Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mendorong pembangunan yang selaras dan berkelanjutan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balairungsari Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Senin (6/4/2026), dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah daerah dan provinsi.

Dalam kesempatan itu, Amsakar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Batam dan Kepulauan Riau.

“Musrenbang ini menjadi momentum untuk menyatukan visi agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Amsakar.

Ia juga memaparkan sejumlah capaian Kota Batam sebagai bukti kinerja pemerintah daerah. Di antaranya, Batam berhasil meraih penghargaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) bersama Kabupaten Karimun dan Natuna.

Selain itu, Batam mencatat nilai tertinggi dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Provinsi Kepulauan Riau dengan skor 82,9606, melampaui daerah lain. Capaian tersebut mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Menurut Amsakar, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di Batam.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Musrenbang tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat nasional dan daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang mengikuti secara virtual, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Ketua DPRD Kepulauan Riau Iman Sutiawan, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Fitrianti, serta Kepala Bappeda Kepulauan Riau Aries Fhariandi.

Dalam sambutannya secara virtual, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa perkembangan pembangunan di Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang impresif.

Ia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada 2025 mencapai 7,89 persen dan menempati peringkat keempat nasional, dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di angka 3,54 persen.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 80,53, termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.

“Perkembangan Kepulauan Riau sangat impresif dan membanggakan. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan kualitas perencanaan yang semakin baik,” ujar Bima Arya.

Ia menambahkan, capaian tersebut perlu terus dijaga melalui konsistensi visi pembangunan, penguatan kemandirian daerah, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan.

BATAM - Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninjau beberapa proyek strategis yang memiliki anggaran besar di Kota Batam. Kunjungan pertamanya ke Shelter Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam di Sekupang didampingi Sekda Kota Batam Firmansyah dan Plt Inspektur Daerah Kota Batam Yusfa Hendri.

Kasatgas Korsupgah Wilayah I, Uding Juharudin, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari monitoring yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Ia mengatakan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek strategis, khususnya dalam aspek pengadaan.

Diakuinya bangunan Shelter yang dikunjungi masuk dalam kategori proyek strategis karena memiliki nilai anggaran besar serta berperan dalam mendukung visi kepala daerah.

“Proyek strategis harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, tuntas, dan berfungsi secara optimal agar memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, KPK tidak mungkin mengunjungi seluruh proyek yang ada. Namun, kunjungan ini diharapkan menjadi pemicu (trigger) bagi proyek lainnya agar dikelola dengan baik dan sesuai aturan.

Dalam pengawasan tersebut, KPK menyoroti aspek pengadaan yang dinilai masih rawan terhadap praktik korupsi. Uding menyebutkan bahwa kasus korupsi di daerah umumnya berkutat pada tiga hal utama, yakni pengadaan, jual beli jabatan, dan perizinan.

“Oleh karena itu, kami fokus mengawal pengadaan agar berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan seperti di daerah lain,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, perencana, pelaksana, hingga pengawas proyek, untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat.

Saat kunjungan dilakukan, bangunan tersebut sudah berdiri dan mulai difungsikan, meskipun sebelumnya sempat belum optimal pemanfaatannya. KPK memastikan bahwa bangunan kini telah berfungsi sebagaimana mestinya.

Selain pembangunan fisik, Uding juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan. Ia menegaskan bahwa bangunan yang sudah baik harus dijaga kebersihan dan kelayakannya melalui dukungan anggaran serta petugas yang memadai.

“Jangan sampai di awal saja bagus, tetapi kemudian tidak terawat sehingga fungsinya menurun dan berdampak pada pelayanan masyarakat,” katanya.

Terkait kesesuaian pembangunan, KPK menilai berdasarkan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari hasil pemeriksaan dokumen, proyek tersebut dinilai telah sesuai dengan rencana.

