super me
Petenis putri Indonesia, Janice Tjen, harus menghentikan langkahnya di babak utama turnamen Grand Slam US Open 2026 setelah mengakui keunggulan petenis muda berbakat asal Rusia, Mirra Andreeva, pada babak pertama.
Bertanding di Stadion Louis Armstrong, USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York, Janice Tjen takluk dua set langsung dengan skor akhir 2-6 dan 2-6. Menghadapi Andreeva yang menempati posisi unggulan kelima, Janice terus berupaya memberikan perlawanan sengit dan meredam gempuran pukulan agresif lawan dari garis belakang permainan.
Meskipun harus merelakan tiket ke babak kedua dan belum berhasil membalas kekalahan dari Andreeva, penampilan Janice Tjen di panggung tertinggi tenis dunia ini menjadi catatan prestasi tersendiri. Aksi pantang menyerah serta kerja keras yang ia tunjukkan sepanjang laga keras tersebut menuai banyak apresiasi dari publik dan pecinta olahraga tenis Tanah Air.
Sumber: CNN Indonesia
Tanjungpinang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menghadirkan empat agenda wisata budaya di sepanjang September 2026 sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan pariwisata di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata Kepri Hasan mengatakan keberadaan event-event itu tidak hanya ditujukan untuk menghadirkan atraksi bagi wisatawan, tetapi juga harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku ekonomi lokal.
"Dengan rangkaian kalendar pariwisata ini, kami optimistis pariwisata Kepri akan terus tumbuh dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat," kata Hasan di Tanjungpinang, Selasa.
Ia menyampaikan agenda wisata periode September tersebar di sejumlah destinasi, mulai dari Bintan, Batam, hingga Tanjungpinang. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang perjumpaan antara wisatawan dengan kekayaan budaya dan kehidupan masyarakat Kepri yang autentik.
Ia memerinci kegiatan wisata bulan ini akan diawali dengan Kenduri Budaya Bintan yang berlangsung pada 2-5 September 2026 di Akau Taman Kota Kijang, Kabupaten Bintan. Ajang ini jadi momentum untuk menikmati suasana budaya sekaligus merasakan keramahan masyarakat dalam balutan aktivitas wisata yang dekat dengan kehidupan lokal.
Setelah itu, dilanjutkan dengan Festival Moon Cake yang dijadwalkan pada 11-24 September 2026 di K-Square Mall, Kota Batam. Festival ini memperlihatkan keberagaman budaya yang tumbuh dan hidup berdampingan di tengah masyarakat.
Berikutnya, Gebyar Masyarakat Pesisir pada 14-20 September 2026 di Kota Tanjungpinang, yang menghadirkan semangat masyarakat pesisir sebagai bagian penting dari identitas pariwisata Kepri.
Terakhir, Pawai Lampion dalam rangkaian Festival Moon Cake tanggal 24 September 2026 di Tanjungpinang. Cahaya lampion yang menghiasi suasana Kota Gurindam itu diproyeksikan menjadi salah satu momen atraktif yang memperkaya pengalaman wisata sekaligus menghadirkan daya tarik visual bagi wisatawan dan masyarakat.
Lanjut Hasan menegaskan ajang wisata tersebut bukan sekadar hiburan, namun memperlihatkan bagaimana pariwisata Kepri terus dikembangkan melalui kekuatan budaya, kreativitas masyarakat, dan aktivitas yang mampu menciptakan pengalaman wisata yang berkesan.
"Kepri tidak hanya menawarkan keindahan alam dan pesona bahari, tapi mengajak wisatawan untuk merasakan langsung denyut budaya, tradisi, kreativitas masyarakat," ujar Hasan.
Hasan optimistis dengan semakin beragamnya agenda wisata di Kepri akan mendorong wisatawan datang dan tinggal lebih lama untuk menikmati berbagai destinasi sekaligus ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Sumber: Kantor Berita Antara
Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi menyampaikan bahwa sindikat pencuri yang telah menguras uang korban hingga Rp205 juta dengan modus ganjal mesin ATM mempelajari aksi kriminalnya secara otodidak.
