Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan guna melindungi masyarakat dari berbagai risiko kerugian.

Sepanjang April hingga Mei 2026, Satgas PASTI menghentikan kegiatan usaha 27 entitas gadai swasta ilegal yang belum memiliki izin resmi. Aktivitas gadai ilegal dinilai berpotensi merugikan masyarakat karena mengenakan bunga tinggi, perjanjian yang tidak jelas, serta minim perlindungan terhadap barang jaminan dan konsumen.

Selain itu, Satgas PASTI juga menghentikan kegiatan 228 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) ilegal sepanjang Januari hingga Mei 2026. Banyak di antaranya menawarkan investasi aset kripto melalui media sosial dan situs web tanpa izin resmi dengan iming-iming keuntungan besar dan pendapatan pasif tanpa risiko.

Masyarakat diimbau untuk memastikan legalitas perusahaan investasi, memeriksa daftar aset kripto yang resmi, serta memahami risiko investasi sebelum menanamkan dana. Satgas PASTI juga mengingatkan agar tidak mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang tidak masuk akal.

Di sisi lain, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menerima 579.459 laporan penipuan sejak November 2024 hingga Mei 2026. Dari laporan tersebut, sebanyak 515.553 rekening telah diblokir dan dana korban senilai sekitar Rp638,9 miliar berhasil diamankan. Sebanyak Rp196,93 miliar di antaranya telah berhasil dikembalikan kepada korban.

Satgas PASTI juga mengidentifikasi sejumlah modus penipuan yang sedang marak, seperti social engineering melalui aplikasi akses jarak jauh, QRIS palsu, recovery scam, hingga pemalsuan bukti pembayaran yang menyerupai dokumen resmi perusahaan.

Untuk itu, masyarakat diminta selalu waspada, tidak membagikan data pribadi maupun kode OTP kepada pihak lain, serta segera melaporkan aktivitas keuangan ilegal melalui situs sipasti.ojk.go.id dan penipuan transaksi keuangan melalui iasc.ojk.go.id. Satgas PASTI menegaskan akan terus memperkuat pengawasan guna menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.

Jakarta, 22 Juni 2026. Perekonomian global masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Meskipun konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, dampak yang ditimbulkan masih memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar global. Dalam menghadapi situasi tersebut, Pemerintah terus mengambil langkah-langkah proaktif dan antisipatif guna memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan guna menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Sebagian besar sudah disampaikan sesudah rakortas dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Q2 dan Semester II-2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/06).

Terdapat 8 kebijakan dalam Stimulus Ekonomi Q2 dan Semester II-2026, yang terbagi dalam 3 pilar utama, yaitu:

Pilar 1: Stimulus dan Insentif yang berfokus pada Konsumsi dan Dunia Usaha, terdapat empat kebijakan.

Pertama, untuk mendukung industri kreatif dan kesejahteraan para pembuat karya, Pemerintah menetapkan insentif Pajak Penulis berupa tarif khusus PPh Final Royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional.

Kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat dan pergerakan ekonomi selama periode libur sekolah, Pemerintah memberikan Insentif dan Diskon Transportasi berupa Diskon sebesar 30% harga tiket untuk Kereta Api tanggal 20 Juni - 5 Juli 2026 dan 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni tanggal 20 Juni - 15 Agustus 2026, Gratis tarif jasa kepelabuhan ASDP tanggal 20 Juni - 5 Juli 2026, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp190,5 miliar dan target 3 juta penumpang, serta subsidi penuh PPN DTP 100% untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang.

Ketiga, Pemerintah akan memberikan insentif dan diskon transportasi serupa untuk periode Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) berupa Diskon sebesar 30% harga tiket untuk Kereta Api tanggal 22 Desember 2026 - 4 Januari 2027 dan 30% tarif dasar untuk Kapal Pelni tanggal 17 Desember 2026 – 10 Januari 2027, Gratis tarif jasa kepelabuhan ASDP tanggal 22 Desember 2026 – 10 Januari 2027 dengan total alokasi anggaran Rp161,4 miliar dan target 2,8 juta penumpang, serta subsidi PPN DTP 100% untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi juga kembali diberikan dengan anggaran Rp722 miliar yang menyasar target 3,7 juta penumpang.

