Batam– Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memperkuat digitalisasi layanan pertanahan dan meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Melalui Direktorat Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi, BP Batam menyelenggarakan sosialisasi pemutakhiran akun Land Management System (LMS) Online sekaligus penerapan tanda tangan elektronik (TTE) dalam proses penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah, pada Rabu (4/2/2026).

Sosialiasi ini dilakukan secara bertahap mulai dari Rabu, 4 Februari 2026 hingga Jum’at 6 Februari 2026 di Marketing Data Centre PDSI BP Batam.

Kasubdit Dokumentasi Lahan, Pesisir dan Reklamasi Danang Febrian membuka kegiatan ini mengatakan, BP Batam berkomitmen dalam mengelevasi layanan pertanahan dalam transformasi digital yang mudah dan efisien.

“BP Batam melakukan transformasi pada Land Management System (LMS) dengan integrasi penggunaan tanda tangan elektronik dalam penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah.”

Penerapan TTD elektronik ini dilakukan melalui kolaborasi dengan penyedia teknologi digital trust terkemuka untuk keamanan dan kecepatan dalam pengurusan dokumen secara elektronik yakni Privy Indonesia.

“Menindaklanjuti banyak masukan terhadap penerapan LMS, kami melakukan transformasi digital dengan pemutakhiran akun baru LMS ini dan terintegrasi dengan tanda tangan secara elektronik.” Kata Danang.

Ia menjelaskan langkah ini juga dilandasi oleh komitmen pelayanan publik yang mendukung percepatan proses administrasi, peningkatan akuntabilitas data, serta mendukung iklim investasi yang kondusif di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sementara itu, Kasi Pengelolaan Data dan Informasi Lahan, Pesisir dan Reklamasi Tino Chandra Siregar menjabarkan inovasi digital TTE juga untuk mengatasi fakta bahwa banyaknya Penerima Alokasi Yang belum melakukan Tanda Tangan Perjanjian Pemanfaatan Tanah (PPT) pada tahun 2025 sebanyak 1.038 Pemohon hingga total keseluruhan 2020-2025 yakni 1.895 Pemohon.

“Dengan TTE ini tanda tangan bisa dilakukan dimana saja, tidak perlu hadir secara fisik, dan tanpa antrian.” Jelas Tino.

Tanda Tangan Elektronik ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan, Pasal 41 ayat 4. Adapun alur sebagai berikut :

1. Pendaftaran Akun dengan mengisi Identitas Diri, unggah KTP dan Swafoto, Persetujuan Pengguna
2. Verifikasi oleh Privy
3. Aktivasi dengan Persetujuan Otorisasi Penandatanganan Secara Otomatis

Sementara itu, ditemui secara terpisah seusai acara, Direktur Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi Denny Tondano mengatakan kegiatan sosialisasi menggandeng Privy Indonesia diharapkan semakin memperluas pemahaman para pemangku kepentingan.

“termasuk notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengembang, dan masyarakat umum, kami harapkan dapat memperoleh pemahaman lebih, mengenai mekanisme penggunaan LMS Online dan TTD elektronik dalam rangkaian proses pertanahan di kawasan Batam.” Kata Denny.

Menurutnya, kegiatan juga sekaligus menampung masukan dan saran dari peserta yang hadir mengingat pelaksanaan tanda tangan elektronik akan dilakukan secara bertahap sebagai opsi bagi pemohon yang tidak dapat hadir melakukan tanda tangan basah.

Hal ini sejalan dengan spirit Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra untuk terus meningkatkan pelayanan dengan transformasi digital pada layanan pertanahan di lingkungan BP Batam serta mendukung iklim investasi yang kondusif.

”Implementasi LMS Online dan TTD elektronik mencerminkan komitmen BP Batam untuk memberikan layanan publik yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.” Pungkas Denny Tondano. 

