JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Melalui penguatan ekosistem, peningkatan investasi, serta pemberdayaan sumber daya manusia, sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi mesin baru pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memperluas kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa sektor ekonomi kreatif kini telah menunjukkan peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pemerintah berkomitmen terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat sektor ekonomi kreatif berhasil menyerap 27,4 juta tenaga kerja sepanjang 2025. Capaian tersebut melampaui target pemerintah yang menetapkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 25,5 juta orang pada tahun yang sama.

"Tenaga kerja ekraf ditargetkan di 2025 25,5 juta. Capaiannya adalah 107 persen atau 27,4 juta," ujar Teuku Riefky.

Ia menjelaskan bahwa pencapaian tersebut menjadi indikator positif atas semakin besarnya peran ekonomi kreatif dalam membuka kesempatan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, sektor ini memiliki karakter yang inklusif karena mampu melibatkan berbagai kelompok masyarakat, terutama generasi muda dan perempuan.

Dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif juga datang dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Menurutnya, ekonomi kreatif merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat daya tahan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

"Ekonomi kreatif yang mengandalkan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu peluang bangsa ini untuk bangkit menghadapi ketidakpastian global saat ini," ujar Lestari.

Ia menilai pengembangan ekonomi kreatif harus diiringi dengan pembangunan sektor pendidikan yang mampu melahirkan sumber daya manusia kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sinergi antara kebijakan pendidikan dan pembangunan ekonomi dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Dengan tingginya partisipasi generasi muda, meningkatnya keterlibatan perempuan, serta dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, sektor ekonomi kreatif diyakini akan semakin memperkuat struktur perekonomian nasional. Pengembangan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan mampu menjadikan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melarang seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan komoditas bersubsidi, mulai dari elpiji 3 kilogram, minyak goreng MinyaKita, hingga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Larangan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Tidak boleh, ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram, dan tidak boleh memakai beras SPHP. Tidak boleh," kata Sudaryono.

Menurut BGN, program MBG telah memiliki alokasi anggaran tersendiri sehingga tidak semestinya memanfaatkan barang yang disubsidi negara untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.

Ketentuan ini berlaku tanpa pengecualian bagi seluruh SPPG di Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi elpiji 3 kilogram, MinyaKita, dan beras SPHP agar benar-benar diterima kelompok sasaran.

BGN turut mengajak masyarakat dan media ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan sebelum sanksi administratif dijatuhkan.

"Kalau ada, misalnya awak media menemukan di media sosial, silakan dilaporkan. Dapur mana yang menggunakan MinyaKita, nanti kami akan beri teguran dan surat peringatan. Kalau ngeyel atau bandel, ya kita tutup dapurnya," ujarnya.

Selain larangan barang subsidi, Sudaryono meminta setiap SPPG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP), termasuk telur yang sempat anjlok ke kisaran Rp12.000–Rp15.000 per kilogram dari acuan Rp25.000 per kilogram.

"Harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan. Tujuan MBG ini juga sebagai stabilisator pasokan dan harga level paling bawah supaya peternak dan petani tidak dirugikan," imbuhnya.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan sistem reimbursement BGN turut menutup celah kecurangan, karena setiap klaim biaya operasional dapur harus mengacu pada harga barang non-subsidi.

"Dia tidak bisa klaim harga beras SPHP untuk reimburse. Tidak mungkin. Karena dia pasti harus mengklaim harga beras yang non-SPHP dan harga gas non-subsidi," tegas Emil.

Emil menambahkan, keterlibatan unsur BPKP dan Kejaksaan dalam struktur pengawasan internal BGN membuat potensi penyimpangan, termasuk mark up harga, lebih mudah terdeteksi.

Aturan ini menjadi bagian dari sejumlah kebijakan BGN untuk mengatur ulang tata kelola dapur MBG, seiring upaya pemerintah mengawasi distribusi barang subsidi agar tidak keluar dari kelompok sasaran yang ditetapkan.

Istanbul, 03/8 - Hamas menuding Israel sengaja meningkatkan serangannya ke Jalur Gaza untuk menggagalkan kesepahaman yang tercapai bersama mediator dan Amerika Serikat terkait implementasi tahap baru kesepakatan gencatan senjata.

