super me
Batam, 1 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah melalui sinergi pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau.
Forum tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang mendorong pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi unggulan daerah. Program PED sejalan dengan agenda strategis OJK dalam pendalaman pasar keuangan, peningkatan pembiayaan, penguatan ekosistem UMKM, serta peningkatan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam sambutan pembukaannya, Senin (31/8), mengatakan pemanfaatan teknologi sektor keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan sektor keuangan.
“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan,” kata Adi.
Adi menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor dengan melibatkan regulator, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital perlu memberikan manfaat yang semakin luas dengan tetap menjaga kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal menyampaikan bahwa transformasi digital perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan menjadikan teknologi penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan,” kata Andri.
Menurut Andri, digitalisasi transaksi perlu terintegrasi dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Karena itu, forum tersebut diharapkan menghasilkan agenda konkret berupa percepatan digitalisasi UMKM, perluasan pembiayaan sektor produktif, penguatan pembayaran digital dan transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan literasi dan pelindungan konsumen.
Pemanfaatan ITSK Perluas Pembiayaan UMKM
OJK mengembangkan pemanfaatan ITSK dalam berbagai inisiatif pengembangan ekonomi daerah, salah satunya melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan ERP mendukung pencatatan aktivitas usaha secara lebih terstruktur sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi data alternatif dalam pembentukan pemeringkatan kredit atau credit scoring.
Model tersebut mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, khususnya Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Model serupa berpotensi dikembangkan di Kepulauan Riau sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ekonomi daerah.
Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan. Namun, penyaluran kredit masih didominasi kredit kepada korporasi sehingga pembiayaan UMKM masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan.
Per Juni 2026, terdapat 132.380 pengguna PAJK dari Kepulauan Riau atau sekitar 2,68 persen dari total pengguna PAJK secara nasional. Sebanyak 15 BPR dan BPRS di Kepulauan Riau telah menjalin kemitraan dengan PAJK, sementara belum terdapat penyelenggara PKA yang menjalin kemitraan dengan lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi PKA untuk memberikan informasi tambahan dalam penilaian calon debitur dan bagi PAJK untuk memperluas kemitraan dengan lembaga jasa keuangan. Pemanfaatan teknologi dan data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan sekaligus memperluas akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
OJK Perkuat Literasi Keuangan Digital Generasi Muda
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital, OJK menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam pada 31 Agustus 2026 yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kota Batam.
Dalam kuliah umum DFL, Adi Budiarso menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai karakteristik, peluang, dan risiko keuangan digital agar mampu berpartisipasi dalam transformasi ekonomi digital secara produktif dan bertanggung jawab.
“Generasi muda Indonesia berada di momen yang sangat tepat, ekosistem keuangan digital kita sedang tumbuh luar biasa cepat, dan mereka punya kesempatan untuk menjadi bagian dari transformasi ini. Yang kita butuhkan adalah memastikan partisipasi itu dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus,” kata Adi.
Adi menjelaskan bahwa perkembangan keuangan digital juga menghadirkan risiko, antara lain fluktuasi harga, keamanan digital, potensi penipuan, dan faktor psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO). Oleh karena itu, masyarakat perlu mengambil keputusan keuangan dan investasi berdasarkan pemahaman mengenai mekanisme, manfaat, dan risiko, bukan semata-mata mengikuti tren.
Hingga Juli 2026, terdapat 16 PAJK dengan total pengguna lebih dari 19 juta dan nilai transaksi mencapai Rp15,35 triliun. Sementara itu, terdapat delapan PKA dengan total hit mencapai 184 juta dan total aset Rp564 miliar.
Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 22,93 juta akun dengan nilai transaksi perdagangan sepanjang 2026 mencapai Rp171,12 triliun. OJK juga memperkenalkan perkembangan ekosistem ITSK, aset kripto, tokenisasi Real-World Assets (RWA), stablecoin, serta peran Regulatory Sandbox OJK dalam memfasilitasi inovasi. OJK menekankan pentingnya masyarakat menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami risiko sebelum melakukan transaksi.
DFL juga menghadirkan panel diskusi bertema “Mengenal Ekosistem ITSK, Kripto, Tokenisasi RWA, dan Stablecoin” dengan narasumber Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Lutfi Alkatiri, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Kirana Soehaimi, dan Anggota Departemen PKA Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Riza Mauly Kristanto, dengan moderator dari Politeknik Negeri Batam.