Jakarta – Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi saham dan berbagai instrumen pasar modal, masih banyak anggapan keliru yang menyamakan aktivitas di pasar modal dengan praktik perjudian. Persepsi ini kerap muncul akibat fluktuasi harga yang cepat, cerita untung-rugi dalam waktu singkat, serta maraknya konten bernuansa spekulatif di media sosial.

Padahal, pasar modal pada dasarnya merupakan sarana penghimpunan dana jangka panjang yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perbedaan antara judi dan investasi tidak terletak semata pada pergerakan harga, melainkan pada niat, pendekatan, serta proses pengambilan keputusan pelakunya.

Dalam praktik perjudian, seseorang mempertaruhkan dananya pada peristiwa yang tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata. Sementara itu, di pasar modal, investor menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki kegiatan usaha riil, aset, karyawan, serta kontribusi terhadap perekonomian. Ketika seseorang membeli saham, ia menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut dan turut menanggung risiko serta peluang pertumbuhannya. Inilah yang menjadikan pasar modal sebagai aktivitas produktif, bukan spekulatif.

Dalam perspektif Islam, praktik maisir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba dilarang. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengembangkan pasar modal syariah sebagai alternatif investasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah memiliki fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, namun menerapkan prinsip, produk, serta mekanisme yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), berbagai rambu telah ditetapkan agar aktivitas di pasar modal tetap sejalan dengan prinsip syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa transaksi efek diperbolehkan selama objek, mekanisme, dan tujuan investasinya tidak bertentangan dengan syariah, serta dilakukan dengan akad yang jelas dan transparan.

Untuk memastikan kepatuhan tersebut, saham-saham yang masuk kategori syariah diseleksi berdasarkan kegiatan usaha dan rasio keuangan perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) sebagai panduan bagi investor dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan tercatat yang bergerak di sektor yang dilarang, seperti perjudian, minuman keras, atau usaha berbasis riba, tidak termasuk dalam daftar tersebut.

Namun, kepatuhan terhadap prinsip syariah saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan pola pikir yang tepat. Tantangan terbesar saat ini bukan hanya pada literasi produk, tetapi juga literasi individu. Masih banyak masyarakat yang masuk ke pasar modal dengan mental spekulan, mengejar keuntungan instan tanpa memahami nilai perusahaan yang dibeli. Pola pikir inilah yang kerap menimbulkan kesan bahwa pasar modal identik dengan perjudian.

Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia (BEI) Irwan Abdalloh menjelaskan bahwa perbedaan utama antara investor dan spekulan terletak pada tujuan serta proses pengambilan keputusan. Investor berorientasi pada pembangunan nilai jangka panjang dengan memahami bisnis perusahaan, sementara spekulan lebih berfokus pada pergerakan harga jangka pendek tanpa mempertimbangkan fundamental usaha.

Lebih lanjut, prinsip syariah menekankan aspek keadilan dan kemaslahatan. Investasi yang dilakukan dengan analisis, kesabaran, dan tujuan jangka panjang sejalan dengan semangat syariah karena mendorong pertumbuhan ekonomi riil dan pembagian risiko yang adil. Sebaliknya, transaksi yang bersifat untung-untungan dan penuh ketidakjelasan mendekati praktik maisir yang dilarang.

Lalu, bagaimana dengan aktivitas trading saham? Secara prinsip, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia diperbolehkan dalam syariah selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai Islam. Hal ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 80 tentang mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas dan Fatwa No. 135 tentang saham syariah. Kedua fatwa tersebut mengatur bahwa saham yang diperdagangkan harus termasuk dalam Daftar Efek Syariah, menggunakan akad yang jelas, serta dilakukan melalui mekanisme yang transparan. Kepemilikan saham dinyatakan sah sejak transaksi terjadi, meskipun penyelesaiannya dilakukan dalam sistem T+2. Namun, terdapat larangan terhadap jenis transaksi tertentu yang mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Dengan demikian, trading saham syariah bukanlah praktik perjudian, melainkan aktivitas jual beli yang sah sesuai prinsip syariah.

