Johor Bahru, 12 September 2024. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Pertemuan Tingkat Menteri Kerja Sama Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand atau Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-30 di Johor Bahru, Malaysia pada Kamis (12/09). Pada awal Pertemuan, Deputi Edi menegaskan pentingnya untuk terus meningkatkan upaya kolaboratif di sektor ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, pariwisata, pertanian, dan industri halal.
“Kita punya visi, komitmen, dan sinergi bersama untuk hasilkan rencana aksi yang berdampak nyata bagi perekonomian sub-regional,” ungkap Deputi Edi.
Beberapa hal penting yang menjadi perhatian Indonesia antara lain penguatan konektivitas infrastruktur fisik dan digital dengan meningkatkan jaringan konektivitas untuk memperlancar pergerakan orang dan barang, menggali potensi sektor-sektor industri bernilai tambah tinggi pada komoditas strategis dan prioritaskan pembangunan industri penghasil energi bersih, seperti bio-fuel dan bio-ethanol, promosi industri halal, mendorong ekonomi kreatif, serta percepatan penyelesaian proyek unggulan (Flagship Project) IMT-GT, dan yang terakhir yakni mendorong implementasi pembangunan kota hijau berkelanjutan melalui kerangka Sustainable Urban Development Framewok (SUDF).
“Seluruh tujuan ini hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen kerja sama berkolaborasi dalam menyusun proyek-proyek yang terukur, serta menjalin kerja sama dengan kerja sama sub-regional lainnya, seperti BIMP-EAGA dan GMS,” tegas Deputi Edi.
Lebih lanjut, Deputi Edi juga menyampaikan masukan kepada para Kepala Daerah yang tergabung dalam Chief Ministers and Governors Forum (CMGF) untuk menyusun rencana aksi yang terukur untuk realisasi Visi IMT-GT 2036. Adapun CMGF juga perlu dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan praktik terbaik dalam menyusun kebijakan pengendalian inflasi, pengelolaan sampah, digitalisasi daerah, dan konservasi lingkungan.
“Mari kita wujudkan sub-kawasan IMT-GT yang berprinsip 3V, yaitu Vibrant (energik), Verdant (hijau), dan Value (bernilai tambah),” pungkas Deputi Edi.
Dalam kesempatan tersebut, konsolidasi dalam promosi program IMT-GT Visit Year, percepatan dalam penyelesaian proyek konektivitas Ro-Ro Dumai – Malaka, serta peluang konektivitas baru Batam – Johor turut menjadi perhatian para Menteri IMT-GT dari CMGF.
Selanjutnya dalam sesi Pertemuan Retreat, para Menteri juga membahas proposal Asian Development Bank (ADB) dalam menyusun Strategi Kolaboratif Ekonomi Biru 2030. Inisiatif ini merupakan langkah kolaboratif dan strategis untuk mencapai visi bersama mewujudkan pemanfaatan ekonomi kelautan sekaligus kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Secara prinsip para Menteri mendukung inisiatif tersebut, meski demikian perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme dan implementasi
Sebagai informasi, Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-30 tersebut merupakan pertemuan puncak dari rangkaian pertemuan yang telah diselenggarakan sejak tanggal 9 September 2024 lalu. Pertemuan dipimpin oleh Ministry of Economy Malaysia Rafizi Ramli.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Senior Advisor National Economic and Social Development Council Thailand Sasithorn Palattadej, Vice President for East Asia-Southeast Asia and the Pacific Scott Morris dan Satvinder Singh, Deputy Secretary General for the ASEAN Economic Community ASEAN Secretariat Satvinder Singh, serta Perwakilan ADB. (nck)
Konsisten Berdayakan Mustahik, BAZNAS RI Raih Penghargaan Internasional 3G Awards 2024
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI meraih penghargaan Global Good Governance (3G) Awards 2024 pada kategori 3G Leadership Award in Community Development & Philantropy.
Penghargaan berskala internasional ini disematkan oleh Cambridge International Financial Advisory (IFA) untuk lembaga yang memiliki tata kelola baik dan komitmen pada kesejahteraan sosial.
Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi membawa BAZNAS kembali meraih penghargaan tersebut.
“Alhamdulillah, BAZNAS RI kembali menerima Penghargaan Internasional 3G Leadership Award in Community Development & Philantropy dari Cambridge-IFA,” ucap Kiai Noor dalam keterangannya di Jakarta, Selasa(7/16/2024).
Sebelumnya, proses penyerahan penghargaan diselenggarakan pada 29 April 2024, di Manila, Filipina.
