Live Streaming
super me

super me

Page 3 of 104

Jakarta - Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan sejumlah Menteri Singapura, menghasilkan sejumlah komitmen antara kedua negara. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Pemerintah Singapura menegaskan komitmen negaranya untuk membangun kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Pemerintah Singapura mendorong pengusaha Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia.

Menko Airlangga menjelaskan,”PM Singapura menyatakan iklim berusaha di Indonesia sudah semakin baik, sehingga Pemerintahnya terus mendorong pengusaha Singapura untuk berinvestasi di Indonesia.”

Dalam pertemuan tersebut, juga ditegaskan komitmen kedua negara untuk bersama-sama mengembangkan energi hijau. Pemerintah Singapura akan segera meresmikan pembangkit listrik tenaga Surya terapung di Singapura dengan kapasitas 60 MW. Pemerintah Singapura juga mendukung pengembangan Kawasan Industri Kendal yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada 2016 silam. Kawasan Industri Kendal merupakan ikon kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Industri Prioritas. PM Lee Hsien Loong juga mengapresiasi keputusan Pemerintah yang menetapkan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, karena keputusan ini akan semakin mendorong investasi Singapura ke Indonesia. Bahkan dari Batam akan bisa dibangun IT Center yang andal dan melatih tenaga-tenaga terampil di bidang digital.

Sementara dalam pertemuan terpisah dengan Wakil Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat, Menko Airlangga membahas potensi kerjasama di antara kedua negara, yang dapat menjadi modal untuk bisa keluar dari pandemi Covid-19. Berbagai tantangan global juga diselesaikan dengan meningkatkan kolaborasi di antara kedua negara. Wakil PM Singapura meyakini, Indonesia akan segera pulih karena memiliki perekonomian kuat yang didukung oleh sumber daya mumpuni untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menko Airlangga menerangkan, perekonomian Indonesia akan bisa tumbuh positif di kisaran sekitar 3 persen pada tahun ini, didukung oleh konsumsi dalam negeri Indonesia yang masih kuat serta ekspor yang juga masih bisa tumbuh baik pada tahun ini. Indonesia juga diuntungkan dengan harga produk pertanian, perkebunan dan pertambangan yang cukup baik. Harga komoditas juga baik, termasuk produk pertambangan seperti tembaga dan emas.

Menko Airlangga dan Wakil PM Heng Swee Keat juga membahas upaya penanganan Covid-19 terutama terkait penyebaran virus varian Delta yang memang menular dengan sangat cepat.

“Pemerintah Indonesia berupaya keras mengendalikan penyebaran virus Covid-19 varian ini, dengan mempercepat Program Vaksinasi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar vaksinasi bisa mencapai satu juta per hari, untuk kemudian ditingkatkan menjadi dua juta suntikan per hari,” ungkap Menko Airlangga.

Untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden itu, semua tenaga kesehatan akan dikerahkan, termasuk petugas medis dari TNI dan POLRI. Pemerintah Indonesia memperkirakan pada akhir tahun 2021 atau paling lambat kuartal pertama tahun depan, sekitar 181 juta orang penduduk Indonesia akan selesai divaksinasi.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas mengenai kemungkinan persiapan travel bubble khususnya untuk Batam, Bintan, dan Bali. Ketika kondisi sudah memungkinkan, diharapkan ketiga daerah itu bisa menggerakkan kembali pariwisatanya. Pemerintah Indonesia sendiri berupaya untuk mempercepat vaksinasi di ketiga daerah tersebut, yang saat ini sudah mencapai sekitar 60 persen.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak tahun 2019 telah memberikan pelajaran penting bagi seluruh negara. Salah satunya adalah terkait sistem peringatan dini agar dunia lebih siap dalam menghadapi bencana kesehatan di masa mendatang. Hal ini dibahas dalam pertemuan Menko Airlangga dengan Menteri Senior Singapura Tharman Shanmugaratnam. Kedua Menteri sepakat agar semua negara bahu membahu untuk segera menangani pusat penyakit ketika wabah terjadi.

“Kita memerlukan global fire fighter yang langsung bekerja untuk menangani bencana, tetapi bereaksi setelah menjadi wabah,” kata Menko Airlangga yang diamini oleh Menteri Tharman.

Dalam pertemuan itu juga dibahas terkait reformasi pajak global yang didengungkan negara G-7, kedua Menteri sepakat bahwa langkah tersebut justru dapat menghambat pembangunan ekonomi negara berkembang. Khususnya ketika banyak negara harus bangkit dari pandemi covid-19.

Menko Airlangga mengatakan,”Penyamarataan pengenaan pajak minimal 15 persen, tidak mencerminkan kebutuhan ekonomi setiap negara. Pandangan itu tidak bisa membedakan antara pajak sebagai insentif dan tax heaven yang hanya memperhatikan kepentingan pemilik modal.”

