Live Streaming
Page 1 of 28
27 July 2021

Jakarta, 27 Juli 2021. Pemerintah terus berupaya mendatangkan vaksin melalui seluruh jalur yang ada guna memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi sampai akhir tahun ini. Hari ini, Selasa (27/7), telah datang lagi Vaksin Covid 19 yaitu Vaksin Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bulk (bahan baku).

Vaksin yang sudah diterima Indonesia sampai saat ini total sekitar 173,1 juta dosis, yaitu Vaksin jadi Sinovac 3 juta dosis, Astra Zeneca 14,9 juta dosis, Sinopharm 6 juta dosis, Moderna 4,5 juta dosis. Jika ditambah kedatangan pada hari ini, total vaksin Sinovac dalam bentuk bulk yang sudah diterima sebanyak 144,7 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 30 menuturkan, Pemerintah selalu memastikan keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh. Vaksin yang disediakan di Indonesia melalui proses evaluasi oleh Badan POM dan rekomendasi dari ITAGI, WHO, dan para ahli. “Warga tidak perlu ada ragu atau khawatir untuk menerima vaksin,” tuturnya.

Selain itu, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menekankan kepentingan vaksinasi Covid-19 sebagai game changer atau salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan Indonesia keluar dari pandemi ini.

“Untuk mencapai kekebalan kelompok dibutuhkan sekitar 208,2 juta penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi. Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak berusia 12-17 tahun. Sekarang 718 ribu anak telah mendapat dosis pertama. Semakin cepat, semakin baik,” ungkapnya.

Setelah melakukan vaksinasi pada tenaga kesehatan, petugas publik dan penduduk lanjut usia, saat ini proses vaksinasi juga telah menjangkau masyarakat umum dan rentan. Hingga 26 Juli 2021, telah dilakukan vaksinasi sejumlah 64,13 juta dosis atau suntikan, yang terdiri dari 45,5 juta dosis pertama dan 18,6 juta dosis kedua.

Di sisi lain, Menko Airlangga mengingatkan bahwa vaksinasi hanyalah salah satu strategi Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, sebab vaksinasi dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan beriringan.

“Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, dan treatment). Selain itu juga, kami mengambil kebijakan untuk memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus 2021 mendatang,” ujarnya.

PPKM Level IV diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa-Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Luar Jawa-Bali. Sedangkan, PPKM Level III diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa-Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Luar Jawa-Bali. Serta, PPKM Level II diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di Luar Jawa-Bali.
“Semoga kerja sama yang baik dari semua pihak dalam penanggulangan pandemi Covid-19 khususnya program vaksinasi dapat terus dikembangkan sehingga rakyat sehat dan ekonomi bangkit kembali,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

26 July 2021

Jakarta, 26 Juli 2021

Presiden RI Joko Widodo berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan selama 23 hari terakhir. Dukungan dari masyarakat ini menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi. Meskipun demikian, dalam pernyataan resminya pada Minggu (25/7), Presiden menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan ini, terutama terkait varian delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan PPKM Level IV dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun kita akan lakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko (Menteri Koordinator) dan Menteri terkait,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggelar konferensi pers “Evaluasi dan Penerapan PPKM”, Minggu (25/7).

PPKM Level IV akan diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali. PPKM Level III akan diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali. PPKM Level II akan diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di luar Jawa dan Bali.

Pemberlakukan PPKM Level IV dan III didasarkan atas 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus, respon sistem kesehatan yang berdasar pada panduan dari WHO, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk PPKM Level IV ditetapkan aturan sebagai berikut:

1. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari, diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari, bisa buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat dan pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda.

2. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda.

3. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit

Pengaturan lebih lengkap dan detail, telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri), yaitu InMendagri Nomor 24/2021 untuk PPKM Level 4 dan Level 3 di Jawa dan Bali, InMendagri Nomor 25/ 2021 terkait PPKM Level 4 di Luar Jawa dan Bali, serta InMendagri nomor 26/ 2021 untuk PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi arahan untuk meningkatkan testing dan tracing serta ketersediaan obat dan oksigen.

“Kemudahan impor bahan baku dan obat-obatan untuk perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta yang sudah mempunyai ijin impor juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan obat untuk Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Untuk testing dan tracing, Pemerintah menetapkan target testing minimal per Kabupaten/Kota yang diatur dalam InMendagri tersebut, yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh seluruh Pemerintah Daerah. Digital-Tracing dioptimalkan dengan menggunakan Sistem Aplikasi “Peduli-Lindungi” yang mempunyai fitur QR-Code untuk memperkuat tracking dan contact-tracing. Selanjutnya dilakukan pengembangan fitur QR-Code Peduli-Lindungi untuk terintegrasi dengan data Hasil Tes Pemeriksaan Covid-19 dan data Vaksinasi Nasional. Menko Luhut menambahkan bahwa kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI dan Polri dan Puskesmas di masing-masing wilayah. Untuk testing tetap dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

“Kami juga mendorong isolasi mandiri terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota atau level Provinsi untuk dimaksimalkan, utamanya yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya terdapat ibu hamil, orang tua dan komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan resiko kematian terutama kepada orang tua dan komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini,” ujar Menko Luhut.