Ia menyebut, sindikat yang terdiri dari empat orang itu membekali diri dengan puluhan kartu ATM palsu yang dicetak secara khusus untuk mengelabui para korbannya di gerai ATM.
"Mereka beraksi di beberapa bank dan telah mencetak banyak kartu ATM palsu sebagai 'modal'. Contohnya, jika mereka beraksi di galeri ATM Bank A, mereka sudah menyiapkan kartu cadangan palsu yang menyerupai kartu Bank A tersebut," kata Nasriadi dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.
Nasriadi mengatakan, dari keempat anggota sindikat, ada satu orang yang memantau dari luar, dan ada yang siaga di dalam gerai ATM sebanyak dua orang.
"Tugas dua orang yang berada di dalam ini adalah mengganjal tempat masuknya kartu ATM menggunakan tusuk gigi. Setelah itu, mereka menunggu korban datang," kata dia.
Ketika korban datang dan mencoba memasukkan kartunya ke mesin ATM, kata Nasriadi, kartunya tidak bisa masuk.
"Kemudian, salah satu pelaku berpura-pura menawarkan bantuan kepada korban dengan mengatakan, "Kenapa, Bu, Pak? ATM-nya tidak bisa masuk? Coba saya bantu," ujar Nasriadi meniru perkataan pelaku.
Tawaran bantuan yang adalah jebakan itu pun rupanya diindahkan oleh korban, sehingga korban menyerahkan kartu ATM aslinya kepada pelaku.
"Secara cepat, pelaku mengganti ATM asli milik korban dengan ATM palsu yang sudah disiapkan, lalu ATM palsu tersebutlah yang diserahkan kembali kepada si korban," katanya.
Setelah korban memasukkan ATM yang palsu tadi, ada satu lagi anggota sindikat yang khusus bertugas untuk mengintip dan menghafalkan nomor PIN korban.
"Ketika korban memencet nomor PIN-nya, karena kartu tersebut palsu, maka akan muncul keterangan di layar mesin seperti 'Kartu Anda tidak bisa diproses' atau 'Hubungi bank setempat'. Namun, pada titik ini, pelaku yang satunya sudah berhasil mengetahui PIN korban," lanjut dia.
Setelah mereka menguasai ATM yang asli dan mengetahui PIN-nya, para pelaku ini akan segera pergi ke mesin ATM lain untuk menguras uang yang ada di rekening korban.
"Mereka beraksi di beberapa bank dan telah mencetak banyak kartu ATM palsu sebagai modal (aksi kriminal)," papar Nasriadi.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Sipayung menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para pelaku mengaku baru melakukan aksinya sebanyak dua kali.
Aksi terakhir pada Februari berhasil diungkap polisi setelah menerima laporan korban dan memantau pergerakan pelaku yang kembali menyatroni Tempat Kejadian Perkara (TKP).
"Untuk aksinya, kami baru mendalami dua kali kejadian, namun akan kami lakukan pengembangan kembali," kata Arfan.
Polisi juga membeberkan bahwa para tersangka tidak memiliki latar belakang sebagai pekerja perbankan. Keterampilan mengganjal mesin dan memalsukan kartu diperoleh murni dari proses belajar mandiri.
Untuk keperluan pencetakan kartu palsu, kata Arfan, para pelaku memanfaatkan jasa tempat percetakan umum dengan dalih pemesanan untuk koleksi pribadi guna menghindari kecurigaan.
Saat ini, kepolisian masih terus melakukan pengembangan dan pendalaman guna mendalami potensi lokasi kejadian perkara lain.
Sumber: Kantor Berita Antara
Pemerintah Jerman menyampaikan kecaman keras dan menuduh Rusia berada di balik gelombang serangan drone misterius yang sempat mengganggu aktivitas serta navigasi penerbangan di sejumlah bandara utama kawasan Eropa.