Keempat, untuk sektor industri, Pemerintah meluncurkan beberapa insentif. Insentif Impor LPG dan Bahan Baku Plastik dengan menetapkan Bea Masuk Nol Persen atas impor LPG bagi industri petrokimia, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan Bea Masuk Nol Persen atas bahan baku plastik. Kedua kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan biaya produksi industri dan mencegah lonjakan harga barang konsumsi yang lebih luas. Sebelumnya, Pemerintah telah menurunkan tarif Bea Masuk impor suku cadang pesawat udara menjadi 0% untuk mendukung industri penerbangan melalui penurunan biaya operasional maskapai, guna memperkuat daya saing industri MRO.

Pilar 2: Program Magang dan Vokasi yang berfokus pada Ketenagakerjaan dan Kelas Menengah, diarahkan langsung pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyerapan tenaga kerja, terdapat dua kebijakan.

Kelima, Program Magang Nasional tahap II akan dimulai pada bulan Juli 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,14 triliun yang akan menyasar 150.000 peserta fresh graduate perguruan tinggi.

Keenam, Pelatihan Vokasi. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,12 triliun untuk mendanai program-program peningkatan keterampilan dan kompetensi ketenagakerjaan. Target prioritas dari program ini difokuskan secara khusus kepada 220.000 lulusan SMK agar mereka siap kerja, serta perlindungan bagi 50.000 pekerja yang terdampak PHK agar mereka mendapatkan jembatan keterampilan baru untuk kembali ke dunia kerja.

Pilar 3: Bantuan Pangan yang berfokus pada Jaring Pengaman Sosial merupakan komitmen Pemerintah untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat lapisan bawah serta stabilitas pangan, terdapat dua kebijakan.

Ketujuh, Bantuan Beras 10 kg yang dimulai bulan Juli 2026. Pemerintah akan mendistribusikan bantuan beras masing-masing sebesar 10 kg kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama 3 bulan berturut-turut. Anggaran yang dialokasikan diperkirakan mencapai Rp17,54 triliun.

Kedelapan, Bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) Kedelai. Pemerintah memberikan bantuan kepada pengrajin tahu dan tempe paling tinggi sebesar Rp2.000/kg untuk total kuota 250.000 ton pada tahap pertama ini, untuk daerah yang harga kedelainya di atas Harga Acuan Pembelian (HAP).

“Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun, terdiri dari stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran Magang dan Vokasi sekitar Rp6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” pungkas Menko Airlangga.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan dinamika persaingan investasi antarwilayah, Batam terus menunjukkan kinerja positif sebagai salah satu destinasi investasi unggulan di Indonesia.

Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi Batam berhasil melampaui target bahkan menunjukkan tren pertumbuhan yang kian menguat pada awal tahun 2026.

Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), realisasi investasi Batam tahun 2025 tercatat mencapai Rp 44,01 triliun. Angka tersebut tumbuh 72,83 persen dari tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 25,46 triliun dan sukses melampaui target 2025 sebesar Rp 36,9 triliun.

Sementara itu, berdasarkan metodologi perhitungan investasi yang dikembangkan BP Batam melalui pendekatan bottom-up, nilai investasi yang berhasil terealisasi bahkan mencapai Rp 69,30 triliun atau 115,50 persen dari target investasi BP Batam sebesar Rp 60 triliun.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pencapaian ini menjadi indikator kuat bahwa kepercayaan pelaku usaha atau investor terhadap Batam terus meningkat.

Ia memaparkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari penyederhanaan layanan investasi, reformasi terhadap sejumlah regulasi, hingga percepatan serta pembangunan infrastruktur pendukung investasi.

“Data ini menunjukkan bahwa Batam tetap menjadi kawasan yang dipercaya investor. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Batam justru mampu mencatat pertumbuhan investasi yang kian menguat. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa iklim investasi Batam terus membaik dan semakin kompetitif,” ujar Amsakar, Senin (22/6/2026).

Lebih lanjut, Amsakar menegaskan bahwa capaian investasi tersebut sekaligus menjawab berbagai keraguan yang berkembang mengenai prospek investasi Batam.

