Live Streaming
super me

super me

Page 2 of 101
Batam - Selain sebagai daerah tujuan investasi, Kota Batam menyimpan ragam pesona untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata, salah satunya adalah Taman Rusa Sekupang.
Taman Rusa Sekupang merupakan destinasi olahraga dan rekreasi dengan campuran konsep urban dan alam terbuka yang menarik wisatawan lokal dan mancanegara di Batam.
 
Taman Rusa Sekupang sendiri telah menjadi destinasi wisata pilihan masyarakat Batam untuk menghabiskan waktu luang di akhir pekan bersama keluarga.
Dengan total lahan seluas 12,2866 ha, BP Batam telah menyusun rencana pengembangan konsep Mini Zoo di Taman Rusa Sekupang. Selain sebagai area ativitas publik dan konservasi, juga saat ini sedang dilakukan renovasi dengan desain yang lebih modern.
 
Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, mengatakan, di Taman Rusa Sekupang akan dibangun kolam ikan sebagai pusat taman, yang dilengkapi jembatan dan spot foto untuk pengunjung. Selain pembenahan jogging track, juga akan dibuatkan kolam pemancingan, peternakan unggas, dan memperbanyak wahana bermain untuk anak-anak.
 
 
“Adanya kolam ikan akan menjadi daya tarik utama dalam pengembangan Taman Rusa Sekupang,” kata Purwiyanto saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/5/2021) sore.
Ia mengatakan, pengembangan Taman Rusa sejalan dengan konsep pengembangan Taman Kolam Sekupang yang telah dimulai pembangunannya oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, beberapa waktu lalu.
Pengembangan Taman Kolam dan Taman Rusa Sekupang bertujuan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bidang Kesehatan.
 
“Rencana pengembangan Taman Rusa yang sudah disiapkan BP Batam ada dua kolam. Satu, kolam yang ditujukan untuk rekreasi pengunjung, khususnya anak-anak. Kedua, kolam khusus pemancingan. Bibit-bibit ikan akan kita semai di sana, jika sudah berkembang biak, kita bisa gelar lomba memancing di Taman Rusa,” terang Purwiyanto.
Ia menambahkan, pengembangan tersebut untuk menambah daya tarik Taman Rusa Sekupang, sekaligus sebagai pemicu bergeraknya roda perekonomian di Batam.
“Sebagai destinasi wisata yang proedukasi, prolingkungan dan pro-UMKM, sesuai fungsinya sebagai salah satu layanan masyarakat, maka harga karcisnya juga tidak akan mahal dan tentu saja itu perlu dukungan masyarakat untuk turut memeliharanya,” ujar Purwiyanto.
 
“Bila kegiatan-kegiatan serupa dilaksanakan, pasti akan menggugah ketertarikan masyarakat untuk berkunjung. Nantinya pemasukan tidak hanya dirasakan oleh BP Batam saja sebagai pengelola Taman Rusa, melainkan juga para UMKM di sekitar taman juga dapat ikut andil dan merasakan peningkatan pendapatan. Sehingga efek multiplier juga akan muncul,” imbuh Purwiyanto.
 
Selain kolam ikan, area peternakan unggas juga akan dibangun sebagai bagian dari pengembangan Taman Rusa Sekupang.
Puwiyanto berharap, bila pengembangan Taman Rusa telah rampung, masyarakat Kota Batam dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin. (rud)

Tanjung Pinang - Gubernur H Ansar Ahmad memandang akselerasi belanja APBN sangat penting untuk memberikan dukungan pada pemulihan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19. Karena itu ia mengingatkan agar para satker dari Kementrian/Lembaga pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran APBN untuk menumbuhkembangkan perekonomian Kepri.

“Belanja APBN yang telah dialokasikan pada DIPA saudara-saudara merupakan konsumsi pemerintah sebagai salah satu variabel penting pembentuk PDRB,” ucap Gubernur Ansar saat menjadi pembicara dalam Executive Meeting Akselerasi Belanja Pemerintah untuk Pertumbuhan Ekonomi Kepri dari Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungppinang, Kamis (3/6).

