Jakarta - Kemeriahan eSports Tournament For Stronger Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI berakhir dengan sangat dramatis dengan kemenangan Dewa United Esport bersama Cemas Ko Deck, dan Tentakel Modja. Tiga tim esport terbaik ini mengalahkan 2.207 tim lain yang menunjukkan bakatnya di ajak eSport bergengsi nasional ini.
Adapun, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 BNI semakin disemarakkan dengan digelarnya eSports Tournament For Stronger Indonesia. Kompetisi ini memperlombakan tiga games yang paling digemari di dunia saat ini, yaitu Free Fire, PUBG Mobile, dan Lokapala.
Pada penutupan kompetisi ini yang diadakan di Atrium Mall Kota Kasablanka, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati, Direktur Layanan, dan Jaringan BNI Ronny Venir, Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit hadir sebagai tamu kehormatan untuk memberikan dukungan kepada Komunitas eSports Indonesia sekaligus penyerahan hadiah pada para pemenang sebagai apresiasi BNI untuk atlet-atlet eSports terbaik di Indonesia.
Royke menyampaikan ajang kompetisi seperti ini akan membuat lebih banyak gamer lokal sekaligus game creator untuk lebih bersemangat menciptakan prestasi.
Menurutnya, dunia gim menjadi tempat bersosialisasi bagi generasi milenial masa kini. Bahkan, tak jarang pembicaraan serius antar generasi milenial terjadi sambil bermain game online bersama teman-teman.
Royke memastikan BNI adalah lifetime partner generasi milenial yang juga mampu memfasilitasi perubahan kebiasaan tersebut dengan memberikan berbagai solusi perbankan di setiap transaksi game online.
"Kami berharap, kompetisi ini dapat meningkatkan pasar sektor game di Indonesia sekaligus melahirkan lebih banyak game creator yang mampu menarik perhatian milenial global," katanya.
Apresiasi Atlet Esport
Adapun, pemenang dari kompetisi game nasional ini adalah Cemas Ko Deck untuk Free Fire, Tentakel Modja untuk PUBGM, dan Dewa United Esport untuk Lokapala. Mereka mengalahkan 2.207 tim lain yang menunjukkan bakatnya di ajak eSport bergengsi nasional ini.
Anggota Tim Dewa United eSports Denis Haris Prayogo mengapresiasi BNI sebagai penyelenggara eSport Tournament For Stronger Indonesia. Menurutnya, ini adalah bentuk kepedulian pemerintah bersama BUMN dalam memfasilitasi sekaligus mendukung bakat-bakat anak muda dalam memberi kontribusi positif pada negara.
"Kami tentu sangat mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi ini. Terima kasih BNI. Semoga BNI makin sukses terus For Stronger Indonesia," pungkasnya. (nck)
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam pembukaan The G20/OECD Corporate Governance Forum yang merupakan side events dari G20 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting di Bali, Kamis.
“Corporate Governance Forum yang kita selenggarakan sore ini menandai langkah penting dalam bidang tata kelola karena membahas penggabungan isu-isu seperti keberlanjutan dan teknologi digital ke dalam prinsip-prinsip G20/OECD yang direvisi. Sebagai anggota aktif OECD Corporate Governance Committee, OJK juga senang bisa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan ini dan berharap bahwa prinsip-prinsip G20/OECD yang lebih baik akan segera diselesaikan,” kata Wimboh.
Menurutnya, seiring dengan kondisi ekonomi global yang berangsur pulih dari pandemi, Indonesia perlu memastikan prinsip tata kelola yang baik diterapkan oleh manajemen perusahaan guna membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memitigasi risiko yang muncul.
Lebih lanjut, Wimboh menyampaikan bahwa OJK sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan Indonesia sangat berkomitmen untuk memberikan pedoman atau arahan yang relevan untuk memperkuat kerangka dan standar tata kelola perusahaan yang sejalan dengan standar internasional, termasuk Prinsip G20/OECD.
OJK menyadari penerapan The G20/OECD Principles of Corporate Governance (G20/OECD CG Principles) yang baik oleh perusahaan menjadi penting karena lembaga keuangan perlu menyesuaikan model bisnis mereka sebagai akibat pandemi Covid-19 yang merubah pola kebiasaan masyarakat yang ingin serba cepat sehingga digitalitasi tidak dapat dihindari.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dibutuhkan untuk menghadapi krisis akibat Pandemi Covid-19. Salah satu caranya dengan memperbaiki prinsip tata kelola perusahaan. “Saya tekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan keberlanjutan ekonomi, begitupun sebaliknya,” kata Menkeu.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengapresiasi seluruh organisasi yang bergabung dalam side event G20/OECD Corporate Governance Forum karena walau dalam keadaan yang sulit dari sisi industri, krisis pangan, tekanan politik, seluruh pihak berkolaborasi untuk memperkuat kemitraan dan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan dan terus mempraktikan tata kelola perusahaan yang baik secara sosial dan berkelanjutan.
