BARESKRIM POLRI, BNN RI, BEA CUKAI DAN POLDA KEPRI UNGKAP JARINGAN NARKOBA INTERNASIONAL, SITA 800 KG KETAMIN HCL
Batam – Operasi laut gabungan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polda Kepulauan Riau, dan TNI Angkatan Laut berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika internasional dengan barang bukti 800 kilogram Ketamin HCL. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si., Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., Wakabareskrim Polri, Dirjen Bea dan Cukai RI Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, S.I.P., Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen. Pol. Aswin Sipayung, S.I.K., M.H., Deputi Bidang Penindakan BPOM RI Irjen. Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos., Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.H., Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Forkopimda Kota Batam, Bupati Kepulauan Anambas, jajaran Ditjen Bea dan Cukai, Kepala BPOM Kepri, Kepala KSOP Batam, Ketua GRANAT Kepri, perwakilan Ketua MUI Kepri, para pengusaha tempat hiburan malam, serta insan pers.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari operasi terhadap kapal MV King Sun yang sebelumnya berhasil diamankan dengan barang bukti sekitar 1,3 ton Ketamin pada awal Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan lanjutan, tim gabungan mendeteksi kapal Fuchangxing 1, jenis general cargo berbendera Comoros, yang menunjukkan pergerakan mencurigakan, termasuk mematikan sistem _*Automatic Identification System (AIS)*_.
Pada 19 Agustus 2026, Fuchangxing 1 teridentifikasi melakukan aktivitas ship to ship dengan kapal MT Ashley di wilayah perairan Vietnam. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bareskrim Polri, BNN RI, Bea Cukai, Polda Kepri, dan TNI AL menyusun operasi gabungan untuk melakukan pengejaran dan intersepsi terhadap kedua kapal.
Pada 22 Agustus 2026, Satgas Gabungan berhasil mengintersepsi Fuchangxing 1 di wilayah perairan Anambas dan mengamankan 10 orang awak kapal, terdiri dari sembilan warga negara Myanmar dan satu warga negara Taiwan. Sehari kemudian, pada 23 Agustus 2026, Satgas juga berhasil mengintersepsi MT Ashley di wilayah perairan Natuna dan mengamankan enam awak kapal warga negara Indonesia.
Setelah Fuchangxing 1 tiba di Batam, petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan secara menyeluruh terhadap seluruh kompartemen kapal. Hasilnya, ditemukan 40 karung yang disembunyikan di steering room bagian buritan kapal. Setiap karung berisi 20 bungkus dengan berat masing-masing sekitar satu kilogram, sehingga total ditemukan 800 bungkus Ketamin HCL seberat 800 kilogram. Hasil pengujian laboratorium memastikan barang bukti tersebut positif mengandung Ketamin HCL.
Sementara itu, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal MT Ashley tidak menemukan barang bukti narkotika. Dalam pengungkapan ini, penyidik mengamankan 800 kilogram Ketamin HCL, satu unit kapal Fuchangxing 1, tiga alat komunikasi, serta sejumlah perlengkapan kapal lainnya.
*Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menetapkan WLC (30), warga negara Taiwan, sebagai tersangka. WLC diduga berperan sebagai manajer kapal Fuchangxing 1 sekaligus pengendali pengiriman 800 kilogram Ketamin HCL. Tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Lampiran I Nomor Urut 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak kategori VI sebesar Rp2 miliar.*
Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen. Pol. Aswin Sipayung, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi atas sinergitas seluruh instansi dalam mengungkap jaringan penyelundupan tersebut. Menurutnya, operasi gabungan menjadi bukti nyata kolaborasi lintas lembaga dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika yang memanfaatkan jalur laut.
Deputi Bidang Penindakan BPOM RI menegaskan bahwa temuan Ketamin dalam jumlah besar menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi pergeseran penyalahgunaan Ketamin dari penggunaan individual menuju peredaran gelap dalam skala besar.
Selain konferensi pers, kegiatan juga dirangkaikan dengan Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas P4GN oleh para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam di Provinsi Kepulauan Riau. Komitmen tersebut menjadi langkah bersama untuk mencegah tempat hiburan malam dimanfaatkan sebagai sarana peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.
Kapolda Kepri menegaskan bahwa Polda Kepri bersama Forkopimda dan para pengusaha tempat hiburan malam berkomitmen menciptakan tempat hiburan yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
“Dengan adanya deklarasi dan pakta integritas ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi tempat hiburan yang menjadi sarana peredaran narkotika. Kita kontrol bersama. Yang jelas, tidak ada lagi toleransi terhadap narkotika yang beredar di tempat hiburan malam di wilayah Kepri,” tegas Kapolda Kepri.
Barang bukti Ketamin HCL seberat 800 kilogram tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomis mencapai Rp1,28 triliun (satu triliun dua ratus delapan puluh miliar rupiah) dan diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 4 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan. Keberhasilan ini menjadi wujud nyata preventive strike dan komitmen bersama dalam melindungi masyarakat serta generasi muda dari bahaya narkotika menuju Indonesia Emas 2045.
Polri Untuk Masyarakat
Bidang Humas Polda Kepri
Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengingatkan masyarakat bahwa pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga pemutakhiran data per Sabtu (29/8/2026) pukul 09.30 WIB, sebanyak 97.997 kepala keluarga (KK) di Kota Batam telah terdaftar dalam program tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengimbau warga yang belum mendaftar agar segera memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum pendaftaran ditutup.
“Batas akhir pendaftaran Perlinsos adalah 31 Agustus 2026. Kami mengingatkan dan mengimbau seluruh warga Kota Batam bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di basis data Perlinsos hingga batas waktu tersebut tidak dapat difasilitasi dalam program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah,” tegas Rudi di Kantor Diskominfo Batam, Minggu (30/8/2026).
Berdasarkan pemutakhiran data tersebut, jumlah KK yang telah terdaftar Perlinsos bertambah 2.680 KK dibandingkan data sebelumnya. Dari total 97.997 KK tersebut, sebanyak 84.273 KK difasilitasi melalui 3.210 Agen Perlinsos, sedangkan 13.724 KK melakukan pendaftaran secara mandiri.
