Live Streaming
super me

super me

Page 6 of 91

Sebanyak 112 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak program pembangunan Rempang Eco-City telah bergeser dan menempati hunian sementara.

Jumlah itu kembali bertambah setelah beberapa warga asal Rempang mulai membuka diri terhadap rencana investasi di kampung mereka tersebut.

Di samping itu, langkah BP Batam dalam mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis menjadi salah satu faktor penting lainnya guna mempercepat pergeseran terhadap warga yang terdampak program strategis Rempang Eco-City.

"Melalui proyek ini, saya ingin anak cucu kami bisa hidup lebih layak," harap Salim, warga asli Kampung Sembulang Tanjung saat memutuskan untuk bergeser ke hunian sementara, Rabu (12/6/2024).

Salim menegaskan, pergeseran terhadap dirinya dan keluarga merupakan keputusan pribadi tanpa ada campur tangan pihak lain.

Pria yang telah menginjak usia 70 tahun tersebut meyakini, pemerintah telah mempertimbangkan banyak hal sebelum proyek ini berjalan. Khususnya yang berkaitan dengan sisi kemanusiaan dan hak masyarakat.

"Saya selalu berdoa kepada Allah SWT agar pembangunan ini bisa cepat selesai dan kami bisa hidup di rumah baru dengan nyaman," pungkasnya.

Sementara, BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengatakan jika pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan proyek strategis Rempang Eco-City.

Ariastuty berharap, seluruh komponen daerah pun dapat mendukung BP Batam dalam merealisasikan investasi di Rempang.

"Kami membutuhkan dukungan dari seluruh komponen daerah agar realisasi investasi di sana bisa berjalan lancar," ujar Tuty, panggilan akrabnya.

Di samping itu, Tuty menjelaskan beberapa manfaat pergeseran terhadap warga terdampak pengembangan Rempang.

Selain mendapatkan uang sewa rumah maksimum selama 12 bulan sebesar Rp 1,2 juta per KK, lanjut Tuty, warga pun juga berhak atas biaya hidup dengan periode yang sama sebesar Rp 1,2 juta per jiwa.

"BP Batam juga memfasilitasi pengangkutan orang dan barang dari rumah mereka ke hunian sementara. Serta, ada beberapa manfaat lain yang warga dapatkan termasuk kepastian terhadap pendidikan anak-anak mereka yang masih bersekolah," pungkasnya. (*)

Badan Pengusahaan (BP) Batam, akan segera membayarkan santunan Kepada 31 Kepala Keluarga (KK) yang telah pindah ke hunian sementara.

Santunan yang dibayarkan kepada masyarakat terdampak pengembangan Rempang Eco City tersebut, berupa biaya atas pembukaan lahan; tanaman yang tumbuh; sarana usaha seperti kandang ternak, warung, kolam ikan, sampan, kelong dan kerambah.

Disamping itu, masyarakat juga akan menerima permukiman kembali berupa hunian tipe 45 seniai Rp 130.290.754, dengan lahan berstatus hak milik. Masyarakat juga akan mendapatkan santunan, jika rumah merka sebelumnya lebih tinggi nilainya dari rumah yang akan mereka terima di Tanjung Banun.

Sebagai contoh, jika masyarakat mempunyai nilai rumah sebelumnya sebesar Rp 500 juta sesuai hasil penilaian dari tim independen, maka BP Batam memberikan rumah tipe 45 senilai Rp 130.290.754, dan ditambah santunan atas selisih harga rumah sebesar Rp 369.709.246.

Selain itu, permukiman di Tanjung Banun juga dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti masjid, sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMA, pasar, lapangan bola, kantor pemerintahan, puskesmas, jalan aspal row 8, jaringan listrik, sambungan air minum serta dermaga.

Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, pemberian santunan tersebut merupakan amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, dituangkan dalam aturan turunan berupa Perka Nomor 20 Tahun 2023, tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City.

