Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan kasus hilangnya dana operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp1 milyar dari rekening SPPG Pangauban, Kecamatan Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, ke Mabes Polri.
"Direktur Manajemen Risiko BGN sudah membuat laporan ke Mabes Polri," kata Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pekan lalu Yayasan Prama Guna Nasional (PGN) melaporkan hilangnya dana operasional untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp1 miliar dari rekening SPPG Pangauban. Laporan resmi itu disampaikan kepada BGN melalui dokumen laporan khusus yang menyebutkan bahwa insiden terjadi pada Jumat (31/10) pukul 18.30 WIB. Saat itu Kepala SPPG Pangauban Batujajar, Mochamad Cakra Aji Saputra, sedang memproses persetujuan transaksi melalui sistem BNI Direct.
Namun tiba-tiba akses ke sistem memunculkan perintah penggantian kata sandi. Cakra lalu menghubungi layanan pesan teks langsung atau live chat BNI melalui situs resmi. Tidak lama setelah itu ia dihubungi seseorang yang mengklaim sebagai pihak resmi bank dan memberikan tautan untuk mengganti kata sandi dengan alasan keamanan.
Karena meyakini bahwa komunikasi itu legal, Cakra lalu mengikuti arahan orang itu, termasuk memberikan challenge and response banking yang bersifat rahasia.
Keesokan harinya, kontak yang digunakan tidak bisa lagi dihubungi. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata saldo rekening yang sebelumnya sekitar Rp1 miliar tersisa hanya Rp12 juta.
Akibat insiden penipuan transaksi elektronik atau biasa disebut dengan istilah phising itu, SPPG Pangauban yang baru beroperasi selama 10 hari tersebut terpaksa berhenti sementara. SPPG Pangauban memproduksi 3.500 porsi menu MBG setiap hari untuk delapan sekolah di wilayah Batujajar.
Agar kejadian serupa tidak berulang, Wakil Kepala BGN mengingatkan agar semua Kepala SPPG mewaspadai modus operandi kejahatan siber ini serta cermat dan berhati-hati dalam bertransaksi.
Kepala SPPG Pangauban saat ini juga telah dinonaktifkan oleh BGN untuk investigasi lebih lanjut.
(sumber : antaranews.com)
OJK DORONG INDUSTRI PERGADAIAN INDONESIA YANG SEHAT, TANGGUH, DAN ADAPTIF
Jakarta, 13 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong industri pergadaian Indonesia yang sehat, tangguh, adaptif, bermartabat, inklusif, dan adil, yang berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman, dalam acara peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian (Roadmap Pergadaian) 2025-2030, yang digelar di Jakarta, Senin.
Mahendra Siregar dalam sambutannya, mengatakan pentingnya peran industri pergadaian yang semakin vital dalam mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat luas, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Asta Cita Pemerintah.
“Peluncuran Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025–2030 ini menegaskan kembali komitmen kita bersama untuk menjadikan pergadaian bukan sekedar penyedia pinjaman, tapi juga mitra pemberdayaan ekonomi rakyat,” kata Mahendra.
Peningkatan inklusi keuangan, salah satunya dikontribusikan melalui kehadiran layanan pergadaian yang memberikan akses yang lebih luas bagi banyak individu dan pelaku usaha mikro untuk dapat memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek.
Ia berharap roadmap ini dapat menjadi tonggak sejarah penting bagi industri pergadaian Indonesia, industri yang tidak hanya tumbuh secara finansial, tapi juga berkontribusi dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.
Sementara itu, Agusman mengatakan bahwa pergadaian telah hadir di tengah masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak didirikannya Bank van Leening oleh VOC pada tahun 1746, yang merupakan cikal bakal industri pergadaian di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK.
“Jadi setelah 279 tahun, hampir 3 abad, baru sekarang ini kita bisa memikirkan dengan baik tentang masa depan industri pergadaian. Kita sangat bersyukur ada Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, inilah undang-undang yang pertama kali menyebutkan secara jelas adanya industri pergadaian,” ujar Agusman.
Kehadiran layanan gadai sangat membantu dalam membuka akses pembiayaan, terutama bagi para pedagang, petani, nelayan, dan usaha mikro lainnya, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
Ia mengajak industri pergadaian untuk bersama-sama mengatasi mengenai gadai-gadai ilegal, dan OJK tahun ini akan menyiapkan deregulasi yang memudahkan bagi industri pergadaian di tingkat kabupaten dan kota.
Ketua Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI), Damar Latri Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada OJK yang telah bekerja keras hingga dapat mewujudkan Roadmap Pergadaian 2025–2030.
“Dengan hadirnya Roadmap Pergadaian 2025–2030, kita memiliki visi dan arah bersama untuk membangun industri pergadaian nasional yang kuat, sehat, dan inklusif,” kata Damar.
Ia mengatakan bahwa PPGI berkomitmen terus mendukung penegakan regulasi terhadap usaha gadai ilegal, serta berharap industri pergadaian di Indonesia semakin maju, sehat, dan memberikan manfaat nyata bagi perkembangan nasional.
Dalam rangka mendorong tumbuhnya pelaku usaha gadai di Indonesia, tahun 2025 OJK akan melakukan deregulasi terhadap ketentuan POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, antara lain dengan penyederhanaan persyaratan izin usaha gadai yang belum berizin OJK dan penyesuaian rangkap jabatan bagi tenaga penaksir. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha gadai, dan menumbuhkan industri pergadaian semakin besar ke depannya.