Menteri Tharman juga mengapresiasi langkah yang ditempuh Indonesia untuk keluar dari situasi pandemi. Termasuk menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pemberian stimulus ekonomi, peningkatan kapasitas bagi angkatan kerja dan persiapan menghadapi era digital.

Isu mengenai energi hijau juga dibahas Menko Airlangga dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan, yang sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat energi hijau, bukan hanya untuk Singapura, tetapi juga untuk kawasan ASEAN. Dalam pertemuan itu, Menko Airlangga menjelaskan

“UU Cipta Kerja yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia memberikan kepastian tentang arah pengembangan investasi. Termasuk di antaranya untuk pengembangan energi baru dan terbarukan.”

Beberapa perusahaan Singapura telah berkomitmen untuk mengembangkan energi tenaga surya di Indonesia, seperti SembCorp dan Sunseap. Saat ini, SembCorp diyakini semakin efisien mengembangkan energi tenaga surya di mana sebelumnya dibutuhkan lahan 1 ha untuk menghasilkan 1 MW, sementara kini di Singapura sudah bisa 0,72 ha untuk menghasilkan 1 MW listrik. Menlu Singapura mengatakan, pengembangan energi hijau termasuk tenaga surya, menjadi semakin feasible untuk dikembangkan sekarang ini, dengan sejumlah kemajuan teknologi yang sudah membuat energi ini semakin efisien.

Kedua Menteri sepakat untuk melakukan pembahasan lanjutan terkait model bisnis ini, terutama karena Indonesia memiliki banyak sumber energi listrik yang bisa dikembangkan mulai dari hidro, angin, panas bumi, hingga sinar matahari dan ke depan akan dibutuhkan negara agar bisa memberikan kontribusi bagi upaya pengendalian perubahan iklim (climate change). Menko Airlangga menutup pertemuan dengan menerangkan, bahwa sektor digital merupakan salah satu kekuatan yang bisa dikembangkan ke depan. Kerja sama antara National University of Singapore dan Batam Polytechnic merupakan salah satu yang harus didorong agar bisa melahirkan talenta-talenta digital. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Kementerian Kesehatan akan menyalurkan vaksinasi kepada 10 juta masyarakat hingga akhir Desember 2021.

“Sejak Juni lalu kita telah membantu penyaluran vaksinasi Covid 19 sebanyak 480 ribu untuk pegawai dan keluarga industri jasa keuangan serta para konsumennya. Kita usahakan bisa 10 juta sampai akhir tahun,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Angka tersebut, menurutnya diharapkan dapat dicapai karena selain target vaksinasi kepada pegawai dan keluarga pegawai, vaksinasi juga akan diberikan kepada nasabah baik individu dan korporasi serta keluarga dan masyarakat umum dalam bentuk corporate social responsibility (CSR)

Wimboh menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Covid 19 melalui Industri Jasa Keuangan di seluruh Indonesia ini diharapkan bisa mempercepat target pembentukan kekebalan komunitas di seluruh lapisan masyarakat sesuai target Pemerintah pada November mendatang.

“Sesuai arahan Presiden pada peresmian vaksinasi massal sektor jasa keuangan Juni lalu. Industri jasa keuangan diharapkan bisa menjadi sentra vaksinasi Covid sehingga mempercepat proses vaksinasi ke semua masyarakat,” kata Wimboh.

Kecepatan dan keberhasilan dari vaksinasi Covid akan sangat menentukan upaya pemulihan ekonomi nasional, karena setelah terbentuk kekebalan komunitas maka perekonomian masyarakat akan kembali bergerak sejalan dengan terbukanya mobilitas masyarakat. (nck)

Jakarta, 9 Juli 2021. Ribuan masyarakat Indonesia meninggal karena pandemi Covid-19. Mereka berasal dari tenaga kesehatan, para relawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum lainnya. Data Satgas Penanganan Covid-19, saat ini lebih 62 ribu masyarakat Indonesia yang meninggal dari 2,38 juta kasus Covid-19.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak masyarakat untuk mendoakan hal terbaik bagi yang wafat karena pandemi Covid-19. Ajakan ini dikemas dalam momentum Hening Cipta Indonesia yang akan digelar serentak pada Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 10.07 WIB selama 60 detik.

“Pada hari Sabtu, 10 Juli 2021, jam 10.07 WIB, mari kita heningkan cipta selama 60 detik. Hentikan sejenak segala aktivitas, mendoakan yang terbaik untuk para nakes, relawan, masyarakat dan semua yang telah mendahului kita,” ajak Menag di Jakarta, Jumat (9/7/2021).

Mengheningkan cipta dilakukan dengan berdiam diri, merenung, berdoa, mengenang mereka yang telah gugur. Mengheningkan cipta juga menjadi bentuk penghormatan kepada mereka yang telah wafat.