Rudi menjelaskan, pemutakhiran data kependudukan dan pendaftaran Perlinsos berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran program perlindungan sosial.
Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar berbagai program jaminan dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat disalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Dari 12 kecamatan di Kota Batam, Sagulung mencatat jumlah pendaftar Perlinsos tertinggi dengan 18.336 KK. Jumlah tersebut terdiri atas 2.033 KK yang mendaftar secara mandiri dan 16.303 KK melalui 490 agen.
Selanjutnya, Sekupang mencatat 12.553 KK, terdiri atas 2.562 pendaftar mandiri dan 9.991 KK melalui 420 agen. Kemudian Bengkong sebanyak 12.210 KK, dengan 1.216 pendaftar mandiri dan 10.994 KK melalui 394 agen.
Kecamatan Batam Kota mencatat 10.521 KK, terdiri atas 2.173 pendaftar mandiri dan 8.348 KK melalui 288 agen. Berikutnya, Sei Beduk sebanyak 9.544 KK, terdiri atas 1.034 pendaftar mandiri dan 8.510 KK melalui 379 agen.
Sementara itu, Nongsa mencatat 8.855 KK, terdiri atas 740 pendaftar mandiri dan 8.115 KK melalui 343 agen. Nongsa juga mencatat kenaikan jumlah pendaftar tertinggi pada pemutakhiran terbaru, yakni bertambah 656 KK.
Adapun jumlah pendaftar di kecamatan lainnya meliputi Batu Aji 6.251 KK, Batu Ampar 5.413 KK, Lubuk Baja 4.513 KK, Galang 4.012 KK, Belakang Padang 3.378 KK, dan Bulang 2.411 KK.
Selain perkembangan pendaftaran Perlinsos, Pemko Batam juga mencatat capaian aktivasi IKD. Dari 999.357 warga yang telah melakukan perekaman KTP-el, sebanyak 102.569 jiwa telah melakukan aktivasi IKD atau mencapai 10,26 persen.
Sekupang menjadi kecamatan dengan persentase aktivasi IKD tertinggi, yakni 12,82 persen atau 18.272 aktivasi dari 142.572 rekam KTP-el. Berikutnya Belakang Padang sebesar 12,66 persen atau 2.004 aktivasi dari 15.829 rekam KTP-el, Bulang 12,20 persen atau 1.100 aktivasi dari 9.019 rekam KTP-el, dan Galang 10,86 persen atau 1.628 aktivasi dari 14.984 rekam KTP-el.
Persentase aktivasi selanjutnya tercatat di Bengkong sebesar 10,54 persen, Sei Beduk 10,51 persen, Sagulung 10,41 persen, Batam Kota 9,97 persen, Lubuk Baja 9,83 persen, Batu Aji 9,04 persen, Nongsa 8,08 persen, dan Batu Ampar 7,84 persen.
Dengan batas akhir pendaftaran yang jatuh pada 31 Agustus 2026, Pemko Batam kembali mengajak warga yang belum terdaftar agar segera melakukan pendaftaran. Warga dapat menghubungi Agen Perlinsos di kelurahan masing-masing, menggunakan layanan pendaftaran mandiri, atau mendatangi titik pelayanan kependudukan terdekat.
Pemko Batam mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu hingga batas akhir untuk memastikan data keluarga telah masuk dalam basis data Perlinsos.
Musda IV PHRI Kepri 2026 Digelar, Dengan Tema :Penguatan Sinergi Pariwisata Dan Inovasi Strategi Industri Perhotelan
BATAM — Musyawarah Daerah (Musda) IV Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi dibuka di Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Rabu (2/9/2026). Forum ini menjadi momentum evaluasi kepengurusan periode 2021-2026 sekaligus merumuskan arah program kerja dan kepemimpinan PHRI Kepri untuk periode berikutnya.
Musda dihadiri jajaran pengurus PHRI, pelaku usaha hotel dan restoran, pemerintah daerah, serta perwakilan asosiasi pariwisata. Agenda utama juga mencakup pemilihan Ketua BPD PHRI Kepri periode selanjutnya dengan dua kandidat Ms Santy dan Mr Rizal. “Tahapan menuju pemilihan ketua baru telah dimulai sejak Juli 2026, termasuk penyampaian informasi kepada anggota dan publik serta proses pendaftaran calon ketua. Administrasi para calon juga telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan organisasi,”ujar Reni Novianti , Ketua Panitia Musda IV PHRI Kepri.
Mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam Ardiwinata mengatakan, keberadaan industri hotel dan restoran memiliki posisi penting dalam mendukung perkembangan Batam sebagai kota yang sejak awal dirancang sebagai kawasan industri, perdagangan, jasa, dan investasi.
"Kalau kita lihat sekarang, akses darat kita luar biasa. Jalan-jalan terus diperbaiki, dilebarkan, dimuluskan, dan ditambah jalurnya," ujarnya.
Ia juga memaparkan besarnya potensi industri hospitality di Batam. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 273 hotel dan 3.827 restoran yang terdata di Kota Batam.
Salah satu peluang yang dinilai penting adalah pengembangan fasilitas meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE). Ketersediaan ruang pertemuan dan convention hall yang representatif dinilai dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat maupun kegiatan berskala nasional dan internasional.
Sementara itu, Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi BS Sukamdani yang membuka Musda menekankan pentingnya penguatan organisasi dan peningkatan jumlah anggota PHRI. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha yang bergabung akan semakin kuat pula posisi organisasi dalam memperjuangkan kepentingan industri.
Hariyadi mengatakan PHRI memiliki peran penting dalam melakukan advokasi, menyampaikan informasi terkait regulasi, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Ia juga mendorong pelaku usaha hotel dan restoran yang belum menjadi anggota untuk bergabung dengan PHRI. Proses keanggotaan, menurutnya, kini semakin mudah karena telah didukung sistem pendaftaran secara daring.
