll, sehingga semua benefitnya bisa dinikmati. Selain melalui aplikasi, pembukaan rekening juga dapat dilakukan di kantor cabang CIMB Niaga atau Digital Lounge terdekat. Untuk informasi lebih lengkap dapar diakses di link berikut cimb.id/tab/os-payroll.
“Kami berharap dengan kemudahan dan keuntungan yang diberikan OCTO Savers Payroll, akan lebih banyak masyarakat berpenghasilan rutin yang mendapatkan manfaat dari inisiatif ini. Kami percaya, langkah kecil dari pengelolaan gaji yang tepat dapat membantu nasabah melangkah lebih pasti dalam Kejar Mimpi mereka,” ujar Amir.
Batam Siap Jadi Pusat Eksekusi Industri Global, BP Batam Perluas Jaringan Investasi di Singapura
BP Batam menegaskan komitmennya untuk mengubah wajah Batam dari sekadar kawasan insentif menjadi platform eksekusi industri tercepat di Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, saat menghadiri SMF Manufacturing Day Summit 2026 di Marina Bay Sands, Singapura.
Kehadiran delegasi BP Batam, yang mewakili Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, merupakan langkah nyata dalam memperkuat posisi Batam sebagai mitra strategis industri global di era Industry 5.0.
Forum ini dihadiri para pemimpin industri, regulator, dan investor dunia untuk memetakan arah manufaktur di era Industry 5.0. Dalam diskusi tersebut, integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dan penguatan ketahanan rantai pasok regional menjadi agenda utama guna menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.
Dukungan kuat terhadap kolaborasi regional pun mengalir dari petinggi Singapura, mulai dari Presiden SMF Lennon Tan hingga Minister of State for Trade and Industry Singapura, Gan Siow Huang. Mereka sepakat bahwa kerja sama lintas batas merupakan kunci utama dalam memperkuat daya saing kawasan di tengah transformasi teknologi yang masif.
Sejalan dengan semangat tersebut, Fary Djemy Francis menekankan bahwa persaingan investasi saat ini bukan lagi soal siapa yang memberi insentif terbesar, melainkan siapa yang paling cepat mewujudkan operasional pabrik.
“Fokus kami sederhana: mempercepat waktu dan menghilangkan ketidakpastian. Investor butuh kepastian bahwa rencana mereka bisa langsung dieksekusi di lapangan tanpa hambatan birokrasi,” tegas Fary.
Selain mengikuti forum utama, BP Batam juga menggelar pertemuan strategis dengan unit FDI Advisory United Overseas Bank (UOB). Pertemuan ini bertujuan untuk mematangkan pipeline (daftar) investor potensial dan merancang program promosi bersama yang lebih terukur untuk menarik industri manufaktur teknologi tinggi ke Batam.
Tak hanya soal infrastruktur, BP Batam juga fokus pada penguatan talenta melalui program Strategic Mentoring & Investor Insight Lab. Program ini membekali para Duta Investasi BP Batam dengan kemampuan komunikasi berbasis solusi untuk menghadapi kebutuhan investor global yang semakin kompleks.
Direktur Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar, yang juga hadir sebagai panelis dalam sesi khusus Batam–Bintan–Karimun, menambahkan bahwa reformasi perizinan dan layanan terintegrasi di Batam saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk mendukung operasional industri manufaktur ekspor.
Dengan penyederhanaan aturan dan infrastruktur yang terus diperkuat, BP Batam optimistis Batam akan tetap menjadi pilihan utama bagi perusahaan global yang ingin melakukan ekspansi cepat di kawasan Asia Tenggara.
OJK PERCEPAT REFORMASI PASAR MODAL UNTUK PERKUAT LIKUIDITAS DAN KEPERCAYAAN INVESTOR
Jakarta, 1 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan stakeholder terkait menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi pasar modal Indonesia secara menyeluruh guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor melalui delapan rencana aksi.
“OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider,” kata Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Dialog Pasar Modal yang digelar di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu.
Dijelaskan Friderica, rencana aksi untuk percepatan reformasi integritas ini diharapkan bisa menjadikan pasar modal Indonesia semakin kredibel dan investable, sehingga dapat memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Delapan rencana aksi ini dikelompokkan ke dalam empat klaster.
Klaster pertama adalah kebijakan baru free float, klaster kedua adalah transparansi. Sementara klaster ketiga adalah tata kelola dan enforcement, serta klaster keempat adalah sinergitas.
Rencana aksi pertama, adalah menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 persen, meningkat dari ketentuan saat ini sebesar 7,5 persen yang dilakukan secara bertahap (stages). Untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, dapat langsung ditetapkan 15 persen. Sedangkan untuk emiten yang sudah lama, akan diberikan waktu transisi.
Hal ini dimaksudkan agar ketentuan free float di Indonesia selaras dengan standar global. Peningkatan kebijakan free float ini akan ditetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini sudah terdapat ketentuan peraturan yang dapat menjadi langkah strategis bagi emiten untuk meningkatkan free float, antara lain melalui aksi korporasi seperti right issue, HMETD, non-HMETD, serta ESOP dan EMSOP.
Selanjutnya, bersama pemerintah, OJK dan SRO akan melakukan penguatan peran investor institusi domestik serta perluasan basis investor, baik domestik maupun asing. Pemerintah telah menyampaikan komitmen dukungan terhadap industri pasar modal melalui penyesuaian berbagai limit investasi, termasuk di sektor asuransi dan dana pensiun, sesuai praktik manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
Kategori kedua adalah transparansi, khususnya transparansi atas ultimate beneficial owner atau UBO. OJK akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham, guna meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practices internasional.
Kategori ketiga adalah penguatan data kepemilikan saham. OJK akan memerintahkan SRO untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan reliable, dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada praktik global. KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia untuk dipublikasikan melalui situs BEI.
Selanjutnya, kategori tata kelola dan enforcement mencakup tiga rencana aksi. Rencana aksi keempat adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sesuai amanat undang-undang, untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan. OJK akan terus membahas hal ini bersama pemerintah dan BEI dalam rangka persiapan implementasi.
Rencana aksi kelima adalah penegakan peraturan dan sanksi. OJK akan memperkuat enforcement terhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.
Rencana aksi keenam adalah penguatan tata kelola emiten, antara lain melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten.
Untuk sinergitas, rencana aksi ketujuh adalah pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya, guna memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.
Rencana aksi kedelapan adalah penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, SRO, pelaku industri, untuk melanjutkan reformasi pasar modal secara berkesinambungan.
Sementara itu, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan pentingnya kepercayaan investor dalam peningkatan peran pasar modal Indonesia.
“OJK tentu akan terus hadir, akan bekerja bersama Bapak-Ibu sekalian dan terus bertindak secara nyata untuk menjaga kepercayaan publik dan tentu juga melindungi para investor di pasar modal kita, dan tentu memastikan pasar modal kita dan seluruh pasar keuangan Indonesia akan tumbuh sehat, berintegritas, berdaya saing, dan juga berkelanjutan,” ujar Hasan.
Hasan juga menegaskan komitmen OJK untuk menjadikan pasar modal Indonesia ke depan tetap solid, terpercaya, dan menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menegaskan bahwa Bursa Efek siap untuk melakukan transparansi terkait percepatan reformasi integritas sebagaimana yang diminta oleh MSCI untuk semakin meningkatkan kepercayaan investor.
“Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya, agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen. Antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure,” tegas Jeffrey.
Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, pada kesempatan yang sama menekankan pentingnya kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa efek yang merupakan pilar fundamental dalam pasar modal Indonesia.