Kiai Noor menjelaskan, kategori 3G Leadership Award in Community Development & Philanthropy 2024 diterima BAZNAS karena berhasil mentransformasikan masyarakat dalam hal kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan, termasuk pentingnya peran filantropi bagi pembangunan masyarakat.
"Penghargaan ini adalah buah keberhasilan dari program-program Zakat Community Development dalam meningkatkan taraf ekonomi, sosial, dan spiritualitas bangsa," jelasnya.
Kiai Noor mengatakan, capaian bergengsi tersebut bisa memperkuat peran BAZNAS RI sebagai lembaga zakat nasional yang mengelola zakat sesuai dengan 3A, yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi Aman NKRI.
Dia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, BAZNAS RI kerap menjadi langganan penerima penghargaan baik skala nasional maupun internasional.
Kiai Noor berharap, melalui penghargaan ini, BAZNAS RI berharap bisa meningkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS dalam menyalurkan ZIS kepada yang membutuhkan.
"Dengan adanya penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat untuk kita membantu lebih banyak lagi orang sehingga Indonesia terus melesat menjadi negeri yang kuat," pungkasnya.
Pada ajang serupa pada tahun 2022, BAZNAS berhasil meraih dua penghargaan kategori 3G Championship Award in Capacity Building 2022 dan 3G Leadership Award in Community Development & Philanthropy 2022. Sedangkan pada tahun 2023, BAZNAS kembali meraih 3G Leadership Award in Community Development & Philanthropy 2023 dan 3G Championship Award in Capacity Building 2023.
Bali, 15 Mei 2024. Organisasi nirlaba eksplorasi laut global OceanX, bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia mengumumkan dimulainya secara resmi misi eksplorasi penting mereka “Misi Indonesia 2024”. Ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang untuk mengeksplorasi perairan di kawasan Asia Tenggara dan meningkatkan pemahaman global tentang salah satu kawasan laut dengan keanekaragaman hayati paling tinggi dan berpotensi terancam di dunia.
OceanX akan memulai serangkaian ekspedisi penelitian di Indonesia dengan kapal OceanXplorer – kapal eksplorasi, penelitian ilmiah, dan produksi media tercanggih di dunia. Sebelum Indonesia, OceanX meluncurkan fokus tahun jamak Asia Tenggara di Singapura pada tanggal 8 Maret 2024 dan menjadikan negara tersebut sebagai titik pertemuan pusat untuk operasi regional. Setelah misinya di Indonesia, OceanX akan melanjutkan pekerjaannya dengan ekspedisi di Malaysia dan negara-negara lain di kawasan ini pada paruh kedua tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut B. Pandjaitan, menyampaikan semangatnya atas penemuan-penemuan inovatif yang akan dihasilkan dari ekspedisi laut bersejarah yang bermitra dengan OceanX ini. “Kemitraan ini telah dimulai sejak akhir tahun 2022. Kemenko Marves serta BRIN telah menandatangani perjanjian dengan OceanX untuk memastikan kemitraan ini dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap penelitian dalam misi ini dapat mendukung kesejahteraan sosial melalui penemuan potensi inovasi dalam produk dan solusi untuk bidang-bidang seperti kedokteran atau bio-teknologi, dan yang paling penting adalah kesempatan untuk mempelajari potensi gempa bumi dan tsunami demi keselamatan umat manusia,” ungkap Menko Luhut.
Misi ini dimulai pada 8 Mei di Batam, Kepulauan Riau dan akan berlanjut hingga 25 Agustus 2024, berakhir di Bitung, Sulawesi Utara. Sepanjang lima tahap misi, OceanX, Kemenko Marves, dan BRIN akan memanfaatkan teknologi generasi terbaru, ilmu pengetahuan, penyampaian cerita yang menarik, dan pengalaman mendalam untuk mendidik, menginspirasi, dan menghubungkan dunia dengan lautan.
“Kami sangat bersemangat untuk meluncurkan misi kami di Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Perairan ini adalah kaleidoskop kehidupan laut, penuh dengan keajaiban yang belum ditemukan,” kata Vincent Pieribone, Co-CEO dan Chief Science Officer OceanX. “Perairan Indonesia memainkan peran penting dalam perekonomian, geopolitik, budaya, dan lingkungan alam. Oleh karena itu, OceanX berkomitmen untuk memberikan wawasan berharga mengenai sumber daya penting ini. Dengan mengumpulkan data yang komprehensif, kami bertujuan untuk memperkuat pengambilan keputusan – untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan, strategi konservasi yang efektif, dan upaya mitigasi proaktif untuk melindungi terhadap bencana alam di masa depan.”
