Live Streaming
super me

super me

Page 1 of 102

Jakarta, 27 Juli 2021. Pemerintah terus berupaya mendatangkan vaksin melalui seluruh jalur yang ada guna memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi sampai akhir tahun ini. Hari ini, Selasa (27/7), telah datang lagi Vaksin Covid 19 yaitu Vaksin Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis dalam bentuk bulk (bahan baku).

Vaksin yang sudah diterima Indonesia sampai saat ini total sekitar 173,1 juta dosis, yaitu Vaksin jadi Sinovac 3 juta dosis, Astra Zeneca 14,9 juta dosis, Sinopharm 6 juta dosis, Moderna 4,5 juta dosis. Jika ditambah kedatangan pada hari ini, total vaksin Sinovac dalam bentuk bulk yang sudah diterima sebanyak 144,7 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin Covid-19 Tahap 30 menuturkan, Pemerintah selalu memastikan keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh. Vaksin yang disediakan di Indonesia melalui proses evaluasi oleh Badan POM dan rekomendasi dari ITAGI, WHO, dan para ahli. “Warga tidak perlu ada ragu atau khawatir untuk menerima vaksin,” tuturnya.

Selain itu, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menekankan kepentingan vaksinasi Covid-19 sebagai game changer atau salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan Indonesia keluar dari pandemi ini.

“Untuk mencapai kekebalan kelompok dibutuhkan sekitar 208,2 juta penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi. Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak berusia 12-17 tahun. Sekarang 718 ribu anak telah mendapat dosis pertama. Semakin cepat, semakin baik,” ungkapnya.

Setelah melakukan vaksinasi pada tenaga kesehatan, petugas publik dan penduduk lanjut usia, saat ini proses vaksinasi juga telah menjangkau masyarakat umum dan rentan. Hingga 26 Juli 2021, telah dilakukan vaksinasi sejumlah 64,13 juta dosis atau suntikan, yang terdiri dari 45,5 juta dosis pertama dan 18,6 juta dosis kedua.

Di sisi lain, Menko Airlangga mengingatkan bahwa vaksinasi hanyalah salah satu strategi Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, sebab vaksinasi dan kedisiplinan masyarakat harus berjalan beriringan.

“Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, dan treatment). Selain itu juga, kami mengambil kebijakan untuk memperpanjang PPKM hingga 2 Agustus 2021 mendatang,” ujarnya.

PPKM Level IV diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa-Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Luar Jawa-Bali. Sedangkan, PPKM Level III diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa-Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di Luar Jawa-Bali. Serta, PPKM Level II diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di Luar Jawa-Bali.
“Semoga kerja sama yang baik dari semua pihak dalam penanggulangan pandemi Covid-19 khususnya program vaksinasi dapat terus dikembangkan sehingga rakyat sehat dan ekonomi bangkit kembali,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 26 Juli 2021

Presiden RI Joko Widodo berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengertian dan dukungan terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan selama 23 hari terakhir. Dukungan dari masyarakat ini menciptakan tren perbaikan dalam pengendalian pandemi. Meskipun demikian, dalam pernyataan resminya pada Minggu (25/7), Presiden menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati dan selalu waspada dalam menghadapi tren perbaikan ini, terutama terkait varian delta yang sangat menular. Pertimbangan aspek kesehatan harus dihitung secara cermat dan pada saat yang sama aspek sosial ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari juga harus diprioritaskan.

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan Penerapan PPKM Level IV dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun kita akan lakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati. Hal-hal teknis lainnya akan dijelaskan oleh Menko (Menteri Koordinator) dan Menteri terkait,” ungkap Presiden Joko Widodo.

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menggelar konferensi pers “Evaluasi dan Penerapan PPKM”, Minggu (25/7).

PPKM Level IV akan diterapkan pada 95 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 45 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali. PPKM Level III akan diterapkan pada 33 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi di Jawa dan Bali dan 276 Kabupaten/Kota di 21 Provinsi di luar Jawa dan Bali. PPKM Level II akan diterapkan pada 65 Kabupaten/Kota di 17 Provinsi di luar Jawa dan Bali.

Pemberlakukan PPKM Level IV dan III didasarkan atas 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus, respon sistem kesehatan yang berdasar pada panduan dari WHO, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk PPKM Level IV ditetapkan aturan sebagai berikut:

1. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari, diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari, bisa buka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat dan pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda.

2. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda.

3. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit

Pengaturan lebih lengkap dan detail, telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri), yaitu InMendagri Nomor 24/2021 untuk PPKM Level 4 dan Level 3 di Jawa dan Bali, InMendagri Nomor 25/ 2021 terkait PPKM Level 4 di Luar Jawa dan Bali, serta InMendagri nomor 26/ 2021 untuk PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberi arahan untuk meningkatkan testing dan tracing serta ketersediaan obat dan oksigen.