Menag berharap Hening Cipta Indonesia ini dapat menumbuhkan kekuatan solidaritas bersama untuk bersinergi dan gotong royong dalam menghadapi pandemi. Hening Cipta Indonesia juga diharapkan memberikan kesadaran tentang betapa pentingnya nikmat kesehatan sehingga harus dijaga dengan baik.

Selain mendoakan mereka yang telah meninggal karena pandemi, Menag juga mengajak umat berdoa bagi keselamatan bangsa.

“Mari seluruh rakyat Indonesia, kita heningkan cipta bersama, melangitkan doa, agar pandemi covid-19 segera sirna. Dan mari kita selalu #PrayFromHome, berdoa dari rumah di tengah kita Work From Home, bekerja dari rumah,” harap pria yang akrab disapa Gus Yaqut

“Sekali lagi saya mengajak seluruh rakyat Indonesia hening cipta selama 60 detik pada Sabtu 10 Juli 2021 jam 10.07. Mari doakan mereka yang sudah wafat dan doakan pandemi segera berakhir. Dari rumah kita semua berdoa untuk Indonesia sehat,” tandasnya. (nck)

Batam - Proyek peningkatan (overlay) landasan pacu Bandar Udara Hang Nadim Batam resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan penyerahan helm dan atribut kerja dari BP Batam sebagai pemilik proyek kepada pelaksana dan pengawas proyek tersebut dalam rapat Pre-Construction Meeting (PCM) Pengembangan Pavement Runway Service Performance Bandar Udara Hang Nadim Batam, Rabu (7/7/2021) di Ruang Rapat Bandar Udara Hang Nadim.

Pertemuan ini digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dilaksanakan dengan waktu yang singkat.
General Manager BUBU Hang Nadim, Benny Syahroni, mengatakan PCM ini dilakukan untuk kordinasi sekaligus memberikan arahan dan memastikan pengerjaan proyek dapat dilaksanakan tepat sasaran, tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu, serta mengetahui hambatan yang mungkin ditemui saat konstruksi.
 
“Kita harap proyek ini berjalan dengan lancar. Proyek ini diawasi oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Biro Hukum BP Batam. Penting kita lakukan karena proyek ini berhubungan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan,” ujar Benny.
 
Benny berharap, pengerjaan proyek ini dapat dilaksanakan pada Agustus 2021 mendatang.
“Untuk pelaksanaan pekerjaan kami jadwalkan pukul 10 malam hingga 5 pagi. Tentunya ini menyangkut operasional penerbangan pesawat penumpang, maka dari itu kami jadwalkan demikian. Mungkin yang beroperasi nanti sisanya adalah pesawat kargo, namun jumlahnya tidak banyak,” terang Benny.
 
Kasubdit Pembangunan Kepelabuhanan dan Bandara BP Batam, Boy Zasmita, mengungkapkan, lingkup pekerjaan konstruksi ini meliputi pekerjaan persiapan, perbaikan weakspot dan overlay, pekerjaan marka dan pekerjaan Airfield Lighting System (AFL), dengan nilai kontrak sebesar Rp105,47 miliar, serta waktu pelaksanaan dan pemeliharaan 180 hari kalender.
Penandatanganan kontrak sendiri telah dilakukan pada 1 Juli 2021 yang lalu.
 
Untuk menyelesaikan konstruksi ini, BP Batam menggandeng PT Waskita Karya sebagai kontraktor pelaksana dan PT Dumai Geo Tech Consultant sebagai konsultan pengawas.
Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Aka Saidi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai dengan tujuan konstruksi yang ingin dicapai oleh BP Batam.
“Kami mengantisipasi sedini mungkin terhadap ancaman, gangguan dan hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan ini, terutama dari segi yurisdiksinya,” ujar Aka.
 
Ia melanjutkan, antisipasi yang dilakukan mencakup faktor personal, aset dan perizinan, apabila terdapat hambatan dalam proses konstruksi.
 
Turut hadir dalam acara, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Kelas I Hang Nadim Batam, Suratman; Kepala Bagian Humas BP Batam, Yudi Hari; perwakilan Airnav Hang Nadim Batam, dan undangan lainnya. (rud)

Jakarta – Seiring dengan pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau (BSI) menyatakan siap untuk terus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabahnya dalam proses migrasi. BSI pun mengubah skema migrasi dengan pemberlakukan secara digital dan otomatis dari rekening bank syariah legacy (BRI syariah dan BNI Syariah) ke rekening BSI.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama BSI, Hery Gunardi dalam konferensi pers secara daring mengenai Roll-out Integrasi Sistem Layanan dan Migrasi Rekening wilayah Regional Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin.

