Batam – Persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau dinilai membutuhkan perhatian serius dan kolaborasi lintas sektor.

Perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural, tetapi juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk eksploitasi di dalam kota.

Isu tersebut akan menjadi salah satu pembahasan dalam Lokakarya “Melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Sampai Semua Bebas” yang digelar dalam rangkaian Festival Media (Fesmed) Selat Malaka di Ruang Theater Lantai 3, Technopreneur Building, Politeknik Negeri Batam, Minggu (20/9/2026).

Ketua Panitia Fesmed Selat Malaka, Adam Zulfikar, mengatakan lokakarya tersebut menjadi ruang belajar dan dialog untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk TPPO yang terjadi di Batam dan Kepulauan Riau.

Menurutnya, persoalan TPPO tidak seharusnya hanya dilihat dari kasus pekerja migran yang diberangkatkan secara ilegal atau nonprosedural.

“TPPO tidak hanya soal pekerja migran. Ada berbagai bentuk eksploitasi manusia yang perlu kita lihat secara lebih luas, termasuk eksploitasi seksual, prostitusi, tempat hiburan malam, hingga eksploitasi terhadap anak,” kata Adam.

Ia menjelaskan, posisi Batam sebagai kota industri sekaligus wilayah perbatasan dan pintu keluar-masuk manusia membuat persoalan TPPO memiliki dimensi yang kompleks.

Karena itu, menurut Adam, masyarakat perlu memahami bagaimana proses perekrutan dilakukan, siapa kelompok yang rentan menjadi korban, bagaimana modus dan jaringan bekerja, serta siapa yang mendapatkan keuntungan dari praktik eksploitasi tersebut.
“Yang ingin kita dorong adalah cara pandang bahwa persoalan TPPO bukan hanya tentang siapa yang diberangkatkan, tetapi juga siapa yang dieksploitasi, bagaimana eksploitasi itu berlangsung, siapa yang mendapatkan keuntungan dan mengapa praktik tersebut bisa terus terjadi,” ujarnya.

Lokakarya ini juga akan menghadirkan penyintas TPPO. Kehadiran penyintas dinilai penting agar pembahasan tidak hanya melihat persoalan dari sisi hukum dan kebijakan, tetapi juga mendengar langsung pengalaman serta dampak yang dialami korban.

Selain penyintas, kegiatan menghadirkan Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI) Try Hary Santoso, perwakilan Polda Kepri, Kepala BP3MI Provinsi Kepri Kombes Pol. Imam Riyadi, serta Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus dari Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang.

Adam mengatakan pendekatan terhadap penyintas dalam kegiatan tersebut akan mengutamakan keamanan, kenyamanan, persetujuan dan kerahasiaan identitas apabila diperlukan.

“Suara penyintas menjadi bagian penting dalam diskusi ini. Kita ingin membangun ruang yang aman sehingga pengalaman mereka tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi pertimbangan dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada korban,” katanya.

Lokakarya ini menargetkan sekitar 100 peserta. Adam berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan penguatan jejaring dan rekomendasi bersama dalam upaya mencegah dan menangani TPPO.

“Perjuangan melawan TPPO bukan hanya bagaimana menyelamatkan satu korban. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada lagi manusia yang diperdagangkan dan dieksploitasi,” kata Adam. Pendaftaran bisa dilakukan di https://fesmedselatmalaka.org.

JAKARTA – Industri perfilman Tanah Air kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Film horor terbaru bertajuk Ritual Gaib, yang dibintangi oleh pasangan selebriti Dinda Hauw dan Rey Mbayang, berhasil mengamankan kesepakatan distribusi untuk tayang di 38 negara. Pencapaian skala global ini lahir dari tangan dingin sutradara sekaligus produser Intan Kieflie yang berkolaborasi dengan suaminya, Stuart Simpson, seorang sutradara spesialis genre horor asal Australia. Perpaduan latar belakang Intan yang kuat dalam penceritaan drama serta keahlian Stuart di genre horor melahirkan karya yang mengombinasikan misteri, horor, dan drama keluarga secara solid tanpa hanya mengandalkan sensasi kejut (jump scare).

