Live Streaming
Page 5 of 41

Batam – Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan Pengawasan Berkala terkait Tindaklanjut Laporan pada SP4N LAPOR terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) se Provinsi Kepri pada Senin, 6 Mei 2024 di Aston Hotel Pelita Batam.

Dalam acara tersebut turut hadir Pimpinan Ombudsman RI, Dr. (Cand.) Ir. Jemsly Hutabarat, SH, MM, Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta Inspektorat se Provinsi Kepulauan Riau.

“Kegiatan ini telah kita lakukan setiap tahunnya, minimal setahun sekali. Ini merupakan inisiatif dari Ombudsman RI Perwakilan Kepri sebagai bagian dari pengawas penyelenggaraan SP4N LAPOR dengan melakukan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan tindak lanjut penyelesaian laporan pada SP4N LAPOR,” jelas Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Adi Permana dalam acara tersebut.

Sekaligus, lanjutnya, kegiatan ini merupakan upaya pencegahan maladministrasi yaitu penundaan berlarut atas laporan yang telah disampaikan masyarakat melalui SP4N LAPOR.

Berbeda dengan kegiatan monitoring sebelumnya yang bersifat internal dan parsial, kali ini kegiatan dilakukan dengan melakukan diskusi panel bersama 3 narasumber yaitu, Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, Patnuaji Agus Indrarto, Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengolahan Informasi Pusat Penerangan Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, serta Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari.

“Harapannya melalui diskusi panel dengan narasumber terkait, penyelenggara dapat menyelenggarakan serta mensosialisasikan SP4N LAPOR lebih maksimal melalui kanal-kanal yang ada,” tutur Adi.

Masing masing narasumber menyampaikan materi terkait SP4N LAPOR. Patnuaji memaparkan Pentingnya Pengelolaan SP4N LAPOR bagi Pemda, Rega menyampaikan Strategi Pemda dalam Meningkatkan Layanan Pengaduan melalui SP4N LAPOR di Kepri serta Lagat yang menjelaskan terkait Urgensi Mitigasi Penanganan Laporan Berulang oleh Pemda di Kepri.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari, saat menjadi narasumber menyampaikan substansi yang sama berulang kali dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman sehingga mengindikasikan belum adanya evaluasi yang baik dari penyelenggara.

“Jika substansi yang dilaporkan itu-itu saja meskipun tidak dalam waktu berdekatan, artinya penyelenggara menyikapi laporan hanya kasuistik, tidak ada evaluasi yang dilakukan supaya tidak terulang,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya, sebagai penyelenggara pelayanan publik seharusnya menerapakan 5 (lima) prinsip utama yaitu berkualitas, cepat, mudah, terjangkau serta terukur.

“Kami perhatikan saat ini penyelanggara memang sudah memenuhi 14 standar pelayanan publik namun seringkali lupa untuk menerapkannya sehingga muncul keluhan berulang dari masyakarat hingga sampai ke Ombudsman,” pungkas Lagat.

Oleh karena itu, Lagat meminta penyelenggara melakukan mitigasi maladministrasi melalui pengaduan yang telah disampaikan masyarakat.

“Pengelolaan pengaduan perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga penyelenggara dapat memetakan potensi dan mencegah risiko terjadinya maladministrasi yang berulang,” katanya.

Ia menyarankan penggunaan SP4N LAPOR dikarenakan memang merupakan wadah yang disiapkan pemerintah untuk sarana pengaduan pelayanan publik.

“SP4N LAPOR ini merupakan manajemen pengelolaan laporan. Bapak/Ibu dapat melakukan evaluasi juga melalui sistem ini untuk melihat mana substansi yang perlu diperhatikan agar dapat dicegah dan tidak terulang kembali,” jelas Kepala Perwakilan.

Usai diskusi panel, acara dilanjutkan dengan Monitoring Tindak Lanjut Laporan pada SP4N Lapor Pemda Provinsi/ Kota/ Kabupaten se-Kepulauan Riau yang disampaikan oleh Adi Permana.

Beberapa Pemda tercatat masih memiliki laporan dengan status on progress sehingga menindaklanjuti hal tersebut Ombudsman RI Perwakilan Kepri akan bersurat untuk meminta klarifikasi. (RF)

Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi (Monev) bertajuk "Evaluasi Hasil Monev KIP 2023 dan Persiapan Monev KIP 2024" di Hotel Radisson, Medan pada Selasa, (6/5/2024).

FGD kali ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyuda dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Fathul Ulum serta para peserta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari 24 unit di lingkungan BP Batam.

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro membuka langsung FGD tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan komitmen pihaknya untuk terus berinovasi dalam mengelola layanan informasi bagi publik.

Dikatakan Wahjoe, meskipun BP Batam sebagai badan publik dalam kurun waktu empat tahun terakhir menorehkan predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat. Namun, menurutnya masih perlu ditingkatkan pemahaman tata cara dan proses pelaksanaan KIP guna memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

"Untuk mempertahankan dan menyempurnakan hal itu (KIP), maka hari ini PPID BP Batam mendapatkan pencerahan dari para narasumber yang kompeten," kata Wahjoe.