Misi ini juga melibatkan Kementerian dan Lembaga lain, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta peneliti dari universitas dan organisasi seperti Konservasi Indonesia.
Tim misi akan melakukan penelitian ilmiah, program pendidikan, dan mengembangkan konten inspiratif yang akan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap laut, sekaligus mengembangkan kapasitas nasional. Penelitian akan mencakup berbagai bidang penting, termasuk investigasi zona megathrust untuk menyempurnakan model gempa bumi dan tsunami, penelitian perikanan di Sumatera Barat untuk meningkatkan pemahaman dan memandu keputusan pengelolaan dan eksplorasi potensi keanekaragaman hayati serta penilaian dampak terhadap manusia.
OceanX Education juga akan meluncurkan beberapa pengalaman di kapal dan program pendidikan baru dalam kemitraan dengan universitas dan organisasi nirlaba di Indonesia untuk mengembangkan dan membina generasi ilmuwan, insinyur, dan pendongeng kelautan generasi berikutnya. Komponen pendidikan misi ini merupakan kelanjutan dari beberapa program kolaboratif sebelumnya, termasuk misi eksplorasi laut dalam dengan kapal OceanXplorer dengan 15 penjelajah muda Indonesia yang melakukan perjalanan dari Azores ke Malta dan acara peningkatan kapasitas untuk 800 mahasiswa Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang keduanya dilaksanakan pada bulan September 2023. Beberapa Peneliti Indonesia juga bergabung dalam misi OceanX di Uni Emirat Arab pada bulan Desember 2023.
Kemendikbudristek mendukung misi ini untuk mendidik generasi muda Indonesia tentang kelautan dan mempromosikan minat mereka terhadap penelitian, media, dan penceritaan kelautan. Hal ini akan dicapai melalui Program Penjelajah Muda pada bulan Juli dan Agustus 2024 dan tur kuliah universitas dan sekolah, dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat misi bagi masyarakat Indonesia dalam hal memperoleh pengetahuan baru, teknologi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian laut.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 75% perairan dan 17.500 pulau, dengan garis pantai sepanjang 108.000 km; namun, baru 19% lautan di Indonesia yang terpetakan. Perairan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati masih belum tereksplorasi secara maksimal, khususnya laut dalam. Tim Peneliti Indonesia, yang terdiri dari perwakilan BRIN, universitas, dan Konservasi Indonesia, dipilih melalui proses permintaan partisipasi terbuka pada Januari 2023. Proses ini memberikan kesempatan bagi seluruh peneliti Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan kapal serta tahap pemrosesan dan analisis lanjutan untuk menghasilkan output dan outcome yang signifikan.
“Sejak tahun 2022, BRIN telah mendukung ekspedisi maritim dengan ratusan hari berlayar setiap tahunnya menggunakan armada kapal penelitian BRIN dan bermitra dengan kapal asing seperti OceanXplorer. Program ini dibuat terbuka untuk semua ilmuwan berdasarkan open call dan kolaborasi yang kompetitif. dan skema pendukungnya dimaksudkan untuk mendorong penelitian kelautan dan pemanfaatan sumber daya kelautan di seluruh wilayah perairan Indonesia,” kata Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN.
Meizani Irmadhiany, Wakil Presiden Senior dan Ketua Eksekutif Konservasi Indonesia menyatakan, “Kami sangat senang dengan kemitraan antara OceanX, Pemerintah Indonesia, dan Konservasi Indonesia. Kami berkomitmen untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut dan memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Para ilmuwan kami akan bergabung dalam ekspedisi dengan kapal OceanXplorer yang canggih untuk meneliti kekayaan ekosistem laut Indonesia. Kolaborasi ini akan memajukan pengetahuan ilmiah, mendukung penciptaan kawasan perlindungan laut yang berkelanjutan, dan mendorong pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Upaya kami akan berkontribusi terhadap MPA Vision 30x45 Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi 30% wilayah laut pada tahun 2045, dan mendorong perikanan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.”
OceanXplorer dilengkapi dengan teknologi mutakhir untuk mensurvei beragam lingkungan laut, termasuk habitat laut dalam, dangkal, dan pesisir. Ini termasuk:
● Dua kapal selam berawak untuk menyelam hingga 1.000 meter;
● Kendaraan yang dioperasikan jarak jauh (remote operated vehicle, ROV) untuk menyelam hingga 6.000 meter;
● Laboratorium penelitian mutakhir;
● Kemampuan pengurutan DNA generasi berikutnya;
● Kemampuan pemetaan akustik penuh;
● Analisis konduktivitas, suhu dan kedalaman.