Terkait dengan pemberian bantuan sosial tambahan di Kabupaten/Kota untuk penerapan PPKM Level IV, Menko Airlangga menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat selama PPKM Level IV antara lain:

1. Menambah manfaat Kartu Sembako sebesar @Rp200Rb selama 2 bulan untuk 18,8 Juta KPM;

2. Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 Juta KPM Usulan Daerah, sebesar Rp200Rb/bulan selama 6 bulan;

3. Perpanjangan BST (Bantuan Sosial Tunai) selama 2 bulan (Mei s.d. Juni) disalurkan di Juli, sebesar Rp. 6,14 Triliun untuk 10 Juta KPM;

4. Melanjutkan Subsidi Kuota Internet selama 5 bulan (Agustus s.d. Desember) sebesar Rp.5,54 Triliun untuk 38,1 Juta Penerima;

5. Melanjutkan Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.1,91 Triliun untuk 32,6 Juta Pelanggan;

6. Melanjutkan bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.0,42 Triliun untuk 1,14 Juta Pelanggan;

7. Tambahan Rp10 T untuk Pra kerja dan BSU (Bantuan Subsidi Upah): BSU sebesar Rp 8,8 T dan Tambahan Prakerja sebesar 1,2 T;

8. Bantuan Beras @10 Kg untuk 28,8 Juta KPM, tahap-1 akan disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap-2 disalurkan 8,8 juta KPM.

Bantuan untuk UMK selama PPKM Level IV, antara lain:

1. Penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp. 3,6 Triliun untuk 3 Juta Peserta baru @ Rp. 1,2 Juta;

2. Pemberian Bantuan untuk PKL dan Warung sebesar Rp. 1,2 Triliun untuk 1 Juta Penerima @ Rp. 1,2 Juta.

Selain itu, untuk Dunia Usaha juga akan diberikan Insentif Fiskal selama PPKM Level IV, antara lain:

1. Pemberian Insentif Fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Sewa Toko atau Outlet di Pusat Perbelanjaan atau Mall yang akan Ditanggung Pemerintah (DTP), untuk masa pajak Juni s.d. Agustus 2021;

2. Pemberian Insentif Fiskal untuk beberapa Sektor lain yang terdampak (sektor Transportasi, HoReKa, Pariwisata dll).

Menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden, Menko Airlangga mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersatu padu, bahu membahu dan bersama-sama berupaya untuk melawan Covid-19 ini.

“Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat bisa kembali normal”. (nck)

26 July 2021

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memanggil pengusaha Jusuf Hamka, untuk mengklarifikasi pernyatannya terkait perbankan syariah di media massa. Pemanggilan ini sesuai tugas OJK dalam melindungi komsumen sektor jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan pemanggilan Jusuf Hamka akan dilakukan dengan segera, sehingga permasalahan tidak berlarut-larut dan menimbulkan citra buruk terhadap perbankan dalam negeri, khususnya perbankan syariah.

"Kami akan memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi apakah benar pernyataannya seperti itu," katanya.

Wimboh meminta nasabah yang memiliki permasalah dengan perbankan, seperti yang dialami oleh Jusuf Hamka, bisa melakukan pengaduan ke OJK lewat bagian perlindungan konsumen.

"Jadi langkah-langkahnya seperti itu, bila merasa dizalimi atau ada sengketa dengan perbankan, bisa diselesaikan lewat OJK. Kami akan membantu mediasi. Kami sangat terbuka bila ada masalah-masalah," kata Wimboh.

Sebelumnya pengusaha Muslim, Jusuf Hamka, mengaku mengalami pemerasan dari bank syariah yang memberikan pinjaman. Jusuf sendiri memiliki utang total Rp 796 miliar dan telah berniat melunasi seluruhnya.

Setelah sempat beberapa kali tidak menemui kesepakatan, sindikasi bank kemudian bersedia utang tersebut dilunasi. Dengan catatan bos CMNP itu bersedia membayar kompensasi sebesar Rp 20,6 miliar.

Jusuf menolak secara tegas memberikan kompensasi yang dimintai tersebut. Merasa telah diperas, dia pun melaporkan masalah tersebut kepada kepolisian hingga berencana membawa ke pengadilan.

Salah satu persoalannya yaitu karena ia mendapat bunga bank 11 persen dan tidak turun ketika pendapatan usaha ikut turun. Padahal menurut Jusuf bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil.
Jusuf meminta keringanan bunga menjadi 8 persen. Upaya negosiasi ini dilakukan seiring dengan menurunnya pendapatan usaha di tengah pandemi COVID-19. Namun, berhubung permintaan tersebut tidak diterima, dia pun berniat untuk melunasi sekaligus utang tersebut.

Utang ini berasal dari entitas anak usaha yakni CMLJ terhadap bank sindikasi, yang juga terdiri dari 7 bank sesuai petunjuk Jusuf Hamka. Sindikasi pembiayaan yang merujuk laporan keuangan kuartal I adalah berasal dari Bank Muamalat, BPD Jateng unit usaha syariah, BPD Jambi unit usaha syariah, BPD Kalsel unit usaha syariah, BPD Sumut unit usaha syariah, BPD Yogyakarta unit usaha syariah, dan BPD Sulselbar unit usaha syariah. (nck)

15 July 2021

Jakarta - Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan sejumlah Menteri Singapura, menghasilkan sejumlah komitmen antara kedua negara. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Pemerintah Singapura menegaskan komitmen negaranya untuk membangun kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Pemerintah Singapura mendorong pengusaha Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia.

Menko Airlangga menjelaskan,”PM Singapura menyatakan iklim berusaha di Indonesia sudah semakin baik, sehingga Pemerintahnya terus mendorong pengusaha Singapura untuk berinvestasi di Indonesia.”