Dengan begitu, ia yakin keterbukaan
informasi publik di lingkungan BP Batam akan semakin baik, sehingga menjadi salah satu pondasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam upaya mewujudkan Batam berdaya saing sebagai tujuan investasi.

"FGD ini diharapkan dapat memberikan added value bagi organisasi, sehingga bisa menjaga dan semakin membangun kepercayaan dari masyarakat melalui informasi yang transparan, tentu dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyuda, mengapresiasi langkah BP Batam dalam upaya mewujudkan UU KIP 2008. Menurutnya, apabila badan publik ingin melebihi dari sekedar predikat informatif, mesti memiliki formula sendiri dalam menjalankan amanat UU tersebut.

"Kita melihat yang paling penting, BP Batam mampu menemukan formulanya sendiri dalam mewujudkan UU KIP dengan perki terkait, jadi lebih soul full dalam prosesnya dan demi kebaikan bersama," ujarnya.

"Oleh karenanya, penting untuk menyusun formula seperti uji konsekuensi atau daftar informasi yang dikecualikan," ujarnya lagi.

Ia pun berharap langkah PPID BP Batam nantinya dapat menjadi contoh bagi K/L terkait dalam mengelola keterbukaan informasi publik yang lebih baik.

"Mudah-mudahan BP Batam tidak hanya semakin terdepan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik tapi juga menjadikannya sebagai salah satu instrumen yang menyukseskan agenda yang telah disusun," pungkasnya.

Turut hadir Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol selaku Ketua PPID BP Batam, Ariastuti Sirait; Kepala Bagian Humas, Sazani, Kepala sub bagian Pengelolaan Informasi Publik, Muhardi dan staf.

Jakarta, 6 Mei 2024 - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH), melalui brand Tri, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan Esports di Indonesia dengan menghadirkan H3RO Esports 5.0 di tahun kelima ini yang menjadikan Mobile Legends: Bang Bang sebagai arena pertandingan. Melalui ekosistem H3RO yang lengkap sebagai one-stop solution platform, Tri memberikan kesempatan bagi para talenta Esports untuk mewujudkan impian menjadi pemain profesional, serta mempersiapkan mereka untuk berkompetisi di turnamen Esports internasional.

Melalui kelanjutan kerja sama dengan Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI), rangkaian H3RO Esports menjadi turnamen skala besar yang termasuk dalam agenda Esports nasional. Turnamen H3RO Esports 4.0 lalu pun telah berhasil menjadi trending topic #1 di platform YouTube sebanyak 4 kali. Turnamen H3RO Esports juga sukses mengantar talenta-talenta terbaik Tanah Air untuk menjadi juara di IESF World Esports Championship, seperti Evos, Kuda Terbang dan Bigetron Alpha.

H3RO Esports bertujuan untuk selalu memberdayakan ekosistem gaming dan mempercepat pertumbuhan dan perkembangannya di Indonesia. Bersamaan dengan komitmen tersebut, H3RO Esports 5.0 mengukuhkan posisinya sebagai top of mind gaming provider.

Ritesh Kumar Singh, Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Dengan bangga tahun 2024 ini kami bisa menghadirkan kembali turnamen yang sudah memasuki tahun kelimanya. Turnamen H3RO Esports 5.0 menjadi bentuk nyata komitmen kami dalam memberikan dukungan kepada talenta gamer muda di Indonesia. Didukung oleh jaringan Tri dan rangkaian produk H3RO, kami percaya dapat mewujudkan tujuan besar Indosat dalam memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia melalui ekosistem Esports Indonesia.”

Sekretaris Jenderal PB ESI, Frengky Ong, mengungkapkan, “H3RO menjadi salah satu bentuk penegasan bahwa esports merupakan bidang inklusif dengan ekosistem yang luas, yang dampak positif serta pemberdayaannya mampu menjangkau dan dirasakan oleh berbagai pelaku industri, pelaku esports, hingga para pelaku ekonomi kreatif di tanah air. H3RO secara berkelanjutan juga terus menyumbangkan kontribusinya terhadap penguatan kompetensi esports Indonesia, salah satunya melalui kiprah para juaranya yang terpilih ke dalam Tim Nasional Esports Indonesia dan sukses meraih prestasi terbaik di laga esports antar negara. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada H3RO dan berharap turnamen ini akan terus meningkatkan perannya sebagai candradimuka lahirnya patriot-patriot bangsa dari bidang esports, sekaligus sebagai benchmark penyelenggaraan kegiatan esports yang berkualitas.”

Turnamen H3RO Esports 5.0 menjadi bagian dari Seleksi Nasional yang menentukan juara untuk mewakili Tim Nasional Esports Indonesia di ajang IESF World Esports Championship 2024. Kompetisi ini memberikan kesempatan kepada semua gamers Indonesia untuk berkontribusi dalam mengembangkan Esports di Tanah Air. H3RO juga mengundang 9 tim profesional dengan atlet Esports terbaik dari Indonesia untuk membuktikan kemampuan mereka, sehingga H3RO Esports 5.0 menjadi ajang pembuktian kualifikasi ke Seleksi Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 10-14 Juni 2024. Dua perwakilan terbaik dari H3RO Esports 5.0 akan bertanding dengan 4 tim terbaik dari Liga Esports Nasional 2023.