"Kenapa jadi horor? Karena sutradara yang satunya, Stuart Simpson, which is itu suami saya, adalah si raja horor. Sementara saya adalah drama queen," ujar Intan Kieflie saat ditemui di Grand Indonesia, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Proyek ini bermula dari tingginya permintaan distributor internasional terhadap film horor khas Indonesia. Konsep serta pemetaan pasar mancanegara telah dimatangkan terlebih dahulu di Melbourne, Australia, sebelum proses syuting dimulai. Strategi penulisan cerita yang menargetkan pasar internasional terbukti sukses. Ritual Gaib dipastikan akan hadir di berbagai kawasan dunia, mulai dari Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Utara, wilayah Rusia dan CIS, hingga jaringan bioskop tertentu di Amerika Serikat. Pasar Timur Tengah dan negara pecahan Soviet disebut sangat berminat dengan penuturan unsur spiritualitas Islam yang diusung dalam film tersebut.

Sumber: Suara.com

Denpasar, Personel Kodim 1613/Sumba Barat bersama personel Yonif TP 930/Toda Tebi membantu Polres Sumba Barat mengamankan dan menenangkan warga menyusul penyerangan terhadap markas polres setempat di Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT, Selasa. Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution dalam keterangan pers di Denpasar, Rabu, menegaskan keterlibatan personel Kodim 1613/Sumba Barat dan Yonif TP 930/Toda Tebi bentuk sinergi TNI-Polri dalam membantu menjaga keamanan dan situasi kondusif wilayah. “Personel Kodim 1613/Sumba Barat membantu pengamanan atas permintaan Polres Sumba Barat, dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta membantu menenangkan masyarakat agar situasi tidak semakin berkembang,” ujarnya.

Ia menjelaskan bantuan tersebut diberikan sebagai respons atas permintaan Kapolres Sumba Barat kepada Dandim 1613/Sumba Barat. Puluhan personel TNI dikerahkan untuk membantu memperkuat pengamanan di sekitar Mapolres Sumba Barat, sekaligus melakukan pendekatan persuasif kepada warga guna meredakan ketegangan dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk keadaan. Kehadiran personel TNI di lapangan mengedepankan langkah persuasif, terukur dan humanis, dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat maupun petugas. Upaya tersebut dilakukan agar situasi dapat dikendalikan dan penyelesaian permasalahan dapat ditempuh melalui komunikasi serta mekanisme hukum yang berlaku.

Situasi tersebut bermula setelah seorang warga Desa Baliledo, Kecamatan Loli, Sumba Barat, Jowa Tana, meninggal dunia setelah sebelumnya mendapat tindakan kepolisian dalam proses penindakan terhadap dugaan tindak pidana pencurian sapi. Berdasarkan informasi awal yang diterima, katanya, penindakan terjadi pada Selasa (15/9) pagi, ketika personel Satreskrim Polres Sumba Barat mendatangi rumah yang bersangkutan. Saat petugas masuk rumah, yang bersangkutan disebut mengambil senjata tajam berupa parang dan berusaha melawan, sebelum kemudian melarikan diri ke arah belakang rumah. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan telah memberikan tembakan peringatan tiga kali ke udara. Oleh karena yang bersangkutan tetap berusaha melarikan diri, petugas selanjutnya melakukan tindakan untuk melumpuhkan dengan melepaskan satu tembakan diarahkan ke bagian kaki.

Dalam proses tersebut, akibat pergerakan yang bersangkutan saat berlari dan terjatuh, tembakan mengenai bagian bahu kanan. Yang bersangkutan kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan medis, namun selanjutnya dinyatakan meninggal dunia. Pada sore hari, massa dari Desa Baliledo membawa jenazah korban menuju Mapolres Sumba Barat. Setibanya di lokasi, situasi berkembang menjadi aksi perusakan sejumlah fasilitas mapolres dan massa menuntut pertanggungjawaban atas peristiwa itu. Berbagai upaya pendekatan dilakukan oleh kepala desa, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian untuk menenangkan massa. Namun, setelah proses komunikasi dan negosiasi dengan pihak keluarga belum menghasilkan kesepakatan, situasi kembali memanas dan terjadi penyerangan serta perusakan di Mapolres Sumba Barat.

Menyikapi perkembangan tersebut, personel Kodim 1613/Sumba Barat bersama Yonif TP 930/Toda Tebi memperkuat pengamanan bersama Polres Sumba Barat. Personel TNI juga melakukan komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk membantu meredakan ketegangan serta menjaga agar situasi tetap terkendali. Hingga saat ini, personel Kodim 1613/Sumba Barat bersama personel Yonif TP 930/Toda Tebi, serta unsur Kompi Brimob Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya, masih melaksanakan pengamanan dan pemantauan perkembangan situasi, khususnya di sekitar Mapolres Sumba Barat dan sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi tempat konsentrasi massa.