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Daerah
Rangkaian Forum Sinergi mencakup Strategic Focus Group Discussion, Technical Focus Group Discussion, dan Forum Business Matching yang mempertemukan OJK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPD, BPR, BPRS, asosiasi industri, akademisi, dan penyelenggara ITSK.
Forum tersebut membahas potensi ekonomi daerah, kebutuhan pembiayaan, serta peluang pemanfaatan PKA dan PAJK untuk mendukung UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan. Melalui forum tersebut, OJK mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem keuangan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Kepulauan Riau.
Pemilihan Batam sebagai lokasi kegiatan mempertimbangkan posisinya sebagai kawasan industri dan free trade zone (FTZ), kedekatannya dengan pusat ekonomi regional, serta potensinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Penguatan ekonomi digital di Batam membutuhkan pemanfaatan teknologi dan data untuk memperluas akses pembiayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi muda agar mampu menjadi pengguna yang cerdas, talenta yang kompeten, dan pencipta nilai dalam ekosistem digital.
OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, data, dan inovasi keuangan. Upaya tersebut diharapkan memperluas akses keuangan, menciptakan nilai tambah, memperkuat yang pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (nck)
Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mendapat apresiasi atas komitmennya mendorong pembangunan yang terintegrasi dan berdaya saing global. Kali ini, Batam meraih Anugerah Program Ekonomi Terpuji Kategori Pembangunan Terintegrasi Berdaya Saing Global dalam ajang Detik Sumatera Awards 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan Regional Manager detikcom, Triono Wahyu Sudibyo, kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Trans Hotel Jakarta Cibubur, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026).
Penghargaan itu menjadi apresiasi atas berbagai upaya Batam dalam membangun ekosistem yang mengintegrasikan investasi, industri, infrastruktur, konektivitas, transformasi digital, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Amsakar menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi yang diterima Pemko Batam harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dan menghadirkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan, posisi strategis Batam sebagai kawasan perdagangan dan industri harus diiringi dengan pengelolaan potensi daerah secara optimal. Pembangunan diarahkan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat infrastruktur dan konektivitas, serta mendorong investasi, kawasan industri, digitalisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Batam memiliki posisi yang strategis dan potensi yang besar. Tugas kita adalah mengelola seluruh potensi itu menjadi kekuatan pembangunan,” katanya.
Menurut Amsakar, penguatan pembangunan juga membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kompetitif sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia usaha.
Ia menegaskan, penghargaan yang diterima Batam bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, apresiasi tersebut harus menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan menjaga konsistensi pembangunan.
“Ini bukan akhir dari perjalanan. Justru penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus melakukan pembenahan. Batam terus bergerak, pembangunan terintegrasi harus diperkuat, daya saing ditingkatkan, dan manfaat pembangunan terus diarahkan agar semakin dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Penghargaan dalam Detik Sumatera Awards 2026 menjadi apresiasi terhadap arah pembangunan Batam. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Batam untuk menjaga konsistensi pembangunan dan memastikan kemajuan daerah semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
Batam, 1 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah melalui sinergi pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau.
Forum tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang mendorong pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi unggulan daerah. Program PED sejalan dengan agenda strategis OJK dalam pendalaman pasar keuangan, peningkatan pembiayaan, penguatan ekosistem UMKM, serta peningkatan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam sambutan pembukaannya, Senin (31/8), mengatakan pemanfaatan teknologi sektor keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan sektor keuangan.
“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan,” kata Adi.
Adi menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor dengan melibatkan regulator, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital perlu memberikan manfaat yang semakin luas dengan tetap menjaga kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal menyampaikan bahwa transformasi digital perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan menjadikan teknologi penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan,” kata Andri.
Menurut Andri, digitalisasi transaksi perlu terintegrasi dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Karena itu, forum tersebut diharapkan menghasilkan agenda konkret berupa percepatan digitalisasi UMKM, perluasan pembiayaan sektor produktif, penguatan pembayaran digital dan transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan literasi dan pelindungan konsumen.