Meski demikian, Uding menyebutkan bahwa audit lanjutan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap akan dilakukan. Jika dalam audit ditemukan ketidaksesuaian, maka akan ada konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami melihat dari dokumen bahwa semua tahapan telah diperiksa dan dinyatakan sesuai. Namun nanti BPK juga akan melakukan audit lebih lanjut,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, tim KPK meninjau sejumlah proyek, di antaranya revitalisasi dan rehabilitasi gedung shelter oleh Dinas Sosial di Sekupang, peninjauan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) Perumahan Central Park Residence di Tanjung Uncang, serta penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat oleh Dinas Kesehatan di Baloi Permai.

Selain itu, KPK juga melihat langsung pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat SMP yang dikerjakan oleh Dinas Pendidikan.

Uding menjelaskan, proyek-proyek tersebut masuk kategori strategis karena memiliki nilai anggaran signifikan serta berperan dalam mendukung pelayanan publik.

Ia menekankan, pengadaan barang dan jasa masih menjadi sektor yang rawan terjadi tindak pidana korupsi di daerah. 

“Permasalahan korupsi di daerah umumnya berkisar pada tiga hal, yaitu pengadaan, jual beli jabatan, dan perizinan. Karena itu, kami fokus mengawal proses pengadaan agar berjalan sesuai aturan,” katanya.

Menurut dia, kehadiran KPK di lapangan diharapkan dapat menjadi pemicu bagi seluruh pihak, mulai dari perencana, pelaksana, hingga pengawas proyek, untuk bekerja secara profesional dan transparan. 

Jakarta, 6 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Panduan Media Sosial Perbankan (Banking in Social Media Guideline) bagi industri bank umum sebagai panduan dalam mengelola aktivitas media sosial secara terarah, profesional, dan bertanggung jawab.

Peluncuran Panduan Media Sosial Perbankan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae bersama pimpinan industri bank umum di Jakarta, Senin.

Dian dalam sambutannya menyampaikan bahwa media sosial telah berkembang menjadi salah satu kanal utama komunikasi antara industri perbankan dan masyarakat. Kehadiran media sosial tidak hanya memperluas akses informasi serta promosi produk dan layanan perbankan, tetapi juga membuka ruang interaksi yang lebih dinamis antara bank dan nasabah.

“Media sosial kini menjadi sarana penting bagi perbankan untuk meningkatkan interaksi dengan nasabah, memperluas jangkauan layanan, memperkuat loyalitas pelanggan, serta menjadi kanal strategis dalam pengembangan produk dan layanan perbankan berbasis digital. Namun demikian, penggunaan media sosial dalam industri perbankan juga membawa risiko baru, khususnya risiko reputasi yang bersumber dari dinamika sentimen di ruang digital yang berpotensi mengguncang stabilitas keuangan,” kata Dian.

Dalam Panduan Media Sosial Perbankan ini, pengelolaan aktivitas media sosial bank dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur dengan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu Governance yang mencakup tata kelola dan proses pengelolaan media sosial; Risk Management yang mengintegrasikan pengelolaan risiko media sosial ke dalam kerangka manajemen risiko bank; serta Compliance & Monitoring yang memastikan seluruh aktivitas media sosial bank selaras dengan kebijakan internal maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panduan ini juga mencakup aspek strategi komunikasi krisis (social media crisis management), termasuk penerapan social media stress test sebagai instrumen baru dalam skenario manajemen risiko perbankan di era digital. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengalaman global, khususnya kasus kejatuhan Silicon Valley Bank dan Credit Suisse, yang menunjukkan bagaimana sentimen negatif di media sosial dapat menjadi akselerator bank run dan mengancam stabilitas institusi keuangan.

“Stabilitas keuangan tidak lagi hanya ditentukan oleh neraca dan rasio keuangan, tetapi juga oleh kecepatan dan kualitas manajemen komunikasi digital. Oleh karena itu, bank perlu memiliki kemampuan untuk memantau, menganalisis, dan merespons sentimen publik di media sosial secara cepat dan tepat,” imbuh Dian.

Panduan ini juga mengatur secara khusus mengenai kemitraan bank dengan influencer keuangan atau finfluencer, termasuk aspek transparansi, pengungkapan konflik kepentingan, serta tanggung jawab bank atas konten yang dipublikasikan melalui kanal tersebut. Pengaturan ini bertujuan melindungi konsumen dari potensi informasi yang menyesatkan sekaligus menjaga integritas komunikasi pemasaran produk dan layanan keuangan di ruang digital.