Di sisi lain, jenazah telah dikawal oleh personel Kodim 1613/Sumba Barat bersama pihak keluarga menuju rumah duka di Desa Maradesa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah. Pengawalan tersebut dilakukan untuk membantu memastikan proses pemulangan jenazah berlangsung aman dan tertib. Kodam IX/Udayana melalui jajaran kewilayahan terus mendorong sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan komunikasi, menahan diri dan menyelesaikan setiap permasalahan melalui mekanisme yang berlaku, sehingga keamanan dan ketertiban di wilayah Sumba Barat dapat kembali terjaga.

Sumber: Kantor Berita Antara

Riyadh, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), meminta dukungan dari pemerintah Mesir untuk menghentikan dan menghadapi meningkatnya ancaman serangan dari kelompok milisi Houthi asal Yaman terhadap jalur pelayaran di Laut Merah.

Langkah ini diambil menyusul eskalasi serangan Houthi yang terus menargetkan kapal-kapal komersial maupun aset strategis di wilayah perairan tersebut, yang berdampak pada stabilitas keamanan kawasan serta terganggunya jalur perdagangan internasional. Pemerintah Arab Saudi menilai koordinasi dan keterlibatan Mesir menjadi sangat krusial mengingat posisi strategis Kairo yang mengendalikan Terusan Suez dan memiliki kepentingan keamanan langsung di perairan Laut Merah.

Serangan beruntun oleh Houthi di Laut Merah telah menyebabkan banyak perusahaan pelayaran global mengalihkan rute kapal mereka mengelilingi Afrika, yang memicu lonjakan biaya logistik dan mengancam pendapatan ekonomi negara-negara di sekitarnya, termasuk Mesir. Hingga berita ini diturunkan, diplomasi dan komunikasi intensif antara pihak Riyadh dan Kairo masih terus berjalan guna membahas bentuk kerja sama pertahanan dan tindakan strategis bersama dalam menangani ancaman milisi Houthi di kawasan tersebut.

Sumber: CNN Indonesia

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pertengahan September 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pemaparannya, Tito menyampaikan bahwa hingga 14 September 2026, realisasi anggaran Kemendagri telah menyerap dana sebesar Rp4,36 triliun. Angka tersebut setara dengan 63,54 persen dari total pagu anggaran Kemendagri tahun 2026 yang sebesar Rp6,86 triliun.

Selain penyerapan anggaran, Mendagri juga menyoroti sejumlah program strategis nasional dan pelayanan publik yang terus dikawal pemerintah daerah. Di antaranya meliputi pemulihan pascabencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT), penanganan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk) bagi korban bencana, pemantauan dan pengendalian inflasi daerah, hingga pengawalan program prioritas Presiden seperti Program 3 Juta Rumah, Koperasi Desa Merah Putih, dan pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Dalam kesempatan yang sama, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito turut melaporkan penyerapan anggaran BNPP yang mencapai Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari total pagu Rp384,1 miliar. Kemendagri juga mengajukan usulan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk melengkapi pagu indikatif tahun anggaran berikutnya guna mendukung penguatan kinerja pemerintahan daerah dan pelayanan kependudukan.

Sumber: CNN Indonesia

BATAM — Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026 yang digelar Bank Indonesia menjadi ajang promosi sekaligus penguatan pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kepulauan Riau (Kepri).

Kegiatan yang berlangsung di K-Square Batam pada 14-20 September 2026 tersebut menghadirkan beragam agenda, mulai dari GMP Expo, bazar kuliner Nusantara, fashion show, business matching, kompetisi, workshop, talkshow UMKM ,pertunjukan musik hingga fun run.

Salah satu area yang menjadi perhatian adalah Gebyar Pesisir Melayu Mart yang menghadirkan produk UMKM dari berbagai wilayah di Kepri. Produk yang dipasarkan berasal dari sejumlah daerah, termasuk Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, Tanjungpinang, Batam, dan Karimun.

Salah seorang pelaku UMKM binaan Bank Indonesia kepri, Azzuri saat ditemui awak media pada Selasa (15/9/2026), mengatakan seluruh produk yang ditampilkan merupakan produk unggulan UMKM binaan Bank Indonesia di wilayah Kepulauan Riau.

"Jadi semua produk UMKM unggulan di masing-masing kepulauan ini semuanya ada di sini," kata Azuri dalam kegiatan GMP 2026.

Menurut dia, kehadiran produk dari berbagai daerah tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk lokal kepada konsumen yang lebih luas tanpa harus membawa konsumen langsung ke daerah asal produk.

