Jakarta - Pemerintah selalu menekankan pentingnya kolaborasi dalam berbagai upaya pembangunan nasional, termasuk dengan menggandeng pihak swasta untuk turut terlibat. Tidak hanya di dalam negeri, Pemerintah juga berkolaborasi dengan pihak swasta dari negara-negara lain.
Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi melakukan pertemuan dengan United States ASEAN Business Council (US-ABC) di Jakarta, Kamis (25/08). Dalam pertemuan tersebut, delegasi US-ABC dipimpin oleh Ambassador Ted Osius beserta jajaran petinggi US-ABC. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal yakni Presidensi G20 tahun 2022, ASEAN Chairmanship 2023, Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, rantai pasok global, SDM untuk mendukung TIK, dan keuangan inklusif.
Deputi Edi memulai pertemuan tersebut dengan membahas perkembangan terkini pandemi Covid-19 dan keadaan perekonomian Indonesia. Deputi Edi mengatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari lima negara dengan jumlah vaksinasi tertinggi di dunia dan penanganan Covid-19 di Indonesia terkendali dengan baik. Sementara itu, ekonomi Indonesia pada Q2-2022 juga berhasil tumbuh 5,44% di tengah tantangan global. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Deputi Edi juga menyampaikan tentang keseriusan Pemerintah dalam mendukung dunia usaha melalui reformasi struktural dan perundang-undangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya.
“Pemerintah juga mengundang sektor swasta untuk berkolaborasi dan berkontribusi secara konkret dalam Presidensi G20 serta Keketuaan ASEAN 2023. Kami mengundang US-ABC untuk bekerja sama secara nyata dalam concrete deliverables G20,” ujar Deputi Edi.
Kemudian, Deputi Edi mengatakan bahwa Pemerintah juga menekankan kepada US-ABC bahwa Indonesia senantiasa menjaga kepercayaan internasional. Selain menjadi ketua penyelenggara G20 tahun ini, Indonesia juga mendapat mandat dari PBB untuk menangani krisis global.
“Saat ini, Indonesia dipercaya sebagai Champion dari Global Crisis Response Group (GCRG). Ketahanan pangan dan penanganan kelaparan menjadi prioritas Indonesia. Kami mengundang sektor swasta untuk bersama-sama menangani krisis pangan dan energi global,” kata Deputi Edi.
Menanggapi hal tersebut, US-ABC mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19. Ambassador Ted Osius mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,44% di Q2-2022 perlu diapresiasi tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah US-ABC yang lain juga menyatakan kesediaannya untuk membantu Pemerintah Indonesia pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mengatasi dampak krisis global. US-ABC siap mendukung Pemerintah dalam menyediakan jaringan global untuk mengatasi disrupsi rantai pasok, mendukung pengentasan krisis pangan dan nutrisi, serta investasi jangka panjang di Indonesia dalam membangun jaringan bisnis dari hulu ke hilir untuk menuju Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Di akhir pertemuan, Delegasi Pemerintah Indonesia menutup pertemuan tersebut dengan menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah dengan sektor swasta.
"Penanganan krisis energi global harus dibarengi dengan prinsip sustainability, dan kita dapat memanfaatkan momen ini untuk melakukan transisi energi, sesuai pilar dalam G20,” pungkas Deputi Edi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain yakni sejumlah pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat yang merupakan anggota US-ABC dan pejabat Eselon II terkait di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian. (nck)
Jakarta, 31 Agustus 2022. Bank Indonesia mencabut dan menarik Uang Rupiah Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 (URK TE 1995) dari peredaran, melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/15/PBI/2022, terhitung sejak 30 Agustus 2022. Dengan demikian, terhitung tanggal dimaksud URK tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut URK yang dicabut dan ditarik dari peredaran:
1. Uang Rupiah Khusus Seri Demokrasi Pecahan 300.000
2. Uang Rupiah Khusus Seri Presiden Republik Indonesia Pecahan 850.000
Bagi masyarakat yang memiliki URK tersebut dan ingin melakukan penukaran, dapat menukarkannya di Bank Umum terhitung sejak 30 Agustus 2022 sampai dengan 30 Agustus 2032, atau 10 tahun sejak tanggal pencabutan. Penggantian atas Uang Rupiah Khusus Tahun Emisi 1995 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama dengan yang tertera pada URK dimaksud. Layanan penukaran juga dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan BI sesuai dengan jadwal operasional dan layanan publik BI.