Menurutnya, indikator yang paling objektif untuk menilai daya tarik suatu daerah adalah keputusan investor untuk menanamkan modalnya.

“Ketika investasi terus tumbuh, baik dari dalam maupun luar negeri, itu berarti para pelaku usaha melihat peluang dan masa depan yang baik di Batam,” tambahnya.

Salah satu capaian yang paling menonjol adalah pertumbuhan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2025, nilai PMDN mencapai Rp 18,43 triliun atau meningkat 125,86 persen dibandingkan tahu sebelumnya yang sebesar Rp 8,16 triliun.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa dunia usaha nasional semakin optimistis terhadap prospek ekonomi Batam.

Selain itu, kondisi tersebut juga menjadi sinyal bahwa pertumbuhan investasi Batam tidak hanya bergantung pada modal asing, tetapi juga mendapat dukungan kuat dari investor domestik.

Di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) juga menunjukkan kinerja yang solid. Nilai PMA sepanjang tahun 2025 mencapai Rp25,58 triliun atau tumbuh 47,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp17,30 triliun.

Singapura tercatat masih menjadi sumber investasi terbesar, diikuti oleh sejumlah negara mitra strategis lainnya yang terus memperluas aktivitas usahanya di Batam.

Momentum positif berlanjut pada Triwulan I Tahun 2026

Realisasi investasi Batam pada periode Januari hingga Maret 2026 mencapai Rp17,4 triliun atau tumbuh 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Nilai tersebut terdiri dari PMA sebesar Rp8,8 triliun yang tumbuh 50,71 persen dan PMDN sebesar Rp8,5 triliun yang melonjak 216,18 persen secara tahunan.

Lima negara investor terbesar pada Triwulan I 2026 berasal dari Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.

Keberagaman negara asal investasi tersebut menunjukkan bahwa Batam memiliki basis investor yang semakin luas dan tidak bergantung pada satu negara tertentu, sehingga lebih tangguh menghadapi dinamika ekonomi global.

Dari sisi sektor usaha, investasi yang masuk juga semakin berkualitas karena didominasi sektor bernilai tambah tinggi.

Industri mesin dan elektronik menjadi sektor terbesar dengan kontribusi 23,65 persen, disusul sektor kimia dan farmasi sebesar 21,18 persen, jasa lainnya sebesar 17,70 persen, serta kawasan industri dan properti sebesar 13,09 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi Batam tidak hanya ditopang oleh sektor properti, tetapi juga didorong oleh industri manufaktur, teknologi, dan sektor produktif lainnya yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta peningkatan daya saing ekonomi.

Amsakar optimistis, tren pertumbuhan investasi akan terus berlanjut seiring berbagai kebijakan strategis yang telah dijalankan.

Salah satu langkah penting adalah perluasan wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025.

Melalui regulasi tersebut, lanjut Amsakar, cakupan wilayah KPBPB Batam bertambah dari 8 pulau menjadi 22 pulau dengan luas kawasan meningkat dari sekitar 71.500 hektare menjadi 152.686,44 hektare.

Perluasan ini membuka ruang pengembangan investasi baru yang jauh lebih besar untuk mendukung industri, logistik, pariwisata, energi, hingga sektor ekonomi masa depan.

Selain itu, BP Batam juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang meliputi jalan dan jembatan, drainase, pelabuhan, bandara, jaringan distribusi air minum, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengelolaan limbah B3, serta fasilitas kesehatan dan pelayanan publik lainnya.

Amsakar menegaskan bahwa investasi dan pembangunan infrastruktur merupakan dua hal yang saling mendukung.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap investor yang datang memperoleh kepastian usaha, dukungan infrastruktur yang memadai, serta pelayanan yang cepat dan profesional. Dengan sinergi tersebut, investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Amsakar. 

BATAM – Dalam rangka memperingati Hari Yoga Internasional yang jatuh pada tanggal 21 Juni, dua properti hotel terkemuka di Kota Batam di bawah naungan The Ascott Limited (Ascott), yaitu HARRIS Hotel Batam Center dan HARRIS Resort Waterfront Batam, sukses bersinergi dengan Pesona Yoga Studio menggelar acara kesehatan akbar bertajuk "Yoga for Healthy Ageing". Acara yang berlangsung secara luring di Sport Hall – Universitas Internasional Batam (UIB) ini dihadiri oleh ratusan pencinta gaya hidup sehat yang secara serempak mengenakan pakaian olahraga bernuansa ungu dan merah muda (Purple & Pink Attire).