Pemanfaatan ITSK Perluas Pembiayaan UMKM
OJK mengembangkan pemanfaatan ITSK dalam berbagai inisiatif pengembangan ekonomi daerah, salah satunya melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan ERP mendukung pencatatan aktivitas usaha secara lebih terstruktur sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi data alternatif dalam pembentukan pemeringkatan kredit atau credit scoring.
Model tersebut mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, khususnya Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Model serupa berpotensi dikembangkan di Kepulauan Riau sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ekonomi daerah.
Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan. Namun, penyaluran kredit masih didominasi kredit kepada korporasi sehingga pembiayaan UMKM masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan.
Per Juni 2026, terdapat 132.380 pengguna PAJK dari Kepulauan Riau atau sekitar 2,68 persen dari total pengguna PAJK secara nasional. Sebanyak 15 BPR dan BPRS di Kepulauan Riau telah menjalin kemitraan dengan PAJK, sementara belum terdapat penyelenggara PKA yang menjalin kemitraan dengan lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi PKA untuk memberikan informasi tambahan dalam penilaian calon debitur dan bagi PAJK untuk memperluas kemitraan dengan lembaga jasa keuangan. Pemanfaatan teknologi dan data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan sekaligus memperluas akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
OJK Perkuat Literasi Keuangan Digital Generasi Muda
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital, OJK menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam pada 31 Agustus 2026 yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kota Batam.
Dalam kuliah umum DFL, Adi Budiarso menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai karakteristik, peluang, dan risiko keuangan digital agar mampu berpartisipasi dalam transformasi ekonomi digital secara produktif dan bertanggung jawab.
“Generasi muda Indonesia berada di momen yang sangat tepat, ekosistem keuangan digital kita sedang tumbuh luar biasa cepat, dan mereka punya kesempatan untuk menjadi bagian dari transformasi ini. Yang kita butuhkan adalah memastikan partisipasi itu dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus,” kata Adi.
Adi menjelaskan bahwa perkembangan keuangan digital juga menghadirkan risiko, antara lain fluktuasi harga, keamanan digital, potensi penipuan, dan faktor psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO). Oleh karena itu, masyarakat perlu mengambil keputusan keuangan dan investasi berdasarkan pemahaman mengenai mekanisme, manfaat, dan risiko, bukan semata-mata mengikuti tren.
Hingga Juli 2026, terdapat 16 PAJK dengan total pengguna lebih dari 19 juta dan nilai transaksi mencapai Rp15,35 triliun. Sementara itu, terdapat delapan PKA dengan total hit mencapai 184 juta dan total aset Rp564 miliar.
Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 22,93 juta akun dengan nilai transaksi perdagangan sepanjang 2026 mencapai Rp171,12 triliun. OJK juga memperkenalkan perkembangan ekosistem ITSK, aset kripto, tokenisasi Real-World Assets (RWA), stablecoin, serta peran Regulatory Sandbox OJK dalam memfasilitasi inovasi. OJK menekankan pentingnya masyarakat menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami risiko sebelum melakukan transaksi.
DFL juga menghadirkan panel diskusi bertema “Mengenal Ekosistem ITSK, Kripto, Tokenisasi RWA, dan Stablecoin” dengan narasumber Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Lutfi Alkatiri, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Kirana Soehaimi, dan Anggota Departemen PKA Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Riza Mauly Kristanto, dengan moderator dari Politeknik Negeri Batam.
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Daerah
Rangkaian Forum Sinergi mencakup Strategic Focus Group Discussion, Technical Focus Group Discussion, dan Forum Business Matching yang mempertemukan OJK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPD, BPR, BPRS, asosiasi industri, akademisi, dan penyelenggara ITSK.
Forum tersebut membahas potensi ekonomi daerah, kebutuhan pembiayaan, serta peluang pemanfaatan PKA dan PAJK untuk mendukung UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan. Melalui forum tersebut, OJK mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem keuangan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Kepulauan Riau.
Pemilihan Batam sebagai lokasi kegiatan mempertimbangkan posisinya sebagai kawasan industri dan free trade zone (FTZ), kedekatannya dengan pusat ekonomi regional, serta potensinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Penguatan ekonomi digital di Batam membutuhkan pemanfaatan teknologi dan data untuk memperluas akses pembiayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi muda agar mampu menjadi pengguna yang cerdas, talenta yang kompeten, dan pencipta nilai dalam ekosistem digital.
OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, data, dan inovasi keuangan. Upaya tersebut diharapkan memperluas akses keuangan, menciptakan nilai tambah, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyampaikan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (31/8/2026).
RDP tersebut dihadiri Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, didampingi para Anggota/Deputi BP Batam beserta jajaran.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra, BP Batam berkesempatan untuk memaparkan arah pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam pada 2027 yang mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern.”
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan, pagu anggaran BP Batam tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun, sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp2,44 triliun,” ujar Amsakar dalam RDP tersebut.
Menurutnya, terdapat rekomposisi anggaran sebesar Rp131,26 miliar yang sebelumnya telah disetujui Komisi VI DPR RI dalam RDP pada 17 Juni 2026, untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan baru serta pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di KPBPB Batam.
“Secara keseluruhan, pagu anggaran BP Batam tahun 2027 akan dialokasikan melalui dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis,” jelas Amsakar.
Sementara itu, target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BP Batam pada 2027 ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun yang bersumber dari unit-unit penghasil dan badan usaha di lingkungan BP Batam.
Tiga kontributor terbesar PNBP BP Batam ditargetkan berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah, serta Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI agar pelaksanaan program Tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, dan perekonomian nasional,” kata Amsakar.
Pada akhir pertemuan, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait Pagu Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun.
“Terima kasih kepada Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran yang telah menyusun anggaran ini dengan baik agar dapat dioptimalkan pada tahun 2027 mendatang,” tutup Wakil Ketua Komisi VI DPR RI selaku pimpinan rapat, Andre Rosiade.
Jakarta, 31 Agustus 2026. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan YWWSDC dan RTHAE setelah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam kegiatan penawaran investasi aset kripto dan aset keuangan digital kepada masyarakat.
Kedua entitas tersebut diketahui tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dan mengklaim sebagai perusahaan yang memiliki izin di luar negeri serta sedang dalam proses mengurus perizinan di OJK.
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran investasi yang mengatasnamakan perusahaan asing atau mengklaim sedang mengurus perizinan di OJK. Masyarakat juga diminta selalu memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan.
YWWSDC
YWWSDC mengklaim sebagai bagian dari YWWSDC Group US Ltd, perusahaan yang disebut memiliki izin di Colorado, Amerika Serikat. YWWSDC menawarkan skema investasi trading aset kripto dan pembelian token aset keuangan digital melalui platform YWWSDC.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menemukan bahwa YWWSDC tidak memiliki izin dari OJK sebagai PAKD, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Satgas PASTI juga menemukan indikasi perubahan alamat tautan (URL) dengan menggunakan nama berbeda, tetapi memiliki tampilan serupa sehingga diduga memiliki keterkaitan dengan YWWSDC.
RTHAE
RTHAE menawarkan investasi aset kripto dan aset keuangan digital melalui platform Retail Trader Hosted Automates Engine (RTHAE). Penawaran tersebut antara lain dilakukan melalui penawaran perdana token yang diklaim akan listing di bursa RTHAE, dengan janji bahwa dana yang telah disetorkan akan dikembalikan kepada anggota apabila token tersebut tidak jadi listing.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menemukan bahwa RTHAE tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK sebagai PAKD, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Tindak Lanjut Satgas PASTI
Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan YWWSDC dan RTHAE serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.
Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, khususnya yang mengatasnamakan perusahaan asing dan mengklaim sedang mengurus perizinan di OJK.
Apabila menemukan indikasi penawaran serupa, penawaran investasi ilegal, atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
Seiring kinerja pertumbuhan investasi dan ekonomi yang menggembirakan, Batam membangun fondasi kota yang lebih tertata melalui penguatan infrastruktur dasar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra menempatkan penataan kota sebagai salah satu agenda prioritas. Infrastruktur dasar yang baik dinilai bukan hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting bagi investor dalam melihat kesiapan suatu daerah untuk berkembang.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui program pembangunan infrastruktur 2026. Sebanyak 12 dari 19 pekerjaan perbaikan jalan telah rampung seperti ruas Jalan Gadjah Mada depan Southlink, Jalan di atas underpass (Yos Sudarso). Kemudian, beberapa lokasi pekerjaan peningkatan jalan seperti landing point Fly Over Sei Ladi menuju Fly Over Madani.