Penggantian atas URK dalam kondisi lusuh, catat, atau rusak dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai pengelolaan Uang Rupiah, yaitu i) Dalam hal fisik uang Rupiah logam lebih besar dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang Rupiah yang ditukarkan, dan (ii) Dalam hal fisik uang Rupiah logam sama dengan atau kurang 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian. BI mengimbau masyarakat yang akan melakukan penukaran untuk tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah. (nck)
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) memperkuat sinergi dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi wartawan media massa khususnya mengenai sektor jasa keuangan melalui penyelenggaraan Journalist Class.
“Kami mendukung pembentukan jurnalis yang berkualitas karena ini merupakan kebutuhan mendasar bagi negara dengan sistem demokrasi di mana pilar keempat demokrasi adalah media, dan dalam situasi krisis, pilar keempat ini paling menentukan, sehingga jurnalis memegang peranan penting di sini,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada Launching Journalist Class dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Capacity Building antara OJK dan Forum Pemred di Kantor OJK, Jakarta.
Turut hadir dalam peresmian Journalist Class ini Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyono, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena, perwakilan dari Forum Pemred dan sejumlah wartawan peserta Journalist Class.
Ketua Forum Pemred Arifin Asydhad menyambut baik dan mengapresiasi komitmen OJK dalam meningkatkan kualitas jurnalis, karena sejalan dengan komitmen Forum Pemred dalam mewujudkan jurnalis yang berkualitas dengan membentuk struktur Ketua III di Forum Pemred yang khusus membidangi jurnalis berkualitas.
“Jurnalis kami haruskan untuk berkomitmen dan berpedoman pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik agar konten yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena akan meresahkan apabila berita yang dikonsumsi masyarakat merupakan berita yang tidak benar,” tambah Arifin.
Sejalan dengan tekad Forum Pemred tersebut, Mahendra menegaskan bahwa Journalist Class yang difasilitasi oleh OJK ini akan terus disempurnakan oleh OJK sesuai masukan dan saran dari wartawan dan narasumber yang dilibatkan.
OJK berharap dengan penyelenggaraan Journalist Class ini wartawan dapat memahami tugas pokok dan fungsi OJK di bidang pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, memahami perkembangan perekonomian global dan Indonesia secara umum, serta menjadi duta informasi sektor jasa keuangan. (nck)
Jakarta, 29 Agustus 2022. Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) pada hari ini (29/8) mengumumkan dimulainya inisiasi kerja sama pembayaran berbasis kode QR lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Singapura sebagai bagian dari upaya mendorong konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN. Kerja sama dimaksud ditargetkan untuk diluncurkan pada paruh kedua tahun 2023 dan diharapkan dapat memfasiltasi pengguna dalam melakukan pembayaran ritel secara instan, aman, dan efisien dengan memindai kode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) atau kode QR NETS yang ditampilkan oleh merchants.
Konektivitas pembayaran antara Indonesia dan Singapura akan memberdayakan individu dan bisnis, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk melakukan perdagangan lintas negara, e-commerce, dan transaksi keuangan lainnya secara efisien. Hal ini juga akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, seiring dengan kembali aktifnya arus perjalanan internasional. Arus kunjungan antar kedua negara tercatat 1,9 juta pengunjung dari Singapura ke Indonesia dan 3,1 juta pengunjung dari Indonesia ke Singapura.
Inisiatif linkage kode QR ini akan dilakukan melalui kolaborasi perwakilan industri kedua negara yang berada di bawah arahan bersama BI dan MAS, termasuk Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), RAJA (Rintis, Artajasa, Jalin, dan Alto), dan NETS.
