Jakarta, 23 Agustus 2022. OJK terus mendorong penguatan inklusi keuangan di masyarakat terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa dengan menabung di perbankan yang diharapkan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan.
OJK bersama Kementerian/Lembaga dan Industri Perbankan menggelar kegiatan KEJAR Prestasi Generasi Muda Indonesia (KREASIMUDA) yang diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh 3.000 pelajar tingkat SD, SMP, SMA/sederajat serta mahasiswa di SMESCO Convention Hall, Jakarta, Selasa siang ini.
Hadir dalam acara itu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyono, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Lana Soelistianingsih, Dirjen Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Kiki Yulianti dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni, dan Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI Muhammad Ali Ramdani.
Dalam dialog di acara itu yang dipandu oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Mahendra Siregar mengajak generasi muda terus menabung untuk turut berkontribusi membangun perekonomian negara.
“Kalau kita lihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik dari negara lain karena kita punya generasi muda yang jumlahnya lebih besar. Generasi muda bisa menjadi tiang ekonomi Indonesia. Manfaat dari menabung itu akan menjadi potensi yang dahsyat bagi negara kita tercinta ini. Lakukan aktivitas menabung, proses investasi, menjadikan masa depan kalian lebih kuat dan sejahtera bagi semua bangsa,” katanya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para pelajar dan mahasiswa semakin giat menabung yang selain bisa membantu perekonomian negara juga bisa mendukung masa depan mereka.
“Saya percaya, adik-adik mampu memimpin Indonesia, mampu menjadi wirausahawan tangguh, mampu menjadi menteri bahkan menjadi presiden. Makanya mulai menabung dari sekarang. Menabung lalu asuransi, dan saya yakin nanti ke depan masa depan kita akan cerah,” katanya.
Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi meminta para pelajar untuk terus menabung yang bermanfaat untuk semakin pandai membuat perencanaan keuangan yang penting untuk masa depan.
“Anak-anak harus bisa memisahkan pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Itu harus bisa dibedakan dan uangnya bisa ditabung sekaligus menyiapkan perencanaan keuangan, belajar hidup hemat dan punya masa depan yang bagus,” katanya.
Friderica juga mengatakan program satu pelajar satu rekening, atau tabungan Simpanan Pelajar sekarang sudah mencapai 76,73 persen dari 64,6 juta pelajar di tahun 2021 dengan total nilai Rp27,66 triliun rupiah. Adapun target tahun 2022 adalah sebanyak 80 persen pelajar yang memiliki rekening.
Sejak 2015, khusus untuk pelajar OJK mengeluarkan Program Simpanan Pelajar (Simpel). Kemudian di tahun 2020 OJK meluncurkan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan Program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) yang merupakan implementasi dari Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung (HIM).
Kegiatan KREASIMUDA kali ini mengangkat tema “Wujudkan Generasi Muda yang Kreatif, Inovatif, dan Inklusif” yang meliputi rangkaian kegiatan pembukaan rekening, penerbitan Surat Edaran (SE) yang mendukung Program KEJAR, publikasi, sosialisasi dan edukasi keuangan secara masif kepada para pelajar serta mahasiswa.
Selama periode KREASIMUDA (1 Juli – 15 Agustus 2022), terdapat pembukaan rekening tabungan sebanyak 738.853 rekening pelajar (694.955 rekening SimPel/SimPel iB dan 43.898 rekening pelajar lainnya) dengan total nominal sebesar Rp104,37 miliar (Rp45,02 miliar untuk tabungan SimPel/SimPel iB, dan Rp59,35 miliar untuk tabungan anak lainnya). Angka ini jauh melebihi dari target kegiatan KREASIMUDA untuk pembukaan rekening tabungan segmen anak/pelajar dan mahasiwa yaitu sebanyak 250.000 rekening.
Selain itu, digelar juga kegiatan sosialisasi dan edukasi keuangan kepada pelajar/mahasiswa maupun perangkat sekolah sebanyak 2.404 kegiatan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia yang diikuti lebih dari 273.436 peserta.
Dalam acara ini juga telah dilakukan peluncuran Program SiMUDA Gen 2 sebagai jawaban kebutuhan masyarakat khususnya bagi kelompok usia 18 – 30 tahun terhadap produk tabungan berjangka untuk tujuan investasi dan atau lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan perencanaan keuangan.
