Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen terus memperkuat upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan melalui peningkatan kualitas layanan pengaduan Kontak 157.
“Saya rasa ini jauh lebih dari sekedar memanfaatkan ruangan tapi benar-benar untuk meningkatkan kinerja satu fungsi layanan yang sangat penting di dalam keberadaan OJK,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar pada peresmian Site Contact Center Kontak OJK 157 di Wisma Mulia 2 Jakarta, Jumat (6/1/23).
Acara juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Friderica Widyasari Dewi.
Menurut Mahendra, lokasi baru Kontak 157 ini diharapkan bisa semakin meningkatkan kualitas perlindungan konsumen melalui pemberian informasi dan layanan pengaduan mengenai produk dan layanan jasa keuangan kepada konsumen dan masyarakat.
Berdasarkan data layanan Kontak OJK 157 sampai dengan 30 Desember 2022, OJK telah menerima 315.783 layanan, termasuk 14.764 pengaduan, 92 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.018 sengketa yang masuk ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. Dari jumlah pengaduan tersebut, sebanyak 7.419 merupakan pengaduan sektor perbankan, 7.252 pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor Pasar Modal. OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dan tercatat 13.332 (90 persen) dari pengaduan telah terselesaikan.
Layanan walk-in Kontak OJK 157 beroperasi setiap hari kerja, Senin hingga Jumat pukul 07.45 – 16.00 WIB. Masyarakat dapat menggunakan layanan ini secara gratis. Masyarakat juga dapat menggunakan layanan Kontak 157 lainnya melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di kontak157.ojk.go.id, telepon 157, whatsapp 081157157157 dan email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (nck)
Jakarta, 2 Januari 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Desember 2022 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) konsisten tumbuh meningkat, sehingga dapat mempertahankan momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.
Pengetatan kebijakan moneter global secara umum terus berlanjut. Bank sentral global utama mensinyalkan peak kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dan panjang. Bank of Japan (BoJ) juga mulai memperluas range fluktuasi Japanese Government Bonds (JGB) 10Y yang dinilai pasar sebagai permulaan langkah normalisasi kebijakan ke depan. Sementara itu, Pemerintah Tiongkok mulai melakukan reopening ekonominya dari zero Covid policy yang diperkirakan akan meningkatkan ketidakpastian di Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan. Perkembangan tersebut mendorong indikator perekonomian global secara umum dalam tren melemah.
Sejalan dengan dinamika perekonomian global, indikator perekonomian domestik terkini menunjukkan kinerja ekonomi nasional mulai mengalami moderasi tetapi masih di level yang cukup baik, terlihat dari neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang masih berada di zona ekspansi, dan indikator konsumsi masyarakat yang tetap tumbuh positif.
Bank Indonesia kembali meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25 bps untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun demikian, kinerja intermediasi sektor keuangan belum terlalu terdampak atas kenaikan suku bunga dimaksud.
Perkembangan Pasar Modal
Pasar saham hingga 30 Desember 2022 melemah 3,26 persen mtd ke level 6.850,62 dengan non-resident mencatatkan outflow sebesar Rp20,91triliun mtd. Secara ytd, IHSG tercatat menguat sebesar 4,09 persen dengan non-resident membukukan net buy sebesar Rp60,58 triliun.
Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 0,82 persen mtd dan 3,60 persen ytd ke level 344,78. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana masuk investor non-resident tercatat sebesar Rp236,57 miliar (mtd) atau Rp199,51 miliar (ytd).Di pasar SBN, non-resident mencatatkan inflow Rp25,43 triliun (mtd) sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 6,24 bps mtd di seluruh tenor. Secara ytd, yield SBN telah meningkat rata-rata sebesar 51,30 bps di seluruh tenor dengan non-resident mencatatkan net sell sebesar Rp128,98 triliun.
Lebih lanjut, kinerja reksa dana mengalami penurunan tercermin dari penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar 1,47 persen (mtd) di Rp 504,62 triliun dan tercatat net redemption sebesar Rp0,76 triliun (mtd). Secara ytd, NAB turun sebesar 12,76 persen dan masih tercatat net redemption sebesar Rp79,11 triliun.