Dalam pertemuan tersebut, juga ditegaskan komitmen kedua negara untuk bersama-sama mengembangkan energi hijau. Pemerintah Singapura akan segera meresmikan pembangkit listrik tenaga Surya terapung di Singapura dengan kapasitas 60 MW. Pemerintah Singapura juga mendukung pengembangan Kawasan Industri Kendal yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada 2016 silam. Kawasan Industri Kendal merupakan ikon kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Industri Prioritas. PM Lee Hsien Loong juga mengapresiasi keputusan Pemerintah yang menetapkan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, karena keputusan ini akan semakin mendorong investasi Singapura ke Indonesia. Bahkan dari Batam akan bisa dibangun IT Center yang andal dan melatih tenaga-tenaga terampil di bidang digital.

Sementara dalam pertemuan terpisah dengan Wakil Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat, Menko Airlangga membahas potensi kerjasama di antara kedua negara, yang dapat menjadi modal untuk bisa keluar dari pandemi Covid-19. Berbagai tantangan global juga diselesaikan dengan meningkatkan kolaborasi di antara kedua negara. Wakil PM Singapura meyakini, Indonesia akan segera pulih karena memiliki perekonomian kuat yang didukung oleh sumber daya mumpuni untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menko Airlangga menerangkan, perekonomian Indonesia akan bisa tumbuh positif di kisaran sekitar 3 persen pada tahun ini, didukung oleh konsumsi dalam negeri Indonesia yang masih kuat serta ekspor yang juga masih bisa tumbuh baik pada tahun ini. Indonesia juga diuntungkan dengan harga produk pertanian, perkebunan dan pertambangan yang cukup baik. Harga komoditas juga baik, termasuk produk pertambangan seperti tembaga dan emas.

Menko Airlangga dan Wakil PM Heng Swee Keat juga membahas upaya penanganan Covid-19 terutama terkait penyebaran virus varian Delta yang memang menular dengan sangat cepat.

“Pemerintah Indonesia berupaya keras mengendalikan penyebaran virus Covid-19 varian ini, dengan mempercepat Program Vaksinasi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar vaksinasi bisa mencapai satu juta per hari, untuk kemudian ditingkatkan menjadi dua juta suntikan per hari,” ungkap Menko Airlangga.

Untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden itu, semua tenaga kesehatan akan dikerahkan, termasuk petugas medis dari TNI dan POLRI. Pemerintah Indonesia memperkirakan pada akhir tahun 2021 atau paling lambat kuartal pertama tahun depan, sekitar 181 juta orang penduduk Indonesia akan selesai divaksinasi.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas mengenai kemungkinan persiapan travel bubble khususnya untuk Batam, Bintan, dan Bali. Ketika kondisi sudah memungkinkan, diharapkan ketiga daerah itu bisa menggerakkan kembali pariwisatanya. Pemerintah Indonesia sendiri berupaya untuk mempercepat vaksinasi di ketiga daerah tersebut, yang saat ini sudah mencapai sekitar 60 persen.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak tahun 2019 telah memberikan pelajaran penting bagi seluruh negara. Salah satunya adalah terkait sistem peringatan dini agar dunia lebih siap dalam menghadapi bencana kesehatan di masa mendatang. Hal ini dibahas dalam pertemuan Menko Airlangga dengan Menteri Senior Singapura Tharman Shanmugaratnam. Kedua Menteri sepakat agar semua negara bahu membahu untuk segera menangani pusat penyakit ketika wabah terjadi.

“Kita memerlukan global fire fighter yang langsung bekerja untuk menangani bencana, tetapi bereaksi setelah menjadi wabah,” kata Menko Airlangga yang diamini oleh Menteri Tharman.

Dalam pertemuan itu juga dibahas terkait reformasi pajak global yang didengungkan negara G-7, kedua Menteri sepakat bahwa langkah tersebut justru dapat menghambat pembangunan ekonomi negara berkembang. Khususnya ketika banyak negara harus bangkit dari pandemi covid-19.

Menko Airlangga mengatakan,”Penyamarataan pengenaan pajak minimal 15 persen, tidak mencerminkan kebutuhan ekonomi setiap negara. Pandangan itu tidak bisa membedakan antara pajak sebagai insentif dan tax heaven yang hanya memperhatikan kepentingan pemilik modal.”

Menteri Tharman juga mengapresiasi langkah yang ditempuh Indonesia untuk keluar dari situasi pandemi. Termasuk menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pemberian stimulus ekonomi, peningkatan kapasitas bagi angkatan kerja dan persiapan menghadapi era digital.

Isu mengenai energi hijau juga dibahas Menko Airlangga dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan, yang sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat energi hijau, bukan hanya untuk Singapura, tetapi juga untuk kawasan ASEAN. Dalam pertemuan itu, Menko Airlangga menjelaskan

“UU Cipta Kerja yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia memberikan kepastian tentang arah pengembangan investasi. Termasuk di antaranya untuk pengembangan energi baru dan terbarukan.”

Beberapa perusahaan Singapura telah berkomitmen untuk mengembangkan energi tenaga surya di Indonesia, seperti SembCorp dan Sunseap. Saat ini, SembCorp diyakini semakin efisien mengembangkan energi tenaga surya di mana sebelumnya dibutuhkan lahan 1 ha untuk menghasilkan 1 MW, sementara kini di Singapura sudah bisa 0,72 ha untuk menghasilkan 1 MW listrik. Menlu Singapura mengatakan, pengembangan energi hijau termasuk tenaga surya, menjadi semakin feasible untuk dikembangkan sekarang ini, dengan sejumlah kemajuan teknologi yang sudah membuat energi ini semakin efisien.