Pihak otoritas Jerman menilai manuver tersebut sebagai aksi sabotase dan bagian dari strategi perang hibrida (hybrid warfare) yang sengaja dirancang Moskow untuk memicu kekacauan, menguji sistem pertahanan udara, serta melumpuhkan infrastruktur transportasi vital negara-negara Eropa.
Insiden munculnya drone yang menerobos ruang udara bandara ini memaksa otoritas penerbangan menghentikan sementara jadwal penerbangan demi keselamatan lalu lintas udara, yang berujung pada penundaan massal dan kerugian operasional yang signifikan.
Sebagai merespons ancaman tersebut, Jerman bersama sekutu Uni Eropa dan NATO mengumumkan bakal memperketat pengawasan intelijen, mempercanggih sistem pemantauan ruang udara di sekitar objek vital, serta menyiapkan sanksi dan tindakan balasan tegas atas aksi provokasi tersebut.
Sumber: CNN Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan izin khusus bagi 35 pesawat berregistrasi asing untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian memprihatinkan di wilayah Kalimantan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa penerbitan izin operasional ini dilakukan guna merespons terbatasnya armada udara dalam negeri di tengah meluasnya titik-titik api (hotspot). Armada asing tersebut diterjunkan langsung untuk menyokong berbagai skenario penanganan darurat, mulai dari pengeboman air (water bombing), pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), hingga percepatan distribusi logistik bagi satgas pemadam di lapangan.
Guna memastikan seluruh proses berjalan lancar, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub menjamin ketersediaan alokasi ruang udara khusus untuk manuver armada pemadam. Pemantauan ketat terhadap navigasi dan standar keselamatan penerbangan juga terus dilakukan sepanjang operasi berlangsung.
Penempatan serta pergerakan puluhan armada udara ini terus disesuaikan dengan perkembangan titik panas paling krusial di Kalimantan melalui koordinasi intensif antara Kemenhub, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
Sumber: CNN Indonesia
Batam, 1 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah melalui sinergi pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau.
Forum tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang mendorong pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi unggulan daerah. Program PED sejalan dengan agenda strategis OJK dalam pendalaman pasar keuangan, peningkatan pembiayaan, penguatan ekosistem UMKM, serta peningkatan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam sambutan pembukaannya, Senin (31/8), mengatakan pemanfaatan teknologi sektor keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan sektor keuangan.
“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan,” kata Adi.
Adi menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor dengan melibatkan regulator, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital perlu memberikan manfaat yang semakin luas dengan tetap menjaga kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal menyampaikan bahwa transformasi digital perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan menjadikan teknologi penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan,” kata Andri.
Menurut Andri, digitalisasi transaksi perlu terintegrasi dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Karena itu, forum tersebut diharapkan menghasilkan agenda konkret berupa percepatan digitalisasi UMKM, perluasan pembiayaan sektor produktif, penguatan pembayaran digital dan transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan literasi dan pelindungan konsumen.
Pemanfaatan ITSK Perluas Pembiayaan UMKM
OJK mengembangkan pemanfaatan ITSK dalam berbagai inisiatif pengembangan ekonomi daerah, salah satunya melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan ERP mendukung pencatatan aktivitas usaha secara lebih terstruktur sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi data alternatif dalam pembentukan pemeringkatan kredit atau credit scoring.
Model tersebut mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, khususnya Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Model serupa berpotensi dikembangkan di Kepulauan Riau sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ekonomi daerah.
Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan. Namun, penyaluran kredit masih didominasi kredit kepada korporasi sehingga pembiayaan UMKM masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan.
