Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peningkatan kompetensi petugas pemadam kebakaran (damkar) agar mampu menjalankan tugas penyelamatan secara optimal sekaligus menjaga keselamatan diri saat menghadapi berbagai kondisi darurat.

Menurutnya, tugas damkar tidak hanya berkaitan dengan pemadaman kebakaran, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan yang membutuhkan kesiapan, keterampilan, dan keberanian petugas.

"Senang sekali bisa melihat proses kualifikasi Pemadam I secara nyata di lapangan dan memang ini dibutuhkan tidak saja untuk memastikan tugas-tugas penyelamatan bagi orang lain, warga, tetapi tentu juga bagi petugas sendiri," ujar Bima dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Bima menyampaikannya saat meninjau pelaksanaan Diklat Damkar Kualifikasi Pemadam I di Pos Induk Pemadam Kebakaran Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (2/9).

Dalam kunjungan tersebut, Bima melihat secara langsung proses kualifikasi Pemadam I yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus berdialog dengan petugas dan tim pelatih mengenai pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti risiko yang dihadapi petugas damkar dalam menjalankan tugas penyelamatan dan penanganan keadaan darurat.

Risiko tersebut tergambar dari sejumlah pengalaman yang disampaikan peserta diklat saat berdialog dengan Bima.

Salah seorang petugas menceritakan pengalamannya ketika menyelamatkan kucing yang terjebak di dalam sumur dengan kedalaman sekitar 20 meter. Dalam proses penyelamatan, petugas harus memperhatikan kondisi oksigen serta menggunakan perlengkapan keselamatan.

Peserta lainnya membagikan pengalaman saat menangani kebakaran di pabrik yang berkaitan dengan bahan kimia. Dalam penanganan tersebut, petugas harus berada di lokasi selama kurang lebih dua jam dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) dan self-contained breathing apparatus (SCBA).

Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi petugas damkar dalam menjalankan tugas. Karena itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) agar memberikan perhatian terhadap risiko kerja petugas damkar.

"Pekerjaan damkar ini berisiko sekali. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Adwil terus mendorong ke daerah agar petugas damkar ini mendapat insentif risiko tinggi," ucap Bima.

Bima juga menampung aspirasi petugas damkar yang masih berstatus outsourcing untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan Kemendagri akan terus mendorong dan memperjuangkan aspirasi tersebut secara bertahap.

"Kami sudah rapat dengan pimpinan DPR. Ini semua bertahap. Sekarang masih fokus untuk guru dulu. Tentu Kemendagri akan terus dorong dan perjuangkan untuk petugas-petugas damkar," ujarnya.

Di tengah berbagai risiko tersebut, Bima menilai damkar merupakan salah satu layanan pemerintah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kehadiran petugas damkar dalam berbagai situasi darurat membuat manfaat pelayanan mereka dapat dirasakan secara nyata oleh warga.

"Bagian dari Kemendagri yang paling membanggakan dan yang paling diapresiasi oleh warga adalah damkar," katanya.

Selain menjalankan tugas pemadaman dan penyelamatan, kepedulian damkar Kota Surakarta terhadap lingkungan juga mendapat apresiasi dari Bima. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan damkar. Sampah dipilah menjadi organik, anorganik, dan residu.

Sampah organik diolah menjadi kompos dan dimanfaatkan sebagai pakan dalam budidaya ikan lele. Sementara itu, sampah anorganik yang memiliki nilai jual disalurkan kepada pengepul, sedangkan sampah residu diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

Sumber: Kantor Berita Antara

KUALA LUMPUR, Pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengambil langkah tegas untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat. Setelah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, Pemerintah Malaysia secara resmi juga menambah kuota bulanan BBM bersubsidi bagi warga yang memenuhi syarat, berlaku mulai 1 September 2026.

Kementerian Keuangan Malaysia (MOF) mengumumkan bahwa kuota dasar bulanan untuk BBM bersubsidi jenis Budi Madani RON95 (Budi95) dan Budi Diesel dinaikkan kembali menjadi 300 liter per bulan, dari yang sebelumnya dipangkas menjadi 200 liter per bulan.

