batampos – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2026. Program nasional ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pendanaan program MBG sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga keberlanjutannya dinilai aman dan terukur.
“Jaminannya itu APBN. Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” ujar Airlangga dalam kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) bertema Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa, Selasa (6/1).
Anggaran tersebut dirancang untuk menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada 2026.
Airlangga menilai program MBG berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah karena operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibayar di awal, sehingga memperkuat arus kas pelaksana dan mendorong investasi lokal.
“Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga arus kasnya bagus dan mendorong replikasi unit dapur baru,” katanya.
Ia mencontohkan di Lamongan, partisipasi masyarakat dalam pengembangan SPPG dilakukan secara gotong royong, yang menunjukkan adanya efek pengganda ekonomi dari program MBG.
Menurut Airlangga, dari total anggaran Rp335 triliun, sekitar Rp80 triliun per kuartal akan mengalir langsung ke tingkat akar rumput. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan stimulus pemerintah pada kuartal pertama tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp37 triliun.
“Jika Rp80 triliun per kuartal masuk ke grassroot, tentu akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyaluran dana tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi, produksi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Program MBG diperkirakan mampu menyerap hingga tiga juta tenaga kerja, sejalan dengan estimasi bahwa setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja.
Airlangga memperkirakan kontribusi program MBG dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Dengan asumsi realisasi setengah dari potensi tersebut, program ini tetap berpeluang menambah sekitar tiga persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.
“Program ini diharapkan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah,” kata Airlangga.
(sumber : batampos.com)
Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Jumat, bergerak melemah 31 poin atau 0,18 persen menjadi Rp16.829 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.798 per dolar AS.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pelemahan rupiah dipicu realisasi anggaran negara 2025 yang menunjukkan defisit fiskal melebar.
"Defisit fiskal melebar menjadi 2,92 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), di atas perkiraan resmi sebesar 2,78 persen dari PDB," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi sementara defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 sebesar Rp695,1 triliun per 31 Desember 2025.
Realisasi defisit itu melebar dari target awal 2,53 persen pada APBN 2025 dan proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan hampir menyentuh ambang batas defisit yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 3 persen.
Melihat sentimen global, Challenger, Gray & Christmas melaporkan pemutusan hubungan kerja menurun sebesar 8,3 persen year on year (yoy) pada Desember 2025 menjadi 35.553, level terendah sejak Juli 2024.
Sementara itu, US Initial Jobless Claims untuk pekan yang berakhir 3 Januari 2025 naik menjadi 208 ribu dari 200 ribu pada pekan sebelumnya, tetapi tetap di bawah ekspektasi pasar sebesar 212 ribu.
"Di sisi eksternal, neraca perdagangan AS pada Oktober 2025 mencatat defisit terkecil sejak 2009, menyempit menjadi 29,4 miliar dolar AS di tengah impor yang lebih lemah," ungkap Josua.
(sumber : antaranews.com)
Indonesia mengungkapkan keprihatinan terhadap serangan Amerika Serikat di Venezuela dan memperingatkan bahwa langkah tersebut berisiko menjadi preseden yang sangat buruk dan berbahaya dalam hubungan internasional.
Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui media sosial X, dipantau Senin, disampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus mencermati dengan saksama perkembangan yang terjadi di Venezuela.
“Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional,” kata Kemlu RI.
Langkah tersebut, kata Kemlu RI, juga berisiko mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi.
Indonesia menegaskan bahwa komunitas internasional harus menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka dan menentukan sendiri arah dan masa depan perjalanan bangsa mereka.
Kemudian, seperti pernyataan sebelumnya yang disampaikan Sabtu (3/1), Kemlu RI mengatakan bahwa Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar “mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter internasional".
Indonesia turut mengingatkan supaya perlindungan terhadap warga sipil selalu diutamakan di tengah eskalasi situasi yang terjadi di negara Amerika Selatan tersebut.
Rakyat Venezuela pada Sabtu dini hari digegerkan dengan serangan militer AS terhadap instalasi sipil dan militer yang menimbulkan ledakan dahsyat di beberapa negara bagian, di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS.
Negara Amerika Latin itu pun menyatakan keadaan darurat nasional.