Tri menyambut seluruh atlet Esports Indonesia untuk berpartisipasi dalam H3RO Esports 5.0 dengan mengikuti rangkaian yang dimulai dengan kualifikasi fase pertama dari 3 hingga 5 Mei 2024. Sementara fase keduanya akan berlangsung dari 10 hingga 12 Mei 2024. Diikuti dengan babak penyisihan grup pada 13 hingga 16 Mei 2024. Lalu, babak Grand Final akan disiarkan secara langsung dari 22 hingga 26 Mei 2024. Seluruh partisipan yang tercatat dalam turnamen H3RO Esports 5.0 akan memperebutkan total hadiah hingga Rp300.000.000.

Nikmati pengalaman gaming terbaik didukung dengan jaringan hemat dan cepat Tri hingga ke pelosok nusantara. Para tim Esports dapat mendaftarkan diri dan mendapatkan berbagai informasi tentang H3RO Esports 5.0 di laman https://linktr.ee/tri.h3ro. Tunjukkan dirimu dan jadilah H3RO berikutnya!

Hotel Santika Batam dari grup Santika Indonesia Hotels & Resorts memenangkan penghargaan dari salah satu situs perjalanan terbesar dunia, Tripadvisor. Setelah lebih dari satu bulan bertahan sebagai hotel no. 1 di Batam dan Kepri berdasarkan penilaian wisatawan, hotel yang dikenal lewat produk dan layanan khas Indonesia ini akhirnya mendapatkan Tripadivsor's® Travellers' Choice® Awards untuk tahun 2024, Penghargaan ini mengapresiasi bisnis yang secara konsisten mendapatkan ulasan bagus dan masuk dalam 10% listingan teratas di seluruh dunia pada Tripadvisor.

Sebagai platform panduan perjalanan terbesar di dunia, Tripadvisor memiliki otoritas yang tak tertandingi dalam hal wisatawan dan pengunjung. Penghargaan yang diterima didasarkan pada masukan tulus dari tamu yang telah berkunjung di Hotel Santika Batam dan memberikan ulasan autentik selama periode 12 bulan. Selain bentuk apresiasi atas produk dan layanan yang berkualitas, penghargaan ini menandakan Hotel Santika Batam sebagai tempat menarik untuk dikunjungi yang bernilai dan dapat dipercaya.

Yossie selaku Public Relatios mengungkapkan bahwa sebagai hotel yang baru dua tahun hadir di Kota Batam, menjadi sebuah kebangaan tersendiri untuk mendapatkan penghargaan ini. Apalagi Hotel Santika Batam bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama di peringkat pertama untuk hotel di kota Batam dan Kepulauan Riau berdasarkan penilaian wisatawan. ”Hal ini sangat memotivasi tim untuk memberikan produk dan pelayanan yang lebih baik lagi. Karena selain meraih, hal yang terberat adalah mempertahankan. Jadi, menjaga konsistensi adalah hal utama” tambah Yossie.

Anda dapat melihat semua ulasan tentang Hotel Santika Batam di sini link berikut ini: https://bit.ly/TripadvisorSantikaBatam

Batam – Jelang Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2024, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) melakukan sosialisasi pada Senin, 6 Mei 2024 di Aston Hotel Pelita Batam. Peserta kegiatan tersebut ialah unit layanan yang akan dinilai seperti DPM-PTSP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas, Kepolisian Resor serta Kantor Pertanahan.

“Dalam waktu dekat kami akan kembali mengambil data Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik. Kami lakukan sosialisasi agar setiap unit yang akan dinilai memiliki waktu berbenah sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” ungkap Pimpinan Ombudsman RI, Dr. (Cand.) Ir Jemsly Hutabarat, SH, MM saat memberikan sambutan.

Ia menerangkan, sama seperti tahun sebelumnya, penilaian meliputi empat dimensi yaitu Input, Proses, Output dan Pengaduan.

”Sejak tahun 2021 penilaian masih meliputi empat dimensi yang sama. Dimensi Input yang meliputi kompetensi dari penyelenggara serta sarana dan prasarana. Dimensi Proses yaitu Standar Pelayanan Publik. Dimensi Output yang didapatkan dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Serta dimensi Pengaduan,” tutur Jemsly.

Sejak adanya Penilaian Kepatuhan di Indonesia, jelas Jemsly, unit penyelenggara pelayanan publik yang masuk pada zona hijau atau patuh terus meningkat setiap tahunnya.

”Pada tahun 2015 hanya terdapat 9,8% unit penyelenggara pelayanan publik yang masuk zona hijau. Meningkat pada tahun 2023, menjadi 70,7%. Ini menandakan pelayanan publik di Indonesia semakin baik. Termasuk Pemerintah Provinsi Kepri yang pada tahun 2022 masuk 10 besar, namun sayangnya tergeser pada penilaian tahun 2023,” katanya.

