Batam, Jamkesnews - BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II berkolaborasi dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menggelar rangkaian kegiatan strategis yang berpusat di lingkungan Polda Kepri pada Rabu (03/06). Kegiatan ini mencakup Pemberian Informasi Langsung (PIL) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan bagi personel POLRI dan keluarga serta pemeriksaan Papsmear massal untuk ibu-ibu Bhayangkari. Kegiatan tersebut dirangkaikan juga dengan pemberian apresiasi penghargaan kepada Kapolda Kepulauan Riau beserta jajaran direktur di lingkungan Polda Kepulauan Riau.

Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau, Irjen.Pol. Asep Safrudin, S.I.K.,M.H. beserta jajaran Pejabat Utama Polda Kepri, serta Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat. Selain sebagai wadah edukasi, momen ini juga menjadi bentuk apresiasi BPJS Kesehatan atas komitmen Polda Kepri dalam mendukung keberlanjutan Program JKN di wilayah Kepulauan Riau.

Dalam sambutannya, Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, mengungkapkan adanya filosofi dan kemiripan misi yang kuat antara institusi Kepolisian dan Program JKN. Menurutnya, indikator keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari penuntasan kasus, melainkan dari keberhasilan mencegah risiko gangguan keamanan melalui patroli dan deteksi dini.

"Prinsip yang sama juga berlaku dalam Program JKN. Kekuatan utama JKN sesungguhnya adalah memberikan perlindungan sebelum risiko kesehatan berubah menjadi beban finansial bagi individu dan keluarganya. Polri melindungi masyarakat dari risiko gangguan keamanan, sementara JKN melindungi dari risiko kesehatan dan finansial akibat sakit. Tujuan kita sama, yaitu menghadirkan ketenangan bagi masyarakat," ujar Nopi.

Nopi menambahkan bahwa keberhasilan Program JKN di Kepulauan Riau tidak lepas dari kerja sama lintas sektor. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Polda Kepri atas sinergi yang berjalan harmonis selama ini. Sebagai bentuk penghormatan, BPJS Kesehatan menyerahkan sertifikat apresiasi kepada Kapolda Kepri beserta jajaran Pejabat Utama. Penghargaan ini menjadi simbol berharganya setiap kolaborasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan PIL JKN dan kehadiran BPJS Keliling, anggota Polri beserta keluarga besar Korps Bhayangkara mendapatkan edukasi komprehensif mengenai hak dan kewajiban peserta. Pemahaman ini dinilai krusial demi memberikan rasa tenang bagi personel yang sedang bertugas di lapangan. Ketika seorang anggota Polri fokus mengabdikan diri menjaga kamtibmas, kepastian bahwa keluarganya di rumah telah terlindungi oleh JKN menjadi sumber kekuatan utama mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kepulauan Riau menegaskan komitmennya dalam mendukung sepenuhnya Program JKN yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah II. Asep juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat kepolisian dan BPJS Kesehatan dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kepulauan Riau dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan.

"Polda Kepri bersama seluruh jajaran berkomitmen penuh untuk mendukung keberlangsungan Program JKN. Kami memahami betapa pentingnya akses kesehatan bagi masyarakat, dan kami siap membantu BPJS Kesehatan dalam memperluas cakupan kepesertaan dan peningkatan keaktifan peserta. Kami ingin melihat setiap warga tidak lagi kesulitan mengakses layanan kesehatan, apalagi di situasi darurat. Untuk itu, sinergi ini sangat krusial agar Program JKN dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di pelosok-pelosok daerah,” ujarnya.

Nopi menambahkan, kegiatan pencegahan penyakit juga digalakkan melalui skrining kesehatan berkala dan pemeriksaan papsmear bagi personel Polwan dan juga ibu-ibu Bhayangkari. Langkah promotif-preventif ini ditegaskan bukan sekadar pemeriksaan medis biasa, melainkan investasi jangka panjang. Guna menjaga kesiapan, ketangguhan, dan produktivitas personel Polri, faktor risiko penyakit harus dideteksi sejak dini sebelum berkembang menjadi kondisi yang kronis.