“Kemudahan impor bahan baku dan obat-obatan untuk perusahaan farmasi, baik BUMN maupun swasta yang sudah mempunyai ijin impor juga diterapkan untuk menjaga ketersediaan obat untuk Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Untuk testing dan tracing, Pemerintah menetapkan target testing minimal per Kabupaten/Kota yang diatur dalam InMendagri tersebut, yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh seluruh Pemerintah Daerah. Digital-Tracing dioptimalkan dengan menggunakan Sistem Aplikasi “Peduli-Lindungi” yang mempunyai fitur QR-Code untuk memperkuat tracking dan contact-tracing. Selanjutnya dilakukan pengembangan fitur QR-Code Peduli-Lindungi untuk terintegrasi dengan data Hasil Tes Pemeriksaan Covid-19 dan data Vaksinasi Nasional. Menko Luhut menambahkan bahwa kegiatan tracing ini akan dikoordinir oleh TNI dan Polri dan Puskesmas di masing-masing wilayah. Untuk testing tetap dilakukan oleh Tenaga Kesehatan.

“Kami juga mendorong isolasi mandiri terpusat baik di level desa, kecamatan, kabupaten, kota atau level Provinsi untuk dimaksimalkan, utamanya yang berisiko tinggi atau yang di rumahnya terdapat ibu hamil, orang tua dan komorbid. Hal ini penting untuk mencegah penularan dan resiko kematian terutama kepada orang tua dan komorbid dan yang belum divaksin. Oleh karena itu tingkat vaksinasi juga akan dilakukan secara masif dalam bulan-bulan ini,” ujar Menko Luhut.

Terkait dengan pemberian bantuan sosial tambahan di Kabupaten/Kota untuk penerapan PPKM Level IV, Menko Airlangga menyampaikan bahwa bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat selama PPKM Level IV antara lain:

1. Menambah manfaat Kartu Sembako sebesar @Rp200Rb selama 2 bulan untuk 18,8 Juta KPM;

2. Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 Juta KPM Usulan Daerah, sebesar Rp200Rb/bulan selama 6 bulan;

3. Perpanjangan BST (Bantuan Sosial Tunai) selama 2 bulan (Mei s.d. Juni) disalurkan di Juli, sebesar Rp. 6,14 Triliun untuk 10 Juta KPM;

4. Melanjutkan Subsidi Kuota Internet selama 5 bulan (Agustus s.d. Desember) sebesar Rp.5,54 Triliun untuk 38,1 Juta Penerima;

5. Melanjutkan Diskon Listrik selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.1,91 Triliun untuk 32,6 Juta Pelanggan;

6. Melanjutkan bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen selama 3 bulan (Oktober s.d. Desember) sebesar Rp.0,42 Triliun untuk 1,14 Juta Pelanggan;

7. Tambahan Rp10 T untuk Pra kerja dan BSU (Bantuan Subsidi Upah): BSU sebesar Rp 8,8 T dan Tambahan Prakerja sebesar 1,2 T;

8. Bantuan Beras @10 Kg untuk 28,8 Juta KPM, tahap-1 akan disalurkan ke 20 juta KPM dan tahap-2 disalurkan 8,8 juta KPM.

Bantuan untuk UMK selama PPKM Level IV, antara lain:

1. Penambahan BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) sebesar Rp. 3,6 Triliun untuk 3 Juta Peserta baru @ Rp. 1,2 Juta;

2. Pemberian Bantuan untuk PKL dan Warung sebesar Rp. 1,2 Triliun untuk 1 Juta Penerima @ Rp. 1,2 Juta.

Selain itu, untuk Dunia Usaha juga akan diberikan Insentif Fiskal selama PPKM Level IV, antara lain:

1. Pemberian Insentif Fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Sewa Toko atau Outlet di Pusat Perbelanjaan atau Mall yang akan Ditanggung Pemerintah (DTP), untuk masa pajak Juni s.d. Agustus 2021;

2. Pemberian Insentif Fiskal untuk beberapa Sektor lain yang terdampak (sektor Transportasi, HoReKa, Pariwisata dll).

Menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden, Menko Airlangga mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa, untuk bersatu padu, bahu membahu dan bersama-sama berupaya untuk melawan Covid-19 ini.

“Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19, dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat bisa kembali normal”. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memanggil pengusaha Jusuf Hamka, untuk mengklarifikasi pernyatannya terkait perbankan syariah di media massa. Pemanggilan ini sesuai tugas OJK dalam melindungi komsumen sektor jasa keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan pemanggilan Jusuf Hamka akan dilakukan dengan segera, sehingga permasalahan tidak berlarut-larut dan menimbulkan citra buruk terhadap perbankan dalam negeri, khususnya perbankan syariah.

"Kami akan memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi apakah benar pernyataannya seperti itu," katanya.

Wimboh meminta nasabah yang memiliki permasalah dengan perbankan, seperti yang dialami oleh Jusuf Hamka, bisa melakukan pengaduan ke OJK lewat bagian perlindungan konsumen.

"Jadi langkah-langkahnya seperti itu, bila merasa dizalimi atau ada sengketa dengan perbankan, bisa diselesaikan lewat OJK. Kami akan membantu mediasi. Kami sangat terbuka bila ada masalah-masalah," kata Wimboh.

