Pekanbaru - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Riau menyelenggarakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Riau Expo 2022 dalam rangka meningkatkan akses keuangan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena didampingi Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan serta Pimpinan IJK hadir dalam pembukaan BIK Riau Expo 2022 di Mall SKA, Pekanbaru, Riau.
Ketua Dewan Audit Sophia Wattimena dalam sambutannya menyampaikan antusiasme dan kolaborasi antara OJK, Pemerintah Daerah dan IJK serta seluruh pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau akan mendorong suksesnya penyelenggaraan BIK Riau Expo 2022 sehingga dapat mempercepat peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat Riau.
Melalui BIK Riau Expo 2022, OJK mendorong IJK di Provinsi Riau untuk dapat secara masif melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan memberikan penawaran jasa dan produk keuangan yang murah, mudah dan terjangkau bagi masyarakat.
Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan memberikan apresiasi kepada OJK dan seluruh IJK di Provinsi Riau atas inisiatif pelaksanaan BIK 2022 pada tahun ini yang mengangkat tema “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat.”
Rangkaian kegiatan BIK Riau Expo 2022 yang berlangsung dari tanggal 8 – 9 Oktober 2022 terdiri dari financial expo yang diisi oleh 42 booth IJK, pameran UMKM “Festival Kopi” yang diisi oleh 16 UMKM di bidang kuliner, talkshow literasi keuangan, Dialog Kopi, Kompetisi Latte Art bagi komunitas barista, dan kontes menyanyi BIK Idol bagi pegawai IJK di Provinsi Riau.
BIK sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (nck)
Jakarta, 7 Oktober 2022. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Hal ini tercermin dari potensi pasar produk halal di dalam negeri yang diharapkan dapat memperkuat industri halal nasional, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen dalam industri halal global namun juga sebagai produsen. Sebagai upaya dalam mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah berkomitmen membentuk suatu ekosistem terintegrasi untuk memperkuat peran Indonesia sebagai pelaku usaha produk halal global, salah satunya melalui akselerasi sertifikasi halal. Demikian mengemuka dalam pembukaan International Halal Dialogue ke-4 tahun 2022 yang mengangkat tema “Accelerating Halal Certification for Supporting Economic Recovery". Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan kolaborasi Bank Indonesia dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga menjadi salah satu rangkaian dalam perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 yang diselenggarakan secara hibrid di Jakarta (7/10).
Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutan pembukaanya menyampaikan Indonesia menaruh harapan yang besar terhadap kemajuan industri halal nasional guna memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan upaya dalam menjadikan Indonesia agar memiliki peran yang semakin signifikan di kancah internasional khususnya industri makanan dan minuman halal. Untuk itu, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis termasuk penyederhanaan proses sertifikasi halal yang semula memerlukan waktu lebih dari tiga bulan kini hanya maksimal dua puluh satu hari. Kemudahan lainnya adalah sertifikasi melalui self-declare dimana pelaku usaha dapat menyatakan sendiri bahwa produknya halal dengan tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut diharapkan dapat mendukung dan memperkuat tumbuhnya ekosistem dan industri halal di Indonesia.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Arief Hartawan, menyampaikan dalam mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terbesar dunia, terdapat 4 strategi untuk memperkuat ekosistem industry halal nasional. Pertama, mempercepat sertifikasi halal khususnya pada rumah potong hewan dan unggas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IPB dan KNEKS, 85% rumah potong hewan dan unggas di Indonesia belum memiliki sertifikasi halal. Kedua, merumuskan model bisnis industri halal. Ketiga, pengembangan halal traceability dalam proses produksi, dan keempat kerjasama antar lembaga sesuai dengan perannya masing-masing dalam sertifikasi halal.
Konsep halal tidak hanya terbatas pada makanan melainkan juga berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Halal merupakan gaya hidup yang ditujukan untuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia, sehingga sangat relevan dengan semua pihak baik muslim dan non-muslim. Hal ini mencakup beberapa produk yang sering digunakan dalam keseharian seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, dan produk kimia yang dapat memperoleh sertifikasi halal apabila proses produksi telah sesuai tata cara pengolahan produk halal. Oleh karena itu, dalam membangun sertifikasi halal memerlukan sebuah ekosistem halal. Pemerintah bersama stakeholders terkait perlu memastikan halal supply chain tersedia dari sisi hulu hingga hilir. Hal ini tentunya memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak baik pemerintah dan pelaku usaha, untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk perekonomian nasional. (nck)
Jakarta, 7 Oktober 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk terus melakukan percepatan perluasan akses atau inklusi keuangan masyarakat guna mendukung prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pembangunan nasional.