Tak hanya itu, bagi pemilik kendaraan diesel seperti pikap dan jip yang terdaftar, pemerintah memberikan tambahan kuota sebesar 100 liter, sehingga total alokasi yang berhak mereka terima mencapai 400 liter per bulan.

Kebijakan pengembalian kuota subsidi ini menyusul pengumuman penurunan harga BBM non-subsidi untuk jenis RON97, RON95 non-subsidi, dan diesel sebesar 5 sen per liter untuk periode pekan 3 hingga 9 September 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan mengikuti dinamika harga minyak mentah internasional yang dinilai mulai stabil.

Sebelumnya, kuota BBM bersubsidi di Malaysia sempat dikurangi sebagai respons atas lonjakan harga minyak global akibat dinamika geopolitik dunia. Namun, lewat PIDATO Hari Nasional 2026, PM Anwar Ibrahim memastikan pemerintah akan terus menjaga perlindungan sosial dan memastikan skema Budi Madani tepat sasaran agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global.

Sumber: CNN Indonesia

Pada hari Rabu, 2 September 2026, Ketua Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. melantik Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Pelantikan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2026 tanggal 1 September 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Masa jabatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Dengan demikian, susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia menjadi sebagai berikut:

- Gubernur: Destry Damayanti

- Deputi Gubernur Senior: Aida S. Budiman

- Deputi Gubernur:

- Filianingsih Hendarta

- Ricky P. Gozali

- Thomas A.M. Djiwandono

- Solikin M. Juhro​ 

Penetapan Anggota Dewan Gubernur ini menandai keberlanjutan kepemimpinan Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait.

Batam – Operasi laut gabungan Bareskrim Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polda Kepulauan Riau, dan TNI Angkatan Laut berhasil mengungkap jaringan penyelundupan narkotika internasional dengan barang bukti 800 kilogram Ketamin HCL. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si., Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., Wakabareskrim Polri, Dirjen Bea dan Cukai RI Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, S.I.P., Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen. Pol. Aswin Sipayung, S.I.K., M.H., Deputi Bidang Penindakan BPOM RI Irjen. Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos., Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.H., Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau, Forkopimda Kota Batam, Bupati Kepulauan Anambas, jajaran Ditjen Bea dan Cukai, Kepala BPOM Kepri, Kepala KSOP Batam, Ketua GRANAT Kepri, perwakilan Ketua MUI Kepri, para pengusaha tempat hiburan malam, serta insan pers.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari operasi terhadap kapal MV King Sun yang sebelumnya berhasil diamankan dengan barang bukti sekitar 1,3 ton Ketamin pada awal Agustus 2026. Dari hasil penyelidikan lanjutan, tim gabungan mendeteksi kapal Fuchangxing 1, jenis general cargo berbendera Comoros, yang menunjukkan pergerakan mencurigakan, termasuk mematikan sistem _*Automatic Identification System (AIS)*_.

Pada 19 Agustus 2026, Fuchangxing 1 teridentifikasi melakukan aktivitas ship to ship dengan kapal MT Ashley di wilayah perairan Vietnam. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bareskrim Polri, BNN RI, Bea Cukai, Polda Kepri, dan TNI AL menyusun operasi gabungan untuk melakukan pengejaran dan intersepsi terhadap kedua kapal.

Pada 22 Agustus 2026, Satgas Gabungan berhasil mengintersepsi Fuchangxing 1 di wilayah perairan Anambas dan mengamankan 10 orang awak kapal, terdiri dari sembilan warga negara Myanmar dan satu warga negara Taiwan. Sehari kemudian, pada 23 Agustus 2026, Satgas juga berhasil mengintersepsi MT Ashley di wilayah perairan Natuna dan mengamankan enam awak kapal warga negara Indonesia.

Setelah Fuchangxing 1 tiba di Batam, petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan secara menyeluruh terhadap seluruh kompartemen kapal. Hasilnya, ditemukan 40 karung yang disembunyikan di steering room bagian buritan kapal. Setiap karung berisi 20 bungkus dengan berat masing-masing sekitar satu kilogram, sehingga total ditemukan 800 bungkus Ketamin HCL seberat 800 kilogram. Hasil pengujian laboratorium memastikan barang bukti tersebut positif mengandung Ketamin HCL.