Selanjutnya, penanganan 29 titik banjir meliputi peningkatan drainase, pembangunan saluran dan bangunan pelintas, pemeliharaan serta normalisasi saluran di sejumlah titik strategis diantaranya Melcem Batu Ampar, Simpang Kabil, kawasan Cendana-KDA, Green Nongsa Batu Besar, Kampung Belian, Sei Binti, Sei Lekop, Tiban, Sagulung dan kawasan industri.
Kehadiran infrastruktur yang lebih baik diharapkan mampu mengurangi hambatan mobilitas, mengatasi persoalan banjir dan genangan serta mendukung konektivitas kawasan industri maupun permukiman.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra mengatakan, bahwa pembangunan fisik yang saat ini berjalan merupakan upaya untuk menjawab kebutuhan kota yang terus tumbuh.
“Batam berkembang sangat cepat sebagai pusat industri dan investasi. Karena itu, infrastruktur dasar harus mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut agar aktivitas ekonomi berjalan lancar dan masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih nyaman,” katanya di Batam Centre, Minggu (30/8).
Sebagai salah satu kawasan terpenting di Indonesia, Batam membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar aktivitas investasi, logistik dan mobilitas masyarakat dapat berlangsung lebih efisien. Karena itu, pihaknya terus mendorong percepatan pembangunan jalan dan drainase tersebut.
Di saat yang sama, BP Batam juga terus mendorong peningkatan kualitas ruang publik di sejumlah titik. Ruang-ruang publik mulai dipercantik melalui penghijauan, salah satunya penempatan dan penanaman tanaman bougenville di sejumlah ruas jalan utama. Program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan wajah Batam yang lebih hijau, bersih dan estetik.
Kemudian, BP Batam juga tengah meyiapkan penerapan sistem Penerangan Jalan umum (PJU) melalui teknologi smart integrated PJU. Sistem ini memudahkan untuk memantau seluruh titik lampu secara realtime utamanya di ruas jalan utama Kota Batam.
Menurut Li Claudia yang juga Wali Kota Batam, daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh kemudahan berusaha, tetapi juga oleh kualitas lingkungan perkotaan.
“Investor tentu melihat banyak aspek. Selain infrastruktur dan kemudahan investasi, mereka juga memperhatikan bagaimana sebuah kota ditata, kebersihannya, kenyamanan lingkungannya, serta kualitas hidup masyarakatnya,” ujarnya.
Dengan arah pembangunan yang semakin terintegrasi, Batam tidak hanya berkembang sebagai pusat industri dan investasi, tetapi juga bertransformasi menjadi kota modern yang tertata, kompetitif dan nyaman bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan pekerjaan perbaikan dan relokasi jaringan pipa air minum berdiameter 800 milimeter di depan Kawasan Batamindo, Muka Kuning, telah rampung pada Sabtu (29/8/2026) pukul 14.45 WIB.
Setelah pekerjaan fisik selesai, pengaliran air kepada masyarakat di wilayah terdampak terus dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keamanan dan kestabilan jaringan.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pemulihan layanan air menjadi perhatian utama BP Batam. Ia meminta seluruh jajaran bersama pengelola layanan terus mengawal distribusi air hingga masyarakat di seluruh wilayah terdampak kembali mendapatkan pelayanan secara optimal.
“Pekerjaan perbaikan pipa sudah kita tuntaskan. Sekarang yang menjadi perhatian adalah memastikan air kembali mengalir dan tekanan jaringan terus dipulihkan sampai normal. Saya minta seluruh tim tidak berhenti pada selesainya pekerjaan fisik, tetapi memastikan pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Amsakar.
Amsakar juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya suplai air yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi evaluasi agar penanganan gangguan layanan dasar ke depan dapat dilakukan semakin cepat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan bahwa BP Batam terus melakukan koordinasi dan pengawasan bersama jajaran teknis serta PT Air Batam Hilir untuk memastikan proses pemulihan berjalan secara optimal.
Ia menekankan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air merupakan hal mendasar sehingga setiap perkembangan kondisi di lapangan harus terus dipantau.
“Kami memahami bagaimana rasanya ketika air belum mengalir, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, saya minta tim di lapangan bekerja sampai tuntas. Jangan hanya memastikan pipa selesai diperbaiki, tetapi pastikan air benar-benar sampai kepada masyarakat yang masih terdampak,” ujar Li Claudia.
