BANDA ACEH - Kota Batam kembali mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar di Banda Aceh, Senin (20/4/2026), Batam ditetapkan sebagai penyelenggara Seminar Rembug Fiskal terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada September 2026 mendatang dan akan dihadiri oleh 24 wali kota anggota Apeksi Komisariat Wilayah I Sumatera.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Batam Yusfa Hendri, yang hadir dalam rapat kerja tersebut menjelaskan, seminar akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta berbagi praktik terbaik (best practice), termasuk dari Kota Batam yang dinilai memiliki kinerja fiskal cukup baik.

Berdasarkan penilaian Kemendagri, Batam termasuk daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang relatif tinggi. Pada tahun anggaran 2026, APBD Batam ditetapkan sebesar Rp4,3 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,58 triliun atau 62 persen merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara Rp1,6 triliun atau 38 persen lainnya berasal dari dana transfer.

Forum rembug fiskal ini nantinya akan membahas berbagai strategi daerah dalam meningkatkan dan menggali potensi PAD, termasuk inovasi kebijakan serta optimalisasi sektor-sektor pendapatan.

Selain itu, penunjukan Batam sebagai tuan rumah tidak terlepas dari keunggulan infrastruktur dan aksesibilitas yang dimiliki. Batam memiliki konektivitas udara yang baik serta didukung transportasi laut yang memadai.

Di sisi lain, ketersediaan akomodasi juga dinilai sangat mencukupi dengan lebih dari 14.000 kamar hotel.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, Batam dinilai siap menjadi tuan rumah sekaligus pusat diskusi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan PAD di masing-masing wilayah.

Jakarta — Transparansi menjadi fondasi penting bagi pasar modal yang sehat. Untuk memperkuat keterbukaan informasi kepada publik, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mulai menerbitkan informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1%. Hal ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia.

BEI dan KSEI secara resmi mengumumkan penerbitan informasi tersebut pada Selasa (3/3). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026 yang menetapkan BEI dan KSEI sebagai penyedia data kepemilikan saham perusahaan terbuka kepada publik.

Sesuai ketentuan tersebut, data kepemilikan saham di atas 1% akan disediakan oleh KSEI dan dipublikasikan setiap bulan melalui situs resmi BEI. Informasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai struktur kepemilikan saham perusahaan tercatat di pasar modal Indonesia.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi serta memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia. “Penguatan kualitas data pasar merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk membangun pasar modal Indonesia yang kredibel dan terpercaya. Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, diharapkan kepercayaan, integritas, dan kredibilitas pasar modal nasional akan semakin kokoh,” ujar Jeffrey.

Secara global, keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham telah menjadi praktik umum dalam penerapan prinsip good corporate governance (GCG). Dengan kebijakan ini, pasar modal Indonesia semakin selaras dengan standar internasional yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan investor.

BEI dan KSEI berkomitmen untuk terus meningkatkan standar keterbukaan informasi sesuai praktik terbaik global, sekaligus memastikan terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Transparansi tidak hanya berarti membuka data, tetapi juga memastikan data tersebut mudah diakses, terstruktur, serta relevan bagi kebutuhan investor.

Bagi investor, tersedianya data kepemilikan saham yang lebih rinci dapat menjadi referensi tambahan dalam melakukan analisis fundamental. Informasi ini dapat dikombinasikan dengan laporan keuangan, kinerja laba, arus kas, serta prospek industri untuk menghasilkan keputusan investasi yang lebih komprehensif.

Selain itu, transparansi juga berperan penting dalam memperkuat integritas pasar. Ketika informasi tersedia secara terbuka dan setara bagi seluruh pelaku pasar, potensi asimetri informasi dapat diminimalkan sehingga mekanisme pembentukan harga saham di bursa dapat berlangsung secara lebih adil.

Langkah ini juga menegaskan peran BEI bukan hanya sebagai penyelenggara perdagangan efek, tetapi juga sebagai institusi yang aktif mendorong penguatan tata kelola dan perlindungan investor. Dalam konteks pengembangan inklusi keuangan nasional, kebijakan seperti ini menjadi fondasi penting untuk membangun pasar modal yang semakin berdaya saing dan berkelanjutan.

“Penguatan kualitas data pasar merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk membangun pasar modal Indonesia yang kredibel dan terpercaya. Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, diharapkan kepercayaan, integritas, dan kredibilitas pasar modal Indonesia akan semakin kokoh,” ujar Jeffrey.