Per Juni 2026, terdapat 132.380 pengguna PAJK dari Kepulauan Riau atau sekitar 2,68 persen dari total pengguna PAJK secara nasional. Sebanyak 15 BPR dan BPRS di Kepulauan Riau telah menjalin kemitraan dengan PAJK, sementara belum terdapat penyelenggara PKA yang menjalin kemitraan dengan lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi PKA untuk memberikan informasi tambahan dalam penilaian calon debitur dan bagi PAJK untuk memperluas kemitraan dengan lembaga jasa keuangan. Pemanfaatan teknologi dan data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan sekaligus memperluas akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
OJK Perkuat Literasi Keuangan Digital Generasi Muda
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital, OJK menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam pada 31 Agustus 2026 yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kota Batam.
Dalam kuliah umum DFL, Adi Budiarso menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai karakteristik, peluang, dan risiko keuangan digital agar mampu berpartisipasi dalam transformasi ekonomi digital secara produktif dan bertanggung jawab.
“Generasi muda Indonesia berada di momen yang sangat tepat, ekosistem keuangan digital kita sedang tumbuh luar biasa cepat, dan mereka punya kesempatan untuk menjadi bagian dari transformasi ini. Yang kita butuhkan adalah memastikan partisipasi itu dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus,” kata Adi.
Adi menjelaskan bahwa perkembangan keuangan digital juga menghadirkan risiko, antara lain fluktuasi harga, keamanan digital, potensi penipuan, dan faktor psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO). Oleh karena itu, masyarakat perlu mengambil keputusan keuangan dan investasi berdasarkan pemahaman mengenai mekanisme, manfaat, dan risiko, bukan semata-mata mengikuti tren.
Hingga Juli 2026, terdapat 16 PAJK dengan total pengguna lebih dari 19 juta dan nilai transaksi mencapai Rp15,35 triliun. Sementara itu, terdapat delapan PKA dengan total hit mencapai 184 juta dan total aset Rp564 miliar.
Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 22,93 juta akun dengan nilai transaksi perdagangan sepanjang 2026 mencapai Rp171,12 triliun. OJK juga memperkenalkan perkembangan ekosistem ITSK, aset kripto, tokenisasi Real-World Assets (RWA), stablecoin, serta peran Regulatory Sandbox OJK dalam memfasilitasi inovasi. OJK menekankan pentingnya masyarakat menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami risiko sebelum melakukan transaksi.
DFL juga menghadirkan panel diskusi bertema “Mengenal Ekosistem ITSK, Kripto, Tokenisasi RWA, dan Stablecoin” dengan narasumber Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Lutfi Alkatiri, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Kirana Soehaimi, dan Anggota Departemen PKA Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Riza Mauly Kristanto, dengan moderator dari Politeknik Negeri Batam.
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Daerah
Rangkaian Forum Sinergi mencakup Strategic Focus Group Discussion, Technical Focus Group Discussion, dan Forum Business Matching yang mempertemukan OJK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPD, BPR, BPRS, asosiasi industri, akademisi, dan penyelenggara ITSK.
Forum tersebut membahas potensi ekonomi daerah, kebutuhan pembiayaan, serta peluang pemanfaatan PKA dan PAJK untuk mendukung UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan. Melalui forum tersebut, OJK mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem keuangan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Kepulauan Riau.
Pemilihan Batam sebagai lokasi kegiatan mempertimbangkan posisinya sebagai kawasan industri dan free trade zone (FTZ), kedekatannya dengan pusat ekonomi regional, serta potensinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Penguatan ekonomi digital di Batam membutuhkan pemanfaatan teknologi dan data untuk memperluas akses pembiayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi muda agar mampu menjadi pengguna yang cerdas, talenta yang kompeten, dan pencipta nilai dalam ekosistem digital.
OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, data, dan inovasi keuangan. Upaya tersebut diharapkan memperluas akses keuangan, menciptakan nilai tambah, memperkuat yang pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (nck)
Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mendapat apresiasi atas komitmennya mendorong pembangunan yang terintegrasi dan berdaya saing global. Kali ini, Batam meraih Anugerah Program Ekonomi Terpuji Kategori Pembangunan Terintegrasi Berdaya Saing Global dalam ajang Detik Sumatera Awards 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan Regional Manager detikcom, Triono Wahyu Sudibyo, kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Trans Hotel Jakarta Cibubur, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026).