Kedua Menteri sepakat untuk melakukan pembahasan lanjutan terkait model bisnis ini, terutama karena Indonesia memiliki banyak sumber energi listrik yang bisa dikembangkan mulai dari hidro, angin, panas bumi, hingga sinar matahari dan ke depan akan dibutuhkan negara agar bisa memberikan kontribusi bagi upaya pengendalian perubahan iklim (climate change). Menko Airlangga menutup pertemuan dengan menerangkan, bahwa sektor digital merupakan salah satu kekuatan yang bisa dikembangkan ke depan. Kerja sama antara National University of Singapore dan Batam Polytechnic merupakan salah satu yang harus didorong agar bisa melahirkan talenta-talenta digital. (nck)

12 July 2021

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Kementerian Kesehatan akan menyalurkan vaksinasi kepada 10 juta masyarakat hingga akhir Desember 2021.

“Sejak Juni lalu kita telah membantu penyaluran vaksinasi Covid 19 sebanyak 480 ribu untuk pegawai dan keluarga industri jasa keuangan serta para konsumennya. Kita usahakan bisa 10 juta sampai akhir tahun,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Angka tersebut, menurutnya diharapkan dapat dicapai karena selain target vaksinasi kepada pegawai dan keluarga pegawai, vaksinasi juga akan diberikan kepada nasabah baik individu dan korporasi serta keluarga dan masyarakat umum dalam bentuk corporate social responsibility (CSR)

Wimboh menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Covid 19 melalui Industri Jasa Keuangan di seluruh Indonesia ini diharapkan bisa mempercepat target pembentukan kekebalan komunitas di seluruh lapisan masyarakat sesuai target Pemerintah pada November mendatang.

“Sesuai arahan Presiden pada peresmian vaksinasi massal sektor jasa keuangan Juni lalu. Industri jasa keuangan diharapkan bisa menjadi sentra vaksinasi Covid sehingga mempercepat proses vaksinasi ke semua masyarakat,” kata Wimboh.

Kecepatan dan keberhasilan dari vaksinasi Covid akan sangat menentukan upaya pemulihan ekonomi nasional, karena setelah terbentuk kekebalan komunitas maka perekonomian masyarakat akan kembali bergerak sejalan dengan terbukanya mobilitas masyarakat. (nck)

07 July 2021

Jakarta – Seiring dengan pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau (BSI) menyatakan siap untuk terus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabahnya dalam proses migrasi. BSI pun mengubah skema migrasi dengan pemberlakukan secara digital dan otomatis dari rekening bank syariah legacy (BRI syariah dan BNI Syariah) ke rekening BSI.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama BSI, Hery Gunardi dalam konferensi pers secara daring mengenai Roll-out Integrasi Sistem Layanan dan Migrasi Rekening wilayah Regional Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin.

“Perbaikan skema migrasi rekening terus kami lakukan dari sisi IT, jaringan dan layanan sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BSI untuk melakukan proses migrasi rekening, dimana kartu ATM ex-BRIS dan ex-BNIS masih bisa digunakan. Terkait mobile banking, nasabah ex-BRIS dan ex-BNIS agar memindahkan mobile banking ke BSI Mobile untuk dapat bertransaksi melalui mobile banking, karena mobile banking yang sebelumnya sudah tidak dapat digunakan. Langkah ini sebagai bentuk komitmen BSI Go Digital sehingga nasabah dapat tetap aman dan nyaman dalam bertransaksi,” ungkap Hery.

Pasca peresmian pada 1 Februari 2021 lalu, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, secara bertahap melakukan proses migrasi yang dimulai dari wilayah Regional Sulawesi dan sekitarnya. Lalu dilanjutkan dengan Regional Jawa Tengah, Regional Aceh, serta Regional Sumatera (Palembang, Medan, Padang dan kota lainnya).

Sementara pada bulan Juli ini, BSI akan melakukan migrasi sistem pada empat wilayah regional yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin dengan target 100% nasabah di wilayah tersebut akan terintegrasi dengan sistem layanan perbankan syariah BSI yang baru.

Secara berurutan migrasi sistem akan dilaksanakan di wilayah Jakarta dan Bandung pada tanggal 5 Juli serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin pada tanggal 12 Juli untuk nasabah payroll, priority dan lainnya. Sementara, secara keseluruhan, untuk nasabah ex-BRIS, auto migrasi akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2021, selanjutnya untuk nasabah ex-BNIS akan dilakukan pada 9 Agustus 2021. Di wilayah-wilayah tersebut, saat ini BSI telah melayani lebih dari 3,8 juta nasabah melalui 354 kantor cabang yang menjangkau masyarakat baik di kota besar maupun sub-urban.

Per Juni 2021, BSI mencatat proses integrasi layanan dan migrasi rekening sudah mencapai tahap 45% dari target migrasi rekening seluruh Wilayah yang akan selesai di bulan Juli 2021. Adapun total dana pihak ketiga (DPK) yang akan dimigrasikan pada Juli ini sekitar Rp 64,3 triliun dengan total nasabah mencapai lebih dari 3 juta orang.