Membangun pola pikir investor menjadi kunci utama dalam memahami bahwa investasi di pasar modal syariah bukan sekadar permainan. Keberhasilan investasi umumnya didukung oleh konsistensi, disiplin, serta pemahaman terhadap nilai perusahaan. Dalam perspektif syariah, sikap ini juga mencerminkan amanah dalam mengelola harta.

Dengan memahami Fatwa MUI dan prinsip pasar modal syariah, masyarakat tidak perlu ragu untuk berinvestasi secara halal dan bertanggung jawab. Meluruskan niat serta membangun pola pikir sebagai investor jangka panjang dapat menjadikan pasar modal sebagai sarana ikhtiar yang tidak hanya bertujuan mencapai target keuangan, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi nasional dan kemaslahatan umat.

Jakarta, 4 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pertemuan dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) untuk menjelaskan berbagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan reformasi penguatan integritas pasar modal Indonesia.

Hadir dalam pertemuan yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Rabu, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, Ketua AEI Armand Wahyudi Hartono, Pejabat Sementara Dirut Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, sejumlah pejabat dari OJK, BEI dan pengurus AEI.

Hasan Fawzi setelah pertemuan menjelaskan bahwa diskusi berjalan konstruktif membahas percepatan reformasi penguatan integritas pasar modal nasional, khususnya terkait kebijakan peningkatan porsi free float menjadi 15 persen.

”Dalam pertemuan hari ini, para emiten melalui AEI menyampaikan komitmen dukungan yang komprehensif terhadap arah kebijakan tersebut. Dukungan ini tidak hanya terkait peningkatan free float, tetapi juga mencakup beberapa pilar penting penguatan integritas pasar,” kata Hasan.

Hasan menegaskan bahwa kebijakan free float ini merupakan bagian integral dari agenda reformasi pasar modal Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur pasar, meningkatkan likuiditas, memperluas basis investor publik, serta mendorong tata kelola emiten yang semakin baik dan transparan.

Menurutnya, penerapan free float yang lebih terbuka dan memadai akan meningkatkan porsi partisipasi publik dalam kepemilikan saham, memperkuat kontrol publik terhadap emiten, dan menjadikan pasar modal Indonesia lebih atraktif bagi investor institusional global.

Armand dalam kesempatan itu menyatakan bahwa Asosiasi Emiten sangat mendukung penerapan kebijakan penerapan kebijakan free float yang dilakukan secara bertahap dan terukur serta memperhatikan kemampuan pasar.

”Secara umum kami support untuk mendukung OJK dan SRO untuk mendorong pasar modal menjadi lebih tangguh,” kata Armand.

AEI dalam kesempatan itu juga menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan  penguatan transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO), penyempurnaan reklasifikasi investor untuk meningkatkan kualitas basis investor; peningkatan keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas 1 persen, penataan peran dan keterbatasan tertentu bagi investor institusi guna menjaga keseimbangan pasar; serta penguatan program pendidikan berkelanjutan dan literasi keuangan bagi investor ritel.

Hasan mengatakan komitmen AEI ini mencerminkan keselarasan pandangan antara regulator dan pelaku industri bahwa reformasi pasar modal harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada struktur kepemilikan saham, tetapi juga pada aspek transparansi, tata kelola, dan kualitas partisipasi investor.

Menurutnya, implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara hati-hati, bertahap, terukur, dan berlandaskan dialog erat dengan industri serta pemangku kepentingan. OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia akan memperhatikan kesiapan masing-masing emiten, kondisi pasar, serta kapasitas penyerapan investor.

”Pendekatan ini penting agar transisi berjalan sehat dan tidak menimbulkan disrupsi yang tidak perlu,” katanya.

Sebagai langkah awal, OJK sedang menyusun kerangka indikatif yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan Bursa, sehingga pelaku pasar memiliki kejelasan arah dan waktu penyesuaian yang memadai.