Salah satu produk baru yang diperkenalkan dalam GMP 2026 adalah Lapana Snack. Produk tersebut menawarkan sejumlah varian makanan ringan, termasuk keripik kentang dan olahan kulit kentang dengan cita rasa salted egg.

Inovasi pemanfaatan kulit kentang menjadi salah satu produk yang ditawarkan sebagai bagian dari diversifikasi produk UMKM.

Selain makanan ringan, Gebyar Pesisir Melayu Mart juga menyediakan berbagai produk pangan olahan seperti rendang, termasuk rendang ikan tongkol dan rendang jamur, sambal ikan tuna asap, bumbu sup ikan khas Batam, bawang goreng, saus, sambal, produk berbahan jahe, kopi, hingga berbagai makanan siap santap.

Produk berbahan ikan asap dari Natuna juga menjadi salah satu produk yang dipasarkan. Salah satu produk disebut dijual dengan harga sekitar Rp35.000 per kemasan.

Beragam produk tersebut menunjukkan potensi pengembangan komoditas pangan lokal menjadi produk bernilai tambah yang dapat dipasarkan dalam bentuk kemasan dan memiliki daya jangkau pasar lebih luas.

Dari sisi penjualan, Azzuri menyebut respons pengunjung pada hari pertama GMP 2026 cukup positif. Nilai transaksi di Gebyar Pesisir Melayu Mart disebut mencapai sekitar Rp15 juta pada hari pertama penyelenggaraan.

"Respon hari pertama itu hampir sekitar Rp15 juta," ujarnya.

Angka tersebut menjadi salah satu indikator awal pergerakan transaksi selama pameran. Pengelola menargetkan total penjualan selama kegiatan dapat mencapai Rp5 miliar.

"Karena kita Mart, keseluruhan target kita di tahun ini Rp5 miliar," kata Azzuri.

Target tersebut mencakup keseluruhan aktivitas penjualan produk yang tersedia di area Mart selama penyelenggaraan GMP 2026.

Selain area Mart, pengunjung juga dapat menemukan tenant kuliner di area luar yang menawarkan berbagai makanan siap santap, mulai dari makanan berat sampai cemilan kekinian.

Bersama REMIND, XLSMART menghadirkan E-Waste Reverse Vending Machine pertama di Indonesia untuk mendorong pengelolaan sampah elektronik yang lebih bertanggung jawab melalui teknologi, edukasi, dan aksi nyata generasi muda.

BANDUNG, 15 September 2026. PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) bersama REMIND menghadirkan #ByeByeBox Campus Roadshow to ITB sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun infrastruktur digital Indonesia yang bertanggung jawab. Melalui program ini, XLSMART mendorong pengelolaan limbah elektronik (e-waste) yang lebih bertanggung jawab sekaligus memperkuat implementasi ESG & Sustainability XLSMART serta kontribusi terhadap keberlanjutan Indonesia.

Komitmen tersebut dijalankan melalui berbagai pendekatan, termasuk teknologi ramah lingkungan, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan limbah elektronik. Praktik keberlanjutan XLSMART juga diperkuat melalui penilaian independen dari CDP dan Fitch Ratings ESG. Melalui #ByeByeBox, XLSMART menerjemahkan pendekatan tersebut menjadi aksi nyata yang menghubungkan teknologi, edukasi, perubahan perilaku, dan prinsip ekonomi sirkular di kalangan generasi muda.

#ByeByeBox merupakan E-Waste Reverse Vending Machine pertama di Indonesia yang dikembangkan untuk memudahkan masyarakat menyerahkan perangkat elektronik yang sudah tidak digunakan ke jalur pengelolaan yang lebih bertanggung jawab. Dalam kolaborasi XLSMART dan REMIND, #ByeByeBox tidak hanya menjadi titik pengumpulan e-waste, tetapi juga medium edukasi untuk mendorong kebiasaan pengelolaan perangkat elektronik yang lebih sirkular.

Program berlangsung pada 14–28 September 2026, diawali dengan peluncuran di Aula Timur ITB pada 14 September 2026 dan dilanjutkan dengan aktivasi #ByeByeBox di area kampus hingga 28 September 2026.

Dalam tahap pertama kampanye yang berlangsung hingga November 2026, XLSMART dan REMIND menargetkan pengumpulan 600 kg e-waste. Seluruh e-waste yang terkumpul akan dicatat dan diukur sebagai bagian dari pengukuran dampak program secara keseluruhan.
Direktur & Chief Regulatory Officer XLSMART, Merza Fachys, mengatakan, “Pertumbuhan konektivitas dan teknologi digital perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab dalam mengelola dampak lingkungannya. Melalui #ByeByeBox, kami ingin membuat pengelolaan e-waste menjadi lebih mudah, dekat, dan relevan bagi generasi muda. Program ini menjadi bagian dari perjalanan XLSMART dalam membangun ekosistem digital yang semakin bertanggung jawab dan berkelanjutan.”