“Kami menyadari bahwa peran Bank Syariah Indonesia tentu tak lepas dari dukungan seluruh stakeholders sehingga proses integrasi layanan dan migrasi rekening dapat berjalan baik, aman, nyaman dan tepat waktu. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mudah-mudahan pada 1 November 2021 semua sistem sudah terintegrasi dengan baik,” ujar Hery menerangkan.

Dalam proses integrasi layanan, BSI menghadirkan skema aktivasi mobile banking yang didesain untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah sehingga nasabah tidak perlu datang ke Kantor Cabang dan bisa langsung bertransaksi dari rumah melalui BSI Mobile. Nasabah melakukan request kode aktivasi BSI Mobile melalui Live Chat Aisyah pada Website BSI yaitu www.bankbsi.co.id atau via Whatsapp Business BSI di nomor 0815 8411 4040. Kemudian, nasabah download aplikasi BSI Mobile di App Store dan Google Play Store, pilih 'Sudah Memiliki Rekening' dan Klik 'Aktivasi'.

Langkah selanjutnya, masukkan nomor HP dan Kode Aktivasi yang telah diterima Nasabah melalui SMS dan Kirim SMS verifikasi ke 3339 kemudian kembali ke aplikasi BSI Mobile, buat PIN Transaksi dan Kata Sandi. Aktivasi pun selesai dan nasabah bisa langsung bertransaksi.

BSI juga memberikan promo berupa cashback senilai Rp20.000,- bagi nasabah migrasi yang telah melakukan aktivasi dan transaksi di BSI Mobile berupa top up e-wallet (Gopay, OVO, LinkAja, LinkAja Syariah, ShopeePay, Paytren, E- Money) atau pembelian token PLN dengan minimum transaksi Rp50.000,-. Promo ini bisa dinikmati oleh Nasabah wilayah Jakarta dan Bandung mulai 5-14 Juli 2021 serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin mulai 12-21 Juli 2021. Info selengkapnya bisa dilihat di www.bankbsi.co.id/promo.

Perkuat Inovasi Digital

Di saat yang hampir bersamaan, baru-baru ini BSI juga meluncurkan inovasi digital untuk menghadirkan kemudahan layanan keuangan bagi nasabah dan masyarakat, termasuk membuka rekening secara online (digital onboarding) melalui fitur ‘Know Your Customer-Biometric’ di aplikasi BSI Mobile.

Dengan fitur anyar ini, calon nasabah BSI kini dapat membuka rekening tabungan dengan durasi kurang dari 5 menit, tentunya lebih cepat, mudah dan seamless. Terobosan ini ditujukan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada para calon nasabah BSI. Melalui kehadiran inovasi digital tersebut, BSI menargetkan pembukaan rekening online mencapai 1 juta nasabah.

“Sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air, BSI terus melakukan terobosan melalui berbagai inovasi digital, sebagai bagian dari langkah transformasi digital yang sudah dicanangkan sejak bank ini diresmikan pada 1 Februari 2021. Fokus kami adalah memberikan kenyamanan, kemudahan dan meningkatkan customer experience bagi nasabah melalui kanal-kanal digital yang kami hadirkan,” tutup Hery.

BSI bertekad untuk terus berinovasi dalam menghadirkan fitur-fitur baru lainnya di aplikasi BSI Mobile, seperti fitur Paylater dan Mitraguna Online. Harapannya, layanan BSI Mobile menjadi lebih lengkap dan mendukung berbagai kebutuhan nasabah dan masyarakat di era digitalisasi.

Melalui BSI Mobile, nasabah bisa menabung emas, gadai emas, membayar ZISWAF dan membeli hewan kurban. Bahkan, pengguna BSI Mobile dapat mengecek waktu sholat dan lokasi masjid terdekat. Melalui berbagai produk dan layanannya, BSI Mobile berupaya mendampingi nasabah sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi umat. (nck)

02 July 2021

Jakarta, “Dengan terus meningkatnya kasus konfirmasi positif dalam satu minggu terakhir, maka diputuskan untuk menerapkan kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali dari tanggal 3 - 20 Juli 2021,” tegas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dalam Press Conference yang dilaksanakan pada Kamis (01 - 07 - 2021).

PPKM Darurat yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali mengikuti kriteria penilaian acuan World Health Organization (WHO) berdasarkan indikator laju penularan dan kapasitas respon. WHO membaginya kedalam 4 level, berdasarkan kasus konfirmasi, perawatan rumah sakit, tingkat kematian, serta 3T (testing, tracing, dan treatment). Saat ini, terdapat 74 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali yang berada di level 3, dan 48 Kabupaten/Kota yang berada di level 4.

“Cakupan pengetatan aktivitas dalam PPKM Darurat ini meliputi banyak hal, baik sektor pekerjaan, kegiatan belajar mengajar, perbelanjaan, fasilitas umum, transportasi umum, dan berbagai aktivitas masyarakat,” ungkap Menko Luhut.

Aktivitas perkantoran diminta untuk menerapkan 100% work from home (WFH). Khusus untuk sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, industri oreintasi ekspor, dan lainnya dapat menerapkan maksimal 50% work from office (WFO). Sedangkan untuk sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat diperbolehkan menerapkan 100% WFO dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan seperti mall dan pusat perdagangan, tempat ibadah, fasilitas umum, dan kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan sementara akan ditutup. Pelaksanaan resepsi pernikahan masih bisa dilaksanakan dengan maksimal tamu sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Transportasi umum juga masih bisa diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Untuk peraturan pelaku perjalanan dengan moda transportasi jarak jauh, seperti pesawat, bis, dan kereta api, harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama) dan bukti PCR H-2 untuk pesawat, serta Antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya,” tambah Menko Luhut. Ia juga menegaskan bahwa Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri akan diminta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat.