Bursa juga akan menyiapkan hot desk serta tim khusus untuk mendampingi emiten dalam proses penyesuaian kebijakan ini. Di saat yang sama, AEI juga akan secara intens melakukan koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan bersama OJK dan Bursa, guna menyiapkan dan menyelesaikan agenda-agenda reformasi yang telah disepakati.

Batam kian mempertegas perannya sebagai simpul strategis dalam jalur perdagangan global melalui keikutsertaan BP Batam pada pameran Euromaritime 2026 di Marseille, Prancis.

Batam tidak lagi diposisikan sekadar sebagai kawasan industri penunjang, melainkan diperkenalkan sebagai platform operasional industri maritim yang berada di jantung pelayaran Selat Malaka dan Singapura.

Dalam sesi forum diskusi, Anggota/Bidang Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, tampil sebagai pembicara. Ia menekankan bahwa daya saing Batam ditopang oleh kombinasi lokasi strategis, status kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), serta ekosistem industri maritim yang telah terbangun solid.

“Batam tidak hanya unggul secara geografis, tetapi juga siap dari sisi industri. Kami berada di jalur perdagangan dunia dan siap menjadi mitra strategis dalam rantai pasok global,” kata Fary, di hadapan pelaku industri maritim Eropa.

Agenda BP Batam di Marseille diawali dengan pertemuan bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille yang menyatakan dukungan terhadap langkah Batam memperluas jejaring kerja sama ekonomi Indonesia di kawasan Eropa.

Partisipasi dalam Euromaritime dinilai sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi Indonesia untuk mendorong kawasan strategis nasional masuk dalam jaringan industri global.

“Kehadiran BP Batam di Euromaritime mencerminkan meningkatnya perhatian dan kepercayaan internasional terhadap Batam sebagai mitra strategis di sektor maritim dan investasi,” ujar Konsul Jenderal RI di Marseille, Dian Kusumaningsih.

Minat pelaku industri Eropa terlihat dari respons positif terhadap skala industri galangan kapal di Batam, yang menjadi salah satu yang terbesar dan paling terkonsentrasi di Asia Tenggara.

Sejumlah perusahaan maritim di Prancis menyatakan ketertarikan menjajaki peluang kolaborasi, mulai dari desain kapal, industri pendukung perkapalan, hingga layanan maritim lainnya.

Peluang tersebut akan ditindaklanjuti melalui agenda business matching yang direncanakan berlangsung di Batam pada Maret 2026.

Keikutsertaan BP Batam dalam Euromaritime 2026 turut didukung delegasi daerah dan teknis, antara lain Ketua Kadin Kepulauan Riau Mustava, Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan BP Batam Benny Syahroni, serta Direktur Investasi BP Batam Dendi Gustinandar.

Kehadiran delegasi tersebut mencerminkan sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam memperkuat promosi investasi Batam di tingkat internasional.

Didorong realisasi investasi sebesar Rp69,3 triliun sepanjang 2025, Batam tidak hanya mampu bertahan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga naik kelas dari kawasan industri regional menjadi pemain yang mulai diperhitungkan dalam arsitektur maritim dunia. 

Jakarta, 3 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai strategi utama dalam meningkatkan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam pertemuan dengan Direktur Utama dan Anggota Dewan Komisaris Bank Induk, Pelaksana Perusahaan Induk, serta seluruh Bank Anggota KUB BPD yang diselenggarakan di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Selasa (3/2).

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya OJK membangun keselarasan kebijakan dan arah strategis antara regulator, industri perbankan, dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dian menyampaikan bahwa rampungnya pembentukan KUB menjadi tonggak penting dalam agenda penguatan struktur perbankan daerah. Melalui KUB, kapasitas BPD diharapkan semakin meningkat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta perannya sebagai agen pembangunan di daerah. “Pembentukan KUB bukan semata-mata kebijakan konsolidasi perbankan, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. BPD dengan struktur permodalan yang kuat, tata kelola yang baik, serta sinergi bisnis yang efektif akan lebih mampu mendukung agenda pembangunan daerah,” ujar Dian.