Dalam rangkaian peluncuran Roadmap Pergadaian 2025-2030, dilakukan seremonial pemberian izin perusahaan pergadaian kepada PT Gadai Mas Nusantara, dengan lingkup wilayah nasional, yang menandai dimulainya suatu rezim pengaturan yang baru, di mana wilayah usaha pergadaian dapat mencakup lingkup nasional sebagaimana diatur dalam POJK 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.
Dalam kesempatan ini, OJK juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada stakeholders, baik internal maupun eksternal, yang telah memberikan masukan secara komprehensif dan terlibat dalam proses penyusunan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030, serta berharap secara bersama-sama dapat mengawal implementasinya.
Acara turut dihadiri oleh jajaran pimpinan di bidang PVML OJK, Prof. Rofikoh Rokhim selaku akademisi, perwakilan Kementerian/Lembaga, asosiasi terkait, serta perwakilan perusahaan pergadaian.
Jakarta, 9 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan industri pasar modal yang adil, transparan, dan inklusif serta menjaga kepercayaan investor.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya pada OJK Internationals Webinar dengan tema “Empowering Investors: Invest Wisely and Stay Safe from Fraud and Scams” yang digelar secara hybrid, Kamis.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa edukasi merupakan bagian penting dari pelindungan konsumen yang dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
“Membangun kepercayaan konsumen di sektor jasa keuangan sangat esensial. Konsumen tidak hanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian vital dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Menjaga kepercayaan sifatnya wajib dan harus, bahkan pasar yang kuat tanpa adanya kepercayaan akan runtuh,” kata Friderica.
Lanjutnya, konsumen yang terliterasi dan terlindungi akan menjadi konsumen yang yakin dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Dengan pelindungan konsumen yang baik, konsumen akan mampu mengatur keuangan yang dimiliki dengan bijak dan penuh tanggung jawab.
Dalam meningkatkan literasi keuangan serta memperkuat fungsi pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, kolaborasi antara seluruh pihak akan menciptakan transformasi. Kerja sama dan kolaborasi yang baik maka akan tercipta ekosistem keuangan yang dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Webinar ini merupakan bagian dalam rangkaian World Investor Week (WIW) Tahun 2025 yang digagas oleh International Organization of Securities Commissions (IOSCO) serta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya investor ritel, mengenai prinsip dasar investasi yang bijak sekaligus strategi pencegahan terhadap penipuan dan kejahatan di sektor jasa keuangan.
Ketua Komite IOSCO untuk Investor Ritel Kanada Camille Beaudoin menyampaikan apresiasinya kepada OJK yang telah melaksanakan webinar dimaksud dengan melibatkan narasumber ekspertis di bidang peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen serta masyarakat dari berbagai negara.
“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang investasi dan langkah yang dapat dilakukan agar terhindar dari kejahatan di sektor jasa keuangan. Saya juga mengapresiasi langkah OJK yang senantiasa berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan di sektor jasa keuangan dalam rangka meningkatkan keyakinan masyarakat sebagai investor dan pasar keuangan Indonesia,” kata Camille Beaudoin.
Webinar internasional ini menghadirkan berbagai narasumber dari lembaga otoritas jasa keuangan internasional, dengan dua sesi diskusi utama.
Sesi Pertama dengan tema Pentingnya Cerdas Berinvestasi: Dari Investor Pemula Menuju Investor Sejahtera. Narasumber yang hadir pada sesi ini antara lain Kepala Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Cecep Setiawan, Manajer Umum Utama Securities and Exchange Board of India (SEBI) Krishnanand Raghavan, Deputi Komisioner Bidang Hubungan Internasional Financial Services Agency (FSA) Jepang Jutaro Kaneko dan dimoderatori oleh Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) Irwan Abdalloh.
Sedangkan diskusi pada Sesi Kedua bertema Waspada Penipuan: Lindungi Aset Investasi dengan narasumber Analis Kelompok Spesialis Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Hudiyanto, Kepala Kampanye dan Pemasaran Digital Investor and Financial Education Council (IFEC) Hongkong Francis Li, serta Direktur dan Kepala Isu Konsumen Monetary Authority of Singapore (MAS) Rebecca Chua. Kepala Departemen Keamanan Siber AFTECH Indonesia Genesha Nara Saputra menjadi moderator dalam sesi dimaksud.
Jakarta, 9 Oktober 2025. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Oktober 2025 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga.
Perkembangan di negara utama menunjukkan kondisi yang beragam. OECD merevisi pertumbuhan ekonomi global lebih kuat dari perkiraan di awal 2025, didukung oleh front loading (percepatan produksi dan perdagangan) sebelum kenaikan tarif. Sementara itu, tensi perang dagang dalam tren menurun, meskipun kemungkinan flare up tensi perang dagang dan geopolitik masih cukup tinggi.
Di Amerika Serikat, kinerja perekonomian relatif stabil dengan pertumbuhan PDB relatif tinggi meskipun pasar tenaga kerja melemah dan inflasi masih terus persisten. Siklus penurunan Fed Fund Rate (FFR) juga telah dimulai dimana The Fed pada September 2025 telah menurunkan FFR sebesar 25 bps dan diekspektasikan masih akan melakukan pemangkasan sebanyak dua kali tahun ini.