Penghargaan itu menjadi apresiasi atas berbagai upaya Batam dalam membangun ekosistem yang mengintegrasikan investasi, industri, infrastruktur, konektivitas, transformasi digital, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Amsakar menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi yang diterima Pemko Batam harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus bekerja dan menghadirkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan, posisi strategis Batam sebagai kawasan perdagangan dan industri harus diiringi dengan pengelolaan potensi daerah secara optimal. Pembangunan diarahkan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat infrastruktur dan konektivitas, serta mendorong investasi, kawasan industri, digitalisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Batam memiliki posisi yang strategis dan potensi yang besar. Tugas kita adalah mengelola seluruh potensi itu menjadi kekuatan pembangunan,” katanya.
Menurut Amsakar, penguatan pembangunan juga membutuhkan sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kompetitif sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia usaha.
Ia menegaskan, penghargaan yang diterima Batam bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, apresiasi tersebut harus menjadi dorongan untuk terus melakukan pembenahan dan menjaga konsistensi pembangunan.
“Ini bukan akhir dari perjalanan. Justru penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus melakukan pembenahan. Batam terus bergerak, pembangunan terintegrasi harus diperkuat, daya saing ditingkatkan, dan manfaat pembangunan terus diarahkan agar semakin dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Penghargaan dalam Detik Sumatera Awards 2026 menjadi apresiasi terhadap arah pembangunan Batam. Penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Batam untuk menjaga konsistensi pembangunan dan memastikan kemajuan daerah semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
Batam, 1 September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah melalui sinergi pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku UMKM, industri teknologi, dan perguruan tinggi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan ITSK yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2026 di Batam, Kepulauan Riau.
Forum tersebut merupakan bagian dari Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang mendorong pemanfaatan produk dan layanan sektor jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi unggulan daerah. Program PED sejalan dengan agenda strategis OJK dalam pendalaman pasar keuangan, peningkatan pembiayaan, penguatan ekosistem UMKM, serta peningkatan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso dalam sambutan pembukaannya, Senin (31/8), mengatakan pemanfaatan teknologi sektor keuangan dapat membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan sektor keuangan.
“Teknologi keuangan kita dapat membuka akses pembiayaan yang sebelumnya belum terjangkau oleh sektor keuangan,” kata Adi.
Adi menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor dengan melibatkan regulator, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital perlu memberikan manfaat yang semakin luas dengan tetap menjaga kepercayaan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal menyampaikan bahwa transformasi digital perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan menjadikan teknologi penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.
“Pulau yang jauh tidak boleh berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi. UMKM di daerah tidak boleh kalah hanya karena keterbatasan akses terhadap pasar dan pembiayaan,” kata Andri.
Menurut Andri, digitalisasi transaksi perlu terintegrasi dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. Karena itu, forum tersebut diharapkan menghasilkan agenda konkret berupa percepatan digitalisasi UMKM, perluasan pembiayaan sektor produktif, penguatan pembayaran digital dan transaksi pemerintah daerah, serta peningkatan literasi dan pelindungan konsumen.
Pemanfaatan ITSK Perluas Pembiayaan UMKM
OJK mengembangkan pemanfaatan ITSK dalam berbagai inisiatif pengembangan ekonomi daerah, salah satunya melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP). Penerapan ERP mendukung pencatatan aktivitas usaha secara lebih terstruktur sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi data alternatif dalam pembentukan pemeringkatan kredit atau credit scoring.
Model tersebut mengintegrasikan pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, offtaker, perusahaan asuransi, serta penyelenggara ITSK, khususnya Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK). Model serupa berpotensi dikembangkan di Kepulauan Riau sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ekonomi daerah.
Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 6,99 persen secara tahunan. Namun, penyaluran kredit masih didominasi kredit kepada korporasi sehingga pembiayaan UMKM masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan.