Berkaca dari hasil Penilaian Kepatuhan setiap tahunnya, Pemerintah Daerah (Pemda) di Kepri terus mengalami peningkatan dimana saat ini seluruh Pemda baik Provinsi, Kota,/Kabupaten sudah masuk pada zona hijau.

Namun Jemsly menyampaikan perubahan ke arah yang lebih baik pun turut dilakukan oleh Pemda lainnya di Indonesia. Sehingga meskipun skor meningkat, dalam perankingan Pemda di Kepri masih dapat disalip oleh Daerah lain.

”Kuncinya harus ada perubahan, bukan perubahan yang biasa-biasa saja, namun harus yang signifikan,” tuturnya.

Ia meminta penyelenggara pelayanan publik di Kepulauan Riau dapat memberikan pelayanan yang prima, tanpa kerugian serta memberikan kebahagiaan.

”Tujuan negara kita ialah mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejahtera karena pelayanan publiknya baik dan cerdas karena mengetahui hak-hak yang dimiliknya. Mari kita bahu membahu mencapai tujuan tersebut,” tutup Jemsly.

Acara dilanjutkan dengan Induksi dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari, SE, MH. Dalam induksi, selain menjelaskan terkait Penilaian Kepatuhan secara singkat, menyampaikan hasil penilaian terhadap Pemerintah Daerah, ia pun menyampaikan hasil penilaian terhadap Kepolisian Resor serta Kantor Pertanahan (Kantah).

”Untuk Kepolisian Resor dan Kantah, jika dilihat dari tahun ke tahun, ada beberapa yang mengalami peningkatan dan masuk pada zona hijau, namun masih ada yang mengalami penurunan bahkan masuk pada zona kuning,” terangnya.

Ia berharap dengan dilakukannya workhsop lebih awal akan memberikan kesempatan bagi unit layanan yang akan dinilai untuk bersiap sehingga mendapati nilai yang baik.

Selanjutnya ia meminta penyelenggara memberikan pelayanan yang baik seterusnya untuk masyarakat bukan hanya untuk mendapatkan nilai Kepatuhan yang baik.

”Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Ombudsman RI Perwakilan Kepri membuka diri jika ada unit layanan yang ingin melakukan konsultasi maupun workshop. Namun ini dilakukan bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan nilai yang baik saja pada penilaian Ombudsman namun untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil Penilaian Kepatuhan diharapkan dapat menjadi barometer Kepatuhan instansi dalam menerapkan standar pelayanan sehingga hasilnya menjadi gambaran kualitas pelayanan publik instansi yang dinilai.,” ungkap Lagat.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Adi Permana, SH selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi lalu ditutup dengan sesi diskusi serta tanya jawab. (RF)

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi mendukung penuh perkembangan E-Sport di Batam maupun Provinsi Kepri.

Menurut Rudi, olahraga e-sport memberikan semangat baru bagi generasi muda untuk mencetak prestasi di tengah kemajuan teknologi dewasa ini.

"Saya siap mendukung penuh perkembangan dunia olahraga, termasuk kemajuan e-sport di Batam dan Kepri," tegas Rudi saat membuka Piala Halalbihalal E-Sport 2024 yang berlangsung di MB 2, Minggu (5/5/2024).

Selain itu, orang nomor satu di Kota Batam tersebut juga berkomitmen untuk mendukung pembinaan atlet di seluruh cabang olahraga (cabor). Termasuk pembinaan olahraga e-sport.

Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, organisasi dan komunitas olahraga, serta seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembinaan yang maksimal terhadap atlet.

"Pembinaan terhadap atlet merupakan satu hal yang prioritas. Jika pembinaan baik, maka atlet pun bisa berprestasi," tambah Rudi.

Di samping itu, Muhammad Rudi juga mengingatkan terkait pentingnya penyelenggaraan kompetisi rutin bagi seluruh atlet.

Ia meyakini, penyelenggaraan kompetisi rutin menjadi penting sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan yang telah dilakukan.

Oleh sebab itu, Rudi berharap, kompetisi yang telah terlaksana saat ini pun bisa terus berlanjut ke depannya.

"Insyaallah kita akan buat lagi yang lebih besar setelah Piala Halalbihalal ini. Inilah bentuk komitmen dan dukungan saya terhadap e-sport," pungkasnya.

Senada, Ketua Pikori BP Batam sekaligus Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina mengatakan jika Piala Halalbihalal 2024 ini merupakan bentuk dukungan terhadap seluruh atlet e-sport di Kepri.

Marlin berharap, turnamen kali ini dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa yang akan datang dan dapat mengharumkan nama Batam maupun Kepri di tingkat nasional hingga internasional.

"Bakat dan potensi anak-anak muda harus bisa tersalurkan ke hal-hal positif sehingga menjadi sebuah prestasi yang membanggakan," pesan Marlin. (*)

Kepala Badan Pengusahaa (BP) Batam, Muhammad Rudi, secara resmi membuka Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Harmoni One Hotel, Jumat (3/5/2024).