Di Tiongkok, moderasi masih berlanjut dengan rilis beberapa indikator utama baik di sisi permintaan maupun penawaran dibawah ekspektasi pasar. Sementara di Eropa, indikator perekonomian terpantau masih stagnan dengan beberapa negara utama Eropa seperti Perancis mengalami tekanan di pasar keuangannya seiring peningkatan kekhawatiran atas keberlanjutan fiskal. Di Jepang, tekanan inflasi masih persisten sehingga Bank of Japan cenderung hawkish.
Perkembangan tersebut turut mendukung risk on investor global sehingga pasar saham global cenderung menguat.
Di dalam negeri, kinerja perekonomian domestik masih terjaga dengan PMI Manufaktur masih di zona ekspansi dan surplus neraca perdagangan yang meningkat. Meskipun demikian, perlu dicermati perkembangan permintaan domestik yang masih perlu didorong seiring dengan moderasi inflasi, tingkat kepercayaan konsumen, serta tingkat penjualan ritel, semen, dan kendaraan.
Pasar modal domestik pada September 2025 mencatatkan kinerja positif, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai kapitalisasi pasar saham, dan Rerata Nilai Transaksi Harian membukukan rekor tertinggi (All-Time High). Perkembangan ini ditopang oleh arah penguatan pasar saham global dan kinerja perekonomian domestik yang tetap terjaga.
Ditengah menguatnya kinerja IHSG dan meningkatnya likuiditas transaksi pada September 2025, investor asing terpantau membukukan net sell di pasar saham domestik. Net sell investor asing tercatat sebesar Rp3,80 triliun selama periode tersebut, sehingga secara ytd net sell investor asing tercatat Rp54,75 triliun.
Pada bulan September 2025, tercatat sebanyak 643 ribu investor baru di pasar modal domestik. Dengan demikian, secara ytd di tahun 2025 ini, investor di pasar modal meningkat sebanyak 3,79 juta menjadi 18,66 juta, atau naik 25,50 persen ytd.
Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)
Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang terjaga dan aktivitas operasional perbankan tetap optimal untuk memberikan layanan keuangan bagi masyarakat. Pada Agustus 2025, kredit tumbuh 7,56 persen yoy (Juli 2025: 7,03 persen) menjadi Rp8.075,0 triliun.
Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 13,86 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 7,89 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,53 persen yoy. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 10,79 persen, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,35 persen.
Jika ditinjau berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ke beberapa sektor tercatat tumbuh tinggi secara tahunan mencapai double digit. Sektor pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh 20,13 persen, sektor pengangkutan dan pergudangan tumbuh 22,53 persen dan aktivitas jasa lainnya tumbuh 28,35 persen.
Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 8,51 persen yoy (Juli 2025: 7,00 persen yoy) menjadi Rp9.385,8 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 15,01 persen, 5,52 persen, dan 5,73 persen yoy.
Penurunan BI Rate juga diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan. Dibandingkan tahun sebelumnya, rerata suku bunga kredit rupiah tercatat turun 44 bps untuk kredit investasi (Aug-24: 8,86 persen; Aug-25: 8,42 persen) dan turun 31 bps untuk kredit modal kerja (Aug-24: 8,87 persen; Aug-25: 8,56 persen). Dari sisi penghimpunan dana, suku bunga deposito rupiah juga terpantau mulai menurun dibandingkan bulan lalu (Aug-25: 5,24 persen, Jul-25: 5,36 persen).
Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta Bank untuk melakukan pemblokiran terhadap ±27.395 rekening (sebelumnya: 25.912 rekening) dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan Enhance Due Diligence (EDD).
Yogyakarta, 7 Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah disrupsi teknologi digital dan perubahan tatanan geopolitik global yang mempengaruhi perkembangan sektor jasa keuangan.
“Yang paling penting adalah kita bisa benar-benar melihat dua perubahan tadi, bukan hanya dari segi ancamannya, tantangannya, potensi disrupsinya, tapi justru peluang yang luar biasa besarnya yang akan kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan kemampuan yang ada di bangsa dan negara kita,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam pembukaan kegiatan The 3rd OJK International Research Forum 2025 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Senin (6/10).
Mahendra mengatakan, OJK terus berupaya memaksimalkan berbagai peluang besar yang muncul dari kemajuan teknologi, sekaligus memastikan kemampuan untuk mengantisipasi risikonya melalui pengaturan dan penerapan kode etik yang tepat dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan.
“Kata kunci digital resilience menjadi sangat penting, menyeimbangkan antara peluang yang begitu luar biasa dengan kemungkinan-kemungkinan kita untuk tetap mampu memitigasi, mengendalikan, dan mengaturnya,” tambah Mahendra.
The 3rd OJK International Research Forum berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan berbagai pembicara yang merupakan peneliti dan ahli keuangan baik dari dalam maupun luar negeri.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam sambutan pembukaan forum hari kedua menyampaikan bahwa perkembangan pesat kecerdasan buatan telah mengubah struktur pasar tenaga kerja global. Menurut World Economic Forum, permintaan terhadap profesi Big Data Specialist, FinTech Engineer, serta AI dan Machine Learning Specialist diproyeksikan meningkat lebih dari 80 persen dalam lima tahun ke depan.