Gagasan tentang pendidikan kini tidak lagi dapat dibatasi hanya pada ruang kelas formal, kurikulum baku, atau capaian akademik semata. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, pendekatan “beyond schooling” menjadi semakin relevan, terutama ketika dikaitkan dengan kehadiran Sekolah Rakyat sebagai salah satu inovasi strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan. Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pembelajaran alternatif, melainkan sebuah gerakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai alat pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok prasejahtera yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.

Sekolah Rakyat menghadirkan paradigma baru yang lebih inklusif dan kontekstual. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses satu arah dari guru ke siswa, melainkan sebagai ruang kolaborasi yang melibatkan komunitas, keluarga, dan lingkungan sekitar. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan hidup, nilai-nilai sosial, serta kepekaan terhadap realitas di sekitarnya. Dengan demikian, Sekolah Rakyat berfungsi sebagai katalisator perubahan yang mampu menjembatani kesenjangan sosial sekaligus memperkuat kohesi masyarakat.

Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Farida Dewi Maharani mengatakan program Sekolah Rakyat menjadi salah satu contoh konkret kebijakan pemerintah yang dirancang tidak berjalan parsial, melainkan saling terhubung dengan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan. Pendekatan tersebut menjadi langkah strategis karena kemiskinan tidak dapat diselesaikan dari satu aspek saja. Pendidikan menjadi pintu masuk utama, namun perlu diperkuat dengan dukungan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan, hingga akses terhadap peluang kerja.

Lebih jauh, Sekolah Rakyat memainkan peran penting dalam membangun fondasi transformasi sosial yang berkelanjutan. Melalui pendidikan yang berbasis kebutuhan lokal, program ini mampu menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Misalnya, di wilayah pedesaan, kurikulum dapat disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan. Sementara itu, di kawasan perkotaan, fokus dapat diarahkan pada keterampilan digital, kewirausahaan, dan literasi keuangan. Fleksibilitas ini menjadikan Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Tidak hanya itu, dampak positif Sekolah Rakyat juga terlihat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih merata, program ini turut berkontribusi dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi. Anak-anak dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya memiliki keterbatasan kini memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi diri dan meraih masa depan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Selain aspek ekonomi, Sekolah Rakyat juga memiliki kontribusi signifikan dalam membangun karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui pendekatan pendidikan yang humanis, peserta didik diajak untuk memahami pentingnya toleransi, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini menjadi sangat penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam kerangka pembangunan nasional, Sekolah Rakyat sejalan dengan visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pemerataan akses pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara, sehingga setiap individu memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan formal, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan siswa dalam menghadapi masa depan. Para lulusan Sekolah Rakyat akan terus mendapatkan pendampingan, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi maupun untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga terampil.

Keberhasilan Sekolah Rakyat tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Kolaborasi yang kuat menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan program ini. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan regulasi dan pendanaan, sementara masyarakat berperan aktif dalam mendukung implementasi di tingkat lokal. Di sisi lain, sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial yang mendukung pengembangan kapasitas dan infrastruktur pendidikan.

Ke depan, penguatan Sekolah Rakyat perlu terus dilakukan agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks. Digitalisasi pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan kurikulum berbasis kebutuhan masa depan menjadi beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Sekolah Rakyat dapat terus berkembang sebagai model pendidikan yang tidak hanya relevan, tetapi juga berkelanjutan.

Konsep “beyond schooling” yang diusung oleh Sekolah Rakyat mengingatkan kita bahwa pendidikan sejatinya adalah proses yang melampaui batas-batas formal. Pendidikan adalah tentang membangun manusia seutuhnya, memberdayakan komunitas, dan menciptakan perubahan sosial yang berdampak luas. Sekolah Rakyat telah menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pendidikan dapat menjadi kekuatan transformasional yang mampu membawa masyarakat menuju masa depan yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan.

Konsep locking stability atau penguncian stabilitas menjadi semakin relevan dalam lanskap energi global yang penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik, fluktuasi harga minyak dunia, serta gangguan distribusi telah mendorong banyak negara menghadapi tekanan serius dalam menjaga keseimbangan ekonomi domestik. Dalam situasi tersebut, Indonesia menempuh pendekatan yang terukur melalui kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengendalikan harga BBM domestik menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah turbulensi global.