“Perbaikan skema migrasi rekening terus kami lakukan dari sisi IT, jaringan dan layanan sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BSI untuk melakukan proses migrasi rekening, dimana kartu ATM ex-BRIS dan ex-BNIS masih bisa digunakan. Terkait mobile banking, nasabah ex-BRIS dan ex-BNIS agar memindahkan mobile banking ke BSI Mobile untuk dapat bertransaksi melalui mobile banking, karena mobile banking yang sebelumnya sudah tidak dapat digunakan. Langkah ini sebagai bentuk komitmen BSI Go Digital sehingga nasabah dapat tetap aman dan nyaman dalam bertransaksi,” ungkap Hery.

Pasca peresmian pada 1 Februari 2021 lalu, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, secara bertahap melakukan proses migrasi yang dimulai dari wilayah Regional Sulawesi dan sekitarnya. Lalu dilanjutkan dengan Regional Jawa Tengah, Regional Aceh, serta Regional Sumatera (Palembang, Medan, Padang dan kota lainnya).

Sementara pada bulan Juli ini, BSI akan melakukan migrasi sistem pada empat wilayah regional yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin dengan target 100% nasabah di wilayah tersebut akan terintegrasi dengan sistem layanan perbankan syariah BSI yang baru.

Secara berurutan migrasi sistem akan dilaksanakan di wilayah Jakarta dan Bandung pada tanggal 5 Juli serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin pada tanggal 12 Juli untuk nasabah payroll, priority dan lainnya. Sementara, secara keseluruhan, untuk nasabah ex-BRIS, auto migrasi akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2021, selanjutnya untuk nasabah ex-BNIS akan dilakukan pada 9 Agustus 2021. Di wilayah-wilayah tersebut, saat ini BSI telah melayani lebih dari 3,8 juta nasabah melalui 354 kantor cabang yang menjangkau masyarakat baik di kota besar maupun sub-urban.

Per Juni 2021, BSI mencatat proses integrasi layanan dan migrasi rekening sudah mencapai tahap 45% dari target migrasi rekening seluruh Wilayah yang akan selesai di bulan Juli 2021. Adapun total dana pihak ketiga (DPK) yang akan dimigrasikan pada Juli ini sekitar Rp 64,3 triliun dengan total nasabah mencapai lebih dari 3 juta orang.

“Kami menyadari bahwa peran Bank Syariah Indonesia tentu tak lepas dari dukungan seluruh stakeholders sehingga proses integrasi layanan dan migrasi rekening dapat berjalan baik, aman, nyaman dan tepat waktu. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mudah-mudahan pada 1 November 2021 semua sistem sudah terintegrasi dengan baik,” ujar Hery menerangkan.

Dalam proses integrasi layanan, BSI menghadirkan skema aktivasi mobile banking yang didesain untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah sehingga nasabah tidak perlu datang ke Kantor Cabang dan bisa langsung bertransaksi dari rumah melalui BSI Mobile. Nasabah melakukan request kode aktivasi BSI Mobile melalui Live Chat Aisyah pada Website BSI yaitu www.bankbsi.co.id atau via Whatsapp Business BSI di nomor 0815 8411 4040. Kemudian, nasabah download aplikasi BSI Mobile di App Store dan Google Play Store, pilih 'Sudah Memiliki Rekening' dan Klik 'Aktivasi'.

Langkah selanjutnya, masukkan nomor HP dan Kode Aktivasi yang telah diterima Nasabah melalui SMS dan Kirim SMS verifikasi ke 3339 kemudian kembali ke aplikasi BSI Mobile, buat PIN Transaksi dan Kata Sandi. Aktivasi pun selesai dan nasabah bisa langsung bertransaksi.

BSI juga memberikan promo berupa cashback senilai Rp20.000,- bagi nasabah migrasi yang telah melakukan aktivasi dan transaksi di BSI Mobile berupa top up e-wallet (Gopay, OVO, LinkAja, LinkAja Syariah, ShopeePay, Paytren, E- Money) atau pembelian token PLN dengan minimum transaksi Rp50.000,-. Promo ini bisa dinikmati oleh Nasabah wilayah Jakarta dan Bandung mulai 5-14 Juli 2021 serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin mulai 12-21 Juli 2021. Info selengkapnya bisa dilihat di www.bankbsi.co.id/promo.

Perkuat Inovasi Digital

Di saat yang hampir bersamaan, baru-baru ini BSI juga meluncurkan inovasi digital untuk menghadirkan kemudahan layanan keuangan bagi nasabah dan masyarakat, termasuk membuka rekening secara online (digital onboarding) melalui fitur ‘Know Your Customer-Biometric’ di aplikasi BSI Mobile.

Dengan fitur anyar ini, calon nasabah BSI kini dapat membuka rekening tabungan dengan durasi kurang dari 5 menit, tentunya lebih cepat, mudah dan seamless. Terobosan ini ditujukan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada para calon nasabah BSI. Melalui kehadiran inovasi digital tersebut, BSI menargetkan pembukaan rekening online mencapai 1 juta nasabah.

“Sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air, BSI terus melakukan terobosan melalui berbagai inovasi digital, sebagai bagian dari langkah transformasi digital yang sudah dicanangkan sejak bank ini diresmikan pada 1 Februari 2021. Fokus kami adalah memberikan kenyamanan, kemudahan dan meningkatkan customer experience bagi nasabah melalui kanal-kanal digital yang kami hadirkan,” tutup Hery.

BSI bertekad untuk terus berinovasi dalam menghadirkan fitur-fitur baru lainnya di aplikasi BSI Mobile, seperti fitur Paylater dan Mitraguna Online. Harapannya, layanan BSI Mobile menjadi lebih lengkap dan mendukung berbagai kebutuhan nasabah dan masyarakat di era digitalisasi.

Melalui BSI Mobile, nasabah bisa menabung emas, gadai emas, membayar ZISWAF dan membeli hewan kurban. Bahkan, pengguna BSI Mobile dapat mengecek waktu sholat dan lokasi masjid terdekat. Melalui berbagai produk dan layanannya, BSI Mobile berupaya mendampingi nasabah sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi umat. (nck)

Jakarta - Setelah pada 3 Juli 2021 dimulai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, maka mulai 6 Juli 2021 esok (sesuai periodisasi tahapan PPKM Mikro), akan dimulai PPKM Mikro Tahap XII yang difokuskan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.

Apabila dibandingkan kondisi Provinsi di Pulau Jawa dan Bali dengan Provinsi di pulau-pulau lainnya, jumlah Kasus Aktif di 6 Provinsi di Pulau Jawa adalah 239.555 kasus atau 77,28% dari total Kasus Aktif nasional yang sebesar 309.999 kasus per 5 Juli 2021. Ada 5 Provinsi dengan yang memiliki jumlah Kasus Aktif terbesar dan di atas 10 ribu kasus, yakni: DKI Jakarta 91.458 kasus, Jawa Barat 70.596 kasus, Jawa Tengah 43.110 kasus, DI Yogyakarta 14.166 kasus, dan Jawa Timur sebanyak 11.885 kasus.

Untuk tingkat keterisian Tempat Tidur (TT) di RS atau bed occupancy ratio (BOR) pada 6 Provinsi di Jawa semuanya lebih dari 80%, dan lebih tinggi dari BOR Nasional sebesar 75% per 4 Juli 2021. Sedangkan di luar Jawa, ada 3 Provinsi yang mempunyai BOR tertinggi yaitu Lampung (74%), Papua Barat (72%), dan Kalimantan Timur (71%). Jika dilihat dari Zonasi Risiko-nya, maka 6 Provinsi di Jawa memiliki Risiko Tinggi, sementara di Luar Jawa ada 10 Provinsi yang termasuk dalam Risiko Tinggi, yaitu Lampung, Kalimantan Timur, Papua Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Kalimantan Tengah.

“Kesepuluh Provinsi dengan Risiko Tinggi di Luar Jawa-Bali tersebut diukur dari parameter: Tingkat BOR lebih dari 65%, dan Jumlah Kasus Aktif di atas 4.000 kasus,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Perpanjangan dan Pengetatan Pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Jakarta, Senin (5/7).

Data Indikator Asesmen Sistuasi Pandemi terhadap seluruh Kabupaten/ Kota di Luar Jawa adalah: terdapat sebanyak 43 Kabupaten/Kota verada di Level 4; sebanyak 187 Kabupaten/Kota di Level 3; dan sebanyak 146 Kabupaten/ Kota di Level 2.

“Karena itu diputuskan untuk perpanjangan PPKM Mikro Tahap XII mulai 6 Juli hingga 20 Juli 2021, yang berlaku di semua Provinsi di luar Jawa-Bali, dengan dilakukan pengetatan pada 43 Kabupaten/ Kota yang memiliki Level Asesmen 4 yang berada di 20 Provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali,” jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga meyakinkan, meskipun diterapkan PPKM Darurat (di Jawa-Bali) dan PPKM Mikro diperketat (di Luar Jawa-Bali), namun kegiatan di Sektor Esensial tetap beroperasi, sehingga tidak akan menimbulkan kekhawatiran gelombang PHK kembali. “Juga terus dijaga dengan mendorong kegiatan ekspor, termasuk ekspor dari UMKM. Lalu dengan bantuan sosial yang dilanjutkan dan dipercepat, seperti diskon listrik, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menopang sektor produktif. Kita akan memonitor dan mengevaluasi terus di masa sekarang, maupun setelah 20 Juli,” ujarnya.