OceanX berencana untuk melaksanakan berbagai proyek di seluruh Asia Tenggara selama beberapa tahun dan saat ini sedang aktif berdiskusi dan berkolaborasi dengan pemerintah di seluruh kawasan, termasuk Malaysia, Filipina, dan negara lain, untuk mengatur ekspedisi. Untuk informasi lebih lanjut, dan pembaruan misi terkini, silakan kunjungi www.oceanx.org.
Jakarta, 23 April 2024 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya kaum perempuan yang bisa menunjang perekonomian keluarga sesuai dengan sasaran prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi pada acara peringatan Hari Kartini Tahun 2024, yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta dengan tema ‘Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Perempuan di DKI Jakarta’ bertempat di Aula Serbaguna Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Selasa.
Friderica menyampaikan bahwa literasi keuangan yang bagus akan membantu para ibu pelaku UMKM mengelola keuangan yang lebih baik, memilih jalur akses keuangan, dan lebih bijak dalam menilai risiko layanan keuangan yang akan dipilih. Selain itu, perempuan dengan literasi keuangan yang baik juga akan menjadi bekal kuat dalam menciptakan generasi yang tangguh secara finansial.
“Ibu-ibu ini harus mandiri secara finansial, bagaimana melakukan pengelolaan uang keluarga, pos-pos apa itu harus diuruskan, dan tentu saja harus memisahkan antara keuangan bisnis atau usahanya, dengan keuangan keluarga. Harus punya target dan disiplin dalam hal keuangan,” kata Friderica.
Kegiatan ini dihadiri juga oleh Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, serta Kepala Dinas PPUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo.
Kegiatan edukasi yang dilaksanakan secara hybrid ini diikuti oleh lebih dari 400 pelaku UMKM perempuan dari berbagai wilayah DKI Jakarta secara offline dan lebih dari 1.000 peserta hadir secara online.
Loto Srinaita Ginting menyampaikan bahwa Kementerian BUMN bersama OJK dan Pemerintah telah membentuk satu holding yang memberikan layanan keuangan ultra mikro ditujukan untuk membantu UMKM.
“Melalui holding ultra mikro ini, diharapkan akan lebih memudahkan ibu-ibu maupun UMKM ultra mikro khususnya untuk mengakses layanan keuangan paket lengkap dengan mudah. Karena sudah bersinergi seluruh penyediaan jasa keuangan untuk layanan bank maupun non-bank, ” tambah Loto.
Sementara itu, Elisabeth Ratu Rante Allo menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 370.000 binaan UMKM yang sebagian besar merupakan para perempuan yang berjuang untuk menumbuhkan perekonomian keluarganya.
“Kami Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendukung program yang memiliki misi dalam peningkatan literasi dan inklusivitas keuangan dengan inovasi baik berupa digital dan non-digital,” kata Ratu.
Perempuan memiliki peran yang besar dalam mendukung keberlangsungan UMKM di Indonesia. Dari 66 juta pelaku UMKM yang ada, 64 persen di antaranya dikelola oleh perempuan. Pentingnya peran perempuan dalam perekonomian ini juga perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang baik.
Kegiatan edukasi dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dengan materi ‘Pengenalan OJK, Waspada Investasi dan Pinjaman Online Ilegal’ yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel dengan materi ‘Pengenalan Kredit Pembiayaan’ dari PT PNM, ‘Pengenalan Tabungan Emas’ dari PT Pegadaian dan pembekalan ‘Perencanaan Keuangan’ oleh Certified Financial Planner. (nck)
Jakarta, 5 April 2024
Amanat Undang-Undang Dasar 1945
Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program strategis Pemerintah untuk melindungi masyarakat menghadapi berbagai kerentanan, yang merupakan pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Perlinsos pada masa krisis ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.
Anggaran Perlinsos Terbesar untuk Subsidi Energi dan Non-Energi
Besaran Perlinsos setiap tahun mengalami fluktuasi sejalan dengan tantangan perekonomian Indonesia. Sejak tahun 2020, besaran Perlinsos berada di atas Rp440 triliun. Anggaran Perlinsos tahun 2023 dengan Pagu sebesar Rp476 triliun, telah terealisasi sebesar Rp443,4 triliun. Sedangkan untuk Tahun 2024 ditetapkan Pagu sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024.