Secretary General OECD Mathias Cormann dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa tujuan dari G20 dan OECD ini untuk memastikan adaptasi terhadap kondisi Pasca Covid-19 dengan mempertimbangkan dampak-dampaknya pada pasar modal dan praktik-praktik tata kelola perusahaan.
“Ini merupakan peran penting dari corporate governance dan pasar modal untuk membangun kepercayaan diri dan ekonomi dan juga alokasi modal untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Mathias.
Menteri Keuangan Jepang Shunici Suzuki dalam sambutannya menyampaikan dukungannya terhadap OECD dalam merevisi prinsip tata kelola.
“Jepang mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OECD khususnya di Asia dengan masukan yang signifikan dari pemangku kepentingan di kawasan ini. Kami berharap prinsip-prinsip G20 OECD akan berkontribusi bagi perkembangan pasar modal global yang lebih lanjut serta pembangunan kerangka kerja tata kelola perusahaan,” kata Shunichi.
Agenda OECD Corporate Governance Forum ini dihadiri oleh 120 peserta secara fisik yang terdiri dari beberapa Pejabat Negara seperti Ketua Dewan Komisioner OJK, jajaran Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Wakil Menteri Kementerian BUMN, Menteri Keuangan Jepang, Wakil Menteri Keuangan Jepang dan Secretary General OECD, anggota OECD, delegasi negara G20, organisasi internasional serta representasi perusahaan, asosiasi dan industri bisnis di Pasar Modal Indonesia.
Dengan terlaksananya the G20/OECD Corporate Governance Forum diharapkan dapat memberikan masukan yang komprehensif terhadap perbaikan G20/OECD CG Principles serta menjaga daya saing global dan menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. (nck)
Jakarta - Jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diterima Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mengeluarkan kebijakan strategis khususnya selama menghadapi pandemi Covid-19.
“Berkat instruksi Bapak Presiden, kita Indonesia bisa menangani Covid dengan baik, bisa mendapatkan vaksin dengan cukup, mendistribusikan dengan cepat, sehingga masyarakat bisa tidak terkendala dengan adanya Covid yang kemarin wabah di 2020 itu,” ujar Wimboh.
Wimboh menyebutkan dalam dua tahun terakhir, dunia termasuk Indonesia menghadapi kondisi luar biasa yang tidak diprediksi sebelumnya. Pemerintah saat itu, menurut Wimboh, mampu menangani pandemi Covid-19 dengan baik sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity dapat tercapai.
“(Masyarakat) bisa melakukan aktivitas kembali sebagaimana ditunjukkan bahwa ekonomi kita sudah mencapai 5,1 persen di Q1 2022 secara year on year kemarin,” lanjutnya.
Selain itu, Wimboh juga menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan serta pemulihan ekonomi pasca covid tersebut dapat dicapai karena adanya sinergi kebijakan antara kementerian dan lembaga sebagaimana arahan Presiden.
“Kami juga melakukan sinergi yang baik antara kebijakan fiskal dengan Menteri Keuangan, kebijakan moneter dengan Bank Indonesia yang bisa memberikan satu orkestra kebijakan yang mempunyai dampak positif kepada stabilitas sistem keuangan Indonesia,” tambahnya.
Untuk diketahui, masa jabatan anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 akan berakhir pada tahun ini. Wimboh berharap anggota Dewan Komisioner berikutnya dapat terus menjaga stabilitas sistem keuangan yang telah berhasil dilakukan OJK selama satu dasawarsa ini.
Pengucapan Sumpah Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 akan dilakukan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 20 Juli 2022.
OJK Raih Wajar Tanpa Pengecualian Sembilan Kali Berturut-turut
OJK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2021. Opini WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak Laporan Keuangan OJK pertama kali terbit pada tahun 2013.
Penyampaian opini WTP tersebut termuat dalam surat BPK RI yang ditandatangani Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing kepada Ketua Dewan Komisioner OJK yang diterima beberapa waktu yang lalu.
OJK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dukungan dan bimbingan dalam membangun sistem pengendalian internal dan governance di OJK sejak awal pendirian OJK hingga saat ini.
Berbagai hal telah dilakukan OJK dalam mewujudkan visinya menjadi lembaga yang kredibel melalui perbaikan kebijakan di berbagai bidang antara lain dengan meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen keuangan yang terintegrasi, membangun sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement yang akuntabel dan berkualitas, serta beberapa sistem lainnya yang akan terus disempurnakan.
OJK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan proses bisnis dan meningkatkan Tata Kelola Keuangan yang lebih baik. Program penguatan Tata Kelola, telah dan akan terus dilakukan OJK sebagai bentuk komitmen kami kepada masyarakat untuk terus meningkatkan integritas dan akuntabilitas yang terkait dengan pengelolaan keuangan di OJK. (nck)
Labuan Bajo, 13 Juli 2022. Dalam transisi energi, peran investasi dalam energi bersih dan beremisi rendah sangat krusial, tanpa mengurangi pentingnya inklusivitas dan Sustainable Development Goals (SDGs). Pembahasan perkembangan hasil musyawarah Working Group dari para Sherpa G20 diteruskan pada sesi ketiga yang bertemakan Transisi Energi, pada Senin (11/07).