“Melalui integrasi layanan jaminan kesehatan dan penguatan sinergi instansi ini, BPJS Kesehatan Wilayah II dan Polda Kepri berharap dapat terus membangun budaya sehat sekaligus mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang produktif, aman, dan sejahtera,” tutupnya. (dh)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian guna mendukung pengembangan Batam sebagai kawasan investasi, industri, dan logistik yang kompetitif.

Dalam upaya tersebut, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membangun sinergi dalam penguatan diseminasi informasi, strategi komunikasi publik, serta transformasi digital di lingkungan BP Batam.

Dalam pertemuan tersebut, Ariastuty menegaskan bahwa Batam saat ini berkembang sangat dinamis seiring tingginya arus investasi yang masuk ke daerah tersebut.

Kondisi ini membutuhkan strategi komunikasi publik yang adaptif, terukur, dan mampu mengakomodasi kebutuhan informasi masyarakat secara cepat dan akurat.

“Pertumbuhan investasi yang terus meningkat harus diimbangi dengan penguatan komunikasi publik yang efektif. Informasi pembangunan, investasi, dan berbagai kebijakan strategis perlu disampaikan secara tepat agar dapat dipahami oleh masyarakat maupun para pemangku kepentingan,” ujar Ariastuty.

Kinerja investasi Batam menunjukkan tren yang sangat positif. Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi investasi di Kota Batam mencapai Rp17,4 triliun, meningkat 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebelumnya, sepanjang tahun 2025, Batam juga mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp69,30 triliun, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi Batam hingga 6,76 persen.

Di tengah pesatnya pembangunan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Nada Fitria dan Direktur Ekosistem Media Komdigi Farida Dewi Maharani, mengatakan pentingnya penyusunan strategi komunikasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Komdigi mendorong setiap institusi pemerintah untuk memperkuat media resmi yang dimiliki sebagai kanal utama penyebaran informasi.

Penguatan media daring dan media sosial dinilai penting dalam membangun branding institusi sekaligus memastikan informasi yang disampaikan berasal dari sumber yang kredibel.

Dalam aspek kemitraan, Komdigi menegaskan pentingnya mendukung ekosistem pers yang profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan verifikasi yang terukur melalui Dewan Pers.

Pertemuan juga membahas penguatan kolaborasi melalui forum komunikasi kehumasan pemerintah (Bakohumas), penyusunan strategi komunikasi berbasis data, pengelolaan isu publik, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik.

“Sebagai kawasan yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan investasi, industri, dan ekonomi digital, Batam menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Kami berharap Komdigi dapat mendukung penguatan strategi komunikasi tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta tujuan pembangunan nasional,” ujar Farida Dewi.

Dalam pertemuan tersebut, Ariastuty didampingi oleh Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga BP Batam, Sthefani Barlian; Kepala Bagian Protokol dan Humas Afthar Fallahziz; Kepala Bagian Penghubung Kantor Jakarta Irwan Nasution; serta jajaran pejabat dan staf terkait di lingkungan BP Batam.

Sementara dari Komdigi juga hadir Ketua Tim Penyusun Kebijakan dan Standardisasi Bidang Komunikasi Publik Hardy Kembar Pribadi, Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital Syaharuddin dan jajaran. 

BATAM — Menanggapi keluhan masyarakat soal kondisi air bersih yang terlihat keruh dan bercampur endapan lumpur di sebagian wilayah pelayanan area Tiban, Badan Pengusahaan (BP) Batam menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan dampak sementara dari pengoperasian kembali jaringan distribusi pasca pekerjaan interkoneksi pipa transmisi Ladi berkapasitas 50 liter per detik (lps) Rabu (3/6/2026).

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan bahwa tindak lanjut dari kondisi tersebut, pihak ABHi akan melaksanakan flushing atau penggelontoran jaringan secara bertahap pada area-area yang terdampak guna mempercepat proses pembersihan endapan dalam pipa distribusi.