Dalam pernyataannya, kelompok perlawanan Palestina itu mengatakan bahwa serangan militer zionis sejak Minggu pagi telah menewaskan lebih dari 18 warga Palestina dan menghabisi satu keluarga penuh.

Pengeboman tersebut merupakan "eskalasi yang disengaja oleh penjahat perang Netanyahu untuk mengganggu kesepahaman yang tercapai dengan mediator, termasuk pemerintah AS, untuk merampungkan implementasi kesepakatan gencatan senjata," kata Hamas.

Hamas menyerukan agar mediator dan penjamin gencatan senjata untuk "menunaikan tanggung jawabnya", mengutuk serangan Israel, dan "segera" menekan Israel agar menghentikan serangan dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata.

Dengan menyebut serangan Israel sebagai "kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan", Hamas menyerukan komunitas internasional untuk mengambil langkah hukum dan memastikan rezim zionis Israel bertanggung jawab atas perbuatannya.

Mereka juga mendesak langkah-langkah diambil untuk melindungi warga Palestina yang semakin rentan akibat "ancaman genosida dan pengusiran".

Jumat lalu, Dewan Perdamaian (Board of Peace) dan Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan bahwa tahapan selanjutnya dari gencatan senjata di Gaza sudah dapat dilaksanakan.

Mereka memastikan Hamas telah menyetujui peta jalan rinci terkait proses tersebut.

Akan tetapi, rezim zionis Israel masih belum menyampaikan tanggapan resmi akan perkembangan ini.

Sumber: Kantor Berita Antara

Jakarta, 03/8 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penyandang disabilitas harus memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja, mengembangkan kompetensi, dan berkarier sesuai kemampuannya.

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan hal ini penting dalam pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan. Mereka adalah subjek pembangunan yang memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa sesuai kompetensi yang dimiliki,” ujar Yassierli.

Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh warga negara.

Lebih lanjut, Menaker Yassierli mengungkapkan tantangan penyandang disabilitas di pasar kerja masih besar.

Mengutip data Organisasi Perburuhan Internasional(ILO) dalam Global Disability Summit 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas di dunia sekitar 30 persen lebih rendah dibandingkan kelompok non-disabilitas.

Penyandang disabilitas usia muda juga menghadapi risiko hampir dua kali lebih besar untuk tidak bersekolah, bekerja, maupun mengikuti pelatihan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan tidak lagi sebatas menyediakan lapangan kerja, melainkan membangun sistem yang menilai kompetensi setiap individu secara adil tanpa diskriminasi.

“Yang perlu kita bangun adalah sistem ketenagakerjaan yang menilai kemampuan seseorang, bukan keterbatasannya. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mengembangkan kariernya,” kata Yassierli.

Untuk mewujudkan hal itu, ia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan tiga pilar utama, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, penyediaan penyesuaian yang layak di tempat kerja, serta layanan ketenagakerjaan yang mudah diakses seluruh pencari kerja.

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) harus dimanfaatkan untuk memperluas akses kerja, bukan menciptakan hambatan baru bagi penyandang disabilitas.

Di sisi regulasi, pemerintah terus memperkuat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur kuota penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen di instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, serta 1 persen di perusahaan swasta.

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Meski demikian, Yassierli menilai keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan dukungan dunia usaha.

Inklusivitas, menurutnya, harus menjadi bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meniti karier.

“Inklusivitas bukan sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang berdasarkan kompetensi dan kinerjanya,” kata dia.

Sumber: Kantor Berita Antara

Jakarta, 03/8 - Pembalap Indonesia Sean Gelael berbagi pengalamannya di dunia balap ke pengunjung GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Sean menceritakan pengalamannya bersaing di berbagai kejuaraan internasional, termasuk saat berkompetisi di sejumlah sirkuit di luar negeri dan Pertamina Mandalika International Circuit.

“Pengalaman tersebut memberikan banyak pembelajaran mengenai ketahanan fisik, kesiapan menghadapi tekanan, serta pentingnya memahami karakter kendaraan,” kata Sean dalam keterangan resmi yang diterima Senin.

