Live Streaming
super me

super me

Page 1 of 27

Jakarta, 30 Januari 2023. Kondisi perekonomian global tengah menunjukkan sejumlah perbaikan ditandai dengan terkendalinya laju inflasi, kenaikan harga energi yang tidak setinggi perkiraan semula, hingga adanya perubahan kebijakan Net-Zero Covid di Tiongkok yang memberikan optimisme bagi pemulihan ekonomi. Meskipun begitu, masih terdapat potensi penurunan permintaan luar negeri yang membayangi, terlihat dari proyeksi World Bank mengenai pertumbuhan volume perdagangan 2023 sebesar 1,6% atau turun dari angka 4% di tahun 2022.

Dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan, Senin (30/01), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan bahwa di tengah kondisi tersebut, Pemerintah berupaya mendorong belanja dalam negeri, konsumsi dan investasi, serta beberapa sektor yang diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi nasional seperti sektor industri dan pariwisata.

“Kita lihat sinyal positifnya ada, dari Purchasing Managers’ Index (PMI) yang diterbitkan oleh BI angka di bulan Januari 53,3, kemudian untuk production level di angka 56,2, kemudian angka order from customer di angka 55 dan tentunya juga kita melihat impor, kredit dan yang lain arahnya positif dan pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh konsumsi dan ekspor dan kita harus menjaga domestic demand,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam keterangan pers bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno tersebut, Menko Airlangga menyebutkan bahwa nilai PMI yang positif tersebut membuktikan bahwa terdapat peningkatan pada tingkat kepercayaan konsumen. Selain itu, sektor industri juga dilaporkan memiliki tingkat Indeks Kepercayaan Industri (IKK) yang positif pada angka 51,54% dengan didominasi oleh sejumlah sektor seperti pengolahan tembakau, logam, peralatan listrik, mesin, logam dasar, makanan, alat angkutan, serta industri kertas.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menuturkan mengenai tabungan rumah tangga dan korporasi di perbankan selama masa pandemi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong peluang investasi. Sejumlah dana sektor swasta yang masih berada di perbankan juga dinilai perlu untuk didorong agar net saving tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk capital expenditure. Selain itu, beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan investasi positif seperti energi, otomotif, perdagangan, kesehatan, manufaktur, dan konsumsi juga akan terus didorong oleh Pemerintah.

Guna mengoptimalkan kondisi pemulihan ekonomi tersebut, sejumlah kebijakan juga telah disiapkan Pemerintah seperti mendorong daya beli masyarakat, menjaga tingkat inflasi, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beberapa komoditas, mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, serta mendorong revisi turunan Perpu Cipta Kerja.

”Pemerintah akan terus melakukan hal-hal debottlenecking daripada perizinan agar investasi masih bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga berkomitmen investasi PSN yang sejumlah 30 project di tahun 2023 ini estimasi nilainya Rp360 triliun diharapkan seluruhnya bisa direalisasi di tahun 2023,” pungkas Menko Airlangga. (ndk)

Jakarta, 26 Januari 2023. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan bahwa kinerja ekonomi Indonesia yang sangat baik saat ini akan terus berlanjut di tengah masih terdapatnya potensi ketidakpastian di perekonomian global. Beberapa hal yang menjadi potensi ketidakpastian tersebut antara lain: (1) perlambatan ekonomi global (slower growth); (2) masih tingginya laju inflasi (high inflation); (3) suku bunga kebijakan yang tinggi untuk waktu yang lama (higher policy rate for longer); (4) nilai tukar dolar AS yang tetap kuat (strong US dollar); serta (5) fenomena cash is the king. Dalam menghadapi hal tersebut, Gubernur Perry Warjiyo menekankan pentingnya strategi KIS, yaitu Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi, dalam menyusun berbagai kebijakan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Perry Warjiyo pada hari ini, 26 Januari 2023, dalam Forum Investasi Tahunan Bank Indonesia 2023 yang mengusung tema “Navigating FX Reserve Sustainability Strategy in Global Market Turmoil" dan merupakan salah satu side event dari rangkaian kegiatan Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