Berdasarkan kondisi eksisting, sejumlah wilayah seperti Batu Aji, Tembesi, dan Marina mulai kembali menerima aliran air. Sementara beberapa wilayah lainnya, termasuk kawasan Sagulung dan Sei Lekop, masih dalam proses pemulihan karena terdapat area dengan elevasi lebih tinggi dan berada di bagian ujung jaringan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan tekanan air yang optimal.
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menjelaskan bahwa secara teknis, pengaliran pascaperbaikan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan respons jaringan. Saat ini, pengoperasian IPA Duriangkang 3 dan 4 menghasilkan debit sekitar 600 liter per detik (lps) dengan tekanan 9 bar, dari kondisi normal yang ditargetkan mencapai 750 lps dengan tekanan 12 bar. Hasil produksi IPA Duriangkang 3 dan 4 tersebut selanjutnya dialirkan ke wilayah Batam Centre dan kawasan Batu Aji.
“Setelah pekerjaan selesai, kita tidak bisa langsung menaikkan debit dan tekanan ke kondisi maksimal tanpa melihat respons jaringan. Saat ini pengaliran berada di sekitar 600 liter per detik dengan tekanan 9 bar dan terus kami pantau. Tim teknis akan melakukan peningkatan debit secara bertahap menuju 750 liter per detik dengan tekanan 12 bar, tetap dengan mempertimbangkan keamanan dan kestabilan jaringan,” jelas Denny.
Denny menambahkan, proses pengembalian aliran ke seluruh wilayah tidak berlangsung secara bersamaan karena karakteristik jaringan distribusi. Wilayah dengan posisi lebih dekat dan elevasi lebih rendah dapat menerima aliran lebih dahulu, sedangkan wilayah dengan elevasi tinggi dan berada di ujung pipa membutuhkan waktu lebih panjang sampai tekanan air mencukupi.
Sebelumnya, pekerjaan relokasi pipa berdiameter 800 milimeter di depan Kawasan Batamindo dimulai pada Rabu (26/8/2026). Dalam pelaksanaannya, tim teknis menghadapi sejumlah kendala, khususnya pada proses penyambungan dan pengelasan pipa, sehingga pekerjaan membutuhkan waktu lebih lama dari perencanaan awal.
Pada Jumat (28/8/2026), saat dilakukan uji coba pengaliran, ditemukan kebocoran pada jaringan sehingga diperlukan penanganan lanjutan. Tim teknis kemudian melakukan perbaikan dan pengujian secara cermat hingga seluruh pekerjaan perbaikan dapat diselesaikan pada Sabtu (29/8/2026) pukul 14.45 WIB.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, meminta proses pemulihan pascaperbaikan terus dipantau hingga kondisi jaringan benar-benar stabil. Ia menegaskan bahwa BP Batam akan terus mengawal upaya pemulihan bersama pengelola layanan, termasuk memastikan masyarakat yang masih mengalami gangguan mendapatkan perhatian dan dukungan selama masa transisi.
“Kami tidak menutup mata terhadap kondisi yang masih dirasakan masyarakat. Karena itu, setelah pipa selesai diperbaiki, pekerjaan berikutnya adalah memastikan distribusi kembali normal. Saya minta proses ini dikawal sampai tuntas dan masyarakat kembali mendapatkan layanan air yang baik,” kata Amsakar.
BP Batam bersama PT Air Batam Hilir terus melakukan pemantauan debit, tekanan, dan distribusi jaringan di wilayah terdampak serta menyiapkan langkah penanganan bagi masyarakat yang masih mengalami gangguan. BP Batam menyampaikan apresiasi atas kesabaran masyarakat dan memastikan perkembangan kondisi lapangan akan terus diperbarui secara transparan hingga pelayanan air kembali normal. (NA)
Jakarta, Petenis Indonesia Gunawan Trismuwantara dan Ethan David Zapp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club, Nusa Dua, Bali, Minggu.
Gunawan memastikan tiket final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Huggins dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit.
"Fokus dari gim ke gim menjadi faktor utama kemenangan saya. Namun, ini masih jauh dari cukup karena pertandingan berikutnya akan lebih berat," kata Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.
Petenis berusia 23 tahun itu tampil agresif terutama pada set kedua dengan tidak memberikan kesempatan kepada Huggins untuk merebut satu gim pun.