Sebelumnya pengusaha Muslim, Jusuf Hamka, mengaku mengalami pemerasan dari bank syariah yang memberikan pinjaman. Jusuf sendiri memiliki utang total Rp 796 miliar dan telah berniat melunasi seluruhnya.

Setelah sempat beberapa kali tidak menemui kesepakatan, sindikasi bank kemudian bersedia utang tersebut dilunasi. Dengan catatan bos CMNP itu bersedia membayar kompensasi sebesar Rp 20,6 miliar.

Jusuf menolak secara tegas memberikan kompensasi yang dimintai tersebut. Merasa telah diperas, dia pun melaporkan masalah tersebut kepada kepolisian hingga berencana membawa ke pengadilan.

Salah satu persoalannya yaitu karena ia mendapat bunga bank 11 persen dan tidak turun ketika pendapatan usaha ikut turun. Padahal menurut Jusuf bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil.
Jusuf meminta keringanan bunga menjadi 8 persen. Upaya negosiasi ini dilakukan seiring dengan menurunnya pendapatan usaha di tengah pandemi COVID-19. Namun, berhubung permintaan tersebut tidak diterima, dia pun berniat untuk melunasi sekaligus utang tersebut.

Utang ini berasal dari entitas anak usaha yakni CMLJ terhadap bank sindikasi, yang juga terdiri dari 7 bank sesuai petunjuk Jusuf Hamka. Sindikasi pembiayaan yang merujuk laporan keuangan kuartal I adalah berasal dari Bank Muamalat, BPD Jateng unit usaha syariah, BPD Jambi unit usaha syariah, BPD Kalsel unit usaha syariah, BPD Sumut unit usaha syariah, BPD Yogyakarta unit usaha syariah, dan BPD Sulselbar unit usaha syariah. (nck)

Batam - Tim Global Qurban Aksi Cepat Tanggap Batam, Kepulauan Riau dan Masyarakat Relawan Indonesia pada hari tasyrik ke-3 dzulhijjah 1442 H telah mendistribusikan sebanyak 7 sapi baik di Batam dan luar Pulau Batam.
Pulau yang terdistribusi kurban diantaranya Pulau Seraya, Pulau Semakau, Pulau Kepala Jeri, Pulau Bertam, Pulau Setokok.

Untuk Batam mendistribusikan satu sapi ke Kampung Tengah, Kelurahan TIban Lama, Kecamatan Sekupang, Batam.
Pak Agus selaku Ketua RT 007 RW 011 Kampung Tengah berterimakasih kepada tim Global Qurban Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau. "Terimakasih banyak Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau, tahun ini kami bisa merasakan Qurban Sapi" ujarnya.
"Semoga ACT jaya selalu, dan bisa berqurban sapi lagi tentunya, masyarakat sangat antusisas karena sudah hampir 14 tahun, dan tahun ini kami mendapatkan kurban sapi, Alhamdulillah" tambahnya.

Kita beralih ke Pulau Bertam.
Di Pulau Bertam Di pulau bertam terdapat 49 KK. Penyeberangan menggunakan kapal motor sekitar 15 hinga 20 menit dari batam. Penduduk disini berasal dari suku laut yang menetap.
Seluruh penduduk disini adalah nelayan. Dalam kondisi seperti saat ini tentunya daging sapi tetmasuk makanan mewah bagi meraka.

Sungguh tampak senyum kebahagiaan warga pulau menerima daging kurban dari GQ ACT hari ini. Semangat dan kebahagiaan tertuang dari senyuman mereka. Senyuman itu membuktikan bahwa para pekurban dikota besar, ikut peduli kepada warga pulau pelosok.

Lain cerita di Pulau Semakau. Disini hampir 30 tahun baru bisa berqurban Sapi, perjalan yang ditempuh oleh tim ACT dan MRI Kota Batam selama 45 menit dari Pelabuhan Sekupang, Kota Batam.

Jakarta - Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan sejumlah Menteri Singapura, menghasilkan sejumlah komitmen antara kedua negara. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Pemerintah Singapura menegaskan komitmen negaranya untuk membangun kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Pemerintah Singapura mendorong pengusaha Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia.

Menko Airlangga menjelaskan,”PM Singapura menyatakan iklim berusaha di Indonesia sudah semakin baik, sehingga Pemerintahnya terus mendorong pengusaha Singapura untuk berinvestasi di Indonesia.”

Dalam pertemuan tersebut, juga ditegaskan komitmen kedua negara untuk bersama-sama mengembangkan energi hijau. Pemerintah Singapura akan segera meresmikan pembangkit listrik tenaga Surya terapung di Singapura dengan kapasitas 60 MW. Pemerintah Singapura juga mendukung pengembangan Kawasan Industri Kendal yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada 2016 silam. Kawasan Industri Kendal merupakan ikon kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Industri Prioritas. PM Lee Hsien Loong juga mengapresiasi keputusan Pemerintah yang menetapkan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, karena keputusan ini akan semakin mendorong investasi Singapura ke Indonesia. Bahkan dari Batam akan bisa dibangun IT Center yang andal dan melatih tenaga-tenaga terampil di bidang digital.