Minat untuk penghimpunan dana di pasar modal hingga 30 Desember 2022 masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp267,73 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Di pipeline, masih terdapat 84 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp81,41 triliun yang diantaranya merupakan rencana IPO yang akan dilakukan oleh Emiten Baru sebanyak 58 perusahaan.
Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, telah terdapat 14 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 337 Penerbit, 136.779 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp721,84 miliar.
Di tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68 persen (yoy).
Perkembangan Perbankan
Kredit perbankan pada November 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,16 persen yoy, utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,15 persen yoy, sementara kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 11,27 persen dan 9,10 persen. Adapun, secara mtm, nominal kredit perbankan naik sebesar Rp13,96 triliun menjadi Rp6.347,5 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada November 2022 tercatat tumbuh 8,78 persen yoy menjadi Rp7.974 triliun, utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito.
Likuiditas industri perbankan pada November 2022 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 134,97 persen (Oktober 2022: 130,17 persen) dan 30,42 persen (Oktober 2022: 29,46 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.
Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,75 persen (NPL gross: 2,65 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan sebesar Rp13,27 triliun menjadi Rp499,87 triliun dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah (Oktober 2022: 2,53 juta nasabah).
Posisi Devisa Neto (PDN) November 2022 tercatat sebesar 2,05 persen, jauh di bawah threshold 20 persen. Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan tercatat meningkat menjadi 25,49 persen dari posisi Oktober 2022 yang sebesar 25,08 persen. (nck)
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui edukasi keuangan syariah dalam rangka Hari Ibu bersama dengan Anggota Fatayat Nahdlatul Ulama di Jakarta, Jumat (23/12/22).
“Peran Ibu dalam sebuah keluarga sangatlah penting karena biasanya seorang Ibu juga berperan sebagai “Menteri Keuangan” dalam sebuah keluarga yang bertugas mengatur keuangan keluarga. Dan, ada pepatah yang mengatakan apabila kita mendidik seorang Ibu maka kita mendidik satu generasi,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nurmayah, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Azwar Anas, Pembina PP Fatayat Nahdlatul Ulama Rustini Murtadho dan Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Margaret Aliyatul Maimunah.
Lebih lanjut Friderica menyampaikan bahwa OJK akan terus menjadikan perempuan sebagai prioritas utama tujuan edukasi keuangan. Pada tahun 2022 ini, OJK telah melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang menunjukkan angka yang menggembirakan di mana untuk pertama kalinya indeks literasi keuangan perempuan lebih tinggi yakni sebesar 50,33 persen dibanding laki-laki 49,05 persen.
Dengan perannya yang besar, perempuan perlu didukung berbagai program untuk meningkatkan potensi dan perannya.
“Beberapa inisiatif strategis OJK dalam mendukung pemberdayaan perempuan antara lain edukasi dan literasi keuangan, pengembangan produk keuangan, dan penguatan kerangka perlindungan konsumen,” jelas Friderica.
Dalam rangka perlindungan konsumen, Friderica juga mengimbau agar masyarakat memastikan legalitas perusahaan dan kelogisan atas penawaran berbagai produk keuangan terutama produk investasi. Untuk memastikan hal tersebut, masyarakat dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157, atau Whatsapp di 081-157-157-157.
OJK akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholders untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dimulai dari lingkungan terkecil melalui peran Ibu dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. (nck)
Jakarta, 21 Desember 2022. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Seminar Outlook Perekonomian 2023 yang bertajuk “Menjaga Resiliensi Ekonomi melalui Transformasi Struktural”, pada 21 Desember 2022 di Jakarta. Perkembangan, strategi kebijakan, dan antisipasi terhadap kondisi ekonomi ke depan menjadi bahasan utama dalam seminar ini.
Seminar ini diawali dengan penjelasan terkait kondisi ekonomi terkini, terutama terkait dengan perjalanan pemulihan ekonomi global yang menghadapi kondisi tidak mudah. Proyeksi ekonomi global terus dikoreksi ke bawah, sementara disrupsi rantai pasok menyebabkan kenaikan inflasi global tidak dapat dihindari. Bahkan, berbagai lembaga di dunia menaikkan probabilitas krisis ekonomi karena berbagai downside risks yang ada.