Sean menyebut bahwa performa setiap pembalap juga ditentukan lewat faktor-faktor teknis lainnya seperti pemilihan bahan bakar.

“Karena Pertamax Turbo identik dengan performa. Sebagai pembalap, saya percaya kendaraan juga membutuhkan bahan bakar yang sesuai agar performanya tetap optimal. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah menggunakan BBM yang sesuai rekomendasi kendaraan,” jelas Sean.

Salah satu peserta, Jo Turangan dari W211 Mercedes-Benz Community Indonesia mengapresiasi kesempatan komunitas untuk berinteraksi langsung dengan Sean Gelael.

“Senang bisa bertemu dan berinteraksi langsung dengan Sean Gelael. Orangnya ramah dan menyenangkan. Booth MyPertamina juga simpel, elegan, dan keren,” ungkap Jo.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan acara ini menjadi ruang interaksi bagi masyarakat untuk mengenal produk Pertamina secara lebih dekat melalui pengalaman Sean di dunia otomotif dan balap internasional.

Selain itu, Ngebooth Bareng Sean Gelael menjadi salah satu kegiatan yang dihadirkan Pertamina Patra Niaga untuk mendukung berlangsungnya GIIAS 2026 sekaligus membangun interaksi yang lebih dekat dengan pengunjung.

“GIIAS merupakan ajang pameran otomotif terbesar di Indonesia yang mempertemukan berbagai pelaku industri, komunitas, dan masyarakat. Melalui Ngebooth Bareng Sean Gelael, kami menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif bagi pengunjung untuk mengenal produk-produk Pertamina sembari menikmati berbagai keseruan di booth MyPertamina,” ujar Kitty.

Sumber: Kantor Berita Antara

Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Amsakar di sela peluncuran Sekolah Terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/8/2026).

Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut bukan sekadar menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga membangun ekosistem yang mampu melahirkan generasi berprestasi.

"Kami hadir untuk menyemangati anak-anak dan orang tua agar bersama-sama menumbuhkan energi membangun kebersamaan serta memberikan ruang bagi anak-anak kita untuk berprestasi dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia," ujar Amsakar.

Ia menjelaskan, Sekolah Terintegrasi Merah Putih berbeda dengan Sekolah Rakyat. Sekolah ini dirancang bagi siswa-siswa berprestasi dengan standar pendidikan yang lebih tinggi dan diharapkan memiliki kualitas bertaraf internasional.

Meski demikian, BP Batam memberikan perhatian khusus kepada anak-anak Rempang dan Galang sebagai prioritas penerimaan tanpa mengabaikan sistem seleksi berbasis kompetensi dan prestasi.

Sekolah tersebut akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 18 hektare dan mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA.

Seluruh siswa nantinya akan menjalani sistem boarding school atau sekolah berasrama. Selain kegiatan belajar mengajar, para siswa akan memperoleh fasilitas olahraga, pembinaan karakter, hingga ruang pengembangan kepemimpinan dalam satu kawasan pendidikan terpadu.

Amsakar menegaskan, seluruh pembangunan fisik sekolah didukung sepenuhnya oleh kalangan swasta melalui skema kolaborasi dengan BP Batam.

"Pembiayaan murni mendapat dukungan dari swasta. BP Batam menyiapkan lahan seluas 18 hektare, sementara para pelaku usaha membangun seluruh fasilitas sekolah. Setelah selesai, aset tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah," jelasnya.

Saat ini proyek memasuki tahap pematangan lahan. Setelah proses tersebut selesai, pembangunan fisik akan segera dimulai dengan target rampung pada akhir 2028.

"Insya Allah akhir 2028 sudah selesai dan kita mulai merekrut anak-anak kita untuk masuk. Anak-anak Rempang dan Galang menjadi prioritas," katanya.

Terkait pengelolaan, Amsakar memastikan sekolah akan dikelola oleh pemerintah, baik melalui BP Batam maupun Pemerintah Kota Batam. Selain itu, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan mengenai dukungan pengelolaan serta skema beasiswa bagi para siswa.