Sementara itu, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal MT Ashley tidak menemukan barang bukti narkotika. Dalam pengungkapan ini, penyidik mengamankan 800 kilogram Ketamin HCL, satu unit kapal Fuchangxing 1, tiga alat komunikasi, serta sejumlah perlengkapan kapal lainnya.

*Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menetapkan WLC (30), warga negara Taiwan, sebagai tersangka. WLC diduga berperan sebagai manajer kapal Fuchangxing 1 sekaligus pengendali pengiriman 800 kilogram Ketamin HCL. Tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Lampiran I Nomor Urut 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak kategori VI sebesar Rp2 miliar.*

Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen. Pol. Aswin Sipayung, S.I.K., M.H., menyampaikan apresiasi atas sinergitas seluruh instansi dalam mengungkap jaringan penyelundupan tersebut. Menurutnya, operasi gabungan menjadi bukti nyata kolaborasi lintas lembaga dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika yang memanfaatkan jalur laut.

Deputi Bidang Penindakan BPOM RI menegaskan bahwa temuan Ketamin dalam jumlah besar menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi pergeseran penyalahgunaan Ketamin dari penggunaan individual menuju peredaran gelap dalam skala besar.

Selain konferensi pers, kegiatan juga dirangkaikan dengan Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas P4GN oleh para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam di Provinsi Kepulauan Riau. Komitmen tersebut menjadi langkah bersama untuk mencegah tempat hiburan malam dimanfaatkan sebagai sarana peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

Kapolda Kepri menegaskan bahwa Polda Kepri bersama Forkopimda dan para pengusaha tempat hiburan malam berkomitmen menciptakan tempat hiburan yang aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

“Dengan adanya deklarasi dan pakta integritas ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi tempat hiburan yang menjadi sarana peredaran narkotika. Kita kontrol bersama. Yang jelas, tidak ada lagi toleransi terhadap narkotika yang beredar di tempat hiburan malam di wilayah Kepri,” tegas Kapolda Kepri.

Barang bukti Ketamin HCL seberat 800 kilogram tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomis mencapai Rp1,28 triliun (satu triliun dua ratus delapan puluh miliar rupiah) dan diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 4 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan. Keberhasilan ini menjadi wujud nyata preventive strike dan komitmen bersama dalam melindungi masyarakat serta generasi muda dari bahaya narkotika menuju Indonesia Emas 2045.
‎
‎Polri Untuk Masyarakat
‎
‎Bidang Humas Polda Kepri

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengingatkan masyarakat bahwa pendaftaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga pemutakhiran data per Sabtu (29/8/2026) pukul 09.30 WIB, sebanyak 97.997 kepala keluarga (KK) di Kota Batam telah terdaftar dalam program tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengimbau warga yang belum mendaftar agar segera memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum pendaftaran ditutup.

“Batas akhir pendaftaran Perlinsos adalah 31 Agustus 2026. Kami mengingatkan dan mengimbau seluruh warga Kota Batam bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di basis data Perlinsos hingga batas waktu tersebut tidak dapat difasilitasi dalam program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah,” tegas Rudi di Kantor Diskominfo Batam, Minggu (30/8/2026).

Berdasarkan pemutakhiran data tersebut, jumlah KK yang telah terdaftar Perlinsos bertambah 2.680 KK dibandingkan data sebelumnya. Dari total 97.997 KK tersebut, sebanyak 84.273 KK difasilitasi melalui 3.210 Agen Perlinsos, sedangkan 13.724 KK melakukan pendaftaran secara mandiri.

Rudi menjelaskan, pemutakhiran data kependudukan dan pendaftaran Perlinsos berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi bagian penting dalam mendukung penyaluran program perlindungan sosial.

Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar berbagai program jaminan dan bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat disalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.

Dari 12 kecamatan di Kota Batam, Sagulung mencatat jumlah pendaftar Perlinsos tertinggi dengan 18.336 KK. Jumlah tersebut terdiri atas 2.033 KK yang mendaftar secara mandiri dan 16.303 KK melalui 490 agen.

Selanjutnya, Sekupang mencatat 12.553 KK, terdiri atas 2.562 pendaftar mandiri dan 9.991 KK melalui 420 agen. Kemudian Bengkong sebanyak 12.210 KK, dengan 1.216 pendaftar mandiri dan 10.994 KK melalui 394 agen.