"Jadi untuk saat ini, sudah ada 31 KK yang telah dilakukan survey oleh tim independen dan dinilai oleh tim independen. Hasil penilaian itu telah diumumkan di kelurahan, kantor kecamatan dan lokasi pembangunan selama 7 hari kerja. Jadi tahap selanjutnya, akan dilakukan pembayaran santunan sesuai amanah dari aturan yang berlaku," ujarnya, Jumat (14/6/2024).

Ia melanjutkan, saat ini masyarakat yang telah bergeser ke hunian sementara, sudah mendapat santunan berupa biaya hidup sebesar Rp 1,2 juta per jiwa setiap bulan. Biaya hidup tersebut, diberikan selama 12 bulan sejak masyarakat menghuni hunian sementara.

Tidak hanya biaya hidup, masyarakat juga diberikan biaya sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta per bulan untuk setiap kepala keluarga. Biaya sewa rumah itu juga diberikan untuk selama 12 bulan.

Ketika tiba di rumah sementara, masyarakat juga akan diberikan bantuan berupa paket sembako. Masyarakat juga diberikan fasilitas mobilisasi barang secara gratis dari rumah asal ke rumah sewa dan kembali lagi permukiman di Tanjung Banun.

Termasuk juga, kepastian anak-anak warga yang terdampak untuk ditampung di sekolah terdekat dari hunian sementara. Serta, tersedianya layanan kesehatan apabila diperlukan.

"Untuk santunan berupa biaya hidup selama di hunian sementara, biaya sewa rumah, bantuan paket sembako, mobilisasi dan yang lainnya, sudah diberikan kepada 112 KK yang telah pindah ke hunian sementara," katanya.

Selain santunan, anak-anak warga terdampak akan mendapatkan pelatihan untuk persiapan bekerja di Kawasan Industri yang akan dibangun di kawasan Rempang. Sementara untuk warga yang mata pencariannya nelayan, akan dibantu pelatihan, sarana usaha, dan permodalan untuk melanjutkan pekerjaan sebagai nelayan.

Selanjutnya, juga terbuka peluang usaha baru seperi kos-kosan, laundry, bengkel, warung, pertanian aquaponik, industri rumah tangga dan pedagang sembako.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk bisa menyukseskan rencana investasi di Rempang. Apabila ada informasi yang simpang siur diterima, Ariastuty meminta agar masyarakat dapat bertanya langsung kepada tim di posko yang telah ditentukan.

"Pada prinsipnya, BP Batam merupakan perpanjangan tangan pusat untuk menyelesaikan program strategis nasional ini. Masyarakat bisa langsung ke posko yang ada di Kantor Camat Galang apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan," imbuhnya. (*)

Di Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah, PT PLN Batam menyalurkan hewan kurban sapi kepada masyarakat bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri) untuk selanjutnya akan didistribusikan kepada para pengurus masjid, pondok pesantren, serta masyarakat yang berhak serta membutuhkan yang tersebar di Tanjungpinang.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Teguh Subroto, S.H., M.H., menerima langsung penyerahan hewan kurban tersebut di Masjid Shafwan, Kantor Kejaksaan Tinggi Kepri, pada Rabu (12/6/2024).

 “Kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan satu ekor sapi dari PT PLN Batam, kami harapkan sapi ini berguna untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujar Teguh Subroto usai saat menyerahkan sapi kurban secara simbolis.

Teguh mengatakan bahwa semangat berkurban selain dimaknai sebagai ibadah dan ketaatan terhadap ajaran agama, juga harus dimaknai sebagai perwujudan rasa kesetiakawanan dan solidaritas terhadap sesama dengan hidup, ditandai dengan berbagi daging kurban bersama-sama.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Teguh Subroto, S.H., M.H., menerima langsung penyerahan hewan kurban tersebut di Masjid Shafwan, Kantor Kejaksaan Tinggi Kepri, pada Rabu (12/6/2024).

