Diskominfo Batam – Ribuan masyarakat memadati Lapangan Indra Sakti, Kecamatan Belakang Padang, Sabtu (5/9/2026) malam, untuk mengikuti Belakang Padang Bershalawat Jilid 2 dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, Rasulullah SAW merupakan teladan utama bagi umat Islam. Menurutnya, banyak sifat mulia Rasulullah yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

“Ketika kita memperbincangkan Rasulullah SAW, kita memperbincangkan sosok Al Amin, penutup para rasul dan suri teladan yang baik bagi kita semua,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil ‘alamin. Karena itu, kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya diwujudkan melalui peringatan Maulid Nabi, tetapi juga dengan meneladani akhlak dan perilaku beliau.

Amsakar juga mengajak masyarakat untuk memperbanyak shalawat sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.

“Basahi lisan kita dengan senantiasa bershalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah membawa keberkahan dalam kehidupan kita,” katanya.

Menurut Amsakar, tema yang diangkat dalam Belakang Padang Bershalawat Jilid 2 “Mempererat Rasa Kasih Sayang dan Persaudaraan di Era Digitalisasi Menuju Batam Maju” relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Perkembangan teknologi dan digitalisasi, kata dia, perlu diimbangi dengan penguatan nilai-nilai kasih sayang dan persaudaraan.

Ia menilai, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial di tengah masyarakat.

“Tema yang diangkat ini adalah tema yang paling relevan. Di tengah era digitalisasi, bagaimana kita tetap mempererat kasih sayang dan persaudaraan. Batam harus maju, tetapi kemajuan itu harus tetap dibangun dengan kebersamaan,” ujar Amsakar.

Amsakar berharap semangat persaudaraan dan kebersamaan yang tumbuh melalui kegiatan tersebut dapat terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia juga berharap seluruh ikhtiar masyarakat dan pemerintah dalam membangun Batam senantiasa mendapat keberkahan.

“Semoga Batam selalu menjadi negeri yang dirahmati,” tutupnya.

Suasana semakin semarak dengan lantunan shalawat yang menggema di kawasan Belakang Padang. Masyarakat mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias, termasuk tausiah yang disampaikan penceramah Muhammad Aldiansyah atau Gus Aldi.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pemberian hadiah kepada Masjid Nurul Huda sebagai juara pertama Pawai Belakang Padang Bershalawat Jilid 2. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan kegiatan keagamaan tersebut.

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan koreksi apabila data desil kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan DTSEN terus diperbarui agar mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.

“Prinsipnya, data itu harus terus diperbarui. Kalau masyarakat merasa datanya tidak sesuai, pemerintah membuka ruang untuk dilakukan koreksi,” ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak tercermin secara tepat dalam data dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.

“Kalau ada masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai, silakan disampaikan untuk dilakukan perbaikan,” tegasnya.

Menurut Saifullah, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas data.

“Data itu harus terus diperbarui sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah juga memberikan dukungan anggaran untuk memperbaiki kualitas DTSEN. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp7 triliun kepada BPS pada 2026, antara lain untuk perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus ekonomi.

“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini,” ungkapnya.

Purbaya menilai perbaikan data memiliki manfaat strategis karena DTSEN menjadi salah satu dasar berbagai kebijakan pemerintah.

“Data DTSEN sama Sensus Ekonomi itu sangat penting untuk memastikan data yang digunakan pemerintah semakin bagus,” ujarnya.

Purbaya menekankan kualitas data diperlukan agar kebijakan subsidi maupun bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pembukaan akses koreksi tersebut menunjukkan pemerintah tidak menjadikan data sebagai sesuatu yang bersifat statis. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi sehingga kesalahan pencatatan maupun perubahan kondisi ekonomi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemutakhiran.

Dengan DTSEN yang semakin akurat, pemerintah diharapkan mampu meminimalkan inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran bansos.

Langkah tersebut sekaligus memperkuat efektivitas belanja negara, meningkatkan akuntabilitas program perlindungan sosial, dan memastikan manfaat kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama sekaligus mempercepat pendistribusian bantuan kapal bagi nelayan.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat aktivitas ekonomi pesisir, serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.

Perkembangan program strategis sektor kelautan tersebut dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan kedua menteri melaporkan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama dan penyaluran bantuan kapal bagi nelayan kepada Presiden.

“Keduanya menghadap Presiden untuk melaporkan perkembangan pembangunan 100 pertama Kampung Nelayan serta pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan,” ujar Teddy.