Acara ini digelar oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kepri dengan tujuan melanjutkan sinergi dan kerjasama yang baik antara Kanwil DJPb Kepri dan Pemprov Kepri untuk mengawasi pelaksanaan APBN dan bentuk kontribusi Kanwil DJPb Kepri untuk turut membangun Kepri.

Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar mengajak para peserta meeting tersebut untuk melihat bagaimana ekonomi Kepri selama masa pandemi. Dirilis oleh BPS pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan I 2021 masih mengalami kontraksi sebesar -1,19 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang mampu tumbuh sebesar 2,06 persen.

Bahkan menurut Gubernur Ansar saat ini pertumbuhan ekonomi Kepri menjadi sorotan Presiden Jokowi. Hal ini terungkap ketika kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Tanjungpinang pada 19 Mei yang lalu.

“Bapak Presiden menyoroti ekonomi kita yang masih lebih rendah dari perumbuhan perkenomian nasional di minus 0,74 persen,” ungkapnya.

Pemulihan ekonomi tidak bisa hanya dibebankan pada APBD semata, namun juga dibebankan pada kinerja APBN yang dialokasikan untuk Kepri. Oleh karena itu sebagai kepala daerah, Gubernur Ansar meminta peran serta dan kontribusi para kepala satker sebagai pengelola pagu besar belanja APBN untuk segera melakukan akselerasi belanja pemerintah.

“Ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi di Kepri,” kata Gubernur Ansar.

Pada tahun 2021, APBN yang dialokasikan untuk Provinsi Kepri mencapai Rp15,24 Triliun. Dana tersebut dibagi dalam tiga porsi meliputi pembagian untuk DBH,DAU, dan DID sebesar Rp5,82 T, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp1,65 T, dan Belanja K/L sebesar Rp7,77 T.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kepri Teguh Dwi Nugroho mengatakan bahwa instansinya telah melakukan langkah-langkah nyata agar seluruh satker dapat melakukan akselerasi belanja agar dapat berkontribusi positif bagi perekonomian Kepri.

“Diantaranya melalui kegiatan dialog kinerja satker, sosialisasi dan bimbingan teknis, kemudian evaluasi pelaksanaan anggaran, dan review pelaksanaan belanja,” tutur Teguh.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah H. T.S. Arif Fadillah, Rektor UMRAH Agung Dhamar Syakti, Kepala KPPN Tanjungpinang Aprijon, dan Kepala KPPN Batam Bayu Prabowo.

Sumber : Humas.kepriprov.go.id 

Batam - Sebanyak 319 pasien Covid-19 tanpa gejala (Orang Tanpa Gejala/OTG) di Batam dinyatakan sembuh usai menjalani karantina mandiri di Asrama Haji Batam, Kamis (3/6/2021).

“Alhamdulillah ini kabar baik untuk kita semua, artinya apa yang dilakukan pemerintah selama ini sudah benar dan hari ini ada 319 yang sembuh dari total 553 pasien yang menjalani karantina mandiri terpadu di Asrama Haji,” ujar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat meninjau proses pemulangan pasien di Asrama Haji.

Amsakar mengatakan, banyaknya pasien sembuh tersebut menjadi sinyal baik dalam langkah menangani pasien OTG. Hal ini pula, kata Amsakar sudah sesuai harapan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam.

“Semua pasien yang menjalani karantina sudah fasilitasi dengan baik,” katanya.

Ia melanjutkan sejumlah kegiatan yang dijalani pasien seperti senam untuk kebugaran pasien. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan gizi para pasien.

“Kita sediakan makan dan minum, juga makanan dan minuman tambahan. Bahkan, smeua makanan yang disediakan juga dipesan khusus oleh ahli gizi,” ujarnya.

Adapun 319 pasien sembuh tersebut sudah menjalani swab antigen dengan hasil negatif. Selain pasien sembuh, terdapat 80 pasien yang sedang menunggu untuk dikarantina di asrama haji.

“Kita sterilkan dulu tempatnya, baru 80 orang yang akan menjalani karantina mandiri diperbolehkan masuk,” ujarnya.