Pengguna #ByeByeBox cukup membawa perangkat elektronik kecil yang sudah tidak digunakan dan mengikuti petunjuk pada layar. Perangkat kemudian dipindai dan divalidasi menggunakan kamera dan teknologi AI, ditimbang secara otomatis, lalu diterima dan tercatat dalam sistem REMIND. E-waste yang terkumpul selanjutnya diproses melalui pendekatan pemulihan material dan pengelolaan yang lebih bertanggung jawab.

REMIND juga membawa pendekatan pemulihan material dan pelaporan dampak yang terukur, sehingga material yang masih memiliki nilai dapat dipulihkan dan dikembalikan ke dalam siklus pemanfaatan sesuai prinsip ekonomi sirkular.

Founder & CEO REMIND, Muhammad Dzikri Ahira Soefihara, mengatakan, “#ByeByeBox kami kembangkan untuk membuat pengelolaan e-waste menjadi lebih mudah diakses dan terukur. Teknologi membantu proses pengumpulan, pencatatan, serta pemulihan material, sehingga perangkat elektronik yang tidak lagi digunakan masih dapat memiliki nilai dalam siklus pemanfaatan berikutnya.”

ITB dipilih sebagai titik awal Campus Roadshow #ByeByeBox karena relevan sebagai ruang yang mempertemukan teknologi, keilmuan, sustainability, dan aksi nyata mahasiswa. REMIND juga berangkat dari ekosistem ITB, sehingga program ini membawa kembali solusi pengelolaan e-waste kepada generasi mahasiswa berikutnya.

Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr.Eng. Ir. Syafrizal, S.T., M.T., mengatakan, “Kampus memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya solusi dan kebiasaan baru yang lebih berkelanjutan. Kehadiran #ByeByeBox di ITB menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memahami isu e-waste sekaligus terlibat langsung dalam aksi nyata.”

Program ini melibatkan kolaborasi lintas sektor antara XLSMART, REMIND, Ikatan Mahasiswa Metalurgi ITB, Institut Teknologi Bandung, GSMA, serta BAPPENAS, yang mempertemukan perspektif bisnis, teknologi, akademik, pengelolaan e-waste, hingga kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/BAPPENAS, Nizhar Marizi, S.T., M.Si., Ph.D, mengatakan, “Ekonomi sirkular membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Inisiatif seperti #ByeByeBox membantu membawa prinsip tersebut lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama melalui keterlibatan generasi muda dan pemanfaatan teknologi.”

Keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah atau berat e-waste yang terkumpul, tetapi juga dari jumlah partisipan, tingkat engagement, perubahan perilaku, serta dampak pengelolaan e-waste yang dapat dilaporkan secara konkret dan terukur.

Selama aktivasi di ITB, pengguna XL, AXIS, dan Smartfren berkesempatan memperoleh bonus kuota utama berdasarkan berat e-waste yang dikumpulkan melalui #ByeByeBox, yaitu 500 MB untuk e-waste di bawah 1 kg, 1 GB untuk 1–2 kg, dan 1,5 GB untuk di atas 2 kg, dengan masa berlaku satu hari. Bagi peserta yang belum menggunakan XL, AXIS, maupun Smartfren, tersedia kesempatan mendapatkan kartu perdana sesuai ketersediaan selama periode aktivasi.

Di sisi internal, XLSMART juga mengelola e-waste yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan, termasuk aktivitas dismantling tower, perangkat jaringan, perangkat IT, baterai, maupun aset elektronik yang telah memasuki akhir masa pakai. Pengelolaannya dilakukan bersama pihak ketiga yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan e-waste XLSMART berjalan dari dua sisi yang saling melengkapi, yaitu pengelolaan limbah elektronik dari operasional perusahaan serta mendorong perubahan kebiasaan di tingkat individu dan komunitas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya XLSMART membangun ekosistem digital yang lebih bertanggung jawab dan mendukung keberlanjutan Indonesia.

BATAM — Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto Purubaskoro mengatakan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan kinerja yang semakin solid hingga Semester I 2026. “Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 7,02 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen,’ujarnya dalam Bicang Bareng Media di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (15/9/2026.