Melalui kemudahan akses keuangan, masyarakat memiliki kesempatan untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara lebih optimal dalam merencanakan keuangannya seperti untuk menabung, mendukung kegiatan usaha, berinvestasi dan melakukan proteksi aset atau jiwanya.
Untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening tabungan, OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga beserta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 pada Oktober ini dengan tema “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat”.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi mengatakan BIK sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Perluasan akses keuangan di masyarakat akan membantu memperkuat perekonomian nasional.” kata Friderica.
Sejak tahun 2016, OJK menginisiasi bulan Oktober sebagai BIK yang diselenggarakan secara terintegrasi, masif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia guna mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024 serta mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
OJK fokus pada kebijakan perluasan akses keuangan masyarakat ini dengan melakukan berbagai program antara lain:
1. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD); merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Sampai akhir September 2022, telah terbentuk sebanyak 450 TPAKD, dengan 34 TPAKD tingkat provinsi dan 416 TPAKD tingkat kabupaten/kota.
2. Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR); merupakan implementasi dari Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM) dan salah satu bentuk Aksi Pelajar Indonesia Menabung yang sejalan dengan arahan Presiden RI yang mendorong seluruh pelajar untuk memiliki rekening tabungan. Sampai dengan triwulan II 2022, capaian KEJAR telah mencapai angka 49,6 juta rekening dengan total nilai Rp27,66 triliun rupiah atau sebesar 76,73 persen dari 64,6 juta pelajar di tahun 2021. Adapun target tahun 2022 adalah sebanyak 80 persen pelajar yang memiliki rekening.
3. Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB); merupakan produk yang diinisiasi OJK untuk memperluas akses keuangan bagi segmen pelajar. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, telah terdapat 41,98 juta rekening tabungan SimPel dengan total nominal Rp7,1 triliun. Selain itu, telah terdapat Perjanjian Kerja Sama dengan 485.961 sekolah dan 404 bank.
4. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda); merupakan program tabungan bagi kelompok usia 18 s.d 30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, tercatat sebanyak 96.948 rekening dan nominal sebesar Rp204,1 miliar. Pada bulan Agustus 2022, dilakukan penyesuaian terhadap generic model SiMuda menjadi SiMuda Gen 2 dengan memperluas cakupan tujuan dan memberikan relaksasi atas fitur produk SiMuda sebagai produk tabungan berjangka/rencana.
5. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR); merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Terdapat tiga skema generic model yang telah disusun, yaitu: 1) Kredit/Pembiayaan Proses Cepat, 2) Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah, dan 3) Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya Rendah. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, Program K/PMR telah diimplementasikan oleh 76 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan 107 skema model pembiayaan, dan realisasi penyaluran kepada 337.940 debitur serta dana disalurkan sebesar Rp4,4 triliun.
Rangkaian kegiatan BIK 2022 yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut:
a. Penjualan produk/layanan jasa keuangan berinsentif (pemberian discount, cashback, point, bonus atau reward);
b. Fasilitasi pemberian kredit/pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil dan mikro antara lain melalui kegiatan business matching;
c. Pameran produk dana tau layanan jasa keuangan;
d. Pembukaan rekening, polis dan produk keuangan lainnya;
e. Edukasi keuangan (sosialisasi, webinar, bank goes to school/campus, klinik konsultasi, dan outreach program); dan
f. Kampanye dan publikasi program literasi, inklusi keuangan serta perlindungan konsumen secara masif.