Menurut Amsakar, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam pembangunan sekolah ini menjadi contoh sinergi investasi sosial yang tidak hanya mendukung pemerataan pendidikan, tetapi juga menyiapkan tenaga kerja berkualitas yang dibutuhkan Batam sebagai pusat industri, investasi, dan ekonomi nasional.

Ada pemandangan yang berbeda di lokasi Sekolah Terintegrasi Merah Putih, pada Minggu pagi (2/8/2026). Tampak keceriaan dan tawa yang riuh dari langkah-langkah kecil penuh harapan dari putra-putri Rempang yang mengikuti gelaran Rempang Ceria Bersama Sekolah Terintegrasi Merah Putih.

Melalui kegiatan Rempang Ceria Bersama Sekolah Integrasi Merah Putih, anak-anak Rempang-Galang percaya bahwa mimpi-mimpi mereka layak diperjuangkan, dan pendidikan menjadi jembatan utama untuk menggapainya.

Di tengah riuh tawa dan sorak gembira anak-anak, kehadiran Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menambah kehangatan yang terasa semakin kental.

Keduanya tak sekadar datang untuk menyaksikan kegiatan, tetapi membaur dan berbincang dengan ratusan anak-anak Rempang-Galang. Sapaan hangat, senyum yang tulus, hingga genggaman tangan sederhana menjadi momen yang membekas bagi mereka. Tumbuh harapan besar tentang masa depan anak-anak Rempang yang lebih cerah.

Kegiatan Rempang Ceria ini, semakin semarak karena dirangkaikan dengan berbagai perlombaan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia serta sempena dengan rangkaian Hari Anak Nasional 2026.

Beragam lomba yang melibatkan anak-anak, seperti lomba permainan tradisional hingga perlombaan hiburan lainnya, berlangsung penuh keceriaan dan kebersamaan. Sorak sorai peserta dan warga menciptakan suasana yang hangat, sekaligus mempererat tali silaturahmi.

Dalam kesempatan itu, Amsakar mengatakan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih bukan sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan, tetapi menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul sebagai generasi penerus di wilayah Rempang-Galang. Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan daerah.

Kehadiran Sekolah Terintegrasi Merah Putih di atas lahan seluas 18,5 Ha, nantinya diharapkan menjadi ruang bagi lahirnya generasi yang unggul dan berprestasi, siap menjaga dan mengawal pembangunan daerah di masa mendatang.

“Sekolah Terintegrasi Merah Putih akan menjadi wadah untuk mencetak generasi berprestasi khususnya bagi anak-anak kita di Rempang Galang.” Kata Amsakar.

Di akhir sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang telah mendukung pembangunan Sekolah Merah Putih sehingga dapat berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

“Anak-anak kita harus terus dimotivasi dan didorong agar tumbuh menjadi generasi hebat yang mampu menjaga dan mengawal pembangunan Batam. Atas nama BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat atas dukungan sehingga pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya, Minggu (2/8/2026).

Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan keceriaan yang terpancar dari wajah anak-anak dalam kegiatan Rempang Ceria Bersama Sekolah Integrasi Merah Putih menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus menghadirkan program-program yang berpihak pada masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Li Claudia, pembangunan Sekolah Integrasi Merah Putih merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Rempang-Galang. Melalui fasilitas pendidikan yang memadai, diharapkan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.

“Keceriaan anak-anak hari ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan program-program yang berpihak pada masyarakat. Kami berharap Sekolah Integrasi Merah Putih menjadi tempat lahirnya generasi Rempang yang cerdas, berkarakter, dan siap menyongsong masa depan,” ujarnya.

Bagi anak-anak yang hadir, Sekolah Terintegrasi Merah Putih bukan lagi sekadar hamparan tanah dan material bangunan. Mereka membayangkan ruang kelas, perpustakaan, lapangan bermain, hingga tempat untuk mengejar cita-cita.

Melalui pembangunan Sekolah Merah Putih yang diiringi semarak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah berharap tidak hanya menghadirkan fasilitas pendidikan yang memadai, tetapi juga menanamkan nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pengembangan Aplikasi Super Apps BP Batam di Conference Hall Gedung Pusat Teknologi Informasi BP Batam, Jumat (31/7/2026).

