Live Streaming
super me

super me

Page 8 of 104

Jakarta - Sejak diluncurkan Presiden RI Joko Widodo pada pertengahan Maret 2020, satu tahun sudah Program Kartu Prakerja mendampingi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan sekaligus menjadi ‘bantalan ekonomi’ dalam menjaga daya beli sebagai imbas pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi berharap para penerima Kartu Prakerja dapat menjadi motivator bagi rekan-rekannya untuk bersama bangkit dalam pemulihan ekonomi, melalui penguasaan skill, etos kerja, maupun semangat wirausaha yang didapat selama mengikuti pelatihan dalam program ini.

“Kita harus yakin bahwa jika kita berusaha meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, maka peluang dan ruang-ruang yang terbuka akan lebih banyak lagi. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti meningkatkan skill. Kita ini sedang kejar-kejaran dengan perubahan,” ujarnya saat menerima alumni Program Kartu Prakerja dari berbagai daerah di Indonesia di Istana Negara, Rabu (17/3).

Hingga saat ini Program Kartu Prakerja telah memasuki 14 gelombang dan diberikan kepada 5,5 juta orang penerima dari 55,6 juta pendaftar di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Ekosistem yang kolaboratif juga telah dibangun oleh Program Kartu Prakerja. Saat ini terdapat 7 Platform Digital, 5 Mitra Pembayaran, 165 Lembaga Pelatihan, dan lebih dari 1.700 jenis pelatihan yang telah diasesmen dan terus dievaluasi dengan melibatkan tim ahli independen.

“Lima jenis pelatihan yang paling banyak diminati antara lain pemasaran online, food and beverage, IT, perkantoran, dan kewirausahaan. Kesemuanya memang banyak dibutuhkan pasar dan industri,” tutur Presiden Jokowi.

Selain bertemu 20 orang perwakilan alumni di Istana Negara, Presiden Jokowi juga berkesempatan terhubung secara virtual dengan 514 penerima Kartu Prakerja mewakili masing-masing kabupaten/kota di Indonesia.

Presiden mengaku senang dan bangga mendengar cerita sukses para penerima Kartu Prakerja dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote. Kisah-kisah mereka menjadi bukti keberhasilan tujuan program Kartu Prakerja dalam hal skilling, upskilling, dan reskilling.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua Komite Cipta Kerja menambahkan, Program Kartu Prakerja ikut mengakselerasi inklusi keuangan dengan membuka akses kepada 25% Penerima Kartu Prakerja yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank maupun e-wallet.

“Program ini juga memicu kebiasaan belajar baru yang sangat dibutuhkan pada era 4.0, yaitu secara daring dan mandiri. Dengan kata lain, Program Kartu Prakerja mendorong perluasan literasi digital masyarakat,” tutur Airlangga yang turut mendampingi Presiden Jokowi di Istana Negara.

Selain itu, lanjut Menko Airlangga, program Kartu Prakerja mendorong kewirausahaan, mulai dari bagaimana memulai bisnis, mengatur keuangan, membuat produk, memasarkan dan menjual produk, sampai dengan bagaimana membentuk badan usaha.

“Para wirausaha alumni program Kartu Prakerja juga akan difasilitasi untuk mendapatkan modal usaha, dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui sinergi antara program Kartu Prakerja dengan program KUR Super Mikro,” tambah Menko Perekonomian.

Survei Angkatan Kerja Nasional BPS Agustus 2020 menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berhasil menjalankan misi gandanya sebagai program semi-bantuan sosial. Data mencatat sebanyak 88,9% Penerima Kartu Prakerja menyatakan keterampilan kerja mereka meningkat, dan 81,2% menggunakan insentif yang diterima untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Adapun Survei Evaluasi yang dilakukan Manajeman Pelaksana Program Kartu Prakerja dengan responden lebih dari 4 juta orang menemukan bahwa 62% penerima Kartu Prakerja belum pernah menerima pelatihan atau kursus dalam bentuk apapun.

Selain dana pelatihan sebesar Rp1 juta per orang, insentif senilai masing-masing Rp600 ribu yang diberikan empat kali dalam empat bulan juga dianggap sangat membantu kondisi penerima Kartu Prakerja dalam situasi ekonomi seperti ini.

Sebanyak 95 persen penerima Kartu Prakerja menggunakan dana insentif untuk pembelian bahan pangan, 75 persen untuk kebutuhan listrik dan air, serta 71 persen untuk tambahan modal usaha. Ini fakta yang sangat menggembirakan.