“Berbagai dinamika global yang ada menjadi pengingat untuk kita, bahwa kita tetap optimis namun harus terus waspada. Saat Pandemi Covid-19 pertama kali melanda, kita juga dihadapkan dengan kondisi ketidaktauan serta ketidakpastian yang tinggi. Namun, dengan diskusi, rembuk bersama, dan kerja keras kita bisa melalui itu. Keberhasilan tersebut dapat menjadi lesson learned yang berharga, bahwa koodinasi dan sinergi erat yang dibangun mampu membawa kita keluar dan bahkan bangkit lebih kuat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada saat memberikan opening speech di Acara Seminar Outlook Perekonomian 2023 yang bertajuk Menjaga Resiliensi Ekonomi melalui Transformasi Struktural.
Seminar nasional lintas kementerian seperti ini juga dapat menjadi wadah diskusi produktif dan sumber referensi yang valid terkait kondisi perekonomian domestik, regional, maupun global. Dengan demikian, seluruh stakeholder bangsa dapat membangun pemahaman yang sama terhadap peluang serta tantangan yang dihadapi bersama, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mencapai pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Menko Airlangga juga melaporkan bahwa “Kepemimpinan Presiden dapat membawa Indonesia bersama para pimpinan G20 menghasilkan beberapa komitmen strategis yang dituangkan dalam G20 Bali Leaders’ Declaration.” Beberapa diantaranya: (i) Pandemic Fund untuk mengatasi pandemi di masa depan sebesar USD1,5 miliar, (ii) Special Drawing Right (SDR) oleh IMF dalam bentuk Resilience and Sustainability Trust (RST) sebesar USD81,6 miliar, (iii) Mendorong komitmen perubahan iklim pada Glasgow Pact dari negara maju sebesar USD100 miliar per tahun, (iv) Kelanjutan komitmen untuk memastikan setidaknya 30% dari daratan di dunia dan 30% dari laut dunia dikonservasi atau dilindungi pada tahun 2030, serta (v) Kelanjutan komitmen untuk mengurangi degradasi tanah secara sukarela sampai 50% di tahun 2040.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menyampaikan perubahan struktural yang konstruktif merupakan syarat utama agar kita tidak mudah digoyahkan oleh situasi gejolak global. Presiden Joko Widodo juga memberikan sejumlah arahan agar ekonomi nasional tetap tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, diantaranya dengan: (i) sinergi fiskal, moneter, dan sektor riil, (ii) menjaga daya beli masyarakat, (iii) meningkatkan ekspor, (iv) meningkatkan investasi, serta (v) memperluas hilirisasi dan energi hijau.
Elaborasi lebih dalam dari arahan dan pandangan Presiden Joko Widodo dilanjutkan dengan dua sesi high level panel, dimana strategi dalam menjaga resiliensi ekonomi melalui transformasi sektor keuangan menjadi dibahas pada sesi panel 1. Sesi ini menghadirkan Menteri Keuangan (Ibu Sri Mulyani), Gubernur Bank Indonesia (Bapak Perry Warjiyo), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (Bapak Mahendra Siregar), dan Bapak Chatib Basri selaku perwakilan ekonom.
Dengan memastikan belanja pemerintah yang lebih produktif dan berkualitas, maka momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung dapat dijaga. Selain itu, strategi sumber pembiayaan fiskal untuk pembangunan ekonomi nasional akan semakin difokuskan pada sumber-sumber yang tidak rentan terhadap volatilitas global, seperti sumber pembiayaan jangka panjang khususnya foreign direct investment (FDI).
Dari sisi moneter, akan tetap dijalankan bauran kebijakan yang menyeluruh untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi melalui pro-stability. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia melalui upaya extra effort dan sinergi multi-aktor akan mampu menjaga stabilitas inflasi meski disrupsi rantai pasok global masih berlangsung. Sementara itu, nilai tukar Rupiah juga akan sejalan dengan fundamental ekonomi yang solid ditopang oleh cadangan devisa dan kinerja neraca pembayaran yang masih kuat dan stabil.
Sebagai katalisator utama dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi, maka sumber pembiayaan seyogyanya dapat lebih variatif, atraktif, serta reliable. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengimplementasikan transformasi sektor keuangan dengan pengesahan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).