Sebagai puncak kegiatan BIK di Jakarta, akan diselenggarakan Financial Expo (FinEXPO) pada tanggal 26 – 30 Oktober 2022 di Mall Central Park, Jakarta Barat. Pada kegiatan tersebut akan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain: pameran produk/layanan jasa keuangan dan UMKM, business matching, edukasi keuangan serta kampanye program literasi dan inklusi keuangan. (nck)
Jakarta, 7 Oktober 2022. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2022 tetap tinggi sebesar 130,8 miliar dolar AS, meski menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2022 sebesar 132,2 miliar dolar AS. Penurunan posisi cadangan devisa pada September 2022 antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. (nck)
Jakarta, 6 Oktober 2022. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan keanekaragaman kain dari berbagai daerah, Indonesia memiliki modal yang besar dalam memenangkan kompetisi pasar modest fashion (busana yang sopan) baik di tingkat lokal maupun global. Bersamaan dengan seremoni pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-9, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Indonesian Fashion Chamber (IFC) menyelenggarakan International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) 2022 pada 5-9 Oktober 2022 di Jakarta. Tahun ini merupakan penyelenggaraan IN2MOTIONFEST yang pertama, dengan mengusung tema “Local Product, Global Look". Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat branding modest fashion Indonesia, melahirkan desainer dan brand yang dikenal dan berdaya saing global, serta meningkatkan kapasitas para pelaku usaha baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan dengan memperhatikan seluruh rantai pasok dan siklus garmen, mulai dari sumber bahan baku, teknik atau metode produksi, etika kerja, hingga pengelolaan limbah lingkungan. Prinsip sustainable fashion sejalan dengan prinsip thayyiban (kebaikan) yang merupakan bagian dari konsep halal. Hal ini merupakan salah satu bentuk penguatan branding produk fesyen muslim Indonesia di pasar domestik dan global.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam sambutan pembukaannya menyampaikan 3 esensi utama dalam penyelenggaraan IN2MOTIONFEST 2022 (6/10). Pertama, pentingnya peran perempuan dalam memajukan UMKM, dimana dua pertiga UMKM digerakkan oleh kaum perempuan. Memajukan modest fashion secara simultan juga memajukan ekonomi perempuan dan ekonomi keluarga untuk membentuk pemimpin-pemimpin Indonesia. Kedua, IN2MOTIONFEST juga diharapkan akan menjadi“The Biggest International Modest Fashion Festival" yang sejajar dengan event fashion berskala internasional. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui penguatan branding modest fashion Indonesia, melahirkan desainer dan brand yang dikenal serta berdaya saing global, serta meningkatkan kapasitas dan linkage antar pelaku usaha baik domestik dan global. Ketiga, penyelenggaraan IN2MOTIONFEST akan rutin dilaksanakan setiap tahunnya yang menjadi rangkaian perhelatan ISEF. Hal ini merupakan wujud komitmen untuk mengembangkan ekosistem modest fashion Indonesia.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, juga menyampaikan IN2MOTIONFEST bertujuan untuk memperkuat brand Indonesia sebagai pusat modest fashion di kancah internasional. Sehingga, setelah gelaran IN2MOTIONFEST 2022 ini, akan dilakulan peningkatan mutu agar ajang ini dapat menjadi gelaran tahunan yang membanggakan Indonesia. Selain itu, dengan melibatkan ratusan designer dari dalam dan luar negeri, dengan penggunaan lebih dari 14 wastra nusantara, diharapkan ke depannya akan lebih banyak lagi stakeholder yang terlibat dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagi trendsetter industri modest fashion dunia.
Rangkaian Opening Ceremony IN2MOTIONFEST 2022 turut mempersembahkan parade karya kolaborasi desainer dan UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) dari sejumlah daerah, yaitu Tuty Adib & KPw BI Riau, Naniek Rachmat & KPw BI Sulawesi Tengah, Itang Yunasz & KPw BI Jawa Timur, Amy Atmanto & KPw BI Jawa Tengah, Meeta Fauzan & KPw BI Kalimantan Selatan, NURZAHRA & KPw BI Kalimantan Barat, TIRAZ by Novita Yunus & KPw BI Sulawesi Tenggara, Wignyo & KPw BI Tasikmalaya, Dian Pelangi & KPw BI Nusa Tenggara Barat, dan Nina Nugroho & KPw BI Cirebon. Identitas lokal dari keragaman wastra serta kerajinan tangan dari masing-masing daerah tersebut dituangkan dalam bermacam gaya modest fashion dengan tampilan global untuk memperkuat Indonesia sebagai pusat inspirasi dan produksi fesyen muslim dunia.