“Perubahan ini membuka peluang besar bagi tenaga kerja untuk beralih ke sektor digital, asalkan didukung strategi reskilling dan upskilling yang tepat. Dengan membangun ekosistem talenta yang adaptif, transisi menuju ekonomi digital dapat berlangsung adil dan melahirkan tenaga kerja yang relevan serta kompetitif,” kata Mirza.
Lebih lanjut, Mirza menyampaikan bahwa OJK tengah merumuskan kebijakan mengenai tata kelola kecerdasan buatan di sektor perbankan sebagai langkah antisipasi terhadap percepatan transformasi digital.
“Penerapan kecerdasan buatan juga telah dilakukan di internal OJK melalui pengembangan OSIDA (OJK SupTech Integrated Data Analytics), yakni platform analitik terpadu yang dikembangkan untuk memperkuat fungsi pengawasan berbasis data,” kata Mirza.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman hadir dalam penutupan dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam The 3rd OJK International Research Forum 2025 dengan baik.
“Kami memandang bahwa semua ini kita lakukan demi kebaikan negeri ini, bahwa riset adalah basis untuk membuat kebijakan, termasuk juga demikian di OJK. Dengan demikian kita yakin bahwa Indonesia Emas 2045 InsyaAllah kita dapat capai dengan baik,” ucap Agusman.
Acara dihadiri lebih dari 350 peserta luring dan lebih dari 2.000 peserta daring, serta menghadirkan narasumber akademisi, praktisi, dan regulator dari berbagai institusi dalam dan luar negeri.
Selain diskusi tematik tentang kecerdasan buatan dan stabilitas ekosistem keuangan, forum ini juga menampilkan presentasi 3 finalis Karya Tulis Ilmiah Karisma 2025, yang diikuti oleh hampir 300 karya ilmiah dari berbagai universitas dan lembaga riset di Indonesia. Karya delapan peserta terbaik akan dipublikasikan melalui jurnal yang dikelola oleh OJK, the International Journal of Financial Systems (IJFS).
Johor Bahru, 12 September 2024. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand atau Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-30 di Johor Bahru, Malaysia pada Kamis (12/09). Pada awal Pertemuan, Deputi Edi menegaskan pentingnya untuk terus meningkatkan upaya kolaboratif di sektor ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, pariwisata, pertanian, dan industri halal.
“Kita punya visi, komitmen, dan sinergi bersama untuk hasilkan rencana aksi yang berdampak nyata bagi perekonomian sub-regional,” ungkap Deputi Edi.
Beberapa hal penting yang menjadi perhatian Indonesia antara lain penguatan konektivitas infrastruktur fisik dan digital dengan meningkatkan jaringan konektivitas untuk memperlancar pergerakan orang dan barang, menggali potensi sektor-sektor industri bernilai tambah tinggi pada komoditas strategis dan prioritaskan pembangunan industri penghasil energi bersih, seperti bio-fuel dan bio-ethanol, promosi industri halal, mendorong ekonomi kreatif, serta percepatan penyelesaian proyek unggulan (Flagship Project) IMT-GT, dan yang terakhir yakni mendorong implementasi pembangunan kota hijau berkelanjutan melalui kerangka Sustainable Urban Development Framewok (SUDF).
“Seluruh tujuan ini hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen kerja sama berkolaborasi dalam menyusun proyek-proyek yang terukur, serta menjalin kerja sama dengan kerja sama sub-regional lainnya, seperti BIMP-EAGA dan GMS,” tegas Deputi Edi.
Lebih lanjut, Deputi Edi juga menyampaikan masukan kepada para Kepala Daerah yang tergabung dalam Chief Ministers and Governors Forum (CMGF) untuk menyusun rencana aksi yang terukur untuk realisasi Visi IMT-GT 2036. Adapun CMGF juga perlu dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan praktik terbaik dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi, pengelolaan sampah, digitalisasi daerah, dan konservasi lingkungan.
“Mari kita wujudkan sub-kawasan IMT-GT yang berprinsip 3V, yaitu Vibrant (energik), Verdant (hijau), dan Value (bernilai tambah),” pungkas Deputi Edi.
Dalam kesempatan tersebut, konsolidasi dalam promosi program IMT-GT Visit Year, percepatan dalam penyelesaian proyek konektivitas Ro-Ro Dumai – Malaka, serta peluang konektivitas baru Batam – Johor turut menjadi perhatian para Menteri IMT-GT dari CMGF.
Selanjutnya dalam sesi Pertemuan Retreat, para Menteri juga membahas proposal Asian Development Bank (ADB) dalam menyusun Strategi Kolaboratif Ekonomi Biru 2030. Inisiatif ini merupakan langkah kolaboratif dan strategis untuk mencapai visi bersama mewujudkan pemanfaatan ekonomi kelautan sekaligus kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Secara prinsip para Menteri mendukung inisiatif tersebut, meski demikian perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme dan implementasi
Sebagai informasi, Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-30 tersebut merupakan pertemuan puncak dari rangkaian pertemuan yang telah diselenggarakan sejak tanggal 9 September 2024 lalu. Pertemuan dipimpin oleh Ministry of Economy Malaysia Rafizi Ramli.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Senior Advisor National Economic and Social Development Council Thailand Sasithorn Palattadej, Vice President for East Asia-Southeast Asia and the Pacific Scott Morris dan Satvinder Singh, Deputy Secretary General for the ASEAN Economic Community ASEAN Secretariat Satvinder Singh, serta Perwakilan ADB. (nck)
Konsisten Berdayakan Mustahik, BAZNAS RI Raih Penghargaan Internasional 3G Awards 2024
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI meraih penghargaan Global Good Governance (3G) Awards 2024 pada kategori 3G Leadership Award in Community Development & Philantropy.