Working Group (WG) yang mempresentasikan hasilnya terdiri dari Energy Transitions WG, Environment Deputies Meeting - Climate Sustainability WG, Development WG, dan Anti-Corruption WG.
“Presidensi G20 Indonesia mengakui pentingnya pemulihan ekonomi berkelanjutan pasca pandemi Covid-19, termasuk dalam transisi energi,” ujar Co-Sherpa G20, yang juga merupakan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi.
Edi menambahkan, penekanan fokus diskusi adalah pada nasib masyarakat yang tinggal di area terpencil dan rentan, karena kelangkaan energi serta degradasi lingkungan dan iklim dapat menghambat pertumbuhan, yang kemudian akan mempengaruhi kemaslahatan bersama dan dapat berujung pada isu kemanusiaan.
“Untuk memastikan akuntabilitas pemakaian energi serta terlaksananya pelestarian lingkungan dan iklim, negara Anggota G20 harus meneruskan pengimplementasian pengaturan anti korupsi. Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, baik dalam sektor publik maupun privat,” ujar Deputi Edi dalam opening remarks-nya untuk sesi ketiga.
Sebagaimana pernah ditekankan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemulihan yang dilakukan sendiri tidak akan ada artinya. Menko Airlangga menjelaskan bahwa pemulihan lebih kuat hanya dapat terjamin jika dilakukan bersama. Sebagai forum ekonomi global yang utama, G20 harus bertindak sebagai satu kesatuan untuk menghadapi tantangan global dan perpecahan bukanlah opsi.
Para Sherpa G20 dalam Energy Transitions WG turut mempertegas komitmen mereka untuk menyiapkan dan mengimplementasikan transisi energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mereka juga sedang merancang aksi nyata yang antara lain adalah Aksesibilitas energi yang universal, terutama untuk negara-negara kepulauan; Memaksimalkan teknologi yang smart and clean serta pembentukan ekosistem inovasi; dan Memfasilitasi investasi di bidang energi, terutama yang akan membantu memitigasi dampak perubahan iklim.
Isu yang terkait dengan dampak perubahan iklim dibahas lebih rinci oleh Delegasi G20 dalam Environment Deputies Meeting – Climate Sustainability WG, yang meliputi isu degradasi tanah, kehilangan biodiversitas, pengelolaan air, konservasi laut dan pengelolaan sampah di laut, dan pembiayaan berkelanjutan.
Sebagai forum untuk bertukar solusi, negara-negara Anggota G20 berbagi pengalaman sukses masing-masing dalam menindaklanjuti isu-isu tersebut, contohnya untuk strategi pengoptimalan air hujan atau pengintegrasian pendekatan siklus hidup dalam pengelolaan sampah plastik.
Hal tersebut juga melanjutkan Global Initiative untuk mengurangi degradasi tanah yang dicanangkan pada Presidensi Saudi Arabia, kemudian dilanjutkan pada Presidensi Italia, dan dikembangkan lebih lanjut oleh Presidensi Indonesia kali ini. Hal ini mendorong timbulnya perspektif baru bahwa degradasi tanah harus juga mencakup degradasi lahan gambut dan tanah hutan bakau.
Penguatan pemulihan negara berkembang, negara kurang berkembang (least developed countries) dan negara berkembang kepulauan kecil (small island developing states) menjadi salah satu agenda prioritas bagi Development WG. Pembahasan yang mencakup kesempatan, tantangan dan aksi, ke depannya akan dimuat dalam “G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience”.
Roadmap tersebut fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, jaminan sosial yang dapat beradaptasi pada krisis di masa depan dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan melalui konsep Green Economy dan Blue Economy melalui strategi perkembangan rendah karbon. Untuk mencapai target yang direncanakan, strategi mempromosikan skema pembiayaan yang mengombinasikan beberapa sumber pendanaan juga perlu dipertimbangkan.
Sebagai salah satu kunci kesuksesan transisi energi, tidak mengherankan bahwa dalam Anti-Corruption WG, para Negara G20 sepakat bahwa sistem audit pendanaan harus disempurnakan. Prinsip-prinsip yang disepakati akan dituangkan di dalam High-Level Principles on Enhancing the Role of Auditing in Tackling Corruption.
Selain itu, Presidensi berinisiasi menelaah potensi korupsi dalam sektor energi terbarukan lebih lanjut. Studi dilakukan dalam bentuk survei agar di kemudian hari dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi di sektor tersebut. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses transisi energi berjalan baik. (nck)
JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) terus memperkuat kinerja internasional banking dengan mengombinasikan layanan UMKM Go Global dan diaspora.
Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan potensi peningkatan kinerja internasional banking tergolong kuat karena perseroan memiliki dua segmen bisnis strategis yakni UMKM Go Global dan komunitas diaspora.