Menurutnya, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu perhatian pemerintah untuk menciptakan lingkungan pesisir yang lebih layak, produktif, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Teddy menambahkan, bantuan kapal merupakan bentuk penguatan kapasitas nelayan agar memiliki sarana yang lebih memadai dalam menjalankan aktivitas melaut.

“Pendistribusian bantuan kapal menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah,” katanya.

Program tersebut mulai mendapat dukungan di berbagai daerah. Di Gorontalo Utara, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan di 16 titik kawasan pesisir. Fasilitas yang disiapkan antara lain dermaga, tambatan perahu, pabrik es, ruang penyimpanan dingin, balai pelatihan, sentra kuliner, hingga bengkel nelayan.

Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara Deisy Sandra Maryana Datau mengajak masyarakat mendukung penuh realisasi program tersebut.

“Jika ada kendala, diharapkan dapat dimusyawarahkan untuk menemukan solusi, sebab KNMP di 16 titik di daerah ini adalah berkah bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, dua Kampung Nelayan Merah Putih juga akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.

Dengan pembangunan infrastruktur dan pendistribusian bantuan kapal yang berjalan beriringan, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan berkembang menjadi pusat ekonomi pesisir yang memperkuat produktivitas, membuka peluang usaha, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan.

Surabaya, 4/9/2026 – BPJS Kesehatan terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta JKN melalui Customer eXcellence 126 (CX126), yang dirancang untuk mengukur implementasi customer excellence di 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Selain itu, juga mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat menjadi pembelajaran dan diterapkan secara lebih luas.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito, mengatakan bahwa perkembangan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik membuat pengalaman peserta menjadi bagian penting dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik. Baginya di era keterbukaan informasi, customer experience adalah pilar utama pembentuk reputasi dan kepercayaan publik, Jumat (4/9).

"Oleh karena itu, kita harus adaptif dalam memahami ekspektasi peserta serta tanggap memberikan solusi. Peserta tidak hanya membutuhkan layanan yang dapat diakses, tetapi juga kepastian informasi dan kualitas pelayanan yang konsisten, baik ketika berinteraksi melalui Kantor Cabang maupun kanal layanan seperti Care Center 165, Mobile JKN, PANDAWA, dan kanal digital lainnya,” kata Pujo.

CX126 menjadi salah satu upaya BPJS Kesehatan untuk membangun standar pelayanan yang berorientasi pada prinsip Mudah, Cepat, Setara, dan Solutif. Menurut Pujo, CX126 tidak sekadar mencari Kantor Cabang dengan performa terbaik, tetapi juga melihat faktor yang membentuk keunggulan pelayanan agar dapat direplikasi di Kantor Cabang lainnya.

“Keberhasilan di satu Kantor Cabang harus menjadi inspirasi bagi Kantor Cabang lainnya. Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama,” ujar Pujo.

Pujo menjelaskan, CX126 menggunakan pendekatan penilaian yang komprehensif melalui delapan pilar, yaitu Customer Experience, Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, dan Organizational Culture. Selain itu, penilaian juga melibatkan Voice of Customer untuk memastikan pengalaman peserta menjadi bagian dari pengukuran kualitas pelayanan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan wujud nyata kehadiran Program JKN yang langsung dirasakan oleh peserta. Menurutnya, kemudahan akses, kejelasan informasi, keamanan proses, serta kepastian solusi akan menentukan pengalaman peserta sekaligus membangun kepercayaan terhadap Program JKN.

“Pelayanan unggul hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur bergerak dalam satu arah, bekerja dengan standar yang sama, serta menempatkan kebutuhan peserta sebagai orientasi utama. CX126 perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan organisasi yang berkelanjutan,” tegas Stevanus.

Hasil asesmen tidak berhenti pada pemberian penghargaan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan dapat dipantau keberlanjutannya. Stevanus mengatakan bahwa melalui CX126, BPJS Kesehatan mendorong agar praktik pelayanan terbaik dapat direplikasi dan menjadi standar bersama di seluruh Kantor Cabang.

"Dengan demikian, keberhasilan Program JKN tidak hanya dilihat dari capaian masing-masing Kantor Cabang, tetapi dari kemampuan organisasi menghadirkan pengalaman pelayanan yang semakin konsisten bagi seluruh peserta JKN. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika setiap peserta JKN, di mana pun berada, merasakan layanan yang semakin mudah, cepat, setara, dan dapat diandalkan,” kata Stevanus.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menambahkan, keunggulan pelayanan tidak ditentukan oleh besar kecilnya Kantor Cabang, lokasi, maupun tingkat tantangan yang dihadapi. Keunggulan lahir ketika kepemimpinan, proses, teknologi, sumber daya manusia, dan budaya pelayanan bergerak dalam satu arah.