Salah seorang penerima Kartu Prakerja, Stevenly Rio Loginsi awalnya berprofesi sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan swasta di Manado, Sulawesi Utara. Setelah kehilangan pekerjaan akibat pandemi, Rio diterima di Gelombang 3 Kartu Prakerja dan mengikuti pelatihan desain serta bagaimana memasarkan produk melalui media sosial.

Dengan keterampilan barunya, Rio kembali bekerja dan kini menjadi supervisor di sebuah perusahaan operator telepon seluler. “Dengan berbagai pelatihan di Program Kartu Prakerja, saya terus mengasah keterampilan diri dengan memanfaatkan dana yang tersedia. Insentif bulanan juga sangat berarti bagi kehidupan keluarga saya,” katanya.

Presiden juga berdialog dengan 2 (dua) perwakilan penerima Kartu Prakerja lainnya yang hadir di Istana Negara yaitu Fauziyah Maharani dari Jakarta dan Verly Naomi Pelmelai dari Jayapura, Papua.

Hadir pula secara fisik yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari. Sementara yang mengikuti secara daring antara lain Menteri dan Kepala Lembaga anggota Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, serta perwakilan dari ekosistem yaitu mitra Program Kartu Prakerja. (nck)

Jakarta, 16 Maret 2021. Bank Syariah Indonesia resmi ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan sebagai mitra distribusi baru penjualan surat berharga syariah negara ritel atau Sukuk Ritel SR014. Dalam penjualan perdana SR014, Bank Syariah Indonesia menargetkan penjualan sebesar Rp 500 miliar.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Hery Gunardi berharap dengan adanya Bank Syariah Indonesia sebagai mitra distribusi sukuk saat ini, diharapkan dapat mendiversifikasi kebutuhan produk perbankan khususnya investasi nasabah. “Sukuk Ritel SR014 dengan kupon 5,47% bisa jadi pilihan investasi menarik bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan finansial nasabah atas produk-produk investasi,” kata Hery Gunardi.

Untuk mencapai target penjualan Sukuk Ritel SR014, Bank Syariah Indonesia menyiapkan strategi pemasaran yaitu kegiatan pra marketing dan cross selling dengan nasabah sukuk yang akan jatuh tempo. Selain itu juga dilakukan pemasaran melalui media publikasi online seperti digital marketing, digital flyer/poster, hingga media publikasi lainnya seperti media sosial maupun media luar ruang lainnya.

Keunggulan berinvestasi pada SR014 di Bank Syariah Indonesia karena Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah yang menawarkan produk wealth management dengan prinsip syariah secara lengkap. Tidak hanya sukuk, Bank Syariah Indonesia juga menawarkan produk investasi lain seperti Reksa Dana dan Emas serta produk proteksi berupa bancassurance, sehingga nasabah dapat memenuhi segala kebutuhan dalam pengelolaan keuangannya sesuai syariah dalam 1 atap.

Instrumen investasi sukuk SR014 ini sendiri cukup menarik dan minat masyarakat terhadap produk ini cukup tinggi, mengingat sukuk SR014 merupakan produk investasi yang aman dengan kupon dan pokok yang dijamin negara, return menarik dengan presentase kupon yang kompetitif dengan rata-rata tingkat deposito perbankan serta pajak yang lebih rendah, mudah dicairkan dan dapat diperjualbelikan di Pasar Sekunder sehingga nasabah memiliki potensi mendapatkan capital gain apabila dijual pada harga diatas harga beli awal, kupon tetap dibayarkan per bulan dengan nominal tetap, berbasis syariah sesuai fatwa DSN-MUI.

Nasabah dapat membuka rekening Bank Syariah Indonesia dan melakukan pemesanan SR014 melalui BSI Net Banking. Proses pendaftaran BSI Net Banking dapat dilakukan melalui kantor cabang BSI.

Kementerian Keuangan menawarkan sukuk ritel seri SR014 pada 26 Februari 2021 hingga 17 Maret 2021 dan akan diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2021. Kupon yang ditawarkan adalah 5,47 persen per tahun dengan pajak 15 persen. SR014 diterbitkan dengan menggunakan akad Ijarah asset to be leased dengan underlying asset Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2021 dengan tenor 3 (tiga) tahun. Nominal minimal pembelian adalah Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar.

SR014 bersifat dapat diperjualbelikan di Pasar Sekunder. Adapun transaksi penjualan atau pembelian di Pasar Sekunder dapat dilakukan mulai tanggal 11 Juni 2021. Kupon SR014 akan dibayarkan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dan apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh di hari libur maka akan dibayarkan di hari kerja berikutnya tanpa kompensasi. Adapun kupon pertama SR014 akan mulai dibayarkan pada 10 April 2021.