Implementasi KIS oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah dan stakeholder strategis lainnya selama tahun 2022 terbukti efektif dalam menjaga resiliensi perekonomian dan stabilitas keuangan Indonesia. Ke depan, hal tersebut diyakini akan berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 4.5% - 5.3%. Laju inflasi diproyeksikan terjaga di kisaran 3%±1% pada tahun 2023. Seiring konsistensi penguatan fundamental ekonomi tersebut, nilai tukar Rupiah diyakini akan terus mengalami apresiasi. Bank Indonesia akan terus melakukan berbagai inovasi yang terangkum dalam 5 kebijakan utama, yaitu kebijakan moneter yang pro-stability dan kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, serta kebijakan UMKM dan perekonomian syariah yang pro-growth.

Berbagai kebijakan tersebut didukung oleh sinergi melalui koordinasi erat dengan Pemerintah dan stakeholder strategis lainnya.

Terkait dengan pengelolaan cadangan devisa yang merupakan salah satu elemen dalam mendukung kebijakan moneter, Gubernur Perry Warjiyo menekankan pentingnya pemahaman terhadap fundamental ekonomi, siklus bisnis dan keuangan, serta tantangan ekonomi ke depan. Untuk itu, penguatan pengelolaan cadangan devisa yang telah diimplementasikan sejak tahun lalu akan terus dilakukan, antara lain melalui strategi alokasi aset yang mempertimbangkan profil kewajiban eskternal baik yang bersifat siklikal maupun struktural, serta mitigasi downside risks sehingga kecukupan cadangan devisa dapat terus terjaga. (nck)

Batam - BP Batam memastikan kondisi ketersediaan air baku di Batam cukup untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat saat ini.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan ketersediaan air Kota Batam berada pada level yang aman.

Pihaknya menyadari, bahwa air menjadi kebutuhan dasar yang vital bagi makhluk hidup dan mutlak harus dipenuhi.

Meski ketersediaan air baku diproyeksikan cukup, namun Badan Pengusahaan Batam terus menggesa langkah-langkah peningkatan kapasitas produksi air di Kota Batam, sehingga masyarakat dapat menikmati air lebih maksimal dan merata.

“Tidak terjadi krisis air. Kondisi ketahanan air kita berada pada level yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air Kota Batam. Kami bahkan sedang mengupayakan langkah-langkah preventif, agar ketahanan air kita semakin baik, seiring pertumbuhan Batam yang semakin pesat.” Kata Tuty.

Ia mengatakan, sumber air Batam berasal dari 8 waduk yang tersebar di Pulau Batam, memiliki kapasitas total air baku sebesar 5.052 Lpd dengan kemampuan Instalasi Pengolahan sebesar 3.610 Lpd.

Dengan jumlah penduduk saat ini lebih kurang 1,224,139 juta jiwa, kebutuhan air di Batam untuk tahun 2022 terus meningkat mencapai 3.259 Lpd (liter per detik).

“88% masyarakat Batam, telah menikmati air secara optimal. Selisihnya adalah daerah stress area, yang kita bantu dengan pendistribusian air melalui tanki air.” Kata Tuty.

Saat ini Batam memiliki 23 stress area yang tersebar merata di seluruh pulau Batam. Hal ini dikarenakan oleh kondisi topografi atau elevasi mengakibatkan tekanan tidak cukup untuk membawa air sampai ke titik tertentu pada elevasi yang tinggi.

Kemudian ia juga menerangkan bahwa BP Batam tengah menyiapkan program-program peningkatan ketahanan air, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

“dari sisi kapasitas jaringan tengah dilakukan peremajaan pipa untuk meningkatkan coverage distribusi air hingga ke stress area. SPAM BP Batam bersama PT. Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir, melakukan penambahan instalasi dan perkuatan pipa.” Terang Tuty.

Sementara itu, menanggapi imbas dari gangguan suplai air bersih di sejumlah wilayah di Kota Batam beberapa waktu lalu, Tuty Kembali menyampaikan permohonan maaf.