Jakarta, 6 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama para pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi tentang pentingnya masyarakat memiliki dana pensiun dalam menghadapi masa purnabakti.

Acara pencanangan digelar di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu yang dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Trisna Sonjaya, Direktur Operasional PT TASPEN (Persero) Tribuna Phitera Djaja, Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffrey Manulang, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) Tondi Suradiredja, dan Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Abdul Hadi.

Pencanangan Bulan Dana Pensiun juga dilaksanakan secara bersamaan di Bandung dan Semarang yang diinisiasi oleh OJK serta didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).

Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun perlu diarahkan lebih lanjut untuk membangun ketahanan finansial masyarakat pada masa pensiun.

“Tapi ini tentunya PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya. Apalagi sekarang banyak masyarakat kita lebih memilih enggak jadi pegawai, banyak pekerja mandiri dan lain-lain ini jadi PR kita bersama untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan dana pensiun ini semakin besar juga,” kata Friderica.

Friderica menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan dana pensiun sejak dini.

“Ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat pensiun itu diperlukan sinergi dan kolaborasi antara semua pihak. Dalam hal ini OJK, kemudian dari industrinya, dari Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN-RB dan semuanya. Jadi ini harus kita kerjakan bersama, tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” kata Friderica.

Mengenai pengembangan industri dana pensiun, Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan dana pensiun membutuhkan peningkatan replacement ratio (rasio penggantian pendapatan untuk pensiun) pada seluruh pilar sistem pensiun melalui kerja sama antarpemangku kepentingan.

“Peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau satu lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi Aparatur Sipil Negara serta anggota TNI dan Polri, dan program pensiun sukarela melalui DPPK dan DPLK. Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Ogi.

Menurutnya, persiapan pensiun semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi biaya hidup yang tinggi pada usia lanjut, khususnya biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari yang terus dipengaruhi inflasi. Masa hidup setelah pensiun juga dapat berlangsung selama puluhan tahun, sehingga dana yang terkumpul perlu dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang memadai dan berkelanjutan.

Urgensi tersebut semakin kuat seiring perubahan struktur demografi Indonesia. BPS menyatakan bahwa sejak 2021 Indonesia telah memasuki fase ageing population, dengan sekitar satu dari sepuluh penduduk merupakan penduduk lanjut usia. Kondisi ini dapat menjadi peluang apabila lansia tetap sehat, produktif, dan mandiri. Namun, tanpa kesiapan finansial yang memadai, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dapat menambah beban keluarga, kebutuhan perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan, serta memberikan tekanan terhadap perekonomian.

Dukungan Pemerintah

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan dukungan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai bagian dari kolaborasi untuk memperkuat perlindungan sosial dan mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur demografi Indonesia.

“Sekarang kita ada bonus demografi dan tidak berapa lama lagi kita akan menuju kepada aging population. Semakin banyak orang yang berada di usia bukan lagi usia kerja, sesudah pasca usia kerja. Dan tentu kita menginginkan bahwa mereka bisa tetap berkarya. Mereka tidak tergantung dari para pekerja yang produktif,” kata Yassierli.

Yassierli menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja, dengan sekitar 60 persen di antaranya berada di sektor informal. Besarnya proporsi pekerja informal tersebut menjadi perhatian Pemerintah dalam mendorong peningkatan kepesertaan program perlindungan sosial agar manfaat perlindungan dapat menjangkau seluruh kelompok pekerja.

Menurut Yassierli, upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kapasitas balai-balai pelatihan dan pada tahun ini memiliki paket pelatihan yang menjangkau lebih dari 300 ribu orang. Hal tersebut juga sejalan dengan semangat “Muda Berkarya” dalam tema Bulan Dana Pensiun 2026, yang menurutnya mensyaratkan tenaga kerja untuk memiliki kompetensi agar dapat terus produktif.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyampaikan bahwa persiapan masa purnabakti perlu dilakukan sejak seseorang masih aktif bekerja agar tetap dapat menjalani masa pensiun secara produktif.

“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” kata Rini.

Rini juga menyambut baik pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan masa depan.

“Mari kita jadikan semangat muda berkarya bukan hanya sebagai tema kegiatan, tetapi sebagai pengingat kita, bahwa kita akan terus berkarya terus, sambil kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik,” tegas Rini.