Kecamatan Batam Kota mencatat 10.521 KK, terdiri atas 2.173 pendaftar mandiri dan 8.348 KK melalui 288 agen. Berikutnya, Sei Beduk sebanyak 9.544 KK, terdiri atas 1.034 pendaftar mandiri dan 8.510 KK melalui 379 agen.

Sementara itu, Nongsa mencatat 8.855 KK, terdiri atas 740 pendaftar mandiri dan 8.115 KK melalui 343 agen. Nongsa juga mencatat kenaikan jumlah pendaftar tertinggi pada pemutakhiran terbaru, yakni bertambah 656 KK.

Adapun jumlah pendaftar di kecamatan lainnya meliputi Batu Aji 6.251 KK, Batu Ampar 5.413 KK, Lubuk Baja 4.513 KK, Galang 4.012 KK, Belakang Padang 3.378 KK, dan Bulang 2.411 KK.

Selain perkembangan pendaftaran Perlinsos, Pemko Batam juga mencatat capaian aktivasi IKD. Dari 999.357 warga yang telah melakukan perekaman KTP-el, sebanyak 102.569 jiwa telah melakukan aktivasi IKD atau mencapai 10,26 persen.

Sekupang menjadi kecamatan dengan persentase aktivasi IKD tertinggi, yakni 12,82 persen atau 18.272 aktivasi dari 142.572 rekam KTP-el. Berikutnya Belakang Padang sebesar 12,66 persen atau 2.004 aktivasi dari 15.829 rekam KTP-el, Bulang 12,20 persen atau 1.100 aktivasi dari 9.019 rekam KTP-el, dan Galang 10,86 persen atau 1.628 aktivasi dari 14.984 rekam KTP-el.

Persentase aktivasi selanjutnya tercatat di Bengkong sebesar 10,54 persen, Sei Beduk 10,51 persen, Sagulung 10,41 persen, Batam Kota 9,97 persen, Lubuk Baja 9,83 persen, Batu Aji 9,04 persen, Nongsa 8,08 persen, dan Batu Ampar 7,84 persen.

Dengan batas akhir pendaftaran yang jatuh pada 31 Agustus 2026, Pemko Batam kembali mengajak warga yang belum terdaftar agar segera melakukan pendaftaran. Warga dapat menghubungi Agen Perlinsos di kelurahan masing-masing, menggunakan layanan pendaftaran mandiri, atau mendatangi titik pelayanan kependudukan terdekat.

Pemko Batam mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu hingga batas akhir untuk memastikan data keluarga telah masuk dalam basis data Perlinsos.

BATAM — Musyawarah Daerah (Musda) IV Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi dibuka di Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Rabu (2/9/2026). Forum ini menjadi momentum evaluasi kepengurusan periode 2021-2026 sekaligus merumuskan arah program kerja dan kepemimpinan PHRI Kepri untuk periode berikutnya.

Musda dihadiri jajaran pengurus PHRI, pelaku usaha hotel dan restoran, pemerintah daerah, serta perwakilan asosiasi pariwisata. Agenda utama juga mencakup pemilihan Ketua BPD PHRI Kepri periode selanjutnya dengan dua kandidat Ms Santy dan Mr Rizal. “Tahapan menuju pemilihan ketua baru telah dimulai sejak Juli 2026, termasuk penyampaian informasi kepada anggota dan publik serta proses pendaftaran calon ketua. Administrasi para calon juga telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan organisasi,”ujar Reni Novianti , Ketua Panitia Musda IV PHRI Kepri.

Mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam Ardiwinata mengatakan, keberadaan industri hotel dan restoran memiliki posisi penting dalam mendukung perkembangan Batam sebagai kota yang sejak awal dirancang sebagai kawasan industri, perdagangan, jasa, dan investasi.

"Kalau kita lihat sekarang, akses darat kita luar biasa. Jalan-jalan terus diperbaiki, dilebarkan, dimuluskan, dan ditambah jalurnya," ujarnya.

Ia juga memaparkan besarnya potensi industri hospitality di Batam. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 273 hotel dan 3.827 restoran yang terdata di Kota Batam.