BI dan MAS juga menandatangani Nota Kesepahaman untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral kedua negara, seperti transaksi perdagangan dan investasi langsung. Hal ini sejalan dengan upaya bersama di kawasan ASEAN dalam rangka mewujudkan integrasi keuangan di kawasan melalui inisiatif yang dapat memfasilitasi penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam proses penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi intra-ASEAN . Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan inisiatif ini untuk mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar dan biaya dalam melakukan transaksi bilateral antar negara.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, pada kesempatan tersebut menyampaikan, “Inisiatif untuk mendorong digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas negara merupakan agenda prioritas dalam pembahasan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dan Pertemuan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada April 2022. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menghubungkan pembayaran lintas negara melalui interkoneksi kode QR nasional antar kedua negara. Bagi Indonesia, inisiatif ini juga merupakan milestone Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 yang akan diintegrasikan dengan kerangka kerja sama dalam mendorong penggunaan mata uang lokal. Inisiatif ini dipandang dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna transaksi pembayaran lintas negara serta memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi, mempromosikan ekonomi digital dan inklusi keuangan, serta memperkuat stabilitas makroekonomi melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas. Bank Indonesia yakin bahwa inisiatif tersebut menandai tonggak penting dalam memperkuat kerja sama keuangan bilateral antara Singapura dan Indonesia."
Managing Director MAS, Ravi Menon, juga menyampaikan bahwa “Konektivitas pembayaran kode QR QRIS-NETS merupakan tonggak penting dalam mencapai tujuan ASEAN membangun integrasi pembayaran di kawasan pada tahun 2025 dan mendukung dinamika koridor perdagangan lintas negara. Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya G20 untuk mengatasi potensi hambatan yang timbul dalam kegiatan pembayaran lintas negara di tingkat global dan mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi. MOU dalam rangka mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral dipandang dapat melengkapi upaya penguatan konektivitas pembayaran kode QR QRIS-NETS melalui kemudahan penyelesaian transaksi bilateral antara Singapura dan Indonesia dalam mata uang lokal masing-masing negara." (nck)
Jakarta, 29 Agustus 2022 – Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya aspek sistem pembayaran dan sebagai bagian dari milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik) pada 29 Agustus 2022 di Jakarta. KKP Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (HIMBARA). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai tanggal 1 September 2022.
Pada kesempatan yang sama, Presiden RI juga meluncurkan dan QR Code Indonesian Standart (QRIS) Antarnegara. Kegiatan terdiri dari peluncuran Implementasi cross-border QR payment linkage antara Indonesia dengan Thailand, dan peluncuran dimulainya inisiasi kerja sama pembayaran berbasis kode QR lintas negara antara Indonesia dengan Singapura, masing-masing dengan Bank of Thailand (BoT) dan Monetary Authority of Singapore (MAS).
Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan oleh HIMBARA (BNI, BRI dan Bank Mandiri) dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri. Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), a.l. Toko Daring. KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.
Dalam peluncuran KKP Domestik, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa peluncuran KKP Domestik akan menaikkan kelas jutaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM tersebut. Pada akhirnya, wujud GBBI tidak hanya dari sisi pembelanjaan produk barang dan jasa saja, tapi juga dari aspek sistem pembayaran. Presiden mengapresiasi pengembangan KKP Domestik dan juga meminta seluruh Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang hadir untuk mengoptimalisasi dan mempercepat perluasan penggunaan KKP Domestik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan pada launching KKP Domestik tersebut menyampaikan bahwa inisiasi KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan presiden pada 25 Maret 2022 di Bali. KKP domestik sejalan dengan misi bangga buatan Indonesia yakni menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS, milik negeri sendiri untuk belanja produk dalam negeri. Penggunaan KKP di pemerintah pusat maupun daerah diharapkan juga akan membantu meningkatkan kelas UMKM menuju digital melalui pemanfaatan ekosistem QRIS.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara menyampaikan penyelenggaran kedua acara merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk bersatu mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta penguatan kerjasama internasional khususnya di ASEAN sejalan dengan keketuaan Indonesia pada Presdiensi G20. Lebih lanjut Gubernur BI menekankan bahwa program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptansi transaksi non tunai lebih inklusif. Melalui ekosistem QRIS, K/L dan Pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchants QRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah. Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.