“Kami menyampaikan kembali permohonan maaf kepada masyarakat luas. Atas terjadinya gangguan suplai air yang tentu menganggu aktivitas warga Batam di sejumlah wilayah. Ini tentu menjadi atensi bagi kami.” Ungkap Tuty.

Ia menyatakan pimpinan BP Batam langsung melakukan respon dengan membentuk pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Saat ini aliran air telah kembali mengalir dan secara bertahap normalisasi air telah berjalan.

“Atas hal tersebut, Kepala BP Batam Bpk Muhammad Rudi sangat responsif. Langsung diadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait. Selasa lalu, Kepala BP Batam memimpin rapat mendesak dengan jajaran BU SPAM dan PT Air Batam Hulu dan Hilir, mengenai langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan dan juga distribusi air.” Katanya.

Sementara untuk memastikan ketahanan air jangka Panjang, BP Batam akan memaksimalkan kemampuan waduk yang ada untuk menambah pasokan air bagi masyarakat Batam ke depan.

“Ditambahkan unit instalasi pengolahan air baru di Mukakuning dengan kapasitas 350 Lpd (saat ini sementara dalam proses pembangunan) dan di tahun ini akan dibangun instalasi baru di Duriangkang sebesar 400 Lpd.” Terang Tuty.

Tuty menyampaikan BP Batam akan terus berupaya penuh menjalankan semua program ini sesuai dengan target pelaksanaan.

“Kami harapkan dukungan masyarakat, agar program ini dapat berjalan sesuai rencana.” ujar Ariastuty.

Ia juga berharap masyarakat dapat turut membantu pemerintah dalam menjaga daerah tangkapan air dan manajemen pemakaian air yang tepat, bagi ketahanan air ke depan.

“pelaksanaanya tetap membutuhkan waktu. Dan butuh dukungan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan sustainable development goals khususnya ketahananan air Batam jangka panjang.” pungkas Tuty.

Jakarta, 25 Januari 2023. Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan penyidikan pada 2022 berhasil menyelesaikan 20 perkara kasus di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) dan telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2).

Dari 20 perkara tersebut sebanyak 18 perkara sektor Perbankan dan dua perkara sektor IKNB. Sehingga sejak 2014 sampai 2022 Penyidik OJK telah menyelesaikan total 99 perkara yang terdiri dari 78 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 16 perkara IKNB.

Untuk memperkuat kewenangan penyidikan dan untuk membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK secara rutin menggelar koordinasi dengan lembaga maupun Aparat Penegak Hukum yaitu Polri, Kejaksaan RI, PPATK dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Saat ini, OJK memiliki 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan lima penyidik PNS. Selama 2022, penyidik OJK juga telah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi dalam bentuk edukasi pencegahan tindak pidana sektor jasa keuangan dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tugas Penyidikan OJK juga mendapatkan penghargaan sebagai Penyidik Terbaik dari Bareskrim Polri pada 24 November 2022 lalu atas prestasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan selama 2022. OJK menjadi lembaga terbaik dalam penyelesaian kasus untuk kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian/Lembaga.

Dengan langkah-langkah penguatan dan penegakan hukum tersebut, OJK optimis stabilitas sistem keuangan dapat terjaga khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal dan semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional. (nck)

Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan respon terkait gangguan aliran air bersih di beberapa daerah dan menjamin aliran air ke wilayah yang terdampak akan kembali normal secara bertahap.

Sebelumnya, suplai air bersih mengalami hambatan akibat pekerjaan perbaikan Variable Speed Drive (VSD) pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang.

Pekerjaan ini telah rampung dilaksanakan pada Minggu (22/1/2023) malam, pukul 21.30 WIB.

Adapun wilayah yang terdampak antara lain, Perumahan Rexvin, Perumahan Pinang Raya, Perumahan Citra Mas, Cendana Alam Raya, area Bandara Hang Nadim, Garden Raya, Bukit Palem, Taman Raya Tahap 3, Perumahan Botania 1 dan 2, Perumahan Marbella, Perumahan Buana Vista, Bukit Raya, Dotamana, Sugiraya, Perumahan Cikitsu, Pesona Asri, Bida Asri 2, Punggur, Kabil, dan sekitarnya.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait dalam keterangannya mengatakan suplai air sudah mengalir pada beberapa daerah terdampak, namun masih dilakukan secara bertahap pada area dengan kontur tanah (elevasi) yang tinggi.