Dengan kesiapan ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan yang ada, Indonesia diperkirakan menjadi The Bright Spot in Asia. Ekonomi Indonesia akan tetap resilient meski ekonomi global akan diselimuti dengan kabut tebal. Namun, perlu diperhatikan lagi bahwa keberhasilan tersebut hanya akan didapat dengan kerja keras seluruh elemen bangsa. (nck)
Jakarta, 21 Desember 2022. Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia telah sukses dilaksanakan meski di tengah krisis multidimensi dan pemulihan ekonomi dunia yang tidak merata akibat pandemi Covid-19 serta kondisi geopolitik yang menyebabkan kerawanan khususnya pada sektor energi, pangan, dan keuangan. Saat ini, Presidensi G20 Indonesia telah melakukan handover kepada Presidensi G20 India pada KTT G20 Bali 16 Desember 2022 lalu. Perhelatan Presidensi G20 India tahun 2023 sendiri telah resmi dimulai sejak 1 Desember 2022.
Menghargai suksesnya peyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tersebut, Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang seluruh pengampu working group pada Sherpa Track dan Finance Track, engagement group, kontributor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, untuk menghadiri acara Apresiasi Sukses Presidensi G20 Indonesia 2022 di Jakarta, Selasa (20/12).
Kesuksesan pelaksanaan 437 acara G20 di 24 kota di seluruh Indonesia dan ratusan pertemuan bilateral merupakan hasil jerih payah para pengampu di Kementerian/Lembaga dan seluruh pihak yang terlibat. Menko Airlangga menyampaikan Indonesia patut berbangga dengan kinerja luar biasa dari seluruh unsur yang menyiapkan perhelatan G20 pada tingkat working groups baik di Sherpa Track maupun Finance Track, engagement groups, dan penyelenggara logistik acara.
Dengan upaya luar biasa dalam keterlibatan seluruh pihak tersebut, dari awal persiapan sampai dengan KTT, Presidensi G20 Indonesia mampu mencapai hasil yang optimal. Acara Apresiasi Sukses Presidensi G20 Indonesia merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan dari Menko Airlanggga selaku Ketua I Bidang Sherpa Track kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan penyelenggaran G20 di Indonesia.
Dalam sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Deklarasi Bali sangat bermanfaat untuk pemulihan kondisi ekonomi global dan mengakselerasi perkembangan menuju pembanguan yang berkelanjutan. Deklarasi tersebut telah menyepakati sejumlah komitmen strategis dan concrete deliverables.
Concrete deliverables merupakan kumpulan proyek, program, atau inisiatif dari negara-negara G20 yang berkaitan dengan pilar-pilar Presidensi Indonesia. Terdapat 226 proyek/program/inisiatif bersifat multilateral dan 140 proyek matang bersifat bilateral dengan nilai total USD71,5 miliar. Selain itu, KTT G20 Bali juga berhasil menyepakati sejumlah komitmen investasi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Turkiye.
”Berbagai komitmen investasi tersebut, perlu segera ditindaklanjuti dan dimonitor. Selaku Troika G20 tahun 2023 bersama dengan India, Indonesia perlu memastikan implementasi dari berbagai komitmen tersebut. Dan tentu sebagai Troika, Indonesia akan menjaga keberlanjutan hasil pembahasan berbagai isu strategis yang berhasil disepakati di Bali,” tutur Menko Airlangga.
Sebagai Presidensi G20, Indonesia terbukti dapat memimpin negara-negara G20 menjawab tantangan global, menghasilkan terobosan kerja sama bagi masyarakat dunia, dan memastikan keutuhan G20. Keberhasilan Presidensi G20 menunjukkan bahwa Indonesia mampu menavigasi diplomasi luar negeri yang tidak hanya menguntungkan bagi kepentingan global namun juga bermanfaat bagi kepentingan domestik. (nck)
Jakarta, 19 Desember 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa para mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi korban penipuan berkedok kerja sama penjualan online telah berhasil mendapat keringanan atau restrukturisasi pinjaman dari empat platform penyedia pinjaman dana yang digunakan saat kejadian.