Penguatan sistem 3T (Testing, Tracing, Treatment) juga akan diterapkan, dengan meningkatkan testing mencapai 1/1000 penduduk per minggu, dan tracing sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Treatment juga akan dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya gejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit, dan isolasi akan diperketat untuk mencegah penularan.

“Pemerintah akan terus meningkatkan jumlah vaksinasi. Pencapaian target vaksinasi saat ini sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021,” ujar Menko Luhut. Diharapkan melalui penerapan PPKM Darurat ini dapat mengurangi laju kenaikan kasus konfirmasi positif di Indonesia.

Selain itu, Menko Luhut juga memastikan bahwa pemerintah akan kembali memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak selama pemberlakuan PPKM Darurat.

“Selama PPKM Darurat, pemerintah akan meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak, dan kita juga mengusahakan tingkat kemiskinan juga dapat terjaga meskipun ada PPKM darurat. Pemerintah akan melakukan yang terbaik atas nama rakyat demi menjaga keselamatan, kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat imbas dari PPKM Darurat ini. Untuk itu saya minta bantuan dari para Menteri terkait dan jajaran supaya memastikan bantuan sosial dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran,” terang Menko Luhut. (nck)

24 June 2021

Jakarta, 23 Juni 2021. Otoritas Jasa Keuangan mendukung penuh upaya percepatan vaksinasi di tengah tingginya laju penyebaran Covid-19 yang menjadi faktor penting tetap terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi. Percepatan vaksinasi diharapkan akan menciptakan kekebalan komunal yang mendukung mobilitas masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga perekonomian bisa kembali bergerak.

Tingginya penyebaran Covid-19 saat ini telah menjadi perhatian dan OJK akan mencermati dampaknya terhadap potensi peningkatan risiko pada sektor jasa keuangan yang tercermin dari indikator keuangan meskipun sampai saat ini masih termitigasi dengan baik seiring langkah percepatan laju vaksinasi.

OJK saat ini tengah menggelar vaksinasi massal untuk sektor jasa keuangan dan masyarakat dengan target minimal 345 ribu orang sampai dengan bulan Juli 2021. Kegiatan ini sudah diawali di Jakarta dan beberapa kota pada pekan lalu yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Selain itu, OJK mengambil langkah cepat bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia menindak pinjaman online ilegal yang berpotensi melanggar hukum. Masyarakat dirugikan karena tingkat bunga yang sangat tinggi serta waktu peminjaman yang tidak transparan, penyebaran data pribadi hingga penagihan yang disertai ancaman dan kekerasan.

OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi secara rutin sudah melakukan cyber patrol dan menutup aplikasi atau website pinjaman online ilegal tersebut. Edukasi ke masyarakat juga terus dilakukan OJK bersama SWI untuk tidak memanfaatkan pinjaman online ilegal dan hanya menggunakan fintech lending resmi terdaftar dan berizin OJK.

Pemulihan ekonomi

OJK mencatat, data perekonomian domestik terkini masih menunjukkan pemulihan yang terus berlanjut sejalan dengan perbaikan ekonomi global terutama di negara-negara ekonomi utama dunia seiring dengan laju vaksinasi dan penanganan pandemi.

Namun demikian, beberapa downside risks masih perlu diwaspadai antara lain potensi kenaikan laju kasus harian karena varian baru di tengah kelangkaan stok vaksin, tekanan inflasi dari sisi penawaran, dan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) yang lebih dini.

Di tengah perkembangan tersebut, pasar keuangan domestik dilaporkan tetap terjaga stabil. IHSG hingga 18 Juni 2021 tercatat ke level 6.007 atau menguat 1,0% mtd, sejalan dengan perkembangan pasar saham negara berkembang lainnya. Sementara, pasar SBN terpantau menguat dengan rerata yield SBN turun 12 bps di seluruh tenor. Investor nonresiden juga mencatatkan net buy sebesar Rp3,89 triliun di pasar saham dan Rp21,09 triliun di pasar SBN. Kredit perbankan pada bulan Mei 2021 meningkat sebesar Rp32,23 triliun namun secara tahunan masih terkontraksi sebesar -1,23% yoy dengan nilai kontraksi yang semakin kecil. Perbaikan ini meneruskan tren positif selama 4 bulan ke belakang seiring berjalannya stimulus Pemerintah, OJK, dan otoritas terkait lainnya.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) kembali mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 10,73% yoy. Dari sisi suku bunga, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan pada penurunan suku bunga kredit yang cukup kompetitif, khususnya untuk kredit korporasi.

Rata-rata tertimbang suku bunga modal kerja korporasi tercatat menurun dari 8,66% menjadi 8,52% dengan pengenaan premi risiko yang konsisten dengan rating masing-masing korporasi, bahkan sejumlah korporasi mendapatkan suku bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan yield surat utang korporasi yang diterbitkan untuk durasi yang proporsional.