“Kinerja internasional BNI ini ke depannya akan terus tumbuh positif. Kami mendorong kolaborasi UMKM Go Global sekaligus diaspora baik yang merupakan pekerja imigran, atau yang sudah menetap di sana. Itu menjadi target kita ke depannya,” katanya.
Royke memaparkan saat ini terdapat sekitar 8 juta diaspora di luar negeri yang berpotensi dilayani oleh BNI. Dari jumlah tersebut sebanyak 4 juta diaspora merupakan pekerja imigran, sedangkan sisanya telah menjadi warga negara asing.
Royke berasumsi, jika diaspora menabung sebesar US$1.000 per tahun, maka potensi dana pihak ketiga (DPK) yang akan dihimpun BNI sekitar US$8 miliar. Selain memberdayakan diaspora, BNI juga memanfaatkan jaringan para diaspora untuk mendorong UMKM naik kelas dengan menghadirkan produk UMKM Tanah Air ke luar negeri.
Lebih lanjut, Royke menyampaikan sebagai salah satu bank milik negara BNI mendapat amanat untuk mengembangkan layanan perbankan di luar negeri. Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan kantor cabang BNI yang sudah hadir pertama kalinya di Singapura sejak tahun 1955.
Selain itu, dalam mengembangkan bisnisnya di global BNI juga akan memanfaatkan layanan digital baik BNI Mobile Banking untuk melayani transaksi internasional nasabah individu, BNIDirect dalam melayani solusi bisnis, dan satu lagi adalah BNI Xpora untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang ingin meningkatkan kapasitas bisnis.
“BNI Xpora ini menawarkan beragam layanan digital yang bisa digunakan oleh pelaku UKM dari berbagai tingkatan, mulai dari yang masih merintis hingga yang siap memperluas pasar di kancah global. BNI Xpora dapat diakses dengan bebas oleh semua pelaku UMKM lewat domain xpora.id. Melalui portal ini, pelaku UKM bisa mengakses beragam fitur,” pungkasnya. (nck)
Jakarta - Meski di tengah krisis pangan, energi, dan keuangan yang terjadi saat ini, Pemerintah tidak hanya berupaya untuk memulihkan kondisi ekonomi seperti sebelum pandemi, tetapi juga mengupayakan transformasi perekonomian menjadi lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif.
“Di tengah krisis ini, memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan komoditas pertanian di pasar global, termasuk minyak nabati, menjadi salah satu fokus utama kami,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual pada acara Webinar United Nations Economic And Social Council (UN-ECOSOC) High Level Political Forum (HLPF), Senin (11/07).
Kegiatan yang mengambil tema “Catalysing Actions For Sustainable Vegetable Oils In Support Of The Attainment Of Sustainable Development Goals (SDGs)” tersebut, diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.
Dalam upaya untuk memenuhi target SDGs 2030, muncul beberapa tantangan-tantangan besar seperti inflasi yang tinggi, lonjakan suku bunga, lonjakan harga pangan dan energi, serta terganggunya pasokan dan perdagangan komoditas pertanian.
Dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi global dan meluasnya penggunaan minyak nabati di berbagai industri, maka diperkirakan ukuran pasar global minyak nabati akan meningkat dari 199,1 juta metrik ton pada tahun 2020 menjadi 258,4 juta metrik ton pada tahun 2026.
Sementara itu, bahkan sebelum terjadinya krisis global, minyak nabati telah lama menjadi sumber mata pencaharian bagi petani skala kecil serta sumber mesin pembangunan di banyak negara berkembang. Sehingga penting untuk memastikan kesinambungan pasokan minyak nabati yang cukup ke pasar global untuk mencegah volatilitas harga lebih lanjut dan guncangan terhadap ekonomi global.
“Dalam hal ini, kami terus percaya bahwa upaya bersama untuk memastikan keberlanjutan di pasar minyak nabati global harus dilakukan secara holistik dan nondiskriminatif,” tegas Menko Airlangga.
Selain itu, diperlukan juga lingkungan yang kondusif serta penyediaan sumber daya dan keterampilan untuk mendukung petani kecil dalam mewujudkan produksi berkelanjutan atas komoditas yang digunakan untuk menghasilkan minyak nabati.
Sebagai salah satu produsen dan pengekspor minyak nabati utama dunia, termasuk minyak sawit dan minyak kelapa, Indonesia terus menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan di seluruh sektor minyak nabati. Hal tersebut dilakukan diantaranya melalui pemanfaatan smart farming pada perkebunan kelapa maupun dukungan replanting bagi petani sawit.
Lebih lanjut, Indonesia berkomitmen untuk mempercepat transisi energi bersih melalui kebijakan biodiesel untuk mencapai net zero emissions. Diperkirakan penggunaan B30 berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 24,6 juta ton CO2. Hal ini juga akan memperkuat tujuan Indonesia untuk mencapai target ketahanan energi dan bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025.
Indonesia juga akan terus mempromosikan pentingnya pertanian dan sistem pangan berkelanjutan di berbagai forum, termasuk melalui Presidensi G20 dan kerja sama dengan Inggris melalui co-chairmanship dari dialog FACT (Forest, Agriculture, and Commodities Trade). Indonesia juga bertujuan untuk mempromosikan komoditas berkelanjutan sekaligus memenuhi SDGs dan mendukung pembangunan ekonomi.
Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mendorong dan menyinergikan kerja sama untuk memastikan minyak nabati berkelanjutan di berbagai organisasi internasional terkait seperti Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dan International Coconut Community (ICC).
“Mari kita melipatgandakan upaya kita untuk mencapai SDGs, dan menetapkan jalan kita menuju komunitas global yang lebih tangguh, termasuk melalui promosi dan pengembangan minyak nabati yang berkelanjutan,” tutup Menko Airlangga. (nck)
Nusa Dua Bali, 11 Juli 2022. Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang mengangkat tema Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery, resmi dibuka oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (11/7). FEKDI 2022 merupakan ajang etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Perekonomian dengan didukung oleh Kementerian-Lembaga dan industri, guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sinergi tersebut diperkuat dengan komitmen bersama melalui peluncuran Gerakan Sinergi Nasional Ekonomi dan Keuangan Digital. Perhelatan ini sekaligus merupakan side event dalam rangkaian G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Nusa Dua, Bali.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada kesempatan tersebut menyampaikan, “digitalisasi menjadi pilar Indonesia Maju. Hari ini kita memperkuat sinergi dan kolaborasi digitalisasi Indonesia dalam FEKDI 2022 yang mengangkat tema Advancing digital economy and finance: sinergi dan Inklusi". Sinergi dan inovasi yang inklusif diperlukan untuk memajukan bangsa agar dapat bersaing secara global. Mari tunjukkan ke dunia dan G20, bahwa Indonesia sudah maju secara digital.”
“Dukungan Bank Indonesia dalam mewujudkan ekonomi keuangan digital nasional guna mengakselerasi pemulihan ekonomi semakin diperkuat, khususnya melalui kebijakan digitalisasi sistem pembayaran. Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung sinergi bauran kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional, sejalan dengan komitmen pemerintah dan visi Presiden RI untuk menuju Indonesia Maju,” pungkas Gubernur Perry.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 juga telah menciptakan prospek cerah pada potensi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Pada tahun 2021, nilai perdagangan digital mencapai Rp401 Triliun seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi berbelanja daring serta didukung perluasan sistem pembayaran digital dan akselerasi digital banking. Pada tahun 2025 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp2.050 Triliun, kemudian pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi Rp4.531 Triliun.
“Indonesia juga menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40% digitalisasi di Asia Tenggara dengan didukung upaya perbaikan iklim usaha yang kondusif,” kata Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan peluang digitalisasi melalui implementasi sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital. Selain itu juga terwujud dalam upaya penguatan kerjasama dan konektivitas pada lingkup regional maupun global di berbagai sektor, termasuk sektor perdagangan dan pembayaran di ASEAN.
“Digitalisasi ekonomi dan keuangan digital terus diakselerasi dengan perbaikan-perbaikan dan telah mendorong capaian inklusi keuangan nasional,” kata Menko Airlangga.
FEKDI 2022 hadir setiap hari selama 5 hari hingga tanggal 15 Juli 2022 secara hybrid, dengan ragam bahasan dan diskusi perkembangan ekonomi dan keuangan digital oleh otoritas, pelaku industri, akademisi dan lembaga internasional. Topik bahasan FEKDI 2022 meliputi (i) sinergi dan kolaborasi EKD, (ii) mata uang digital, (iii) ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, (iv) pembayaran lintas negara (cross border payment) dan pembiayaan hijau (green financing), serta (v) strategi kebijakan dalam mendorong digitalisasi untuk pemulihan ekonomi
FEKDI 2022 juga menyuguhkan showcasing yang menampilkan berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Sebelumnya juga telah dilakukan berbagai kegiatan pre-event FEKDI di 46 wilayah di Indonesia. Masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap serta mengikuti sesi diskusi dan hadir dalam FEKDI 2022 secara virtual dengan mengunjungi laman www.fekdi.co.id.
Sinergi dan inovasi bauran kebijakan ekonomi dan keuangan digital nasional dilaksanakan bukan hanya pada level nasional namun juga regional untuk memperkuat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Berbagai inisiatif telah dilakukan melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, termasuk transaksi Pemerintah Daerah, serta digitalisasi bantuan sosial, sektor transportasi dan jalan tol, digitalisasi UMKM melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia (GBWI), program Kartu Prakerja, dan implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif, yang difasilitasi oleh akselerasi digitalisasi di sistem pembayaran. Dukungan kebijakan fiskal, penguatan infrastruktur digital serta pengembangan inovasi dan SDM menjadi penopang untuk percepatan digitalisasi. Akselerasi digitalisasi telah mendorong perbaikan inklusi keuangan yang tercermin pada hasil Survei Nasional Keuangan Inklusif 2021 yang mencatat kepemilikan akun sebesar 65,4%, penggunaan produk dan layanan keuangan sebesar 83,6%. Angka tersebut menunjukkan perbaikan inklusi keuangan, sehingga timbul optimisme tercapainya target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.