KEJAR Award
Pada acara itu digelar juga pemberian KEJAR Award sebagai wujud apresiasi bagi bank peserta, sekolah, dan wilayah yang telah berpartisipasi aktif serta berkontribusi dalam memberikan dampak positif mendukung implementasi Program KEJAR dengan rincian sebagai berikut:
Bank Terinovatif : BNI
Bank Implementasi KEJAR Terbaik:
Kategori Bank BUMN : BNI
Kategori Bank Swasta Nasional : CIMB Niaga
Kategori Bank Syariah : Bank BCA Syariah
Kategori Bank BPD : BPD Riau Kepri
Kategori BPR : BPR BKK Purwokerto
Wilayah Implementasi KEJAR Terbaik:
Provinsi : Sumatera Utara
Kabupaten/Kota: Kota Salatiga
Sekolah Implementasi KEJAR Terbaik:
Konvensional : SDN 03 Sesetan Kota Denpasar - Mitra Kerjasama : BPD Bali
Syariah : MAN Sumenep - Mitra Kerjasama : BPRS Bhakti Sumekar (nck)
Jakarta, 23 Agustus 2022. Akuisisi nasabah milenial khususnya pelajar oleh perbankan semakin strategis di masa pemulihan ekonomi tahun ini. Selain untuk meningkatkan inklusi keuangan, akuisisi nasabah muda yang agresif dapat membuat ekonomi nasional lebih stabil menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin menantang.
Dalam rangka meningkatkan awareness masyarakat untuk menggalakkan budaya menabung di Hari Indonesia Menabung, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pelaku industri jasa perbankan untuk mengakselerasi penambahan rekening khususnya dari segmen pelajar. OJK memiliki Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menjadi andalan untuk memenuhi target inklusi keuangan pemerintah yakni 90% pada tahun 2024.
OJK pun mengapresiasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) dengan dua penghargaan sekaligus yakni Bank BUMN Dengan Implementasi KEJAR terbaik, dan Bank Terinovatif Dalam Implementasi KEJAR.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Lana Soelistianingsih kepada Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies di Smesco, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Dalam keterangannya, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi mengatakan, pemenuhan target inklusi keuangan hanya dapat dicapai dengan kolaborasi yang erat antara otoritas pengawas, pelaku industri perbankan, serta semua komunitas masyarakat. Menurutnya, BNI sebagai agen pembangunan sekaligus bank kampus tergolong paling progresif dalam mengakuisisi nasabah pelajar.
Bukan hanya dengan keandalan mobile banking, tetapi BNI aktif menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan komunitas di lingkungan akademis yang membuat akuisisi nasabah pelajar lebih kuat.
"Kami tentunya sangat mengapresiasi BNI yang ikut proaktif menggalakkan program KEJAR demi memenuhi target inklusi keuangan yang akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan," sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Corina menuturkan perseroan berkomitmen untuk selalu membuat berbagai inovasi baik dari produk maupun layanan guna memberikan kemudahan nasabah khususnya dari segmen pelajar untuk dapat mengakses berbagai macam layanan perbankan.
Salah satu inovasi yang diberikan adalah pembukaan rekening secara digital untuk siswa dan mahasiswa baik di dalam maupun luar negeri. Program ini diharapkan dapat mempermudah segala kebutuhan transaksi dalam mendukung pelaksanaan program belajar siswa dan mahasiswa Indonesia baik di dalam maupun luar negeri.
"Kami berterimakasih kepada OJK yang selalu mendorong BNI untuk terus berbuat lebih, dalam mensukseskan program KEJAR ini. Sebagai bank dengan kapasitas global, BNI tidak hanya mendorong akuisisi nasabah pelajar dalam negeri, tetapi juga pelajar di luar negeri yang menimba ilmu demi pengembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik," katanya.
Guna memeriahkan acara ini, BNI juga mengajak mahasiswa dan pemuda untuk memiliki experience dengan pembukaan rekening SiMuda dengan BNI DOA (BNI Digital Opening Account) melalui aplikasi mobile banking di booth BNI, kegiatan ini juga bertujuan mendorong mahasiswa dan pemuda sebagai simbolisasi semangat dan komitmen untuk mengimplementasikan budaya menabung di kalangan mahasiswa dan pelajar.