Sementara dalam pertemuan terpisah dengan Wakil Perdana Menteri Singapura Heng Swee Keat, Menko Airlangga membahas potensi kerjasama di antara kedua negara, yang dapat menjadi modal untuk bisa keluar dari pandemi Covid-19. Berbagai tantangan global juga diselesaikan dengan meningkatkan kolaborasi di antara kedua negara. Wakil PM Singapura meyakini, Indonesia akan segera pulih karena memiliki perekonomian kuat yang didukung oleh sumber daya mumpuni untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Menko Airlangga menerangkan, perekonomian Indonesia akan bisa tumbuh positif di kisaran sekitar 3 persen pada tahun ini, didukung oleh konsumsi dalam negeri Indonesia yang masih kuat serta ekspor yang juga masih bisa tumbuh baik pada tahun ini. Indonesia juga diuntungkan dengan harga produk pertanian, perkebunan dan pertambangan yang cukup baik. Harga komoditas juga baik, termasuk produk pertambangan seperti tembaga dan emas.

Menko Airlangga dan Wakil PM Heng Swee Keat juga membahas upaya penanganan Covid-19 terutama terkait penyebaran virus varian Delta yang memang menular dengan sangat cepat.

“Pemerintah Indonesia berupaya keras mengendalikan penyebaran virus Covid-19 varian ini, dengan mempercepat Program Vaksinasi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar vaksinasi bisa mencapai satu juta per hari, untuk kemudian ditingkatkan menjadi dua juta suntikan per hari,” ungkap Menko Airlangga.

Untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden itu, semua tenaga kesehatan akan dikerahkan, termasuk petugas medis dari TNI dan POLRI. Pemerintah Indonesia memperkirakan pada akhir tahun 2021 atau paling lambat kuartal pertama tahun depan, sekitar 181 juta orang penduduk Indonesia akan selesai divaksinasi.

Dalam pertemuan itu, juga dibahas mengenai kemungkinan persiapan travel bubble khususnya untuk Batam, Bintan, dan Bali. Ketika kondisi sudah memungkinkan, diharapkan ketiga daerah itu bisa menggerakkan kembali pariwisatanya. Pemerintah Indonesia sendiri berupaya untuk mempercepat vaksinasi di ketiga daerah tersebut, yang saat ini sudah mencapai sekitar 60 persen.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak tahun 2019 telah memberikan pelajaran penting bagi seluruh negara. Salah satunya adalah terkait sistem peringatan dini agar dunia lebih siap dalam menghadapi bencana kesehatan di masa mendatang. Hal ini dibahas dalam pertemuan Menko Airlangga dengan Menteri Senior Singapura Tharman Shanmugaratnam. Kedua Menteri sepakat agar semua negara bahu membahu untuk segera menangani pusat penyakit ketika wabah terjadi.

“Kita memerlukan global fire fighter yang langsung bekerja untuk menangani bencana, tetapi bereaksi setelah menjadi wabah,” kata Menko Airlangga yang diamini oleh Menteri Tharman.

Dalam pertemuan itu juga dibahas terkait reformasi pajak global yang didengungkan negara G-7, kedua Menteri sepakat bahwa langkah tersebut justru dapat menghambat pembangunan ekonomi negara berkembang. Khususnya ketika banyak negara harus bangkit dari pandemi covid-19.

Menko Airlangga mengatakan,”Penyamarataan pengenaan pajak minimal 15 persen, tidak mencerminkan kebutuhan ekonomi setiap negara. Pandangan itu tidak bisa membedakan antara pajak sebagai insentif dan tax heaven yang hanya memperhatikan kepentingan pemilik modal.”

Menteri Tharman juga mengapresiasi langkah yang ditempuh Indonesia untuk keluar dari situasi pandemi. Termasuk menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pemberian stimulus ekonomi, peningkatan kapasitas bagi angkatan kerja dan persiapan menghadapi era digital.

Isu mengenai energi hijau juga dibahas Menko Airlangga dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakhrisnan, yang sepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat energi hijau, bukan hanya untuk Singapura, tetapi juga untuk kawasan ASEAN. Dalam pertemuan itu, Menko Airlangga menjelaskan

“UU Cipta Kerja yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia memberikan kepastian tentang arah pengembangan investasi. Termasuk di antaranya untuk pengembangan energi baru dan terbarukan.”

Beberapa perusahaan Singapura telah berkomitmen untuk mengembangkan energi tenaga surya di Indonesia, seperti SembCorp dan Sunseap. Saat ini, SembCorp diyakini semakin efisien mengembangkan energi tenaga surya di mana sebelumnya dibutuhkan lahan 1 ha untuk menghasilkan 1 MW, sementara kini di Singapura sudah bisa 0,72 ha untuk menghasilkan 1 MW listrik. Menlu Singapura mengatakan, pengembangan energi hijau termasuk tenaga surya, menjadi semakin feasible untuk dikembangkan sekarang ini, dengan sejumlah kemajuan teknologi yang sudah membuat energi ini semakin efisien.