HIMBARA berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBN/APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, KKP Domestik ini akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja saat melakukan belanja barang/jasa produk dalam negeri dengan QRIS pada aplikasi mobile banking tiga bank Himbara, yaitu BRImo, BNI Mobile Banking dan Livin' by Mandiri.
Direktur Utama Bank BRI Sunarso yang sekaligus Ketua HIMBARA mengatakan, penerbitan Kartu Kredit Pemerintah/Daerah Domestik ini menjadi bentuk dukungan bank-bank Himbara terhadap objektif Gerakan Bangga Buatan Indonesia. “Hal ini sejalan dengan kebijakan sistem pemerintahan untuk transaksi cashless yang berbasis transaksi domestik atau dalam negeri," ujarnya. Ditambahkan juga oleh Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar “dengan jaringan merchant QRIS yang luas, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah/ Daerah (KKP/KKPD) sebagai source of fund QRIS ini dapat memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas, serta diharapkan juga dapat mendorong volume transaksi merchant QRIS yang didominasi oleh UMKM". “Selain itu, hadirnya fitur tersebut pada mobile banking Bank Himbara semakin memudahkan Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bertransaksi praktis hanya dengan membawa smartphone saja", ungkap Darmawan Junaidi selaku Direktur Utama Bank Mandiri. (nck)
Jakarta, 28 Agustus 2022. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengadakan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G. Plate guna memperkuat sinergi dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat di ruang digital di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat lalu.
Dalam pertemuan tersebut membahas beberapa hal di antaranya evaluasi penanganan pinjaman online Ilegal, penyelenggaraan sistem elektronik yang baik dan teratur yang diharapkan dapat melindungi masyarakat dan konsumen serta tata kelola data baik di dalam yurisdiksi nasional maupun tata kelola data cross-border.
“Kami menyampaikan hal-hal terkait dengan kebutuhan dan kepentingan secara teknis dan governance dari aspek keuangannya. Jadi kami harapkan dapat sinkronisasi dengan perspektif desain arsitektur yang disampaikan oleh Menteri Kominfo sehingga diharapkan kerjasama ke depan semakin sinergis dan saling memperkuat.” Kata Mahendra dalam keterangannya setelah pertemuan.
Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa Menkominfo menyambut baik kunjungan OJK dan memberikan penjelasan mengenai perkembangan terkini dan strategi nasional untuk memperkuat sistem telekomunikasi dan informasi dalam menjaga kedaulatan data serta ketahanan menghadapi ancaman siber di Indonesia.
Menkominfo Johnny G. Plate mengapresiasi terhadap kerja sama antara OJK dan Kominfo yang terjalin dengan baik selama ini dalam rangka melayani masyarakat.
“Pada prinsipnya kerja sama antara OJK dan Kominfo termasuk sistem-sistem di dalam ruang digital itu berjalan dengan baik untuk semua aktivitas mikro prudensial keuangan dan perbankan. Ini merupakan pekerjaan lintas sektor, otoritas di sektor jasa keuangan, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dan bagaimana perlindungan serta ketahanan dari serangan siber,” kata Jhonny.
OJK dan Kominfo akan terus melakukan koordinasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan perlindungan kepada masyarakat atau konsumen tetap berjalan dengan baik. (nck)
Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencatatkan kinerja impresif sebesar 5,44% (yoy) pada Triwulan II-2022 didukung dengan jumlah investasi yang meningkat menjadi Rp302 triliun pada periode yang sama. Capaian tersebut sejalan dengan peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang secara kumulatif berjumlah Rp84,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 32.850 orang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Dewan Nasional KEK mengatakan bahwa kemajuan realisasi investasi di KEK tidak lepas dari upaya perbaikan yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang melingkupi perluasan kegiatan usaha yaitu jasa kesehatan dan pendidikan, pemberian insentif dan kemudahan, penataan kelembagaan, sistem elektronik perizinan berusaha dan kegiatan pendukung (OSS), sistem elektronik pelayanan perpajakan dan kepabeanan. Hal tersebut disampaikan secara virtual dalam Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Fiskal dan Kemudahan di KEK, di Jakarta, Jumat (26/08).