Penghargaan berskala internasional ini disematkan oleh Cambridge International Financial Advisory (IFA) untuk lembaga yang memiliki tata kelola baik dan komitmen pada kesejahteraan sosial.
Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membawa BAZNAS kembali meraih penghargaan tersebut.
“Alhamdulillah, BAZNAS RI kembali menerima Penghargaan Internasional 3G Leadership Award in Community Development & Philantropy dari Cambridge-IFA,” ucap Kiai Noor dalam keterangannya di Jakarta, Selasa(7/16/2024).
Sebelumnya, proses penyerahan penghargaan diselenggarakan pada 29 April 2024, di Manila, Filipina.
Kiai Noor menjelaskan, kategori 3G Leadership Award in Community Development & Philanthropy 2024 diterima BAZNAS karena berhasil mentransformasikan masyarakat dalam hal kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan, termasuk pentingnya peran filantropi bagi pembangunan masyarakat.
"Penghargaan ini adalah buah keberhasilan dari program-program Zakat Community Development dalam meningkatkan taraf ekonomi, sosial, dan spiritualitas bangsa," jelasnya.
Kiai Noor mengatakan, capaian bergengsi tersebut bisa memperkuat peran BAZNAS RI sebagai lembaga zakat nasional yang mengelola zakat sesuai dengan 3A, yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi Aman NKRI.
Dia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, BAZNAS RI kerap menjadi langganan penerima penghargaan baik skala nasional maupun internasional.
Kiai Noor berharap, melalui penghargaan ini, BAZNAS RI berharap bisa meningkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS dalam menyalurkan ZIS kepada yang membutuhkan.
"Dengan adanya penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat untuk kita membantu lebih banyak lagi orang sehingga Indonesia terus melesat menjadi negeri yang kuat," pungkasnya.
Pada ajang serupa pada tahun 2022, BAZNAS berhasil meraih dua penghargaan kategori 3G Championship Award in Capacity Building 2022 dan 3G Leadership Award in Community Development & Philanthropy 2022. Sedangkan pada tahun 2023, BAZNAS kembali meraih 3G Leadership Award in Community Development & Philanthropy 2023 dan 3G Championship Award in Capacity Building 2023.
Bali, 15 Mei 2024. Organisasi nirlaba eksplorasi laut global OceanX, bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia mengumumkan dimulainya secara resmi misi eksplorasi penting mereka “Misi Indonesia 2024”. Ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang untuk mengeksplorasi perairan di kawasan Asia Tenggara dan meningkatkan pemahaman global tentang salah satu kawasan laut dengan keanekaragaman hayati paling tinggi dan berpotensi terancam di dunia.
OceanX akan memulai serangkaian ekspedisi penelitian di Indonesia dengan kapal OceanXplorer – kapal eksplorasi, penelitian ilmiah, dan produksi media tercanggih di dunia. Sebelum Indonesia, OceanX meluncurkan fokus tahun jamak Asia Tenggara di Singapura pada tanggal 8 Maret 2024 dan menjadikan negara tersebut sebagai titik pertemuan pusat untuk operasi regional. Setelah misinya di Indonesia, OceanX akan melanjutkan pekerjaannya dengan ekspedisi di Malaysia dan negara-negara lain di kawasan ini pada paruh kedua tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut B. Pandjaitan, menyampaikan semangatnya atas penemuan-penemuan inovatif yang akan dihasilkan dari ekspedisi laut bersejarah yang bermitra dengan OceanX ini. “Kemitraan ini telah dimulai sejak akhir tahun 2022. Kemenko Marves serta BRIN telah menandatangani perjanjian dengan OceanX untuk memastikan kemitraan ini dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap penelitian dalam misi ini dapat mendukung kesejahteraan sosial melalui penemuan potensi inovasi dalam produk dan solusi untuk bidang-bidang seperti kedokteran atau bio-teknologi, dan yang paling penting adalah kesempatan untuk mempelajari potensi gempa bumi dan tsunami demi keselamatan umat manusia,” ungkap Menko Luhut.
Misi ini dimulai pada 8 Mei di Batam, Kepulauan Riau dan akan berlanjut hingga 25 Agustus 2024, berakhir di Bitung, Sulawesi Utara. Sepanjang lima tahap misi, OceanX, Kemenko Marves, dan BRIN akan memanfaatkan teknologi generasi terbaru, ilmu pengetahuan, penyampaian cerita yang menarik, dan pengalaman mendalam untuk mendidik, menginspirasi, dan menghubungkan dunia dengan lautan.
“Kami sangat bersemangat untuk meluncurkan misi kami di Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Perairan ini adalah kaleidoskop kehidupan laut, penuh dengan keajaiban yang belum ditemukan,” kata Vincent Pieribone, Co-CEO dan Chief Science Officer OceanX. “Perairan Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian, geopolitik, budaya, dan lingkungan alam. Oleh karena itu, OceanX berkomitmen untuk memberikan wawasan berharga mengenai sumber daya penting ini. Dengan mengumpulkan data yang komprehensif, kami bertujuan untuk memperkuat pengambilan keputusan – untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan, strategi konservasi yang efektif, dan upaya mitigasi proaktif untuk melindungi terhadap bencana alam di masa depan.”