Sementara, dalam pengaturan di PPKM Mikro Tahap XII (tanggal 6 – 20 Juli 2021) juga telah diatur tentang pengaturan Ibadah pada Hari Raya Idul Adha, yang secara khusus mendasarkan pada pengaturan di SE Menteri Agama Nomor 16/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Pelaksanaan Kurban 1442 H di Luar Wilayah PPKM Darurat, yang meliputi pengaturan: (a) ketentuan Malam Takbiran dan takbir keliling Dilarang; (b) Shalat Idul Adha juga Ditiadakan bagi daerah risiko tinggi; dan (c) Pelaksanaan Kurban yaitu dalam penyembelihan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan, dan pendistribusian dagingnya langsung diantar ke masyarakat bersangkutan.

Mengenai percepatan realisasi anggaran oleh Pemerintah Daerah (Pemda), harus didorong untuk mempercepat realisasi earmarked 8% DAU/DBH untuk penanganan Covid-19. Kemudian, penyaluran Dana Desa dan BLT Desa agar dipercepat dengan menggunakan KPM Tahun 2020, dengan lebih memfokuskan kepada penduduk miskin yang terdampak pandemi dan belum menerima bantuan.

“Memang yang terpenting dalam situasi sekarang adalah earmarked DAU/DBH dengan total 8% atau Rp35,1 triliun se-Indonesia, dan ini baru terserap 10,53%. Ini terbagi untuk Penanganan Covid-19, Dukungan Vaksinasi, Dukungan Kelurahan, Insentif Tenaga Kesehatan, serta Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” tutur Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan, untuk daerah dengan Level Asesmen tinggi yakni Level 4 dapat diartikan: (1) Kasus Konfirmasi tinggi, untuk menurunkan diperlukan peningkatan Testing; (2) Jumlah Rawat Inap di RS tinggi, dapat dikurangi dengan meningkatkan TT Isolasi di RS; (3) Jumlah Kematian tinggi, dapat diturunkan dengan peningkatan Treatment (penyediaan oksigen, obat-obatan, dll).

“Yang menjadi prioritas juga adalah percepatan vaksinasi, yang saat ini untuk di luar Jawa-Bali persentasenya masih rendah di sekitar 8% - 59%, dengan Kepri yang mencapai 59% sudah divaksin dari total penduduk yang bisa divaksinasi. Ini akan terus ditingkatkan, untuk mencakup daerah lain yang masih rendah, sehingga setelah Agustus nanti bisa tercapai target vaksinasi sebanyak 2 - 2,5 juta suntikan per hari,” ucapnya. (nck)

Batam - Beriringan dengan upaya penanganan Covid-19, Pemerintah bersiap untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri, meningkatkan ekspor, menekan impor melalui pengembangan industri substitusi impor, dan meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan.

Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pembangunannya cukup cepat dan massive, kini KEK Galang Batang sudah berhasil merealisasikan rencana pembangunannya senilai Rp14 T dan akan mencapai Rp36 T ditahun 2025.

Ekspor perdana Smelter Grade Alumina (SGA) KEK Galang Batang sebanyak 70 ribu ton dengan nilai 21 juta USD merupakan bagian dari target ekspor tahun pertama sebesar 1 juta ton/tahun dengan nilai ekspor 300 juta USD. Ekspor ini akan ditingkatkan sehingga pada tahun kedua target ekspor menjadi 2 juta ton/tahun dengan nilai ekspor sebesar 600 juta USD.

“Saya harapkan langkah ekspor KEK Galang Batang ini dapat dijadikan contoh bagi KEK lain di tanah air,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual saat melepas ekspor perdana SGA KEK Galang Batang di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (2/7).

KEK Galang Batang ke depannya diharapkan mampu memberikan dampak bagi perekonomian nasional melalui penurunan impor produk alumina karena sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Penggunaan tenaga lokal juga menjadi utama agar manfaat dari KEK dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Keberhasilan KEK tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Pemda diharapkan dapat terus mendukung pengembangan KEK, khususnya terkait dengan perizinan daerah serta insentif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai amanat UU Cipta Kerja.

Dengan komitmen investasi dan realisasi pembangunan yang cepat, KEK Galang Batang akan fokus pada industri manufaktur modern, seperti industri hilirisasi bauksit, industri ringan, dan logistik modern yang ramah lingkungan dengan didukung lokasi geografis yang sangat baik untuk berintegrasi ke dalam rantai pasok industri global.

“Sekali lagi kita bangsa Indonesia menaruh harapan bahwa KEK mampu menjadi mesin pemulihan ekonomi nasional untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19 dan sekaligus menjadi instrumen pendorong daya saing Indonesia di tengah arah ekonomi global pasca krisis,” pungkas Airlangga.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut secara luring dan daring antara lain Menteri Perindustrian; Gubernur Kepulauan Riau; Bupati Bintan; Para Pejabat Eselon I Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dan Kementerian Investasi; Sekretaris Dewan Nasional KEK; Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau; Direktur Utama PT Bintan Alumina Indonesia; dan Para Pimpinan Instansi di Wilayah Kepulauan Riau. (nick)

Jakarta, “Dengan terus meningkatnya kasus konfirmasi positif dalam satu minggu terakhir, maka diputuskan untuk menerapkan kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali dari tanggal 3 - 20 Juli 2021,” tegas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dalam Press Conference yang dilaksanakan pada Kamis (01 - 07 - 2021).