Sebagai wujud perluasan kampanye kesehatan global ini ke ranah digital, HARRIS turut merilis kompetisi interaktif di platform digital bertajuk #FindYourBalance Challenge. Kompetisi digital ini dirancang khusus untuk memperluas kesadaran masyarakat global dan lokal mengenai pentingnya menyelaraskan kesehatan fisik (body) dan ketenangan jiwa (soul), sejalan dengan DNA utama dari merek HARRIS Hotels yang senantiasa mengusung nilai-nilai STAY FIT dan gaya hidup sehat yang dinamis. 

Sinergi Komunitas Kreatif dan Edukasi Kesehatan Global

Kegiatan perayaan Hari Yoga Internasional tahun 2026 ini berfokus pada tema utama "Yoga for Healthy Ageing" (Yoga untuk Penuaan yang Sehat). Tema ini dipilih secara sengaja sebagai respons atas semakin tingginya kesadaran publik pasca-pandemi mengenai investasi kesehatan jangka panjang. Melalui kolaborasi strategis dengan Pesona Yoga Studio, sebuah pusat kebugaran terkemuka dengan reputasi keahlian yang teruji di Kepulauan Riau, acara ini menghadirkan lima instruktur yoga profesional terkemuka sekaligus: Teacher Mariati, Teacher Anand, Teacher VK, Teacher Kadek, dan Teacher Tio.

"Kami di Pesona Yoga Studio sangat mengapresiasi kolaborasi luar biasa bersama HARRIS Hotels Batam dan Sky Yoga Centre Singapore dalam perayaan Hari Yoga Internasional 2026 ini. Melalui tema 'Yoga for Healthy Ageing', kami ingin menanamkan kesadaran bahwa penuaan yang sehat bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari investasi kesehatan yang konsisten. Rangkaian pose yang kami rancang hari ini—mulai dari pernapasan hingga latihan keseimbangan—bertujuan untuk membuktikan bahwa yoga adalah instrumen yang sangat adaptif dan aman untuk menjaga kualitas hidup di setiap lini usia. Antusiasme ratusan peserta yang hadir hari ini baik dari negara negara tetangga seperti Singapore , Malaysia dan India maupun dari masyarakat Batam itu sendiri adalah sinyal positif bahwa masyarakat semakin peduli pada keselarasan body mind and soul mereka," ujar Teacher Mariati selaku penginisiasi acara dari pihak Pesona Yoga Studio. Selain itu Visi Misi Tcr Mariati sangat jelas yaitu memasyarakatkan yoga dan meyogakan masyarakat, tambahnya.

Kombinasi ekspertis dari para pengajar ini menyuguhkan berbagai rangkaian pose yoga terstruktur, mulai dari teknik pernapasan, gerakan kelenturan harian, hingga latihan keseimbangan tingkat lanjut seperti posisi berdiri di atas kepala (headstand) yang dinamis.

Seluruh peserta yang mendaftar secara gratis tidak hanya mendapatkan akses pelatihan intensif dan eksklusif ini, melainkan juga dimanjakan dengan penyediaan makanan ringan bernutrisi (Free Snack) serta kesempatan memenangkan puluhan hadiah undian berhadiah (Lucky Draw) menarik yang disiapkan oleh pihak penyelenggara di lokasi acara.

"Melalui acara 'Yoga for Healthy Ageing' ini, HARRIS Hotel Batam Center dan HARRIS Resort Waterfront Batam berkomitmen untuk memposisikan diri melampaui sekadar penyedia layanan akomodasi perhotelan semata. Kami berdedikasi menjadi penggerak utama dalam memfasilitasi gaya hidup sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat Batam. Kemitraan strategis bersama Pesona Yoga Studio ini merupakan implementasi nyata dari pilar korporat kami untuk mendukung kesejahteraan komunitas," ujar Dila Bachmid selaku Marketing & Branding Manager Shared Service HARRIS Resort Waterfront Batam dan HARRIS Hotel Batam Center.