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengatakan bahwa dampak dari perbaikan tersebut dapat dilihat dari kemajuan yang pesat atas 4 KEK yang ditetapkan pada tahun 2021 setelah UU Cipta Kerja yakni KEK Nongsa dan KEK Batam Aero Technic di Batam Provinsi Kepulauan Riau, KEK Lido di Provinsi Jawa Barat, dan KEK Gresik di Jawa Timur.
“Ketiga KEK tersebut dalam jangka waktu 1 tahun telah merealisasikan investasi sebesar Rp29,1 triliun dan lapangan kerja baru sebanyak 9.746 orang. Ke depan, potensi investasi di KEK dapat lebih ditingkatkan sehingga lapangan kerja baru dapat semakin diperluas dan meningkatkan multiplier effect yang bermanfaat bagi masyarakat di daerah,” ungkap Menko Airlangga.
FGD Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Fiskal dan Kemudahan di KEK tersebut digelar untuk membahas terkait kemudahan di bidang fiskal terutama fasilitas tax holiday atau tax allowance, pembebasan bea masuk untuk barang modal di KEK, serta fasilitas PPN tidak dipungut untuk sejumlah transaksi barang dan jasa di KEK.
“Dewan Nasional KEK berharap, Wakil Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran Kementerian Keuangan dapat me-review kembali bentuk, besaran, dan proses fasilitas yang diberikan KEK, terutama untuk menghadapi persaingan global dan menarik investasi di Indonesia,” kata Menko Airlangga.
Selanjutnya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Dewan Nasional KEK juga mendorong implementasi Sistem Aplikasi KEK dalam pelayanan kepabeanan yang didukung oleh Indonesia National Single Window (INSW). Sistem tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk melakukan ekspor atau melakukan impor bahan baku serta pengeluaran barang ataupun produk ke dalam negeri.
“Sistem ini diharapkan dapat didukung dengan pelayanan kepabeanan 24 jam dalam seminggu untuk beberapa KEK yang arus barang ekspor dan impornya cukup tinggi,” tegas Menko Airlangga.
Badan Usaha dan Pelaku Usaha juga didorong untuk memanfaatkan seluruh fasilitas dan kemudahan di KEK, terutama di bidang fiskal dalam merealisasikan investasi dan meningkatkan investasi baru. Untuk itu, Menko Airlangga mengatakan apabila terdapat tantangan, hambatan, atau permasalahan, Setjen Dewan Nasional KEK bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat melakukan fasilitasi untuk penyelesaian untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
“Kami berharap diskusi hari ini dapat diikuti dengan baik, sehingga dapat mempercepat realisasi investasi, perluasan lapangan kerja, serta memberikan dampak positif kepada daerah dan dapat mendorong investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Menko Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut juga diadakan sesi coaching clinic yang diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh Badan Usaha maupun Pelaku Usaha di lapangan. Selanjutnya, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Elen Setiadi pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sejumlah permintaan tax holiday dan tax allowance telah cukup banyak diajukan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya Wakil Menteri Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, para Pejabat Eselon 1 (satu) Kementerian/Lembaga yang terkait beserta jajaran, para Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan, Administrator, para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai, para Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Pimpinan Badan Usaha Pengelola KEK, dan Pelaku Usaha di KEK. (nck)
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima secara resmi Laporan Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) OJK Tahun 2021 dari BPK RI. Dalam laporan tersebut, OJK mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini merupakan yang kesembilan kali berturut-turut diterima OJK sejak 2013.