PPKM Darurat yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali mengikuti kriteria penilaian acuan World Health Organization (WHO) berdasarkan indikator laju penularan dan kapasitas respon. WHO membaginya kedalam 4 level, berdasarkan kasus konfirmasi, perawatan rumah sakit, tingkat kematian, serta 3T (testing, tracing, dan treatment). Saat ini, terdapat 74 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali yang berada di level 3, dan 48 Kabupaten/Kota yang berada di level 4.

“Cakupan pengetatan aktivitas dalam PPKM Darurat ini meliputi banyak hal, baik sektor pekerjaan, kegiatan belajar mengajar, perbelanjaan, fasilitas umum, transportasi umum, dan berbagai aktivitas masyarakat,” ungkap Menko Luhut.

Aktivitas perkantoran diminta untuk menerapkan 100% work from home (WFH). Khusus untuk sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, industri oreintasi ekspor, dan lainnya dapat menerapkan maksimal 50% work from office (WFO). Sedangkan untuk sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, dan industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat diperbolehkan menerapkan 100% WFO dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan seperti mall dan pusat perdagangan, tempat ibadah, fasilitas umum, dan kegiatan seni budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan sementara akan ditutup. Pelaksanaan resepsi pernikahan masih bisa dilaksanakan dengan maksimal tamu sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Transportasi umum juga masih bisa diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Untuk peraturan pelaku perjalanan dengan moda transportasi jarak jauh, seperti pesawat, bis, dan kereta api, harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama) dan bukti PCR H-2 untuk pesawat, serta Antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya,” tambah Menko Luhut. Ia juga menegaskan bahwa Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri akan diminta melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat.

Penguatan sistem 3T (Testing, Tracing, Treatment) juga akan diterapkan, dengan meningkatkan testing mencapai 1/1000 penduduk per minggu, dan tracing sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Treatment juga akan dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya gejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit, dan isolasi akan diperketat untuk mencegah penularan.

“Pemerintah akan terus meningkatkan jumlah vaksinasi. Pencapaian target vaksinasi saat ini sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021,” ujar Menko Luhut. Diharapkan melalui penerapan PPKM Darurat ini dapat mengurangi laju kenaikan kasus konfirmasi positif di Indonesia.

Selain itu, Menko Luhut juga memastikan bahwa pemerintah akan kembali memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak selama pemberlakuan PPKM Darurat.

“Selama PPKM Darurat, pemerintah akan meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak, dan kita juga mengusahakan tingkat kemiskinan juga dapat terjaga meskipun ada PPKM darurat. Pemerintah akan melakukan yang terbaik atas nama rakyat demi menjaga keselamatan, kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat imbas dari PPKM Darurat ini. Untuk itu saya minta bantuan dari para Menteri terkait dan jajaran supaya memastikan bantuan sosial dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran,” terang Menko Luhut. (nck)

Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyambut baik kegiatan Tour Atase Negara Sahabat ke Batam. Ada belasan delegasi dari negara-negara sahabat yang datang langsung ke Batam.

“Kegiatan ini tentu sangat baik, karena sekaligus kita bisa memperkenalkan potensi Kota Batam,” kata Rudi, Rabu (23/6/2021).

Rudi mengatakan Atase Negara Sahabat tersebut akan berkunjung ke sejumlah perusahaan di Batam. Di antaranya PT Bandar Abadi dan PT Karimun Anugrah di Tanjunguncang.

Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak pada industri perkapalan yang mendukung peralatan pertahanan dan keamanan. Sehingga diharapkan juga dapat menjadi peluang kerjasama.

“Ada 18 Negara sahabat yang datang ke Batam, karena itu hal ini tentu menjadi peluang bagi kita,” katanya.

Kegiatan Tour Atase Negara Sahabat sendiri merupakan program dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pemko Batam menyambut baik karena Kota Batam dipilih menjadi salah satu kota yang dapat dikunjungi delegasi Atase Negara Sahabat tersebut.

Adapun Atase Negara Sahabat tersebut di antaranya Brazil, Brunei Darussalam, Kamboja, Kanada, Prancis, Jerman, India, Italia, Mexico, Belanda, New Zealand, Papua new Guinea dan Philipina.

“Kemudian, Srilanka, Timor Leste, United Kingdom, USA dan Vietnam,’ kata Rudi.