Bulan Dana Pensiun

Selama satu bulan penuh, para penyelenggara program pensiun akan melaksanakan lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah. Kegiatan tersebut meliputi edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital, serta program perluasan kepesertaan yang menargetkan pekerja formal dan informal, Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh masih perlunya peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun sebagaimana tergambar dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Survei tersebut menjadi salah satu landasan OJK dalam menyusun program edukasi, memperluas akses keuangan, dan memperkuat pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Friderica menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen dan inklusi keuangan sekitar 93 persen. Namun, khusus dana pensiun, tingkat literasinya masih berada di kisaran 22 persen. Tantangan selanjutnya adalah mendorong pengetahuan masyarakat mengenai dana pensiun menjadi tindakan nyata untuk mempersiapkan masa pensiun.

Pada saat yang sama, replacement ratio, yaitu perbandingan antara pendapatan yang diterima setelah pensiun dan penghasilan sebelum pensiun, masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mempertahankan standar hidup yang layak setelah tidak lagi aktif bekerja.

Peningkatan kesejahteraan pada masa pensiun membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah, regulator, pemberi kerja, penyelenggara program pensiun, asosiasi, dan masyarakat. Pemerintah berperan membangun kebijakan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, fiskal, perpajakan, dan pengelolaan aparatur yang mendukung. Sementara itu, industri perlu menyediakan program pensiun yang transparan, mudah diakses, dikelola secara prudent, serta berorientasi pada kepentingan peserta.

Selain memberikan perlindungan pada masa purnabakti, industri dana pensiun memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, pembiayaan sektor produktif dan prioritas pembangunan, serta ketahanan ekonomi nasional.

Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat memahami manfaat program pensiun untuk mempertahankan kesejahteraan setelah pensiun, menghitung kebutuhan pendapatan pada hari tua, menyisihkan penghasilan sedini mungkin, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai dengan kebutuhan. OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen membangun ekosistem pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.

Persoalan sampah di Batam mulai diarahkan menjadi peluang sektor energi terbarukan. Badan Pengusahaan (BP) Batam menawarkan konsep waste to energy (WtE) kepada calon mitra di Jepang, dengan potensi pengolahan sekitar 1.205 ton sampah yang dihasilkan Kota Batam setiap hari.

Gagasan tersebut disampaikan BP Batam dalam gelaran Asia Pacific Circular Cities (APCC) 2026 di Yokohama, Jepang, 3-4 September 2026. Dalam forum itu, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menjadi salah satu narasumber dan panelist dalam sesi bertajuk “Developing a Bankable Waste to Energy Project in Batam: Challenges, Lessons and Partnership Opportunities” pada 4 September.

Ariastuty tampil bersama perwakilan World Bank, JFE Engineering Corporation, serta Pemerintah Kota Makassar. Forum tersebut menjadi kesempatan bagi BP Batam untuk memperkenalkan kebutuhan dan peluang pengembangan WtE di Batam, sekaligus membuka ruang kemitraan dengan pihak yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pengelolaan energi dari sampah.

BP Batam membuka peluang kerjasama untuk penyusunan feasibility study (FS) sebagai langkah awal untuk membangun sektor energi terbarukan (WtE) di Kota Batam. Untuk penyusunan FS tersebut, BP Batam akan mengkoordinasikannya dengan Kementrian/Lembaga terkait.

“Dengan jumlah sampah yang mencapai 1.205 ton per hari, Batam memiliki potensi untuk mengembangkan waste to energy. Karena itu, kami menawarkan FS sebagai langkah awal agar proyek ini memiliki dasar kajian yang jelas dan dapat dikembangkan lebih lanjut,” kata Ariastuty.

Respons awal datang dari JFE Engineering Corporation. Setelah sesi presentasi, BP Batam langsung melakukan pertemuan dengan perusahaan Jepang tersebut untuk membahas peluang pengembangan WtE di Batam. Berdasarkan estimasi awal JFE Engineering, volume sampah yang dihasilkan Batam berpotensi menghasilkan listrik sekitar 20 megawatt (MW).

Dengan kapasitas tersebut, listrik yang dihasilkan diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan sekitar 20.000 rumah. Namun, angka tersebut masih merupakan estimasi awal dan memerlukan pembahasan serta kajian lebih lanjut untuk menentukan kelayakan proyek.