"Yang penting adalah advokasi kita. Kita memberikan informasi tentang apa yang terjadi dengan regulasi yang harus diketahui para pelaku usaha," katanya.
Di sisi lain, Hariyadi mengingatkan bahwa industri restoran juga menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari biaya bahan baku, operasional, hingga berbagai regulasi yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
Ketua BPD PHRI Kepri periode 2021-2026, Jimmi Ho, mengatakan Musda IV bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum untuk mengevaluasi perjalanan kepengurusan sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi tantangan industri ke depan.
"Kita semua menyadari bahwa Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Batam, Bintan, dan kawasan lainnya berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Ini merupakan keunggulan geografis yang tidak dimiliki banyak daerah di Indonesia," ujarnya.
Menurut Jimmi, sektor hotel dan restoran di Kepri memiliki peluang besar seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan investasi. Namun, peluang tersebut berjalan beriringan dengan tantangan berupa persaingan yang semakin ketat, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi, perizinan, serta tuntutan penerapan prinsip keberlanjutan atau sustainability.
Ia menyebut PHRI Kepri selama periode kepengurusannya telah berupaya menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah, mendorong standardisasi pelayanan, serta menjadi wadah komunikasi bagi pelaku industri hotel dan restoran di kabupaten/kota se-Kepri.
Jimmi menyampaikan, BPD PHRI Kepri saat ini memiliki anggota yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Kepri, dengan keanggotaan hotel dan restoran yang menjadi bagian dari jaringan organisasi.
Ia mengajak seluruh anggota memanfaatkan Musda untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan merumuskan program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
Dengan dibukanya Musda IV, PHRI Kepri diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan dan program kerja baru yang semakin adaptif terhadap perkembangan industri pariwisata, memperkuat sinergi dengan pemerintah, serta meningkatkan daya saing hotel dan restoran di tengah persaingan destinasi regional.
Forum tersebut sekaligus menjadi titik tolak untuk memperkuat PHRI sebagai organisasi yang profesional, solid, dan mampu memperjuangkan kepentingan pelaku industri pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.
PENGUSAHA DAN PENGELOLA TEMPAT HIBURAN MALAM SE-KEPRI KOMITMEN BERSAMA WUJUDKAN TEMPAT HIBURAN BEBAS NARKOBA
Batam – Para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam di Provinsi Kepulauan Riau menyatakan komitmen bersama dalam mendukung upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas P4GN pada Tempat Hiburan Malam di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang dilaksanakan di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring melalui Zoom oleh Polres-Polres jajaran Polda Kepri, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kepulauan Riau.
Deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara pengelola, pemilik dan pekerja tempat hiburan malam dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan tempat hiburan yang aman, sehat, tertib dan bersih dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan tersebut dihadiri Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si., Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., Wakabareskrim Polri, Dirjen Bea dan Cukai RI Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, S.I.P., Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen. Pol. Aswin Sipayung, S.I.K., M.H., Deputi Bidang Penindakan BPOM RI Irjen. Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos., Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.H., Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., serta unsur Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam.
Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Dr. Trisnawarsa Adhi, S.H., M.Hum., Kepala Pengadilan Tinggi Kepri Drs. Arifin, S.H., M.Hum., Kepala BP Batam Dr. H. Amsakar Achmad, S.Sos., M.Si., Kepala BNNP Kepri Brigjen. Pol. Henry Jhon Harahap, S.I.K., M.H., Kepala BPOM Kepri, Danlantamal IV Laksda TNI Berkat Widjanarko, S.E., M.Tr.Opsla., Ketua MUI Kepri Dr. KH. Bambang Maryono, M.Pd.I., Ketua GRANAT Kepri Syamsul Paloh, serta para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam.
Dalam deklarasi bersama tersebut, para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam menyatakan lima sikap sebagai bentuk komitmen mendukung P4GN.
Pertama, mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pencegahan, penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.
Kedua, menjamin seluruh area tempat hiburan malam bebas dari segala bentuk kegiatan produksi, penyimpanan, peredaran, penyalahgunaan maupun transaksi narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.
Ketiga, bersikap terbuka serta siap memberikan bantuan teknis operasional dan akses informasi secara proaktif kepada pihak Polri dan BNN RI apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan usaha.
Keempat, menerapkan sistem pengawasan internal dan pengamanan swakarsa yang ketat terhadap personel pengelola, karyawan maupun pengunjung.
Kelima, siap menerima tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta bersedia dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin usaha apabila terbukti membiarkan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
Kapolda Kepri mengatakan, deklarasi tersebut merupakan langkah konkret untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan tempat hiburan malam yang aman dan bebas dari narkotika.
Menurut Kapolda, upaya pemberantasan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam.
“Dengan adanya deklarasi dan pakta integritas ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi tempat hiburan yang menjadi sarana peredaran narkotika. Kita kontrol bersama. Yang jelas, tidak ada lagi toleransi terhadap narkotika yang beredar di tempat hiburan malam di wilayah Kepri,” tegas Kapolda Kepri.
Kapolda menambahkan, tempat hiburan malam merupakan bagian dari aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kepulauan Riau. Oleh karena itu, pengelola usaha diharapkan turut menjaga lingkungan usahanya agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.
“Silakan menjalankan usaha, tetapi pastikan tempatnya aman, tertib dan bersih dari narkoba. Apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkotika, segera laporkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Kapolda.
Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si., mengapresiasi komitmen para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam di Provinsi Kepulauan Riau yang ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Menurutnya, sinergitas antara aparat penegak hukum dengan dunia usaha menjadi bagian penting dalam mempersempit ruang gerak jaringan peredaran gelap narkotika.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen. Pol. Aswin Sipayung menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan P4GN.
“Pencegahan harus dilakukan bersama. Dunia usaha memiliki peran penting untuk memastikan lingkungan tempat usahanya tidak menjadi ruang bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” ujarnya.
Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas P4GN tersebut sekaligus menjadi bentuk kesadaran dan tanggung jawab para pengusaha serta pengelola tempat hiburan malam untuk turut menciptakan lingkungan usaha yang sehat, aman dan bertanggung jawab.