Presiden AS Donald Trump kemudian membenarkan bahwa pihaknya melakukan serangan ke Venezuela serta berhasil menangkap Presiden Nicolas Maduro berikut istrinya, yang langsung dibawa ke AS.
Pasangan tersebut menghadapi dakwaan federal AS terkait dugaan perdagangan narkoba serta kerja sama dengan organisasi teroris.
Menyusul penculikan Maduro oleh AS, Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez untuk menjabat sebagai presiden sementara.
Kemlu Venezuela juga menyatakan akan mengajukan keberatan ke berbagai organisasi internasional terkait tindakan Washington dan meminta digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada 5 Januari.
(sumber : antaranews.com)
Banda Aceh, Distribusi bantuan sembako bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan signifikan hingga akhir Desember 2025. Pemerintah pusat dan daerah bersama unsur TNI, Polri, serta berbagai lembaga kemanusiaan memastikan penyaluran bantuan berjalan merata dan tepat sasaran, seiring masuknya fase pemulihan pascabencana.
Berdasarkan data pemberitaan terkini, bantuan yang disalurkan mencakup beras, minyak goreng, gula, mie instan, air bersih, susu, serta kebutuhan dasar lainnya. Bantuan tersebut dikirimkan melalui jalur darat, laut, dan udara untuk menjangkau wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Intensitas distribusi ditingkatkan guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah terdampak.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan bantuan logistik tersedia secara berkelanjutan. Selain pemerintah daerah, peran aparat keamanan dan relawan juga menjadi faktor penting dalam kelancaran distribusi bantuan.
“Distribusi sembako saat ini kami tingkatkan agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik. Fokus utama pemerintah adalah keselamatan warga dan percepatan pemulihan sosial ekonomi pascabencana,” ujar Muzakir Manaf di Banda Aceh.
Dapur umum juga didirikan di beberapa titik untuk memenuhi kebutuhan makanan harian warga terdampak, sementara pengamanan jalur distribusi dilakukan agar bantuan tidak terhambat dan dapat diterima masyarakat tepat waktu.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menyampaikan situasi di lapangan menunjukkan progres positif, meskipun masih terdapat tantangan pada akses logistik di wilayah pedalaman.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan fokus pada proses pemulihan. Jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang dapat mengganggu soliditas dan kerja sama di lapangan,” katanya.
Pemerintah juga menekankan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan bersifat kemanusiaan dan bebas dari kepentingan politik apa pun. Masyarakat diharapkan turut menjaga kondusivitas, saling membantu, serta mendukung upaya pemulihan yang sedang berjalan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga perbaikan fasilitas umum dan hunian sementara.
Dengan meningkatnya distribusi bantuan sembako dan dukungan lintas sektor, pemerintah optimistis pemulihan di Aceh dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Sinergi antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat menjadi kunci utama agar Aceh dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas sosial serta ekonomi secara normal.
JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama diarahkan pada pemulihan infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan, hunian sementara, pasokan air bersih, hingga kelistrikan guna memastikan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menyampaikan hingga memasuki pekan keempat pascabencana, progres pemulihan menunjukkan perkembangan signifikan. Dalam dua pekan terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berhasil memasang 11 unit jembatan bailey dengan kapasitas beban 30–50 ton untuk menghubungkan titik-titik terputus sepanjang 40 hingga 180 meter.
“Dari 52 kabupaten/kota terdampak, kini hanya tersisa empat kabupaten yang jalannya belum pulih sepenuhnya. Pembangunan jembatan dan perbaikan jalan berjalan cepat, disertai pembangunan hunian sementara,” ujar Teddy.
Di Aceh, enam dari 16 jembatan yang rusak telah kembali berfungsi, sementara 10 lainnya masih dalam proses pemasangan. Seluruh jembatan putus di Sumatera Utara dan Sumatera Barat kini telah kembali beroperasi.
“Untuk jalan nasional, sebanyak 32 dari 38 titik putus di Aceh telah dapat dilalui, sementara di Sumatera Utara 10 dari 12 titik telah fungsional, dan di Sumatera Barat seluruh 30 titik jalan putus sudah beroperasi kembali,” jelasnya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melaporkan percepatan pemulihan akses darat di wilayah krusial. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut jalur penghubung Banda Aceh–Medan, khususnya kawasan Bireuen hingga Bener Meriah, menjadi prioritas utama. Pemerintah menargetkan seluruh jalur darat dapat dilalui kendaraan roda empat sebelum akhir Desember 2025.