Penyerahan LHP OJK disampaikan langsung Anggota II BPK-RI Daniel Lumban Tobing kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif IKNB Ogi Prastomiyono serta Ketua Dewan Audit Sophia Wattimena di Kantor OJK, Jakarta, Jumat pagi ini.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI s.d. Semester II tahun 2021 pada OJK, tingkat penyelesaian rekomendasi OJK adalah sebesar 90,14%, dengan rincian 89,24% sesuai rekomendasi dan 0,90% tidak dapat ditindaklanjuti, serta 9,86% dalam proses tindak lanjut. Kemudian untuk periode semester I tahun 2022, OJK telah menyampaikan 29 usulan penyelesaian rekomendasi kepada BPK RI.
Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan komitmen OJK untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dari audit BPK.
“Meskipun pencapaian tingkat penyelesaian rekomendasi BPK sebesar 90,14 persen, kami belum berpuas diri dan akan tetap terus berusaha menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK RI. Untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, saat ini dilakukan pertemuan setiap dua minggu sekali dengan satker-satker terkait dengan maksud agar seluruh rekomendasi BPK dapat kami selesaikan pada akhir tahun 2022,” kata Mahendra.
Menurutnya, untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI, saat ini OJK juga telah aktif menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) yang dikembangkan BPK RI karena mempermudah koordinasi dan membantu proses pelaporan serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi.
Daniel Lumban Tobing dalam kesempatan itu mengharapkan komunikasi dan koordinasi yang selama ini sudah berjalan sangat baik antara BPK RI dan OJK dapat terus dipertahankan dalam rangka mendukung penguatan fungsi-fungsi pengendalian dan manajemen risiko pelaporan keuangan OJK, mulai tahap identifikasi risiko, penilaian risiko dan respons terhadap risiko.
“Komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin dengan baik selama ini perlu terus dipertahankan dan kami mengharapkan komitmen serta kerja sama Ketua Dewan Komisioner beserta jajarannya dalam memenuhi data dan dokumen dalam proses pemeriksaan,” kata Daniel.
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan entry meeting Pemeriksaan Interim atas LK OJK tahun 2022 dan Pemeriksaan Pendahuluan atas Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Perkreditan dan Pembiayaan Sektor Perbankan dan IKNB tahun 2020 sampai dengan Semester I tahun 2022.
BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan pengawasan Bank Umum pada tahun 2019, pemeriksaan atas pengawasan sektor Pasar Modal tahun 2018 sampai dengan 2020 serta pengaturan, pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap sektor IKNB tahun 2019 sampai dengan 2021.
OJK juga senantiasa bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari dampak spill over dinamika ekonomi global dan mencegah terjadinya cliff effect pada saat normalisasi kebijakan diberlakukan. (nck)
Presiden Joko Widodo telah menekankan perlunya penyesuaian harga tiket penerbangan di tanah air dengan melakukan berbagai langkah proaktif sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat pengguna moda transportasi udara. Demi memenuhi amanat Presiden tersebut, Garuda Indonesia, Lion Air Group, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN RI.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui Program Terbang Hemat Bersama BNI 2022 yang diluncurkan di Jakarta, Kamis (25 Agustus 2022). Program ini membuka peluang bagi pengguna moda transportasi udara untuk mendapatkan tiket penerbangan yang lebih terjangkau.
Peluncuran Program Terbang Hemat Bersama BNI 2022 disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Owner Lion Air Group Rusdi Kirana, Presiden Direktur Lion Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi, Direktur Utama Lion Air Rudy Lumingkewas, dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan oleh sejumlah maskapai dengan sektor perbankan.
Menurutnya program ini untuk mendukung upaya menstabilkan harga tiket pesawat dalam rangka mengendalikan inflasi, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo.
“Saya mengapresiasi langkah nyata yang dilakukan BNI bersama Garuda Indonesia dan Lion Air Group,” ujarnya.
Budi mengatakan, melalui program ini diharapkan dapat memberikan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau, khususnya di waktu-waktu tertentu.