Polda Kepri bersama pemerintah daerah, BNN, TNI, instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat, termasuk Polres jajaran, akan terus memperkuat sinergitas dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kepulauan Riau.
Melalui komitmen bersama tersebut, diharapkan tempat hiburan malam di wilayah Kepulauan Riau dapat menjadi bagian dari lingkungan usaha dan pariwisata yang aman, tertib, sehat dan bebas dari narkotika, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
Batam, 1 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah melalui sinergi pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau.
Forum tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang mendorong pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi unggulan daerah. Program PED sejalan dengan agenda strategis OJK dalam pendalaman pasar keuangan, peningkatan pembiayaan, penguatan ekosistem UMKM, serta peningkatan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam sambutan pembukaannya, Senin (31/8), mengatakan pemanfaatan teknologi sektor keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan sektor keuangan.
“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan,” kata Adi.
Adi menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor dengan melibatkan regulator, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital perlu memberikan manfaat yang semakin luas dengan tetap menjaga kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal menyampaikan bahwa transformasi digital perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan menjadikan teknologi penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan,” kata Andri.
Menurut Andri, digitalisasi transaksi perlu terintegrasi dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Karena itu, forum tersebut diharapkan menghasilkan agenda konkret berupa percepatan digitalisasi UMKM, perluasan pembiayaan sektor produktif, penguatan pembayaran digital dan transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan literasi dan pelindungan konsumen.
Pemanfaatan ITSK Perluas Pembiayaan UMKM
OJK mengembangkan pemanfaatan ITSK dalam berbagai inisiatif pengembangan ekonomi daerah, salah satunya melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan ERP mendukung pencatatan aktivitas usaha secara lebih terstruktur sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi data alternatif dalam pembentukan pemeringkatan kredit atau credit scoring.
Model tersebut mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, khususnya Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Model serupa berpotensi dikembangkan di Kepulauan Riau sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ekonomi daerah.
Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan. Namun, penyaluran kredit masih didominasi kredit kepada korporasi sehingga pembiayaan UMKM masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan.
Per Juni 2026, terdapat 132.380 pengguna PAJK dari Kepulauan Riau atau sekitar 2,68 persen dari total pengguna PAJK secara nasional. Sebanyak 15 BPR dan BPRS di Kepulauan Riau telah menjalin kemitraan dengan PAJK, sementara belum terdapat penyelenggara PKA yang menjalin kemitraan dengan lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi PKA untuk memberikan informasi tambahan dalam penilaian calon debitur dan bagi PAJK untuk memperluas kemitraan dengan lembaga jasa keuangan. Pemanfaatan teknologi dan data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan sekaligus memperluas akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
OJK Perkuat Literasi Keuangan Digital Generasi Muda
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital, OJK menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam pada 31 Agustus 2026 yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kota Batam.
Dalam kuliah umum DFL, Adi Budiarso menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai karakteristik, peluang, dan risiko keuangan digital agar mampu berpartisipasi dalam transformasi ekonomi digital secara produktif dan bertanggung jawab.
“Generasi muda Indonesia berada di momen yang sangat tepat, ekosistem keuangan digital kita sedang tumbuh luar biasa cepat, dan mereka punya kesempatan untuk menjadi bagian dari transformasi ini. Yang kita butuhkan adalah memastikan partisipasi itu dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus,” kata Adi.
Adi menjelaskan bahwa perkembangan keuangan digital juga menghadirkan risiko, antara lain fluktuasi harga, keamanan digital, potensi penipuan, dan faktor psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO). Oleh karena itu, masyarakat perlu mengambil keputusan keuangan dan investasi berdasarkan pemahaman mengenai mekanisme, manfaat, dan risiko, bukan semata-mata mengikuti tren.
Hingga Juli 2026, terdapat 16 PAJK dengan total pengguna lebih dari 19 juta dan nilai transaksi mencapai Rp15,35 triliun. Sementara itu, terdapat delapan PKA dengan total hit mencapai 184 juta dan total aset Rp564 miliar.
Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 22,93 juta akun dengan nilai transaksi perdagangan sepanjang 2026 mencapai Rp171,12 triliun. OJK juga memperkenalkan perkembangan ekosistem ITSK, aset kripto, tokenisasi Real-World Assets (RWA), stablecoin, serta peran Regulatory Sandbox OJK dalam memfasilitasi inovasi. OJK menekankan pentingnya masyarakat menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami risiko sebelum melakukan transaksi.
DFL juga menghadirkan panel diskusi bertema “Mengenal Ekosistem ITSK, Kripto, Tokenisasi RWA, dan Stablecoin” dengan narasumber Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Lutfi Alkatiri, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Kirana Soehaimi, dan Anggota Departemen PKA Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Riza Mauly Kristanto, dengan moderator dari Politeknik Negeri Batam.
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Daerah
Rangkaian Forum Sinergi mencakup Strategic Focus Group Discussion, Technical Focus Group Discussion, dan Forum Business Matching yang mempertemukan OJK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPD, BPR, BPRS, asosiasi industri, akademisi, dan penyelenggara ITSK.
Forum tersebut membahas potensi ekonomi daerah, kebutuhan pembiayaan, serta peluang pemanfaatan PKA dan PAJK untuk mendukung UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan. Melalui forum tersebut, OJK mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem keuangan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Kepulauan Riau.
Pemilihan Batam sebagai lokasi kegiatan mempertimbangkan posisinya sebagai kawasan industri dan free trade zone (FTZ), kedekatannya dengan pusat ekonomi regional, serta potensinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Penguatan ekonomi digital di Batam membutuhkan pemanfaatan teknologi dan data untuk memperluas akses pembiayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi muda agar mampu menjadi pengguna yang cerdas, talenta yang kompeten, dan pencipta nilai dalam ekosistem digital.
OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, data, dan inovasi keuangan. Upaya tersebut diharapkan memperluas akses keuangan, menciptakan nilai tambah, memperkuat yang pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (nck)
Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mendapat apresiasi atas komitmennya mendorong pembangunan yang terintegrasi dan berdaya saing global. Kali ini, Batam meraih Anugerah Program Ekonomi Terpuji Kategori Pembangunan Terintegrasi Berdaya Saing Global dalam ajang Detik Sumatera Awards 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan Regional Manager detikcom, Triono Wahyu Sudibyo, kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Trans Hotel Jakarta Cibubur, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026).
Penghargaan itu menjadi apresiasi atas berbagai upaya Batam dalam membangun ekosistem yang mengintegrasikan investasi, industri, infrastruktur, konektivitas, transformasi digital, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Amsakar menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi yang diterima Pemko Batam harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dan menghadirkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan, posisi strategis Batam sebagai kawasan perdagangan dan industri harus diiringi dengan pengelolaan potensi daerah secara optimal. Pembangunan diarahkan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat infrastruktur dan konektivitas, serta mendorong investasi, kawasan industri, digitalisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Batam memiliki posisi yang strategis dan potensi yang besar. Tugas kita adalah mengelola seluruh potensi itu menjadi kekuatan pembangunan,” katanya.
Menurut Amsakar, penguatan pembangunan juga membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kompetitif sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia usaha.
Ia menegaskan, penghargaan yang diterima Batam bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, apresiasi tersebut harus menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan menjaga konsistensi pembangunan.
“Ini bukan akhir dari perjalanan. Justru penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus melakukan pembenahan. Batam terus bergerak, pembangunan terintegrasi harus diperkuat, daya saing ditingkatkan, dan manfaat pembangunan terus diarahkan agar semakin dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Penghargaan dalam Detik Sumatera Awards 2026 menjadi apresiasi terhadap arah pembangunan Batam. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Batam untuk menjaga konsistensi pembangunan dan memastikan kemajuan daerah semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
Batam, 1 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah melalui sinergi pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau.
Forum tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang mendorong pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi unggulan daerah. Program PED sejalan dengan agenda strategis OJK dalam pendalaman pasar keuangan, peningkatan pembiayaan, penguatan ekosistem UMKM, serta peningkatan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam sambutan pembukaannya, Senin (31/8), mengatakan pemanfaatan teknologi sektor keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan sektor keuangan.
“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan,” kata Adi.
Adi menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor dengan melibatkan regulator, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital perlu memberikan manfaat yang semakin luas dengan tetap menjaga kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal menyampaikan bahwa transformasi digital perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan menjadikan teknologi penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan,” kata Andri.
Menurut Andri, digitalisasi transaksi perlu terintegrasi dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Karena itu, forum tersebut diharapkan menghasilkan agenda konkret berupa percepatan digitalisasi UMKM, perluasan pembiayaan sektor produktif, penguatan pembayaran digital dan transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan literasi dan pelindungan konsumen.
Pemanfaatan ITSK Perluas Pembiayaan UMKM
OJK mengembangkan pemanfaatan ITSK dalam berbagai inisiatif pengembangan ekonomi daerah, salah satunya melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan ERP mendukung pencatatan aktivitas usaha secara lebih terstruktur sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi data alternatif dalam pembentukan pemeringkatan kredit atau credit scoring.
Model tersebut mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, khususnya Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Model serupa berpotensi dikembangkan di Kepulauan Riau sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ekonomi daerah.
Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan. Namun, penyaluran kredit masih didominasi kredit kepada korporasi sehingga pembiayaan UMKM masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan.
Per Juni 2026, terdapat 132.380 pengguna PAJK dari Kepulauan Riau atau sekitar 2,68 persen dari total pengguna PAJK secara nasional. Sebanyak 15 BPR dan BPRS di Kepulauan Riau telah menjalin kemitraan dengan PAJK, sementara belum terdapat penyelenggara PKA yang menjalin kemitraan dengan lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi PKA untuk memberikan informasi tambahan dalam penilaian calon debitur dan bagi PAJK untuk memperluas kemitraan dengan lembaga jasa keuangan. Pemanfaatan teknologi dan data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan sekaligus memperluas akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
OJK Perkuat Literasi Keuangan Digital Generasi Muda
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital, OJK menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam pada 31 Agustus 2026 yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kota Batam.
Dalam kuliah umum DFL, Adi Budiarso menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai karakteristik, peluang, dan risiko keuangan digital agar mampu berpartisipasi dalam transformasi ekonomi digital secara produktif dan bertanggung jawab.
“Generasi muda Indonesia berada di momen yang sangat tepat, ekosistem keuangan digital kita sedang tumbuh luar biasa cepat, dan mereka punya kesempatan untuk menjadi bagian dari transformasi ini. Yang kita butuhkan adalah memastikan partisipasi itu dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus,” kata Adi.
Adi menjelaskan bahwa perkembangan keuangan digital juga menghadirkan risiko, antara lain fluktuasi harga, keamanan digital, potensi penipuan, dan faktor psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO). Oleh karena itu, masyarakat perlu mengambil keputusan keuangan dan investasi berdasarkan pemahaman mengenai mekanisme, manfaat, dan risiko, bukan semata-mata mengikuti tren.
Hingga Juli 2026, terdapat 16 PAJK dengan total pengguna lebih dari 19 juta dan nilai transaksi mencapai Rp15,35 triliun. Sementara itu, terdapat delapan PKA dengan total hit mencapai 184 juta dan total aset Rp564 miliar.
Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 22,93 juta akun dengan nilai transaksi perdagangan sepanjang 2026 mencapai Rp171,12 triliun. OJK juga memperkenalkan perkembangan ekosistem ITSK, aset kripto, tokenisasi Real-World Assets (RWA), stablecoin, serta peran Regulatory Sandbox OJK dalam memfasilitasi inovasi. OJK menekankan pentingnya masyarakat menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami risiko sebelum melakukan transaksi.
DFL juga menghadirkan panel diskusi bertema “Mengenal Ekosistem ITSK, Kripto, Tokenisasi RWA, dan Stablecoin” dengan narasumber Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Lutfi Alkatiri, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Kirana Soehaimi, dan Anggota Departemen PKA Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Riza Mauly Kristanto, dengan moderator dari Politeknik Negeri Batam.