Ekspansi Kampanye Digital lewat #FindYourBalance Challenge

Guna menangkap antusiasme masyarakat luas yang tidak dapat hadir langsung di lokasi acara, HARRIS Hotel Batam Center dan HARRIS Resort Waterfront Batam menginisiasi aktivitas digital marketing interaktif melalui program #FindYourBalance Challenge yang berlangsung sejak tanggal 19 hingga 21 Juni 2026. Kompetisi media sosial ini terbuka secara eksklusif bagi seluruh peserta yang terdaftar pada kegiatan Yoga for Healthy Ageing oleh Pesona Yoga.

Mekanisme partisipasi kompetisi digital ini dibuat sangat inklusif namun tetap mendorong keterlibatan organik yang tinggi (organic engagement). Para peserta diwajibkan untuk memenuhi regulasi kompetisi sebagai berikut:

Mengikuti (Follow) akun Instagram dan Facebook resmi penyelenggara: @harrisbatamcenter, @harriswaterfront, dan @pesonayogastudio.

Memberikan tanda suka (Like) pada unggahan resmi kompetisi dan menandai (mention) minimal 3 orang rekan mereka di kolom komentar guna mengajak masyarakat luas mengadopsi pola hidup sehat.

Mengunggah foto atau video orisinal yang menampilkan pose yoga terfavorit atau terseru versi peserta. Unggahan ini wajib dilengkapi dengan teks takarir (caption) reflektif yang menceritakan makna personal mengenai arti "keseimbangan hidup" atau esensi gaya hidup sehat (healthy lifestyle) bagi diri mereka.

Menandai akun resmi ketiga penyelenggara dan mencantumkan empat tagar wajib: #HARRISStayfit, #FindYourBalance, #InternationalYogaDay, dan #PesonaYogaBatam.

Memastikan akun media sosial tidak dikunci (private) sepanjang periode kompetisi demi transparansi proses penjurian oleh tim manajemen hotel. 

Apresiasi dan Hadiah Eksklusif Berstandar Hospitalitas Tinggi

Sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas dan dedikasi para peserta dalam mempromosikan gaya hidup sehat, manajemen HARRIS telah menyiapkan empat kategori hadiah utama bernilai tinggi yang merepresentasikan kualitas layanan akomodasi terbaik mereka di Pulau Batam:

Kategori Hadiah 1: Voucher menginap dan sarapan gratis 2 Hari 1 Malam (2D1N) di HARRIS Resort Waterfront Batam, resort bintang 4 yang menawarkan pemandangan laut lepas dan fasilitas kebugaran luar ruangan yang lengkap.

Kategori Hadiah 2: Voucher menginap dan sarapan gratis 2 Hari 1 Malam (2D1N) di HARRIS Hotel Batam Center, hotel urban modern strategis yang terletak tepat di pusat kota dan terhubung langsung dengan pusat transportasi internasional.

Kategori Hadiah 3: Voucher Barbecue (BBQ) kuliner eksklusif untuk 2 orang di HARRIS Resort Waterfront Batam.

Kategori Hadiah 4: Voucher Barbecue (BBQ) makan malam mewah untuk 2 orang di HARRIS Hotel Batam Center.

Pengumuman pemenang ini dilakukan secara langsung di acara Yoga for Health Ageing di Sport Hall Kampus UIB dan semua pemenang merupakan peserta acara yang mengikuti rangkaian acara sampai dengan selesai.

BATAM – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) turun langsung menyambangi Kantor Kecamatan Sagulung pada Senin (15/6/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek langsung kualitas pelayanan publik serta mendengarkan keluh kesah para petugas di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam melayani masyarakat.

Sebelum berdiskusi, Ombudsman Kepri yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari sempat berkeliling melihat proses pelayanan, mengobrol dengan warga yang datang, dan mengecek fasilitas yang ada di Kantor Kecamatan Sagulung.

Dalam diskusi yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Sagulung, Bapak Yanuar Priadi, terungkap beberapa masalah lingkungan dan fasilitas yang masih dikeluhkan warga.