“Bagaimana bursa kita ini tumbuh tidak hanya dari segi market cap, tapi juga dari kualitas dari bursa kita ini adalah kualitas yang baik dan benar,” kata Rosan.
Batam, 31 Januari 2026 — Maxone Batam Hotel resmi meluncurkan 1.1 Degree Resto & Bar
pada Sabtu, 31 Januari 2026. Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya manajemen hotel
memperkenalkan konsep restoran dan bar terbaru sekaligus memperkuat posisi Maxone Batam
sebagai destinasi gaya hidup dan kuliner di Kota Batam.
Acara launching yang berlangsung di area 1.1 Degree Resto & Bar, Maxone Batam Hotel, ini
dihadiri oleh sejumlah Key Opinion Leader (KOL) dan media online. Kegiatan dikemas dengan
sesi food tasting untuk memperkenalkan karakter menu yang ditawarkan. 1.1 Degree Resto &
Bar menyasar segmen kalangan muda dan profesional yang mencari pengalaman bersantap
dengan suasana kasual namun tetap berkelas.
General Manager Maxone Batam, Yusup Maulana, mengatakan bahwa kehadiran 1.1 Degree
Resto & Bar diharapkan dapat menjadi ruang baru untuk bersosialisasi sekaligus menikmati
sajian kuliner yang relevan dengan tren saat ini.
“Resto & Bar ini kami rancang sebagai tempat yang fleksibel, tidak hanya untuk tamu hotel,
tetapi juga masyarakat Batam yang ingin menikmati pengalaman kuliner dan social gathering,”
ujar Yusup.
Pada kesempatan yang sama, manajemen juga memperkenalkan rangkaian social event yang
akan digelar sepanjang Februari hingga Maret 2026. Di antaranya Valentine Dinner pada 14
Februari 2026, Chinese New Year Dinner yang berlangsung 16 Februari–3 Maret 2026, serta
program Iftar Ramadan mulai 21 Februari hingga 18 Maret 2026.
Sementara itu, Chef Nopriyan menjelaskan bahwa menu di 1.1 Degree Resto & Bar dirancang
dengan pendekatan modern, memadukan cita rasa internasional dan lokal. “Kami ingin
menghadirkan menu yang familiar, namun tetap memiliki sentuhan kreatif,” katanya.
Maxone Batam Hotel berlokasi di Kawasan Lubuk Baja, Batam, yang dikenal sebagai area
strategis dengan akses mudah ke pusat bisnis, perbelanjaan, dan hiburan. Maxone Batam juga
merupakan salah satu brand hotel di bawah naungan Artotel Group, grup manajemen
perhotelan nasional yang dikenal dengan konsep kreatif dan gaya hidup urban. Melalui
peluncuran ini, manajemen berharap dapat memperluas pilihan kuliner dan venue sosial di
Batam sekaligus mendukung pertumbuhan sektor hospitality dan gaya hidup di wilayah
tersebut.
Jakarta, 31 Januari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta pelindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan penunjukan Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta hari ini.
Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menetapkan:
- Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK;
- Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
Penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Keputusan jabatan Pejabat Pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026.
OJK menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan.
OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.
Jakarta, 30 Januari 2026. Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara menyatakan pengunduran diri dari jabatannya.
Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).
OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua Dewan Komisioner untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan.
OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.
PLN Batam Gelar First Piling Proyek PLTGU Batam #1 120 MW, Perkuat Sistem Kelistrikan dan Dorong Ekonomi Batam
Batam, 28 Januari 2026 – PT PLN Batam resmi melaksanakan seremoni First Piling Proyek Pembangunan PLTGU Batam #1 berkapasitas 120 MW, sebagai penanda dimulainya tahapan penting konstruksi pembangkit strategis yang akan memperkuat keandalan pasokan listrik di Kota Batam.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen PT PLN Batam dan para pemangku kepentingan yang terlibat, di antaranya Komisaris PT PLN Batam, Usep RS, Direktur Operasi PT PLN Batam, Dinda Alamsyah, Vice President Manajemen Proyek PT PLN Batam, Untung Budi Widodo, serta General Manager Divisi EPC PT PP (Persero) Tbk, Anjangsono.