Jumlah korban mahasiswa yang mendapatkan keringanan 121 orang dengan 197 pinjaman, dengan total pinjaman Rp650,19 juta (tagihan tertinggi Rp16,09 juta). Angka ini merupakan data yang berhasil dihimpun Posko Pengaduan Satgas Waspada Investasi (SWI) yang berada di kampus IPB sampai 23 November 2022 lalu.
Rincian jumlah korban berdasarkan pinjaman di tiga perusahaan pembiayaan dan satu fintech peer to peer lending:
a. Akulaku 31 mahasiswa dengan outstanding Rp66,17 juta.
b. Kredivo 74 mahasiswa dengan outstanding Rp240,55 juta.
c. 51 mahasiswa dengan outstanding Rp201,65 juta.
d. Spinjam 41 mahasiswa dengan outstanding Rp141,81 juta.
Dari data ini, OJK kemudian memfasilitasi komunikasi mahasiswa dengan tiga perusahaan pembiayaan dan satu platform penyedia pinjaman itu untuk dipertimbangkan mendapatkan penyelesaian terbaik. Selanjutnya, empat perusahaan dimaksud telah menyetujui memberikan relaksasi melalui restrukturisasi penghapusan pokok, bunga, dan denda sesuai kebijaksanaan dari masing-masing perusahaan/ platform.
OJK juga sudah melakukan pendalaman terhadap empat perusahaan tersebut dan tidak menemukan indikasi pelanggaran perlindungan konsumen dari pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) kepada konsumen atau korban.
Kasus ini merupakan penipuan berkedok investasi dengan mengarahkan para mahasiswa untuk melakukan pinjaman di perusahaan pembiayaan dan fintech peer to peer lending legal yang kemudian uangnya digunakan untuk transaksi di toko online yang diindikasikan terafiliasi dengan pelaku penipuan.
Meski demikian, OJK sudah melakukan pembinaan dan meminta kepada empat perusahaan tersebut untuk meningkatkan manajemen risiko melalui penguatan analisis data calon peminjam serta meningkatkan sistem early warning fraud detection.
Literasi Keuangan
Dari sisi literasi keuangan, OJK melihat kejadian yang menimpa mahasiswa IPB merupakan pelajaran dan catatan penting karena menimpa kalangan mahasiswa yang seharusnya sudah memiliki literasi keuangan yang baik.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen.
Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding survei sebelumnya di 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan jarak antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di 2019 menjadi 35,42 persen di 2022. Namun demikian jarak tersebut harus terus diturunkan.
Kejadian di kampus IPB ini juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan masyarakat harus terus digerakkan bersama-sama oleh semua kalangan termasuk para pimpinan akademisi. Peningkatan keilmuan mahasiswa harus juga diikuti penguatan pemahaman terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan, sehingga para mahasiswa justru bisa menjadi pelopor atau agen literasi keuangan bagi masyarakat dalam memahami dan menggunakan produk dan layanan sektor jasa keuangan secara bijak dan benar.
OJK akan terus memperkuat dan memperluas program literasi keuangan di masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi secara offline, online, serta melalui kampanye nasional yang masif dan penguatan sinergi serta aliansi strategis dengan berbagai pihak.
Di 2023, OJK akan fokus membangun literasi keuangan masyarakat desa melalui aliansi strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN serta intensifikasi pemanfaatan Learning Management System Edukasi Keuangan (LMS Edukasi Keuangan) khususnya bagi kalangan pelajar dan mahasiswa.
Selain itu, sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah.
Di sisi perlindungan konsumen, OJK juga terus memperkuat program dan kebijakannya untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahannya dengan pelaku usaha jasa keuangan.
Dari 1 Januari - 9 Desember 2022, OJK melayani sebanyak 298.627 layanan dengan rincian sebanyak 88,38 persen adalah pertanyaan, 6,98 persen laporan dan 4,63 persen pengaduan dari semua sektor. Tingkat penyelesaian pengaduan OJK adalah sebesar 89 persen. Sektor terbanyak yang dilayani oleh OJK adalah mengenai fintech sebesar 21.54 persen.