“Momentum Iduladha 1445 Hijriah sangat berarti bagi Adhyaksa Kepri dalam membangun nilai-nilai kebersamaan dan meningkatkan etos kerja sehari-hari dengan mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui nilai integritas yang dijunjung tinggi,” jelas Teguh.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Zulhamdi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk wujud syukur atas segala upaya yang telah dilakukan PLN Batam untuk menerangi negeri. Zulhamdi berharap bantuan ini dapat memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

 “Bagi kita semua Iduladha memberikan simbol semangat pengorbanan, sehingga hal ini juga diteladani oleh insan PLN dengan terus menebar kepedulian terhadap sesama dan memberi manfaat kepada seluruh masyarakat,” kata Zulhamdi.

Zulhamdi menambahkan, kegiatan semacam ini akan terus berlanjut dan ditingkatkan di berbagai sektor mulai dari sosial, agama, hingga pendidikan.

“Hal ini guna membangun rasa kepedulian insan PLN terhadap lingkungan dan berbagi kepada sesama,” tutup Zulhamdi.(hms)

 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur afirmasi dimulai, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) mewanti-wanti panitia dan verifikator agar melakukan verifikasi dan validasi bukti dukung sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku (Juknis).

Pasalnya saat melakukan pemantauan di beberapa sekolah pada minggu lalu di Tanjungpinang, terdapat potensi Maladministrasi terkait penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk jalur pendaftaran afirmasi dan surat keterangan domisili yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021.

“Pada jalur afirmasi yang dibutuhkan hanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena untuk Data Keluarga Tidak Mampu sudah tergabung dalam DTKS yang sudah diberdayakan oleh Kemensos dan didata oleh pemerintah daerah itu sendiri,” jelas Adi Permana selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi saat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri pada Selasa (11/06/2024).

Ombudsman RI Perwakilan Kepri sebagai lembaga yang turut mengawasi PPDB meminta seluruh stakeholder membantu penyelenggaraan PPDB yang bersih dan adil bagi seluruh masyarakat

“Jangan sampai ada celah atau potensi permasalahan dikemudian hari oleh pihak lain,” ungkap Adi.

Ia pun mengajak masyarakat berpartisipasi melalui kanal WhatsApp Pengaduan Ombudsman RI Perwakilan Kepri jika menemukan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan PPDB.

“Hubungi WA Pengaduan kami di 08119813737. Selain kami yang mengawasi. Kami juga membutuhkan mata dan telinga masyarakat mengawasi pelaksanaan PPDB. Mari kita awasi pelaksanaan PPDB agar bejalan dengan baik,” tutupnya.

Siapa yang tidak kenal dengan Pocari Run. Event lari tahunan yang bergengsi dan paling ditunggu-tunggu di Indonesia kembali hadir di tahun 2024 ini. Batam kembali menjadi salah satu kota yang disambangi event bergengsi yang sudah 11 kali dilaksanan ini. Melibatkan lebih dari 150 pelari, ajang lari sehat sejauh 5 kilometer ini digelar mulai jam 05:30 pagi di depan Hotel Santika Batam.  

Santika Indonesia Hotels & Resorts kembali dipilih menjadi official hotel partner dalam event tahunan ini. Pada Minggu, 9 Juni 2024,  Hotel Santika Batam menjadi salah satu venue flag-off Road to Pocari Run yang diikuti oleh pelari dari berbagai komunitas di Batam. Yossie Christy Thenu selaku Public Relations menyatakan bahwa pihak hotel sangat terkesan dengan antusiasme masyarakat kota Batam, khususnya komunitas Sukalari Batam yang menjadi partner kegiatan yang dilaksanakan secara nasional ini. Para peserta Road to Pocari Run juga akan mengirim perwakilan Kota Batam untuk mengikuti event offline yang akan dilaksanakan di Bandung, 20 dan 21 Juli mendatang. Pelari dari berbagai kota juga dapat mengikuti virtual run yang dilakukan dalam waktu bersamaan dari berbagai kota di Indonesia, bersama 30.000 pelari lainnya.