Kenaikan anggaran Perlinsos 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan juga pergerakan nilai tukar Rupiah. Kenaikan harga dan nilai tukar tersebut berimplikasi pada kenaikan alokasi subsidi energi 2024 jika dibandingkan realisasi subsidi energi 2023, juga kenaikan Volume BBM dari 16,5 juta K/L menjadi 19,5 juta K/L. Anggaran Perlinsos terbesar berupa subsidi untuk BBM, Listrik, LPG 3kg, Pupuk, PSO, dan Kredit Program dengan share 58,3% pada 2023 dan 55,9% pada 2024, yang mengalami kenaikan sebesar Rp19,4 triliun di tahun 2024.
Mitigasi Dampak El Nino Dilakukan Berbagai Negara
Sejak September 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El-Nino, di mana beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan. Hal tersebut membuat pasokan pangan pokok seperti beras mengalami gangguan, yang berdampak siginifikan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Mengantisipasi hal tersebut, beberapa negara melakukan kebijakan bantuan sosial. Contohnya Singapura yang memberikan SGD800 per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup dengan anggaran sebanyak SGD1,1 milliar (sekitar Rp13 triliun). Selain itu, India juga memberikan bantuan sereal gratis bagi 800 juta orang dengan jumlah anggaran sebesar USD142 miliar (sekitar Rp2.200 triliun).
Selain bantuan sosial dalam rangka mitigasi dampak El Nino, bantuan sosial juga diterapkan di beberapa negara terutama untuk mengatasi dampak inflasi, antara lain Malaysia dengan Bantuan Keluarga Malaysia untuk 8,7 juta keluarga (25,4% Penduduk) dengan total anggaran RM7,8 miliar (setara Rp25 triliun), Filipina dengan Bantuan tunai untuk 2,3 juta petani beras senilai PHP12,7 miliar (setara Rp3,47 triliun) mulai September 2023, India dengan Bantuan Pangan untuk 800 juta orang senilai USD24 miliar (setara Rp372 triliun) serta Subsidi Pangan dan Pupuk senilai USD25,5 miliar yang dikeluarkan November 2023 dan berlaku mulai Januari 2024, dan Singapura dengan Paket Dukungan Biaya Hidup untuk 2,5 juta orang senilai SGD1,1 miliar mulai September 2024.
Amerika Serikat juga memberikan bantuan pada September 2023 dalam bentuk Program SNAP (Food Stamp) untuk 41,2 juta orang atau 21,6 juta rumah tangga senilai USD291-1.751/rumah tangga, paket bantuan inflasi senilai USD17 juta (setara Rp252 miliar), dan perlindungan dampak perubahan iklim ekstrim senilai USD53,9 miliar (setara Rp835 triliun).
“Penerima Bantuan Sosial di Indonesia, misalnya Bantuan Pangan yang sebanyak 22,0 juta orang (7,9% dari penduduk), jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia sebesar 25,6% penduduk, Singapura sebesar 41,7% penduduk, India sebesar 55,6% penduduk, dan Amerika Serikat sebesar 12,1% penduduk,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri Sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (5/04).
Pelaksanaan Perlinsos Diberikan Melalui Bantuan Sosial dan Program Pemerintah lainnya
Adapun jenis Perlinsos terdiri dari Bantuan Sosial Reguler, Program Perlinsos Lainnya, dan Program Perlinsos pada Kondisi Tertentu. Program Bantuan Sosial Reguler terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, dan PBI JKN. Kemudian, Program Perlinsos Lainnya terdiri dari BLT Dana Desa, Pembiayaan Ultra Mikro (Umi), Subsidi energi dan non energi, dan Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sedangkan Program Perlinsos Pada Kondisi Tertentu mencakup berbagai bantuan yang dikeluarkan ketika terjadi Pandemi Covid-19 seperti bansos paket sembako PPKM hingga bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam masa Covid-19, ketika terjadi kenaikan harga komoditas global seperti kenaikan harga minyak di tahun 2022, dan ketika terjadi risiko global di Tahun 2023 dan 2024 seperti BLT El Nino dan Bantuan Pangan.
Pertimbangan Bansos dan Bantuan Pangan pada Periode El Nino
BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia telah mengeluarkan prediksi bahwa El Nino terus bertahan pada level moderat hingga periode Desember 2023-Januari-Februari 2024 (BMKG, Oktober 2023) yang berdampak kepada penurunan produksi beras. Defisit produksi beras terhadap konsumsi terjadi pada Juli 2023 hingga Februari 2024 sebesar 5,88 juta ton. Selain itu, terdapat kenaikan harga beras global, di mana harga beras global pada bulan Januari 2024 (yoy): Thailand USD 624/ton (naik 27,65%); Vietnam USD 614/ton (naik 41,95%).