Pada gelaran hari kedua ini ditampilkan pula busana muslim kategori ready to wear, deluxe, dan street wear dari KAYO by Fey Kayo, Hidahasan Indonesia, Halwa, Dhany Rose, dan Lita Berlianti. Kemudian koleksi kategori office wear dan cocktail wear dari Shafira, Mom Aiko Store, Ning Zulkarnain, Qonita Gholib, Paradise Batik, Nuniek Mawardi, Rahma Ika & Khansacha, Danita Homemade binaan Kemenparekraf, dan Hanny Lovelly binaan KUKM.
Menyoroti kreativitas produk mukena yang potensial untuk dipasarkan ke mancanegara, untuk pertama kalinya perhelatan ini mempersembahkan parade mukena dari sejumlah brand ternama nasional, di antaranya Buttonscarves, DIANRISTY, Dian Pelangi, Fenny Saptalia, Hannie Hananto, Irna Mutiara, kami., KHANAAN, KURSIEN KARZAI, L by Laudya Cynthia Bella, Meeta Fauzan, OPIE OVIE dan Alvari, Restu Anggraini, Rosie Rahmadi, Shafira, dan Sakinah by Thiffa Qaisty.
IN2MOTIONFEST 2022 menampilkan karya-karya desainer Indonesia melalui pameran dan fashion show. Kegiatan ini diikuti oleh 163 desainer fashion dan accessories, dengan 17 pagelaran fashion show yang menampilkan lebih dari 1.256 looks, dengan berbagai kategori produk diantaranya ready to wear, deluxe streetwear, office wear, cocktail wear, dan syar'i evening wear. Produk-produk fesyen yang ditampilkan mengedepankan penggunaan wastra nusantara serta kain lokal. Penyelenggaraan IN2MOTIONFEST yang pertama ini merupakan suatu terobosan serta kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional untuk mendukung pencapaian visi Indonesia menjadi kiblat modest fashion dunia. (nck)
Nusa Dua, 6 Oktober 2022. Bertindak sebagai platform multilateral yang menyajikan concrete deliverables bagi penyelesaian tantangan global, Presidensi G20 Indonesia terus mendapatkan pandangan dari berbagai kalangan melalui sejumlah Engagement Group yang ada. Forum Civil 20 (C20) menjadi salah satu Engagement Group dalam G20 yang ditujukan sebagai platform bagi organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia untuk menyuarakan aspirasi kepada para pemimpin dunia.
Dalam kegiatan C20 Summit 2022 di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I Bidang Sherpa Track G20, mewakili Presiden Joko Widodo menerima penyerahan paket kebijakan serta Komunike C20. Penyerahan komunike tersebut dilakukan oleh Chair C20 serta disaksikan oleh berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil dari sejumlah negara anggota.
“Dengan serah terima paket kebijakan dan Komunike C20, kami berharap masyarakat C20 dapat bekerja sama untuk masyarakat sipil yang lebih hijau, sejahtera, dan lebih baik. Sementara KTT G20 semakin dekat dan draft leaders’ declaration sedang dalam pembahasan, paket kebijakan ini akan menjadi pandangan yang berharga dan memperkaya konteks percakapan di Bali November ini,” ungkap Menko Airlangga saat menyampaikan remarks usai penyerahan Komunike C20.
Dengan melibatkan lebih dari 800 perwakilan organisasi masyarakat sipil dari 65 negara di seluruh dunia, forum C20 telah membahas beberapa hal tematik yang menjadi perhatian utama yakni diantaranya akses vaksinasi, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif untuk negara rentan, transisi energi yang adil dan transparan dari energi fosil ke energi terbarukan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa masyarakat sipil memiliki peran yang krusial sebagai mitra kunci bagi Pemerintah dalam menjamin perumusan hingga implementasi kebijakan agar dapat berjalan dengan efektif dan inklusif guna mengakomodir kepentingan masyarakat, memperluas pandangan untuk melindungi lingkungan, mempromosikan inklusi sosial, serta mendorong pembangunan ekonomi.