Inovasi pembukaan rekening secara digital ini juga sudah diimplementasikan pada kegiatan Jambore Nasional di Cibubur yang baru saja diselenggarakan dan dihadiri oleh Pramuka dari seluruh Indonesia. BNI pun telah berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, edukasi lingkungan bisa berjalan bersamaan dengan edukasi perbankan.
Corina melanjutkan, pembukaan BNI Simpanan Pelajar secara digital menjadikan siswa lebih mudah membuka rekening secara online dan bahkan dapat langsung menabung dengan sampah, melalui jaringan Bank Sampah yang sudah menjadi Agen46 BNI.
“Dengan berbagai inovasi produk dan program tersebut, kami berharap dapat memberikan layanan terbaik dan menjadi lifetime banking partner yang setia mendampingi sejak usia dini” pungkas Corina. (nck)
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan sebagai berikut:
1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tersebut untuk memitigasi risiko kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi;
2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder;
3. Melakukan pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi portofolio SBN jangka pendek dan mendorong struktur yield SBN jangka panjang lebih landai, dengan pertimbangan tekanan inflasi lebih bersifat jangka pendek dan akan menurun kembali ke sasarannya dalam jangka menengah panjang;
4. Memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi (TPIP dan TPID), serta akselerasi pelaksanaan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP);
5. Mengimplementasikan kebijakan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) berlaku 1 September 2022 sebagai berikut (Lampiran 1):
a. Peningkatan besaran insentif kepada sektor prioritas menjadi maksimum 1,5% dari sebelumnya paling besar 0,5%, dan insentif pencapaian RPIM tetap paling besar 0,5%;
b. Perluasan cakupan subsektor prioritas dari 38 subsektor prioritas menjadi 46 subsektor prioritas.
6. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga berdasarkan segmen kredit (Lampiran 2);
7. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi digitalisasi terutama melalui perluasan layanan dan akses QRIS serta BI-FAST kepada berbagai lapisan masyarakat terutama dalam pemberdayaan UMKM dan pembelian produk dalam negeri;
Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan. (nck)
Jakarta, 22 Agustus 2022. Pekerja migran telah menjadi menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri. Remitansi tersebut tak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja, namun juga berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan devisa negara.
Tercatat sebelum pandemi Covid-19, rata-rata remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai USD 9.8 miliar per tahun. Remitansi PMI dari Korea Selatan sendiri pada kuartal II tahun 2022 mampu mencatatkan nilai yang mencapai USD 22 juta. Dengan sumbangsih tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan keberpihakan kepada para pekerja migran yang direalisasikan melalui berbagai kebijakan.
“Kontribusi remitansi dari pekerja migran menghasilkan devisa untuk Indonesia sebesar Rp159,6 triliun dan ini salah satu penerimaan devisa yang besar, sehingga Pemerintah terus dorong terlebih didukung dengan kompetensi yang Saudara miliki,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan motivational speech dalam acara Pelepasan Pekerja Migran Indonesia Program G to G Korea Selatan, Senin (22/08).
Salah satu kebijakan Pemerintah tersebut yakni terkait dengan optimalisasi perlindungan bagi PMI dengan memangkas berbagai masalah sejak tahap awal perekrutan melalui skema Government to Government (G to G), serta menjamin keamanan PMI dengan melakukan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI di negara tujuan migran.
Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan pembebasan beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh PMI seperti biaya preliminary untuk jenis pekerjaan tertentu, biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, biaya tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalitas perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, pengganti paspor, jaminan sosial pekerja migran, pemeriksaan kesehatan, transportasi, hingga akomodasi.
Selain itu, Pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan dengan pemberian modal kerja melalui KUR PMI. Pada tahun 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp390 miliar dan meningkatkan plafon pinjaman dari yang sebelumnya sebesar Rp25 juta menjadi Rp100 juta. Selain meningkatkan plafon kredit dengan cukup tinggi, Pemerintah juga melakukan perubahan metode pencairan KUR PMI yang sesuai tahapan proses penempatan PMI agar diharapkan dapat meningkatkan pengiriman dan kesejahteraan PMI.