Tentang PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“Bank Syariah Indonesia”) adalah bank hasil penggabungan dari tiga bank Syariah milik BUMN yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRIsyariah Tbk. yang mulai beroperasi pada 1 Februari 2021. Penggabungan ini menyatukan kekuatan ketiga bank syariah tersebut dan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi keuangan dan ekonomi syariah Indonesia yang besar.

Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia memiliki visi untuk menjadi salah satu dari 10 bank Syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan.

Bank Syariah Indonesia berstatus sebagai perusahaan terbuka yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (ticker code: BRIS). Pasca merger, Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Per Desember 2020, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset mencapai sekitar Rp240 triliun, modal inti lebih dari Rp22,60 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 210 triliun, serta total pembiayaan Rp157 triliun. Selain itu laba terkonsolidasi Bank Syariah Indonesia per Desember 2020 mencapai Rp2,19 triliun.

Dengan kinerja finansial tersebut, Bank Syariah Indonesia masuk dalam daftar 10 besar bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Dari sisi jaringan, Bank Syariah Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 kantor cabang, lebih dari 2.400 jaringan ATM, serta didukung lebih dari 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Nusantara.

Seluruh aset dan kekuatan ini akan dioptimalkan Bank Syariah Indonesia untuk memberikan layanan dan produk finansial syariah yang lengkap dalam satu atap untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan nasabah dari berbagai segmen, mulai dari UMKM, ritel, komersial, wholesale, dan korporasi baik dalam maupun luar negeri. (nck)

Gubernur H. Ansar Ahmad menegaskan Pemprov Kepri ingin sektor pariwisata. Kepri akan meyakinkan wisatawan domestik dan mancanegara bahwa provinsi ini siap kembali menerima para pelancong

“Kita ingin mereaktivasi kembali objek-objek pariwisata di Kepri dengan meyakinkan kepada wisatawan domestik dan mancanegara bahwa Provinsi Kepri sudah siap menerima mereka kembali. Salah satunya dengan mendorong pelaku pariwisata untuk segera di vaksin. Termasuk pekerja pariwisata dan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah pariwisata,” kata Gubernur Ansar usai bertemu Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Panjaitan di Jakarta, Rabu (10/3).

Selain sektor pariwisata, sektor-sektor yang bisa memulihkan ekonomi Kepri juga diperbincangkam Gubernur Ansar dan Menteri Luhut. Pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 memang menjadi fokus Gubernur Ansar.

Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar menyampaikan rasa terima kasihnya mewakili masyarakat Kepri atas dukungan yang diberikan oleh Menko Marves Luhut sehingga program pungutan Jasa Labuh/Parkir Penerimaan Daerah bisa dilaksanakan. Untuk Kepri aejak awal Maret ini, area Labuhan Jangkar Galang, Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit, dan Karimun dapat terealisasikan sehingga dana yang didapat dari jasa labuh jangkar tersebut dapat digunakan guna pembangunan Kepri.

Diskusi pun masuk ke sektor pembangunan infrastruktur. Karena Gubernur Ansar ingin ada percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di Kepri. Untuk itu Gubernur Ansar menyatakan kesiapannya untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Dalam pertemuan itu, Menko Luhut ikut didampingi Penasihat Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Kemenko Marves Marsetio. Hadir juga Staf Khusus Bidang Hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lambok V Nahattands.

Tentang labuh jangkar, Menko Marves Luhut mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk satgas khusus yang akan mengawasi agar kapal-kapal yang nantinya melewati daerah Kepri tidak sembarangan parkir. Mereka harus melabuhkan jangkarnya di kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan guna dapat ditarik jasa labuh jangkar kapal tersebut.

Sementara tentang sektor pariwisata Menko Luhut Panjaitan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Sadikin agar Provinsi Kepri mendapatkan prioritas pengiriman vaksin Covid-19 untuk menggiatkan kembali gairah pariwisata Kepri.

Sepanjang Rabu ini, Gubernur Ansar memang berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Kemenko Marves dan Kemenko PMK. Semua itu dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi Kepri. Juga mempercepat upaya memutuskan mata rantai pandemi Covid-19.

Sumber : humas.kepriprov.go.id 

Batam – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam, Azril Apriansyah, langsung berkoordinasi dengan kepolisian Polresta Barelang, Rabu (10/3/2021) malam. Hal tersebut sebagai langkah cepat mengantisipasi ancaman kejahatan setelah adanya kegiatan mencurigakan yang terekam kamera pengintai (Closed Circuit Television/CCTv) di kawasan Sei Ladi, Sekupang.

“Semalam kita mendeteksi ada tiga orang yang dengan sengaja merusak panel listrik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Aksi itu sangat mencurigakan,” ujar Azril, Kamis (11/3/2021) pagi.