Kedua Menteri sepakat untuk melakukan pembahasan lanjutan terkait model bisnis ini, terutama karena Indonesia memiliki banyak sumber energi listrik yang bisa dikembangkan mulai dari hidro, angin, panas bumi, hingga sinar matahari dan ke depan akan dibutuhkan negara agar bisa memberikan kontribusi bagi upaya pengendalian perubahan iklim (climate change). Menko Airlangga menutup pertemuan dengan menerangkan, bahwa sektor digital merupakan salah satu kekuatan yang bisa dikembangkan ke depan. Kerja sama antara National University of Singapore dan Batam Polytechnic merupakan salah satu yang harus didorong agar bisa melahirkan talenta-talenta digital. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Kementerian Kesehatan akan menyalurkan vaksinasi kepada 10 juta masyarakat hingga akhir Desember 2021.

“Sejak Juni lalu kita telah membantu penyaluran vaksinasi Covid 19 sebanyak 480 ribu untuk pegawai dan keluarga industri jasa keuangan serta para konsumennya. Kita usahakan bisa 10 juta sampai akhir tahun,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Angka tersebut, menurutnya diharapkan dapat dicapai karena selain target vaksinasi kepada pegawai dan keluarga pegawai, vaksinasi juga akan diberikan kepada nasabah baik individu dan korporasi serta keluarga dan masyarakat umum dalam bentuk corporate social responsibility (CSR)

Wimboh menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi Covid 19 melalui Industri Jasa Keuangan di seluruh Indonesia ini diharapkan bisa mempercepat target pembentukan kekebalan komunitas di seluruh lapisan masyarakat sesuai target Pemerintah pada November mendatang.

“Sesuai arahan Presiden pada peresmian vaksinasi massal sektor jasa keuangan Juni lalu. Industri jasa keuangan diharapkan bisa menjadi sentra vaksinasi Covid sehingga mempercepat proses vaksinasi ke semua masyarakat,” kata Wimboh.

Kecepatan dan keberhasilan dari vaksinasi Covid akan sangat menentukan upaya pemulihan ekonomi nasional, karena setelah terbentuk kekebalan komunitas maka perekonomian masyarakat akan kembali bergerak sejalan dengan terbukanya mobilitas masyarakat. (nck)

Jakarta, 9 Juli 2021. Ribuan masyarakat Indonesia meninggal karena pandemi Covid-19. Mereka berasal dari tenaga kesehatan, para relawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum lainnya. Data Satgas Penanganan Covid-19, saat ini lebih 62 ribu masyarakat Indonesia yang meninggal dari 2,38 juta kasus Covid-19.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak masyarakat untuk mendoakan hal terbaik bagi yang wafat karena pandemi Covid-19. Ajakan ini dikemas dalam momentum Hening Cipta Indonesia yang akan digelar serentak pada Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 10.07 WIB selama 60 detik.

“Pada hari Sabtu, 10 Juli 2021, jam 10.07 WIB, mari kita heningkan cipta selama 60 detik. Hentikan sejenak segala aktivitas, mendoakan yang terbaik untuk para nakes, relawan, masyarakat dan semua yang telah mendahului kita,” ajak Menag di Jakarta, Jumat (9/7/2021).

Mengheningkan cipta dilakukan dengan berdiam diri, merenung, berdoa, mengenang mereka yang telah gugur. Mengheningkan cipta juga menjadi bentuk penghormatan kepada mereka yang telah wafat.

Menag berharap Hening Cipta Indonesia ini dapat menumbuhkan kekuatan solidaritas bersama untuk bersinergi dan gotong royong dalam menghadapi pandemi. Hening Cipta Indonesia juga diharapkan memberikan kesadaran tentang betapa pentingnya nikmat kesehatan sehingga harus dijaga dengan baik.

Selain mendoakan mereka yang telah meninggal karena pandemi, Menag juga mengajak umat berdoa bagi keselamatan bangsa.

“Mari seluruh rakyat Indonesia, kita heningkan cipta bersama, melangitkan doa, agar pandemi covid-19 segera sirna. Dan mari kita selalu #PrayFromHome, berdoa dari rumah di tengah kita Work From Home, bekerja dari rumah,” harap pria yang akrab disapa Gus Yaqut

“Sekali lagi saya mengajak seluruh rakyat Indonesia hening cipta selama 60 detik pada Sabtu 10 Juli 2021 jam 10.07. Mari doakan mereka yang sudah wafat dan doakan pandemi segera berakhir. Dari rumah kita semua berdoa untuk Indonesia sehat,” tandasnya. (nck)

Batam - Proyek peningkatan (overlay) landasan pacu Bandar Udara Hang Nadim Batam resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan penyerahan helm dan atribut kerja dari BP Batam sebagai pemilik proyek kepada pelaksana dan pengawas proyek tersebut dalam rapat Pre-Construction Meeting (PCM) Pengembangan Pavement Runway Service Performance Bandar Udara Hang Nadim Batam, Rabu (7/7/2021) di Ruang Rapat Bandar Udara Hang Nadim.