Selain itu, lanjut Tuty, pihaknya juga mengimbau agar pelanggan yang terdampak dapat melakukan flushing (menguras saluran sistem air) secara mandiri dengan membuka keran air selama beberapa saat hingga aliran air kembali jernih sebelum digunakan atau ditampung untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kami memahami ketidaknyamanan yang pelanggan rasakan akibat kondisi ini dan menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi. Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan keandalan sistem penyediaan air bersih bagi pelanggan,” ujar Tuty, panggilan akrabnya, Rabu (3/6/2026).

Ia menyampaikan, SPAM bersama ABHi telah menurunkan tim untuk memantau kondisi jaringan di lapangan guna memastikan layanan air bersih kembali normal dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Di samping itu, BP Batam juga akan meningkatkan penyampaian informasi kepada pelanggan agar proses pemulihan layanan dapat dipahami lebih baik dan tidak menimbulkan kekhawatiran.

“Kami turut mengucapkan terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan kerja sama masyarakat selama proses pemulihan berlangsung. Pada prinsipnya, BP Batam bersama ABHi berkomitmen untuk memaksimalkan suplai air bersih bagi pelanggan,” pesannya.

Banda Aceh, Aceh, - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan, Provinsi Aceh, menormalisasi saluran irigasi Gunung Pudung, Kecamatan Kluet Utara, yang mampu mengairi areal persawahan seluas 1.700 hektare.

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS di Aceh Selatan, Rabu, mengatakan normalisasi saluran irigasi tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan daerah.

"Langkah nyata dilakukan adalah percepatan normalisasi saluran irigasi Gunung Pudung di Kecamatan Kluet Utara. Normalisasi saluran irigasi itu kini telah rampung dikerjakan dan mampu mengairi 1.700 hektare sawah masyarakat," katanya.

Normalisasi meliputi pembersihan tumpukan sedimen pada aliran irigasi dilakukan menggunakan alat berat milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan.

Sebelumnya, endapan lumpur dan pasir yang cukup tebal menyebabkan aliran air menuju lahan pertanian masyarakat terganggu dan berpotensi mengancam 1.700 hektare sawah produktif di wilayah Kluet Raya.

Normalisasi saluran irigasi tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan dan keluhan masyarakat terkait ancaman kekeringan yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian.

"Dengan pengerukan dan pembersihan sedimen yang dilakukan secara menyeluruh, aliran air kini kembali normal dan dapat mengairi persawahan warga secara optimal," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Selatan Ruspiadi mengatakan pekerjaan normalisasi telah selesai dilaksanakan.

Air kembali lancar mengairi areal persawahan masyarakat.

"Alhamdulillah, atas perintah Bapak Bupati, pembersihan sedimen pada irigasi Gunung Pudung ini sudah selesai dilakukan menggunakan alat berat," katanya.

Ruspiadi mengharapkan normalisasi saluran irigasi tidak lagi menyebabkan areal persawahan di wilayah tersebut kekurangan air, sehingga produktivitas hasil pertanian dapat meningkat dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian saluran irigasi yang telah dinormalisasi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta terus menjadi penopang kesejahteraan petani dan perekonomian masyarakat Kluet Raya.

"Kelancaran pasokan air mampu meningkatkan produktivitas hasil panen padi sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkab Aceh Selatan mendukung program ketahanan pangan nasional," kata Ruspiadi.

Sumber : AntaraNews

Batam, 03/6  - Kepolisian Resor Kota Batam-Rempang-Galang (Polresta Barelang) Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmen untuk menindak setiap bentuk ujaran kebencian, provokasi, maupun konten bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang disebarkan melalui media sosial.

Kepala Polresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono menyampaikan hal tersebut pada pengungkapan kasus dugaan ujaran kebencian terhadap suku Melayu.

“Tidak bosan-bosannya kami meminta kepada masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Setiap komentar maupun postingan yang disampaikan di media sosial jangan sampai menimbulkan keresahan, perpecahan, ujaran kebencian, maupun bersifat provokatif,” kata Anggoro di Batam, Selasa.