“Kami berharap seluruh bank dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kapasitas dalam mengelola media sosial secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Panduan ini diharapkan menjadi rujukan bersama dalam memastikan bahwa aktivitas media sosial perbankan selaras dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Dian.

Panduan Media Sosial Perbankan ini melengkapi berbagai kebijakan OJK dalam mendukung akselerasi transformasi digital perbankan, antara lain POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, SEOJK No. 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, SEOJK No. 24/SEOJK.03/2023 tentang Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank Umum, Panduan Resiliensi Digital, serta Panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia.

Batam, 6 April 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional, Grand Mercure Batam Centre, bagian dari jaringan Premium Accor, menunjukkan komitmennya melalui program tanggung jawab sosial (CSR) yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan lokal serta pemberdayaan UMKM pesisir.

Melalui inisiatif “Dari Laut ke Meja”, hotel melakukan pembelian langsung hasil tangkapan laut dari Komunitas Nelayan Bengkong sebanyak 15 kilogram, meliputi kepiting, cumi, ikan sebelah, ikan belanak, dan udang. Program ini menitikberatkan pada apresiasi terhadap kerja keras nelayan sekaligus membuka akses pasar yang lebih adil dan berkelanjutan bagi komunitas pesisir.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem UMKM berbasis hasil laut. Dengan mempersingkat rantai distribusi, para nelayan memperoleh nilai jual yang lebih optimal, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Selain memberikan dampak sosial, program ini turut mendukung operasional hotel melalui penggunaan bahan baku segar, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan. Hasil tangkapan laut tersebut diolah menjadi hidangan unggulan di Ambrosia Restaurant, menghadirkan pengalaman kuliner autentik dengan konsep fresh, local, and sustainable.

General Manager Grand Mercure Batam Centre, Samian Rais, menyampaikan:
Momentum Hari Nelayan Nasional ini kami jadikan sebagai langkah nyata untuk memberikan apresiasi atas kerja keras nelayan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan UMKM lokal. Kami percaya bahwa keberlanjutan bisnis harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar

Program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Grand Mercure Batam Centre dalam mengimplementasikan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), khususnya dalam mendukung ekonomi lokal dan menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Ke depan, Grand Mercure Batam Centre akan terus memperluas kolaborasi dengan komunitas nelayan dan pelaku UMKM sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan bertanggung jawab.

BP Batam melalui Direktorat Pembangunan Infrastruktur melaksanakan proyek Revitalisasi Underpass Pelita sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan wajah kota.

Underpass Pelita merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan pemerintahan dan komersial Batam Center dengan pusat bisnis dan pariwisata di kawasan Nagoya.

Selain berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, underpass ini juga menjadi infrastruktur ikonik sebagai satu-satunya underpass di Kota Batam.

Seiring waktu, kondisi underpass mengalami penurunan dari sisi fungsi maupun estetika.

Coretan vandalisme, pencahayaan yang belum optimal, serta sistem drainase yang kurang berfungsi maksimal berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Menjawab kondisi tersebut, BP Batam melakukan revitalisasi menyeluruh dengan lingkup pekerjaan meliputi penataan lanskap melalui penanaman tanaman, pembersihan saluran drainase, pengecatan ulang dinding, marka jalan dan kanstin, pemasangan light box berisi visi pembangunan Kota Batam, serta perbaikan sistem penerangan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan, proyek ini dilaksanakan pada April hingga Mei 2026 dengan durasi pekerjaan selama dua bulan.

Underpass ini nantinya direncanakan memiliki dimensi panjang ±90 meter, lebar ±18 meter, dan tinggi ±5 meter, dengan sumber pendanaan berasal dari anggaran pemeliharaan Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Batam.