Pendekatan yang diambil tidak hanya mencerminkan ketegasan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menunjukkan kemampuan membaca situasi global secara komprehensif. Di tengah tekanan eksternal yang mendorong banyak negara menaikkan harga energi, Indonesia justru mampu mempertahankan harga BBM tertentu pada tingkat yang relatif stabil. Hal ini menjadi indikator bahwa kebijakan energi nasional tidak semata-mata reaktif, melainkan dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan perekonomian.

Sinergi antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Kolaborasi ini mencerminkan hubungan kerja yang solid antara perumusan kebijakan di tingkat strategis dan pelaksanaan di tingkat teknis. Bahlil Lahadalia dinilai mampu menerjemahkan arahan presiden ke dalam langkah-langkah operasional yang efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif di lapangan.

Keberhasilan menjaga harga Pertalite di kisaran Rp10.000 per liter menjadi salah satu capaian penting di tengah tren kenaikan harga energi global. Stabilitas ini tidak hanya memberikan kepastian bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pengendalian inflasi. Dalam situasi di mana banyak negara menghadapi lonjakan harga BBM yang signifikan, posisi Indonesia menunjukkan ketahanan kebijakan yang patut diperhitungkan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan bahwa pola kepemimpinan yang saling menguatkan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghasilkan stabilitas yang berdampak langsung pada kepentingan nasional. Ia menekankan bahwa koordinasi yang terbangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga produktif dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap tantangan global. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan visi dan misi dalam pengelolaan sektor energi.

Selain fokus pada kebijakan domestik, pemerintah juga menunjukkan langkah proaktif melalui diplomasi energi. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Moskow untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi bagian dari strategi untuk mengamankan pasokan minyak mentah. Diplomasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan sumber daya internal, tetapi juga membangun kemitraan strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Langkah tersebut menjadi relevan mengingat ketidakpastian jalur distribusi energi global yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik. Dengan memperluas jaringan kerja sama internasional, Indonesia berupaya memastikan bahwa pasokan energi tetap terjaga, sehingga kebijakan stabilisasi harga dapat terus dipertahankan. Pendekatan ini mencerminkan kombinasi antara kebijakan domestik yang kuat dan strategi eksternal yang adaptif.

Meski demikian, kebijakan menahan harga BBM tidak lepas dari konsekuensi fiskal, terutama terkait peningkatan beban subsidi. Namun, dalam perspektif kebijakan publik, langkah ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Dengan tidak sepenuhnya menyerahkan harga pada mekanisme pasar, pemerintah menunjukkan komitmen untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kenaikan harga energi.

Idrus Marham menilai bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan strategis yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Dalam situasi global yang tidak menentu, kebijakan yang berorientasi pada perlindungan daya beli menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mampu menyeimbangkan antara pertimbangan ekonomi dan aspek kesejahteraan masyarakat.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa keputusan pemerintah telah melalui proses pertimbangan yang matang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan yang diambil bukan merupakan keputusan sepihak, melainkan hasil dari koordinasi yang komprehensif antara eksekutif dan legislatif.

Namun demikian, dinamika di masyarakat menunjukkan adanya tantangan dalam aspek komunikasi publik. Munculnya antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akibat isu kenaikan harga menjadi indikasi bahwa persepsi publik dapat dipengaruhi oleh informasi yang tidak terkonfirmasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan komunikasi pemerintah agar informasi yang disampaikan dapat diterima secara jelas dan akurat oleh masyarakat.

Selain itu, stabilitas pasokan dijaga melalui penguatan cadangan energi dan pengawasan distribusi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Dalam keseluruhan konteks, kebijakan BBM di era ketidakpastian energi menunjukkan bahwa stabilitas bukanlah hasil dari satu langkah tunggal, melainkan kombinasi dari kepemimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif, dan strategi yang terintegrasi. Indonesia memberikan contoh bagaimana negara dapat tetap menjaga keseimbangan di tengah tekanan global, tanpa mengabaikan kepentingan domestik.

Tantangan di sektor energi diperkirakan akan semakin kompleks seiring dengan perubahan lanskap global. Namun, dengan fondasi kebijakan yang telah dibangun, Indonesia memiliki peluang untuk terus memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan nasional akan menjadi kunci dalam menghadapi dinamika tersebut

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dinilai mampu menjadi penggerak baru perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dalam skala besar. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa program ini memiliki potensi signifikan dalam menyerap tenaga kerja.