Per Juni 2026, terdapat 132.380 pengguna PAJK dari Kepulauan Riau atau sekitar 2,68 persen dari total pengguna PAJK secara nasional. Sebanyak 15 BPR dan BPRS di Kepulauan Riau telah menjalin kemitraan dengan PAJK, sementara belum terdapat penyelenggara PKA yang menjalin kemitraan dengan lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi PKA untuk memberikan informasi tambahan dalam penilaian calon debitur dan bagi PAJK untuk memperluas kemitraan dengan lembaga jasa keuangan. Pemanfaatan teknologi dan data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan sekaligus memperluas akses produk dan layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha.
OJK Perkuat Literasi Keuangan Digital Generasi Muda
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital, OJK menyelenggarakan Digital Financial Literacy (DFL) di Politeknik Negeri Batam pada 31 Agustus 2026 yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa dari enam perguruan tinggi di Kota Batam.
Dalam kuliah umum DFL, Adi Budiarso menekankan pentingnya membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai karakteristik, peluang, dan risiko keuangan digital agar mampu berpartisipasi dalam transformasi ekonomi digital secara produktif dan bertanggung jawab.
“Generasi muda Indonesia berada di momen yang sangat tepat, ekosistem keuangan digital kita sedang tumbuh luar biasa cepat, dan mereka punya kesempatan untuk menjadi bagian dari transformasi ini. Yang kita butuhkan adalah memastikan partisipasi itu dilandasi pemahaman yang kuat, bukan sekadar ikut arus,” kata Adi.
Adi menjelaskan bahwa perkembangan keuangan digital juga menghadirkan risiko, antara lain fluktuasi harga, keamanan digital, potensi penipuan, dan faktor psikologis seperti Fear of Missing Out (FOMO). Oleh karena itu, masyarakat perlu mengambil keputusan keuangan dan investasi berdasarkan pemahaman mengenai mekanisme, manfaat, dan risiko, bukan semata-mata mengikuti tren.
Hingga Juli 2026, terdapat 16 PAJK dengan total pengguna lebih dari 19 juta dan nilai transaksi mencapai Rp15,35 triliun. Sementara itu, terdapat delapan PKA dengan total hit mencapai 184 juta dan total aset Rp564 miliar.
Pada periode yang sama, jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai 22,93 juta akun dengan nilai transaksi perdagangan sepanjang 2026 mencapai Rp171,12 triliun. OJK juga memperkenalkan perkembangan ekosistem ITSK, aset kripto, tokenisasi Real-World Assets (RWA), stablecoin, serta peran Regulatory Sandbox OJK dalam memfasilitasi inovasi. OJK menekankan pentingnya masyarakat menggunakan platform yang legal dan berizin serta memahami risiko sebelum melakukan transaksi.
DFL juga menghadirkan panel diskusi bertema “Mengenal Ekosistem ITSK, Kripto, Tokenisasi RWA, dan Stablecoin” dengan narasumber Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Lutfi Alkatiri, Direktur Eksekutif Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) Kirana Soehaimi, dan Anggota Departemen PKA Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Riza Mauly Kristanto, dengan moderator dari Politeknik Negeri Batam.
Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Daerah
Rangkaian Forum Sinergi mencakup Strategic Focus Group Discussion, Technical Focus Group Discussion, dan Forum Business Matching yang mempertemukan OJK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPD, BPR, BPRS, asosiasi industri, akademisi, dan penyelenggara ITSK.
Forum tersebut membahas potensi ekonomi daerah, kebutuhan pembiayaan, serta peluang pemanfaatan PKA dan PAJK untuk mendukung UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, industri digital, dan perikanan. Melalui forum tersebut, OJK mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem keuangan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Kepulauan Riau.
Pemilihan Batam sebagai lokasi kegiatan mempertimbangkan posisinya sebagai kawasan industri dan free trade zone (FTZ), kedekatannya dengan pusat ekonomi regional, serta potensinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Penguatan ekonomi digital di Batam membutuhkan pemanfaatan teknologi dan data untuk memperluas akses pembiayaan serta peningkatan kapasitas masyarakat dan generasi muda agar mampu menjadi pengguna yang cerdas, talenta yang kompeten, dan pencipta nilai dalam ekosistem digital.
OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, data, dan inovasi keuangan. Upaya tersebut diharapkan memperluas akses keuangan, menciptakan nilai tambah, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyampaikan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (31/8/2026).
RDP tersebut dihadiri Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, didampingi para Anggota/Deputi BP Batam beserta jajaran.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra, BP Batam berkesempatan untuk memaparkan arah pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam pada 2027 yang mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern.”
Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan, pagu anggaran BP Batam tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun, sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp2,44 triliun,” ujar Amsakar dalam RDP tersebut.
Menurutnya, terdapat rekomposisi anggaran sebesar Rp131,26 miliar yang sebelumnya telah disetujui Komisi VI DPR RI dalam RDP pada 17 Juni 2026, untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan baru serta pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di KPBPB Batam.
“Secara keseluruhan, pagu anggaran BP Batam tahun 2027 akan dialokasikan melalui dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis,” jelas Amsakar.
Sementara itu, target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BP Batam pada 2027 ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun yang bersumber dari unit-unit penghasil dan badan usaha di lingkungan BP Batam.
Tiga kontributor terbesar PNBP BP Batam ditargetkan berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah, serta Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI agar pelaksanaan program Tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, dan perekonomian nasional,” kata Amsakar.
Pada akhir pertemuan, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait Pagu Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun.
“Terima kasih kepada Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran yang telah menyusun anggaran ini dengan baik agar dapat dioptimalkan pada tahun 2027 mendatang,” tutup Wakil Ketua Komisi VI DPR RI selaku pimpinan rapat, Andre Rosiade.
Jakarta, 31 Agustus 2026. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan YWWSDC dan RTHAE setelah menemukan sejumlah indikasi pelanggaran dalam kegiatan penawaran investasi aset kripto dan aset keuangan digital kepada masyarakat.
Kedua entitas tersebut diketahui tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dan mengklaim sebagai perusahaan yang memiliki izin di luar negeri serta sedang dalam proses mengurus perizinan di OJK.
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran investasi yang mengatasnamakan perusahaan asing atau mengklaim sedang mengurus perizinan di OJK. Masyarakat juga diminta selalu memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan.
YWWSDC
YWWSDC mengklaim sebagai bagian dari YWWSDC Group US Ltd, perusahaan yang disebut memiliki izin di Colorado, Amerika Serikat. YWWSDC menawarkan skema investasi trading aset kripto dan pembelian token aset keuangan digital melalui platform YWWSDC.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menemukan bahwa YWWSDC tidak memiliki izin dari OJK sebagai PAKD, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Satgas PASTI juga menemukan indikasi perubahan alamat tautan (URL) dengan menggunakan nama berbeda, tetapi memiliki tampilan serupa sehingga diduga memiliki keterkaitan dengan YWWSDC.
RTHAE
RTHAE menawarkan investasi aset kripto dan aset keuangan digital melalui platform Retail Trader Hosted Automates Engine (RTHAE). Penawaran tersebut antara lain dilakukan melalui penawaran perdana token yang diklaim akan listing di bursa RTHAE, dengan janji bahwa dana yang telah disetorkan akan dikembalikan kepada anggota apabila token tersebut tidak jadi listing.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Satgas PASTI menemukan bahwa RTHAE tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin dari OJK sebagai PAKD, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta aplikasi dan/atau situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai PSE di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Tindak Lanjut Satgas PASTI
Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan YWWSDC dan RTHAE serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait. Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan.
Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, khususnya yang mengatasnamakan perusahaan asing dan mengklaim sedang mengurus perizinan di OJK.
Apabila menemukan indikasi penawaran serupa, penawaran investasi ilegal, atau pinjaman online ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui website sipasti.ojk.go.id atau melalui Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, dan email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui website Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat.