“Khusus pekerja migran yang membutuhkan biaya sebelum berangkat, Pemerintah memberikan KUR PMI dengan plafon hingga Rp100 juta sehingga PMI tidak perlu menjual barang atau berhutang pada rentenir lagi dan tentunya jumlah ini masih dapat dijangkau pembayarannya oleh PMI,” ujar Menko Airlangga.
Dalam menutup sambutan, Menko Airlangga turut berpesan kepada PMI agar terus meningkatkan pengalaman dan skill, berkoordinasi dengan kedutaan dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, serta tidak melupakan nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia.
“Sesudah 3 tahun bekerja, Saudara diharapkan mampu bekerja di Indonesia pada sektor yang sama dengan bekal pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Berbagai lesson learn juga dapat Saudara ambil guna mengakselerasi perubahan di dalam negeri dan jangan lupakan jati diri bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang ramah,” tutup Menko Airlangga.
Sebagai informasi, Pemerintah mengirimkan 551 PMI melalui skema G to G ke Korea Selatan yang sebagian besar berkecimpung pada sektor manufaktur dan perikanan. Selain dibekali skill yang mumpuni, PMI juga dibekali dengan surat credential yang akan diberikan kepada tempat kerja masing-masing guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pemberi kerja terkait kualitas PMI.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Anggota Komisi I DPR RI, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur HRDK EPS Center Indonesia, serta Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) seluruh Indonesia yang bergabung secara virtual. (nck)
Gresik, 22 Agustus 2022. Sektor Agrikultur memasuki periode percepatan transformasi yang semakin memperkuat produktivitas serta stabilitas pangan nasional. Peran pelaku perbankan menjalankan fungsi intermediator semakin krusial, khususnya dalam penyaluran kredit investasi serta pemberian solusi keuangan yang tepat untuk para petani.
Kementerian Pertanian (Kementan) bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) meluncurkan program Taksi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang merupakan model pengelolaan tata kelola usaha jasa alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan alsintan melalui skema kredit perbankan.
Kementan dan BNI sepakat dalam hal pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan permodalan, relaksasi pembiayaan, dan pendampingan. Kedua institusi berkolaborasi melalui integrasi data mitra dan/atau binaan guna mempermudah aplikasi permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Taksi Alsintan.
Kerja sama ini dikukuhkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil dan Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto. Kerja sama strategis ini disaksikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar di Gresik, Jawa Timur, Senin (22 Agustus 2022).
Skema kerjasama dalam pola pembiayaan Taksi Alsintan dapat diproses menggunakan KUR dengan maksimum kredit sampai dengan Rp500 juta, bunga 6% per tahun dengan tambahan subsidi bunga 3% yang berlaku hingga 31 Desember 2022. Pola pembayaran angsuran kredit pun disesuaikan dengan musim panen.
Jokowi optimistis Program Taksi Alsintan yang dijalankan ini lebih feasible dengan bantuan sistem perbankan khususnya BNI. Dia meyakini akan banyak daerah dan desa mampu membeli alat pertanian guna meningkatkan produksi sektor agrikultur.
"Ini [Program Taksi Alsintan] kita coba. Kalau didukung dengan bunga bank yang kita subsidi, saya kira akan banyak daerah,dan desa, dan kabupaten, yang para petaninya yang mau membeli alat dan mesin pertanian," katanya.
Mentan Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanian telah memasuki era tranformasi teknologi yang mana penggunaan Alsintan semakin dikedepankan untuk peningkatan produktivitas.
"Kami mengapresiasi BNI yang proaktif dalam meningkatkan kinerja sektor agrikultur dan pangan nasional. Tidak hanya mampu menyalurkan KUR, tetapi BNI juga telah memberikan kredit produktif kepada penyedia Alsintan sehingga BNI mampu menciptakan berbagai solusi perbankan yang lebih cocok untuk sektor primer nasional ini," sebutnya.
Royke mengatakan, posisi sektor agrikultur menjadi semakin strategis di tahun ini. Tak hanya karena kebutuhan konsumsi nasional yang semakin meningkat, tetapi juga karena kondisi global yang membuat rantai pasok pangan menjadi terganggu.
Kerja sama ini, menurutnya menjadi salah satu komitmen BNI sebagai agen pembangunan untuk mendukung ketahanan sekaligus penguatan sektor agrikultur pangan.