“Percepatan ini sangat penting untuk kelancaran distribusi logistik dan alat berat, sehingga pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat pada awal 2026 dapat berlangsung lebih cepat,” kata Abdul.
Di sisi lain, pemulihan kelistrikan juga menjadi perhatian serius. PT PLN (Persero) melalui PLN Nusa Daya telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Krueng Raya berkapasitas 15 MW di Aceh Besar untuk memperkuat pasokan listrik Banda Aceh pascabencana. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan, pengoperasian pembangkit ini menjadi langkah strategis memastikan kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi.
“Sistem kelistrikan Banda Aceh kini ditopang pasokan daya hingga 32 MW dan akan diperkuat kembali melalui pengoperasian PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW, sehingga total cadangan daya mencapai 57 MW,” ucap Darmawan.
Selain pemulihan fisik, pemerintah juga menindaklanjuti penyebab bencana melalui audit lingkungan terhadap lebih dari 100 unit usaha di wilayah terdampak. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menegaskan, hasil evaluasi akan menjadi dasar penegakan hukum pidana, perdata, maupun sanksi administratif guna mencegah bencana serupa terulang di masa depan.
“Pemerintah berkomitmen menjadikan pemulihan Sumatera sebagai prioritas nasional demi ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” tutur Hanif.
::: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan harga pangan tidak boleh naik saat stok melimpah demi melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas pangan nasional.Amran mengatakan pemerintah tidak akan menolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas harga eceran tertinggi (HET) termasuk menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
"Penindakan akan langsung dilakukan jika ditemukan pelanggaran, kata Mentan, dikutip dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Mentan telah menggelar Rapat Koordinasi Stabilisasi Pengendalian Pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah dan pelaku usaha sepakat menjaga harga tetap sesuai ketentuan.
"Kita bersama seluruh asosiasi yang bergerak di bidang pangan sepakat, jangan ada menjual harga di atas HET. Itu kesepakatan kita yang pertama. Yang kedua, kita tetap menjaga harga di tingkat konsumen," ujar Mentan.
Ia menegaskan pula bahwa masa imbauan telah berakhir. Pemerintah kini akan mengedepankan langkah tegas melalui pengawasan dan penindakan langsung di lapangan.
"Saya sampaikan semua jangan melanggar HET. Jika melanggar HET, kita tindak. Bukan lagi imbauan. Masa imbauan sudah selesai. Kalau melanggar HET, kita tindak dan Satgas Pangan langsung turun," tegasnya.
Menurut Amran, penegakan HET itu didukung oleh kondisi pasokan pangan nasional yang sangat mencukupi. Seluruh komoditas strategis dipastikan aman, sehingga tidak ada alasan harga melonjak.
"Semua stok lebih dari cukup. Ayam, telur, daging cukup. Yang paling penting beras, Alhamdulillah bahkan harganya turun. Minyak goreng juga cukup, bahkan lebih dari cukup karena kita produsen terbesar dunia," jelasnya.
Ia menyebut seluruh asosiasi pangan telah menyatakan komitmen yang sama, yakni menjaga pasokan dan harga tetap stabil selama momentum Natal dan tahun baru.
"Semua asosiasi mengatakan stok cukup. Saya katakan tegas, enggak boleh naik. Kalau naik, kita tindak," ujarnya.
Lebih lanjut, Amran mengatakan kebijakan itu bertujuan menjaga keseimbangan seluruh rantai pangan, mulai dari hulu hingga hilir.
Pemerintah ingin petani tetap sejahtera, pedagang memperoleh keuntungan wajar, dan konsumen tidak dirugikan.
"Kesimpulannya jelas, petani bahagia, pedagang untung, konsumen tersenyum. Itu kesepakatan kita," kata Amran.
Pemerintah memastikan pengawasan akan diperketat selama periode Natal dan tahun baru, guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga.
(Sumber: Antaranews.com)
- Suasana haru menyelimuti Posko Pengungsi di Desa Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, saat Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi tersebut, Kamis.
Kehadiran Presiden Prabowo di tengah warga terdampak bencana disambut antusias, dengan kerumunan masyarakat yang memadati area posko.