Ia menegaskan bahwa tindakan yang mengandung unsur penghinaan atau kebencian terhadap kelompok tertentu bukan sekadar persoalan etika sosial, melainkan dapat berujung pada proses pidana.

“Siapapun itu, apabila melakukan ujaran kebencian, akan kami tindak sesuai proses hukum yang berlaku,” ujarnya.

Anggoro juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyampaikan komentar yang mengandung unsur penghinaan, kebencian maupun provokasi terhadap suku, agama, ras, maupun golongan tertentu.

Pada kesempatan yang sama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang menangkap seorang pria berinisial RS yang diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap suku Melayu melalui media sosial Facebook.

Kasatreskrim Polresta Barelang Kompol M. Debby Tri Andrestian menjelaskan kasus tersebut bermula pada Sabtu (30/5/2026) malam saat seorang warga melihat unggahan berisi tangkapan layar komentar dari akun Facebook RS.

Dalam komentar tersebut, pelaku diduga menuliskan kalimat yang dianggap menghina dan menyinggung masyarakat Melayu.

Menindaklanjuti laporan itu, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pemilik akun.

RS kemudian diamankan di sebuah rumah kos di kawasan Muka Kuning, Kecamatan Batu Aji. “Komentar itu dinilai menyinggung perasaan masyarakat Melayu di Kota Batam,” kata Debby.

Atas perbuatannya, RS dijerat Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penyebaran kebencian atau permusuhan terhadap golongan masyarakat dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun.

Anggoro menambahkan, pengungkapan kasus tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut isu SARA yang berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Ini kasus yang cukup menarik perhatian publik dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Setelah laporan dibuat, tidak sampai 24 jam pelaku berhasil diamankan oleh
Satreskrim Polresta Barelang,” katanya.

Sumber : AntaraNews

Jakarta, 03/6 - Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion HNK, Rijeka, Selasa waktu setempat.

Pada pertandingan ini kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Youri Tielemans dan Romelu Lukaku, demikian catatan FIFA.

Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia, Sabtu (6/6) pukul 20.00 WIB.

Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran dan Timnas Selandia Baru.

Sementara itu, kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah, Rabat, Sabtu waktu setempat.

Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismael Saibari (2), Soufiane Rahimi dan Ayoub El Kaabi.

Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Selanjutnya Maroko akan menghadapi Timnas Norwegia pada pertandingan persahabatan di Stadion Sport Illustrated, Harrison, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu (7/6) waktu setempat.

Pada putaran final Piala Dunia 2026, Maroko tergabung di Grup C bersama Timnas Brasil, Timnas Skotlandia dan Timnas Haiti.

Berikut hasil pertandingan persahabatan internasional, Selasa (2/6) waktu setempat:

Kroasia 0 - 2 Belgia

Maroko 4 - 0 Madagaskar

Georgia 1 - 1 Rumania

Wales 1 - 1 Ghana.

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan calon peserta didik yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) tetap dapat mengikuti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Kebijakan ini diambil agar seluruh anak usia sekolah memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila anaknya belum memiliki KIA saat proses pendaftaran berlangsung.

“Yang sudah punya KIA diupload, dan yang belum diabaikan saja. Pemerintah memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan hanya karena belum memiliki KIA. Calon peserta didik tetap dapat mengikuti proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Rudi, Rabu (3/6/2026).

Meski KIA tercantum dalam daftar dokumen persyaratan, Disdik memberikan kelonggaran bagi calon peserta didik yang hingga saat ini belum memilikinya. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin layanan pendidikan yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, untuk membantu masyarakat selama proses pendaftaran, Pemko Batam juga menyiapkan posko pelayanan di setiap sekolah. Posko tersebut akan memberikan pendampingan kepada orang tua atau wali murid yang mengalami kendala saat mengakses sistem maupun mengunggah dokumen persyaratan.

Ia menjelaskan, pendaftaran SPMB untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dibuka mulai 8-13 Juni untuk jalur afirmasi dan prestasi dan akan diumumkan 16 Juni. Setelah itu, pendaftaran jalur domisili dan mutasi berlangsung pada 17–23 Juni 2026 dengan pengumuman hasil pada 25 Juni 2026. Sebagai catatan, seluruh proses dilakukan secara daring melalui sistem yang telah disiapkan Disdik Kota Batam.