Aksi tiga orang dengan menggunakan satu sepeda motor itu, terekam pukul 23.47. Dalam aksinya itu, satu orang bertugas memadamkan listrik yang berada di lokasi, kemudian dua orang lainnya menunggu di atas sepeda motor yang masih menyala.

“Dengan temuan itu, langsung kita koordinasikan ke Polresta Barelang melalui petugas Satlantas yang sedang patroli,” ujarnya.

Tak berselang lama, petugas langsung tiba ke lokasi dan kembali menyalakan PJU yang berada di sepanjang Jalan Gajah Mada Sekupang, tepatnya di dekat Waduk Sei Ladi. “Belum diketahui tujuan pelaku memadamkan PJU tersebut. Namun langkah ini sebagai upaya kita menekan kriminalitas di titik-titik rawan kejahatan,” ujarnya.

Azril menyampaikan, CCTv yang dioperatori Diskominfo Batam tersebar di beberapa titik rawan. CCTv tersebut beroperasi 24 jam dan diawasi pegawai dari Diskominfo Batam.

“Semoga dengan upaya ini, kita bisa mengantisipasi tindak kejahatan di Batam dengan berkoordinasi serta bersinergi dengan pihak kepolisian,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan agar pengawasan melalui CCTv ditingkatkan. Bahkan, Amsakar juga meninjau langsung proses pengawasan melalui monitor yang berada Kantor Wali Kota Batam. “Semoga Batam aman, kondusif, dan tindak kejahatan bisa diantisipasi,” ujarnya.

Sumber : Media Center Batam

Semarang - Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah pada Rabu (10/2).

Di DIY Presiden RI Joko Widodo bersama Menko Airlangga meninjau pelaksanaan vaksinasi massal terhadap seniman dan budayawan. Selanjutnya di Kota Semarang, Jawa Tengah Presiden beserta rombongan melakukan peninjauan pelaksanaan vaksinasi massal terhadap ulama, tokoh lintas agama, santri, dan petugas pelayan publik Provinsi Jawa Tengah.

“Pagi hari ini dilaksanakan vaksinasi [bagi] sebanyak 517 seniman, baik itu seniman musik, tari, seni rupa, pelukis, seni tradisional sampai modern, semuanya tadi divaksinasi dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar,” ujar Presiden RI Joko Widodo usai meninjau pelaksanaan vaksinasi di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK), Dusun Kembaran, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Presiden menyadari bahwa pandemi COVID-19 adalah keadaan yang tidak mudah bagi pekerja seni. Namun, ia berharap para pekerja di bidang seni dan budaya tetap bersemangat dan tidak berhenti berkarya.

“Kita harus terus merawat semangat, agar beliau-beliau yang bekerja di bidang seni ini terus memiliki semangat untuk berkarya. Meskipun dalam masa pandemi dan adanya pembatasan-pembatasan yang ada tetapi karyanya tidak pernah berhenti,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Yayasan PSBK, Butet Kartaredjasa menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah terhadap seniman dan budayawan sebagai salah satu pekerjaan yang sangat terdampak pandemi Covid-19.

Vaksinasi massal di PSBK ini diikuti seniman dan budayawan dari berbagai lintas disiplin, seperti perupa, penyair, sastrawan, penari, pemusik, dalang, sampai pemain ketoprak. Presiden berharap vaksinasi ini dapat memberikan perlindungan bagi para pelaku seni dan budaya tersebut.


Peninjauan Vaksinasi di Jawa Tengah

Bertolak dari DIY, sekitar pukul 13.30 WIB Presiden dan rombongan tiba di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. MAJT menjadi titik digelarnya pelaksanaan vaksinasi massal bagi para ulama, tokoh lintas agama, hingga para santri.

Presiden berharap agar pelaksanaan vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi para ulama, tokoh lintas agama, dan para santri juga segera dilakukan di daerah-daerah lainnya.

"Kita harapkan semakin hari semakin banyak dari warga kita yang divaksinasi. Ini akan memberikan sebuah kekebalan komunal dan kita berharap laju penularan Covid-19 bisa kita cegah," tuturnya.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah turut meninjau jalannya pelaksanaan vaksinasi massal yang secara keseluruhan diperuntukkan bagi kurang lebih 1.000 penerima vaksin.

Sebelumnya, vaksinasi massal bagi ulama dan tokoh lintas agama juga telah dilaksanakan di Masjid Istiqlal, DKI Jakarta pada 23 Februari lalu.

Hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan pelaksanaan vaksinasi massal di DIY dan Jateng antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (nck)

Jakarta, 08 Maret 2021

Inklusi keuangan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan pentingnya peranan inklusi keuangan khususnya lagi pada masa pandemi COVID-19, Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif memutuskan untuk meningkatkan akselerasi implementasi inklusi keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Akselerasi inklusi keuangan tersebut dilakukan melalui dua strategi utama yaitu pertama, mempercepat penyaluran kredit baik dari usaha mikro hingga usaha besar, dan kedua, meningkatkan layanan keuangan berbasis digital, seperti QRIS dan mobile banking. Kedua program tersebut selain dapat mencegah penularan COVID-19 juga sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) ketika memimpin Rapat Koordinasi DNKI secara virtual, Senin (8/3).

Tingkat kepemilikan produk dan layanan keuangan di kalangan masyarakat tetap positif di tengah besarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. “Inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat, baik dari kepemilikan maupun penggunaan rekening di lembaga keuangan. Prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras Kementerian dan Lembaga anggota DNKI dalam mengeksekusi program edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan, digitalisasi layanan keuangan pada sektor pemerintah, perlindungan konsumen, regulasi dan pemerataan infrastruktur telekomunikasi,” kata Menko Airlangga.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat baik dari sisi kepemilikan akun maupun dari sisi penggunaan akun. Indeks kepemilikan akun meningkat dari 31,3 pada tahun 2014 menjadi 61,7 pada tahun 2020. Sementara indeks penggunaan akun/rekening meningkat dari 59,74 pada 2013 menjadi 81,4 pada 2020.

DNKI mencatat, sepanjang tahun 2020 sebanyak 348 kegiatan edukasi keuangan terhadap sekitar 85.000 peserta telah terlaksana. Kegiatan edukasi dan literasi keuangan Syariah juga kian gencar seiring perlindungan konsumen yang lebih optimal. Sekitar 94,54% dari jumlah total pengaduan layanan keuangan telah terselesaikan. Selain itu, Pemerintah juga telah meresmikan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan.

Pembukaan rekening bank yang dilakukan hanya pada Bulan Inklusi Keuangan bahkan melonjak sampai 789.025 rekening baru. Sementara itu, kepemilikan akun uang elektronik meningkat sampai 13,8 juta dan 5,1 juta merchant di seluruh Indonesia telah menerapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang mana mayoritas merchant adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

DNKI juga mencatat bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) turut meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Rasio penyaluran kredit UMKM oleh bank umum mencapai 19,8%, sementara realisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp196,42 triliun, atau setara 103,3%, dari target Rp190 triliun. Di samping itu, pemberdayaan SHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) melalui pendampingan usaha dan akses pembiayaan terus berjalan.

Lebih jauh, perkembangan inklusi keuangan Indonesia tak lepas dari infrastruktur dan akses terhadap teknologi informasi yang merata. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika, saat ini akses internet tersedia di 11.817 titik fasilitas publik dan persentase pemanfaatan Palapa Ring secara umum terus meningkat sejak diresmikan. Pemerintah juga telah meluncurkan LokasiKu, yaitu sebuah aplikasi pencarian titik layanan keuangan, dan mengembangkan Peta Akses Layanan Keuangan Indonesia.

Inklusi keuangan juga membutuhkan regulasi yang tepat untuk memacu perkembangannya. Karenanya, pemerintah memperbarui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 dan mencabut Perpres Nomor 82 Tahun 2016.

“Kami tetapkan Perpres baru SNKI untuk memacu kenaikan penggunaan dan kepemilikan layanan keuangan formal, yang berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Menko Airlangga.

Agar manfaat Perpres Nomor 114 Tahun 2020 tentang SNKI lebih cepat dirasakan masyarakat, DNKI menetapkan target dan Program Kerja SNKI 2021–2024 dalam Rapat Koordinasi SNKI. Target indeks inklusi keuangan tahunan 2021-2024 yang ditetapkan pada Rapat Koordinasi tersebut masing-masing sebesar 82 pada tahun 2021, 85 pada tahun 2022, 88 pada tahun 2023 dan 90 pada tahun 2024.

Rapat Koordinasi SNKI dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Sosial, Menteri ATR/BPN, Menteri Pertanian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Pusat Statistik, dan perwakilan Kementerian dan Lembaga anggota DNKI. (nck)

Batam – Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan saat membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. Selain meminta agar perdagangan digital dikelola dengan baik, Presiden juga meminta agar Kementerian Perdagangan memiliki kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengembangkan pasar produk nasional Indonesia.