Lebih lanjut, Dian menekankan bahwa sinergi dalam KUB harus dibangun berdasarkan prinsip mutual benefit dan keselarasan visi pembangunan daerah. Melalui KUB, BPD diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi, efisiensi operasional, serta kapasitas inovasi produk dan layanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pembiayaan. Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD dinilai sangat strategis, antara lain melalui dukungan kebijakan daerah dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif, penguatan permodalan yang berkelanjutan, serta penempatan BPD sebagai mitra utama dalam program pembangunan daerah.

Konsolidasi dan sinergi melalui KUB juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi BPD dalam pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM. Peningkatan kredit UMKM di daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis usaha lokal, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah. Sejalan dengan itu, pada hari yang sama, OJK juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Perbankan Daerah bersama seluruh Kepala OJK Daerah dan pimpinan satuan kerja pengawasan perbankan.

Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pengawasan KUB, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta merumuskan strategi pengawasan yang mendukung akselerasi kredit UMKM secara sehat dan berkelanjutan. “Forum ini meneguhkan komitmen bersama untuk memastikan KUB tidak hanya memperkuat permodalan BPD, tetapi juga meningkatkan kualitas manajemen risiko dan tata kelola. Dengan demikian, BPD dapat menjalankan perannya sebagai agen pembangunan daerah secara lebih optimal,” tegas Dian. OJK menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan BPD melalui kebijakan yang terintegrasi, pengawasan yang adaptif, serta sinergi yang erat dengan pemerintah daerah. Penguatan BPD melalui KUB diharapkan menjadi katalis utama dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, meninjau kondisi empat waduk yang menjadi sumber air bersih masyarakat Batam, Sabtu (31/1/2026). Keempat waduk tersebut antara lain Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Duriangkang dan Waduk Nongsa.

Selain mengecek progres perbaikan pipa distribusi air di Waduk Sei Ladi, Li Claudia juga ingin memastikan ketahanan air baku bagi masyarakat tetap terjaga, baik dari aspek kualitas, kuantitas atau debit air, hingga kontinuitas distribusi.

“Kami terus bekerja untuk menuntaskan persoalan air di beberapa wilayah yang menjadi stres area,” tegas Li Claudia.

Dalam kesempatan tersebut, Li Claudia Chandra juga menginstruksikan kepada pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar terus meningkatkan pengawasan serta percepatan penanganan di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami gangguan suplai air atau masuk dalam kategori stres area.

Ia meminta pengelola SPAM untuk terus memitigasi pelbagai persoalan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat melalui langkah-langkah konkret, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Upaya ini mendapat atensi serius mengingat ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat Batam. Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur yang optimal serta pengawasan langsung di lapangan menjadi prioritas BP Batam dalam merespons persoalan air.

“Dengan meninjau langsung kondisi waduk dan pipa distribusi, seluruh proses dapat terpantau sehingga gangguan suplai air kepada masyarakat bisa segera teratasi,” tambah Li Claudia. 

Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam) menggelar skrining Penyakit Jantung Bawaan (PJB) pada anak lebih awal, yakni pada Sabtu (31/1/2026), dimana secara nasional peringatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7–14 Februari 2026 di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari peringatan Congenital Heart Disease (CHD) Awareness Week 2026. Langkah percepatan ini menjadi wujud komitmen RSBP Batam dalam mendorong deteksi dini PJB pada anak. Pasalnya, kondisi tersebut kerap tidak menunjukkan gejala yang jelas pada fase awal kehidupan.

Ketua FErKI Batam dr. Fandi Ahmad, Sp.JP(K), FIHA, FASCC, menyampaikan bahwa PJB masih menjadi persoalan kesehatan yang memerlukan perhatian serius.