Sektor asuransi mencatatkan penghimpunan premi pada Mei 2021 sebesar Rp12,5 triliun dengan rincian Asuransi Jiwa sebesar Rp7,8 triliun, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp4,7 triliun. Selanjutnya, fintech P2P lending pada periode yang sama mencatatkan pertumbuhan baki debet pembiayaan cukup signifikan sebesar 69,1% yoy menjadi Rp21,75 triliun. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan masih berada di zona kontraksi dan mencatatkan pertumbuhan negatif 13,7% yoy di Mei 2021.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Mei 2021 masih relatif terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,35% (NPL net: 1,09%) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan Mei 2021 meningkat menjadi 4,0% (April 2021: 3,9%). Selain itu, Posisi Devisa Neto Mei 2021 sebesar 1,88% atau jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20%.

Likuiditas industri perbankan sampai saat ini masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per Mei 2021 terpantau masing-masing pada level 150,96% dan 32,71%, di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Permodalan lembaga jasa keuangan juga masih pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio industri perbankan tercatat sebesar 24,38%, jauh di atas threshold. Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 651% dan 336%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. Begitupun gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,01x, jauh di bawah batas maksimum 10x.

OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian guna menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional serta terus memperkuat sinergi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. (nck)

21 June 2021

Jakarta, 21 Juni 2021

Perkembangan kasus Covid-19 menunjukkan tren kenaikan setelah lima pekan pasca liburan Idul Fitri, terutama di beberapa daerah yang sudah masuk Zona Merah. Untuk menekan laju peningkatan kasus Covid-19, Pemerintah melakukan tindakan yang cepat, dengan melakukan penguatan PPKM Mikro serta mendorong percepatan pelaksanaan vaksinasi.

Merujuk pada data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), tingkat Kasus Aktif per 20 Juni 2021 adalah 7,17%, lebih tinggi daripada global yang sebesar 6,45%; Tingkat Kesembuhan sebesar 90,08%, lebih rendah dibandingkan Global yang 91,38%; dan Tingkat Kematian sebanyak 2,75% lebih tinggi daripada global yang sebesar 2,16%. Kondisi ini ditambah lagi dengan jumlah kasus terkonfirmasi yang baru di tanggal 20 Juni 2021 yang mencapai 13.737 kasus, yang merupakan angka tertinggi nasional sejak Januari 2021 lalu. Dengan penambahan sebanyak itu, total akumulasi kasus Covid-19 sebanyak 1.989.909.

Jumlah kasus aktif per 20 Juni 2021 sebanyak 142.719 kasus, mengalami tren peningkatan 51,12% dibandingkan per 3 Juni yang 94.438 kasus. Jumlah kasus konfirmasi baru telah menjadi lebih tinggi dibandingkan jumlah kesembuhan baru, sejak 4 Juni 2021 yang lalu. Peningkatan Kasus Aktif tersebut meningkatkan Bed Occupancy Ratio (BOR); per 20 Juni 2021 BOR Nasional sebesar 64% (TT Isolasi dan TT ICU). Terdapat lima provinsi dengan BOR ≥ 70%, yaitu DKI Jakarta (86%), Jawa Barat (84%), Jawa Tengah (82%), Banten (80%), dan D.I. Yogyakarta (79%). Juga masih terdapat empat provinsi dengan BOR antara 50% - 70% dan 25 Provinsi dengan BOR < 50%. Sedangkan, di tingkat Kabupaten/Kota, terdapat 87 Kabupaten/Kota dengan tingkat BOR >70%, dan sebagian besar berada di Pulau Jawa.

Sementara itu, BOR di RSDC Wisma Atlet mengalami tren peningkatan dalam satu bulan terakhir. Walaupun telah dilakukan penambahan 1.400 TT pada 14 dan 15 Juni 2021, namun BOR kembali meningkat per 21 Juni 2021 pagi. Hari ini, BOR Wisma Atlet mencapai 81,28%, sedangkan kondisi sehari sebelumnya (20 Juni 2021) adalah 79,46%.

Masyarakat, yang akan diberlakukan pada 22 Juni s.d. 5 Juli 2021;
Peningkatan jumlah Testing yang harus dilakukan oleh seluruh daerah, terutama daerah dengan jumlah dan tingkat Kasus Aktif tertinggi, minimal harus sudah memenuhi Standar WHO;

Peningkatan pelaksanaan Tracing di tingkat komunitas mikro (Desa/RT/RW) dengan mengoptimalkan peran Posko Desa sesuai penerapan PPKM Mikro;

Pimpinan Daerah harus menargetkan Positivity Rate di bawah 5%, dengan intensifikasi Testing dan Tracing; dan
Percepatan vaksinasi melalui peningkatan jumlah vaksinasi dengan target 1 juta suntikan per hari pada akhir Juni atau awal Juli 2021, dan penyiapan Sentra Vaksinasi di tempat sumber keramaian kegiatan masyarakat (Pelabuhan, Bandara, Terminal, Pasar, dll).

Sedangkan, berbagai kebijakan di hilir antara lain:

Target Penambahan Tempat Tidur (TT Isolasi dan TT ICU) di RS hingga mencapai 40% dari kapasitas RS, dan penambahan TT Isolasi di Rusun Nagrak – Cilincing yang berkapasitas 2.550 TT dan di Rusun Pasar Rumput dengan kapasitas 3.986 TT;

Pemenuhan kebutuhan tambahan Tenaga Kesehatan, Alat Kesehatan dan Obat-obatan, untuk memenuhi tambahan TT Covid-19 di seluruh RS (sesuai pedoman Kemenkes) dan untuk Pemanfaatan Rusun Isolasi Covid-19;

Pimpinan Daerah harus memastikan peningkatan kapasitas TT untuk Covid-19 akan tercapai, agar bisa mengendalikan kenaikan BOR;

Penyediaan fasilitas hotel untuk isolasi dan untuk pelaksanaan karantina bagi para PMI.