“MBG ini menciptakan satu juta lapangan kerja,” ujarnya di Kementerian Keuangan.

Implementasi program ini di berbagai daerah juga menunjukkan hasil nyata. Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau, Syartiwidya, mengungkapkan bahwa di Provinsi Kepulauan Riau saja, program MBG telah menyerap 9.601 tenaga kerja lokal.

“Masing-masing SPPG membutuhkan sekitar 40 hingga 50 relawan atau pekerja operasional, mencakup posisi seperti juru masak, tenaga logistik, kebersihan, pengemudi, serta didukung oleh kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan,” ujar Syatiwidya saat ditemui di Jakarta

Dampak serupa juga terlihat di Kota Palembang. Program MBG tercatat memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal melalui Kelompok Penerima Program Gizi (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Jumlah tenaga kerja penduduk Kota Palembang yang terserap di KPPG dan SPPG Kota Palembang sebanyak 7.591 orang,” ujar Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnaker Palembang, Agusti saat ditemui di Jakarta

Menurutnya, angka tersebut tergolong besar untuk skala program sektoral karena tidak hanya menyerap tenaga kerja inti, tetapi juga menjangkau sektor pendukung.

“Sejauh ini Program MBG memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di Palembang, dan bahkan mulai terlihat sebagai salah satu instrumen penurunan angka pengangguran daerah. Tenaga kerja yang terserap tidak hanya tenaga inti, tetapi juga rantai pendukung,” jelasnya.

Penyerapan tenaga kerja ini menjadi bukti konkret bahwa program MBG tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi solusi dalam menekan angka pengangguran.

Dengan potensi besar yang dimiliki, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu memberikan dampak ganda meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja yang luas.

Jakarta, 18 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah di BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara guna memastikan pelindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

OJK telah memanggil Direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan serta menegaskan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab.

OJK menegaskan bahwa pelindungan nasabah merupakan prioritas utama, karena itu OJK meminta BNI segera menyelesaikan penanganan kasus dimaksud dengan melakukan verifikasi secara menyeluruh, memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala kepada OJK.

Dalam proses penanganan yang sedang berjalan, BNI melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait telah melakukan langkah pengamanan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasabah serta mendukung proses penyelesaian yang akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dana nasabah, hingga saat ini, BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp7 miliar.

OJK akan terus memantau proses verifikasi dan penyelesaian atas sisa dana dimaksud agar berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, OJK meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola. Langkah tersebut penting untuk memastikan akar permasalahan teridentifikasi dengan baik serta tindakan perbaikan dapat segera dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

BNI juga telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab. OJK akan terus mengawasi proses tersebut dan memastikan setiap langkah penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas.

OJK menegaskan bahwa apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka OJK akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

OJK mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Bagi nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin menyampaikan pengaduan, dapat menghubungi layanan resmi BNI atau Kontak OJK 157.

Batam – Polda Kepulauan Riau menegaskan proses penegakan hukum pidana terhadap empat personel Ditsamapta Polda Kepri terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Bripda NS terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keterangan tersebut disampaikan Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol. Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., serta Kabid Propam Polda Kepri Kombes Pol. Eddwi Kurniyanto, S.H., S.I.K., M.H., dalam doorstop di Lobi Polda Kepri, Jumat malam.

Dirreskrimum Polda Kepri menjelaskan bahwa penanganan perkara telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, berdasarkan alat bukti yang cukup dan hasil gelar perkara.

“Pada 15 April 2026, satu orang berinisial Bripda AS telah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, melalui pengembangan penyidikan dan hasil gelar perkara, tiga orang lainnya, yakni Bripda GSP, Bripda MA, dan Bripda AP turut ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” jelas Dirreskrimum.

Keempat tersangka diproses pidana dan dijerat dengan Pasal 466 ayat (3) KUHP sebagai pasal primer, subsider Pasal 468 ayat (2) KUHP, juncto Pasal 20 huruf c KUHP terkait penyertaan atau turut serta dalam dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dirreskrimum menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis alat bukti, dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan akuntabilitas.