"Kami berterima kasih kepada pemerintah atas kesempatannya kepada BNI untuk berperan lebih aktif dalam mempercepat transformasi sektor agrikultur. Kami yakin program ini dapat membantu meningkatkan produksi pangan nasional," pungkasnya. (nck)
Jakarta - Dewan Komisioner OJK melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kunjungan dilakukan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi guna semakin memperkuat sinergi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi.
“Kami membahas beberapa hal dan tentunya kami siap untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini dengan Kemenko Perekonomian,” kata Mahendra.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kondisi industri jasa keuangan serta sejumlah fokus dan prioritas kebijakan OJK dalam memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan.
Selain itu juga dibahas fokus dalam peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), perkembangan restrukturisasi kredit Covid-19, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta langkah antisipatif dalam memitigasi risiko dampak pelemahan perekonomian global terhadap pemulihan perekonomian nasional.
Berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi Covid-19, Mahendra menyampaikan bahwa saat ini jumlah debitur dan nilai kredit yang direstrukturisasi telah turun secara signifikan, namun demikian masih terdapat sektor dan daerah tertentu yang masih membutuhkan stimulus dan menjadi fokus perhatian dalam arah kebijakan selanjutnya.
Lebih lanjut, mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan, saat ini OJK telah memiliki beberapa program antara lain Program Satu Rekening Satu Rekening (KEJAR) yang sampai dengan triwulan II tahun 2022 tercatat sebanyak 49,59 juta rekening tabungan total nominal Rp27,66 triliun serta berbagai program melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini telah dibentuk sebanyak 398 TPAKD dengan rincian 34 TPAKD tingkat provinsi dan 364 TPAKD tingkat kabupaten/kota.
OJK juga menyampaikan berbagai kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian seperti keterlibatan OJK dalam Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI) dan Kelompok Kerja (Pokja) DNKI.
Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian mengharapkan OJK untuk terus mendukung program pengembangan UMKM, meningkatkan pendalaman produk khususnya untuk industri keuangan nonbank serta pemahaman literasi dan inklusi keuangan secara keseluruhan hingga ke daerah. (nck)
Jakarta - Mencermati pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah secara periodik. Indikator dimaksud adalah nilai tukar dan inflasi, sebagai berikut:
A. Perkembangan Nilai Tukar 15 – 19 Agustus 2022
Pada akhir hari Kamis, 18 Agustus 2022
1. Rupiah ditutup di level (bid) Rp14.830 per dolar AS.
2. Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 7,03%.
3. DXY[1] menguat ke level 107,48.
4. Yield UST (US Treasury) Note[2] 10 tahun naik ke level 2,882%.
Pada pagi hari Jumat, 19 Agustus 2022
1. Rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.840 per dolar AS.
2. Yield SBN 10 tahun stabil di level 7,03%.
Aliran Modal Asing (Minggu III Agustus 2022)
1. Premi CDS Indonesia 5 tahun naik ke 105,41 bps per 18 Agustus 2022 dari 95,36 bps per 12 Agustus 2022.
2. Berdasarkan data transaksi 15 – 18 Agustus 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp3,01 triliun terdiri dari beli neto Rp0,78 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp2,23 triliun di pasar saham.
3. Berdasarkan data setelmen s.d. 18 Agustus 2022, nonresiden jual neto Rp123,03 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp60,14 triliun di pasar saham.
B. Perkembangan Inflasi
1. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu III Agustus 2022, perkembangan inflasi sampai dengan minggu ketiga Agustus 2022 diperkirakan mengalami deflasi sebesar 0,14% (mtm).
2. Komoditas utama penyumbang deflasi Agustus 2022 sampai dengan minggu ketiga yaitu bawang merah sebesar -0,16% (mtm), cabai merah sebesar -0,11% (mtm), minyak goreng sebesar -0,07% (mtm), cabai rawit sebesar -0,06% (mtm), daging ayam ras sebesar -0,05% (mtm), tarif angkutan udara sebesar -0,03% (mtm), tomat sebesar -0,02% (mtm), serta bayam dan jeruk masing-masing sebesar -0,01% (mtm). Sementara itu, komoditas yang mengalami inflasi pada periode minggu ketiga Agustus 2022 yaitu Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) sebesar 0,08% (mtm), rokok kretek filter sebesar 0,03% (mtm), telur ayam ras, air kemasan dan beras masing-masing sebesar 0,01% (mtm).
Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. (nck)
Jakarta - Tingkat inflasi di Indonesia saat ini cukup terkendali dan tercatat masih lebih rendah dari banyak negara lain di dunia. Capaian ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah sebagai Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah yang melakukan extra effort dalam mengimplementasikan berbagai program kebijakan pengendalian inflasi. Dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2022, Kamis (18/08), Presiden RI Joko Widodo menegaskan pentingnya kerja sama antar daerah dalam mengendalikan inflasi karena terdapat sentra produksi dan distribusi yang berbeda.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail; Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam pengendalian inflasi; Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat; Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah; Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Arahan tersebut merupakan strategi yang perlu ditempuh di tengah tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, gangguan mata rantai pasokan global, dan pelaksanaan kebijakan proteksionisme di berbagai negara yang berdampak pada peningkatan inflasi global, termasuk Indonesia. Dampak perkembangan tersebut terlihat dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada Juli 2022 tercatat sebesar 4,94% (yoy), lebih tinggi dari kisaran sasaran 3+1%, terutama disebabkan oleh inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 11,47% (yoy).
Di tengah inflasi volatile foods yang meningkat, harga beras dapat dijaga stabil didukung oleh keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras sejak 2019. Inflasi kelompok harga yang diatur oleh Pemerintah (administered prices), termasuk angkutan udara, juga meningkat dipengaruhi oleh kenaikan harga energi global. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan masih tetap terkendali didukung ekspektasi inflasi yang terjaga.
“Inflasi secara spasial, terdapat 30 provinsi yang realisasinya di atas (sasaran) nasional. Oleh karena itu menjadi perhatian oleh para gubernur untuk ikut menjaga melalui TPID agar melakukan extra effort agar stabilisasi harga bisa di jaga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP yang hadir dalam kesempatan tersebut.
Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam evaluasi kinerja TPID tahun 2021 dari segi partisipasi TPID Provinsi/Kabupaten/Kota mencapai 78% atau meningkat 7% dibanding tahun sebelumnya. Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa daerah yang berprestasi dan diharapkan diberikan fasilitas dan tambahan insentif.
Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan agenda tahunan yang dipimpin secara langsung oleh Presiden RI dan menjadi forum tertinggi dalam koordinasi pengendalian inflasi secara nasional. Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 yang bertema “Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional” juga dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa sinergi dari TPIP dan TPID terus diupayakan melalui berbagai langkah, antara lain melalui strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.
“Dari segi keterjangkauan, Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa penyaluran bansos baik dari APBN maupun APBD,” ujar Menko Airlangga.
Dalam menjaga ketersediaan pasokan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog terus dijaga di level 1 hingga 1,5 juta ton. Sedangkan terkait upaya peningkatan produktivitas maupun penguatan kelembagaan, fasilitasi akses pembiayaan dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian dan pemanfaatan Sistem Resi Gudang yang terus dioptimalisasikan.
“Terkait dengan KUR, kita sudah sediakan di tahun ini minimal untuk pertanian sebesar 90 triliun rupiah. Namun ini alokasi yang bisa dinaikkan,” jelas Menko Airlangga.
Sementara itu, salah satu program strategis yang terus diupayakan oleh daerah untuk menjaga kelancaran distribusi yakni Kerjasama Antar Daerah (KAD). Jumlah KAD terus meningkat dimana pada tahun 2021 terdapat 93 KAD dan menjadi 111 pada tahun Triwulan-1 2022.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa perlu terus dilakukan komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan panic buying. Kemudian, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan kepada Presiden terkait beberapa hal yang perlu dijaga dan diantisipasi terkait dengan peran yang dilakukan Pemerintah melalui APBN untuk menahan harga BBM yang menjadi tantangan di kuartal ke dua.
“Kami berharap berdasarkan beberapa program dan extra effort yang dilakukan diperkirakan laju inflasi 2022 dikisaran 4-4,8%,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga selaku Ketua TPIP pada kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi atas upaya seluruh pihak terutama kepada Kementerian, Lembaga, maupun Kepala Daerah yang telah menjaga stabilitas harga hingga saat ini.