Rudi menambahkan, sistem pendaftaran akan dibuka selama 24 jam sehingga dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan masyarakat.

Karena seluruh tahapan dilakukan secara online, orang tua diimbau mempersiapkan dokumen persyaratan sejak dini. Berkas yang diperlukan nantinya harus dipindai dan diunggah ke dalam sistem saat proses pendaftaran berlangsung.

“Dengan sistem yang lebih mudah dan fleksibel, kami berharap seluruh calon peserta didik dapat mengikuti proses SPMB dengan lancar serta memperoleh akses pendidikan yang merata,” katanya.

Batam, Kinerja layanan direct call internasional di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Berdasarkan data operasional Batu Ampar Container Terminal, jumlah direct call internasional pada Januari-Mei 2026 mencapai 106 call meningkat 212% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatatkan 34 call.

Dari sisi volume peti kemas tercatat sebanyak 58.237 TEUs atau meningkat 125% dari 25.904 TEUs peti kemas direct call di periode Januari-Mei 2025.

Peningkatan jumlah kunjungan kapal dan volume peti kemas pelayaran langsung atau direct call tersebut menjadi indikator semakin kuatnya daya saing pelabuhan Batam dalam mendukung arus perdagangan internasional dan konektivitas logistik kawasan.

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menilai perkembangan tersebut menjadi bukti semakin kuatnya posisi Batam dalam jaringan logistik regional, khususnya di jalur perdagangan internasional kawasan Selat Malaka.

“Jaringan direct call internasional TPK Batu Ampar saat ini telah menjangkau sedikitnya tujuh negara utama di Asia. Konektivitas ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kelancaran rantai pasok dan memperkuat peran Batam sebagai pusat logistik, perdagangan, dan industri yang terintegrasi dengan pasar global,” jelas Denny yang turut didampingi Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan, Benny Syahroni di Batam Centre, Selasa (2/6).

Ia berkomitmen bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan bersama mitra pengelola, termasuk pengembangan fasilitas terminal, digitalisasi layanan, serta kolaborasi dengan pelayaran internasional guna membuka peluang rute-rute baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan nasional.

“Ke depan, BP Batam bersama mitra pengelola akan terus memperkuat konektivitas internasional melalui peningkatan kapasitas terminal, optimalisasi layanan, dan perluasan kerja sama dengan pelayaran global. Dengan pertumbuhan direct call dari sisi kunjungan kapal dan volume peti kemas, Terminal Peti Kemas Batu Ampar semakin menunjukkan perannya sebagai gerbang logistik internasional yang strategis dan pusat distribusi perdagangan di kawasan Selat Malaka,” tegas Denny.

Direktur Badan Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan, Benny Syahroni, menambahkan bahwa capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelayaran internasional terhadap layanan dan fasilitas di TPK Batu Ampar.

“Peningkatan frekuensi layanan dan volume peti kemas direct call menjadi indikator bahwa berbagai upaya peningkatan layanan, efisiensi operasional, dan pengembangan infrastruktur pelabuhan yang dilakukan BP Batam telah berjalan pada arah yang tepat,” ujar Benny.

Ia menambahkan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan frekuensi layanan dari pelayaran eksisting serta hadirnya layanan baru.

Jika pada periode Januari-Mei 2025 direct call internasional hanya dilayani oleh SITC dan Evergreen, maka pada periode Januari-Mei 2026 jaringan layanan tersebut semakin diperkuat dengan bergabungnya Samudera dan COSCO Shipping.

Disebutkan, layanan direct call internasional dilayani oleh SITC sebanyak 55 call dengan volume 32.266 TEUs, Evergreen sebanyak 30 call dengan volume 14.792 TEUs, Samudera sebanyak 11 call dengan volume 7.103 TEUs, serta COSCO Shipping sebanyak 10 call dengan volume 4.077 TEUs.