UKW ini digelar secara gratis oleh PWI Pusat bekerjasama dengan Kementerian BUMN. Pesertanya sebanyak 30 wartawan yang terdiri dari 2 kelas wartawan muda dan 2 kelas wartawan Madya dan satu kelas wartawan Utama.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi mengapresiasi atas semangat dari wartawan di Kota Batam dalam meningkatkan dan mengasah kemampuannya sebagai wartawan. Sebab, pengetahuan yang telah didapatkan, baik itu melalui lembaga pendidikan maupun diluar lembaga pendidikan harus teruji melalui uji kompetensi.

"Terima kasih, jadi bersyukur hari ini sudah dilaksanakan (Uji Kompetensi Wartawan). Saya berharap, uji kompetensi atau uji kemampuan ini akan melahirkan wartawan yang profesional dan berkompeten," katanya.

Lebih lanjut, Muhammad Rudi juga menyampaikan bahwa pemerintah sangat membutuhkan peran dari wartawan yang profesional, sebagai mitra dalam menyampaikan informasi-informasi aktual termasuk informasi pembangunan Kota Batam kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dalam menciptakan wartawan yang profesional melalui lembaga pendidikan, harus ada dukungan dari pemerintah, PWI maupun dari lembaga lainnya. Untuk itu, BP Batam maupun Pemerintah Kota Batam berupaya dan siap memfasilitasi agar seluruh wartawan bisa berkompeten.

"Maka kita berharap, dari uji kompetensi ini akan membawa kebaikan. Karena kalau ingin membangun Kota Batam, wartawan tidak boleh ditinggal. Karena wartawan sangat penting untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan berkualitas," imbuhnya.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengapresiasi pelaksanaan uji kompetensi yang mudah dilaksanakan di Kota Batam. Berbeda dengan pelaksanaan uji kompetensi dibeberapa daerah lainnya. Hal ini, dikarenakan besarnya dukungan dari BP Batam maupun Pemko Batam.

"Tapi kalau didaerah lain, mendapatkan bantuan pemerintah sangat sulit sekali. Dengan adanya uji kompetensi gratis ini, maka tentu saja membantu teman-teman. Karena kalau dihitung biayanya itu, bisa Rp2,5 juta per orang untuk didaerah Jawa. Bahkan, kalau di Papua bisa sekitar Rp 7 juta," katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Kepulauan Riau (Kepri) Andi Gino mengatakan, uji kompetensi yang dilaksanakan kali ini merupakan uji kompetensi ke-16 PWI Kepri. Setelah sebelumnya uji kompetensi dilaksanakan dua tahun yang lalu dari dukungan BP Batam dibawah kepemimpinan Muhammad Rudi.

Dengan adanya uji kompetensi atas dukungan PWI Pusat ini, Andi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh PWI Pusat. Sebab, uji kompetensi yang merupakan program utama dari PWI Pusat ini sejalan dengan program PWI Kepri.

"Kami berharap, uji kompetensi serupa di tahun depan dan tahun berikutnya akan terus bisa kami laksanakan secara berkesinambungan. Tentu saja, kami butuh dukungan dari BP Batam dan Pemko Batam, utamanya bapak Muhammad Rudi," imbuhnya. (*)

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menghadiri undangan perayaan Paskah Tingkat Kota Batam di Dataran Engku Putri, Jumat (3/5/2024) malam.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Kepri sekaligus Ketua PIKORI BP Batam, Marlin Agustina Rudi beserta jajaran dari Forkopimda Kota Batam.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa saat ini infrastruktur di Kota Batam terus dibangun. Tentunya, kekompakan dari masyarakat harus terus dijaga. Sehingga proses pembangunan di Kota Batam dapat berjalan lancar.

Ia mentargetkan, pada tahun 2030 mendatang, Kota Batam dari segi infrastruktur, baik itu jalan-jalan utama, maupun jalan lingkungan bisa diselesaikan berkat kekompakan dari masyarakat.

"Selamat memperingati Paskah. Tentunya hati kita bahagia bisa peringati paskah ini, hati kita senang bisa berkumpul, mudah-mudahan Batam melaju terus menjadi suatu kota baru yang kita cintai," ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi melanjutkan, saat ini perjalanan Kota Batam menuju Batam kota baru yang modern mulai terwujud. Salah satunya adalah pembukaan pelayaran Direct Call perdana, rute Batam-China resmi dibuka.

Direct call merupakan pelayaran langsung peti kemas dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan tujuan yang ada di luar negeri tanpa singgah di pelabuhan manapun.

Selanjutnya, baru-baru ini juga telah dibuka penerbangan langsung dengan rute tujuan Batam - Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur - Batam. Penerbangan dengan rute internasional ini, akan terus dibuka dengan tujuan Vietnam hingga Korea Selatan.

Oleh sebab itu, dalam mendukung penerbangan internasional ini, dalam waktu dekat ini juga, akan dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Terminal 2 Bandara Internasional Hang Nadim.

Muhammad Rudi tidak henti-hentinya meminta dukungan dan doa kepada seluruh masyarakat, agar seluruh perencanaan yang telah tersusun dengan baik ini, bisa berjalan dengan lancar.