Turut mendukung kelestarian lingkungan, penyelenggara juga mengadakan program recycling sampah, yaitu berupa billboard pertama di Indonesia yang terbuat dari sampah kaleng bekas. Sampah lainnya juga dipilah agar mempermudah proses daur ulang. Selain itu, untuk menimimalisir penggunaan sampah plastik, tahun ini penyelenggara memilih menggunakan paper cup untuk water station.

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I pada Senin (10/6/2024).

RDP yang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung ini turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki serta tiga mitra kerja Komisi VI DPR RI lainnya ini digelar dalam rangka pembahasan RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2025, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023, dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2024.

"Pertama-tama kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI atas dukungannya dalam pengembangan Batam," ujar Muhammad Rudi dalam sambutannya.

Hal ini disampaikan mengingat BP Batam merupakan salah satu mitra kerja Komisi VI DPR RI yang mana secara berkelanjutan mendukung kinerja BP Batam mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengembangan dan pembangunan Batam.

Dalam kesempatan ini, Muhammad Rudi juga memaparkan capaian RPJMN BP Batam tahun 2020-2024 yang mencakup lima kegiatan prioritas dengan 10 indikator yang mana telah memperoleh capaian rata-rata kuantitatif sebesar 74,6%.

"Kami optimis capaian ini akan menyentuh angka 95% di akhir 2024 dan pelaksanaan Renstra BP Batam 2020-2024 dengan lima sasaran strategis bisa mencapai angka 95,70%," terangnya.

Adapun beberapa kegiatan strategis BP Batam periode 2020 hingga 2024 meliputi Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, Pengembangan Bandara Hang Nadim, Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Air Bersih, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.

Mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025, pagu indikatif dari PNBP akan dialokasikan untuk dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis serta alokasi pagu Rupiah Murni (RM) untuk program Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Konektivitas Darat dalam rangka mendukung PSN Rempang Eco-City dan Pengembangan Prasarana Jaringan Air Bersih.

"Mengingat pentingnya kegiatan-kegiatan tersebut, kami mohon dukungan Komisi VI DPR RI agar rencana yang telah disusun dapat segera direalisasikan," ujar Muhammad Rudi.

Terakhir, ia melaporkan realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:
1. Realisasi belanja tahun 2023 sebesar 79,29% dari alokasi DIPA;
2. Realisasi penerimaan PNBP tahun 2023 sebesar 92,14% dari target;
3. Realisasi belanja tahun 2024 s.d. bulan Mei sebesar 23,77% dari alokasi DIPA;
4. Realisasi penerimaan PNBP tahun 2024 s.d. bulan Mei sebesar 48,80% dari target.

"Realisasi PNBP 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 34,44% dari periode yang sama di tahun 2023, artinya kinerja BP Batam dapat dikatakan semakin baik di semester I 2024 ini," kata Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi bersama jajaran di BP Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja anggaran dan berharap agar dukungan dari Komisi VI DPR RI terus berjalan untuk mewujudkan Batam Kota Baru.

"Dari paparan yang telah disampaikan ke Forum RDP hari ini, kami berkomitmen untuk segera merealisasikan kegiatan yang menghasilkan PNBP serta mempercepat penyerapan anggaran di lingkungan BP Batam," terangnya.

"Semoga dukungan dari Komisi VI DPR RI dapat menjadi motivasi bagi kami untuk mewujudkan kawasan Batam-Rempang-Galang sebagai lokomotif ekonomi dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia," pungkas orang nomor satu di Batam ini. (MI)

Jumlah warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City yang telah menempati hunian sementara terus bertambah menjadi 103 Kepala Keluarga (KK), Senin (10/6/2024).

Terbaru, BP Batam kembali memfasilitasi sebanyak lima KK asal Sembulang Tanjung dan Sembulang Hulu untuk bergeser.

Warga asli Kampung Sembulang Tanjung, Nurlaeli atau Eli mengatakan, pergeseran terhadap keluarga merupakan pilihan yang datang dari hati nurani tanpa ada intervensi pihak manapun.