Misi ini juga melibatkan Kementerian dan Lembaga lain, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta peneliti dari universitas dan organisasi seperti Konservasi Indonesia.
Tim misi akan melakukan penelitian ilmiah, program pendidikan, dan mengembangkan konten inspiratif yang akan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap laut, sekaligus mengembangkan kapasitas nasional. Penelitian akan mencakup berbagai bidang penting, termasuk investigasi zona megathrust untuk menyempurnakan model gempa bumi dan tsunami, penelitian perikanan di Sumatera Barat untuk meningkatkan pemahaman dan memandu keputusan pengelolaan dan eksplorasi potensi keanekaragaman hayati serta penilaian dampak terhadap manusia.
OceanX Education juga akan meluncurkan beberapa pengalaman di kapal dan program pendidikan baru dalam kemitraan dengan universitas dan organisasi nirlaba di Indonesia untuk mengembangkan dan membina generasi ilmuwan, insinyur, dan pendongeng kelautan generasi berikutnya. Komponen pendidikan misi ini merupakan kelanjutan dari beberapa program kolaboratif sebelumnya, termasuk misi eksplorasi laut dalam dengan kapal OceanXplorer dengan 15 penjelajah muda Indonesia yang melakukan perjalanan dari Azores ke Malta dan acara peningkatan kapasitas untuk 800 mahasiswa Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang keduanya dilaksanakan pada bulan September 2023. Beberapa Peneliti Indonesia juga bergabung dalam misi OceanX di Uni Emirat Arab pada bulan Desember 2023.
Kemendikbudristek mendukung misi ini untuk mendidik generasi muda Indonesia tentang kelautan dan mempromosikan minat mereka terhadap penelitian, media, dan penceritaan kelautan. Hal ini akan dicapai melalui Program Penjelajah Muda pada bulan Juli dan Agustus 2024 dan tur kuliah universitas dan sekolah, dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat misi bagi masyarakat Indonesia dalam hal memperoleh pengetahuan baru, teknologi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian laut.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 75% perairan dan 17.500 pulau, dengan garis pantai sepanjang 108.000 km; namun, baru 19% lautan di Indonesia yang terpetakan. Perairan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati masih belum tereksplorasi secara maksimal, khususnya laut dalam. Tim Peneliti Indonesia, yang terdiri dari perwakilan BRIN, universitas, dan Konservasi Indonesia, dipilih melalui proses permintaan partisipasi terbuka pada Januari 2023. Proses ini memberikan kesempatan bagi seluruh peneliti Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan kapal serta tahap pemrosesan dan analisis lanjutan untuk menghasilkan output dan outcome yang signifikan.
“Sejak tahun 2022, BRIN telah mendukung ekspedisi maritim dengan ratusan hari berlayar setiap tahunnya menggunakan armada kapal penelitian BRIN dan bermitra dengan kapal asing seperti OceanXplorer. Program ini dibuat terbuka untuk semua ilmuwan berdasarkan open call dan kolaborasi yang kompetitif. dan skema pendukungnya dimaksudkan untuk mendorong penelitian kelautan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di seluruh wilayah perairan Indonesia,” kata Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN.
Meizani Irmadhiany, Wakil Presiden Senior dan Ketua Eksekutif Konservasi Indonesia menyatakan, “Kami sangat senang dengan kemitraan antara OceanX, Pemerintah Indonesia, dan Konservasi Indonesia. Kami berkomitmen untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut dan memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Para ilmuwan kami akan bergabung dalam ekspedisi dengan kapal OceanXplorer yang canggih untuk meneliti kekayaan ekosistem laut Indonesia. Kolaborasi ini akan memajukan pengetahuan ilmiah, mendukung penciptaan kawasan perlindungan laut yang berkelanjutan, dan mendorong pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Upaya kami akan berkontribusi terhadap MPA Vision 30x45 Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi 30% wilayah laut pada tahun 2045, dan mendorong perikanan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.”
OceanXplorer dilengkapi dengan teknologi mutakhir untuk mensurvei beragam lingkungan laut, termasuk habitat laut dalam, dangkal, dan pesisir. Ini termasuk:
● Dua kapal selam berawak untuk menyelam hingga 1.000 meter;
● Kendaraan yang dioperasikan jarak jauh (remote operated vehicle, ROV) untuk menyelam hingga 6.000 meter;
● Laboratorium penelitian mutakhir;
● Kemampuan pengurutan DNA generasi berikutnya;
● Kemampuan pemetaan akustik penuh;
● Analisis konduktivitas, suhu dan kedalaman.
OceanX berencana untuk melaksanakan berbagai proyek di seluruh Asia Tenggara selama beberapa tahun dan saat ini sedang aktif berdiskusi dan berkolaborasi dengan pemerintah di seluruh kawasan, termasuk Malaysia, Filipina, dan negara lain, untuk mengatur ekspedisi. Untuk informasi lebih lanjut, dan pembaruan misi terkini, silakan kunjungi www.oceanx.org.