Amsakar menyampaikan bahwa revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Revitalisasi Underpass Pelita merupakan langkah strategis untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat. Kami ingin menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi optimal, tetapi juga memiliki nilai estetika sebagai representasi kemajuan Kota Batam,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peningkatan kualitas pencahayaan dan sistem drainase menjadi prioritas guna meminimalkan risiko kecelakaan serta mencegah terjadinya genangan air yang dapat merusak badan jalan.

“Dengan perbaikan yang dilakukan secara menyeluruh, kami optimistis Underpass Pelita akan kembali menjadi jalur yang aman, nyaman, dan membanggakan bagi masyarakat Batam,” tambahnya.

Saat ini, progres pekerjaan telah berjalan, meliputi proses penanaman tanaman hias, pembersihan saluran drainase, serta tahap pengukuran lapangan untuk pengecatan, pemasangan light box, dan perbaikan penerangan.

Melalui revitalisasi ini, Amsakar berharap dapat meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memperkuat identitas kota.

“Tidak hanya underpass, secara bertahap, BP Batam juga akan melakukan revitalisasi di kawasan lainnya.” Pungkasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat diimbau untuk turut menjaga fasilitas umum serta menghindari tindakan vandalisme demi keberlanjutan manfaat bersama.

Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada Maret 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,08% (mtm), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0,44% (mtm). Secara tahunan inflasi Kepri tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,54% (yoy) serta lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 3,48% (yoy) dan menjadi provinsi dengan inflasi tahunan terendah terendah kelima se-wilayah Sumatera. Inflasi secara bulanan terjadi di Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang masing-masing tercatat inflasi sebesar 0,11% (mtm) dan 0,56% (mtm) sedangkan Kota Tanjungpinang mengalami deflasi 0,37% (mtm).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, Inflasi di bulan Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,48% (mtm) dengan andil sebesar 0,13%.  Inflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga udang basah, bayam, dan daging ayam ras seiring dengan meningkatnya permintaan di tengah HBKN Idulfitri. Lebih lanjut, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa yang mengalami deflasi 1,12% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,08%. Deflasi kelompok ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) serta meningkatnya ekspektasi suku bunga akan tetap pada level tinggi sehingga mendorong investor untuk mengalihkan preferensinya ke aset lain seperti dolar AS. Adapun kelompok transportasi turut mengalami deflasi 0,38% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,05%. Deflasi kelompok ini disebabkan oleh penurunan pada tarif angkutan udara dan angkutan laut seiring dengan berlakunya kebijakan stimulus ekonomi diskon transportasi pada periode HBKN Idulfitri.

Sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tetap terjaga di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi Kepri. Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se-Kepri melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi sinergi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Berbagai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada bulan Maret 2026 antara lain (i) High Level Meeting (HLM) TPID Kepri dan Kabupaten Karimun; (ii) Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali; (iii) Edukasi mengenai inflasi melalui sosialisasi; dan (iv) Pelaksanaan Operasi Pasar/ Pasar Murah serentak di Kepri.

Memasuki April 2026, terdapat beberapa faktor pendorong inflasi yang perlu diwaspadai, antara lain: (i) prediksi BMKG terkait kondisi El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat yang diprakirakan berlangsung sampai semester II 2026; (ii) base effect dari normalisasi tarif transportasi; dan (iii) dampak lanjutan kenaikan harga komoditas energi global. Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor yang diprakirakan menahan tekanan inflasi ke depan, yaitu: (i) berlanjutnya normalisasi harga emas perhiasan; serta (ii) dampak lanjutan dari pergeseran periode panen raya komoditas pangan, antara lain cabai merah, akibat mundurnya periode tanam pascabencana hidrometeorologi di sejumlah daerah sentra komoditas di Sumatera bagian utara.

Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan KAD serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi pada tahun 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1%.

Jakarta, 4 April 2026 – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) mencatat program diskon transportasi laut 30 persen telah habis terjual lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Penjualan tiket diskon yang dibuka sejak 11 Februari 2026 untuk keberangkatan periode 11 Maret hingga 5 April 2026 ini telah resmi ditutup pada Jumat (3/4) kemarin.

Adapun realisasi penumpang penerima diskon yaitu 467.662 pax, atau mencapai 105% dari proyeksi awal penumpang penerima diskon yaitu 445.534 pax.