Pada acara pembukaan tersebut juga dilaksanakan Leader’s Talk bertajuk Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery sejalan dengan tema FEKDI 2022, serta Casual Talk bertema Dukungan Industri dalam Inisiatif Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Digital Nasional. Diskusi turut menghadirkan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menkominfo, Johny G. Plate. Selain itu, hadir pula perwakilan industri antara lain Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Santoso Liem, Sekretaris Jenderal AFTECH, Budi Gandasoebrata, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryopratomo, dan Ketua Kompartemen Digitalisasi Perbankan Perbanas, Kaspar Situmorang. (nck)
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di bidang pasar modal melakukan pemasaran, promosi, atau iklan terhadap produk dan layanan jasa keuangan selain dari yang telah diberikan izinnya oleh OJK termasuk efek yang diterbitkan di luar negeri (offshore products).
Penegasan ini disampaikan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta mencegah kesalahpahaman informasi yang diterima masyarakat terkait dengan produk jasa keuangan yang ditawarkan.
Larangan ini dikeluarkan OJK setelah mencermati perkembangan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk dan layanan yang menggunakan platform aplikasi terintegrasi (super apps) yang digunakan dalam satu group usaha.
OJK menemukan banyak super apps yang memuat penawaran produk investasi berupa efek (saham, obligasi) yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri (offshore products) yang berada di luar kewenangan pengawasan OJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen menegaskan bahwa pemasaran atas efek luar negeri di Indonesia sampai saat ini belum diperkenankan, mengingat poduk ini bukanlah produk yang berizin dari OJK sehingga memiliki risiko yang cukup besar bagi masyarakat.
“Produk Investasi yang diawasi oleh OJK antara lain berupa efek (surat berharga) yang diterbitkan oleh entitas yang berbadan hukum di Indonesia dan telah dinyatakan efektif oleh OJK untuk ditawarkan kepada publik. Sementara produk investasi lainnya seperti efek yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri, crypto assets, emas bukan merupakan produk yang diberi izin dan diawasi oleh OJK,” kata Hoesen.
OJK telah melakukan pembinaan dan mengambil langkah-langkah tegas khususnya bagi PUJK yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam praktik pemasaran, promosi atau iklan produk dan layanannya dengan meminta untuk:
1. Segera menghentikan layanan dan atau penawaran produk di luar izin dan pengawasan OJK melalui aplikasi terintegrasi (satu atap/super apps) yang mencantumkan logo OJK atau pernyataan bahwa produk dan PUJK tersebut telah berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Melakukan pemisahan penggunaan aplikasi, platform, dan situs web terhadap produk dan layanan yang bukan di bawah pengawasan OJK dengan produk dan layanan yang berizin dan di bawah pengawasan OJK.
OJK Perkuat Perlindungan Konsumen
Sebelumnya OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) yang memuat ketentuan mengenai norma dan tata cara bagi PUJK dalam melakukan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk dan layanan kepada masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 POJK Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa PUJK wajib:
(1) menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen;
(2) menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan;
(3) menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas;
(4) memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen;
(5) menggunakan Bahasa Indonesia dan harus disandingkan dengan bahasa asing dalam dokumen mengenai produk dan/atau layanan, dalam hal produk dan/atau layanan akan digunakan oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen negara asing,
Selanjutnya, agar ketentuan dan pelaksanaan mengenai penyediaan informasi produk dan atau layanan keuangan melalui media (iklan) oleh PUJK sejalan dengan tujuan periklanan, OJK juga telah melakukan beberapa kali kegiatan sosialisasi kepada PUJK dan bekerja sama dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia.
Pada tanggal 7 Juli 2022, OJK juga telah menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh Pimpinan Industri Jasa Keuangan mengenai penguatan implementasi market conduct dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. (nck)
Tasikmalaya, 8 Juli 2022 – Kerajinan tikar mendong sudah melekat dengan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun di tangan Zainal Muttaqin, pemilik CV Mendong Jaya, kerajinan Mendong bahkan sudah mendunia sampai ke Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara di Asia Timur, yakni Jepang dan Korea Selatan.
Berkat kreatifitas dan ketekunan pria yang kerap disapa Abah Eje itulah, sejak tahun 1995 hingga kini produk kerajinan mendong berkualitas tinggi seperti dekorasi rumah, perhotelan, stationary, dan aksesoris hotel eksis di pasar global.
Bagi masyarakat sekitar Kampung Pagergunung, Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, yang menjadi lokasi workshop Abah Eje, tanaman mendong yang biasa tumbuh liar di persawahan itu kini menjadi sumber penghidupan.
Bagaimana tidak, workshop Abah Eje sedikitnya membutuhkan satu ton tanaman mendong per bulan, dimana seluruh posokannya dicukupi oleh para petani setempat.
Sebuah berkah tersendiri bagi masyarakat Kampung Pagergunung.