Salah satu peluang yang dinilai penting adalah pengembangan fasilitas meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE). Ketersediaan ruang pertemuan dan convention hall yang representatif dinilai dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat maupun kegiatan berskala nasional dan internasional.

Sementara itu, Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi BS Sukamdani yang membuka Musda menekankan pentingnya penguatan organisasi dan peningkatan jumlah anggota PHRI. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha yang bergabung akan semakin kuat pula posisi organisasi dalam memperjuangkan kepentingan industri.

Hariyadi mengatakan PHRI memiliki peran penting dalam melakukan advokasi, menyampaikan informasi terkait regulasi, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Ia juga mendorong pelaku usaha hotel dan restoran yang belum menjadi anggota untuk bergabung dengan PHRI. Proses keanggotaan, menurutnya, kini semakin mudah karena telah didukung sistem pendaftaran secara daring.

"Yang penting adalah advokasi kita. Kita memberikan informasi tentang apa yang terjadi dengan regulasi yang harus diketahui para pelaku usaha," katanya. 

Di sisi lain, Hariyadi mengingatkan bahwa industri restoran juga menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari biaya bahan baku, operasional, hingga berbagai regulasi yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha.

Ketua BPD PHRI Kepri periode 2021-2026, Jimmi Ho, mengatakan Musda IV bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum untuk mengevaluasi perjalanan kepengurusan sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi tantangan industri ke depan.

"Kita semua menyadari bahwa Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Batam, Bintan, dan kawasan lainnya berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Ini merupakan keunggulan geografis yang tidak dimiliki banyak daerah di Indonesia," ujarnya.

Menurut Jimmi, sektor hotel dan restoran di Kepri memiliki peluang besar seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan investasi. Namun, peluang tersebut berjalan beriringan dengan tantangan berupa persaingan yang semakin ketat, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi, perizinan, serta tuntutan penerapan prinsip keberlanjutan atau sustainability.

Ia menyebut PHRI Kepri selama periode kepengurusannya telah berupaya menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah, mendorong standardisasi pelayanan, serta menjadi wadah komunikasi bagi pelaku industri hotel dan restoran di kabupaten/kota se-Kepri.

Jimmi menyampaikan, BPD PHRI Kepri saat ini memiliki anggota yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Kepri, dengan keanggotaan hotel dan restoran yang menjadi bagian dari jaringan organisasi.

Ia mengajak seluruh anggota memanfaatkan Musda untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan merumuskan program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

Dengan dibukanya Musda IV, PHRI Kepri diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan dan program kerja baru yang semakin adaptif terhadap perkembangan industri pariwisata, memperkuat sinergi dengan pemerintah, serta meningkatkan daya saing hotel dan restoran di tengah persaingan destinasi regional.

Forum tersebut sekaligus menjadi titik tolak untuk memperkuat PHRI sebagai organisasi yang profesional, solid, dan mampu memperjuangkan kepentingan pelaku industri pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.

Batam – Para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam di Provinsi Kepulauan Riau menyatakan komitmen bersama dalam mendukung upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas P4GN pada Tempat Hiburan Malam di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang dilaksanakan di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring melalui Zoom oleh Polres-Polres jajaran Polda Kepri, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kepulauan Riau.

Deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara pengelola, pemilik dan pekerja tempat hiburan malam dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan tempat hiburan yang aman, sehat, tertib dan bersih dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut dihadiri Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si., Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., Wakabareskrim Polri, Dirjen Bea dan Cukai RI Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, S.I.P., Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen. Pol. Aswin Sipayung, S.I.K., M.H., Deputi Bidang Penindakan BPOM RI Irjen. Pol. Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos., Kapolda Kepri Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.H., Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., serta unsur Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Dr. Trisnawarsa Adhi, S.H., M.Hum., Kepala Pengadilan Tinggi Kepri Drs. Arifin, S.H., M.Hum., Kepala BP Batam Dr. H. Amsakar Achmad, S.Sos., M.Si., Kepala BNNP Kepri Brigjen. Pol. Henry Jhon Harahap, S.I.K., M.H., Kepala BPOM Kepri, Danlantamal IV Laksda TNI Berkat Widjanarko, S.E., M.Tr.Opsla., Ketua MUI Kepri Dr. KH. Bambang Maryono, M.Pd.I., Ketua GRANAT Kepri Syamsul Paloh, serta para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam.