Pertama mengenai sampah masih sering menumpuk karena kapasitas Tempat Pembuangan yang terbatas. Selain itu, masalah banjir pun ikut dikeluhkan karena hampir merata di beberapa kelurahan seperti Sei Lekop dan Sei Pelunggut. Salah satu penyebabnya adalah proyek saluran air "kaki seribu" di bawah jalan, serta dampak pembangunan perusahaan. Pihak kecamatan mengaku sudah melaporkan hal ini ke dinas terkait agar cepat diperbaiki.

Kemudian beberapa kelurahan mengaku kewalahan karena jumlah pegawai sangat sedikit dibanding luas wilayahnya. Contohnya di Kelurahan Sungai Lekop yang harus melayani 67 RT dan 13 RW, serta Kelurahan Sungai Binti yang hanya punya 7 orang pegawai untuk mengurus 92 RT dan 19 RW.

Dalam kesempatan itu para Kepala Seksi (KASI) Pelayanan dari berbagai kelurahan di Sagulung juga curhat bahwa mereka sering bingung karena tidak adanya aturan (dasar hukum) yang jelas untuk menerbitkan surat-surat yang diminta warga. Contohnya seperti surat keterangan penghasilan orang tua atau surat tidak punya NPWP, surat keterangan pindah barang, surat untuk kerja ke luar negeri hingga surat keterangan domisili untuk pembuatan paspor.

Masalah lain yang cukup hangat adalah pemilihan RT/RW terkait uang pendaftaran hingga aturan yang membatasi jumlah pemilih maksimal 30 orang perwakilan sering diprotes warga karena mereka ingin memilih langsung secara demokratis.
Menanggapi konflik ini, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Dr. Lagat Parroha Patar Siadari, memberikan peringatan tegas bagi seluruh aparatur.

"Dalam pemilihan RT/RW, pembentukan panitia harus transparan dan pakai daftar hadir rapat supaya sah dan tidak digugat di kemudian hari. Kami ingatkan juga, tidak boleh ada pungutan biaya sepeser pun kepada calon RT/RW dengan alasan apa pun. Soal aturan perwakilan 30 orang, itu maksudnya untuk musyawarah mufakat, bukan untuk membatasi hak warga. Kalau ada warga protes, carikan solusi yang adil,” ujar Lagat.

Ombudsman Kepri juga mengingatkan agar petugas kelurahan tidak sembarangan mengeluarkan surat jika tidak ada dasar hukumnya, demi menghindari masalah hukum di masa depan. Jika ada permintaan warga yang bukan urusan kelurahan, tolong diarahkan ke instansi yang benar dengan cara yang baik.

Di akhir acara, Sekcam Sagulung, Yanuar Priadi, mengucapkan terima kasih atas masukan dari Ombudsman. Semua catatan ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat Sagulung ke depannya.

Sebagai bentuk dukungan, Ombudsman Kepri menyerahkan banner informasi pos pengaduan masyarakat dan cenderamata kepada pihak Kecamatan Sagulung, lalu ditutup dengan sesi foto bersama.

Diskominfo Batam – Perjalanan udara antara Kota Batam dan Pangkalpinang kini semakin mudah dan praktis seiring dibukanya rute penerbangan langsung oleh Wings Air.

Rute baru ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, serta mendukung kebutuhan perjalanan keluarga antarwilayah kepulauan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, menyambut baik pembukaan rute tersebut. Ia menilai kehadiran penerbangan langsung ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatera.

“Pembukaan rute Batam-Pangkalpinang ini tentu memberikan dampak positif, tidak hanya bagi mobilitas masyarakat, tetapi juga bagi penguatan aktivitas ekonomi dan investasi di kawasan,” ujar Firmansyah.

Menurutnya, rute ini tidak hanya menghubungkan Batam dan Pangkalpinang secara langsung, tetapi juga membuka akses lanjutan ke berbagai kota lain melalui jaringan penerbangan yang terintegrasi.

Dengan adanya layanan ini, waktu tempuh perjalanan menjadi lebih singkat, efisien, serta memberikan pilihan transportasi yang lebih nyaman bagi masyarakat di kawasan kepulauan. 