Menurut Fandi, angka kejadian kelainan jantung bawaan di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 8 kasus per 1.000 kelahiran hidup. “Banyak kasus baru terdeteksi setelah menimbulkan keluhan. Karena itu, deteksi dini menjadi sangat penting untuk menyelamatkan masa depan anak,” ujarnya.

Melalui skrining ini, anak yang terindikasi memiliki kelainan jantung bawaan akan diarahkan untuk menjalani pemeriksaan dan konsultasi lanjutan dengan dokter spesialis di RSBP Batam sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian, skrining tidak berhenti pada pemeriksaan awal, melainkan menjadi pintu masuk layanan kesehatan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Direktur RSBP Batam dr. Tanto Budiharto, SpJP, mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi arahan pimpinan BP Batam, khususnya Deputi Bidang Pelayanan Umum, agar RSBP Batam tetap mengedepankan pelayanan sosial dan promotif kepada masyarakat.

Hal ini tetap dijalankan meskipun secara pengelolaan RSBP Batam berstatus badan usaha yang diperkenankan melakukan aktivitas bisnis sesuai ketentuan. Skrining PJB ini menjadi bagian dari rangkaian layanan jantung RSBP Batam sepanjang awal 2026, meliputi deteksi dini, pelayanan medis terukur, serta edukasi kesehatan bagi masyarakat dan keluarga pasien.

Program tersebut sejalan dengan nilai PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Inovatif, Mahir, dan Akurat.

Yogyakarta, 2 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asian Development Bank (ADB) terus berupaya mendorong pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan Asia, serta memperkuat strategi penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici dalam sambutannya pada pembukaan rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events di Yogyakarta, Senin. ABMF Meeting digelar OJK bersama ADB yang bertujuan juga untuk mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas batas.

“Kehadiran bersama regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dalam konferensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan. Komitmen tersebut mencakup penerapan prinsip keuangan berkelanjutan serta pemahaman atas dinamika pasar obligasi,” kata Retno Ici. Mengenai program keuangan berkelanjutan di pasar modal, Retno menjelaskan bahwa OJK telah melaksanakan berbagai inisiatif regulasi, antara lain melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. POJK dimaksud memperluas cakupan obligasi berkelanjutan pada aspek lingkungan (green), aspek sosial dan keberlanjutan lainnya.

Selain itu, publikasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi penggerak utama dalam menyelaraskan proyek-proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional. Sedangkan, mengenai pengembangan pasar obligasi mata uang lokal (Local Currency Bond Market), OJK mendorong agar bisa meningkatkan stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko nilai tukar asing dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal, diversifikasi sumber pendanaan untuk infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta mewujudkan resiliensi ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.OJK mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan (termasuk kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked) telah mencapai Rp54,94 triliun (setara USD3,28 miliar).

Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Mada Dahana mengatakan keuangan berkelanjutan menjadi bagian dari strategi pengembangan utama untuk mencapai peningkatan ekonomi yang inklusif dan dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goal’s (SDG’s) di Indonsesia.Menurutnya, Pemerintah telah melakukan pengembangan berbagai inisiatif pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik (obligasi SDG dan obligasi biru), dan skema pembiayaan gabungan untuk membiayai proyek yang mendukung SDG’s. Akan tetapi terdapat tantangan dalam keuangan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan ekonomi, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas pendanaan, sehingga, peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak diperlukan.

Lebih lanjut berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia memperoleh nilai 70,2 (di atas rata-rata global di 69,5). Indonesia pun telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDG’s. Selain itu, Indonesia memiliki rencana jangka panjang dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pencapaian dan visi dimaksud menjadi signal positif bagi sektor swasta atau instansi lain untuk berinvestasi pada agenda Pembangunan di Indonesia. Penyelanggaraan rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events yang diselenggarakan OJK bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dilaksanakan selama tiga hari (2-4 Februari 2026).

Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh 200 peserta dari seluruh negara anggota serta pemangku kepentingan kawasan. Dalam rangkaian acara tersebut, OJK juga menyelenggarakan Indonesia Session berupa diskusi panel sebagai sarana untuk menyampaikan perkembangan terkini Pasar Modal Indonesia dengan mengusung tema strategis yaitu “Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth”, dan “Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy”. Narasumber dalam sesi dimaksud berasal dari ADB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) serta organisasi internasional seperti International Capital Market Association (ICMA) dan Nomura Asset Management.

Selain rangkaian ABMF, diselenggarakan pula Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF) yang melibatkan negara-negara ASEAN+3. Secara garis besar, DBMF akan berfokus pada pembahasan tentang aset digital, sementara CSIF akan berfokus pada studi kasus bisnis nyata untuk mendorong transaksi lintas batas, khususnya obligasi pemerintah serta mewujudkan keterkaitan antara bank sentral dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek terpusat di kawasan ASEAN+3.

JAKARTA. Bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rutin (salaried), gaji bulanan seringkali terasa hanya numpang lewat di rekening. Begitu masuk, dana langsung terpakai untuk berbagai alokasi anggaran rutin, mulai dari belanja bulanan hingga bayar tagihan. Ditambah lagi, transaksi tersebut juga kerap dikenakan biaya admin, sehingga tanpa disadari makin menggerus saldo rekening. 

Padahal, sejatinya hal itu dapat diantisipasi apabila nasabah memilih layanan dan rekening tabungan payroll yang tepat serta relevan dengan kebutuhannya. Salah satu layanan tersebut yaitu OCTO dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) melalui tabungan OCTO Savers Payroll. Rekening penerima gaji ini bisa membantu nasabah mengelola keuangan lebih praktis dan efisien serta dilengkapi benefit yang optimal. 

Head of Marketing, Brand & Customer Experience CIMB Niaga Amir Widjaja mengatakan, pengelolaan penghasilan dengan rekening yang tepat menjadi langkah awal penting dalam membangun kebiasaan finansial yang lebih baik. “Setiap orang tentu memiliki aspirasi dan mimpi yang ingin dicapai, tetapi sering kali terkendala karena berbagai alasan, seperti dalam hal pengelolaan keuangan. Melalui OCTO dan OCTO Savers Payroll, kami menghadirkan inovasi dalam pemanfaatan rekening gaji agar semua kebutuhan dapat dikelola sejak awal menerima penghasilan. Dengan demikian nasabah dapat meraih mimpi dan tujuan hidupnya dengan lebih baik,” ujar Amir di Jakarta, Senin (2/2/2026). 

Optimalkan Manfaat Pengelolaan Gaji melalui OCTO Savers Payroll 

Melalui OCTO Savers Payroll, nasabah memperoleh sejumlah benefit, antara lain bebas biaya administrasi bulanan, bebas biaya transaksi seperti top-up e-wallet hingga 20 kali per bulan dan tarik tunai di ATM mana pun hingga 20 kali per bulan, serta bebas biaya transfer antarbank melalui BI-Fast. Tak hanya itu, nasabah juga memperoleh bebas premi untuk perlindungan asuransi jiwa akibat kecelakaan hingga Rp100 juta serta akses dana talangan sebelum gajian melalui fasilitas pinjaman digital OCTO Loan dengan limit hingga Rp10 juta. Selain itu, tersedia pula berbagai penawaran khusus pada periode gajian yang bisa menambah hemat pengeluaran bulanan. 

Untuk memudahkan aktivitas perbankan nasabah, rekening gaji ini juga dapat terhubung dengan berbagai layanan di aplikasi OCTO, sehingga lebih mudah untuk melakukan transaksi harian, pengelolaan tabungan, hingga akses ke produk investasi dan pembiayaan sesuai kebutuhan. Bagi karyawan yang memiliki keleluasaan untuk memilih Bank untuk rekening gaji, buka tabungan OCTO Savers Payroll bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi OCTO dengan menyiapkan e-KTP dan memasukkan kode promo “GAJIAN”. 