“Selain itu, daerah yang jauh dari waduk atau pelayanan juga akan mengalami normalisasi secara bertahap.” ujarnya.

Atas hal tersebut, Ariastuty mengatakan BP Batam dan PT Moya Indonesia telah menyiapkan mobil tangki air bersih untuk pelanggan yang mengalami gangguan suplai air bersih selama 1x24 jam.

Penyediaan tangki air tersebut dapat dikoordinasikan oleh Ketua RT/RW/Kelurahan setempat melalui:
1. Kantor Pelayanan Pelanggan (KPP) SPAM Batam di Bengkong dan Batu Aji

2. Layanan Call Center SPAM Batam di (0778) 5700 000

3. Chat Whatsapp di 08117780155

4. Aplikasi “Air Minum Batam” di Play Store


“BP Batam memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat Kota Batam selama beberapa hari terakhir. Kami akan terus mengupayakan peningkatan pelayanan suplai air bersih bersama mitra kami demi kebutuhan dan kenyamanan publik,” kata Ariastuty.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan pelanggan air bersih juga terus terjadi secara bertahap hingga mencapai hampir tiga ratus ribu pelanggan di Kota Batam.

Peningkatan ini terjadi baik pada wilayah yang sebelumnya telah terdaftar dalam sistem pelayanan air bersih, wilayah baru yang mengalami stress area (daerah yg sulit untuk dilalui air) akibat topografi atau elevasi, maupun wilayah yang berada di ujung area pelayanan.

Maka dari itu, atas peningkatan ini tentunya dibutuhkan infrastruktur tambahan agar mampu mengolah dan menyuplai air secara menyeluruh.

Untuk memastikan kebutuhan air bersih tercukupi bagi seluruh masyarakat, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memberikan tiga program solutif atas tantangan pengelolaan suplai air bersih di Kota Batam.

Ketiga program tersebut antara lain, program quick win, program reguler dan Pembangunan Terpadu Lima Tahun yang akan dilaksanakan secara bertahap, mengingat ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Direktur Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), Memet E. Rachmat menjelaskan solusi yang ditawarkan pada program jangka pendek sebagai berikut:

1. Pada Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Duriangkang akan dilakukan re-rating atau optimalisasi kapasitas IPA sesuai dengan desain awal sehingga dapat menambahkan ketersediaan air sebesar 250 lpd pada area suplai Batu Besar dan Batu Aji;

2. Pembangunan IPA baru di Duriangkang dengan kapasitas 400 lpd, pada area suplai Kabil-Nongsa dan Batam Kota pada akhir tahun 2023;

3. Penguatan pipa di beberapa titik pelayanan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Baru (JDB), seperti pipa di downstream Duriangkang sebesar 800 mm, dan pembangunan pipa di beberapa titik jalan Batu Aji, Kabil, Nongsa dan Sukajadi;

4. Pembangunan Inline Booster Pump (IBP) di jaringan distribusi dengan kapasitas 250 lpd di Simpang Basecamp untuk dapat mendukung penyelesaian aliran air di Daerah Batu Aji-Tanjung Uncang;

5. Pembangunan IPA Muka Kuning Tahap 2 berkapasitas 350 lpd (pembangunan sudah mulai dilakukan, pembangunan WTP dan perkuatan jaringan pipa Mukakuning-Sukajadi)

6. Desalinasi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di untuk kebutuhan Tanjung Uncang dan Dapur 12 dan Nongsa.

7. Pengadaan truk tangki air sebanyak 5 unit dengan kapasitas 5.000 liter

Memet mengatakan, program Quick Win tersebut diharapkan mampu menyelesaikan sebagian persoalan distribusi air di stress area secara efisien dan efektif.