“Tadi istilahnya ada waktu prime time dan non prime time. Non prime time itu biasanya di hari Senin sampai dengan Kamis di siang hari yang dapat memberikan harga tiket yang lebih kompetitif,” tutur Menhub.
Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko menyampaikan, inisiatif ini baik untuk menjawab tantangan di mana semakin banyak masyarakat yang mulai merasa tiket semakin mahal.
Dia menyampaikan, pihaknya akan mendorong Garuda Indonesia sebagai maskapai milik pemerintah untuk dapat proaktif menambah pesawat sehingga dapat mengoptimalkan kebutuhan perjalanan yang semakin kuat.
"Tentunya dengan BNI dengan program Co Branding, semakin banyak bisa mengakses dengan harga terjangkau. Tentunya dengan dengan program penawaran yang baik. Kami ingin aviasi pulih sehingga ekonomi Indonesia pulih dan bisa kembali menjadi backbone konektivitas," katanya.
Sementara itu, Royke menyampaikan, tingkat mobilitas perjalanan domestik maupun luar negeri mengalami pertumbuhan bersamaan dengan pelonggaran ketentuan perjalanan oleh pemerintah.
“Tentunya kami juga berharap langkah ini dapat membantu pemerintah untuk mengembalikan harga tiket pesawat pada keadaan normal. Namun, lebih jauh kami berharap program ini dapat mendorong percepatan pemulihan kinerja sektor pariwisata,” katanya.
Sementara itu, Irfan Setiaputra menyampaikan, komitmen kerja sama yang terjalin bersama BNI ini menjadi wujud sinergitas ekosistem industri transportasi udara khususnya melalui kolaborasi bersama sektor perbankan dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap aksesibilitas layanan penerbangan yang aman, nyaman dan terpercaya.
Hal ini sejalan dengan wujud upaya berkelanjutan Garuda Indonesia dalam menghadirkan berbagai benefit tambahan atas layanan penerbangan full service Garuda dengan harga spesial melalui berbagai program penawaran spesial tiket penerbangan Garuda Indonesia.
"Tentunya komitmen ini ke depannya akan terus kami intensifkan selaras dengan momentum kebangkitan sektor pariwisata nasional.”
Dia melanjutkan jalinan kerja sama dengan BNI yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun pada berbagai gelaran promosional layanan penerbangan Garuda Indonesia termasuk penyelenggaraan Garuda Indonesia Travel Fair.
Hal ini juga telah menjadi manifestasi tersendiri bagi kami untuk terus memberikan pilihan ragam nilai tambah aksesibilitas layanan penerbangan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat Indonesia.
"Komitmen ini yang akan terus kami hadirkan melalui berbagai inovasi kolaboratif bersama BNI untuk terus mengoptimalkan sinergi dalam menjalankan perannya sebagai bagian dari BUMN guna terus berkontribusi dalam mendukung momentum pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui percepatan kebangkitan sektor pariwisata. Kiranya sinergi bersama BNI yang telah berjalan baik selama ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat," jelas Irfan.
Capt. Daniel menyampaikan Lion Air Group menyambut baik atas inisiasi dan kolaborasi yang sudah terjalin sejalan memberikan manfaat lebih kepada nasabah, calon penumpang dari layanan perbankan dan penerbangan. Inovasi maskapai dan BNI dapat mempermudah persiapan perjalanan udara yang diharapkan mampu menjawab dan mengakomodir kebutuhan permintaan pasar yang tinggi.
"Kolaborasi ini merupakan bagian komitmen bersama perbankan dan penerbangan dalam mendukung upaya program percepatan pemulihan perekonomian daerah serta nasional," sebutnya.
Peluang Menarik
Royke memaparkan perseroan menawarkan berbagai program promosi bersama beberapa mitra setia di antaranya Garuda Indonesia, Lion Air Group dan Traveloka. Saat ini, sedang berlangsung berbagai program dalam bentuk Diskon, Cashback, Cicilan 0% serta Diskon Tambahan menggunakan BNI Rewards Point.