 

Sumber : Media Center Batam 

Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurutnya, di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” tegas Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Hadir juga, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” sambung Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Menag Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021. Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

"Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stake holder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M," tutur Menag.

Kemenag, jelas Gus Yaqut, juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

"Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut mensosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah," tutur Menag.

"Atas dukungan Komisi VIII, K/L terkait, dan juga ormas Islam, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya," ujar Menag.

Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan penurunan yang signifikan.

Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei misalnya, rata-rata masih di atas 5.000. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824. Sementara kasus harian di 11 negara pengirim jemaah terbesar per 1 Juni juga relatif masih tinggi dengan data sebagai berikut: Saudi (1.251), Indonesia (4.824), India (132.788), Pakistan (1.843), Bangladesh (1.765), Nigeria (16), Iran (10.687), Turki (7.112), Mesir (956), Irak (4.170), dan Aljazair (305). Untuk negara tetangga Indonesia, tertinggi kasus hariannya per 1 Juni 2021 adalah Malaysia (7.105), disusul Filipina (5.166), dan Thailand (2.230). Singapura, meski kasus harian pada awal Juni adalah 18, namun sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara Malaysia memberlakukan lockdown.

Menurut Menag, agama mengajarkan, bahwa menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.

“Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Apalagi, tahun ini juga ada penyebaran varian baru Covid-19 yang berkembang di sejumlah negara,” jelas Menag.

“Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19,” sambungnya.

Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi, kata Menag, sampai hari ini yang bertepatan dengan 22 Syawwal 1442 H, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

"Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan," tegas Menag.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

"Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan," tuturnya.

"Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari," lanjutnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

"Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain," terangnya.

Menag menambahkan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoax," ungkapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag. ( nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menilai sektor jasa keuangan hingga data April 2021 masih solid dengan indikator permodalan dan likuiditas yang tersedia serta risiko kredit yang terjaga. OJK menilai pemulihan ekonomi global terus berlanjut seiring pulihnya aktivitas perekonomian negara ekonomi utama dunia. Di domestik, indikator perekonomian seperti sektor rumah tangga dan korporasi mengindikasikan perbaikan. Mobilitas penduduk di kuartal ke-2 meningkat signifikan yang diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi.

OJK terus menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional dengan senantiasa bersinergi bersama para pemangku kepentingan dalam mengeluarkan berbagai kebijakan.
OJK juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan menerbitkan kebijakan yang membantu mempercepat pemulihan ekonomi serta mendorong potensi ekonomi alternatif baru sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah.

Pertumbuhan kredit hingga April masih terkontraksi sebesar 2,28 persen (yoy). Namun, kredit konsumsi mulai tumbuh positif 0,31 persen (yoy) sejalan dengan meningkatnya proporsi pengeluaran konsumsi terutama didorong oleh KPR sebagai hasil dari kebijakan stimulus Pemerintah, OJK dan BI dalam penyaluran KPR.
Kredit sektor pariwisata juga tercatat tumbuh sebesar 5,99 persen ditopang kenaikan kredit pada restoran/rumah makan 10,53 persen/mtm dan angkatan laut domestik 1,24 persen/yoy.

Secara ytd pertumbuhan kredit masih positif, terutama didorong oleh penyaluran kredit dari bank BUMN dan BPD. Kredit UMKM juga mulai menunjukkan perbaikan. Dari tren ini, pertumbuhan kredit Q1/2021 lebih baik dari 2020, sehingga masih terdapat ruang untuk pertumbuhan.
Ruang pertumbuhan kredit juga didukung dengan suku bunga kredit yang terus turun. Hingga April suku bunga kredit modal kerja turun menjadi 9,08 persen, bunga kredit konsumsi menjadi 10,87 persen dan suku bunga kredit investasi di posisi 8,68 persen.

OJK menyatakan bahwa suku bunga bukan satu-satunya faktor penentu tumbuhnya kredit perbankan, karena pertumbuhan kredit sangat ditentukan oleh permintaan masyarakat.
Permintaan atas kredit/pembiayaan akan kembali tinggi apabila terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut didukung upaya vaksinasi yang semakin meluas untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan masyarakat yang terjaga baik.