Menurutnya, keputusan untuk bergeser ke hunian sementara menjadi bentuk dukungan terhadap proyek Rempang Eco-City yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN).

"Saya berharap, proyek Rempang Eco-City bisa terealisasi dengan baik. Kami mendukung penuh apalagi program ini bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat," ujar Eli.

Senada, warga kampung lainnya, Azis Saputra mengungkapkan jika program Rempang Eco-City merupakan peluang untuk memajukan kampung mereka.

Di samping itu, Azis berharap, program tersebut dapat membuka peluang terhadap generasi muda di Rempang untuk memiliki ekonomi lebih baik ke depannya.

"Saya berharap, anak cucu kami bisa hidup lebih baik dengan adanya program ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah membantu perpindahan kami ke hunian sementara," ujar Azis.

Terpisah, BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyampaikan jika jumlah warga yang membuka diri terhadap pengembangan proyek Rempang Eco-City juga terus bertambah.

Tuty, panggilan akrabnya, mengatakan, jumlah warga yang telah mendaftar pun telah mencapai 386 KK. Tidak hanya itu, jumlah warga yang telah berkonsultasi dengan tim di Posko Rempang Eco-City juga bertambah menjadi 627 KK.

"Secara perlahan, warga mulai membuka diri. Ini tidak terlepas dari kerja keras tim untuk terus melakukan sosialisasi dengan mengedepankan komunikasi yang sifatnya persuasif," ujar Tuty.

Untuk tahap pertama pembangunan di lahan seluas 2.370 hektare, Tuty menyebut jika jumlah KK yang terdampak sebanyak 961 KK. Dimana, data tersebut telah disesuaikan dengan pendataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

"BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan tahap awal di Rempang. Kami juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar tahapannya bisa berjalan maksimal," tutup Tuty. (DN)

Bangka, 6 Juni 2024 – PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP), anak usaha dari PT Dirgantara Indonesia, melakukan kegiatan benchmarking ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) Air Anyir, Bangka dengan kapasitas 4 x 25 MW. Benchmarking yang dilakukan oleh PT NTP ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan operasi Ekselen serta sistem pembakaran yang dapat beroperasi dengan dual fuel system di unit MPP PLTG Air Anyir.

Melalui kegiatan ini, PT NTP berharap dapat mengembangkan dan mempercepat akselerasi kemampuan perusahaan dalam negeri menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini juga merupakan langkah nyata PLN Batam dalam mendukung kemajuan teknologi dan pengembangan industri energi di Indonesia.

Tatag Waspodo Manager Sales & Trading Industrial Turbine PT NTP, dalam kunjungan bersama tim engineernya, mengungkapkan bahwa benchmarking ini merupakan kesempatan berharga untuk mengamati dan menambah pengetahuan terhadap pembangkit listrik yang dengan sistem pengaturan bahan bakar yang berbeda.

"Dengan memahami lebih dalam tentang teknologi dual fuel system, kami berharap dapat menerapkan pengetahuan ini untuk meningkatkan kinerja operasional dan efisiensi energi di proyek-proyek kami di masa depan," ujar Tatag.

Melalui kegiatan benchmarking ini Tatag berharap dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara berbagai pihak dalam industri energi, serta mendorong inovasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

”Dengan demikian, tidak hanya meningkatkan kapabilitas perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan teknologi di Indonesia,” tutup Tatag.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Mobile Power Plant Bangka Belitung, PT PLN Batam, Arif Budiman menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan teknologi dan kemampuan industri energi dalam negeri.

"Kami bangga dapat menjadi bagian dari upaya bersama menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kolaborasi dan berbagi pengetahuan, kita bisa mencapai kemajuan signifikan dalam sektor energi," beber Arief.

Arif menambahkan bahwa melalui benchmarking ini, Ia optimis PT NTP dan PLN Batam akan mengambil peran penting pada sektor energi Indonesia yang akan semakin maju dan mampu bersaing di kancah global.

”Langkah ini merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana teknologi dan industri dalam negeri mampu menjadi pilar utama pembangunan nasional,” tambahnya lagi.