El Nino berdampak terhadap peningkatan harga Pangan (terutama Beras) dan masih berlanjut hingga saat ini. Inflasi Pangan Bergejolak (Volatile Food/ VF) terus meningkat sejak Juli 2023 hingga puncaknya pada Maret 2024 yang tercatat 10,33% (YoY). Beras menjadi komoditas Volatile Food dengan sumbangan inflasi terbesar, pada Maret yakni 0,74% (YoY).
Secara nasional, kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 74,21%. Senada dengan hal tersebut, Konsumsi Rumah Tangga menunjukkan kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDB, yaitu sebesar 53,83%. Oleh karena itu, apabila Konsumsi Rumah Tangga melambat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan terdampak melambat.
“Jadi, pada periode El Nino tersebut produksi padi menurun, harga beras internasional meningkat, dan inflasi meningkat. Nah, itulah salah satu pertimbangan ada bansos terkait dengan El Nino dan juga bantuan pangan. Dari berbagai latar belakang tersebut, maka sangat dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal ini merupakan amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945, di mana bansos dilaksanakan untuk memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Menko Airlangga.
Pelaksanaan Program Bantuan Pangan dan BLT
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kenaikan harga komoditas akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global, Pemerintah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan dan daya beli masyarakat melalui Program Bantuan Pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaan Bantuan Pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
Pemerintah melalui Bapanas meluncurkan Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 21,3 juta KPM (penerima PKH dan/atau Sembako berdasarkan DTKS) dengan realisasi anggaran sebesar Rp18,1 triliun. Sedangkan BLT El Nino dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan yang menyasar 18,8 juta KPM (penerima kartu sembako/BPNT) dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,5 triliun diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.
Pada Tahun 2024, Pemerintah melaksanakan Program Bantuan Pangan berupa 10kg beras/KPM yang menyasar sebanyak 22 juta KPM (DTKS dan P3KE) dengan alokasi anggaran sebesar Rp17,4 triliun yang dilaksanakan oleh Bapanas. Selain itu, diluncurkan juga Program BLT Mitigasi Risiko Pangan dengan manfaat sebesar Rp200 ribu/bulan, yang menyasar 18,8 juta KPM (Penerima Kartu Sembako/BPNT) dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp11,3 triliun.
Perlinsos Telah Dilaksanakan Secara Reguler, Transparan, dan Akuntabel
Mengakhiri penjelasannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa Program Perlinsos merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan/guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Oleh karena itu, Program Perlinsos sudah berjalan selama ini dan dilaksanakan secara reguler.
Kemudian, untuk menghadapi adanya guncangan ekonomi, Perlinsos diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, Pemerintah mencermati bahwa pada tahun 2023 dan 2024, resiko dari fenomena El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan, dapat mengganggu penghidupan masyarakat miskin.
Selanjutnya, Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa penetapan dan pelaksanaan Program Perlinsos dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBN, di mana dalam pembahasannya telah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti DPR-RI. Selain itu, penetapan dan pelaksanaan Program Perlinsos dilakukan melalui mekanisme APBN secara transparan dan akuntabel. (nck)
Jakarta, 4 April 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan keuangan syariah melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2024 yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis (4/4).
Friderica menyampaikan bahwa pengembangan keuangan syariah di Indonesia tidak akan dapat maju jika hanya dijalankan sendiri, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi dari OJK, Bank Indonesia, DSN MUI, PUJK dan stakeholder agar dapat menjadi gerakan dasar untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
“Saya berharap kerja sama yang terjalin antara OJK dengan para pihak terkait dapat terus berjalan tidak hanya selama bulan Ramadan tapi juga dapat dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten,” tambah Friderica.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Departemen Literasi, Inklusi dan Komunikasi OJK Aman Santosa melaporkan sejumlah capaian GERAK Syariah yang dilakukan oleh OJK termasuk Kantor OJK di daerah serta stakeholders terkait.
Rangkaian GERAK Syariah terdiri dari Kajian dan Obrolan seputar Keuangan Syariah (KOLAK) dan Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan (KURMA). GERAK Syariah merupakan kampanye nasional keuangan syariah yang diselenggarakan selama bulan Ramadan yang ditujukan untuk mengakselerasi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, serta berbagi kebermanfaatan keuangan syariah melalui penggunaan dana sosial kepada masyarakat.
Aman menjelaskan bahwa terdapat total 1.345 kegiatan yang terdiri dari 742 kegiatan literasi, 265 kegiatan inklusi, dan 338 kegiatan sosial. Lebih lanjut, Aman memaparkan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah berhasil menjangkau 3.057.194 peserta edukasi dan mendorong terciptanya inklusi pada 1.175.019 orang di berbagai wilayah Indonesia. Selain kegiatan edukasi dan inklusi, sejumlah dana sekitar Rp7,24 Miliar telah disalurkan pada 93.768 orang yang terlibat dalam kegiatan sosial.
Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menyampaikan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan syariah meningkat dari sembilan persen (tahun 2022) menjadi 39 persen di tahun 2023.
Hadir dalam kegiatan puncak GERAK Syariah Wakil Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI Adiwarman A. Karim yang mengisi kajian islami dengan topik “Semangat Halal Lifestyle untuk Hidup yang Lebih Berkah dan Fitrah”. Acara kemudian ditutup dengan sesi doa yang dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI Prof. Dr. K.H. Hasanudin, dan buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah serta stakeholders.
Melalui penyelenggaraan GERAK Syariah, OJK berkomitmen mewujudkan masyarakat yang terliterasi dan terinklusi keuangan syariah hingga ke pelosok negeri melalui penguatan sinergi dan kolaborasi bersama dengan PUJK Syariah dan stakeholders terkait. (nck)
Jakarta, 27 Maret 2024. Globalisasi telah membuka pintu bagi mobilitas tenaga kerja lintas batas, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), di tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, jumlah penempatan tahun 2023 sudah kembali pada level sebelum pandemi.
Pekerja migran juga menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Pada tahun 2023, Bank Indonesia mencatat remitansi PMI mencapai USD14,22 miliar.
“Berdasarkan potensi penempatan dan potensi remitansi tersebut, pasar kerja luar negeri menjadi salah satu pilihan untuk menyerap tenaga kerja produktif sehingga Indonesia dapat memanfaatkan fenomena bonus demografi yang sedang dihadapi dan dapat memenuhi target penyediaan lapangan kerja sebanyak 2,7 s.d. 3 juta seperti yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Rudy Salahuddin saat memberikan keynote speech pada acara Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/03).
Besarnya peran dan potensi penempatan PMI tidak luput dengan berbagai permasalahan seperti pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya pelindungan untuk PMI dan keluarganya secara menyeluruh (sebelum penempatan, selama penempatan, dan setelah penempatan).
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapat amanat dari Presiden Joko Widodo untuk mengkaji ulang tata kelola penempatan PMI. Pada perkembangannya, arahan tersebut kemudian disepakati untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Kemenko Perekonomian sebagai pemrakarsa.
“Hadirnya RPerpres ini merupakan salah satu upaya negara untuk menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan terutama pada pasar kerja luar negeri sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena dampaknya yang luas, perlu adanya kegiatan konsultasi publik atau meaningful participation sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan menyerap aspirasi dari masyarakat serta stakeholder terkait lainnya atas RPerpres ini,” ujar Deputi Rudy.
Rancangan Peraturan Presiden yang telah disusun berfokus pada lima isu yaitu penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pengawasan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga pendukung penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta pendataan Pekerja Migran Indonesia. RPerpres ini mengatur Rencana Aksi yang akan dilaksanakan stakeholder terkait yang terdiri atas sasaran, kegiatan, output, target waktu, serta Kementerian/Lembaga penanggung jawab dan pendukung.
Kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan secara hybrid ini mengundang berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi dan Asosiasi, serta Akademisi dengan dimoderatori oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian I Ktut Hadi Priatna.
Selain itu, menghadirkan juga beberapa narasumber, yakni Sekretaris Utama BP2MI Rinardi, Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan PMI Kementerian Ketenagakerjaan Rendra Setiawan, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, Kasubdit Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kementerian Dalam Negeri Heri Supriyanto, Deputi Bidang Operasional dan Kanal Layanan BPJS Ketenagakerjaan Cahyaning Indrasari, dan Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan Nida Rahmawati.
“Semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada para peserta dan kami juga mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif sebagai bentuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” pungkas Deputi Rudy.
Jakarta - Menjadi negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam membuat suasana bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri di Indonesia selalu disemarakkan dengan berbagai tradisi dan kegiatan seperti berburu takjil, bazar Ramadan, penukaran uang rupiah layak edar kondisi baru, hingga mudik ke kampung halaman.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga tak ketinggalan untuk turut memeriahkan suasana bulan Ramadan pada tahun ini melalui sejumlah kegiatan yakni penukaran uang rupiah yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, buka bersama, pemberian santunan kepada anak yatim, hingga penyelenggaraan bazar Ramadan yang juga menggandeng pihak BUMN dan UMKM.
“Rupiah itu kebanggaan Indonesia karena kita bertransaksi dengan menggunakan rupiah. Saya senang masih ada yang seribu, dua ribu, lima ribu, lengkap,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau mobil penukaran uang rupiah untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah layak edar di lingkungan Kemenko Perekonomian, Selasa (26/03).