Menurut Benny, kehadiran layanan baru tersebut memperluas pilihan konektivitas bagi pelaku usaha dan memberikan efisiensi yang lebih baik dalam distribusi barang ekspor maupun impor.

“Semakin banyaknya pelayaran yang membuka layanan direct call ke Terminal Peti Kemas Batu Ampar memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha karena dapat mempersingkat waktu pengiriman, meningkatkan kepastian jadwal, serta menekan biaya logistik. Hal ini tentu akan mendukung daya saing industri dan investasi di Kota Batam sebagai komitmen Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam,” tambahnya.

Dari sisi konektivitas, layanan direct call internasional TPK Batu Ampar saat ini telah terhubung langsung dengan berbagai pelabuhan utama di Asia, antara lain Shanghai, Ningbo, Shekou, Nansha, Yangpu, dan Qinzhou di Tiongkok; Haiphong dan Ho Chi Minh City di Vietnam; Port Klang, Kuantan, Kota Kinabalu, dan Kuching di Malaysia; Singapura; Laem Chabang di Thailand; Sihanoukville di Kamboja; serta Yangon di Myanmar.

Diskominfo Batam– Pemerintah Kota Batam melalui Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Batam sukses menyelenggarakan Lomba Film Pendek Bertema “Wawasan Kebangsaan” Tahun 2026. Agenda penutup sekaligus pengumuman pemenang dilaksanakan dengan khidmat di Hotel Aston, Pelita, Lubukbaja, Jumat (22/5/2026).

Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam, Riama Manurung menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar sebagai wadah apresiasi, edukasi, sekaligus ruang kreatif bagi mahasiswa di Kota Batam. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman nilai-nilai kebangsaan melalui media audio-visual yang segar dan bertanggung jawab.

“Kami ingin mendorong mahasiswa mengekspresikan ide dan gagasan positif mereka tentang Wawasan Kebangsaan lewat karya film. Selain jadi media edukasi yang menarik bagi penonton, ini juga menjadi bahan evaluasi kami dalam memperkuat nilai-nilai ideologi di Kota Batam,” ujarnya.

Pergelaran kompetisi ini diikuti oleh 9 karya film dengan total keterlibatan 41 peserta dari kalangan mahasiswa mahasiswi perguruan tinggi se-Kota Batam. Setiap tim terdiri dari minimal 3 orang hingga maksimal 5 orang. Seluruh pembiayaan agenda ini dibebankan langsung pada APBD Kota Batam Tahun 2026.

Untuk menjaga objektivitas dan kualitas kompetisi, Pemko Batam menghadirkan dewan juri yang kompeten dari berbagai sektor, antara lain Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam Ardiwinata, Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan, Akademisi Meuthia Ramadhani Archam, Seniman dan Budayawan Samson Rambah Pasir, Konten Kreator dan Insan Perfilman Alfredo Sihombing.

Berdasarkan hasil penilaian ketat tim juri, Laws Team dengan judul film keluar sebagai juara satu. Unrika Marwah dengan judul Tepi Selat sebagai juara kedua. sedangkan juara 3 diraih Mednation Team yang menampilkan film berjudul Di Balik Sunyi. Dalam lombah ini, juara 1 mendapat hadiah Rp 5juta, juara 2 Rp 4juta, dan juara 3 hadiah senilai Rp 3juta.

Riama memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pemenang dan peserta yang telah mendedikasikan energi kreatifnya. Ia berharap pesan-pesan nasionalisme yang tersirat dalam film-film tersebut dapat tersebar luas dan memantik semangat bela negara yang lebih kuat di ranah digital, khususnya bagi generasi muda Kota Batam.

Jakarta, 2 Juni 2026. Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya mewujudkan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) terus tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa dinamika ekonomi di tingkat global maupun regional merupakan tantangan bagi industri perbankan, termasuk BPR dan BPRS. Perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan yang juga semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank.

BPR dan BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan.

Menurut Dian, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut serta menindaklanjuti amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK telah menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 guna mewujudkan BPR dan BPRS menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.