“Untuk itu, saya ingin menghargai peran mereka dalam memastikan bahwa inklusivitas tetap menjadi inti dari perumusan dan penyampaian kebijakan kami dan pertemuan hari ini tentu menarik karena pentingnya advokasi dan masukan dari semua pihak di luar Pemerintah mendukung kebijakan yang lebih baik, yang langsung menyentuh masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga berharap agar masyarakat sipil dapat terus berkontribusi untuk memperkuat respons Pemerintah dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi global di tengah kondisi dunia yang hiperkoneksi dengan menyajikan advokasi serta rekomendasi melalui Forum C20. (nck)
Jakarta, 5 Oktober 2022. Satgas Waspada Investasi (SWI) pada bulan September 2022 kembali menemukan 18 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin dan 105 platform pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan temuan tersebut merupakan upaya pencegahan dan penanganan sebelum adanya pengaduan dari korban berdasarkan crawling data (pemantauan aktivitas penawaran investasi yang sedang marak di masyarakat serta melalui media sosial, website, dan youtube) yang dilakukan melalui big data center aplikasi waspada investasi.
“SWI berusaha senantiasa hadir melindungi masyarakat agar terhindar dari kegiatan penawaran investasi atau pinjaman online yang tidak memiliki perizinan,” kata Tongam.
Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan terhadap penawaran investasi ilegal dan pinjol ilegal dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota SWI dari 12 Kementerian/Lembaga. SWI kemudian melakukan pemblokiran terhadap situs/website/aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengenai informasi bahwa SWI melarang korban investasi ilegal menarik dana dari entitas penawar investasi ilegal, Tongam menjelaskan bahwa SWI tidak pernah menyampaikan hal tersebut.
"Setiap entitas yang dihentikan kegiatannya oleh SWI diperintahkan untuk mengembalikan kerugian masyarakat. Jangan mudah percaya dengan alasan yang dibuat oleh pelaku investasi ilegal. Apabila pelaku mempersulit penarikan dana, segera lapor ke polisi,” kata Tongam.
Ke-18 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin dan telah dihentikan oleh SWI, terdiri dari:
- 5 entitas melakukan money game;
- 4 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin;
- 3 entitas melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tanpa izin;
- 2 entitas penyelenggara robot trading tanpa izin;
- 1 entitas melakukan securities crowd funding tanpa izin;
- 3 entitas lain-lain.
SWI meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran bunga tinggi tanpa melihat aspek legalitas dan kewajaran dari tawarannya.
Selain itu, SWI juga melakukan normalisasi terhadap PT Syirkah Muamalah Indonesia karena telah menghentikan kegiatan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha sesuai perizinan yang dimiliki.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas dengan mengunjungi website dari otoritas yang mengawasi atau cek apakah pernah masuk dalam daftar entitas yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi melalui minisite waspada investasi https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx.
105 Kegiatan Usaha Pinjaman Online Ilegal
SWI juga kembali menemukan 105 platform pinjaman online ilegal, sehingga sejak tahun 2018 s.d. September 2022 ini, jumlah platform pinjaman online ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 4.265 pinjol ilegal.
Meskipun telah ribuan platform ditutup, praktek pinjaman online ilegal di masyarakat tetap marak sehingga dibutuhkan koordinasi dari berbagai pihak untuk bersama menutup ruang bagi pinjol ilegal ini sehingga mencegah korban di masyarakat.
“Setiap hari Satgas Waspada Investasi menerima pengaduan masyarakat korban pinjol ilegal. Meskipun beberapa pelaku telah dilakukan proses hukum, tampaknya beberapa dari mereka belum jera,” kata Tongam.
Untuk membantu penanganan kasus pinjol ilegal ini, SWI sejak September 2022 kembali membuka Warung Waspada Pinjol. Warung Waspada Pinjol ini dibuka untuk penerimaan pengaduan dan konsultasi masyarakat terkait pinjaman online ilegal.
Tongam meminta agar masyarakat yang merasa dirugikan atau hendak melakukan pengaduan terkait pinjaman online ilegal dapat mendatangi Warung Waspada Pinjol. Warung Waspada Pinjol ini diharapkan dapat meminimalkan korban pinjol ilegal dan memperluas layanan pengaduan dan konsultansi masyarakat terkait pinjol ilegal. (nck)
Jakarta, 29 September 2022 - Perekonomian global sedang menghadapi turbulence dan ketidak pastian. Krisis pangan dan krisis energi-BBM pun tidak terhindarkan sebagai akibat dari dirupsi geopolitik. Akibat lanjutannya seluruh negara dunia, tidak terkecuali Indonesia, dihadapkan pada risiko inflasi yang tinggi. Kurs seluruh negara terhadap mata uang USD ikut mengalami tekanan, per hari ini jam 16.30 WIB, sebagai contoh Kurs Rupiah melemah hingga 6.5%, namun berbagai negara melemah jauh lebih dalam, kurs Yen Jepang melemah 20.4%, Kurs China Yuan melemah 11.5%, Kurs Poundsterling melemah 19.8 %, Kurs Thai Bath melemah 12.94%, kurs Dollar Singapura melemah 6.3% dan kurs Peso Pilippina melemah 13.3 %.