Pada final kualifikasi, Gunawan akan menghadapi Haruto Ishikawa yang sebelumnya mengalahkan Ashwin Ryan Sharma melalui pertandingan tiga set 6-2, 3-6, 10-8.
Sementara itu, Ethan David Zapp yang baru berusia 17 tahun melaju setelah memenangi duel sesama petenis Indonesia atas Dewana Gustaman dengan skor 6-2, 6-3.
Ethan selanjutnya akan menghadapi unggulan keempat asal Jepang Ren Nakamura untuk memperebutkan tiket ke babak utama.
Kemenangan Gunawan dan Ethan menjadi hasil positif bagi Indonesia yang menurunkan enam wakil pada babak kualifikasi.
Empat petenis Indonesia lainnya, yakni Renaldi Aquila Salim, M. Ragil Putra, Kareem Abdul Hakim, dan Raphael Rio Suryana, harus tersingkir pada babak pertama.
Kareem kalah dari Azuma Visaya 1-6, 4-6, sedangkan Renaldi menyerah kepada Stefan Menichella 1-6, 0-6. Raphael takluk dari Matthew Shearer 3-6, 4-6, sementara Ragil dikalahkan Thomas Patton 1-6, 1-6.
Setelah menggunakan kategori Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour (UTR PTT), rangkaian turnamen kali ini kembali berstatus ITF M15.
Seri keempat ITF M15 Amman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 berlangsung pada 31 Agustus hingga 6 September
Babak kualifikasi yang dimulai Minggu diikuti 32 petenis dari 12 negara untuk memperebutkan delapan tempat di babak utama.
Sumber: Kantor Berita Antara
Rumah produksi Imajinari kembali meramaikan bioskop Tanah Air lewat rilis komedi terbarunya, Operasi Pesta Copet. Film karya sutradara Edy Khemod ini menyajikan sajian komedi heist (pencurian) yang tak hanya memicu gelak tawa, tetapi juga membawa dinamika hubungan antarmanusia dan kritikan sosial yang dibungkus secara natural. Ceritanya berfokus pada sekelompok komplotan pencopet amatir yang nekat berencana melancarkan aksi eksekusi terbesarnya di sebuah festival musik megah.
Kekuatan utama film ini terletak pada humornya yang bertumpu pada situational comedy serta chemistry kuat dari para pemerannya, alih-alih sekadar mengandalkan adegan slapstick berlebihan. Jajaran pemeran seperti Iqbaal Ramadhan, Kristo Immanuel, Kalia Maharani, hingga Kawai Labiba berhasil menghidupkan karakter komplotan pencopet dengan unik, lengkap dengan latar belakang dan motivasi personal masing-masing yang membuat penonton berempati.
Di balik tawa dan kekacauan aksi pencurian tersebut, Operasi Pesta Copet menyelipkan sentilan sosial yang terasa organik mengenai realita kehidupan masyarakat kelas pekerja urban. Ditunjang dengan visual festival musik yang semarak serta tata musik latar yang energik, film ini sukses menjadi tontonan komedi komersial yang segar, rapi, dan menghibur dari awal hingga akhir.
Sumber: CNN Indonesia
Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menangkap Bayu Wicaksono alias Encek, narapidana kasus tindak pidana narkoba yang sempat melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, pada 21 April 2024.
“Diamankan di daerah Tachileik, perbatasan Myanmar, Thailand, dan Laos pada 17 Juli 2026,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Besar Polisi Albert Raden Deddy Sulistyo Nugroho di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Minggu.
Albert mengatakan Polri kemudian membawa Encek ke Indonesia, dan telah tiba pada Minggu ini.
“Yang bersangkutan sekarang sudah kami amankan, dan baru saja tiba di tanah air,” katanya.
Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa Encek sempat pergi ke Malaysia setelah kabur dari Lapas Sukadana.
“Setelah dari Indonesia ke Malaysia, kemudian ke Thailand, kemudian lanjut diamankan di daerah Tachileik, perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar,” ujarnya.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa Encek sempat mengendalikan jaringan narkoba selama waktu kabur tersebut.
“Jadi, selama dia melarikan diri ke Malaysia kemarin itu, dia tetap mengendalikan jaringan metamfetaminanya di lintas negara,” ungkapnya.
Sumber: Kantor Berita Antara