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Daerah
Rangkaian Forum Sinergi mencakup Strategic Focus Group Discussion, Technical Focus Group Discussion, dan Forum Business Matching yang mempertemukan OJK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPD, BPR, BPRS, asosiasi industri, akademisi, dan penyelenggara ITSK.
Forum tersebut membahas potensi ekonomi daerah, kebutuhan pembiayaan, serta peluang pemanfaatan PKA dan PAJK untuk mendukung UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan. Melalui forum tersebut, OJK mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem keuangan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Kepulauan Riau.
Pemilihan Batam sebagai lokasi kegiatan mempertimbangkan posisinya sebagai kawasan industri dan free trade zone (FTZ), kedekatannya dengan pusat ekonomi regional, serta potensinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Penguatan ekonomi digital di Batam membutuhkan pemanfaatan teknologi dan data untuk memperluas akses pembiayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi muda agar mampu menjadi pengguna yang cerdas, talenta yang kompeten, dan pencipta nilai dalam ekosistem digital.
OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, data, dan inovasi keuangan. Upaya tersebut diharapkan memperluas akses keuangan, menciptakan nilai tambah, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Anggaran BP Batam 2027 sebesar Rp2,44 Triliun, Fokus Pengembangan Investasi Inklusif dan Kawasan
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyampaikan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (31/8/2026).
RDP tersebut dihadiri Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, didampingi para Anggota/Deputi BP Batam beserta jajaran.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra, BP Batam berkesempatan untuk memaparkan arah pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam pada 2027 yang mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern.”
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan, pagu anggaran BP Batam tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun, sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp2,44 triliun,” ujar Amsakar dalam RDP tersebut.
Menurutnya, terdapat rekomposisi anggaran sebesar Rp131,26 miliar yang sebelumnya telah disetujui Komisi VI DPR RI dalam RDP pada 17 Juni 2026, untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan baru serta pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di KPBPB Batam.
“Secara keseluruhan, pagu anggaran BP Batam tahun 2027 akan dialokasikan melalui dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis,” jelas Amsakar.
Sementara itu, target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BP Batam pada 2027 ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun yang bersumber dari unit-unit penghasil dan badan usaha di lingkungan BP Batam.
Tiga kontributor terbesar PNBP BP Batam ditargetkan berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah, serta Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI agar pelaksanaan program Tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, dan perekonomian nasional,” kata Amsakar.
Pada akhir pertemuan, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait Pagu Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun.
“Terima kasih kepada Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran yang telah menyusun anggaran ini dengan baik agar dapat dioptimalkan pada tahun 2027 mendatang,” tutup Wakil Ketua Komisi VI DPR RI selaku pimpinan rapat, Andre Rosiade.
Seiring kinerja pertumbuhan investasi dan ekonomi yang menggembirakan, Batam membangun fondasi kota yang lebih tertata melalui penguatan infrastruktur dasar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra menempatkan penataan kota sebagai salah satu agenda prioritas. Infrastruktur dasar yang baik dinilai bukan hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting bagi investor dalam melihat kesiapan suatu daerah untuk berkembang.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui program pembangunan infrastruktur 2026. Sebanyak 12 dari 19 pekerjaan perbaikan jalan telah rampung seperti ruas Jalan Gadjah Mada depan Southlink, Jalan di atas underpass (Yos Sudarso). Kemudian, beberapa lokasi pekerjaan peningkatan jalan seperti landing point Fly Over Sei Ladi menuju Fly Over Madani.
Selanjutnya, penanganan 29 titik banjir meliputi peningkatan drainase, pembangunan saluran dan bangunan pelintas, pemeliharaan serta normalisasi saluran di sejumlah titik strategis diantaranya Melcem Batu Ampar, Simpang Kabil, kawasan Cendana-KDA, Green Nongsa Batu Besar, Kampung Belian, Sei Binti, Sei Lekop, Tiban, Sagulung dan kawasan industri.
Kehadiran infrastruktur yang lebih baik diharapkan mampu mengurangi hambatan mobilitas, mengatasi persoalan banjir dan genangan serta mendukung konektivitas kawasan industri maupun permukiman.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra mengatakan, bahwa pembangunan fisik yang saat ini berjalan merupakan upaya untuk menjawab kebutuhan kota yang terus tumbuh.
“Batam berkembang sangat cepat sebagai pusat industri dan investasi. Karena itu, infrastruktur dasar harus mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut agar aktivitas ekonomi berjalan lancar dan masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih nyaman,” katanya di Batam Centre, Minggu (30/8).
Sebagai salah satu kawasan terpenting di Indonesia, Batam membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar aktivitas investasi, logistik dan mobilitas masyarakat dapat berlangsung lebih efisien. Karena itu, pihaknya terus mendorong percepatan pembangunan jalan dan drainase tersebut.
Di saat yang sama, BP Batam juga terus mendorong peningkatan kualitas ruang publik di sejumlah titik. Ruang-ruang publik mulai dipercantik melalui penghijauan, salah satunya penempatan dan penanaman tanaman bougenville di sejumlah ruas jalan utama. Program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan wajah Batam yang lebih hijau, bersih dan estetik.
Kemudian, BP Batam juga tengah meyiapkan penerapan sistem Penerangan Jalan umum (PJU) melalui teknologi smart integrated PJU. Sistem ini memudahkan untuk memantau seluruh titik lampu secara realtime utamanya di ruas jalan utama Kota Batam.
Menurut Li Claudia yang juga Wali Kota Batam, daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh kemudahan berusaha, tetapi juga oleh kualitas lingkungan perkotaan.
“Investor tentu melihat banyak aspek. Selain infrastruktur dan kemudahan investasi, mereka juga memperhatikan bagaimana sebuah kota ditata, kebersihannya, kenyamanan lingkungannya, serta kualitas hidup masyarakatnya,” ujarnya.