”Semoga ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan PT NTP dan PLN Batam untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan teknologi di Indonesia,” pungkas Arif.

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo optimis proyek pembangunan hunian baru untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City bisa diselesaikan sesuai dengan target. Hal ini, disampaikan Sugeng usai meninjau lokasi pembangunan hunian baru di Tanjung Banon, Minggu (9/6/2024).

Dalam peninjauan tersebut, turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Kejaksaan Agung, Firdaus Dewilmar; Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab), Satya Bhakti Parikesit; Dewan Pengawas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Elen Setiadi dan sejumlah jajaran lainnya.

Sementara dari BP Batam, hadir Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam serta sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan BP Batam.

"Kita ingin melihat perkembangan pembangunan yang ada disini. Tujuannya, untuk kita evaluasi tentang kesiapan-kesiapan pemindahan warga. Dengan melihat ini, kita optimis target itu bisa dicapai," ujarnya.

Sugeng melanjutkan, dalam peninjauan tersebut pihaknya melakukan diskusi untuk memastikan kelancaran dalam pembangunan hunian baru ini. Termasuk evaluasi dalam penambahan peralatan dan tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan serta koordinasi dengan Kementrian atau Lembaga terkait.

"Saya optimis ini bisa kita laksanakan di tahun ini. Tadi di lapangan sudah kita diskusikan dan berkomunikasi dengan Dirjen di PUPR untuk memastikan, bahwa dukungan dari PUPR terkait dengan fasilitas dukungan bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.

Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad berharap agar pengembangan Rempang ini bisa lancar kedepannya. Sehingga Rempang ini dapat menjadi kota yang baru. Kota yang membuka lapangan kerja yang banyak dan peluang-peluang bisnis lainnya.

"Harapannya, semoga pembangunan ini bisa terus lancar dan sukses semua," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini proses pembangunan empat rumah contoh untuk warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City di Tanjung Banon telah rampung. BP Batam, juga telah mulai melanjutkan pembangunan hunian baru untuk masyarakat yang terdampak Pengembangan Rempang Eco-City.

Tidak hanya BP Batam, Kementerian PUPR juga akan melakukan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial serta fasilitas umum di lokasi hunian baru masyarakat Rempang.

Begitu juga masyarakat yang sudah mendaftar dan pindah ke hunian sementara terus bertambah. Hingga saat ini, sudah terdapat 98 Kepala Keluarga yang telah pindah ke hunian sementara. Hal ini, menandakan komitmen BP Batam dalam menyelesaikan proyek strategis nasional ini, demi mendongkrak perekonomian daerah. Sehingga, terealisasinya investasi ini, akan membuka peluang kerja bagi masyarakat, khususnya generasi muda. (*)

Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP Batam) kenalkan layanan Aritmia dan Ablasi Jantung pada Kamis (6/6/2024) di Ruang Rapat lantai 4 RSBP Batam.

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, dr. Muhammad Yanto ini dihadiri oleh perwakilan dari rekanan/mitra kerja RSBP Batam.

"Layanan Aritmia dan Ablasi Jantung ini telah lama dilayani oleh RSBP Batam namun saat ini kita sudah ada dokter yang ahli (certified) di bidangnya sehingga dapat lebih fokus menangani pasien yang membutuhkan layanan ini," ujar dr. Yanto dalam sambutannya.

"Layanan ini adalah bagian dari komitmen RSBP Batam untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik di Batam dalam mendukung iklim investasi yang kondusif," sambungnya.

dr. Yanto berharap kepada seluruh peserta yang hadir agar dapat meneruskan informasi ini kepada manajemen dan rekan-rekan di lingkungan kerjanya.

Layanan Aritmia dan Ablasi Jantung di RSBP Batam akan dilayani oleh dr. Fandi Ahmad, Sp. JP., FIHA setiap hari Selasa dan Kamis pukul 12.00 s.d. 15.00 WIB. (MI)

Page 6 of 91

Tentang Kami