"Saya sebagai pimpinan di daerah. Baik itu sebagai Walikota Batam atau pun Kepala BP Batam, bersama dengan Forkopimda Kota Batam, saya akan berusaha semampu saya, sekuat tenaga dan pikiran saya, akan saya curahkan demi pembangunan Kota Batam untuk masyarakat Kota Batam yang saya cintai," imbuhnya. (*)

Badan Koordinasi Dakwah Islam (BKDI) BP Batam dan Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BP Batam menghadirkan penceramah kondang asal Riau, Ustadz Abdul Somad (UAS), dalam mengisi Tausiyah Ba'da Zuhur (Tadabur) di Masjid BJ Habibie BP Batam, Kamis (2/5/2024).

Direktur Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko sekaligus Ketua BKDI BP Batam, Asep Lili Holilulloh mengatakan, Tausiyah Ba'da Zuhur ini digelar dalam rangka pembinaan kerohanian bagi pegawai BP Batam dan jemaah Masjid BJ Habibie BP Batam diluar pegawai BP Batam.

Asep mengatakan, dalam tausiyah yang disampaikan oleh ustadz bergelar Datuk Seri Ulama Setia Negara tersebut, ada beberapa pesan yang sangat bermakna untuk pegawai BP Batam dan jemaah Masjid BJ Habibie BP Batam. Dimana, pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustad Abdul Somad ini, diharapkan menjadi bekal bagi pegawai BP Batam dan jemaah Masjid BJ Habibie BP Batam dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

"Intinya, dalam tausiyah itu dijelaskan bahwa bekerja itu merupakan suatu ibadah. Namun dalam bekerja itu, yang paling penting tentunya kita melaksanakan ibadah dengan tepat waktu dan datang ke Masjid," ujarnya.

Dengan melaksanakan ibadah tepat waktu sebagai pembinaan dan pendidikan, kedepannya akan menghasilkan kedisiplinan dari pegawai BP Batam maupun jemaah Masjid BJ Habibie dalam melaksanakan ibadah.

"Insya Allah, dikesempatan yang akan datang, kita akan terus melaksanakan kegiatan seperti ini. Sehingga akan menghasilkan nilai-nilai yang bermakna dari setiap pekerjaan yang dilakukan," imbuhnya. (*)

Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Regina Maria Wiwieng Handyaningsih melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Awal Bros Batam pada Senin (28/4).

Kegiatan Kunjungan Pengawasan Lapangan (KPL) yang didampingi oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Harry Nurdiansyah tersebut bertujuan untuk memastikan mutu layanan yang diberikan kepada peserta JKN serta pengendalian kecurangan yang dilakukan oleh RS Awal Bros Batam.

Wiwieng mengatakan bahwa sudah seharusnya Dewan Pengawas memperhatikan dan mengawasi jalannya program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Begitu juga dengan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, harus menjaga amanah untuk kesehatan masyarakat.

”Memang tugas Dewas untuk mengawasi pengelolaan JKN baik oleh BPJS Kesehatan maupun Fasilitas Kesehatan sebab uang yang dibayarkan ke Faskes merupakan keuangan negara,” kata Wiwieng.

Menurutnya, dalam rangka menjamin keberlanjutan program JKN seluruh pihak harus memberikan pelayanan yang bermutu namun tetap dibarengi dengan program pencegahan kecurangan yang tepat dan akurat.

”Dari paparan yang disampaikan oleh RS Awal Bros, saya yakin pengelolaan JKN yang dilakukan sudah sangat baik. Kualitas layanan yang diberikan, tidak adanya klaim yang dispute selama 3 tahun terakhir, serta koder dan verifikator yang sangat bagus,” kata Wiwieng.

Direktur RS Awal Bros Batam, dr. Widya Putri, MARS dalam paparannya menjelaskan bahwa pihaknya sudah melayani peserta JKN sejak 2014 sebagai bentuk dukungan program pemerintah. Termasuk dalam mengimplementasikan 6 Janji Layanan sebagai komitmen dalam melayani peserta JKN.

”Dalam rentang waktu tersebut, kami melakukan perbaikan untuk memberikan peningkatan kualitas dan upgrade fasilitas dengan harapan tidak ada peserta yang merasa di diskriminasi,” kata Widya.

Di bidang pelayanan, Widya mengaku pihaknya terus meningkatkan layanan di bidang medis sesuai kebutuhan berdasarkan 10 penyakit terbanyak. Termasuk melengkapi sub spesialis dengan harapan tidak lagi merujuk pasien.

”Kami berupaya melengkapi sub spesialis agar tidak lagi merujuk pasien ke luar negeri maupun ke Jakarta, cukup di Kepri saja,” kata Widya.