Jakarta, 21 Juni 2026. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil menyita dan mengamankan 41 aset yang diduga terkait dengan tindak pidana perbankan syariah pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) GP di Kota Medan, Sumatera Utara. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank (asset recovery) dalam proses penyidikan yang saat ini tengah berlangsung.

Penyitaan aset dilakukan pada 17–18 Juni 2026 setelah memperoleh penetapan resmi dari Pengadilan Negeri setempat. Tindakan tersebut merupakan hasil penelusuran aset (asset tracing) yang dilakukan secara intensif oleh Penyidik OJK guna mengamankan barang bukti sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Aset yang berhasil disita meliputi 41 aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, terdiri atas 8 bangunan di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 29 bidang tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, 2 aset di Kota Binjai, serta 2 aset di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Dalam proses penyidikan, OJK menemukan indikasi bahwa sebagian agunan pembiayaan tidak diikat secara sempurna sesuai ketentuan hukum dan hanya menggunakan instrumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Oleh karena itu, langkah penelusuran dan penyitaan aset menjadi penting untuk memastikan efektivitas proses penegakan hukum dan pemulihan aset.

Penyidikan perkara ini dilakukan terhadap dugaan tindak pidana perbankan syariah yang terjadi di PT BPRS GP, yang sebelumnya telah dicabut izin usahanya oleh OJK pada 17 April 2025. Perkara tersebut melibatkan Sdri. IP selaku Direktur Utama dan Sdr. MIL selaku pengguna dana akhir (end user).

Berdasarkan hasil penyidikan, pada periode Oktober 2019 hingga Maret 2024, para terlapor diduga melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan dan dokumen transaksi perbankan melalui pemberian 35 fasilitas pembiayaan atas nama 34 nasabah nominee (pinjam nama) dengan total plafon mencapai Rp15,47 miliar.

Pembiayaan tersebut diduga diberikan menggunakan dokumen identitas dan dokumen pendukung yang tidak sah serta tidak melalui prosedur pembiayaan yang berlaku. Dana hasil pencairan pembiayaan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk menutupi pembiayaan bermasalah lainnya sehingga memengaruhi kualitas pembiayaan bank.

Atas perbuatannya, para terlapor diduga melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), serta ketentuan pidana terkait lainnya.

Keberhasilan penyitaan aset tersebut merupakan hasil sinergi dan koordinasi OJK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

OJK menegaskan akan terus mengoptimalkan upaya penelusuran aset dan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan terhadap industri jasa keuangan nasional.

Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga ketahanan sumber daya air dan mendorong pengembangan industri berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang Pemanfaatan Riset dan Inovasi serta Pengkajian Pembangunan Batam Science and Technology Park di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Kamis (18/6).

Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi upaya penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Batam ke depan, terutama dalam menjaga ketersediaan sumber daya air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan dunia usaha.

Menurutnya, sebagai kawasan industri dan investasi yang terus berkembang, Batam membutuhkan dukungan riset dan inovasi agar pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami tidak memiliki hutan maupun sungai. Pasokan air sepenuhnya bergantung pada air hujan yang ditampung di delapan waduk. Karena itu, inovasi, digitalisasi, dan pengelolaan daerah tangkapan air menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dukungan riset dari BRIN akan sangat penting bagi keberlanjutan Batam,” kata Sudirman.

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian, mengatakan ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan Batam Science and Technology Park, pengelolaan energi dan sumber daya air, teknologi sirkular, industri maritim berkelanjutan hingga industri hijau.

“Kami berharap hasil riset dan inovasi BRIN dapat memberikan kontribusi nyata bagi Batam. Berbagai potensi yang ada harus diwujudkan menjadi solusi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia industri,” ujarnya.

Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN, Asep Riswoko, menambahkan kolaborasi ini melibatkan tujuh riset dari lima pusat riset BRIN, serta tiga unit teknis dari BP Batam. Sebanyak, sepuluh aktivitas dari enam topik utama telah dirumuskan untuk dilaknakan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, berdasarkan peta jalan yang telah disusun secara bertahap.

Seluruh aktivitas tersebut dirancang agar hasil riset dapat diimplementasikan secara langsung untuk mendukung pengembangan kawasan Batam.