Dengan capaian tersebut, Kepri mempertahankan posisi sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera selama enam triwulan berturut-turut. Kinerja positif tersebut tidak terlepas dari menguatnya pembentukan modal atau investasi. Pada periode yang sama, investasi di Kepri tumbuh sekitar 24 persen.

Lonjakan investasi tersebut turut mengubah kontribusi pembentukan modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri. Sumbangannya meningkat signifikan dari sekitar 3,62 persen menjadi 10,62 persen. Menurut Rony, peningkatan investasi menjadi sinyal bahwa aktivitas pembangunan dan ekspansi industri di Kepri terus berlangsung.

Kenaikan impor pada Triwulan II 2026 juga dinilai perlu dilihat secara lebih mendalam. Pasalnya, peningkatan tersebut terutama didorong masuknya barang modal dan bahan baku industri, bukan barang konsumsi. Kondisi itu menjadi indikasi bahwa aktivitas pembangunan pabrik dan proyek fisik di Kepri masih berjalan.

Masuknya mesin, peralatan produksi, serta bahan baku tersebut diperkirakan akan memberikan dampak lanjutan terhadap perekonomian ketika proyek-proyek investasi mulai memasuki tahap produksi.

Setelah fase konstruksi selesai, peningkatan kapasitas produksi diharapkan mendorong ekspor sekaligus menciptakan efek berganda terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sejumlah investasi berskala besar yang masuk ke kawasan industri juga berpotensi memberikan kontribusi lebih besar ketika mulai beroperasi secara penuh.

Secara spesial, Kota Batam masih menjadi motor utama ekonomi Kepri. Kontribusi Batam terhadap total perekonomian provinsi berada di kisaran lebih dari 65 persen hingga mendekati 70 persen.

Selain manufaktur, Kepri mulai memasuki fase diversifikasi ekonomi dengan berkembangnya industri pusat data atau data center. Kehadiran industri tersebut membuka peluang munculnya sumber pertumbuhan baru sekaligus memperluas struktur ekonomi Kepri yang selama ini sangat bergantung pada manufaktur.

Investasi di sektor data center juga berpotensi menciptakan kebutuhan baru terhadap energi, infrastruktur, jasa pendukung, hingga tenaga kerja dengan kompetensi tertentu. BI menilai ekspansi sektor-sektor baru tersebut akan semakin memperkuat fondasi ekonomi Kepri dalam jangka menengah.

Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan, termasuk di sektor informal, dinilai penting agar efek berganda investasi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan industri.

 Penguatan penyerapan tenaga kerja juga menjadi bagian penting untuk menekan tingkat pengangguran terbuka sekaligus memperluas pemerataan manfaat pembangunan.

Dengan kombinasi investasi yang meningkat, ekspansi manufaktur, masuknya industri data center, serta penguatan keterlibatan masyarakat lokal, ekonomi Kepri dinilai memiliki ruang untuk tumbuh lebih tinggi pada periode berikutnya

Batam, 15 September 2026 - Persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi hari ini juga akan menjadi pembahasan dalam kegiatan akbar Festival Media Selat Malaka Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2026 yang akan berlangsung di Batam dan Tanjungpinang, 19-21 September 2026. Diskusi publik mengangkat tema “Tercekik Kabut Asap di Indonesia: Masyarakat Adat Disalahkan, Korporasi Melenggang Bebas, Komitmen Antarnegara Dipertanyakan”.

Forum ini mempertemukan jurnalis dan aktivis di berbagai daerah tertuama dari lokasi utama karhutla yaitu Kalimantan dan Pekanbaru. Perwakilan masyarakat adat serta organisasi lingkungan untuk membahas hubungan antara karhutla, tata kelola lahan, aktivitas korporasi, kebijakan pemerintah hingga dampak kabut asap lintas batas di Asia Tenggara.

Ketua Panitia Fesmed Selat Malaka, Adam Zulfikar mengatakan, kegiatan yang merupakan kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Wilayah Kalimantan, Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN) Kalimantan Tengah dan Timur serta Trend Asia ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Media Selat Malaka 2026. Salah satu persoalan yang akan dikritisi adalah kecenderungan menempatkan masyarakat adat dan petani tradisional sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hanya karena praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Padahal, praktik perladangan tradisional masyarakat adat dalam skala terbatas dan terkendali dinilai memiliki karakter berbeda dengan pembukaan lahan berskala besar untuk kepentingan industri.

Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menjadi bagian dari latar belakang diskusi menunjukkan, sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 118.420 titik panas (hotspot) di Indonesia dengan luas indikatif area terbakar mencapai 107.649 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.262 hotspot terpantau di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area terbakar sekitar 33.837 hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Yang menjadi perhatian, data tersebut menunjukkan keberadaan hotspot di kawasan yang berkaitan dengan konsesi perusahaan. Dalam data yang dikutip dalam bahan diskusi, sebanyak 10.739 hotspot berada di kawasan HGU perkebunan kelapa sawit, sementara 7.880 hotspot berada di kawasan konsesi pertambangan dan 6.905 hotspot lainnya berada di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan konsesi, tata kelola hutan dan lahan, serta sejauh mana tanggung jawab korporasi dalam mencegah terjadinya karhutla. Di sisi lain, masyarakat adat Dayak dan petani tradisional masih menghadapi tekanan akibat kebijakan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Diskusi juga akan menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengendalian karhutla, termasuk Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu, terdapat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur pencegahan dan penanggulangan karhutla serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko karhutla. Persoalan lain yang akan dibahas adalah keberadaan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan ruang bagi petani untuk melakukan pembakaran lahan maksimal dua hektare dengan sejumlah persyaratan, seperti pembuatan sekat api dan mengikuti kearifan lokal.

Kebijakan tersebut kini kembali menjadi perdebatan seiring adanya dorongan agar regulasi tersebut dicabut. Kabut Asap Jadi Persoalan Lintas Negara Persoalan karhutla juga tidak berhenti di batas wilayah Indonesia. Asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah Sumatera maupun Papua dapat menyebar hingga ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Filipina. Karena itu, forum tersebut juga akan mengangkat isu kabut asap sebagai persoalan lintas batas di Asia Tenggara. Pembahasan akan mencakup tanggung jawab korporasi, tata kelola lahan, alur perdagangan dan ekspor-impor, serta sejauh mana komitmen antarnegara dalam menangani persoalan kabut asap yang terus berulang. Dalam forum tersebut, karhutla akan ditempatkan sebagai persoalan yang berkaitan dengan kerusakan hutan dan gambut, deforestasi, pembukaan lahan untuk industri ekstraktif, lemahnya pengawasan kawasan konsesi serta kebijakan pengelolaan lahan.

Jurnalis Didorong Tak Asal Menyalahkan Peladang Adat

Selain persoalan kebijakan dan lingkungan, diskusi juga memberikan perhatian khusus terhadap peran media dalam memberitakan karhutla. Jurnalis didorong untuk membedakan secara jelas antara pembukaan lahan tradisional berskala kecil dengan pembukaan lahan dan kebakaran berskala industri. Peliputan juga diharapkan tidak berhenti pada informasi mengenai titik api, tetapi menelusuri lokasi kebakaran, status kawasan, kepemilikan atau konsesi lahan, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan kawasan tersebut. Data yang terverifikasi, perspektif masyarakat terdampak dan prinsip keberimbangan menjadi bagian penting dalam peliputan karhutla. “Jangan langsung menyalahkan masyarakat adat ketika bukti, data, dan fakta karhutla justru mengarah pada persoalan tata kelola kawasan hutan dan lahan,” menjadi salah satu pesan utama yang akan dibawa dalam forum tersebut. Karena itu, jurnalis didorong untuk menelusuri api dan bentang lahannya, membuka data konsesi kepada publik, serta menagih tanggung jawab korporasi dan negara terhadap pencegahan, penanganan dan pemulihan lingkungan.

Forum ini juga diharapkan memperkuat jaringan jurnalisme lingkungan dan masyarakat adat serta menghasilkan rekomendasi bersama untuk mendorong pemberitaan yang lebih adil dan kebijakan pengelolaan karhutla yang tidak mendiskriminasi masyarakat adat. Diskusi publik akan berlangsung pada Minggu, 20 September 2026 pukul 10.00-12.00 WIB di Politeknik Negeri Batam dan terbuka untuk umum. Sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir antara lain Koordinator Wilayah AJI Kalimantan Kartika Anwar, Ilham dari AJI Pekanbaru, Nugroho Budi Baskoro dari AJMAN Kalteng, Andreas Ongko Wijaya Hului perwakilan masyarakat adat Mahakam Ulu, serta Alfa Arifia dari Trend Asia. Diskusi akan dimoderatori Niken Sitoningrum dari Mongabay. Peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut secara gratis dengan melakukan pendaftaran melalui tautan yang disediakan panitia.