Dalam hal komitmen pencegahan fraud, Widya menjelaskan bahwa pihaknya rutin melakukan audit internal, menggunakan Hospital Information System (HIS) untuk mencegah fraud dari transaksi manual, melakukan kegiatan mutu profesi rutin, serta penyediaan media untuk penerimaan keluhan dan komplain eksternal.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau

Negara menjamin masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasainya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai landasan hukum untuk memenuhi hak atas tanah. Pemerintah mengatur sepenuhnya pendaftaran dan penerbitan sertifikat, meniadakan adanya unsur pemalsuan, mewajibkan negara memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah yang menderita kerugian atau kerusakan atas kesalahan pendaftaran tanah sebagai akibat adanya penipuan, kecurangan atau pemalsuan tanda tangan. Jika tanah telah didaftar, maka telah dijamin pemilikannya oleh negara, dan haknya tidak dapat dibatalkan kecuali oleh hal-hal tertentu yang telah diatur.

Kabupaten Bintan merupakan bagian dari provinsi Kepulauan Riau yang mayoritas wilayahnya terdiri dari 36 desa dan hanya terdapat 15 kelurahan. Luas keseluruhan wilayahnya 131.821 hektar dengan jumlah populasi pada tahun 2023 sebanyak 175.873 orang. Berdasarkan hal itu diperkirakan dalam 1 hektar tanah di Bintan hanya di huni rata-rata 1,33 orang, sehingga dapat dipastikan mayoritas masyarakat Bintan bertempat tinggal di pedesaan. Adapun luas hutan di Kabupaten Bintan berdasarkan data Kementerian Kehutanan pada tahun 2017 adalah 27.555 hektare terdiri dari Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Kawasan Konservasi (KK). Berdasarkan data laporan setelah dilakukan peninjauan lapangan banyak lokasi pemukiman masyarakat yang berada diatas tanah berstatus hutan. Penguasaan tanah oleh Masyarakat tersebut ada yang sudah lama turun temurun namun ada juga masih tergolong baru dibawah sepuluh tahunan. Terhadap tanah berstatus hutan tentunya tidak dapat didaftarkan haknya sebelum dilakukan pelepasan oleh Kementerian Kehutanan. Namun terhadap pemukiman masyarakat yang tidak berstatus hutan atau sudah dilakukan pelepasan maka tentunya seharusnya dapat diterbit dokumen keterangan penguasaan tanah tersebut oleh kelurahan atau kantor desa.

Jumlah prosentasi penerimaan laporan subtansi agraria dalam beberapa tahun belakangan yang dilaporkan masyarakat ke Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau sebanyak 18,7% akses laporan. Kurun tahun 2021-2024 telah diregistrasi pengaduan sebanyak 316 laporan menyangkut sejumlah persoalan pertanahan yang dialami masyarakat. Subtansi yang paling dominan menyangkut Penyelesaian Kasus Pertanahan (sengketa, konflik, perkara, mediasi, gelar kasus pertanahan), layanan administrasi pertanahan di kantor desa/kelurahan dan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dikantor pertanahan (penerbitan hak atas tanah SHM, HGB,dll).

Pada tahun 2023 pemerintah kabupaten Bintan mengeluarkan Surat Edaran melalui Camat yang ditujukan kepada Lurah dan Kepala Desa untuk tidak melayani permohonan administrasi pertanahan sementara tanpa menjelaskan dasar pemberhentian layanan itu dan sampai kapan diberlakukan. Pemerintah Kabupaten Bintan beralasan menghentikan layanan pertanahan karena maraknya persoalan tanah yang terjadi dan hasil konsultasi dengan BPN soal tidak adanya kewenangan Pemda Bintan dalam pelayanan pertanahan. Banyak Masyarakat yang mengeluhkan berhentinya layanan tersebut yang mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk mengakses pendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan. Penghentian layanan pertanahan akan berdampak luas terhadap status tanah, penyelesaian sengketa tanah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintahan Kelurahan dan Desa adalah unit layanan penyelenggara pelayanan publik yang telah diatur tugas dan wewenangnya, yang memiliki tiga fungsi (Hanif Nurcholis (2011:103) yaitu; memberikan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan publik), melakukan pembangunan (pelayanan pembangunan) dan menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat (pelayanan perlindungan). Salah satu yang termasuk tugas pelayanan tersebut adalah layanan pertanahan dalam rangka tertib administrasi pertanahan Masyarakat. Tertib administrasi pertanahan salah satunya adalah pelaksanaan pembuatan surat kepemilikan tanah agar tanah tersebut dimiliki secara sah sesuai hukum. Menurut (Ali Achmad Chomza (2004:74) merupakan keadaan dimana untuk setiap bidang telah tersedia aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah menyatakan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis dan keterangan yang kadar kebenarannya dinilai panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah. Susunan Panitian Ajudikasi termasuk didalamnya adalah Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. Keterlibatan Desa/Kelurahan dimaknai dalam mengeluarkan dokumen tanah awal penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan.