Lima topik utama pengaduan fintech yang diterima OJK adalah mengenai perilaku petugas pengaduan, restrukturisasi, penipuan (soceng, skimming), kegagalan dan keterlambatan transaksi dan permasalahan bunga/denda/pinalti. (nck)
Semarang, 13 Desember 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkuat sinergi dan kolaborasi di sektor jasa keuangan dengan menggelar Dialog Akhir Tahun Anggota Dewan Komisioner OJK dan Industri Jasa Keuangan (IJK) pada 12 dan 13 Desember 2022 di Semarang.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Dewan Komisioner OJK dan pimpinan IJK serta perwakilan asosiasi dari sektor Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).
“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk transparansi OJK sebagai regulator kepada IJK sekaligus untuk menerima masukan industri guna persiapan pelaksanaan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di awal tahun depan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya.
Mahendra menambahkan bahwa dialog semacam ini akan secara rutin digelar oleh OJK dengan harapan OJK dan IJK dapat secara bersama melihat perkembangan terkini sektor jasa keuangan dan berkolaborasi menghadapi perekonomian yang penuh tantangan di masa mendatang.
“Hal yang kita pelajari di tahun 2022 ini adalah kondisi perekonomian kita yang relatif baik dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Hal ini tercermin dari kinerja intermediasi yang meningkat di perbankan dan piutang pembiayaan yang membaik dan stabil,” papar Mahendra.
Dalam setiap sesi dialog diawali dengan penyampaian paparan terkait arah kebijakan edukasi dan perlindungan konsumen serta penguatan governance dan integritas sektor jasa keuangan. Selanjutnya dilakukan diskusi sektoral yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Pengawas masing-masing sektor.
Hal yang dibahas dalam dialog tersebut meliputi outlook perekonomian Sektor Jasa Keuangan di 2023 dalam perspektif dan perencanaan industri, asesmen kesiapan industri dalam memitigasi pengetatan kebijakan moneter yang dapat meningkatkan risiko likuiditas, usulan kebijakan/supervisory action yang diharapkan dari OJK, serta pandangan industri untuk meningkatkan national competitiveness.
Ke depan OJK bersama IJK akan terus membangun komunikasi yang lebih efektif dan secara kolaboratif meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan untuk terus menjaga stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan. (nck)
Jakarta, 6 Desember 2022. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1 Desember 2022 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) konsisten tumbuh meningkat, sehingga terus mendukung peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.
OJK mencatat sejumlah lembaga internasional seperti OECD memperkirakan ekonomi global akan tumbuh melambat di 2023 disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter global, tingginya harga komoditas energi dunia yang dipengaruhi tensi geopolitik, dan masih persistennya tingkat inflasi di level yang tinggi. Oleh karenanya, perlu dicermati perkembangan sektor-sektor yang memiliki porsi ekspor yang tinggi serta sektor padat modal yang akan lebih terdampak oleh kenaikan suku bunga.
Indikator perekonomian terkini menunjukkan kinerja ekonomi nasional masih cukup baik, terlihat dari neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang berada di zona ekspansi, dan indikator pertumbuhan konsumsi masyarakat yang masih solid.
Selain itu, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga masih positif. Bank Indonesia kembali meningkatkan suku bunga acuan sebesar 50 bps untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun demikian, laju pemulihan perekonomian maupun intermediasi sektor keuka nagano's belum terlalu terdampak atas kenaikan suku bunga dimaksud.
Perkembangan Pasar Modal
Pasar saham hingga akhir November 2022 melemah 0,25 persen mtd ke level 7.081,31 dengan non-resident mencatatkan inflow sebesar Rp0,74 triliun mtd. Secara ytd, IHSG tercatat menguat sebesar 7,59 persen dengan non-resident membukukan net buy sebesar Rp81,49 triliun.
Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 3,24 persen mtd dan 2,75 persen ytd ke level 341,96. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp40 miliar (mtd) atau Rp530 miliar (ytd).
Di pasar SBN, non-resident mencatatkan inflow Rp23,70 triliun (mtd) sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 43,32 bps mtd di seluruh tenor. Secara ytd, yield SBN telah meningkat rata-rata sebesar 57,54 bps di seluruh tenor dengan non-resident mencatatkan net sell sebesar Rp154,41 triliun.