Indonesia secara umum relatif lebih baik karena kita bisa menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter secara tepat, disamping kebijakan struktural yang terus dijalankan sehingga kepercayaan dunia usaha dan investor tetap terpelihara. Kebijakan Bank Sentral di seluruh dunia menaikkan suku bunga secara agresif adalah dalam rangka mendinginkan pemanasan inflasi yang sudah terlalu tinggi. Inflasi menjadi musuh terbesar dunia sekarang. Inflasi Indonesia masih berada di level 4 - 5%, sementara inflasi di berbagai negara maju sudah berada di kisaran 8 - 10%.
Presiden Joko Widodo dalam acara pengarahan kepada para Kepala Daerah hari ini (29/09), menyampaikan bahwa seperti saat menangani Covid-19, maka penanganan Inflasi juga harus dilakukan bersama-sama antara pusat dan daerah. Upaya yang harus dilakukan, pertama harus menggarap produksi dan pasokan. Sebagai contoh, Cabai Merah kenapa harganya tinggi, karena kurangnya produksi dan pasokan atau suplai. Tugas Kepala Daerah mengajak Petani menanam Cabai Merah, untuk memenuhi pasokan. Kedua, mengurusi ongkos transportasi dari lokasi produksi ke pasar. Misalkan harga Telor naik, maka Pedagang tinggal mengambil dan membeli dari daerah yang memproduksi telor, dan setelah pedagang membeli maka ongkos angkutnya agar ditanggung oleh APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
Kedua hal tersebut (menggarap produksi/ pasokan, dan menanggung ongkos transportasi), bisa dilakukan dengan menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tidak Terduga (BTT), yang pengaturannya sudah diatur dengan jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Menko Airlangga Hartarto menambahkan perlunya terus mendorong peran kerjasama pengendalian inflasi di pusat dan daerah, “TPIP dan TPID harus terus mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit, serta menjadi fasilitator yang baik, untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam upaya pengendalian inflasi”. Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah harus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis, utamanya untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di akhir tahun.
Terkait dengan upaya sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi, Menko Airlangga mengingatkan kembali perlunya upaya bersama untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. “Sinergi dari TPIP dan TPID terus dilakukan melalui berbagai langkah dan program, yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi,” tutur Menko Airlangga.
Sebagai langkah menanggulangi dampak inflasi dan tetap menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah mendorong upaya pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan-kebijakan berikut:
1. Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Daerah
Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Di Daerah. Daerah diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi (contoh: subsidi ongkos angkut) dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antardaerah, serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.
Dukungan Pemerintah Daerah sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil)
Untuk mengantisipasi dampak inflasi setelah dilakukan penyesuaian harga BBM, pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 5 September 2022.
Total alokasi mencapai Rp 2,17 T. Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk:
a. Pemberian bantuan sosial, termasuk untuk ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan.
b. Penciptaan lapangan kerja, dan/atau
c. Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum daerah. Dimana pemberian subsidi ini adalah merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi pada tingkat pemda.
Pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID)
Selain itu sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah yang berhasil menekan/mengendalikan inflasi, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022, Pemerintah menganugerahkan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Penilaian dititik beratkan pada kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Inflasi, yang dihitung berdasarkan realisasi inflasi Mei hingga Agustus 2022.
DID kategori kinerja penurunan inflasi disalurkan pada bulan September dengan alokasi berkisar Rp 10 Miliar per daerah penerima. DID Kinerja Tahun Berjalan wajib digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, diantaranya program perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau upaya penurunan tingkat inflasi dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.
Melalui Dana Insentif Daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat terus memacu kinerjanya dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, termasuk pengendalian inflasi. (nck)
Jakarta, 29 September 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat terutama di daerah dengan mengoptimalkan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Kita semua berharap, keberadaan TPAKD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian, serta menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena saat menghadiri Rapat Pleno TPAKD Provinsi Sulawesi Utara di Manado awal pekan ini.