Penguatan ekonomi berlanjut

Otoritas Jasa Keuangan mencatat pemulihan ekonomi global masih terus berlanjut seiring mulai pulihnya aktivitas perekonomian di negara-negara ekonomi utama dunia seiring dengan laju vaksinasi dan penanganan pandemi.
Pasar keuangan domestik dilaporkan tetap stabil meskipun IHSG pada 21 Mei 2021 tercatat ke level 5,773 atau melemah 3,7 persen mtd. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan pasar saham negara berkembang lainnya. Sementara, pasar SBN terpantau menguat dengan rerata yield SBN turun 40 bps di seluruh tenor.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) kembali mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 10,94 persen yoy. Sektor asuransi mencatatkan penghimpunan premi pada April 2021 sebesar Rp22,4 triliun (Asuransi Jiwa: Rp14,2 triliun; Asuransi Umum dan Reasuransi: Rp8,2 triliun). Fintech P2P lending pada April 2021 mencatatkan pertumbuhan baki debet pembiayaan cukup signifikan sebesar 49,9 persen yoy menjadi Rp20,61 triliun. Piutang perusahaan pembiayaan pada April 2021 masih terkontraksi sebesar -16,29 persen yoy.
Profil risiko lembaga jasa keuangan pada April 2021 masih relatif terjaga dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 3,22 persen (NPL net: 1,06 persen) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan April 2021 turun menjadi 3,9 persen (Maret 2021: 3,7 persen).

Rasio nilai tukar perbankan dapat dijaga pada level yang rendah terkonfirmasi dari rasio Posisi Devisa Neto April 2021 sebesar 1,38 persen, jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20 persen.
Sementara itu, likuiditas industri perbankan berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per 10 Mei 2021 terpantau masing-masing pada level 149,92 persen dan 32,46 persen, di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Permodalan lembaga jasa keuangan juga masih pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio industri perbankan tercatat sebesar 24,26 persen, jauh di atas threshold. Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing tercatat sebesar 639 persen dan 344 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen. Begitupun gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,02 persen, jauh di bawah batas maksimum 10 persen.

Namun demikian, beberapa downside risks masih perlu diwaspadai seperti kenaikan laju infeksi harian akibat varian baru virus dan ketersediaan vaksin di negara berkembang serta tren kenaikan inflasi global yang bersumber dari kelangkaan bahan baku dan logistik (cost-push inflation). Potensi kenaikan kasus COVID-19 paska libur panjang Hari Raya Idul Fitri juga tetap perlu diwaspadai.
OJK senantiasa melakukan sinergi dengan Pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan kepada UMKM melalui peningkatan ekosistem digitalisasinya. Ke depan, OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap keberhasilan proses restrukturisasi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan termasuk memperhitungkan kecukupan langkah mitigasi dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. (nck)

Jakarta - Sejak dimulainya pandemi sejak pertengahan 2020 lalu, India mencatatkan jumlah kasus Covid-19 yang mencapai 27,4 juta kasus dan menyebabkan sekitar 315 ribu kematian. India menjadi negara dengan kasus Covid-19 kedua tertinggi di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Kasus aktif yang dihadapi India hingga saat ini masih berada pada kisaran 2,5 juta kasus aktif. Bahkan, dalam satu pekan terakhir, dilaporkan tambahan 1,6 juta kasus baru, dan lonjakan jumlah kematian harian yang tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, selama ini India telah banyak membantu Indonesia dalam memenuhi suplai vaksin Astra Zeneca yang diproduksi di sana melalui fasilitas multilateral COVAX. Maka itu, sudah semestinya bangsa Indonesia memberikan kemampuan terbaik dalam membantu negara yang sedang mengalami gelombang pandemi hebat tersebut.

“Inisiatif ini merupakan bentuk solidaritas kepada saudara-saudara di India. Kita menjadi kawan di kala senang dan susah. Ini juga sebagai pengingat bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, kita harus menguatkan solidaritas dan terus bergandengan tangan sebagai sesama manusia agar pandemi ini bisa lebih mudah dihadapi dan dapat segera diakhiri,” ujarnya dalam Acara Pelepasan Bantuan Tabung dan Gas Oksigen dari Pemerintah Indonesia ke Pemerintah India Tahap Kedua, di Tzu Chi Center Jakarta, Jumat (28/5).