JFE Engineering selanjutnya menyatakan ketertarikannya untuk datang ke Batam dan mendalami peluang pengembangan proyek tersebut. Pembahasan juga akan melibatkan PT PLN (Persero) sebagai pihak yang akan membeli listrik yang dihasilkan dari proyek WtE.

Selain membahas peluang investasi, BP Batam juga memanfaatkan momentum APCC 2026 untuk membuka kembali peluang kerja sama dengan Pemerintah Kota Yokohama. Pada 3 September, BP Batam bertemu dengan Wakil Wali Kota Yokohama. Dalam pertemuan tersebut dibahas tawaran kerjasama antara Yokohama dan Kota Batam.

Langkah BP Batam di Yokohama menunjukkan upaya membuka peluang sektor energi terbarukan, circular economy, teknologi, kemitraan, dan pemanfaatan energi terbarukan yang dapat dikembangkan di Batam.

“Kami berharap ketertarikan ini dapat ditindaklanjuti dengan pembahasan yang lebih konkret di Batam. Yang kami dorong adalah, bagaimana sampah dapat diolah menjadi energi terbarukan dan memberikan manfaat bagi Kota Batam, serta mendorong keterlibatan langsung masyarakat dari hulu ke hilir,” tutup Ariastuty.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Pengendalian Investasi, Yani Alkindi, Direktur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hadjad Widagdo dan Kepala Biro Keuangan, Siswanto. 

Upaya pemulihan dan peningkatan layanan air minum di Kota Batam terus dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT Air Batam Hilir (ABHi). Pasca perbaikan dan relokasi pipa berdiameter 800 milimeter di kawasan Muka Kuning, pemantauan kondisi suplai air terus dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

Hasil pemantauan teknis menunjukkan suplai air di sebagian besar wilayah yang sebelumnya terdampak kini berangsur normal.

Sementara itu, sejumlah lokasi seperti Sei Lekop, Sagulung Baru (Saguba), Tanjung Sengkuang, Batu Merah, Bengkong, serta kawasan Marina, termasuk Fantasy Residence, Galaxy, Jupiter dan sekitarnya, masih menjadi perhatian dalam penguatan layanan.

BP Batam menjelaskan, kondisi pasokan di sejumlah wilayah tersebut tidak secara langsung disebabkan oleh pekerjaan perbaikan pipa di Muka Kuning. Secara teknis, kawasan tersebut merupakan stress area atau berada di ujung jaringan (end of line) dengan elevasi relatif tinggi, sehingga sejak sebelumnya menerima suplai dengan tekanan terbatas atau durasi aliran yang pendek.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad turun langsung meninjau kondisi salah satu stress area di Kavling Sagulung Berseri, Sei Lekop, RW 8 RT 3 dan RT 5, Jumat (4/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk mencari solusi atas kondisi warga yang mengalami keterbatasan hingga tidak memperoleh aliran air.

Di lokasi tersebut, warga menyampaikan bahwa persoalan suplai air telah berlangsung cukup lama. RT 3 terdiri sekitar 21 kepala keluarga, sementara RT 5 dengan sekitar 45 kepala keluarga. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 65 kepala keluarga yang terdampak.

Salah seorang warga, Parna, menyampaikan apresiasi atas perhatian langsung Kepala BP Batam terhadap kondisi masyarakat dan upaya mencari solusi atas persoalan tersebut.

Amsakar mengatakan, sejak memperoleh informasi mengenai relokasi pipa Muka Kuning, dirinya langsung meninjau kondisi di lapangan dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Ia menegaskan, kebutuhan masyarakat harus segera mendapatkan solusi, sembari pekerjaan penguatan jaringan diselesaikan.

“Penyelesaiannya memang membutuhkan waktu, tetapi selama proses itu berjalan, suplai melalui mobil tangki harus tetap dilakukan. Tidak ada cerita, ini harus selesai,” tegas Amsakar pada jajaran SPAM dan ABH.

Ia meminta jajaran terkait menghitung kebutuhan armada tangki secara tepat agar distribusi air bersih dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

BP Batam juga menyiapkan langkah penambahan armada tangki, termasuk melalui pengalihan anggaran multiyears untuk memperkuat dukungan distribusi air.

“Harapan saya, paling lambat akhir November atau Desember, pekerjaan ini selesai dan selama prosesnya warga tetap mendapat suplai air bersih,” ujarnya.

Tangki Air Dikirim Secara Terjadwal

Sebagai penanganan jangka pendek, BP Batam bersama PT ABHi mengerahkan armada mobil tangki air secara intensif dan terjadwal ke sejumlah wilayah prioritas atau dedicated area.