Jakarta, 23 April 2024 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya kaum perempuan yang bisa menunjang perekonomian keluarga sesuai dengan sasaran prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi pada acara peringatan Hari Kartini Tahun 2024, yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta dengan tema ‘Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Perempuan di DKI Jakarta’ bertempat di Aula Serbaguna Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Selasa.
Friderica menyampaikan bahwa literasi keuangan yang bagus akan membantu para ibu pelaku UMKM mengelola keuangan yang lebih baik, memilih jalur akses keuangan, dan lebih bijak dalam menilai risiko layanan keuangan yang akan dipilih. Selain itu, perempuan dengan literasi keuangan yang baik juga akan menjadi bekal kuat dalam menciptakan generasi yang tangguh secara finansial.
“Ibu-ibu ini harus mandiri secara finansial, bagaimana melakukan pengelolaan uang keluarga, pos-pos apa itu harus diuruskan, dan tentu saja harus memisahkan antara keuangan bisnis atau usahanya, dengan keuangan keluarga. Harus punya target dan disiplin dalam hal keuangan,” kata Friderica.
Kegiatan ini dihadiri juga oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, serta Kepala Dinas PPUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo.
Kegiatan edukasi yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh lebih dari 400 pelaku UMKM perempuan dari berbagai wilayah DKI Jakarta secara offline dan lebih dari 1.000 peserta hadir secara online.
Loto Srinaita Ginting menyampaikan bahwa Kementerian BUMN bersama OJK dan Pemerintah telah membentuk satu holding yang memberikan layanan keuangan ultra mikro ditujukan untuk membantu UMKM.
“Melalui holding ultra mikro ini, diharapkan akan lebih memudahkan ibu-ibu maupun UMKM ultra mikro khususnya untuk mengakses layanan keuangan paket lengkap dengan mudah. Karena sudah bersinergi seluruh penyediaan jasa keuangan untuk layanan bank maupun non-bank, ” tambah Loto.
Sementara itu, Elisabeth Ratu Rante Allo menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 370.000 binaan UMKM yang sebagian besar merupakan para perempuan yang berjuang untuk menumbuhkan perekonomian keluarganya.
“Kami Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendukung program yang memiliki misi dalam peningkatan literasi dan inklusivitas keuangan dengan inovasi baik berupa digital dan non-digital,” kata Ratu.
Perempuan memiliki peran yang besar dalam mendukung keberlangsungan UMKM di Indonesia. Dari 66 juta pelaku UMKM yang ada, 64 persen di antaranya dikelola oleh perempuan. Pentingnya peran perempuan dalam perekonomian ini juga perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang baik.
Kegiatan edukasi dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dengan materi ‘Pengenalan OJK, Waspada Investasi dan Pinjaman Online Ilegal’ yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel dengan materi ‘Pengenalan Kredit Pembiayaan’ dari PT PNM, ‘Pengenalan Tabungan Emas’ dari PT Pegadaian dan pembekalan ‘Perencanaan Keuangan’ oleh Certified Financial Planner. (nck)
Jakarta, 5 April 2024
Amanat Undang-Undang Dasar 1945
Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program strategis Pemerintah untuk melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan, yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Perlinsos pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.
Anggaran Perlinsos Terbesar untuk Subsidi Energi dan Non-Energi
Besaran Perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan perekonomian Indonesia. Sejak tahun 2020, besaran Perlinsos berada di atas Rp440 triliun. Anggaran Perlinsos tahun 2023 dengan Pagu sebesar Rp476 triliun, telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun. Sedangkan untuk Tahun 2024 ditetapkan Pagu sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024.
Kenaikan anggaran Perlinsos 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar Rupiah. Kenaikan harga dan nilai tukar tersebut berimplikasi pada kenaikan alokasi subsidi energi 2024 jika dibandingkan realisasi subsidi energi 2023, juga kenaikan Volume BBM dari 16,5 juta K/L menjadi 19,5 juta K/L. Anggaran Perlinsos terbesar berupa subsidi untuk BBM, Listrik, LPG 3kg, Pupuk, PSO, dan Kredit Program dengan share 58,3% pada 2023 dan 55,9% pada 2024, yang mengalami kenaikan sebesar Rp19,4 triliun di tahun 2024.
Mitigasi Dampak El Nino Dilakukan Berbagai Negara
Sejak September 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan. Hal tersebut membuat pasokan pangan pokok seperti beras mengalami gangguan, yang berdampak siginifikan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Mengantisipasi hal tersebut, beberapa negara melakukan kebijakan bantuan sosial. Contohnya Singapura yang memberikan SGD800 per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebanyak SGD1,1 milliar (sekitar Rp13 triliun). Selain itu, India juga memberikan bantuan sereal gratis bagi 800 juta orang dengan jumlah anggaran sebesar USD142 miliar (sekitar Rp2.200 triliun).
Selain bantuan sosial dalam rangka mitigasi dampak El Nino, bantuan sosial juga diterapkan di beberapa negara terutama untuk mengatasi dampak inflasi, antara lain Malaysia dengan Bantuan Keluarga Malaysia untuk 8,7 juta keluarga (25,4% Penduduk) dengan total anggaran RM7,8 miliar (setara Rp25 triliun), Filipina dengan Bantuan tunai untuk 2,3 juta petani beras senilai PHP12,7 miliar (setara Rp3,47 triliun) mulai September 2023, India dengan Bantuan Pangan untuk 800 juta orang senilai USD24 miliar (setara Rp372 triliun) serta Subsidi Pangan dan Pupuk senilai USD25,5 miliar yang dikeluarkan November 2023 dan berlaku mulai Januari 2024, dan Singapura dengan Paket Dukungan Biaya Hidup untuk 2,5 juta orang senilai SGD1,1 miliar mulai September 2024.