“Penguatan peran 4 pilar (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri) akan bisa membantu penguatan PPKM Mikro, untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19. Belajar dari daerah-daerah dengan lonjakan kasus tinggi yang lalu, maka penguatan implementasi dan percepatan vaksinasi menjadi kunci utama pengendalian Covid-19,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (nck)

21 June 2021

BEKASI, SENIN (21/06/2021) – Dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, selebritas papan atas Raffi Ahmad menyatakan bahwa Nagita Slavina sangat mengagumi Bu Risma. Karena Bu Risma dikenal tangguh, berprestasi, dan sangat peduli dengan kalangan masyarakat yang kurang beruntung.

“Oh ngga, aku yang nge-fans Mbak Nagita. Dia orangnya baik banget,” kata Bu Risma dalam pertemuan dengan sang 'Sultan Andara', Raffi Ahmad (20/06). Raffi yang pernyataannya “dipotong” Bu Risma, langsung tertawa.

“Kebalik bu. Saya dan Nagita yang nge-fans ibu,” kata Raffi, bersama Mensos di Sentra Kreasi Atensi (SKA), Balai Pangudi Luhur Kementerian Sosial, Bekasi (21/06).

“Ngga, aku yang nge-fans Mbak Nagita. Dia orangnya baik,” Bu Risma kembali menyela. Raffi kembali tersenyum. Ia lalu menjelaskan dalam vlognya, lokasi dimana ia berada bersama Mensos.

Sambil menghirup kopi Historisma, Raffi menjelaskan ia berada di SKA tempat yang rehabilitasi sosial bagi penerima manfaat dengan pembekalan berbagai keterampilan agar mereka bisa mandiri. Di sini, para penerima manfaat diajari berjualan makanan dan minuman, bertanam hidroponik, kerajinan tangan, salon, dan sebagainya.

Raffi menyatakan kekagumannya terhadap gagasan Mensos. Ia menyatakan kesiapan RANS Entertainment – perusahaan yang dikelola Raffi Ahmad dan istrinya, Nagita Slavina, membantu Kemensos mempromosikan program serupa.

“Bila ada lokasi serupa, kami RANS Entertainment siap membantu, bu,” kata Raffi yang disambut positif Mensos. Raffi menyatakan, RANS Entertainment memiliki visi yang sama dengan Kemensos, yakni punya niat membantu kalangan yang kurang beruntung.

“Sekarang RANS Entertainment pelan-pelan sudah ada foundation, bu. Supaya kita juga bisa mengurangi dosa, ya bu,” kata Raffi. Pernyataan ini disambut baik Bu Risma.

Raffi Ahmad dan Chef Renatta hadir bersama Mensos Risma di Sentra Kreasi ATENSI (SKA) Balai "Pangudi Luhur Bekasi" (21/06), dalam acara bertajuk “Workshop Memasak dan Motivational Talks”.

Luncurkan Menu Anyar
Mengenakan kemeja krem yang dibalut celana hitam dan sneakers oranye, Raffi Ahmad terlihat menawan. Ia mengaku grogi berada di dekat Mensos Risma. "Sampai keringetan nih bu (karena grogi)," katanya berseloroh.

Sementara Chef Renatta, begitu ia akrab disapa, tampil rapi dengan pakaian serba hitam dan sepatu kulit putih. Rambut panjangnya yang diikat ke belakang beserta masker hitam yang dikenakan tak mengurangi kecantikan wanita yang digadang-gadang sebagai kesayangan para koki di Indonesia.

"Hari ini kita ada se'i sapi sambal goreng susu dan se'i ayam sambal colo-colo," kata Chef Renatta. Kedua menu tersebut, katanya, adalah menu baru Dailybox yang pertama kali diluncurkan di SKA Balai "Pangudi Luhur" Bekasi.

Dengan arahan Chef Renatta, Mensos Risma tampak sibuk menata isian se'i di setiap kotak Dailybox yang ada di meja. Di sisi lain, Raffi Ahmad membuat vlog singkat dengan ponselnya "Mereka yang masak, aku yang makan. Jadi bos hari ini," kata Raffi berkelakar.

Di sela-sela kegiatan, Chef Renatta 'curhat' tentang perjalanan karirnya, dimana ia berjualan kue dari pintu ke pintu dan mau bekerja di sebuah restoran tanpa dibayar selama dua bulan saat merantau di luar negeri.

"Makanya sekarang (saya) bersyukur karena bekerja sudah ada hasilnya dan ada impact-nya bagi orang banyak," kata Renatta. Kisah serupa dialami oleh Raffi Ahmad. Tak banyak yang tahu bahwa pria asli Sunda ini sudah menjadi tulang punggung keluarga di usia belia.

"Dulu saya ikut kasting sendirian dari Bandung, naik bus dan bajay. Syuting bisa 3-4 hari dan honornya Rp200 ribu. Saya sisihkan setengahnya untuk orang tua sementara setengahnya lagi untuk ongkos transportasi dan sewa hotel murah," kenang Raffi.

Setelah mendengar cerita kedua publik figur tersebut, Mensos Risma menyatakan bahwa nilai dari buah kerja keras pasti akan tercapai. "Tidak ada kata capek sebelum cita-cita kita berhasil," pesannya kepada seluruh penerima manfaat (PM) yang hadir di acara tersebut. (nck)

Page 1 of 28

Tentang Kami