Tentang Fesmed

Festival Media (Fesmed) adalah kegiatan tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Tahun ini AJI Batam dan AJI Tanjungpinang menjadi tuan rumah mengusung nama Fesmed Selat Malaka. Pelaksanaan Fesmed kali ini juga menjadi catatan sejarah pertama kali dilaksanakan di dua kota dan di dua pulau berbeda.

Fesmed bertujuan meningkatkan literasi media kepada masyarakat serta menjadi ajang konsolidasi jaringan masyarakat sipil. Tidak hanya dihadiri jurnalis lokal, panitia juga memboyong perwakilan 40 AJI kota se-Indonesia untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini juga menjadi kolaborasi independen antara masyarakat sipil yang memiliki prinsip dan tujuan sama untuk keberlangsungan demokrasi di tanah air. Selain itu keberadaan media menjadi kekuatan dalam acara, setidaknya terdapat 10 media lokal dan nasional yang menjadi media partner dalam acara tahunan itu.

Tentang AJI Indonesia
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) adalah organisasi profesi jurnalis yang berdiri pada 7 Agustus 1994. AJI lahir dari semangat memperjuangkan kebebasan pers, profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. Hingga kini, AJI tetap aktif melakukan advokasi kebebasan pers, peningkatan kapasitas jurnalis, perlindungan terhadap hak-hak pekerja media, serta perjuangan hak publik atas informasi.

Tentang AJI Kota Batam
AJI Kota Batam berdiri pada 28 November 2008 sebagai bagian dari AJI Indonesia. Organisasi ini aktif memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan kapasitas jurnalis, dan mengembangkan literasi media di wilayah perbatasan. Anggotanya berasal dari Kota Batam dan Kabupaten Karimun.

Tentang AJI Kota Tanjungpinang
AJI Kota Tanjungpinang berdiri pada 12 Agustus 2017 sebagai bagian dari AJI Indonesia. Organisasi ini aktif memperjuangkan kebebasan pers, meningkatkan kompetensi jurnalis, serta mengawal hak publik atas informasi di Kepulauan Riau. Anggotanya berasal dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai menguji sistem subdrain pada 18 titik di kawasan Central Business District (CBD) Batam Center yang selama ini memiliki persoalan genangan. Metode ini dirancang untuk mempercepat masuknya air dari permukaan jalan ke sistem drainase di bawahnya.

Uji coba dilakukan di sejumlah titik, antara lain kawasan Mega Mall, Batam City Mall (BCM), BRI, Mitra 10, Bank Mandiri, halte Pos Indonesia, serta beberapa lokasi lain di kawasan CBD Batam Center.

Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan evaluasi kondisi lapangan, termasuk titik-titik yang selama ini mengalami genangan. Melalui sistem subdrain, air dari badan jalan diarahkan agar lebih cepat masuk ke sistem drainase sehingga tidak terlalu lama tertahan di permukaan.

“Yang kami lihat adalah bagaimana air bisa lebih cepat masuk ke sistem drainase. Karena itu, sistem subdrain ini kami uji terlebih dahulu di titik-titik yang berdasarkan evaluasi memiliki persoalan genangan,” ujar Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur, Mouris Limanto, didampingi Direktur Pembangunan Infrastruktur, Wulung Dahana, Selasa (15/9/2026).

Dari uji coba pada 18 titik tersebut, sistem menunjukkan bahwa air dapat lebih cepat masuk ke drainase. Kondisi ini berpotensi mengurangi durasi genangan di badan jalan, meski efektivitasnya masih akan dievaluasi berdasarkan kondisi hujan yang berbeda.

“Ini masih tahap uji coba. Hasilnya akan terus kami evaluasi, terutama saat menghadapi intensitas dan kondisi hujan yang berbeda. Dari situ akan dilihat apakah metode ini efektif untuk dikembangkan di lokasi lainnya,” katanya.

Penerapan sistem subdrain dilakukan secara bertahap dengan kawasan CBD Batam Center sebagai tahap awal. Selain relatif mudah diterapkan, metode ini dipilih karena dinilai lebih efisien dari sisi biaya dibandingkan penanganan yang membutuhkan pembangunan atau perubahan sistem drainase secara besar-besaran.

Hasil uji coba 18 titik tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan pertimbangan BP Batam dalam menentukan lokasi pengembangan berikutnya.

Pendekatan ini memungkinkan penanganan genangan dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing titik, sekaligus tetap mengevaluasi kinerja sistem drainase secara keseluruhan.

“Kami ingin memastikan setiap upaya yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat di lapangan. Kalau hasil evaluasi menunjukkan metode ini efektif, tentu akan kami pertimbangkan untuk diterapkan di lokasi lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing” tutupnya.