Lebih lanjut, kinerja reksa dana mengalami penurunan tercermin dari penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar 1,26 persen (mtd) di Rp 512,17 triliun dan tercatat net redemption sebesar Rp9,75 triliun (mtd). Secara ytd, NAB turun sebesar 11,46 persen dan masih tercatat net redemption sebesar Rp78,35 triliun, namun minat masyarakat untuk melakukan pembelian reksa dana masih tinggi ditandai nilai subscription sebesar Rp849,88 triliun.
Minat untuk penghimpunan dana di pasar modal masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp226,49 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 61 emiten. Di pipeline, masih terdapat 91 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp96,29 triliun dengan rencana Penawaran Umum oleh emiten baru sebanyak 57 perusahaan.
Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, hingga 25 November 2022 telah terdapat 11 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 314 Penerbit, 129.958 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp661,32 miliar.
Perkembangan Sektor Perbankan
Kredit perbankan pada Oktober 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,95 persen yoy, utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,65 persen yoy. Adapun, secara mtm, nominal kredit perbankan naik sebesar Rp58,61 triliun menjadi Rp6.333,51 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2022 tercatat tumbuh 9,41 persen yoy menjadi Rp7.927 triliun, meningkat dari laju pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,77 persen yoy, utamanya didorong peningkatan giro.
Likuiditas industri perbankan pada Oktober 2022 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 130,17 persen (September 2022: 121,62 persen) dan 29,46 persen (September 2022: 27,35 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.
Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,78 persen (NPL gross: 2,72 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan sebesar Rp5,57 triliun menjadi Rp514,07 triliun dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,55 juta nasabah (September 2022: 2,63 juta nasabah).
Posisi Devisa Neto (PDN) Oktober 2022 tercatat sebesar 2,01 persen, jauh di bawah threshold 20 persen. Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan tercatat meningkat menjadi 25,13 persen dari posisi September 2022 yang sebesar 25,09 persen.
Perkembangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen
OJK terus mengakselerasi perluasan akses keuangan regional melalui optimalisasi peran 462 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tersebar di 34 provinsi dan 428 kabupaten/kota.
Per triwulan III-2022, capaian Program TPAKD tersebut antara lain program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang telah menjangkau 51 juta rekening atau 79 persen dari total pelajar, dengan total nominal sebesar Rp26,57 triliun, program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA) yang telah menjangkau 584 ribu rekening dengan nilai nominal Rp1,9 triliun, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan program business matching lainnya.
Upaya perluasan akses keuangan tersebut dibarengi program edukasi keuangan secara masif secara online maupun tatap muka, termasuk program edukasi keuangan ke perguruan tinggi dan sekolah.
Sementara itu, sampai dengan 30 November 2022, OJK telah menerima 290.388 layanan, termasuk 13.427 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.756 merupakan pengaduan sektor perbankan, 6.588 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal.
Jenis pengaduan yang paling banyak adalah permasalahan restrukturisasi kredit/pembiayaan, keberatan atas perilaku petugas penagihan dan permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dan tercatat 11.954 dari pengaduan tersebut telah terselesaikan.
Selanjutnya, sebagai upaya memberikan pemahaman kepada Konsumen dan masyarakat terhadap substansi POJK Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, telah diterbitkan Buku Saku “Tanya Jawab POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan”. Buku Saku Tanya Jawab tersebut juga disusun secara versi digital guna memudahkan bagi PUJK dan Konsumen untuk memperoleh informasi atau penjelasan terkait POJK dimaksud, dan dapat diakses melalui www.sikapiuangmu.ojk.go.id. (nck)
Cianjur, 5 Desember 2022. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (5/12). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir mendampingi.
Kunjungan pertama dilakukan di Posko Bantuan Paspampres Peduli Cianjur, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Presiden mengatakan bahwa kedatangannya kali ini di Cianjur selain memberikan bantuan secara langsung juga untuk memastikan bahwa pembangunan rumah bagi warga terdampak yang direlokasi dapat dimulai pada hari ini.
“Saya ke sini untuk memastikan bahwa pertama, yang relokasi hari ini dimulai pembangunannya,” ungkap Presiden Jokowi.
Sementara itu, untuk bantuan bagi rumah warga terdampak yang bukan relokasi akan diberikan mulai Kamis, 8 Desember 2022 mendatang setelah selesai proses verifikasi. Bantuan yang diberikan adalah Rp50 juta untuk rumah yang rusak berat, Rp25 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah yang rusak ringan.