Amerika Serikat juga memberikan bantuan pada September 2023 dalam bentuk Program SNAP (Food Stamp) untuk 41,2 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga senilai USD291-1.751/rumah tangga, paket bantuan inflasi senilai USD17 juta (setara Rp252 miliar), dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrim senilai USD53,9 miliar (setara Rp835 triliun).
“Penerima Bantuan Sosial di Indonesia, misalnya Bantuan Pangan yang sebanyak 22,0 juta orang (7,9% dari penduduk), jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 25,6% penduduk, Singapura sebesar 41,7% penduduk, India sebesar 55,6% penduduk, dan Amerika Serikat sebesar 12,1% penduduk,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri Sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (5/04).
Pelaksanaan Perlinsos Diberikan Melalui Bantuan Sosial dan Program Pemerintah lainnya
Adapun jenis Perlinsos terdiri dari Bantuan Sosial Reguler, Program Perlinsos Lainnya, dan Program Perlinsos pada Kondisi Tertentu. Program Bantuan Sosial Reguler terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan PBI JKN. Kemudian, Program Perlinsos Lainnya terdiri dari BLT Dana Desa, Pembiayaan Ultra Mikro (Umi), Subsidi energi dan non energi, dan Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sedangkan Program Perlinsos Pada Kondisi Tertentu mencakup berbagai bantuan yang dikeluarkan ketika terjadi Pandemi Covid-19 seperti bansos paket sembako PPKM hingga bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam masa Covid-19, ketika terjadi kenaikan harga komoditas global seperti kenaikan harga minyak di tahun 2022, dan ketika terjadi risiko global di Tahun 2023 dan 2024 seperti BLT El Nino dan Bantuan Pangan.
Pertimbangan Bansos dan Bantuan Pangan pada Periode El Nino
BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia telah mengeluarkan prediksi bahwa El Nino terus bertahan pada level moderat hingga periode Desember 2023-Januari-Februari 2024 (BMKG, Oktober 2023) yang berdampak kepada penurunan produksi beras. Defisit produksi beras terhadap konsumsi terjadi pada Juli 2023 hingga Februari 2024 sebesar 5,88 juta ton. Selain itu, terdapat kenaikan harga beras global, di mana harga beras global pada bulan Januari 2024 (yoy): Thailand USD 624/ton (naik 27,65%); Vietnam USD 614/ton (naik 41,95%).
El Nino berdampak terhadap peningkatan harga Pangan (terutama Beras) dan masih berlanjut hingga saat ini. Inflasi Pangan Bergejolak (Volatile Food/ VF) terus meningkat sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 yang tercatat 10,33% (YoY). Beras menjadi komoditas Volatile Food dengan sumbangan inflasi terbesar, pada Maret yakni 0,74% (YoY).
Secara nasional, kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,21%. Senada dengan hal tersebut, Konsumsi Rumah Tangga menunjukkan kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDB, yaitu sebesar 53,83%. Oleh karena itu, apabila Konsumsi Rumah Tangga melambat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan terdampak melambat.
“Jadi, pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Nah, itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan. Dari berbagai latar belakang tersebut, maka sangat dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini merupakan amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945, di mana bansos dilaksanakan untuk memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Menko Airlangga.
Pelaksanaan Program Bantuan Pangan dan BLT
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kenaikan harga komoditas akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, Pemerintah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat melalui Program Bantuan Pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaan Bantuan Pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
Pemerintah melalui Bapanas meluncurkan Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 21,3 juta KPM (penerima PKH dan/atau Sembako berdasarkan DTKS) dengan realisasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun. Sedangkan BLT El Nino dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan yang menyasar 18,8 juta KPM (penerima kartu sembako/BPNT) dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,5 triliun diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
Pada Tahun 2024, Pemerintah melaksanakan Program Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 22 juta KPM (DTKS dan P3KE) dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,4 triliun yang dilaksanakan oleh Bapanas. Selain itu, diluncurkan juga Program BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan, yang menyasar 18,8 juta KPM (Penerima Kartu Sembako/BPNT) dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,3 triliun.
Perlinsos Telah Dilaksanakan Secara Reguler, Transparan, dan Akuntabel
Mengakhiri penjelasannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa Program Perlinsos merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan/guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Oleh karena itu, Program Perlinsos sudah berjalan selama ini dan dilaksanakan secara reguler.
Kemudian, untuk menghadapi adanya guncangan ekonomi, Perlinsos diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, Pemerintah mencermati bahwa pada tahun 2023 dan 2024, resiko dari fenomena El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan, dapat mengganggu penghidupan masyarakat miskin.
Selanjutnya, Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa penetapan dan pelaksanaan Program Perlinsos dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBN, di mana dalam pembahasannya telah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti DPR-RI. Selain itu, penetapan dan pelaksanaan Program Perlinsos dilakukan melalui mekanisme APBN secara transparan dan akuntabel. (nck)