Wilayah yang menjadi fokus antara lain Sei Lekop, Tanjung Sengkuang, Batu Merah, Bengkong Permai, Bengkong Harapan, Bengkong Palapa, Kavling Berseri, serta titik layanan publik dan permukiman prioritas lainnya sesuai kebutuhan operasional di lapangan.

Distribusi tangki dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses air bersih selama proses penguatan jaringan berlangsung. Kebutuhan di lapangan juga terus dievaluasi agar distribusi dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Penguatan Jaringan Dikebut

Selain penanganan jangka pendek, BP Batam bersama PT ABHi terus menjalankan penguatan infrastruktur jaringan sebagai solusi jangka menengah dan panjang.

Untuk kawasan Saguba, Sei Lekop, serta sebagian wilayah Marina, termasuk Fantasy Residence, Jupiter, Galaxy dan sekitarnya, penguatan jaringan distribusi telah masuk dalam agenda prioritas atau Quick Win. Pekerjaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan debit dan tekanan air sehingga suplai ke kawasan ujung jaringan menjadi lebih stabil.

Penguatan jaringan primer dan tersier telah berjalan sejak Agustus 2026, sedangkan pekerjaan pada jaringan sekunder ditargetkan selesai paling lambat akhir November 2026. Secara keseluruhan, proyek penguatan jaringan di kawasan tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Sementara itu, untuk kawasan Tanjung Sengkuang, Batu Merah, dan Bengkong, BP Batam telah lebih dahulu menjalankan penguatan jaringan melalui Segmen Sukajadi–M3G dan Segmen Ozon–Bukit Senyum. Pekerjaan yang dimulai sejak Mei 2026 tersebut menunjukkan progres signifikan dan ditargetkan selesai pada September 2026.

Dengan selesainya proyek tersebut, keandalan dan kestabilan aliran air di kawasan terkait diharapkan semakin meningkat.

Dua Langkah untuk Satu Tujuan

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa BP Batam bersama PT ABHi menjalankan penanganan dengan skala prioritas yang jelas, yakni memastikan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus memperkuat sistem jaringan secara permanen.

“BP Batam bersama PT Air Batam Hilir bekerja dengan skala prioritas yang jelas. Pengiriman armada tangki kami fokuskan secara teratur di titik-titik kawasan prioritas penanganan darurat. Di saat yang sama, tim teknis terus memacu penyelesaian proyek perkuatan jaringan pipa, baik yang rampung September ini maupun yang ditargetkan selesai akhir 2026, sehingga warga di area ujung pipa dapat menikmati suplai air yang lebih optimal dan permanen,” tegas Denny.

Menurutnya, penanganan tidak boleh berhenti pada solusi sementara. Penguatan jaringan terus dilakukan agar masyarakat, khususnya yang berada di kawasan ujung jaringan, memperoleh layanan air yang lebih stabil dan andal dalam jangka panjang.

“Target kami jelas, bukan hanya memastikan air tersedia hari ini, tetapi juga membangun sistem jaringan yang semakin kuat sehingga pelayanan kepada masyarakat Batam ke depan semakin baik,” ujarnya.

BP Batam menyampaikan apresiasi atas dukungan, kesabaran, dan kerja sama masyarakat selama proses perbaikan dan peningkatan infrastruktur berlangsung.

BP Batam bersama PT ABHi juga berkomitmen menyampaikan perkembangan kondisi operasional di lapangan secara terbuka, akurat, dan berkala sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian layanan air kepada masyarakat Kota Batam. 

Jakarta, 3 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) terus memperkuat ekosistem asuransi kesehatan untuk mendorong layanan kesehatan yang semakin efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan yang lebih optimal dan semakin murah kepada masyarakat.

Penguatan ekosistem asuransi kesehatan tersebut diwujudkan melalui Task Force Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ), yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara perusahaan asuransi dan jaringan/fasilitas rumah sakit di Gedung Adhyatama Kemenkes, Jakarta, Kamis (3/9).

Task Force KAPJ dibentuk sebagai tindak lanjut rapat koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan yang diketuai oleh OJK dan didukung Kemenkes, BPJS Kesehatan, asosiasi rumah sakit, serta asosiasi perusahaan asuransi. Task Force KAPJ mendorong koordinasi dan penyelarasan antarpemangku kepentingan untuk memperkuat penyelenggaraan jaminan kesehatan serta meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono yang hadir dalam kesempatan itu, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi antara perusahaan asuransi dan rumah sakit merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem asuransi kesehatan yang lebih sehat dan kuat serta meningkatkan pelindungan kesehatan kepada masyarakat.