Dengan diberikannya bantuan bagi rumah yang rusak tersebut, Presiden berharap masyarakat bisa mulai beraktivitas membangun rumahnya. “Kita harapkan juga ada kegiatan masyarakat, ada kegiatan ekonomi, ada pergerakan ekonomi. Itu yang kita harapkan,” ujar Presiden.
Kunjungan dilanjutkan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Falah di Desa Jambudipa yang merupakan salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Cianjur yang terkena dampak gempa bumi. Selanjutnya, Presiden beserta rombongan meninjau progres pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagalih, dimana akan dibangun 200 rumah tahan gempa bagi warga terdampak gempa Cianjur.
“Ya ini adalah lokasi untuk relokasi yang pertama. Di sini segera dibangun kurang lebih 200 rumah, contohnya sudah ada yang rumah antigempa,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media selepas peninjauan.
Selain di lokasi tersebut, Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1.600 rumah serupa di lokasi lainnya. Relokasi sendiri diprioritaskan bagi warga yang rumahnya berada di pusat gempa, terutama di Kecamatan Cugenang.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa rumah yang akan dibangun di lahan seluas 2,5 hektare tersebut dibangun dengan teknologi rumah tahan gempa atau Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Masing-masing rumah bertipe 36 dan dibangun di atas lahan 75 meter persegi.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Wakil Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Cianjur. (nck)
Jakarta, 5 Desember 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL).
Pencabutan ini dilakukan karena PT WAL tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas (risk
based capital) yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini
disebabkan PT WAL tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.
Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat
penjualan produk sejenis saving plan. PT WAL menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan
investasinya. Kondisi ini direkayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan yang
disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi
sebenarnya.
Terhadap kondisi tersebut di atas, OJK telah melakukan tindakan pengawasan
(supervisory actions) berupa:
a. Memerintahkan penghentian pemasaran produk sejenis saving plan PT. WAL pada bulan Oktober 2018;
b. Memberikan sanksi peringatan pertama sampai ketiga karena PT WAL tidak
memenuhi batas minimum risk-based capital (RBC), Rasio Kecukupan Investasi (RKI) dan ekuitas minimum (sejak 4 Agustus 2020 sampai 26 Juni 2021);
c. Mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) pertama (untuk sebagian kegiatan usaha) pada 27 Oktober 2021 dan meningkat pada
pengenaan sanksi PKU kedua untuk semua kegiatan usaha pada 30 Agustus 2022;
d. Melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT WAL per tanggal 5 Desember 2022, karena sampai batas waktu PKU kedua yang jatuh pada 30 November 2022
(paling lama tiga bulan), PT WAL tidak juga memenuhi kewajibannya; dan
e. Melakukan pemeriksaan atas indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali dan pegawai PT. WAL.
Penyidik OJK telah melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali, dan pegawai PT WAL, serta berkoordinasi dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri yang selanjutnya telah menetapkan tujuh orang tersangka.
Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK tersebut di atas, termasuk pencabutan
izin usaha PT WAL dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis
dan masyarakat.
Selanjutnya OJK akan melakukan tindakan:
a. Memerintahkan pemegang saham menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin usaha PT WAL;
b. Melakukan tindakan lain berupa penilaian kembali pihak utama PT WAL, tindakan administratif terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik, dan aktuaris, serta penanganan tindak pidana pencucian uang; dan
c. Melakukan upaya penelusuran atas aset pemegang saham pengendali PT WAL
beserta harta pribadinya, termasuk melakukan gugatan perdata untuk kepentingan konsumen. Hal tersebut dilakukan, sebagai upaya maksimal untuk melindungi kepentingan pemegang polis dengan tetap menjunjung proses hukum dan ketentuan yang berlaku.
Sejak dicabutnya izin usaha, PT WAL wajib menghentikan kegiatan usahanya. Namun demikian, Pemegang Polis dapat menghubungi PT WAL dalam rangka pelayanan Konsumen sampai dengan dibentuknya Tim Likuidasi. Tim likuidasi selanjutnya akan melakukan verifikasi polis yang dasar perhitungan penyelesaian hak pemegang polis. (nck)