Direktur Utama PELNI Tri Andayani atau akrab disapa Anda menjelaskan bahwa realisasi penumpang yang melampaui proyeksi ini dipengaruhi oleh faktor penjualan tiket pada ruas - ruas pendek.

“Alhamdulillah, program diskon transportasi 30 persen yang diberikan Pemerintah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kuota diskon yang habis pada 3 April 2026 membuktikan bahwa program ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran dengan biaya yang lebih terjangkau,” ujar Anda.

Anda juga menambahkan per 4 April 2026, total penjualan tiket nasional untuk periode keberangkatan 11 Maret – 5 April 2026 mencapai 487.905 tiket atau mencapai 101,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 479.133 tiket.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan program ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan yang telah mempercayakan program ini kepada PELNI. PELNI akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan akses transportasi laut yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia,” tambah Anda.

Anda turut menegaskan meskipun jumlah penumpang arus balik mulai menurun, PELNI tetap siap melayani seluruh penumpang dengan sepenuh hati hingga periode Angkutan Lebaran PELNI ditutup pada 6 April 2026.

“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penumpang yang telah berlayar bersama kapal PELNI selama periode Angkutan Lebaran tahun ini. Sampai jumpa kembali pada masa mudik Angkutan Lebaran mendatang, semoga kami dapat terus menghadirkan layanan yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh pelanggan,” pungkas Anda.

Meskipun kuota diskon transportasi telah habis, PELNI tetap siap memberikan pelayanan maksimal dengan mengutanakan safety first, zero accident dan service excellence bagi seluruh penumpang yang masih akan melakukan perjalanan menggunakan armada PELNI.

Jakarta, 2 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta mendukung penguatan fungsi pengawasan dan layanan kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah melalui pelaksanaan pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat OJK di Jakarta, Rabu (1/4).

Pelantikan dan serah terima jabatan tersebut merupakan bagian dari upaya OJK untuk terus memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika sektor jasa keuangan yang semakin kompleks, termasuk perkembangan teknologi, tuntutan transparansi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan dan pengawasan.

Pada kesempatan tersebut, OJK melantik dan melakukan serah terima jabatan pejabat sebagai berikut:

1. Ridwan sebagai Kepala Departemen Perizinan dan Profesi Pelaku

1. Haramain Billady sebagai Kepala OJK Provinsi Maluku
2. Mohammad Mufid sebagai Kepala OJK Solo
3. Dinavia Tri Riandari sebagai Kepala OJK Purwokerto
4. Aris Budiman sebagai Kepala OJK Jember

Pengisian jabatan pada sejumlah posisi strategis tersebut juga diharapkan dapat semakin memperkuat kapasitas kelembagaan OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, sekaligus menjaga kesinambungan pelaksanaan program kerja organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

Melalui pelantikan ini, OJK berharap para pejabat yang diberikan amanah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, serta terus berkontribusi dalam mendukung sektor jasa keuangan yang sehat, stabil, inklusif, dan berintegritas.

Batam, 1 April 2026 — Aston Batam Hotel & Residence dengan bangga menghadirkankembali pengalaman bersantap unggulannya, Seafood Symphony BBQ, yang menawarkansajian all-you-can-eat seafood di area poolside setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 18.00WIB, dengan harga IDR 248.000 nett per orang, menghadirkan kombinasi hidanganlaut premium, live cooking station interaktif, serta hiburan live music dalam suasana outdoor yangnyaman dan berkesan.

Sebagai konsep yang diperbarui, Seafood Symphony BBQ hadir dengan variasi menuyanglebih lengkap dan cita rasa yang semakin kaya. Para tamu dapat menikmati beragampilihan seafood segar yang disajikan dengan berbagai metode seperti grill, saus Singapore, dansteam, meliputi cumi, kepiting bunga, gong gong, udang, kerang hijau, dan kerang.