Hadir dalam rapat TPAKD itu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Kepala OJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara Winter Marbun, serta Walikota dan Bupati beserta pengurus dan anggota TPAKD baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara (Sulut).
TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses keuangan masyarakat di daerah yang bisa mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.
Menurut Sophia, OJK sejak Juni 2021 telah mengeluarkan Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian yang bertujuan untuk menjadi acuan bagi TPAKD yang wilayahnya memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian dalam merumuskan program value chain financing untuk sektor pertanian yang berbasis ekosistem.
Selain itu, untuk mendorong budaya menabung sejak dini, TPAKD juga mengimplementasikan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sebagai salah satu program unggulan yang juga menjadi program nasional dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif OJK melalui TPAKD dalam mendukung peningkatan akses keuangan khususnya pembiayaan kepada pelaku UMKM di Sulut.
“Akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu khususnya bagi kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk melakukan upaya keluar dari kemiskinan dan meningkatkan pendapatan,” kata Olly.
Beberapa program TPAKD di wilayah Sulut antara lain:
1. Optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui pembentukan klaster pembiayaan seperti KUR Klaster Sereh Wangi yang ada di Kabupaten Minahasa;
2. Program KUR Klaster Pertanian Jagung dan Padi dengan menggunakan ekosistem pembiayaan sektor Prioritas Pertanian Level 2 terdapat supplier dan offtaker yang dikembangkan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Program kredit/pembiayaan melawan rentenir yang diberi nama “Kredit Bohusami” di Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan total realisasi sebesar Rp44,14 miliar kepada 1.277 debitur;
4. Penerbitan surat edaran Gubernur Sulut terkait pelaksanaan Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).
Saat ini telah terbentuk sebanyak 440 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 406 TPAKD tingkat kabupaten/kota. TPAKD di Provinsi Sulut terdiri dari 1 TPAKD Provinsi dan 15 TPAKD kabupaten/kota dan merupakan 1 dari 18 TPAKD yang telah melakukan pembentukan secara lengkap di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
OJK bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah akan terus mendorong perluasan akses keuangan termasuk membangun UMKM yang tangguh pasca pandemi dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dari daerah. (nck)
Jakarta, 28 September 2022. Indonesia miliki kondisi ekonomi domestik yang baik di tengah keadaan perekonomian global yang sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan. Meredanya pandemi Covid-19 di Indonesia dan mobilitas masyarakat yang kembali normal mendorong perekonomian nasional terus pulih dan mengalami penguatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia termasuk kuat jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di dunia. Hal tersebut disampaikan secara virtual dalam acara Indonesia Re Internasional Conference 2022, Rabu (28/09). Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah juga melakukan upaya ekstra untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah penguatan ekonomi nasional.
“Kondisi ekonomi yang kondusif ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi perkembangan industri asuransi,” kata Menko Airlangga.
Pengembangan industri asuransi menjadi penting karena saat ini masyarakat dihadapkan dengan risiko tak terduga yang terus muncul. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Juli 2022, total aset industri asuransi mencapai 1.738 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, aset reasuransi tercatat memiliki kontribusi sebesar 2,1% atau 35,76 triliun rupiah.
Sebagai informasi, industri asuransi terdiri dari usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Sementara itu, perusahaan reasuransi sendiri merupakan perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.
“Saat ini baru ada 8 pelaku usaha reasuransi di Indonesia. Jadi, pangsa pasarnya masih besar, mengingat jumlah pelaku asuransi di Indonesia sekitar 138 perusahaan,” ungkap Menko Airlangga.
Untuk mendukung upaya pengembangan dan peningkatan pertumbuhan industri asuransi dan reasuransi di Indonesia, Menko Airlangga menjelaskan bahwa dari segi regulasi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur batasan kepemilikan asing pada bisnis yang terkait dengan perasuransian.
“Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi para reasuradur untuk menjadikan situasi yang penuh ketidakpastian ini sebagai peluang untuk turut serta menjaga ketahanan ekonomi nasional. Reasuransi berperan penting dalam memastikan industri asuransi mengenali eksposur apa yang harus diharapkan dalam waktu dekat,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