Secara nasional, Bank Indonesia telah menyiapkan uang layak edar sebanyak Rp197,6 triliun guna memenuhi kebutuhan penukaran rupiah masyarakat pada tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 4,65% dari tahun sebelumnya dan telah diperhitungkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun ini telah disiapkan 4.674 titik penukaran uang rupiah dan tambahan 449 titik penukaran baru yang lokasinya berhubungan dengan transportasi dan memungkinkan masyarakat menukarkan uang pada saat mudik seperti di rest area, bandara, pelabuhan, dan stasiun.
Bazar dan pasar murah Ramadan yang digelar oleh Kemenko Perekonomian dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko Perekonomian diselenggarakan selama dua hari yakni tanggal 26-27 Maret 2024 dengan turut melibatkan masyarakat sekitar.j “Semoga kegiatan ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, tidak hanya bermanfaat bagi keluarga besar, tapi juga UMKM yang terlibat. Mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan dan tingkatkan, serta bermanfaat besar untuk kita semuanya,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat membuka acara bazar dan pasar murah tersebut.
Ketua DWP Kemenko Perekonomian Anna Susiwijono pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa di tengah bulan Ramadan tahun ini, masyarakat dihadapkan dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok. Untuk merespons hal tersebut, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan DWP menyelenggarakan bazar dan pasar murah Ramadan 1445 Hijriah untuk turut mengurangi beban masyarakat, termasuk para pegawai di lingkungan Kemenko Perekonomian.
Bazar dan pasar murah Ramadan di lingkungan Kemenko Perekonomian tahun ini diikuti oleh 68 tenant yang terbuka secara umum. Hal ini merupakan wujud salah satu komitmen Pemerintah untuk terus mendukung UMKM dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Acara bazar dan pasar murah Ramadan ini juga melibatkan beberapa mitra dari instansi lain di antaranya Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT Berdikari.
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya yakni Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin Haryono, Direktur Pengelolaan Uang Bank Indonesia Faris Budiawan, dan Kepala Divisi Relasi Lembaga Publik Bank Indonesia Puji Widodo. (nck)
Jakarta, Detik.com - Kementerian BUMN melakukan pengamanan aset dengan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini diwujudkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergitas Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN dan TNI yang berlangsung di Rumah Dinas Panglima TNI, Jakarta, Senin (25/3).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, salah satu dari 5 prioritas utama BUMN adalah optimalisasi nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat. BUMN diharapkan terus meningkatkan nilai asetnya agar dapat memberikan kontribusi positif ke negara.
"Untuk itu sinergitas ini menjadi sangat penting guna merealisasikan pembangunan nasional BUMN dengan dukungan yang diberikan oleh TNI melalui pengamanan Aset BUMN yang tersebar luas di wilayah Indonesia serta melindungi objek-objek vital nasional yang ada di seluruh wilayah NKRI," dalam keterangannya, Senin (25/3/2024).
Ia menambahkan, aset BUMN tumbuh sebesar 9,0% di tahun 2022 sebesar Rp 9.789 triliun dan kembali tumbuh 6,9% pada tahun 2023 sebesar Rp 10.470 Triliun. Nilai tersebut sekitar setengah dari total PDB Indonesia.
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional dan Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik pada kategori Kementerian/Lembaga untuk tahun 2023.
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena menyampaikan penghargaan itu merupakan wujud dari komitmen OJK bersama seluruh pegawainya dalam menjaga integritas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.
“Penghargaan ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan dan pemberantasan fraud OJK telah berjalan dengan baik dan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas upaya OJK yang secara terus menerus mengedepankan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan tugasnya,” kata Sophia.
Dengan penghargaan ini maka OJK telah menerima enam kali penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2023, OJK berhasil mempertahankan penghargaan yang sama dengan yang diterima pada 2022, yaitu peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional bersama 2 instansi lain dengan nilai maksimal 100. Sebelumnya, pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020, OJK juga meraih penghargaan sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.
Penilaian dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi yang diselenggarakan KPK setiap tahun atas aspek pelaksanaan diseminasi, penilaian dan mitigasi risiko gratifikasi, inovasi, dan pengelolaan laporan gratifikasi.
OJK terus berkomitmen untuk memperkuat manajemen risiko dan penegakan integritas secara berkelanjutan dalam mewujudkan transformasi governansi dan mendorong continuous improvement guna menjaga ekosistem sektor keuangan yang sehat dan dipercaya masyarakat. (nck)