“Programnya sudah direncanakan sejak November 2022, tapi pelaksanaannya akan dimulai pada Januari 2023 dan dijadwalkan terus berlangsung selama enam bulan ke depan hingga Juni 2023,” ujar Memet.

Agar proses suplai air pada program Quick Win terlaksana secara optimal, maka dicanangkan program Reguler berupa pemasangan pipa-pipa baru yang tersebar di beberapa wilayah.

Dampak dari pemasangan pipa ini akan meningkatkan jumlah pelayanan pada wilayah Tanjung Uncang, Batu Aji, Sei Lekop, Nongsa, Batu Besar, Batam Center, Tanjung Uma, Baloi, dan sebagian wilayah Bengkong.

Dari program ini diperkirakan mampu menambah waktu aliran air, antara 1-2 jam hingga 4-5 jam.

“Untuk program Reguler akan dilaksanakan bersamaan dengan Quick Win. Perbedaannya adalah masa pengerjaannya lebih panjang, diperkirakan rampung pada akhir tahun 2023,” jelas Memet.

Ia melanjutkan, program Reguler merupakan bagian dari program Pembangunan Terpadu Lima Tahun dalam rangka mengantisipasi perkembangan pembangunan dalam 15 tahun, program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap selama kurang lebih 5 tahun.

Diantaranya dengan melakukan peremajaan watermeter, perkuatan jaringan pipa eksisting, sehingga perkuatan pipa-pipa baru akan terus dilakukan hingga tahun 2028, di samping program pemeliharaan lainnya terus dilakukan.

Untuk melakukan ini seluruh program ini, dibutuhkan dana kurang lebih 4,5 triliun.

Selain itu, untuk memperkuat ketahanan air di Kota Batam, BP Batam sementara mengkaji penambahan waduk baru untuk memenuhi kebutuhan air di Kota Batam.

“BP Batam akan terus berupaya penuh menjalankan semua program ini sesuai dengan target pelaksanaan dan kami juga memohon dukungan dari semua pihak agar seluruh proses berjalan lancar sehingga distribusi air bersih di Batam dapat terselenggara maksimal,” harapnya.

Perbaikan Kualitas Pipa Air

Sementara itu, menanggapi persoalan pemasangan jariangan dan kondisi pipa yang ada, sesuai dengan hasil pemeriksaan dari PT Surveyor Indonesia Cabang Batam, kualitas pipa air di Batam dinilai masih baik.

Namun seiring dengan pengembangan perumahan dan meningkatnya kebutuhan air bersih di kota Batam untuk penduduk, diperlukan penguatan pada pipa-pipa air yang ada, karena dibutuhkan pipa penyaluran berdiameter lebih besar untuk menyalurkan air ke seluruh lokasi perumahan.

Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menjelaskan, pertumbuhan perumahan di Kota Batam saat ini telah menjamah daerah stress area.

Untuk mengantisipasi minimnya pasokan air bersih, dari 23 stress area, PT Air Batam Hilir telah mengalokasikan 10 truk tanki air dengan pengiriman air sebanyak 70 trip per hari.

“Selain itu, sebagai langkah antisipasi, BP Batam sudah menambah 5 truk dalam minggu ini untuk distribusi air,” ujar Ariastuty.

Menilik skema kerjasama yang berbeda dengan pihak terdahulu, BP Batam memastikan pemerintah mendapat porsi pendapatan yang sesuai sebagai modal untuk membangun Kota Batam.

“Prioritas pengembangan saat ini ada pada beberapa jalan utama dan pembuatan waduk agar menambah kuantitas air di kota Batam. Jadi semua arus kasnya harus jelas dan sesuai perjanjian,” jelas Ariastuty.

Ia juga memohon pengertian masyarakat agar tidak membandingkan perusahaan terdahulu dengan PT Air Batam Hulu dan PT Air Batam Hilir yang terhitung baru dalam menangani suplai air bersih di Kota Batam.