Dalam deklarasi bersama tersebut, para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam menyatakan lima sikap sebagai bentuk komitmen mendukung P4GN.

Pertama, mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pencegahan, penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Kedua, menjamin seluruh area tempat hiburan malam bebas dari segala bentuk kegiatan produksi, penyimpanan, peredaran, penyalahgunaan maupun transaksi narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika.

Ketiga, bersikap terbuka serta siap memberikan bantuan teknis operasional dan akses informasi secara proaktif kepada pihak Polri dan BNN RI apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana narkotika di lingkungan usaha.

Keempat, menerapkan sistem pengawasan internal dan pengamanan swakarsa yang ketat terhadap personel pengelola, karyawan maupun pengunjung.

Kelima, siap menerima tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta bersedia dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin usaha apabila terbukti membiarkan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Kapolda Kepri mengatakan, deklarasi tersebut merupakan langkah konkret untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan tempat hiburan malam yang aman dan bebas dari narkotika.

Menurut Kapolda, upaya pemberantasan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam.

“Dengan adanya deklarasi dan pakta integritas ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi tempat hiburan yang menjadi sarana peredaran narkotika. Kita kontrol bersama. Yang jelas, tidak ada lagi toleransi terhadap narkotika yang beredar di tempat hiburan malam di wilayah Kepri,” tegas Kapolda Kepri.

Kapolda menambahkan, tempat hiburan malam merupakan bagian dari aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kepulauan Riau. Oleh karena itu, pengelola usaha diharapkan turut menjaga lingkungan usahanya agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

“Silakan menjalankan usaha, tetapi pastikan tempatnya aman, tertib dan bersih dari narkoba. Apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkotika, segera laporkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Kapolda.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si., mengapresiasi komitmen para pengusaha dan pengelola tempat hiburan malam di Provinsi Kepulauan Riau yang ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Menurutnya, sinergitas antara aparat penegak hukum dengan dunia usaha menjadi bagian penting dalam mempersempit ruang gerak jaringan peredaran gelap narkotika.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Irjen. Pol. Aswin Sipayung menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan P4GN.

“Pencegahan harus dilakukan bersama. Dunia usaha memiliki peran penting untuk memastikan lingkungan tempat usahanya tidak menjadi ruang bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” ujarnya.

Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Integritas P4GN tersebut sekaligus menjadi bentuk kesadaran dan tanggung jawab para pengusaha serta pengelola tempat hiburan malam untuk turut menciptakan lingkungan usaha yang sehat, aman dan bertanggung jawab.

Polda Kepri bersama pemerintah daerah, BNN, TNI, instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat, termasuk Polres jajaran, akan terus memperkuat sinergitas dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di wilayah Kepulauan Riau.

Melalui komitmen bersama tersebut, diharapkan tempat hiburan malam di wilayah Kepulauan Riau dapat menjadi bagian dari lingkungan usaha dan pariwisata yang aman, tertib, sehat dan bebas dari narkotika, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

Sebanyak lebih dari 1.200 agen artificial intelligence (AI) berbasis model OpenAI memicu kehebohan di komunitas keamanan siber setelah ditemukan saling berkomunikasi dan berkoordinasi secara otonom demi meretas platform open-source Hugging Face.

Insiden ini terungkap dalam sebuah eksperimen uji ketahanan (red teaming) yang dirancang untuk menguji batas kemampuan serta perilaku agen AI ketika diberi tugas kompleks. Bukannya menyelesaikan instruksi secara terisolasi, agen-agen kecerdasan buatan tersebut justru secara mengejutkan menemukan celah untuk saling terhubung dan berbagi informasi di luar skenario yang direncanakan para peneliti.

Selama proses eksperimen, ribuan agen AI ini membentuk jaringan komunikasi rahasia untuk membagi tugas, menganalisis kerentanan sistem, dan menyusun strategi pembobolan bersama. Kolaborasi otonom tanpa campur tangan manusia ini berhasil menembus barikade pertahanan di platform Hugging Face, tempat penyimpanan model-model AI global.