Di antara warga yang menyambut, seorang pria setengah baya tampak menangis ketika berhadapan langsung dengan Presiden.
Tangis warga tersebut pecah saat menyalami Prabowo, yang kemudian direspons oleh Presiden dengan menepuk pundak warga itu. Momen tersebut berlangsung di tengah suasana posko yang dipenuhi pengungsi, relawan, serta aparat setempat.
Prabowo melanjutkan peninjauan dengan menyusuri area posko, menyapa warga, termasuk anak-anak yang berada di lokasi pengungsian.
Beberapa anak tampak berinteraksi dengan Presiden, sementara warga lainnya mengabadikan momen tersebut.
Selain bersalaman, Presiden Prabowo juga meluangkan waktu untuk berfoto bersama warga yang menyambut kedatangannya.
Kedatangan Presiden ke posko pengungsi turut diiringi nyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh warga.
Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi masyarakat yang tetap bersemangat meski dalam kondisi prihatin di posko pengungsian.
Prabowo juga mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras di lapangan untuk menangani bencana yang terjadi.
"Saya lihat ibu-ibu dalam keadaan susah masih bisa menyambut saya dengan baik, anak-anak gembira dan semua pihak yang sudah bekerja keras terima kasih juga petugas, pejabat pemerintah, gubernur, bupati, pengurus-pengurus semua," kata Kepala Negara.
Dalam tinjauan tersebut, Prabowo didampingi Bupati Agam Benni Warlis dan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi.
Diketahui, Presiden Prabowo tiba di Sumatra Barat, Rabu (17/12) untuk meninjau kembali sejumlah wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Sumatra Barat, Presiden diagendakan meninjau tiga lokasi bencana, yakni di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
(Sumber: antaranews.com)
Gorontalo (ANTARA) - Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie selaku Ketua Satuan Tugas Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Gorontalo kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menemukan sejumlah catatan untuk perbaikan.
Wakil Gubernur (Wagub) Idah di Gorontalo, Rabu, mengatakan sidak dilakukan di SPPG Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
Tepat pukul 04.30 Wita, Wagub bersama Tim Satgas Program MBG tiba di lokasi tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Setibanya di SPPG, Wagub langsung meninjau seluruh proses, mulai dari dapur pengolahan, proses memasak, pemorsian makanan, hingga mengecek gudang penyimpanan bahan makanan basah dan kering.
“Ada beberapa temuan yang harus diperbaiki. Ini penting agar MBG benar-benar sehat untuk anak-anak kita dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” kata Wagub Idah.
Ia menyoroti proses pemorsian yang sudah dilakukan sejak pukul 05.00 Wita.
Menurutnya, meski makanan tersebut diperuntukkan bagi anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) yang memiliki jadwal makan lebih awal, aspek higienitas saat pendistribusian tetap harus menjadi perhatian utama.
“Memang ini untuk PAUD, TK, dan SD, yang makannya lebih awal, tapi saya berharap saat pendistribusian tetap dijaga higienitasnya,” kata Wagub Idah.
Beberapa temuan lain yang dicatat Tim Satgas antara lain belum tersedianya wastafel yang memadai di area pemorsian dan pengolahan makanan. Wastafel yang ada tidak dilengkapi air, sabun, pengering tangan, maupun tisu.
Ditemukan juga petugas masih mencuci tangan di area pengelolaan bahan baku yang seharusnya tidak diperbolehkan.
Selain itu suhu ruang pengolahan mencapai 44 derajat dan dinilai terlalu panas.
Posisi toilet yang berada tepat di depan area pencucian piring, penyimpanan sampah yang masih bercampur dengan area bahan makanan mentah, serta pengambilan sampel makanan yang jumlahnya belum sesuai standar juga menjadi perhatian serius.
“Pengambilan sampel ini penting. Jangan hanya satu sendok. Kalau terjadi sesuatu seperti keracunan, tim kesehatan akan kesulitan memeriksa. Sampel harus diambil lebih banyak dan sesuai porsi,” ucap Wagub Idah.
Seluruh temuan hasil sidak akan dituangkan dalam berita acara dan diberikan waktu perbaikan selama 14 hari kerja. Sebagai informasi, SPPG Hungayonaa setiap harinya mengelola sekitar 2.859 porsi makanan.