 

Sumber : Media Center Batam 

Jakarta, 23 Juni 2021. Otoritas Jasa Keuangan mendukung penuh upaya percepatan vaksinasi di tengah tingginya laju penyebaran Covid-19 yang menjadi faktor penting tetap terjaganya stabilitas sektor jasa keuangan dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi. Percepatan vaksinasi diharapkan akan menciptakan kekebalan komunal yang mendukung mobilitas masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga perekonomian bisa kembali bergerak.

Tingginya penyebaran Covid-19 saat ini telah menjadi perhatian dan OJK akan mencermati dampaknya terhadap potensi peningkatan risiko pada sektor jasa keuangan yang tercermin dari indikator keuangan meskipun sampai saat ini masih termitigasi dengan baik seiring langkah percepatan laju vaksinasi.

OJK saat ini tengah menggelar vaksinasi massal untuk sektor jasa keuangan dan masyarakat dengan target minimal 345 ribu orang sampai dengan bulan Juli 2021. Kegiatan ini sudah diawali di Jakarta dan beberapa kota pada pekan lalu yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Selain itu, OJK mengambil langkah cepat bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia menindak pinjaman online ilegal yang berpotensi melanggar hukum. Masyarakat dirugikan karena tingkat bunga yang sangat tinggi serta waktu peminjaman yang tidak transparan, penyebaran data pribadi hingga penagihan yang disertai ancaman dan kekerasan.

OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi secara rutin sudah melakukan cyber patrol dan menutup aplikasi atau website pinjaman online ilegal tersebut. Edukasi ke masyarakat juga terus dilakukan OJK bersama SWI untuk tidak memanfaatkan pinjaman online ilegal dan hanya menggunakan fintech lending resmi terdaftar dan berizin OJK.

Pemulihan ekonomi

OJK mencatat, data perekonomian domestik terkini masih menunjukkan pemulihan yang terus berlanjut sejalan dengan perbaikan ekonomi global terutama di negara-negara ekonomi utama dunia seiring dengan laju vaksinasi dan penanganan pandemi.

Namun demikian, beberapa downside risks masih perlu diwaspadai antara lain potensi kenaikan laju kasus harian karena varian baru di tengah kelangkaan stok vaksin, tekanan inflasi dari sisi penawaran, dan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) yang lebih dini.

Di tengah perkembangan tersebut, pasar keuangan domestik dilaporkan tetap terjaga stabil. IHSG hingga 18 Juni 2021 tercatat ke level 6.007 atau menguat 1,0% mtd, sejalan dengan perkembangan pasar saham negara berkembang lainnya. Sementara, pasar SBN terpantau menguat dengan rerata yield SBN turun 12 bps di seluruh tenor. Investor nonresiden juga mencatatkan net buy sebesar Rp3,89 triliun di pasar saham dan Rp21,09 triliun di pasar SBN. Kredit perbankan pada bulan Mei 2021 meningkat sebesar Rp32,23 triliun namun secara tahunan masih terkontraksi sebesar -1,23% yoy dengan nilai kontraksi yang semakin kecil. Perbaikan ini meneruskan tren positif selama 4 bulan ke belakang seiring berjalannya stimulus Pemerintah, OJK, dan otoritas terkait lainnya.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) kembali mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 10,73% yoy. Dari sisi suku bunga, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan pada penurunan suku bunga kredit yang cukup kompetitif, khususnya untuk kredit korporasi.

Rata-rata tertimbang suku bunga modal kerja korporasi tercatat menurun dari 8,66% menjadi 8,52% dengan pengenaan premi risiko yang konsisten dengan rating masing-masing korporasi, bahkan sejumlah korporasi mendapatkan suku bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan yield surat utang korporasi yang diterbitkan untuk durasi yang proporsional.

Sektor asuransi mencatatkan penghimpunan premi pada Mei 2021 sebesar Rp12,5 triliun dengan rincian Asuransi Jiwa sebesar Rp7,8 triliun, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar Rp4,7 triliun. Selanjutnya, fintech P2P lending pada periode yang sama mencatatkan pertumbuhan baki debet pembiayaan cukup signifikan sebesar 69,1% yoy menjadi Rp21,75 triliun. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan masih berada di zona kontraksi dan mencatatkan pertumbuhan negatif 13,7% yoy di Mei 2021.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada Mei 2021 masih relatif terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,35% (NPL net: 1,09%) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan Mei 2021 meningkat menjadi 4,0% (April 2021: 3,9%). Selain itu, Posisi Devisa Neto Mei 2021 sebesar 1,88% atau jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20%.

Likuiditas industri perbankan sampai saat ini masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per Mei 2021 terpantau masing-masing pada level 150,96% dan 32,71%, di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Permodalan lembaga jasa keuangan juga masih pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio industri perbankan tercatat sebesar 24,38%, jauh di atas threshold. Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 651% dan 336%, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120%. Begitupun gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,01x, jauh di bawah batas maksimum 10x.

OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian guna menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional serta terus memperkuat sinergi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. (nck)

Page 3 of 104

Tentang Kami