Roadmap ini merupakan acuan BPR dan BPRS dalam merumuskan strategi bisnis yang resilien agar dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya. Roadmap difokuskan pada empat pilar yaitu Penguatan Struktur dan Daya Saing, Akselerasi Digitalisasi BPR dan BPRS, Penguatan Peran BPR dan BPRS di Wilayah, serta Penguatan Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan.

“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing industri dalam menjalankan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan sektor UMKM,” kata Dian.

Kinerja Positif Industri BPR dan BPRS

Industri BPR dan BPRS tetap tumbuh positif dengan indikator keuangan yang baik dan terjaga. Sampai dengan Maret 2026, total aset BPR dan BPRS mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen year-on-year (yoy) menjadi sebesar Rp236,69 triliun. Adapun penyaluran kredit/pembiayaan industri BPR dan BPRS dapat tumbuh sebesar 2,83 persen yoy menjadi sebesar Rp176,96 triliun, didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 3,16 persen yoy menjadi sebesar Rp165,49 triliun.

Kinerja ini juga didukung dengan ketahanan permodalan yang relatif kuat untuk menopang risiko dengan rasio CAR agregat industri BPR dan BPRS sebesar 27,20 persen, atau berada cukup jauh di atas ketentuan regulator. Industri BPR dan BPRS terus berupaya memperkuat langkah mitigasi risiko melalui penerapan manajemen dan tata kelola yang baik dalam penyaluran kredit, pelaksanaan monitoring pasca- pencairan secara intensif, serta pembentukan cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peran Industri BPR dan BPRS dalam Sektor UMKM

Secara geografis dan kultural, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang lebih dekat dalam pemberian akses keuangan kepada pelaku UMKM, sejalan dengan amanat UU P2SK bahwa BPR dan BPRS memiliki fokus untuk memberikan layanan keuangan kepada UMK dan masyarakat di wilayah sekitarnya.

Penyaluran kredit/pembiayaan UMKM oleh BPR dan BPRS tetap tumbuh dan terjaga kualitasnya, dengan porsi penyaluran mencapai 50,07 persen dari total kredit/pembiayaan pada posisi Maret 2026.

Meskipun telah memiliki komposisi yang cukup tinggi, penyaluran kredit/pembiayaan tersebut dapat terus ditingkatkan, termasuk melalui kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lainnya serta dengan berpartisipasi aktif dalam pembiayaan yang terkait dengan program OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), seperti kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) dan kredit/pembiayaan sektor pertanian (K/PSP). 

Konsolidasi BPR dan BPRS

OJK senantiasa mendorong ketahanan dan kontribusi industri BPR dan BPRS dalam perekonomian di wilayahnya melalui kebijakan pemenuhan modal inti minimum dan konsolidasi, sehingga diharapkan industri BPR dan BPRS mampu untuk menghadapi tantangan dan tuntutan dari dinamika perekonomian dan persaingan industri perbankan.

Sampai dengan akhir April 2026, sebanyak 57 BPR dan BPRS telah disetujui untuk konsolidasi menjadi 18 BPR dan BPRS serta lebih dari 200 BPR dan BPRS masih dalam proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK.

Selain itu, sebagian besar BPR dan BPRS telah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Bagi BPR dan BPRS yang belum memenuhi telah ditempuh upaya aksi korporasi antara lain penambahan modal disetor dan/atau konsolidasi. Melalui langkah-langkah tersebut, tujuan penguatan industri BPR dan BPRS diharapkan dapat dicapai.

Untuk mendukung lebih jauh penguatan peran perbankan di daerah, OJK senantiasa mendorong sinergi BPR dan BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam bentuk konsolidasi BPR dan BPRS yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di bawah BPD.

Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi perbankan terhadap penyaluran kredit untuk level mikro dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola di BPR dan BPRS, sehingga dapat memperkuat struktur perekonomian daerah sekaligus menopang daya saing nasional.

Bersama para pemangku kepentingan terkait, OJK akan senantiasa mendukung implementasi Roadmap melalui berbagai upaya strategis agar industri BPR dan BPRS tumbuh semakin baik dan memiliki peran optimal untuk ikut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.