“Kami menyadari masih banyak yang harus diperbaiki khususnya dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat. Pengawasan maksimal akan kami lakukan kepada mitra BP Batam untuk pelayanan yang lebih baik,”

“Secara keseluruhan, mekanisme jaringan, operasional, armada, dan lain lain menjadi prioritas kami agar dapat dilaksanakan sebaik baiknya,” tegas Ariastuty.

Jakarta, 19 Januari 2023. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Januari 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur ini merupakan langkah lanjutan untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini kenaikan BI7DRR sebesar 225 bps sejak Agustus 2022 hingga menjadi 5,75% ini memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit (TD) valas dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar.

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sebagai berikut:

1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut di atas;

2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;

3. Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;

4. Mengimplementasikan instrumen operasi moneter (OM) valas berupa TD valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia;

5. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan fokus pada respons suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan;

6. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan:
a. Mendorong implementasi BI-FAST melalui perluasan kepesertaan BI-FAST baik melalui bank maupun Lembaga Selain Bank (LSB), kanal layanan serta implementasi layanan Fase 1 Tahap 2 (Bulk Credit, Direct Debit, dan Request For Payment);
b. Mendorong implementasi dan sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik sesuai timeline pada tahun 2023;
c. Melanjutkan perluasan implementasi QRIS melalui strategi 45 juta pengguna dan 1 miliar volume transaksi prada tahun 2023 serta pengembangan fitur QRIS dan QRIS antarnegara;

7. Memperkuat kerja sama internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan.

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan sektor Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau. (nck)

Jakarta, 16 Januari 2023. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2022 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir November 2022 tercatat sebesar 392,6 miliar dolar AS. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi sebesar 5,6% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.

ULN Pemerintah melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN Pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar 181,6 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi 10,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 12,3% (yoy). Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga sehingga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Selain itu, terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain berupa dukungan penanganan Covid-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya. Penarikan ULN pada November 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3%), sektor konstruksi (14,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,5%).

Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.

ULN swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada November 2022 tercatat sebesar 202,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,9% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,0% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,0% (yoy) dan 0,7% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy) dan 2,8% (yoy). Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor industri pengolahan; serta sektor pertambangan dengan pangsa mencapai 78,1% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada November 2022 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,7%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya yang sebesar 29,5%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,0% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadatanya dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Januari 2023 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan. (nck)

Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menghadiri kegiatan Family Day (Funwalk dan Bantuan sosial) yang digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam bersama Bank Tabungan Negara (BTN).

Kegiatan ini dilaksanakan di Pelataran Parkir BP Batam pada Minggu, (15/1/2023), dan diikuti oleh ratusan peserta.

Muhammad Rudi melepas kegiatan jalan santai dan turut berkeliling di area pejalan kaki kawasan Batam Center.

Dalam kesempatannya, Muhammad Rudi menyampaikan bahwa Batam harus bisa menjadi kota baru dan modern. Untuk itu ia mengajak masyarakat untuk kompak bersatu.

Ia pun menjelaskan pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah dan tengah dikerjakan diantaranya pengembangan jalan arteri, bandara, pelabuhan batu ampar dan KEK Sekupang.

“Pembangunan ini untuk kepentingan umum, harus segera di selesaikan tahun ini. Jalan dari Batu Ampar sampai pom bensin Polda Kepri tahun ini diusahakan selesai," katanya.

“Apabila akses jalan selesai, tentunya akan berdampak pada nilai REI (properti) pasti naik dan bank akan dapat bagian kredit,” katanya lagi.

Tak hanya itu, ia juga menghimbau agar semua pihak terutama para pengusaha untuk dapat memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan salah satunya dengan menjaga pohon jati emas yang telah ditanam.

“Saya berharap pohon jati emas yang telah ditanam bisa mencapai 4 meter, maka dari itu jika bank ingin berkontribusi untuk menjaga pohon dengan cara memberi pupuk dan menyiram secara rutin tiap minggunya," sebutnya.

"Kalau Batam berubah, maka kita sepakat akan menjadikan Batam sebagai kota baru buat kita semua,” sambungnya .