Penyaluran bantuan oksigen di tahap kedua ini juga terwujud melalui kerja sama dengan Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) yang menyediakan 2.000 tabung oksigen dari total 3.400 tabung oksigen yang direncanakan untuk dikirimkan ke India. Pada tahap pertama 10 Mei lalu telah disalurkan sebanyak 1.400 tabung oksigen ke India, sehingga saat ini genap 3.400 yang dikirimkan ke India.

Belajar dari lonjakan kasus Covid-19 yang dialami India, Menko pun menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia untuk selalu waspada dan mengedepankan langkah-langkah antisipatif, seperti adanya larangan mudik menjelang Idulfitiri lalu. Masyarakat harus tetap menegakkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan 3M dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

“Pemerintah akan terus memonitor perkembangannya dalam 4-5 minggu ke depan pasca libur Idulfitri supaya tidak terjadi kenaikan kasus kembali. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah memberi arahan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk penanganan dan pengendalian Covid-19 di Tanah Air harus dilakukan dengan orkestrasi dan tujuan yang sama,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga mengapresiasi komitmen Kementerian Perindustrian yang telah berkoordinasi dengan AGII sebagai produsen gas oksigen, juga untuk seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan bantuan oksigen untuk India. “Semoga ini menjadi kontribusi Indonesia untuk India,” harapnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, “Mari kita mendoakan agar keadaan di India cepat kembali terkendali, dan semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari musibah yang menimpa India agar kita tidak lengah dan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya.

Duta Besar India untuk Indonesia Y.M. Manoj Kumar Bharti menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan asistensi atau masukan dari negara seperti Indonesia untuk membantu negaranya keluar dari pandemi. Ia pun mengapresiasi gestur baik dari industri di Indonesia yang telah memberi bantuan tabung oksigen ini. “A friend in need is a friend indeed,” tutupnya.

Sebagai informasi, di tahap kedua ada sebanyak 2.000 tabung oksigen yang dikirimkan dengan kapasitas 6 meter kubik (setara 40 liter). Adapun beberapa perusahaan dan asosiasi/yayasan yang menjadi partisipan adalah sebagai berikut: Asosiasi Gas Industri Indonesia, Samator, Sinar Mas, Indofood, Agung Sedayu Group, Yayasan Bakti Barito, First Resources, Inti Sumber Baja Sakti, Asia Pacific Rayon, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dan Indorama Group.

Turut hadir pada kesempatan ini adalah Para Eselon I dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian; Ketua AGII Arief Harsono; Ibu Yenny Wahid; Managing Director Sinar Mas Saleh Husin; para Direktur Utama dari perusahaan partisipan; serta perwakilan asosiasi/yayasan partisipan. (nck)

Jakarta - Mimpi besar Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah sendiri kini mulai menemukan titik terang dengan kolaborasi apik antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan Perum Perumnas. Melalui kemitraan tersebut, masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah dengan berbagai manfaat dan kemudahan dari fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan rumah telah menjadi kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat Indonesia terutama di tengah kondisi pandemi saat ini. Dengan langkah sinergi bersama Bank BTN dan Perumnas tersebut, lanjutnya, menjadi wujud komitmen BP Tapera untuk bergerak cepat memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

Adi menjelaskan dengan hadirnya kolaborasi tersebut, BP Tapera bersama Bank BTN dan Perumnas akan segera mewujudkan Proyek Inisiasi Penyaluran Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat. Proyek inisiasi tersebut akan menjadi tonggak sejarah sekaligus batu lompatan untuk mencapai target pemenuhan kebutuhan rumah rakyat Indonesia.