Dengan arah pembangunan yang semakin terintegrasi, Batam tidak hanya berkembang sebagai pusat industri dan investasi, tetapi juga bertransformasi menjadi kota modern yang tertata, kompetitif dan nyaman bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan pekerjaan perbaikan dan relokasi jaringan pipa air minum berdiameter 800 milimeter di depan Kawasan Batamindo, Muka Kuning, telah rampung pada Sabtu (29/8/2026) pukul 14.45 WIB.
Setelah pekerjaan fisik selesai, pengaliran air kepada masyarakat di wilayah terdampak terus dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keamanan dan kestabilan jaringan.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pemulihan layanan air menjadi perhatian utama BP Batam. Ia meminta seluruh jajaran bersama pengelola layanan terus mengawal distribusi air hingga masyarakat di seluruh wilayah terdampak kembali mendapatkan pelayanan secara optimal.
“Pekerjaan perbaikan pipa sudah kita tuntaskan. Sekarang yang menjadi perhatian adalah memastikan air kembali mengalir dan tekanan jaringan terus dipulihkan sampai normal. Saya minta seluruh tim tidak berhenti pada selesainya pekerjaan fisik, tetapi memastikan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Amsakar.
Amsakar juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya suplai air yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi evaluasi agar penanganan gangguan layanan dasar ke depan dapat dilakukan semakin cepat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan bahwa BP Batam terus melakukan koordinasi dan pengawasan bersama jajaran teknis serta PT Air Batam Hilir untuk memastikan proses pemulihan berjalan secara optimal.
Ia menekankan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air merupakan hal mendasar sehingga setiap perkembangan kondisi di lapangan harus terus dipantau.
“Kami memahami bagaimana rasanya ketika air belum mengalir, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, saya minta tim di lapangan bekerja sampai tuntas. Jangan hanya memastikan pipa selesai diperbaiki, tetapi pastikan air benar-benar sampai kepada masyarakat yang masih terdampak,” ujar Li Claudia.
Berdasarkan kondisi eksisting, sejumlah wilayah seperti Batu Aji, Tembesi, dan Marina mulai kembali menerima aliran air. Sementara beberapa wilayah lainnya, termasuk kawasan Sagulung dan Sei Lekop, masih dalam proses pemulihan karena terdapat area dengan elevasi lebih tinggi dan berada di bagian ujung jaringan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan tekanan air yang optimal.
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menjelaskan bahwa secara teknis, pengaliran pascaperbaikan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan respons jaringan. Saat ini, pengoperasian IPA Duriangkang 3 dan 4 menghasilkan debit sekitar 600 liter per detik (lps) dengan tekanan 9 bar, dari kondisi normal yang ditargetkan mencapai 750 lps dengan tekanan 12 bar. Hasil produksi IPA Duriangkang 3 dan 4 tersebut selanjutnya dialirkan ke wilayah Batam Centre dan kawasan Batu Aji.
“Setelah pekerjaan selesai, kita tidak bisa langsung menaikkan debit dan tekanan ke kondisi maksimal tanpa melihat respons jaringan. Saat ini pengaliran berada di sekitar 600 liter per detik dengan tekanan 9 bar dan terus kami pantau. Tim teknis akan melakukan peningkatan debit secara bertahap menuju 750 liter per detik dengan tekanan 12 bar, tetap dengan mempertimbangkan keamanan dan kestabilan jaringan,” jelas Denny.
Denny menambahkan, proses pengembalian aliran ke seluruh wilayah tidak berlangsung secara bersamaan karena karakteristik jaringan distribusi. Wilayah dengan posisi lebih dekat dan elevasi lebih rendah dapat menerima aliran lebih dahulu, sedangkan wilayah dengan elevasi tinggi dan berada di ujung pipa membutuhkan waktu lebih panjang sampai tekanan air mencukupi.
Sebelumnya, pekerjaan relokasi pipa berdiameter 800 milimeter di depan Kawasan Batamindo dimulai pada Rabu (26/8/2026). Dalam pelaksanaannya, tim teknis menghadapi sejumlah kendala, khususnya pada proses penyambungan dan pengelasan pipa, sehingga pekerjaan membutuhkan waktu lebih lama dari perencanaan awal.
Pada Jumat (28/8/2026), saat dilakukan uji coba pengaliran, ditemukan kebocoran pada jaringan sehingga diperlukan penanganan lanjutan. Tim teknis kemudian melakukan perbaikan dan pengujian secara cermat hingga seluruh pekerjaan perbaikan dapat diselesaikan pada Sabtu (29/8/2026) pukul 14.45 WIB.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, meminta proses pemulihan pascaperbaikan terus dipantau hingga kondisi jaringan benar-benar stabil. Ia menegaskan bahwa BP Batam akan terus mengawal upaya pemulihan bersama pengelola layanan, termasuk memastikan masyarakat yang masih mengalami gangguan mendapatkan perhatian dan dukungan selama masa transisi.
“Kami tidak menutup mata terhadap kondisi yang masih dirasakan masyarakat. Karena itu, setelah pipa selesai diperbaiki, pekerjaan berikutnya adalah memastikan distribusi kembali normal. Saya minta proses ini dikawal sampai tuntas dan masyarakat kembali mendapatkan layanan air yang baik,” kata Amsakar.
BP Batam bersama PT Air Batam Hilir terus melakukan pemantauan debit, tekanan, dan distribusi jaringan di wilayah terdampak serta menyiapkan langkah penanganan bagi masyarakat yang masih mengalami gangguan. BP Batam menyampaikan apresiasi atas kesabaran masyarakat dan memastikan perkembangan kondisi lapangan akan terus diperbarui secara transparan hingga pelayanan air kembali normal. (NA)
BATAM, 29 Agustus 2026 – Memperkuat posisi Batam sebagai hub bisnis dan pariwisata terkemuka di gerbang internasional Indonesia, Panbil Group melalui Wyndham Panbil Batam resmi memperkenalkan Tiarma Convention Center, fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition) terbesar di Kota Batam. Beroperasinya venue megah ini secara penuh pada awal September 2026 menjadi jawaban atas tingginya kebutuhan ruang MICE berskala besar di area strategis yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia.