Tanaman mendong yang diproduksi Abah Eje bukan saja diperuntukan bagi pengembangan lahan pertanian tetapi juga bermanfaat besar terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga Desa Pagergunung.
Karena di workshopnya, sejak awal berdiri hingga kini dirinya konsisten memberdayakan masyarakat sekitar untuk produksi berbagai macam produk kerajinan berbahan mendong seperti pewarnaan, perakitan, hingga pengemasan produk siap ekspor.
Selain di workshop, Abah Eje juga melibatkan masyarakat sekitar untuk mengerjakan pesanan kerajinan mendong di rumah masing-masing. Bahkan, pihak CV Mendong Jaya tidak segan memberikan bantuan alat tenun tradisional kepada masyarakat untuk menghasilkan produk kerajinan mendong bernilai seni tinggi.
"Saat ini kami sudah memberikan 100 alat tenun kepada warga desa yang bermitra dengan CV. Mendong Jaya. Kalau sedang banyak pesanan, kami bisa memperkerjakan lebih dari 400 warga sekitar kampung. Mereka mengambil bahan baku dari gudang dan mengerjakannya di rumah masing-masing,” ujar Abah Eje.
Ciri khas produk kerajinan Mendong Abah Eje adalah pada desain yang berbeda dan lebih menarik. Sebut saja, mirror atau cermin yang justru terlihat lebih estetik ketika dibalut dengan ayaman mendong. Hingga kini, CV. Mendong Jaya telah sukses memproduksi lebih dari 100 jenis produk kerajinan. Antara lain handicrafts furnishing & hospitality, sandal, placemat, tray, tissue box, decotarive box, dust bin, dan produk furnitur.
Menurut dia, produk kerajinan mendong seperti tas belanja sangat diminati di luar negeri. Karena, masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk yang “sustainability” atau berkelanjutan. “Produk tas belanja dari mendong itu seperti tas plastik, mereka terbiasa menggunakannya. Lantaran itu, permintaan akan produk kerajinan mendong dipastikan tetap ada,” jelasnya.
Eje menuturkan, untuk pasar lokal produk kerajinan mendong buatannya banyak dipesan hotel berbintang di Indonesia khususnya di wilayah Bali. Hingga kini ada 10 hotel berbintang yang dia pasok kebutuhan produk hospitality di sana.
“Produk kerajinan mendong dalam bentuk sandal adalah yang paling banyak dipesan. Selain itu ada juga pesanan untuk kebutuhan dekoratif hotel-hotel mewah. Bahkan ada produk kami yang dipesan hotel-hotel berbitang di lokasi wisata, Maladewa,” jelasnya.
Abah Eje mengaku, belum lama ini pihaknya melakukan ekpor produk kerajinan mendong ke Korea Selatan. Produk yang diekspor diantaranya adalah sendal hotel. “Bulan lalu kami baru saja mengirikan pesana barang untuk di ekport ke Korea Selatan. Kemarin itu hanya satu kontainer,” akunya.
Dukungan Perbankan
Hampir semua sektor ekonomi merasakan dampak Pandemi Covid-19, tidak terkecuali kerajinan mendong Abah Eje. Tidak heran, bila di masa pandemi banyak pesanan dari berbagai negara seperti Eropa, Amerika, Jepang dan Korea yang dibatalkan. Penyebabnya terhambatnya sektor logistik, karena orang harus tidak bekerja dan harus berada dirumah. Disaat sulit inilah, bantuan perbankan datang.
Abah Eje bercerita, dirinya mulai memperoleh fasilitas pinjaman di BNI sejak Agustus tahun 2020. Fasilitas yang diberikan berupa KMK KUR maksimum Rp.500.000.000,- untuk usaha industri dan perdagangan barang anyaman dan kerajinan tangan.
"Alhamdulilah setelah dapat bantuan KUR dari BNI, usaha saya bisa bergerak lebih bagus, karena ada tambahan dana dan prosesnya sangat gampang dan cepat, bunganya juga sangat ringan," ujarnya.
Eje merupakan satu dari banyak UMKM yang terus berkolaborasi dengan BNI untuk naik kelas. Naik kelas dalam kaitan ini adalah mampu Go Global.
Pada berbagai kesempatan, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan, Perseroan saat ini fokus pada penciptaan ekosistem yang produktif dalam mengembangkan segmen UMKM.
Debitur UMKM ini digabungkan dengan satu ekosistem yang berhubungan dengan pelaku usaha sejenis sehingga dapat saling mendukung pertumbuhan kinerja masing-masing.
Melalui optimalisasi jaringan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN), BNI terus menggenjot penetrasi pasar UMKM di pasar internasional.
Seperti diketahui, KCLN BNI terletak di 6 (enam) kota pusat perekonomian global yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York, dan Seoul serta yang terbaru Amsterdam.
“BNI KCLN berperan penting dalam memberikan layanan advisory terkait market insight dan regulasi lokal seperti custom & tax, menyediakan fasilitas ruang promosi, serta menyediakan skema pembiayaan khusus kepada para pelaku usaha Indonesia mulai dari skala korporasi, menengah, dan kecil agar mampu menembus pasar global,” katanya.