“Untuk menghadapi inflasi ini, TPID harus membuat program pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
Jakarta, 19 Agustus 2022. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II 2022 mencatat surplus yang menopang terjaganya ketahanan eksternal. Pada triwulan II 2022, NPI mencatat surplus 2,4 miliar dolar AS, setelah mengalami defisit 1,8 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja NPI tersebut didukung oleh surplus transaksi berjalan yang meningkat dan perbaikan defisit transaksi modal dan finansial. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2022 mencapai 136,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional.
Surplus transaksi berjalan meningkat signifikan pada triwulan II 2022 terutama ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas yang semakin baik. Transaksi berjalan mencatat surplus sebesar 3,9 miliar dolar AS (1,1% dari PDB), naik signifikan dari capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 0,4 miliar dolar AS (0,1% dari PDB). Kinerja transaksi berjalan tersebut terutama didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas seiring dengan harga komoditas global yang tetap tinggi. Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas meningkat dipengaruhi oleh kenaikan impor merespons peningkatan permintaan seiring dengan kenaikan mobilitas masyarakat, serta tingginya harga minyak dunia. Lebih lanjut, defisit neraca pendapatan primer dan neraca jasa juga mengalami peningkatan sejalan dengan akselerasi aktivitas ekonomi domestik dan pembayaran imbal hasil investasi pada periode laporan.
Kinerja transaksi modal dan finansial pada triwulan II 2022 tetap terjaga, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Transaksi modal dan finansial triwulan II 2022 mencatat defisit sebesar 1,1 miliar dolar AS (0,3% dari PDB), membaik dibandingkan dengan defisit 2,1 miliar dolar AS (0,7% dari PDB) pada triwulan I 2022. Kinerja transaksi modal dan finansial ditopang oleh aliran masuk neto (surplus) investasi langsung sebesar 3,1 miliar dolar AS, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya yang mencerminkan optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga. Selain itu, kinerja investasi portofolio juga menunjukkan perbaikan terbatas dengan mencatat defisit yang lebih rendah sebesar 0,4 miliar dolar AS, di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Di sisi lain, transaksi investasi lainnya mencatat kenaikan defisit terutama disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo sesuai pola kuartalan.
Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta melanjutkan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. (nck)
Jakarta, 18 Agustus 2022. Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat sinergi di pusat dan daerah. Dalam kaitan ini, Presiden Republik Indonesia memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail;
Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi;
Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat;
Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah;
Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Lima arahan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara hybrid pada 18 Agustus 2022 dari Istana Negara yang mengambil tema "Sinergi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional". Rakornas dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dan dihadiri oleh Menko Perekonomian selaku Ketua TPIP, Gubernur Bank Indonesia, Menko Kemaritiman dan Investasi, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Arahan tersebut merupakan strategi yang perlu ditempuh di tengah tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, gangguan mata rantai pasokan global, dan pelaksanaan kebijakan proteksionisme di berbagai negara yang berdampak pada peningkatan inflasi global, termasuk Indonesia. Tekanan kenaikan inflasi tersebut terlihat dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada Juli 2022 mencapai 4,94% (yoy), lebih tinggi dari kisaran sasaran 3+1%, terutama disebabkan oleh inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 11,47% (yoy). Tekanan lebih lanjut dapat tertahan oleh stabilnya harga beras sejalan dengan keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras sejak 2019. Inflasi kelompok harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices), termasuk angkutan udara juga meningkat dipengaruhi oleh kenaikan harga energi global. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan masih tetap terkendali didukung ekspektasi inflasi yang terjaga. Ke depan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, gangguan cuaca, dan kesenjangan pasokan antarwaktu dan antardaerah.
Upaya bersama perlu diperkuat untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait lainnya telah menginisiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan sejak awal Agustus 2022 yang lalu. Langkah tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat segera mengatasi tingginya inflasi pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Bank Indonesia juga berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan Pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter difokuskan untuk stabilitas (pro-stability), sementara 4 (empat) kebijakan lainnya, yakni makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth). Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah diperkuat sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter. Hal ini disampaikan pada kesempatan yang sama oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang secara khusus juga menyampaikan apresiasi atas sinergi erat seluruh pemangku kebijakan dalam melakukan berbagai extra efforts pengendalian inflasi.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait akan terus memperkuat sinergi TPIP dan TPID untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. (nck)