Pertemuan ini digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan dan dilaksanakan dengan waktu yang singkat.
General Manager BUBU Hang Nadim, Benny Syahroni, mengatakan PCM ini dilakukan untuk kordinasi sekaligus memberikan arahan dan memastikan pengerjaan proyek dapat dilaksanakan tepat sasaran, tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu, serta mengetahui hambatan yang mungkin ditemui saat konstruksi.
 
“Kita harap proyek ini berjalan dengan lancar. Proyek ini diawasi oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Biro Hukum BP Batam. Penting kita lakukan karena proyek ini berhubungan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan,” ujar Benny.
 
Benny berharap, pengerjaan proyek ini dapat dilaksanakan pada Agustus 2021 mendatang.
“Untuk pelaksanaan pekerjaan kami jadwalkan pukul 10 malam hingga 5 pagi. Tentunya ini menyangkut operasional penerbangan pesawat penumpang, maka dari itu kami jadwalkan demikian. Mungkin yang beroperasi nanti sisanya adalah pesawat kargo, namun jumlahnya tidak banyak,” terang Benny.
 
Kasubdit Pembangunan Kepelabuhanan dan Bandara BP Batam, Boy Zasmita, mengungkapkan, lingkup pekerjaan konstruksi ini meliputi pekerjaan persiapan, perbaikan weakspot dan overlay, pekerjaan marka dan pekerjaan Airfield Lighting System (AFL), dengan nilai kontrak sebesar Rp105,47 miliar, serta waktu pelaksanaan dan pemeliharaan 180 hari kalender.
Penandatanganan kontrak sendiri telah dilakukan pada 1 Juli 2021 yang lalu.
 
Untuk menyelesaikan konstruksi ini, BP Batam menggandeng PT Waskita Karya sebagai kontraktor pelaksana dan PT Dumai Geo Tech Consultant sebagai konsultan pengawas.
Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Aka Saidi mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan sesuai dengan tujuan konstruksi yang ingin dicapai oleh BP Batam.
“Kami mengantisipasi sedini mungkin terhadap ancaman, gangguan dan hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan ini, terutama dari segi yurisdiksinya,” ujar Aka.
 
Ia melanjutkan, antisipasi yang dilakukan mencakup faktor personal, aset dan perizinan, apabila terdapat hambatan dalam proses konstruksi.
 
Turut hadir dalam acara, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Kelas I Hang Nadim Batam, Suratman; Kepala Bagian Humas BP Batam, Yudi Hari; perwakilan Airnav Hang Nadim Batam, dan undangan lainnya. (rud)

Jakarta – Seiring dengan pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau (BSI) menyatakan siap untuk terus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi nasabahnya dalam proses migrasi. BSI pun mengubah skema migrasi dengan pemberlakukan secara digital dan otomatis dari rekening bank syariah legacy (BRI syariah dan BNI Syariah) ke rekening BSI.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama BSI, Hery Gunardi dalam konferensi pers secara daring mengenai Roll-out Integrasi Sistem Layanan dan Migrasi Rekening wilayah Regional Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin.

“Perbaikan skema migrasi rekening terus kami lakukan dari sisi IT, jaringan dan layanan sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BSI untuk melakukan proses migrasi rekening, dimana kartu ATM ex-BRIS dan ex-BNIS masih bisa digunakan. Terkait mobile banking, nasabah ex-BRIS dan ex-BNIS agar memindahkan mobile banking ke BSI Mobile untuk dapat bertransaksi melalui mobile banking, karena mobile banking yang sebelumnya sudah tidak dapat digunakan. Langkah ini sebagai bentuk komitmen BSI Go Digital sehingga nasabah dapat tetap aman dan nyaman dalam bertransaksi,” ungkap Hery.

Pasca peresmian pada 1 Februari 2021 lalu, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, secara bertahap melakukan proses migrasi yang dimulai dari wilayah Regional Sulawesi dan sekitarnya. Lalu dilanjutkan dengan Regional Jawa Tengah, Regional Aceh, serta Regional Sumatera (Palembang, Medan, Padang dan kota lainnya).

Sementara pada bulan Juli ini, BSI akan melakukan migrasi sistem pada empat wilayah regional yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Banjarmasin dengan target 100% nasabah di wilayah tersebut akan terintegrasi dengan sistem layanan perbankan syariah BSI yang baru.

Secara berurutan migrasi sistem akan dilaksanakan di wilayah Jakarta dan Bandung pada tanggal 5 Juli serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin pada tanggal 12 Juli untuk nasabah payroll, priority dan lainnya. Sementara, secara keseluruhan, untuk nasabah ex-BRIS, auto migrasi akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2021, selanjutnya untuk nasabah ex-BNIS akan dilakukan pada 9 Agustus 2021. Di wilayah-wilayah tersebut, saat ini BSI telah melayani lebih dari 3,8 juta nasabah melalui 354 kantor cabang yang menjangkau masyarakat baik di kota besar maupun sub-urban.

Per Juni 2021, BSI mencatat proses integrasi layanan dan migrasi rekening sudah mencapai tahap 45% dari target migrasi rekening seluruh Wilayah yang akan selesai di bulan Juli 2021. Adapun total dana pihak ketiga (DPK) yang akan dimigrasikan pada Juli ini sekitar Rp 64,3 triliun dengan total nasabah mencapai lebih dari 3 juta orang.