“Kolaborasi ini dapat menjadi langkah awal konkret dalam memperkuat peran riset bagi pembangunan kawasan strategis Batam,” katanya.

Sementara, Kepala BRIN, Arif Satria, menilai kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan industri (valley of death).

“BRIN ingin menjadi think tank bagi pemerintah dengan membantu mengidentifikasi persoalan dan menawarkan solusi berbasis teknologi. Riset harus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan industri dan masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini mampu menarik investasi yang lebih besar ke Batam,” imbuh Arif.

Melalui kolaborasi ini, BP Batam meyakini hasil riset dan inovasi dapat menjadi solusi konkret dalam memperkuat ketahanan sumber daya air, mendorong transformasi industri yang lebih hijau dan mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. 

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog yang konstruktif dan menjadikan aspirasi publik sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan bahwa kritik, masukan, dan aspirasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang semakin berkualitas dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Kritik dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik," kata Menteri  Nusron.

Menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa, pemerintah menyambut  hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

"Setiap kebijakan yang dihasilkan terus dievaluasi dan disempurnakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," tutur Nusron.

Menurutnya, pejabat publik harus memiliki keterbukaan untuk mendengarkan berbagai pandangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab dalam melayani kepentingan umum.

Lebih lanjut, dalam semangat Bulan Pancasila, pemerintah mendorong budaya dialog, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan agar setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Ini di bulan Pancasila, apakah kebijakan publik yang saya ambil dalam pemerintahan, sudah sesuai apa tidak. Sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak, kalau belum ayo kita koreksi bersama-sama, item-item apa yang belum sesuai dengan Pancasila,” ungkap Nusron.

Melalui pendekatan ini, aksi demonstrasi dari kalangan mahasiswa tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai wadah evaluasi penting yang berharga bagi pemerintah.

Pemerintah memastikan bahwa setiap masukan yang disampaikan oleh para mahasiswa dalam demonstrasi tersebut akan dikaji secara mendalam guna menyempurnaan berbagai regulasi agraria dan tata ruang demi kesejahteraan masyarakat luas. [-RWA]

JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program elektrifikasi desa memasuki fase last mile electrification, yakni tahapan penyelesaian akses listrik bagi desa dan dusun yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan yang andal, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Langkah tersebut menjadi bagian dari target pemerintah untuk menuntaskan elektrifikasi pada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun hingga 2029.

Kebijakan ini dinilai penting mengingat elektrifikasi memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas ekonomi, pertumbuhan usaha masyarakat, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Komitmen pemerintah dalam memperluas akses listrik juga tercermin dari penguatan dukungan anggaran.

Selain melanjutkan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pemerintah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terutama di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kelistrikan konvensional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga ke desa dan dusun merupakan arahan Presiden Prabowo agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat," ungkap Bahlil.

Bahlil mengatakan pemerintah masih akan terus mendorong pembangunan jaringan listrik di berbagai wilayah yang belum terlayani secara optimal.

Dukungan anggaran untuk mempercepat elektrifikasi juga terus diperkuat. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) guna mempercepat pembangunan infrastruktur listrik desa.

"Untuk skema MYC 2026–2027 dengan target 3.054 lokasi dianggarkan sebesar Rp8,77 triliun. Kedua, untuk skema MYC 2027–2028 dengan target 101 lokasi dialokasikan sebesar Rp977,57 miliar," kata Tri.

Upaya tersebut dilakukan untuk menjangkau ribuan wilayah yang hingga kini belum memperoleh akses listrik.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu mengungkapkan pemerintah menargetkan seluruh wilayah yang belum berlistrik dapat teraliri listrik paling lambat pada 2029.

"Masih ada sekitar 8.000 lokasi yang belum mendapatkan akses listrik dan ini harus kita selesaikan. Tahun lalu sekitar 1.500 lokasi berhasil dialiri listrik, dan tahun ini pelaksanaannya ditargetkan lebih masif," jelas Jisman.

Dengan dukungan anggaran yang semakin besar, penguatan Program Lisdes dan BPBL, serta pemanfaatan PLTS sebagai solusi elektrifikasi di kawasan 3T, pemerintah optimistis target elektrifikasi nasional dapat tercapai sesuai rencana. *