Di samping itu, BNI memiliki berbagai jenis produk Kartu Co-branding Garuda Indonesia dan Batik Air yang secara khusus memberikan penawaran eksklusif kepada para nasabah yang melakukan perjalanan menggunakan maskapai penerbangan terpilih.
“Tentunya program yang kami tawarkan meliputi Welcome Cashback atau Miles, Cashback untuk Top Spender, Special Mileage Program, hingga Exclusive Privilege di Bandara. Dan tentunya juga dilengkapi berbagai fitur menarik lainnya,” pungkasnya. (nck)
Jakarta - Pandemi Covid-19 dan transformasi digital menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi kesetaraan gender. Secara alami yang menjadi penyebabnya yaitu pekerjaan perempuan dianggap 1,8 kali lebih rentan terhadap krisis dibandingkan pekerjaan laki-laki. Perempuan hanya mewakili 39% dari pekerjaan global, tetapi menyumbang 54% dari keseluruhan kehilangan pekerjaan.
Upaya untuk menemukan solusi terhadap kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan pada Ministerial Conference On Women Empowerment (MCWE), yang termasuk dalam agenda Women 20 (W20) Presidensi G20 Indonesia. Pada bulan Juli lalu, W20 telah mempelopori penyerahan komunike yang pertama kali kepada Presidensi G20 Indonesia, yang berisi pesan dan rekomendasi kuat kepada para Pemimpin Negara G20.
“Hari ini, kita berkumpul dalam Konferensi Tingkat Menteri pertama tentang Pemberdayaan Wanita dalam sejarah terselenggaranya Forum G20. Indonesia dan G20 bisa berbangga atas pencapaian dalam hal ini. Dengan tema Recover Together, Recover Stronger to Close the Gap, kita harus melangkah lebih optimis dan konkret untuk memajukan pemberdayaan serta inklusi perempuan di semua sektor strategis,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan closing remark pada acara tersebut secara virtual, di Jakarta (25/08).
Kesejahteraan bangsa juga terkait erat dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Telah dilakukan berbagai program yang sudah menuai keberhasilan, yang digalakkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, untuk memberdayakan perempuan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan keterampilan perempuan. Sebagai salah satu contoh yakni program Sisternet yang diluncurkan grup XL Axiata. Program ini memberikan pendidikan gratis untuk mencapai target mendigitalkan sekitar satu juta perempuan yang menjalankan UMKM pada 2025 mendatang,” ungkap Menko Airlangga.
Peningkatan keterampilan bagi perempuan juga dimaksimalkan guna meningkatkan partisipasi mereka dalam bidang science, technology, engineering and math (STEM) supaya bisa menjawab tantangan masa depan.
“Untuk itu, saya ingin menegaskan kembali pentingnya kemitraan antara Pemerintah dan sektor swasta. Para pembuat kebijakan harus mengubah mindset dari regulator menjadi fasilitator. Karena hanya dengan pola pikir seperti ini, kita akan dapat membina semakin banyak ilmuwan wanita yang dapat bertanggung jawab atas inovasi berkelanjutan dalam jangka panjang,” jelas Menko Airlangga.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender. Melalui UU Nomor 12 Tahun 2004, terdapat pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Selanjutnya, sebagai sarana menciptakan kebijakan non diskriminatif di tempat kerja, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada 1984. “Sementara peraturan terkait telah diberlakukan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaannya,” imbuh Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga berharap Inisiatif EMPOWER dapat melanjutkan karya dan upaya teladannya dalam menghasilkan aksi nyata bagi pemberdayaan perempuan Indonesia. Diskusi tentang isu gender akan berlanjut pada Kepresidenan G20 berikutnya.
“Inisiatif EMPOWER menyatukan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan inovasi dari dan untuk perempuan. Saya menyambut baik niat mulia EMPOWER untuk memperluas inklusi ekonomi perempuan, dan saya meminta semua orang yang hadir hari ini untuk mendukung aksi tersebut,” ujar Menko Airlangga. (nck)