“Pada Proyek Inisiasi ini, kami menargetkan akan ada 11.000 unit rumah yang dibiayai melalui KPR Tapera. Untuk tahap pertama, proyek inisiasi akan ditujukan bagi peserta awal BP Tapera yakni para ASN” tutur Adi di sela Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BP Tapera, Bank BTN, dan Perum Perumnas tentang Proyek Inisiasi Penyaluran Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat, di Jakarta, Kamis (20/5).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Haru Koesmahargyo mengapresiasi inisiatif BP Tapera dalam menggandeng perusahaan milik negara yang fokus di sektor perumahan untuk mewujudkan mimpi besar memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia. Bank BTN pun, lanjutnya, sigap berinovasi untuk menghadirkan produk KPR Tapera sehingga mempercepat pencapaian target besar tersebut.

“Kami berkomitmen terus membantu BP Tapera untuk mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia memiliki rumah yang layak huni. Selain penyaluran KPR Tapera, Bank BTN siap berinovasi untuk terus berkolaborasi dengan BP Tapera untuk mempercepat pemilikan rumah impian bagi masyarakat Indonesia,” ujar Haru.

KPR Tapera, jelas Haru, menawarkan tiga skema pembiayaan sesuai kelompok penghasilan. Untuk kelompok Penghasilan I dengan penghasilan di bawah Rp4 juta akan mendapatkan suku bunga KPR sebesar 5% fixed rate dengan tenor sampai dengan 30 tahun. Pada kelompok penghasilan II dengan penghasilan berkisar Rp4 juta-Rp6 juta dikenakan bunga KPR 6% fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun. Kemudian, untuk kelompok penghasilan III dengan penghasilan Rp6 juta-Rp8 juta dapat mengakses KPR dengan bunga 7% fixed rate dengan tenor sampai dengan 20 tahun.

Adapun, untuk dapat mengakses KPR Tapera, masyarakat diwajibkan untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan Pembiayaan Tapera seperti Peserta masuk kedalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ,belum memiliki rumah dan menjadi peserta Tapera aktif dan lancar membayar simpanan peserta selama 12 bulan. Harga rumah yang dapat dimiliki peserta aktif Tapera beragam mulai dari Rp112 juta hingga Rp292 juta.

Perumnas pun turut menyambut baik sinergi Proyek Inisisasi Penyaluran Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat dari BP Tapera ini. Melalui portofolio pembangunan dan penyediaan perumahan yang tersebar di seluruh kota Indonesia selama ini, Perumnas selalu sigap mendukung segala bentuk sinergi agar kebutuhan akan perumahan dapat segera terserap oleh masyarakat.

“Inisiasi ini sejalan dengan misi Perumnas dalam penyediaan hunian untuk segmen menengah bawah. Hal ini terbukti bahwa target pembangunan rumah subsidi sepanjang tahun 2021 meningkat menjadi sekitar 30% dari total unit hunian terbangun. Ini menandakan Perumnas semakin serius menggarap segmen menengah bawah yang sebelumnya kami targetkan sekitar 20% untuk unit hunian subsidi ini. Dan hal ini, tidak hanya pada jenis rumah tapak, namun juga pada jenis rumah susun,” jelas Budi Saddewa Soediro selaku Direktur Utama Perum Perumnas. (nck)

Malang - Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Kantor OJK Malang Sugiarto Kasmuri, Rabu ini telah melakukan pertemuan dengan Susmiati, Guru TK di Malang yang terjerat pinjaman dari fintech lending. Pertemuan OJK dengan Susmiati juga dihadiri Walikota Malang Sutiaji yang juga memberi perhatian terhadap kasus ini.

Dalam pertemuan tersebut, Susmiati menyampaikan bahwa dirinya telah meminjam melalui 19 fintech lending ilegal dan lima fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK. Total kewajibannya mencapai sekitar Rp35 juta, dengan rincian Rp29 juta di fintech lending ilegal dan Rp6 juta di fintech lending resmi.

OJK akan memfasilitasi penyelesaian kewajiban Susmiati pada fintech yang legal dan akan berkoordinasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengenai kemungkinan adanya pelanggaran pelayanan yang dilakukan terhadap Susmiati.

Sementara mengenai pinjaman pada fintech lending yang ilegal, dalam pertemuan itu disepakati akan dibantu penyelesaiannya oleh Baznas Kota Malang sesuai arahan Walikota.