“Misalnya, dengan mendukung program Bangga Buatan Indonesia. Pusat perbelanjaan, mal di Jakarta sampai ke daerah, harus didorong untuk memberikan ruang bagi produk-produk Indonesia, khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand dari luar negeri. Ini harus mulai digeser, mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat yang strategis, lokasi yang baik berikan ruang untuk brand lokal,” jelas Presiden.

Menurut Presiden, penjenamaan (branding) harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 270 juta jiwa sudah seharusnya menjadi konsumen paling loyal untuk produk-produk dalam negeri.

“Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan,” tegasnya.

Di samping itu, pasar ekspor juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Untuk itu, Presiden meminta pasar-pasar nontradisional terus diperluas. Presiden kembali mengingatkan jajarannya agar tidak terjebak pada pasar ekspor yang itu-itu saja, misalnya Uni Eropa dan Amerika.

“Banyak negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lebih dari 5 persen, di Asia Selatan, di Eropa Timur, dan negara-negara lainnya. Harus diseriusi,” imbuhnya.

Berikutnya, Presiden meminta agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibantu agar lebih mampu untuk melakukan ekspor. Menurutnya, Indonesia perlu UMKM yang menjadi eksportir dalam jumlah yang besar. Saat ini 90 persen pelaku ekspor adalah UMKM, namun kontribusi ekspornya hanya 13 persen. Artinya, kapasitasnya perlu ditambah dan diperbesar.

“Saya tahun lalu mengingatkan kepada Menteri Perdagangan, Dewan Penunjang Ekspor dihidupkan lagi, membantu UMKM agar bisa memperbaiki produksinya, membantu UMKM memperbaiki desainnya, membantu UMKM memperbaiki packaging-nya, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik dan ini harus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang lain, institusi yang lain, dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM kita di pasar global,” jelasnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar penyelesaian perundingan dengan negara-negara potensial dipercepat. Ini adalah agenda prioritas karena menurut Presiden, di masa-masa seperti ini Indonesia membutuhkan pasar ekspor baru.

“Kita telah menyelesaikan IA-CEPA dengan Australia, dengan Korea, dengan EU tolong ini Pak Menteri didorong agar juga selesai dan negara-negara lain yang kita belum memiliki CEPA ini segera dirampungkan, segera diselesaikan,” ungkapnya.

Implementasi 23 perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah ditandatangani juga harus benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Presiden memberikan contoh, misalnya dengan Australia di mana sudah ada Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), pelaku usaha harus jeli melihat peluang-peluang yang ada di sana.

“Saya kira yang gede peluangnya adalah otomotif. Pelajari betul pasarnya seperti apa, konsumennya seperti apa, informasikan ke Tanah Air sehingga kita betul-betul bisa membuka pasar di Australia dan tentu saja produk-produk UMKM yang lainnya yang memiliki opportunity, memiliki peluang itu perlu dibantu dan didorong dalam rangka meningkatkan nilai ekspor dan diversifikasi produk ke negara mitra dagang kita,” ujarnya.

Khusus untuk sektor-sektor industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja yang banyak seperti otomotif, elektronik, tekstil, kimia, dan farmasi, serta makanan dan minuman, Presiden meminta agar diberikan stimulus, fasilitas-fasilitas ekspor, serta insentif. Hal tersebut untuk memperluas pasar terutama negara-negara nontradisional dengan memanfaatkan kerja sama perdagangan dan mengoptimalkan kinerja perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.

Terakhir, Presiden meminta agar jajaran terkait terus menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok di seluruh pelosok Tanah Air dengan harga yang stabil dan terjangkau. Presiden juga meminta untuk mengupayakan terus perbaikan kesetaraan harga di daerah-daerah pinggiran.

“Harus diantisipasi, ini juga perlu saya ingatkan, bulan Ramadan yang tinggal 40 hari lagi, sebulan kemudian Idulfitri. Siapkan dari sekarang, antisipasi dari sekarang, walaupun nanti kita akan menyambut dengan sederhana, tetapi sekali lagi, ketersediaan stok dan harga yang stabil harus dijamin,” katanya.

Sumber : Media Center Batam

PT Adhya Tirta Batam memastikan diri untuk ikut berpartisipasi dalam lelang pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Batam. Perusahaan air terbaik di Indonesia ini berjanji akan memberikan yang terbaik untuk pengelolaan SPAM Kota Batam.
 
“ATB sudah membuktikan diri dengan 25 tahun mengelola SPAM Batam, hingga membawa kota ini menjadi kota dengan pelayanan air bersih terbaik di Indonesia. Kedepan, kami pasti akan memberikan yang lebih baik lagi,” ujar Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus.
 