Keberpihakan BNI terhadap UMKM tersebut mendapat apresiasi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada 24 Juni 2022 lalu ketika BNI mendapatkan Penghargaan Program Pemberdayaan UMKM dari Merdeka Award 2022. "Saya tahu BNI mempunyai komitmen untuk memberikan pembiayaan-pembiayaan di sektor produktif. Langkah BNI harus diikuti oleh perbankan lain," ungkap Teten.
Atas apresiasi tersebut, Direktur Bisnis UMKM BNI Muhammad Iqbal menyampaikan, pemberdayaan UMKM merupakan sebuah perjalanan yang berisi berbagai upaya terus-menerus dan berkelanjutan.
Dengan mandat sebagai bank global asal Indonesia, BNI melakukan program pengembangan segmen UMKM untuk menembus pasar ekspor. Artinya, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM yang dilakukan BNI diharapkan dapat terus mencetak juara-juara UMKM yang memiliki kemampuan bersaing di pasar global.
BNI menjalankan berbagai program lainnya bersama lembaga dan kementerian terkait, di mana hal tersebut merupakan bagian dari payung program BNI Xpora yang menggabungkan ekosistem ekspor dan diaspora.
“Kami berharap lebih banyak pelaku UMKM menjalankan bisnis ekspor secara efektif, sekaligus mampu melakukan perbaikan dalam segi manajemen, produksi, promosi dan pemasaran. Semoga langkah ini dapat meningkatkan kontribusi ekspor pelaku UMKM dari saat ini di kisaran 14% menjadi 17% pada 2024 mendatang,” sebutnya. (nck)
Jakarta - Perekonomian Indonesia tahun 2022 diperkirakan tumbuh secara optimis. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q1-2022 yang dapat tumbuh sebesar 5,01% (yoy), lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain seperti Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat. Bahkan sejak akhir tahun lalu, perekonomian nasional telah kembali ke level sebelum pandemi dan Indonesia kembali masuk menjadi negara dengan kategori negara berpendapatan menengah ke atas.
“Seiring kian terkendalinya pandemi Covid-19, arah kebijakan Program PEN akan lebih antisipatif, responsif, dan produktif. Anggaran Program PEN terus didorong untuk jobs-stimulating recovery dengan kegiatan yang lebih produktif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam acara Astagatra Webinar Series dengan tema “2022: The Year of Economic Rebound”, Kamis (7/07).
Di tengah kondisi pandemi yang semakin membaik, berbagai risiko dan tantangan global juga terus meningkat dan memicu pelambatan pemulihan ekonomi global. Tantangan tersebut terkait dengan The Perfect Storm atau 5C yakni Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Price, serta Cost of Living.
Berbagai lembaga internasional telah memproyeksikan pertumbuhan global terkoreksi cukup signifikan. Lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2022 tumbuh masing-masing 3,6% dan 2,9%, turun dari proyeksi sebelumnya di awal tahun.
Dengan adanya berbagai risiko tersebut, Pemerintah siap memitigasi melalui berbagai kebijakan penanganan kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai insentif. Beberapa insentif yang telah dikeluarkan yaitu seperti insentif fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, perluasan Program BT-PKLWN, dan Subsidi Bunga KUR.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina juga berdampak pada perekonomian Indonesia, sekurang-kurangnya pada sektor pangan dan energi. Untuk itu, Pemerintah saat ini masih mengabsorpsi dampak kenaikan harga komoditas global melalui kebijakan fiskal antara lain dengan meningkatkan jumlah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan harga komoditas dalam neraca perdagangan dan ekspor diharapkan dapat menjadi soft absorber dengan tetap menjaga kesehatan APBN.
“Dalam jangka pendek, kebijakan perlindungan sosial perlu dipertebal untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga,” ujar Menko Airlangga.
Beberapa kebijakan perlindungan sosial yang sudah terlaksana yaitu bansos minyak goreng, bantuan tunai untuk PKL, warung, dan nelayan (BT-PKLWN) dan program pemberdayaan seperti program padat karya, pembiayaan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas SDM serta UMKM. Peningkatan kapasitas SDM dan UMKM turut dilakukan dalam rangka mengembangkan ekosistem ekonomi digital dan mendorong produktivitas masyarakat
Berbagai strategi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang telah diterapkan antara lain melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy, sehingga mendukung pengembangan digital talent dan digitalisasi UMKM.
Lebih lanjut, Pemerintah juga terus mendorong program hilirisasi sebagai upaya pengembangan industri manufaktur, dengan menciptakan struktur industri yang kuat dan bernilai tambah tinggi. Di samping itu, hilirisasi juga terus didorong agar industri dapat meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia yang berdaya saing global dan berwawasan lingkungan.
“Pemulihan ekonomi di Indonesia merupakan harapan dari seluruh masyarakat. Kerja sama seluruh masyarakat terutama di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan hal tersebut,” tutup Menko Airlangga. (nck)