“Kami menyadari bahwa peran Bank Syariah Indonesia tentu tak lepas dari dukungan seluruh stakeholders sehingga proses integrasi layanan dan migrasi rekening dapat berjalan baik, aman, nyaman dan tepat waktu. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mudah-mudahan pada 1 November 2021 semua sistem sudah terintegrasi dengan baik,” ujar Hery menerangkan.

Dalam proses integrasi layanan, BSI menghadirkan skema aktivasi mobile banking yang didesain untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah sehingga nasabah tidak perlu datang ke Kantor Cabang dan bisa langsung bertransaksi dari rumah melalui BSI Mobile. Nasabah melakukan request kode aktivasi BSI Mobile melalui Live Chat Aisyah pada Website BSI yaitu www.bankbsi.co.id atau via Whatsapp Business BSI di nomor 0815 8411 4040. Kemudian, nasabah download aplikasi BSI Mobile di App Store dan Google Play Store, pilih 'Sudah Memiliki Rekening' dan Klik 'Aktivasi'.

Langkah selanjutnya, masukkan nomor HP dan Kode Aktivasi yang telah diterima Nasabah melalui SMS dan Kirim SMS verifikasi ke 3339 kemudian kembali ke aplikasi BSI Mobile, buat PIN Transaksi dan Kata Sandi. Aktivasi pun selesai dan nasabah bisa langsung bertransaksi.

BSI juga memberikan promo berupa cashback senilai Rp20.000,- bagi nasabah migrasi yang telah melakukan aktivasi dan transaksi di BSI Mobile berupa top up e-wallet (Gopay, OVO, LinkAja, LinkAja Syariah, ShopeePay, Paytren, E- Money) atau pembelian token PLN dengan minimum transaksi Rp50.000,-. Promo ini bisa dinikmati oleh Nasabah wilayah Jakarta dan Bandung mulai 5-14 Juli 2021 serta wilayah Surabaya dan Banjarmasin mulai 12-21 Juli 2021. Info selengkapnya bisa dilihat di www.bankbsi.co.id/promo.

Perkuat Inovasi Digital

Di saat yang hampir bersamaan, baru-baru ini BSI juga meluncurkan inovasi digital untuk menghadirkan kemudahan layanan keuangan bagi nasabah dan masyarakat, termasuk membuka rekening secara online (digital onboarding) melalui fitur ‘Know Your Customer-Biometric’ di aplikasi BSI Mobile.

Dengan fitur anyar ini, calon nasabah BSI kini dapat membuka rekening tabungan dengan durasi kurang dari 5 menit, tentunya lebih cepat, mudah dan seamless. Terobosan ini ditujukan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada para calon nasabah BSI. Melalui kehadiran inovasi digital tersebut, BSI menargetkan pembukaan rekening online mencapai 1 juta nasabah.

“Sebagai bank syariah terbesar di Tanah Air, BSI terus melakukan terobosan melalui berbagai inovasi digital, sebagai bagian dari langkah transformasi digital yang sudah dicanangkan sejak bank ini diresmikan pada 1 Februari 2021. Fokus kami adalah memberikan kenyamanan, kemudahan dan meningkatkan customer experience bagi nasabah melalui kanal-kanal digital yang kami hadirkan,” tutup Hery.

BSI bertekad untuk terus berinovasi dalam menghadirkan fitur-fitur baru lainnya di aplikasi BSI Mobile, seperti fitur Paylater dan Mitraguna Online. Harapannya, layanan BSI Mobile menjadi lebih lengkap dan mendukung berbagai kebutuhan nasabah dan masyarakat di era digitalisasi.

Melalui BSI Mobile, nasabah bisa menabung emas, gadai emas, membayar ZISWAF dan membeli hewan kurban. Bahkan, pengguna BSI Mobile dapat mengecek waktu sholat dan lokasi masjid terdekat. Melalui berbagai produk dan layanannya, BSI Mobile berupaya mendampingi nasabah sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi umat. (nck)

Jakarta - Setelah pada 3 Juli 2021 dimulai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, maka mulai 6 Juli 2021 esok (sesuai periodisasi tahapan PPKM Mikro), akan dimulai PPKM Mikro Tahap XII yang difokuskan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.

Apabila dibandingkan kondisi Provinsi di Pulau Jawa dan Bali dengan Provinsi di pulau-pulau lainnya, jumlah Kasus Aktif di 6 Provinsi di Pulau Jawa adalah 239.555 kasus atau 77,28% dari total Kasus Aktif nasional yang sebesar 309.999 kasus per 5 Juli 2021. Ada 5 Provinsi dengan yang memiliki jumlah Kasus Aktif terbesar dan di atas 10 ribu kasus, yakni: DKI Jakarta 91.458 kasus, Jawa Barat 70.596 kasus, Jawa Tengah 43.110 kasus, DI Yogyakarta 14.166 kasus, dan Jawa Timur sebanyak 11.885 kasus.