Kewenangan pemerintah desa dalam bidang administrasi pertanahan adalah urusan yang diserahkan oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota yang pelaksanaannya diserahkan kepada desa layaknya pelaksanaan desentralisasi pada umumnya. Pemerintah desa berwenang untuk melakukan pendaftaran tanah, pemasangan patok atau batas tanah dan tugas pencatatan pertanahan lainnya. Pelayanan yang diberikan pemerintah desa dalam melaksanakan tertib administrasi pertanahan seperti pencatatan jumlah tanah yang dimiliki desa dan masyarakat, memberikan nomor registrasi agenda pertanahan, melegalisasi pembuatan surat tanah, mencatat nomor surat tanah serta dalam proses pembayaran pajak tanah.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya ayat 3, berbunyi, Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Konsepsi kewenangan Pemerintahan Desa inilah, kewenangan-kewenangan dalam hal menyelenggarakan pemerintahan maupun administrasi itu melekat kepada kepala desa sehingga ada beberapa kewenangan-kewenangan yang dimana mampu dijalankan oleh kepala desa yang salah satunya dalam kaitan kepala desa dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Surat keterangan tanah adalah alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara pemohon dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karenanya suatu surat alas hak harus menerangkan kaitan hukum antara subjek hak (individu maupun badan hukum ) dengan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah ) yang dikuasainya. Pada sebuah alas hak harus memuat secara lugas, jelas dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut. Surat keterangan tanah merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan meskipun kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Maka surat keterangan tanah merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah.

Kekuatan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa dalam transaksi jual beli tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2), dapat dikategorikan sebagai alas hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah.

Seluruh kantor Kelurahan dan Desa memiliki kewenangan memberikan layanan administrasi pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah. Maka dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Bintan yang melarang unit kerja Kelurahan dan Desa memberikan layanan administrasi pertanahan tidak dapat dibenarkan dan harus dicabut. Sebaliknya Pemda Bintan harus menyusun petunjuk teknis dan standar pelayanan administrasi pertanahan yang menjadi panduan layanan yang seragam diseluruh Kelurahan dan Desa. Sehingga seluruh masyarakat akan mendapat perlakuan yang sama dalam permohonan administrasi pertanahan menyangkut syarat, sistem mekanisme prosedur, biaya, jangka waktu.

Namun dalam menjalankan tugasnya Lurah dan Kepala Desa seharusnya selalu berkoordinasi dengan Camat untuk mendapatkan supervisi agar menghindari kesalahan/kekeliruan dalam mengeluarkan produk administrasi tanah kepada Masyarakat. Sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat baik dalam pembangunan desa khususnya administrasi pertanahan atau pendaftaran tanah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Batam, 30 April 2024. Setelah sukses dengan event Kitchen Confidential dengan menghadirkan Chef Andrian Ishak dari Namaaz Dining Jakarta & Chef William Wongso, Kayumerah Restaurant akan kembali menghadirkan Food & Beverage Event pada bulan Mei yang akan datang. Event tersebut akan lebih menitikberatkan pada beverage event bertajuk Bar Take Over Vol. 01 Nusantara Elegancy. Kayumerah Restaurant telah siap berkolaborasi dengan mixology mixology senior untuk menghadirkan variasi cocktails sesuai dengan skills dan keunikan masing-masing.

Berkolaborasi dengan Bar On Demand Batam yang merupakan perkumpulan bartender-bartender Kota Batam, Kayumerah Restaurant menghadirkan tiga mixologist ternama Batam yaitu Jubel P Sibarani yang merupakan Operational Manager BIGBROS DINE & DRINK, Surya Pratama dari Deepsea Beach Club dan Jehiel Lontaan dari Kayumerah Restaurant. Masing-masing mixologist memiliki keunikan dalam meracik cocktail mereka, misalnya untuk mixologist Jubel yang telah berkecimpung di dunia beverage selama 16 tahun, tertarik dengan hal hal clasic dari sebuah cocktail dan memadukan dengan rempah-rempah ataupun bahan-bahan otentik Nusantara, sedangkan Jehiel dalam karyanya selalu berusahan untuk menghadirkan rasa makanan yang di implementasikan ke dalam minuman.

Pada event Bar Take Over Vol. 01 ini, Jubel BIGBROS akan menghadirkan cocktails yang diberi nama “Arsik Margarita” dari Medan dan “Kolak Kaling” dari Jawa, sedangkan Jehiel dari Kayumerah akan menyuguhkan cocktails bertajuk “Sambal Matah” dari Bali dan “Clapped-On” dari Jawa, kemudian Surya dari Deepsea Beach Club akan menyajikan cocktails yang diberi nama “Soto Negroni” dari Lamongan dan “Es Kuwut” yang berasal dari Bali.

Dibuka untuk umum, Bar Take Over Vol. 01 ini akan berlokasi di Kayumerah Restaurant pada tanggal 8 Mei 2024 mulai pukul 18.00 WIB hingga selesai. Selain dapat menikmati kreasi cocktails dari masing-masing mixologist, tamu dan pengunjung juga akan dihibur oleh DJ Asyabara. Cukup dengan membayar Rp 100.000 net / cocktail, tamu dapat menikmati waktu bersama teman dan sahabat di Kayumerah Restaurant. Informasi lebih lanjut mengenai acara ini dapat menghubungi Kayumerah Restaurant di nomor +62 811 – 2222 – 6661 atau kunjungi Instagram @kayumerah.id

Page 5 of 41

Tentang Kami