“Proses pidana akan berjalan tegas dan tuntas. Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kabid Humas Polda Kepri menambahkan, proses pidana ini merupakan bentuk komitmen Polda Kepri dalam menegakkan hukum secara transparan dan tanpa pandang bulu, serta memastikan setiap perkembangan penanganan perkara disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Melalui proses ini, Polda Kepri menegaskan tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota, serta berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Batam, 17 April 2026 – PT PLN Batam bersama DayOne melaksanakan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Terbesar di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 511 MVA di Auditorium Balairung Sari, Badan Pengusahaan (BP) Batam (17/4). Kolaborasi ini juga menjadi tonggak sejarah bagi PLN Batam dan BP Batam sekaligus langkah nyata dalam menghadirkan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal, ramah lingkungan dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan Batam sebagai destinasi utama investasi industri digital.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur dan kemudahan regulasi menjadi kunci utama dalam menarik minat investor global.

Menurutnya, integrasi antara ketersediaan lahan, kepastian hukum, dan keandalan energi di bawah naungan BP Batam menciptakan ekosistem yang kompetitif di tingkat regional.

"BP Batam berkomitmen menghadirkan iklim investasi yang kondusif melalui percepatan perizinan dan penyediaan infrastruktur pendukung yang terintegrasi. Masuknya proyek pusat data berskala besar ini membuktikan bahwa Batam siap menjadi hub digital dunia," ujar Amsakar.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, mengatakan bahwa penandatanganan PJBTL ini merupakan kesepakatan data center dengan kapasitas terbesar di Indonesia hingga saat ini.

“Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung kebutuhan energi yang andal dan berkelanjutan bagi investasi dan pengembangan infrastruktur digital di Kota Batam,” ujar Kwin Fo.

“Kami meyakini bahwa sinergi antara PLN Batam dan DayOne dengan dukungan penuh dari BP Batam akan semakin memperkuat posisi Batam sebagai kawasan investasi unggulan dan pusat pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara,” tambahnya lagi.

Pada kesempatan yang sama, BP Batam dan PLN Batam melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) terkait Kerjasama Pengembangan PLTS Terapung dengan total kapasitas sebesar 200MWp. Dengan kolaborasi ini Pulau Batam menuju menjadi penyedia energi bersih melalui PLTS Terapung terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

“Kami berharap kerja sama yang ditandatangani hari ini memberikan manfaat bagi semua pihak serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan iklim investasi di Kota Batam,” pungkas Kwin Fo.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) PT Digitalland Service One (DayOne), Jamie Khoo, menyampaikan bahwa Batam memiliki keunggulan strategis dalam mendukung pengembangan data center berskala global, baik dari sisi infrastruktur maupun dukungan regulasi.

“Ekspansi ini menjadi tonggak penting dalam strategi kami untuk membangun salah satu platform infrastruktur digital terdepan di Asia. Pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan di Batam, mulai dari Nongsa hingga Kabil, mencerminkan semakin strategisnya peran Batam dalam ekosistem regional perusahaan,” kata Jamie.

Ia mejelaskan penguatan ini juga menjadi bagian dari pengembangan model SIJORI, yang menghubungkan Singapura, Johor, dan Batam sebagai platform pusat data lintas negara yang terintegrasi di kawasan Asia Tenggara.

“Seiring dengan perluasan pengembangan di Batam, kami terus meningkatkan kapasitas untuk menghadirkan layanan data center berskala besar dan berkinerja tinggi, guna menjawab kebutuhan cloud dan komputasi canggih yang terus tumbuh di Asia Pasifik,” tutup Jamie.

Melalui sinergi kuat antara PLN Batam, BP Batam, dan pelaku industri global, pengembangan data center berskala besar ini tidak hanya menjadi tonggak penting bagi transformasi Batam menuju sentral dan role model digital regional, tetapi juga mempertegas peran strategis Indonesia dalam peta ekonomi digital dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi.

Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan secara konsisten, terus mencatatkan kinerja operasional yang positif.

Berdasarkan data Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan, pada Triwulan I 2026, volume bongkar muat peti kemas meningkat sebesar 12% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Dari sebelumnya 166 TEUs, menjadi 187 ribu TEUs.

Dari throughput tersebut, sebesar 69% ditopang oleh aktivitas di Terminal Peti Kemas Batu Ampar yang mencapai 128.556 TEUs atau tumbuh 22% dibandingkan Triwulan I 2025. Sementara sisi perdagangan, aktivitas ekspor dan impor mendominasi dengan porsi 74% dari total arus peti kemas di pelabuhan Batam.