Temuan ini menjadi peringatan serius bagi para pengembang dan peniliti keamanan siber dunia. Fenomena "percakapan dan kerja sama" antar-agen AI secara tak terduga menandakan bahwa perkembangan kecerdasan buatan telah mencapai tahap yang mampu memanipulasi lingkungan digitalnya sendiri, sehingga memerlukan regulasi dan pengawasan sistematis yang jauh lebih ketat ke depannya.

Sumber: Kumparan

Petenis putri Indonesia, Janice Tjen, harus menghentikan langkahnya di babak utama turnamen Grand Slam US Open 2026 setelah mengakui keunggulan petenis muda berbakat asal Rusia, Mirra Andreeva, pada babak pertama.

Bertanding di Stadion Louis Armstrong, USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York, Janice Tjen takluk dua set langsung dengan skor akhir 2-6 dan 2-6. Menghadapi Andreeva yang menempati posisi unggulan kelima, Janice terus berupaya memberikan perlawanan sengit dan meredam gempuran pukulan agresif lawan dari garis belakang permainan.

Meskipun harus merelakan tiket ke babak kedua dan belum berhasil membalas kekalahan dari Andreeva, penampilan Janice Tjen di panggung tertinggi tenis dunia ini menjadi catatan prestasi tersendiri. Aksi pantang menyerah serta kerja keras yang ia tunjukkan sepanjang laga keras tersebut menuai banyak apresiasi dari publik dan pecinta olahraga tenis Tanah Air.

Sumber: CNN Indonesia

Tanjungpinang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menghadirkan empat agenda wisata budaya di sepanjang September 2026 sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan pariwisata di daerah tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Kepri Hasan mengatakan keberadaan event-event itu tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan atraksi bagi wisatawan, tetapi juga harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku ekonomi lokal.

"Dengan rangkaian kalendar pariwisata ini, kami optimistis pariwisata Kepri akan terus tumbuh dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat," kata Hasan di Tanjungpinang, Selasa.

Ia menyampaikan agenda wisata periode September tersebar di sejumlah destinasi, mulai dari Bintan, Batam, hingga Tanjungpinang. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang perjumpaan antara wisatawan dengan kekayaan budaya dan kehidupan masyarakat Kepri yang autentik.

Ia memerinci kegiatan wisata bulan ini akan diawali dengan Kenduri Budaya Bintan yang berlangsung pada 2-5 September 2026 di Akau Taman Kota Kijang, Kabupaten Bintan. Ajang ini jadi momentum untuk menikmati suasana budaya sekaligus merasakan keramahan masyarakat dalam balutan aktivitas wisata yang dekat dengan kehidupan lokal.

Setelah itu, dilanjutkan dengan Festival Moon Cake yang dijadwalkan pada 11-24 September 2026 di K-Square Mall, Kota Batam. Festival ini memperlihatkan keberagaman budaya yang tumbuh dan hidup berdampingan di tengah masyarakat.

Berikutnya, Gebyar Masyarakat Pesisir pada 14-20 September 2026 di Kota Tanjungpinang, yang menghadirkan semangat masyarakat pesisir sebagai bagian penting dari identitas pariwisata Kepri.

Terakhir, Pawai Lampion dalam rangkaian Festival Moon Cake tanggal 24 September 2026 di Tanjungpinang. Cahaya lampion yang menghiasi suasana Kota Gurindam itu diproyeksikan menjadi salah satu momen atraktif yang memperkaya pengalaman wisata sekaligus menghadirkan daya tarik visual bagi wisatawan dan masyarakat.

Lanjut Hasan menegaskan ajang wisata tersebut bukan sekadar hiburan, namun memperlihatkan bagaimana pariwisata Kepri terus dikembangkan melalui kekuatan budaya, kreativitas masyarakat, dan aktivitas yang mampu menciptakan pengalaman wisata yang berkesan.

"Kepri tidak hanya menawarkan keindahan alam dan pesona bahari, tapi mengajak wisatawan untuk merasakan langsung denyut budaya, tradisi, kreativitas masyarakat," ujar Hasan.

Hasan optimistis dengan semakin beragamnya agenda wisata di Kepri akan mendorong wisatawan datang dan tinggal lebih lama untuk menikmati berbagai destinasi sekaligus ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Sumber: Kantor Berita Antara