Untuk tingkat keterisian Tempat Tidur (TT) di RS atau bed occupancy ratio (BOR) pada 6 Provinsi di Jawa semuanya lebih dari 80%, dan lebih tinggi dari BOR Nasional sebesar 75% per 4 Juli 2021. Sedangkan di luar Jawa, ada 3 Provinsi yang mempunyai BOR tertinggi yaitu Lampung (74%), Papua Barat (72%), dan Kalimantan Timur (71%). Jika dilihat dari Zonasi Risiko-nya, maka 6 Provinsi di Jawa memiliki Risiko Tinggi, sementara di Luar Jawa ada 10 Provinsi yang termasuk dalam Risiko Tinggi, yaitu Lampung, Kalimantan Timur, Papua Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Papua, dan Kalimantan Tengah.

“Kesepuluh Provinsi dengan Risiko Tinggi di Luar Jawa-Bali tersebut diukur dari parameter: Tingkat BOR lebih dari 65%, dan Jumlah Kasus Aktif di atas 4.000 kasus,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Perpanjangan dan Pengetatan Pelaksanaan PPKM Mikro secara virtual di Jakarta, Senin (5/7).

Data Indikator Asesmen Sistuasi Pandemi terhadap seluruh Kabupaten/ Kota di Luar Jawa adalah: terdapat sebanyak 43 Kabupaten/Kota verada di Level 4; sebanyak 187 Kabupaten/Kota di Level 3; dan sebanyak 146 Kabupaten/ Kota di Level 2.

“Karena itu diputuskan untuk perpanjangan PPKM Mikro Tahap XII mulai 6 Juli hingga 20 Juli 2021, yang berlaku di semua Provinsi di luar Jawa-Bali, dengan dilakukan pengetatan pada 43 Kabupaten/ Kota yang memiliki Level Asesmen 4 yang berada di 20 Provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali,” jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga meyakinkan, meskipun diterapkan PPKM Darurat (di Jawa-Bali) dan PPKM Mikro diperketat (di Luar Jawa-Bali), namun kegiatan di Sektor Esensial tetap beroperasi, sehingga tidak akan menimbulkan kekhawatiran gelombang PHK kembali. “Juga terus dijaga dengan mendorong kegiatan ekspor, termasuk ekspor dari UMKM. Lalu dengan bantuan sosial yang dilanjutkan dan dipercepat, seperti diskon listrik, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menopang sektor produktif. Kita akan memonitor dan mengevaluasi terus di masa sekarang, maupun setelah 20 Juli,” ujarnya.

Sementara, dalam pengaturan di PPKM Mikro Tahap XII (tanggal 6 – 20 Juli 2021) juga telah diatur tentang pengaturan Ibadah pada Hari Raya Idul Adha, yang secara khusus mendasarkan pada pengaturan di SE Menteri Agama Nomor 16/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Pelaksanaan Kurban 1442 H di Luar Wilayah PPKM Darurat, yang meliputi pengaturan: (a) ketentuan Malam Takbiran dan takbir keliling Dilarang; (b) Shalat Idul Adha juga Ditiadakan bagi daerah risiko tinggi; dan (c) Pelaksanaan Kurban yaitu dalam penyembelihan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan, dan pendistribusian dagingnya langsung diantar ke masyarakat bersangkutan.

Mengenai percepatan realisasi anggaran oleh Pemerintah Daerah (Pemda), harus didorong untuk mempercepat realisasi earmarked 8% DAU/DBH untuk penanganan Covid-19. Kemudian, penyaluran Dana Desa dan BLT Desa agar dipercepat dengan menggunakan KPM Tahun 2020, dengan lebih memfokuskan kepada penduduk miskin yang terdampak pandemi dan belum menerima bantuan.

“Memang yang terpenting dalam situasi sekarang adalah earmarked DAU/DBH dengan total 8% atau Rp35,1 triliun se-Indonesia, dan ini baru terserap 10,53%. Ini terbagi untuk Penanganan Covid-19, Dukungan Vaksinasi, Dukungan Kelurahan, Insentif Tenaga Kesehatan, serta Belanja Kesehatan Lainnya dan Kegiatan Prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” tutur Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menambahkan, untuk daerah dengan Level Asesmen tinggi yakni Level 4 dapat diartikan: (1) Kasus Konfirmasi tinggi, untuk menurunkan diperlukan peningkatan Testing; (2) Jumlah Rawat Inap di RS tinggi, dapat dikurangi dengan meningkatkan TT Isolasi di RS; (3) Jumlah Kematian tinggi, dapat diturunkan dengan peningkatan Treatment (penyediaan oksigen, obat-obatan, dll).

“Yang menjadi prioritas juga adalah percepatan vaksinasi, yang saat ini untuk di luar Jawa-Bali persentasenya masih rendah di sekitar 8% - 59%, dengan Kepri yang mencapai 59% sudah divaksin dari total penduduk yang bisa divaksinasi. Ini akan terus ditingkatkan, untuk mencakup daerah lain yang masih rendah, sehingga setelah Agustus nanti bisa tercapai target vaksinasi sebanyak 2 - 2,5 juta suntikan per hari,” ucapnya. (nck)

Page 1 of 102

Tentang Kami