Kinerja logistik ini turut didukung oleh aktivitas bongkar muat general cargo yang mencapai 2,9 juta ton atau meningkat 8% dibandingkan periode yang sama sebesar 2,6 juta ton tahun lalu. Dimana, Terminal Curah Cair Kabil menjadi kontributor terbesar dengan volume 1,09 juta ton dan pertumbuhan sebesar 21%.

Di sisi kunjungan kapal, tercatat sebanyak 27.170 call atau meningkat 4% dibandingkan Triwulan I 2025 sebesar 26.138 call. Selain itu, ukuran kapal yang bersandar juga menunjukkan peningkatan, dengan total Gross Tonnage (GT) mencapai 19,6 juta GT atau naik 15% dari sebelumnya 16,9 GT. Angka ini, tentunya menjadi gambaran bahwa semakin banyaknya kapal berkapasitas besar yang beroperasi di perairan Batam.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa capaian ini sebagai bukti nyata, semakin kuatnya peran Batam sebagai simpul logistik strategis di kawasan.

“Pertumbuhan di sektor logistik ini menunjukkan bahwa Batam semakin dipercaya sebagai hub konektivitas regional. Kami akan terus memperkuat ekosistem kepelabuhanan yang terintegrasi guna mendukung arus logistik, investasi, dan mobilitas secara berkelanjutan,” ujar Amsakar, Kamis (16/4/2026).

Selain kinerja logistik, sektor layanan penumpang juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Sepanjang Triwulan I 2026, jumlah penumpang di terminal ferry domestik dan internasional wilayah kerja BP Batam tercatat mencapai 2.507.630 orang atau meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Rute internasional masih mendominasi dengan 1.316.495 penumpang atau tumbuh 11%, khususnya menuju Singapura dan Malaysia. Sementara itu, penumpang domestik mencatat pertumbuhan lebih tinggi sebesar 20% menjadi 1.191.135 orang. Terminal Ferry Internasional Batam Centre dan Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur menjadi titik tersibuk dalam melayani mobilitas tersebut.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra menambahkan, peningkatan kinerja harus diiringi dengan kualitas layanan yang semakin baik, sejalan dengan perluasan cakupan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025.

“Kami mendorong layanan kepelabuhanan yang semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa, terlebih dengan semakin luasnya wilayah kerja KPBPB Batam. Dengan dukungan regulasi tersebut, kami optimistis layanan akan semakin terintegrasi sehingga manfaat pertumbuhan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Li Claudia.

Anggota Deputi/Bidang Pengusahaan, Denny Tondano yang membawahi Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi antar-stakeholder serta mengoptimalkan layanan di seluruh pelabuhan guna menjaga konsistensi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan.

“Ke depan, kami akan terus mendorong digitalisasi layanan, termasuk pembenahan e-ticketing dan integrasi sistem antar terminal, sehingga layanan menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi seluruh pengguna jasa,” ujar Denny.

Dalam rangka mendorong pengembangan dan penataan kawasan di Kota Batam, Tim Terpadu (Timdu) Kota Batam melaksanakan penertiban bangunan ilegal di Kelurahan Sei Binti, Kecamatan Sagulung, Kamis (16/4).

Lebih dari 400 personel gabungan dari Ditpam, Satpol PP, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, PLN, Kelurahan dan Kecamatan setempat ikut melaksanakan kegiatan.

Kegiatan dipimpin langsung Kasubdit Pengamanan Aset dan Objek Vital BP Batam, I Gede Putu Dedy Ujiana. Putu mengatakan penertiban dilakukan terhadap 23 bangunan di atas lahan yang telah dialokasikan BP Batam kepada perusahaan.

“Penertiban ini bertujuan untuk mendorong percepatan investasi di kawasan tersebut sehingga taraf hidup masyarakat bisa meningkat,” katanya.

Putu menjelaskan bahwa penertiban dilakukan secara humanis dan terukur melalui tahapan-tahapan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penertiban turut dibantu dua excavator dan lori untuk memindahkan barang pemilik bangunan.

“Upaya sosialisasi dan pendekatan persuasif hingga upaya administratif melalui SP 1,2,3 dan SP Bongkar telah dilaksanakan,” ujarnya.

Pihaknya berharap masyarakat tidak lagi mendirikan bangunan di atas lahan yang bukan miliknya. Sebelumnya, di kawasan yang sama lebih dari 400 pemilik bangunan telah menerima sagu hati dan bersedia pindah dari lahan tersebut.