Setelah rekening aktif, nasabah dapat mendaftarkannya ke bagian Human Resources (HR) agar gaji ditransfer langsung ke rekening OCTO Savers Payroll, sehingga semua benefitnya bisa dinikmati. Selain melalui aplikasi, pembukaan rekening juga dapat dilakukan di kantor cabang CIMB Niaga atau Digital Lounge terdekat. Untuk informasi lebih lengkap dapar diakses di link berikut cimb.id/tab/os-payroll. 

“Kami berharap dengan kemudahan dan keuntungan yang diberikan OCTO Savers Payroll, akan lebih banyak masyarakat berpenghasilan rutin yang mendapatkan manfaat dari inisiatif ini. Kami percaya, langkah kecil dari pengelolaan gaji yang tepat dapat membantu nasabah melangkah lebih pasti dalam Kejar Mimpi mereka,” ujar Amir.

BP Batam menegaskan komitmennya untuk mengubah wajah Batam dari sekadar kawasan insentif menjadi platform eksekusi industri tercepat di Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, saat menghadiri SMF Manufacturing Day Summit 2026 di Marina Bay Sands, Singapura.

Kehadiran delegasi BP Batam, yang mewakili Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, merupakan langkah nyata dalam memperkuat posisi Batam sebagai mitra strategis industri global di era Industry 5.0.

Forum ini dihadiri para pemimpin industri, regulator, dan investor dunia untuk memetakan arah manufaktur di era Industry 5.0. Dalam diskusi tersebut, integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dan penguatan ketahanan rantai pasok regional menjadi agenda utama guna menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis.

Dukungan kuat terhadap kolaborasi regional pun mengalir dari petinggi Singapura, mulai dari Presiden SMF Lennon Tan hingga Minister of State for Trade and Industry Singapura, Gan Siow Huang. Mereka sepakat bahwa kerja sama lintas batas merupakan kunci utama dalam memperkuat daya saing kawasan di tengah transformasi teknologi yang masif.

Sejalan dengan semangat tersebut, Fary Djemy Francis menekankan bahwa persaingan investasi saat ini bukan lagi soal siapa yang memberi insentif terbesar, melainkan siapa yang paling cepat mewujudkan operasional pabrik.

“Fokus kami sederhana: mempercepat waktu dan menghilangkan ketidakpastian. Investor butuh kepastian bahwa rencana mereka bisa langsung dieksekusi di lapangan tanpa hambatan birokrasi,” tegas Fary.

Selain mengikuti forum utama, BP Batam juga menggelar pertemuan strategis dengan unit FDI Advisory United Overseas Bank (UOB). Pertemuan ini bertujuan untuk mematangkan pipeline (daftar) investor potensial dan merancang program promosi bersama yang lebih terukur untuk menarik industri manufaktur teknologi tinggi ke Batam.

Tak hanya soal infrastruktur, BP Batam juga fokus pada penguatan talenta melalui program Strategic Mentoring & Investor Insight Lab. Program ini membekali para Duta Investasi BP Batam dengan kemampuan komunikasi berbasis solusi untuk menghadapi kebutuhan investor global yang semakin kompleks.

Direktur Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar, yang juga hadir sebagai panelis dalam sesi khusus Batam–Bintan–Karimun, menambahkan bahwa reformasi perizinan dan layanan terintegrasi di Batam saat ini sudah berada di jalur yang tepat untuk mendukung operasional industri manufaktur ekspor.

Dengan penyederhanaan aturan dan infrastruktur yang terus diperkuat, BP Batam optimistis Batam akan tetap menjadi pilihan utama bagi perusahaan global yang ingin melakukan ekspansi cepat di kawasan Asia Tenggara.