“Ini adalah bagian daripada perbaikan penguatan ekosistem dari industri kesehatan kita. Termasuk dari perusahaan asuransi dan menjadi awal daripada transformasi kita. Bagaimana ekosistem industri kesehatan kita akan lebih sehat, lebih kuat dan bisa melindungi daripada masyarakat,” ujar Ogi.

Ogi menegaskan bahwa OJK sebagai pengawas perusahaan asuransi akan terus mendorong penguatan ekosistem tersebut sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang semakin baik.

“Dan kami sebagai pengawas daripada perusahaan asuransi akan terus mendorong ekosistem ini akan menjadi lebih baik sehingga masyarakat akan terlayani dengan baik. Karena kesehatan adalah kebutuhan dasar dari masyarakat dan tentunya kontribusi daripada asuransi komersial akan lebih meningkat,” kata Ogi.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa penguatan koordinasi antarpenyelenggara jaminan merupakan bagian dari transformasi sistem pembiayaan kesehatan untuk menciptakan pembiayaan yang semakin efisien dan ekosistem yang berkelanjutan.

“Tujuannya adalah pembiayaan kesehatan kalau bisa dibuat bagi masyarakat dan negara semurah mungkin, hasilnya sebagus mungkin, dan ekosistemnya itu berkesinambungan. Jadi bisa berkembang dengan normal dan sustainable,” ujar Budi.

Budi menjelaskan bahwa peningkatan peran asuransi dalam pembiayaan kesehatan diharapkan dapat mengurangi beban pembayaran langsung masyarakat ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk itu, koordinasi antara perusahaan asuransi swasta, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit perlu terus diperkuat, termasuk melalui pertukaran data dan penyelarasan mekanisme pembayaran.

Perjanjian Kerja Sama

Sebagai bentuk implementasi KAPJ, lima perusahaan asuransi yang terlibat dalam penandatanganan PKS terdiri atas AIA Financial, BRI Life, Manulife Indonesia, Manulife Indonesia Syariah, dan Asuransi Jiwa BCA. Sementara itu, tujuh jaringan atau fasilitas rumah sakit yang terlibat terdiri atas Primaya Hospital Group, Hermina Hospital Group, Siloam Hospital Group, Rumah Sakit Kasih Grup, Rumah Sakit Sentra Medika Group, Rumah Sakit Azra Bogor, dan Rumah Sakit Dinda Tangerang.

Melalui kerja sama tersebut, perusahaan asuransi dan rumah sakit berkomitmen mendorong standardisasi sistem, mempercepat proses administrasi, serta mengoptimalkan pelaksanaan manfaat jaminan kesehatan yang diterima peserta. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam proses layanan antara peserta, perusahaan asuransi, dan rumah sakit.

Task Force KAPJ selanjutnya akan terus mendorong koordinasi dan kolaborasi antarpenyelenggara jaminan serta pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat implementasi KAPJ. Sinergi antara kebijakan sektor kesehatan dan pengawasan sektor jasa keuangan diharapkan dapat mendukung terbentuknya ekosistem asuransi kesehatan yang sehat, transparan, efisien, dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri Singapore National Day Reception di Grand Ballroom Hotel Radisson, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kamis (3/9/2026) malam.

Kehadiran Amsakar-Li Claudia menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan dan kerja sama antara Batam dan Singapura, khususnya di bidang ekonomi, investasi, pariwisata, serta kemitraan strategis yang telah terjalin selama ini.

Minister of State, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Home Affairs Singapura, Zhulkarnain Abdul Rahim, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap hubungan harmonis dan kolaborasi yang terus terjaga antara Indonesia dan Singapura.

“Kami berharap kerja sama antara Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, dengan Singapura terus berjalan dengan sangat baik. Semoga kedua negara senantiasa maju, sejahtera, dan terus bertumbuh bersama dalam semangat kemitraan yang solid,” ujarnya.

Usai mengikuti rangkaian acara, Amsakar menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Nasional Singapura.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam dan seluruh masyarakat Kota Batam, saya mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-61 untuk Republik Singapura,” ucap Amsakar.

Menurut Amsakar, hubungan baik yang telah terbangun antara Batam dan Singapura perlu terus dipelihara dan diperkuat. Kedekatan geografis kedua wilayah menjadi modal penting untuk membuka lebih banyak peluang kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menilai Singapura juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Batam, baik melalui investasi maupun kunjungan wisatawan.