Kegiatan yang dibuka oleh Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan, Sudirman Saad ini menjadi bagian dari upaya BP Batam dalam mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Plt. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi BP Batam, Sardin Sitorus, dalam laporannya menyampaikan bahwa pengembangan Super Apps merupakan inisiatif strategis untuk menghadirkan layanan digital yang semakin mudah diakses, terintegrasi, efisien, serta berorientasi pada kebutuhan pengguna.

“Super Apps ini adalah salah satu upaya kita untuk mempermudah akses digital bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengakses layanan digital BP Batam, melalui kegiatan ini juga kita akan menghimpun masukan dari seluruh unit kerja sebagai dasar penyusunan kebutuhan bisnis dan pengembangan aplikasi yang terintegrasi,” terang Sardin.

Super Apps BP Batam dikembangkan sebagai single gateway yang mengintegrasikan berbagai layanan melalui konsep One Stop Service, Single Identity (Single Sign-On/SSO), dan Integrated Process.

Sebagai referensi pengembangan, BP Batam mengadopsi berbagai praktik baik implementasi Super Apps di tingkat nasional maupun internasional, di antaranya INA Digital di Indonesia, LifeSG di Singapura, dan UMANG di India.

Lewat pengembangan tersebut, BP Batam menargetkan terwujudnya layanan digital yang terpadu, mudah, aman, efisien, transparan, dan berdaya guna, sehingga mampu memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan, Sudirman Saad, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengembangan Super Apps merupakan langkah strategis BP Batam dalam mendukung transformasi digital melalui integrasi berbagai layanan ke dalam satu platform.

“Penguatan layanan digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi proses bisnis, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses,” ujarnya.

Melalui implementasi Super Apps, BP Batam diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan arahan dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

“Inisiatif ini juga menjadi bagian dari komitmen BP Batam, sesuai arahan Bapak Kepala dan Ibu Wakil dalam mewujudkan layanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mendukung kemudahan berusaha, serta memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi dan ekonomi digital,” tutup Sudirman. 

Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mengawal persiapan pembangunan Sekolah Rakyat Merah Putih yang berlokasi di Rempang.

Pembangunan sekolah yang menjadi program strategis nasional ini mendapat atensi penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Berdiri di atas HPL BP Batam seluas 18,5 hektare, sekolah terintegrasi ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan akses pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan bahwa program ini juga bertujuan untuk membangun karakter bangsa dan membekali siswa dengan keterampilan agar siap menghadapi masa depan.

“Kehadiran Sekolah Rakyat Merah Putih menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif, inovatif, dan siap bersaing di tengah pesatnya kemajuan industri,” ujar Amsakar (2/8/2026).

Ia mengungkapkan, proses pembangunan saat ini memasuki tahap pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pembangunan.

BP Batam, lanjutnya, memastikan seluruh tahapan tersebut berjalan sesuai ketentuan agar pembangunan dapat terlaksana tanpa mengalami hambatan.

Adapun proses yang tengah berlangsung meliputi penyelesaian perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sementara itu, pekerjaan di lapangan terfokus pada pemagaran kawasan serta penanganan awal melalui pengendalian dan pencegahan potensi banjir.

Sekolah Rakyat Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep terintegrasi, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat berlangsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terhubung.

Selain menyediakan ruang belajar yang representatif, Amsakar mengungkapkan bahwa sekolah ini juga akan didukung dengan berbagai sarana dan prasarana modern yang menunjang pembelajaran, pembentukan karakter, pengembangan bakat, hingga peningkatan kompetensi siswa.

“Sekolah Rakyat Merah Putih merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak besar bagi pembangunan Batam, khususnya dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini diharapkan membuka peluang bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan ekonomi agar memperoleh pendidikan berkualitas,” tambahnya.

Menurutnya, penyelesaian seluruh aspek perizinan saat ini menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Dalam setiap tahapan persiapannya pun, BP Batam mengedepankan pendekatan komunikasi yang humanis dengan masyarakat sekitar serta memastikan seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah seluruh proses perizinan selesai, kata Amsakar, pembangunan fisik akan dilaksanakan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2028.