ATB merupakan salah satu perusahaan yang digadang-gadang ikut dalam lelang pengelolaan SPAM Batam. Terutama karena rekam jejak perusahaan yang telah terbukti memberikan pelayanan terbaik selama 25 tahun beroperasi di Batam.
 
Salah satu keunggulan ATB adalah teknologi SPARTA Smart Solution yang telah mendapatkan Paten dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Teknologi terintegrasi ini adalah satu-satunya, dan akan memberikan nilai tambah bagi ATB.
Maria mengungkapkan, sejumlah daerah sudah mengincar teknologi tersebut untuk memperbaiki layanan air bersih di wilayahnya.
 
Selain unggul dari sisi teknis, ATB juga mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan pelanggan prima. Dibantu dengan ATB Integrated System (AIRS), perusahaan dapat memberikan pelayanan pelanggan yang melebihi ekspektasi.
“Masak kami melebarkan sayap ke Indonesia, namun meninggalkan Batam. Batam tetap mendapat perhatian dari ATB,” ujarnya.
 
ATB berharap pemerintah mengundang perusahaan yang benar-benar memiliki rekam jejak pengelolaan SPAM yang baik, dan telah terbukti memiliki kemampuan yang diharapkan oleh kota Batam.
 
“Kita semua ingin agar pengelolaan air bersih di Batam menjadi lebih baik. Karena itu, kami berharap perusahaan yang diundang pemerintah untuk mengikuti lelang nantinya adalah yang telah membuktikan diri dan memiliki pengalaman yang mencukupi di bidangnya,” tutur Maria. (*)

Jakarta (4/3/2021)-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) saat ini sedang fokus untuk mengembangkan pariwisata di domestik dan mendorong wisatawan nusantara untuk berwisata ke destinasi super prioritas.

“Kita 2021 bersiap-siap untuk memulihkan itu dengan bertumpu terutama kepada wisatawan domestik dulu nih, sampai siap-siap untuk wisatawan mancanegara boleh dibuka. Sementara ini fokusnya Kementerian pariwisata lebih ke domestik atau Wisdom,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Webinar Membangkitkan Optimisme Industri Pariwisata Nusantara – FORWADA, Kamis (4/3/2021)

Dirinya tidak menampik, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga ikut terpukul dengan adanya kondisi pandemi covid-19 ini. Bahkan berdasarkan data statistik dari Kemenparekraf, Sandiaga menyebutkan terjadi penurunan Wisatawan Mancanegara dan devisa.

“Penurunan wisman dan devisa di tahun 2019 kita punya Wisman itu sekitar 16 jutaan dengan devisa sekitar USD 116 juta. Kemudian tahun 2020 ini wismannya hanya tinggal 4.080.000 dan devisanya sekitar USD 3,54 juta,” katanya.

Menurutnya hal itu wajar terjadi, karena memang akses transportasi juga ditutup oleh Pemerintah karena ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020. Selain itu negara-negara lain juga rata-rata menerapkan kebijakan lockdown. Sehingga secara langsung menutup pintu pariwisata di seluruh dunia.

Kendati begitu, untuk menyikapi kondisi pandemi covid-1 ini. Sandiaga menyebutkan ada beberapa tahap fase pengembangan. Yakni fase jangka pendek dan jangka Panjang menengah, untuk jangka pendeknya yaitu bagaimana cara menangani covid-19, memulihkan perekonomian.  Sementara jangka panjang menengah yakni membangun keunggulan melalui pariwisata.

“Tentu kita harus melakukan mitigasi di jangka 2020-2021. Jadi memang ketika terjadi 2020 kita langsung program perlindungan sosial untuk pekerja pariwisata, kemudian realokasi anggaran untuk beberapa kegiatan yang terkait dengan padat karya kemudian juga pemberian stimulus ekonomi pada sektor parekraf,” pungkasnya.   

Sementara itu Deputi Marketing Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Nia Niscaya menyebut bahwa persepsi masyarakat umum terhadap Indonesia dari segi penanganan covid-19 relatif jelek.

Dia menyebut dari penyaringan data melalui Adobe Data, pembahasan dan persepsi pasar mengenai covid-19 masih tidak menggembirakan. Padahal sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kepercayaan penanganan pandemi, lanjutnya, sangat terdampak dari penanganan covid-19.

"Apa yang dibahas orang tentang Indonesia soal tourism ternyata bagus persepsi pasar, tapi ketika bicara covid-19 jelek persepsinya. Ketika bicara covid-19 dan tourism 50 persen turun persepsinya," kata Nia.

Nia menyebut tak bisa dipungkiri penanganan covid-19 sangat memengaruhi citra pariwisata Indonesia. Karenanya, sangat penting untuk mengkampanyekan wisata sehat dan aman yang ketat dengan protokol kesehatan.