“Hubungan baik yang sudah terjalin sangat erat selama ini harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedekatan geografis ini merupakan modal besar untuk terus membuka berbagai peluang kerja sama baru, baik di sektor ekonomi, investasi, pariwisata, hingga pengembangan sumber daya manusia yang saling menguntungkan kedua pihak,” tambahnya.

Amsakar berharap hubungan yang semakin erat antara Batam dan Singapura dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi kedua wilayah, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai salah satu kawasan strategis dalam hubungan ekonomi Indonesia-Singapura.

Batam, 3 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat sinergi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan literasi dan perencanaan keuangan keluarga serta memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan.

Penguatan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat berkembang dan naik kelas.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya dan Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Riau Victor Palimbong di Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau, Kamis.

Sinar menyampaikan bahwa kolaborasi OJK dan BKKBN, khususnya melalui program literasi keuangan bagi keluarga, memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan secara sehat dan terencana.

Menurutnya, usaha produktif yang berkembang di lingkungan keluarga juga memiliki potensi untuk diperkuat melalui akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku usaha.

“OJK melihat potensi besar pada usaha binaan BKKBN yang dikembangkan oleh keluarga di Kepulauan Riau. Ke depan, kami mendorong pelaksanaan business matching yang mempertemukan pelaku UMKM binaan dengan lembaga jasa keuangan sehingga mereka dapat memperoleh akses pembiayaan yang aman, sesuai kebutuhan, dan terjangkau untuk mendukung pengembangan usaha,” ujar Sinar.

Sinergi OJK dan BKKBN juga sejalan dengan capaian literasi keuangan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil survei terkini, indeks literasi keuangan Provinsi Kepulauan Riau mencapai 78,29 persen atau menempati posisi tertinggi keempat secara nasional. Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 69,57 persen dan menunjukkan pentingnya penguatan edukasi keuangan secara berkelanjutan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, OJK Provinsi Kepulauan Riau menerima piagam penghargaan dari BKKBN Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan komitmen OJK dalam pelaksanaan edukasi keuangan bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sama, OJK dan BKKBN juga menyerahkan secara simbolis buku edukasi “Perencanaan Keuangan Keluarga” yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam mengelola keuangan keluarga secara lebih terencana.

Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Riau Victor Palimbong menyampaikan komitmen untuk terus memperluas kolaborasi dengan OJK dalam meningkatkan edukasi kepada keluarga di Kepulauan Riau. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman keluarga mengenai perencanaan keuangan sehingga masyarakat mampu mengelola pendapatan, memenuhi kebutuhan, membangun tabungan, dan mempersiapkan kebutuhan pada kondisi darurat secara lebih baik.

Sinar menjelaskan bahwa perencanaan keuangan keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Pengelolaan keuangan yang baik dapat membantu keluarga menghadapi berbagai kebutuhan dan risiko keuangan, termasuk kehilangan pendapatan maupun kebutuhan kesehatan yang tidak terduga. Karena itu, keluarga perlu memiliki tabungan dan dana darurat yang memadai, dengan dana darurat idealnya mencakup kebutuhan hidup selama tiga sampai enam bulan.

OJK juga mendorong masyarakat menerapkan empat prinsip dalam mengelola keuangan keluarga, yaitu disiplin mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan sejak awal, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, serta mengalokasikan anggaran secara proporsional. Salah satu formula yang dapat digunakan masyarakat mencakup alokasi 10 persen untuk dana sosial, 20 persen untuk tabungan dan investasi, maksimal 30 persen untuk cicilan utang, dan 40 persen untuk biaya hidup.

Selain meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, OJK mengingatkan masyarakat agar menggunakan produk dan layanan keuangan dari lembaga jasa keuangan yang berizin dan diawasi oleh OJK. Langkah tersebut penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan keuangan yang aman dan sesuai dengan ketentuan, termasuk ketika mengakses pembiayaan untuk kebutuhan produktif.

Sinar menegaskan bahwa penguatan ketahanan ekonomi keluarga perlu berjalan seiring dengan pengembangan UMKM berbasis keluarga.

“Ketahanan ekonomi daerah dibangun dari keluarga yang mampu mengelola keuangannya secara sehat. Ketika keluarga mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, memiliki perencanaan keuangan, serta mengembangkan usaha secara produktif, maka ketahanan ekonomi keluarga dan pertumbuhan UMKM dapat semakin kuat,” ujar Sinar.