Turut hadir pula Project Manager JO PTPP–Atamora–SPS, Muhammad Ali, Direktur Utama PT Pratama Widya selaku subkontraktor pemancangan, Andreas Widatama, serta unsur sosial masyarakat melalui kehadiran Pimpinan Yayasan Panti Asuhan Askhabul Yamin, Asep Yaya.
Dalam sambutannya, Direktur Operasi PT PLN Batam, Dinda Alamsyah, menyampaikan bahwa pelaksanaan first piling ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pembangunan PLTGU Batam #1, yang ditargetkan selesai pada Maret 2028.
“Hari ini kita bersama-sama memulai tahapan first piling Proyek PLTGU Batam #1. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh pekerjaan proyek ini dapat berjalan lancar sesuai harapan,” ujar Dinda.
Ia menegaskan bahwa proyek ini menjadi bagian dari upaya PLN Batam untuk menjawab pertumbuhan kebutuhan listrik di Batam yang terus meningkat seiring perkembangan industri dan ekonomi.
“Demand kelistrikan di Batam sangat luar biasa. Dengan hadirnya PLTGU Batam #1, sistem kelistrikan Batam akan semakin kuat, andal, dan mampu mendukung peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, General Manager Divisi EPC PT PP (Persero) Tbk, Anjangsono, menyampaikan bahwa seremoni ini menandai dimulainya babak baru dalam pelaksanaan proyek pembangunan pembangkit tersebut.
“Saat ini kita memasuki babak baru pemancangan yang ditandai dengan seremoni hari ini. Kami mohon doa dan dukungan dari semua pihak agar proyek ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi nyata bagi Kota Batam,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa seluruh pekerjaan akan dilaksanakan dengan tetap mengutamakan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai prioritas utama.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan proyek ini dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap tahapan pelaksanaan,” pungkasnya.
Melalui pembangunan PLTGU Batam #1 120 MW, PLN Batam menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan infrastruktur kelistrikan yang andal, mendukung pertumbuhan investasi, serta memperkuat pembangunan ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat Batam.
Jakarta, 30 Januari 2026. OJK menyatakan akan menunjuk pelaksana tugas Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (Dirut BEI) untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan, pengambilan keputusan strategis, serta stabilitas operasional BEI setelah pengunduran diri Iman Rachman sebagai Dirut BEI.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi pada Konferensi Pers di BEI Jakarta, Jumat mengatakan OJK menghargai keputusan Iman Rachman untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirut BEI. Keputusan tersebut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi Pasar Modal Indonesia saat ini.
“OJK memastikan bahwa pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu keberlangsungan operasional perdagangan di BEI,” kata Inarno.
Inarno juga mengingatkan kepada seluruh investor di pasar modal agar tetap tenang dan juga rasional dalam mengambil setiap keputusan untuk berinvestasi.
Selain itu, Inarno mengatakan OJK akan mengambil peran utama dalam proses reformasi di Pasar Modal Indonesia dengan mengawal pelaksanaan sejumlah langkah strategis yang telah ditetapkan bersama Self Regulatory Organization (SRO) Pasar Modal.
Pertama, OJK akan melaksanakan ketentuan transparansi pemegang saham di pasar modal yang lebih kecil dari 5 persen. Kedua, OJK juga akan menaikkan ketentuan free float saham menjadi 15 persen. Ketiga, pelaksanaan demutualisasi Pasar Modal Indonesia serta penguatan penegakan hukum dan tata kelola di Pasar Modal.
“OJK akan mengawal concern yang disampaikan oleh MSCI dan diharapkan selesai sebelum Mei 2026. Kami akan berkantor di Bursa Efek Indonesia,” kata Inarno.