Berlokasi di kawasan asri Panbil Eco Edu Park – Panbil Nature Reserve, Tiarma Convention Center dirancang untuk mengagendakan berbagai event berskala nasional maupun internasional. Gedung ini siap menampung hingga 3.000 tamu untuk berbagai perhelatan—mulai dari pernikahan adat, nasional, dan internasional, konser musik dan kebudayaan, pameran internasional, seminar lintas negara, hingga job fair.
Keunggulan Utama Tiarma Convention Center:
Spesifikasi Ruangan: Indoor area seluas 2.078 m² dipadukan dengan outdoor area seluas 648 m², serta megahnya ceiling height mencapai 7,65 meter yang memberikan kesan megah dan fleksibilitas tata panggung optimal.
Kapasitas Gedung: Dapat mengakomodasi hingga 3.000 orang dalam satu acara. Dilengkapi dengan LED screen ukuran 9 x 4 meter.
Kapasitas Parkir Luas: Mampu mengakomodasi lebih dari 330 mobil dan 500 sepeda motor di area parkir depan dan sekitar gedung, menjamin kenyamanan aksesibilitas bagi para pengunjung.
Integrasi Kawasan: Menyatu dengan ekosistem Panbil Nature Reserve, memberikan nilai tambah berupa pengalaman event berkelas di tengah suasana alam yang asri.
Sebagai bentuk kesiapan operasional, Tiarma Convention Center hari ini (29/08) sukses menggelar aksi donor darah massal yang diinisiasi oleh Perkumpulan Marga Goh Kota Batam dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Batam. Lebih dari 500 warga Batam memadati lokasi sejak pukul 07.00 WIB, membuktikan keandalan fasilitas dan kenyamanan kapasitas gedung dalam menangani arus massa secara efisien.
Turut hadir di dalam acara, Bapak Johanes Kennedy selaku Chairman Panbil Group, Bapak Goh Cheng Liang (Ketua Perkumpulan Marga Goh Batam), Bapak Bunandi (Ketua IKPI Batam), Ibu Sri Soedarsono (Ketua PMI Kota Batam) serta Bapak Harun Pandapotan (Ketua Panitia Acara) dan tamu undangan lain.
"Acara donor darah hari ini merupakan acara perdana yang dipakai untuk kegiatan sosial yang sesuai dengan niat awalnya. Dengan hadirnya Tiarma Convention Center by Wyndham Panbil Batam, kami berkomitmen meningkatkan standar penyelenggaraan event di Batam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri MICE secara signifikan." ujar Johanes Kennedy di dalam kata sambutan yang diberikan.
Terinspirasi dari bahasa Batak, Tiarma berarti 'terang' atau 'cahaya'. Lebih dari sebuah nama, ini adalah doa agar Tiarma Convention Center hadir sebagai pusat keramaian dan pilihan venue terdepan untuk berbagai acara berkesan di Kota Batam.
Penanganan Kebocoran Susulan Pipa Muka Kuning, BP Batam dan PT Air Batam Hilir Bergerak Cepat
Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT Air Batam Hilir bergerak cepat menangani kebocoran susulan pada jaringan distribusi air minum di kawasan Jalan Utama, depan Kawasan Batamindo, Muka Kuning, Jumat (28/8).
Kebocoran susulan diketahui tim teknis sekitar pukul 13.00 WIB pada titik yang sebelumnya tengah dilakukan penanganan. Temuan tersebut terjadi saat proses pengaliran air dilakukan secara bertahap menuju jaringan pelanggan.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, BU SPAM BP Batam bersama PT Air Batam Hilir langsung melakukan pengamanan lokasi dan penanganan teknis. Tim gabungan saat ini tengah mempersiapkan material, peralatan, serta dukungan alat berat yang diperlukan untuk mempercepat proses perbaikan.
Untuk mendukung proses perbaikan dan memastikan pekerjaan dapat dilakukan dengan aman, suplai air minum ke sejumlah wilayah dihentikan sementara. Wilayah yang berpotensi mengalami gangguan suplai meliputi Batam Center, Sukajadi, Batu Batam, Anggrek Mas, Orchid Park, Rosedale, Dutamas, Eden Park, Industri Batam Center, Citra Batam, Marchelia, Livia, Kintamani, Bengkong Nusantara, Sagulung Baru, Tembesi, Barelang, Sei Lekop, Fanindo, Marina, dan wilayah sekitarnya.
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang kembali terdampak akibat kondisi tersebut.
“Kami memahami bahwa air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang kembali dirasakan masyarakat. Saat ini tim di lapangan bergerak cepat untuk menangani kebocoran dan memulihkan pelayanan,” ujar Denny.
Menurutnya, proses penanganan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan pekerjaan, kondisi jaringan, serta kualitas pelayanan kepada pelanggan.
“Kami tidak ingin pekerjaan dilakukan terburu-buru tetapi justru menimbulkan persoalan baru. Yang kami dorong adalah penanganan yang cepat, tepat, dan memastikan jaringan dapat kembali berfungsi dengan baik. Tim teknis terus berkoordinasi dan perkembangan di lapangan akan kami pantau,” katanya.
Denny menegaskan, kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi bagi BP Batam bersama PT Air Batam Hilir, khususnya dalam memastikan kesiapan teknis, pengawasan pekerjaan, serta langkah mitigasi terhadap potensi gangguan layanan.
“Setiap kejadian menjadi catatan penting bagi kami untuk memperbaiki pelayanan. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh agar penanganan ke depan semakin baik dan gangguan serupa dapat diminimalkan,” tegas Denny.
BP Batam bersama PT Air Batam Hilir mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan persediaan air secara bijak selama proses penanganan berlangsung.
Informasi mengenai perkembangan pekerjaan dan pemulihan suplai akan disampaikan secara berkala melalui kanal resmi PT Air Batam Hilir.
BP Batam menyampaikan apresiasi atas pengertian dan kesabaran masyarakat selama proses penanganan berlangsung. Tim di lapangan akan terus bekerja untuk memulihkan layanan secepat dan sebaik mungkin.