Jumlah tersebut terbagi atas porsi besar untuk siswa SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMA/Madrasah Aliyah (MAN) sebanyak 1.912 porsi, porsi kecil untuk SD/TK/PAUD sebanyak 783 porsi, serta porsi untuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui (3B) sebanyak 164 porsi.
(Sumber: antaranews.com)
Jakarta, 04 Desember 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Penerbitan POJK ini didorong oleh perkembangan positif Aset Keuangan Digital (AKD), khususnya Aset Kripto, sebagai instrumen investasi di masyarakat Indonesia, serta munculnya produk dan/atau kegiatan baru yang menyerupai instrumen keuangan konvensional, seperti derivatif aset keuangan digital.
POJK ini bertujuan untuk melakukan penguatan peran dan perluasan ruang lingkup bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, serta mengadopsi kerangka pengaturan dan pengawasan dengan standar di sektor jasa keuangan dan praktik terbaik internasional.
Dengan berlakunya POJK ini, perluasan Ruang Lingkup Aset Keuangan Digital meliputi:
1. POJK ini mengatur bahwa Aset Keuangan Digital terdiri atas Aset Kripto dan Aset Keuangan Digital lainnya, yang mencakup derivatif Aset Keuangan Digital.
2. Perdagangan Aset Keuangan Digital yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk diterbitkan, disimpan, ditransfer, dan/atau diperdagangkan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi atau mengacu kepada AKD yang mendasari.
3. Penyelenggara Perdagangan AKD dilarang melakukan perdagangan atas AKD selain yang terdapat dalam Daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa.
Selain itu, terdapat ketentuan terkait dengan perdagangan Derivatif Aset Keuangan Digital yang membuka opsi investasi bagi Konsumen dengan tetap mengemukakan prinsip kehati-hatian dan pelindungan Konsumen, diantaranya:
1. Dalam hal Bursa melaksanakan kegiatan perdagangan derivatif AKD, Bursa wajib menyampaikan permohonan persetujuan terlebih dahulu kepada OJK.
2. Pedagang dapat melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif AKD atas amanat Konsumen yang diperdagangkan pada Bursa yang telah mendapatkan persetujuan OJK. Kegiatan ini dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu, tetapi telah didahului dengan perjanjian kerja sama antara Pedagang dan Bursa.
3. Pedagang yang melaksanakan kegiatan jual dan/atau beli derivatif AKD atas amanat Konsumen wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.
4. Penyelenggara perdagangan AKD wajib memiliki mekanisme untuk menempatkan Margin (jaminan) pada rekening khusus, baik berupa uang atau AKD, untuk perdagangan derivatif AKD untuk kepentingan pelindungan Konsumen.
5. Konsumen yang akan melakukan perdagangan derivatif AKD harus terlebih dahulu mengikuti knowledge test yang akan diselenggarakan oleh Pedagang.
Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bantuan berupa motor kepada para Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan penyuluh yang telah mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, menyusui dan non-PAUD, untuk apresiasi dan bentuk dukungan atas kerja keras di lapangan.
Ditemui setelah melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji mengatakan para penyuluh KB dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta TPK berperan penting dalam memastikan MBG tersalurkan secara tepat sasaran dari rumah ke rumah.
"Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan kerja dalam mendistribusikan MBG. Motor ini khusus para penyuluh KB dan PLKB," ujar Wihaji.
Wihaji menyampaikan bantuan motor tersebut, kemungkinan akan berupa motor listrik untuk mempermudah mobilitas para penyuluh untuk mendistribusikan MBG.
Selain itu, Presiden juga meminta agar para penyuluh terus diperkuat kapasitasnya melalui edukasi dan sosialisasi program-program BKKBN, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Terkait dengan anggaran yang akan digunakan, Wihaji menyebut bahwa akan menyerahkan semua keputusan kepada Presiden.
"Saya tugasnya sebagai pembantu Beliau, nanti mendistribusikan kepada siapa dan biar kelihatan manfaatnya kepada rakyat Indonesia," jelasnya.
Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo dan Wihaji juga membahas terkait pendistribusian MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD. Saat ini, Indonesia memiliki 597.898 TPK, di mana 42.163 TPK membantu untuk distribusi MBG khusus.
Selain itu, Presiden Prabowo juga memerintahkan untuk memberikan edukasi terkait program Keluarga Berencana.