“Kami tidak ingin pembangunan dimulai tanpa seluruh aspek hukum dan teknis dipastikan selesai. Dengan begitu pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan mematuhi regulasi yang ada. Karena sekolah ini bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun masa depan generasi Batam dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional di masa mendatang,” pungkasnya.

Senada, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menjelaskan bahwa Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini nantinya memberikan kontribusi besar terhadap akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Selain mutu pendidikan yang layak dan fasilitas yang memadai, lanjut Li Claudia, sekolah ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap kemajuan generasi emas 2045 mendatang.

Tidak hanya pembentukan karakter, pendidikan vokasi (berorientasi penguasaan keahlian dan keterampilan praktis) juga menjadi bekal utama pada proses belajar-mengajar sebagai bekal peningkatan daya saing di era kemajuan ilmu dan teknologi saat ini.

“Pemerintah ingin agar anak-anak dari keluarga prasejahtera juga mendapat pendidikan yang layak. Sehingga, mereka mendapat bekal yang mumpuni dalam menghadapi tantangan kompetensi di dunia kerja,” pesan Li Claudia. 

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka secara resmi Wali Kota Batam Open Karate Championship II Tahun 2026 di Nagoya Citywalk, Lubukbaja, Sabtu (1/8/2026). Pada kesempatan itu, Amsakar menegaskan pentingnya penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan sebagai salah satu kunci mencetak atlet karate yang mampu berprestasi di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Provinsi Kepulauan Riau dan FORKI Kota Batam yang dinilai konsisten membina sekaligus mengembangkan potensi atlet karate di daerah.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, saya menyampaikan apresiasi kepada FORKI Kepri dan FORKI Kota Batam. Kejuaraan ini mampu diselenggarakan secara konsisten hingga tahun kedua, dan itu merupakan langkah positif bagi pembinaan atlet,” ujar Amsakar.

Menurut Amsakar, prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Dibutuhkan kolaborasi seluruh unsur dalam ekosistem olahraga agar pembinaan atlet berjalan optimal. Ia menyebut terdapat empat pilar utama yang harus diperkuat, yakni penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan, program latihan yang terukur, tata kelola organisasi yang profesional, serta peran pelatih dalam membangun lingkungan latihan yang kondusif.

Keempat aspek tersebut, lanjutnya, saling berkaitan dalam membentuk kemampuan teknis, mental bertanding, serta karakter atlet. Karena itu, pembinaan tidak cukup hanya mengandalkan latihan, tetapi juga harus didukung kompetisi yang rutin dan organisasi yang dikelola dengan baik.

“Jangan berharap prestasi jika tidak ada kompetisi untuk mengasah kemampuan atlet, latihan tidak berjalan dengan baik, organisasi tidak dikelola secara profesional, dan pelatih tidak mampu menciptakan iklim pembinaan yang kondusif. Semua elemen harus bekerja bersama. Jika kompetisi terus dilaksanakan secara berkesinambungan, insyaallah akan lahir atlet-atlet yang siap bersaing di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional,” tegasnya.

Amsakar juga memberikan pesan kepada panitia, wasit, juri, dan seluruh atlet agar menjaga integritas selama kejuaraan berlangsung. Wasit dan juri diminta menjalankan tugas secara objektif dan adil, sedangkan para atlet diharapkan menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

“Menjadi juara memang penting, tetapi yang lebih penting adalah membangun karakter dan kebersamaan. Nilai-nilai sportivitas dalam karate harus terus dijaga sebagai bagian dari upaya membangun Kota Batam yang kita cintai,” katanya.

Pembukaan Wali Kota Batam Open Karate Championship II ditandai pemukulan gong oleh Wali Kota Amsakar. Melalui kejuaraan ini, Pemerintah Kota Batam berharap pembinaan olahraga karate dapat berlangsung secara berkesinambungan sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus memperkuat karakter generasi muda melalui nilai disiplin, sportivitas, dan semangat kompetisi yang sehat.