Sementara, Ketua DPD REI Khusus Batam Achyar Arfan mengapresiasi atas kehadiran Kepala BP Batam. Hal itu, menurutnya pemerintah dalam hal ini BP Batam menunjukkan perhatian yang lebih terhadap dunia usaha.

“Kegiatan ini tentunya ajang silaturahmi dan kekompakan bagi kita semua. Kami menjalankan bisnis properti dan mendapatkan kenaikan target, hal ini tidak lepas dari regulasi BP Batam semakin efisien dan lebih cepat,” imbuhnya.

Pihaknya pun berharap, tahun ini bisnis properti terutama penyediaan rumah untuk masyarakat Batam jauh lebih baik dan berkualitas dapat berjalan lancar.

Senada, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Bank BTN, Muhammad Amin Sholeh berharap dengan adanya kegiatan tersebut hubungan antara pemerintah dan swasta akan terjalin lebih akrab lagi.

"Hubungan BTN dengan REI harus lebih akrab lagi. Keakraban tidak hanya dalam bentuk formal bisnis. Kita ajak seluruh tim dalam acara ini sehingga dengan kedekatan informal ini terus terjalin dengan baik," ujar Amin.

Jakarta, 10 Januari 2023. Berbagai lembaga internasional telah memprediksi kondisi perekonomian tahun 2023 akan diliputi dengan ketidakpastian yang tinggi. Sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian tersebut dan sekaligus untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

"Perpu ini kan kelanjutan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh MK diamanatkan untuk dilakukan perbaikan sampai dengan November 2023. Namun kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan dunia menghadapi ketidakpastian, baik itu dari segi perang yang belum usai, kemudian pengaruh dari climate change dan bencana, kemudian krisis baik itu di sektor pangan, di sektor energi, maupun di sektor keuangan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara eksklusif BeritaSatu, Senin (9/01).

Menko Airlangga juga menegaskan pentingnya Perpu Cipta Kerja, terutama terkait investasi yang ditargetkan mencapai Rp1.400 triliun pada tahun 2023. Keberadaan Perpu Cipta Kerja yang telah dikonsultasikan dengan DPR tersebut, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus mendorong penambahan lapangan pekerjaan.

“Tentu, yang namanya job market itu ada supply demand. Demand side-nya itu dari investasi,” kata Menko Airlangga.

Penetapan Perpu Cipta Kerja juga akan menjamin kesejahteraan para pekerja, terlebih lagi para pekerja yang terkena PHK akan diberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 45% dari gaji dan mendapatkan pelatihan berupa retraining dan reskilling. Kedua hal tersebut diberikan selama enam bulan kepada para pekerja yang terkena PHK.

“Tentu investor itu butuh kepastian hukum, dan kepastian hukum itu dihadirkan oleh Perpu Cipta Kerja. Jadi, kalau kepastian hukumnya harus menunggu, maka investor akan wait and see. Nah wait and see ini tidak diperlukan. Karena kalau wait and see dilakukan, maka satu pihak PHK-nya real, tapi lapangan kerjanya menggantung. Nah ini kita mau mencocokkan,” ungkap Menko Airlangga.

Menko Airlangga menegaskan bahwa dalam situasi ekonomi yang tidak normal, diperlukan kemudahan berusaha dan iklim yang lebih baik. Dengan demikian, melalui Perpu Cipta Kerja diharapkan investor domestik akan dapat melakukan ekspansi usaha serta UMKM akan terus melanjutkan usaha. Selain itu, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan juga telah memperpanjang restrukturisasi kredit bagi UMKM hingga bulan Maret tahun 2024.

Di tengah meningkatnya kepercayaan dunia kepada Indonesia dan belajar dari penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia yang menuai pujian dari berbagai pihak, Menko Airlangga mengingatkan kembali bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama yang baik tersebut juga diharapkan muncul dalam implementasi Perpu Cipta Kerja, termasuk melalui pemberitaan media massa.

“Tentu kita berharap bahwa informasi yang tidak tepat atau hoax ini supaya dihentikan,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Page 1 of 27

Tentang Kami