Melengkapi sajian tersebut, tersedia Vegetable Station dengan berbagai pilihan seperti pakcoy, kailan, kol putih, wortel, terong, brokoli, kangkung, serta tambahan seperti fish ball, fishcake, irisan dada ayam, dan daging sapi. Tamu juga dapat menikmati Oluak station yang menyajikantiram dan telur ayam, serta Fried Rice & Noodle station dengan pilihan mie kuning, nasi goreng, bihun, udang, ayam char siu, dan aneka sayuran.

Bagi pecinta sup, Fish Soup station menghadirkan pilihan kuah tom yum dan kuah susuikan, lengkap dengan ikan kakap, ikan ekor kuning, ikan bawal, fish ball, tahu, jamur, serta pelengkaparomatik. Menambah keseruan bersantap, Live Korean BBQ station menawarkan pilihan seperti irisandaging sapi sirloin, irisan dada ayam, sosis, sate sapi, sate ayam, dan chicken wings, yangdapat dinikmati dengan berbagai pilihan saus seperti Korean BBQ sauce, garlic butter, chimichurri, mushroom sauce, black pepper, aneka sambal, serta kimchi.

Sebagai penutup, tamu dapat menikmati Dessert Station yang menyajikan crepes denganicecream serta topping seperti strawberry dan marshmallow, serta aneka pastry seperti raspberrypanna cotta, chocolate rocher fudge, mango choux craquelin, mini lemon tart, redvelvet, tiramisu, dan wild berries cheesecake. Beragam pilihan minuman seperti air mineral, jus dingin, soft drink, mocktail, dan cocktail juga tersedia untuk melengkapi pengalaman bersantap.

Chef Berema Saragih, Executive Sous Chef Aston Batam Hotel &Residence, menyampaikan, “Melalui Seafood Symphony BBQ, kami ingin menghadirkan pengalamanbersantap yang lebih lengkap dengan pilihan menu yang lebih beragam serta cita rasayanglebih kaya. Setiap hidangan kami siapkan dengan memperhatikan kualitas dan kesegaranbahan, sehingga setiap tamu dapat menikmati pengalaman kuliner yang berkesan.”

Seafood Symphony BBQ diharapkan menjadi pilihan utama untuk menikmati akhir pekanbersama keluarga, teman, maupun kolega, dengan perpaduan hidangan berkualitas, suasanayang hidup, dan pelayanan khas Aston Batam Hotel & Residence.Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi batam.astonhotelsinternational.com, ikuti juga@astonbatam di Instagram.

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemko Batam menerima penghargaan sebagai mitra strategis dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam kegiatan Audiensi dan Apresiasi Mitra Konsultasi LMAN Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung AA Maramis, kantor LMAN di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Forum ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi serta berbagi perspektif terkait optimalisasi aset negara di tengah dinamika pasar properti yang terus berkembang.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah. Pengakuan ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Pemko Batam dalam memperkuat tata kelola aset daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Pemko Batam dan LMAN. Menurutnya, kolaborasi tersebut berjalan efektif serta memberikan dampak nyata dalam optimalisasi aset daerah.

Penghargaan ini tidak lepas dari langkah progresif Pemko Batam dalam mendorong pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Sejumlah proyek strategis telah menunjukkan capaian konkret, di antaranya KSP Pasar Induk Jodoh yang telah memasuki tahap penandatanganan perjanjian, serta KSP Dendang Melayu yang proses pemilihan mitranya telah rampung.

Bagi Pemko Batam, capaian ini menjadi bagian dari transformasi pengelolaan aset daerah agar lebih produktif, terukur, dan mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan. Skema KSP juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun tata kelola aset yang modern dan akuntabel.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa arah kebijakan pengelolaan aset di Kota Batam berada pada jalur yang tepat. Kami tidak ingin aset daerah hanya tercatat secara administratif, tetapi harus produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan LMAN menjadi salah satu kunci dalam mempercepat transformasi pengelolaan aset daerah.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan LMAN serta para pemangku kepentingan, agar pemanfaatan aset daerah semakin optimal, inovatif, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi bagi Pemko Batam untuk terus menghadirkan tata kelola Barang Milik Daerah yang tidak hanya tertib, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ekonomi serta memberikan dampak luas bagi pembangunan daerah.