Menurut dia, tren pariwisata di era covid-19 sudah bergeser. Bila dulu masyarakat cenderung mengunjungi destinasi yang ramai, sekarang destinasi yang sepi malah lebih disenangi.

"Tren sekarang itu bukan destinasinya cukup menarik atau tidak, tapi bagaimana prokotol kesehatannya di situ," jelasnya.

Oleh karena itu, ia menyebut salah satu program Kemenparekraf di tahun ini adalah menggencarkan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) kepada pengusaha. (nck)

Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menghadiri Gebyar Melayu Pesisir dan Peresmian Galeri Dekranasda Batam di Kantor Dekranasda Batam, Rabu (3/3/2021). Dalam kesempatan itu, Rudi berharap kegiatan menjadi momentum pemulihan ekonomi untuk memakmurkan rakyat Batam melalui peran pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengingatkan para UMKM untuk melihat kemampuan pasar dalam menentukan harga. Ia berharap, dengan kemampuan masyarakat membeli, maka produk yang ada akan laris.

“Kita ingin membangkitkan ekonomi melalui UMKM. Kalau bisa, kita siapkan lahan bangun satu tempat menjadi pusat seluruh UMKM yang ada di Batam ini. Galeri ini tidak bisa memuat seluruh UMKM yang ada di Batam,” ujarnya.

Tak lupa, Rudi mengingatkan, semua rencana dan program yang ada tak akan ada artinya jika pandemi Covid-19 belum selesai. Ia menyampaikan, pihaknya sudah menjalankan vaksinasi tahap II sebanyak 7.000 pelayan publik termasuk bagi wartawan yang ada di Batam.

“Semoga Pandemi ini selesai dan ekonomi Batam kembali pulih. Ingat pesan saya, bagi para UMKM, daya beli masyarakat sedang rendah, bagi para produsen mari menghitung berapa kemampuan masyarakat membeli,” katanya.

Secara resmi, Gebyar Melayu Pesisir dan Peresmian Galeri Dekranasda dibuka langsung Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina. Dalam kesempatan itu, Marlin Agustina merespons rencana Wali Kota Batam yang ingin memiliki pusat UMKM. Ia berharap tersedia lahan dan Pemprov Kepri siap membantu pembangunan fisiknya.

“Bisa kita bangun fisiknya secara bertahap. Yang penting sudah tersedia lahannya,” ujar Marlin.

Marlin yang juga sebagai Ketua Dekranasda Batam tersebut juga menjawab pesan Wali Kota yang ingin harga produk UMKM terjangkau. Menurut dia, sejauh ini, harga yang diberikan sudah berdasarkan survei dan ia berharap butuh dukungan semua pihak agar produk UMKM binaan Dekranasda Batam bisa diterima di masyarakat hingga wisatawan.

“Banyaknya wisatawan yang datang ke Kepri, menjadi modal kita menciptakan produk khas Kepri. Sejauh ini Batam sudah punya batik khas dan kita juga mendorong semua daerah punya produk khas masing-masing,” ujarnya.

Di lokasi sama, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, Musni Hardi K Atmaja, mengatakan kegiatan tersebut Sebagai bentuk dukungan produk lokal dan mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI), dan Karya Kreatif Indonesia (KKI). “Ini sinergi BI bersama Pemprov Kepri, Pemko Batam, dan Dekranasda Batam sebagai langkah globalisasi dan digitalisasi UMKM dan pariwisata,” ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Kepri dan Pemko Batam serta Dekranasda telah mendukung kegiatan tersebut. Melalui penyelenggaraan Gebyar Melayu Pesisir dan disejalankan peresmian Galeri Dekranasda Batam. “Semoga galeri ini menjadi wadah bagi UMKM Batam yang sudah melalui uji kurasi seperti kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan. Semoga UMKM bisa survive di pasar domestik maupun ekspor,” katanya.

Musni juga tak lupa, selama pelaksanaan tersebut, ditunjang pembayaran digital melalui QRIS. Ia berharap event ini menjadi kegiatan rutin setiap tahun. “Tak lain ini sebagai langkah bersama untuk membangkitkan UMKM Batam dan Kepri,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah pemerintah mempromosikan dan memasarkan produk khas Batam dan Kepri. Selain itu, dengan adanya galeri Dekranasda yang menjadi pusat belanja oleh-oleh premium pertama.

“Galeri ini terintegrasi dengan paket pariwisata dengan menghadirkan 45 tenan untuk memenuhi kebutuhan oleh-oleh premium bagi wisatawan,” kata Gustian.

Sumber : Media Center Batam

Page 8 of 104

Tentang Kami