Kantor OJK Malang juga akan menindaklanjuti kasus ini dengan menemui Kapolresta Malang guna membahas penanganan terhadap fintech lending yang ilegal.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing juga menyatakan prihatin atas kasus yang menimpa Susmiati dan meminta masyarakat untuk tidak memanfaatkan fintech lending yang tidak terdaftar atau berizin OJK.

“Kami sangat prihatin dengan peristiwa ini. Ini bukti bahwa kegiatan fintech lending ilegal ini sangat membahayakan masyarakat," kata Tongam.

Tongam juga meminta masyarakat yang sudah menjadi korban penagihan dengan kekerasan dari fintech lending ilegal untuk segera melaporkannya kepada Kepolisian "Kegiatan penagihan yang tidak beretika dari fintech lending ilegal dengan teror, intimidasi, atau pelecehan merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir dan harus diproses hukum. Kita percayakan penanganannya di Kepolisian," kata Tongam.

Satgas Waspada Investasi dalam operasionalnya mencegah kerugian masyarakat hingga April kembali menemukan 86 platform fintech lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sejak 2018 s.d. April 2021 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.193 fintech lending ilegal. (nck)

Malang - Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Kantor OJK Malang Sugiarto Kasmuri, Rabu ini telah melakukan pertemuan dengan Susmiati, Guru TK di Malang yang terjerat pinjaman dari fintech lending. Pertemuan OJK dengan Susmiati juga dihadiri Walikota Malang Sutiaji yang juga memberi perhatian terhadap kasus ini.

Dalam pertemuan tersebut, Susmiati menyampaikan bahwa dirinya telah meminjam melalui 19 fintech lending ilegal dan lima fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK. Total kewajibannya mencapai sekitar Rp35 juta, dengan rincian Rp29 juta di fintech lending ilegal dan Rp6 juta di fintech lending resmi.

OJK akan memfasilitasi penyelesaian kewajiban Susmiati pada fintech yang legal dan akan berkoordinasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengenai kemungkinan adanya pelanggaran pelayanan yang dilakukan terhadap Susmiati.

Sementara mengenai pinjaman pada fintech lending yang ilegal, dalam pertemuan itu disepakati akan dibantu penyelesaiannya oleh Baznas Kota Malang sesuai arahan Walikota.

Kantor OJK Malang juga akan menindaklanjuti kasus ini dengan menemui Kapolresta Malang guna membahas penanganan terhadap fintech lending yang ilegal.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing juga menyatakan prihatin atas kasus yang menimpa Susmiati dan meminta masyarakat untuk tidak memanfaatkan fintech lending yang tidak terdaftar atau berizin OJK.

“Kami sangat prihatin dengan peristiwa ini. Ini bukti bahwa kegiatan fintech lending ilegal ini sangat membahayakan masyarakat," kata Tongam.

Tongam juga meminta masyarakat yang sudah menjadi korban penagihan dengan kekerasan dari fintech lending ilegal untuk segera melaporkannya kepada Kepolisian "Kegiatan penagihan yang tidak beretika dari fintech lending ilegal dengan teror, intimidasi, atau pelecehan merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir dan harus diproses hukum. Kita percayakan penanganannya di Kepolisian," kata Tongam.

Satgas Waspada Investasi dalam operasionalnya mencegah kerugian masyarakat hingga April kembali menemukan 86 platform fintech lending ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sejak 2018 s.d. April 2021 ini Satgas sudah menutup sebanyak 3.193 fintech lending ilegal. (nck)

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo telah menargetkan jumlah penduduk yang sudah divaksinasi sebanyak 70 juta pada periode Agustus-September 2021 mendatang. Diharapkan pada saat bersamaan, kurva kasus aktif Covid-19 terus melandai dan sudah semakin banyak perusahaan yang melaksanakan vaksinasi para karyawannya. Guna mencapai hal tersebut, Pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan Vaksin Gotong Royong.

Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sekitar 22.750 perusahaan telah mendaftar Vaksin Gotong Royong dengan peserta sebanyak 10 juta orang. Secara resmi, Program Vaksinasi Gotong Royong dimulai pada 18 Mei 2021 dan dilakukan perdana bagi pekerja di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat, serta ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Tahap awal pelaksanan Vaksinasi Gotong Royong meliputi Jabodetabek untuk sekitar 220 ribu orang dari berbagai sektor industri (antara lain manufaktur, petrokimia dan makanan-minuman), di mana sekitar 420 ribu dosis vaksin sudah terdistribusi. Total vaksin Sinopharm yang sudah tiba untuk vaksin gotong royong sebanyak 500 ribu dosis. Total vaksin yang sudah komitmen sebanyak 7,5 juta dosis dan berpotensi menjadi total sebanyak 15 juta dosis.

PT Bio Farma (Persero) telah ditunjuk menjadi pelaksana pengadaan vaksin gotong royong berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/4627/2021 tentang Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik pelaksanaan awal Vaksinasi Gotong Royong tersebut, apalagi melihat antusiasme dari perusahaan-perusahaan yang ingin karyawannya segera divaksin. Hal ini akan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan lebih cepat lagi.

“Tadi sudah dibuka Presiden dan sudah ada 19 perusahaan yang mengikuti. Ini memberikan sinyal positif bahwa Vaksin Gotong Royong sudah dimulai dan memang sudah dilakukan pendaftaran dalam beberapa bulan terakhir. Ini juga untuk mengakselerasi tercapainya herd immunity, dan tentunya Gotong Royong ini menunjukkan korporasi burden sharing dengan pemerintah, di mana produktivitas karyawan ditanggung mereka,” jelas Menko Airlangga.

Harga Vaksin Gotong Royong ditetapkan Rp321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 berdasarkan KMK No. HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong. Sehingga, total biaya maksimal untuk dua kali vaksinasi (harga pembelian dan pelayanan vaksinasi) yaitu Rp879.140 per orang.

Mekanisme pendaftaran Vaksinasi Gotong Royong ada di bawah kontrol Kementerian Kesehatan serta dilaksanakan oleh Kadin dan Bio Farma. Bagi perusahaan yang sudah mendaftar maka akan terakselerasi jadwal vaksinasinya, sedangkan yang tidak mendaftar harus ikut penjadwalan dari program Pemerintah. Pemerintah juga sudah bekerja sama dengan beberapa fasilitas kesehatan di berbagai daerah, baik yang bekerja sama dengan korporasi maupun RS swasta.

Adapun beberapa vaksin yang Pemerintah sudah berkomitmen untuk dilakukan pengadaan antara lain Sinovac (sampai November 2021) berjumlah lebih kurang 147 juta, Novavax (semester kedua) sekitar 50 juta, lalu Covax Gavi (sistem multilateral, sampai Desember 2021) sebanyak 54 juta, AstraZeneca (sampai Desember 2021) ditargetkan 20 juta.

“Pfizer juga rencananya diadakan di semester kedua sejumlah 50 juta. Juga ada tambahan vaksin bilateral dari Covax Gavi sebanyak 60 juta, dan Vaksin Gotong Royong (Sinopharm) direncanakan 15 juta,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga melanjutkan, pada Juli-Agustus 2021 mendatang, total akumulatif vaksin yang diadakan adalah 140 juta. “Tentu kita melihat situasi dan kondisi dari masing-masing manufaktur, karena ada beberapa negara dengan demand tinggi yang terkadang mengubah jadwalnya. Dengan 140 juta vaksin yang diadakan di Juli dan di Agustus diharapkan sudah sekitar 190 juta, maka target vaksinasi dari Presiden sebanyak 70 juta itu akan bisa dicapai,” ucapnya.

Sementara, untuk pelaksanaan vaksinasi di luar lansia (yaitu penduduk berusia 18-59 tahun) akan disesuaikan tahapan, jumlah, beserta daerahnya. “Salah satu tugas sudah dimulai terkait sektor Gotong Royong untuk mereka yang berusia produktif. Dengan jumlah vaksin yang bertambah dan jumlah (vaksinasi) lansia bisa diselesaikan sesuai targetnya, maka sudah akan bisa dimulai untuk program Pemerintah bagi mereka yang masuk dalam rentang usia ini,” tuturnya. (nck)

Page 2 of 101

Tentang Kami