Karanganyar, 23 Oktober 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan (Simolek) Edutainment dan menyelenggarakan Kegiatan Edukasi Keuangan Bagi Masyarakat Karanganyar di Alun-alun Kabupaten Karangayar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2022.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Bupati Karanganyar Julyatmono dan Pimpinan Industri Jasa Keuangan.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan edukasi oleh OJK tidak hanya dilakukan secara daring, tetapi juga dilakukan secara langsung di tengah-tengah masyarakat, salah satunya dengan menggunakan mobil Simolek.
“Penyerahan mobil Simolek ini untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses edukasi secara online, dan juga sesuai pesan Bapak Presiden supaya OJK memberikan edukasi dengan cara yang kreatif dan variatif, dengan mengedepankan unsur edukasi juga entertainment,” kata Friderica.
Friderica juga menyampaikan bahwa saat ini OJK telah menyerahkan sebanyak 54 unit mobil Simolek yang telah dilengkapi dengan perangkat audio visual, ke seluruh Indonesia melalui Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah berdasarkan luasan wilayah dan kepadatan penduduk.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk mengatasi permasalahan banyaknya praktek rentenir dan pinjaman online ilegal di masyarakat diperlukan tidak hanya peningkatan akses keuangan oleh industri jasa keuangan, tetapi juga adanya edukasi dan literasi keuangan.
“Yang harus dilakukan bersama adalah penyederhanaan dari segi pendekatan industri jasa keuangan itu sendiri dan melalui Simolek ini untuk peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat,” kata Mahendra.
Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa pemanfaatan Simolek Edutainment juga disesuaikan dengan karakter daerah setempat yang dalam penyampaian edukasi kepada masyarakat dikaitkan dengan hiburan seni dan budaya lokal.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit menyampaikan di tengah kondisi pemulihan ekonomi saat ini, edukasi dan literasi keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami berterimakasih kepada OJK yang mengambil inisiatif untuk memperluas edukasi kepada masyarakat dan literasi keuangan melalui peluncuran Simolek pada hari ini, sehingga masyarakat dapat membedakan mana jasa keuangan yang legal, mana jasa keuangan yang ilegal, dan kalau sudah tertipu bagaimana cara mengatasinya,” Kata Dolfie.
Bupati Karanganyar Julyatmono menyampaikan apresiasi sekaligus harapannya dengan peluncuran mobil Simolek Edutainment di Karanganyar ini, agar masyarakat bisa mendapatkan edukasi keuangan yang baik agar terhindar dari pelaku penipuan dan terjebak pinjaman online ilegal.
“Agar masyarakat dapat teredukasi, mendapatkan nilai tambah yang baik dan tugas perbankan bagaimana ekonomi berjalan dengan cepat dan lancar, mobilitasnya kenceng sehingga masyarakat juga dapat menyimpan uangnya dengan sangat baik,” kata Julyatmono.
Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyerahkan secara simbolis mobil Simolek Edutainment kepada Kepala OJK Solo Eko Yunianto, untuk selanjutnya dapat digunakan OJK bersama industri jasa keuangan, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya di wilayah Solo Raya dalam pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. (nck)
Yogyakarta, 22 Oktober 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah menggelar rangkaian kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta menyemarakkan Hari Santri Nasional tahun 2022 dengan mengusung tema “SAKINAH” (Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah).
Perayaan Hari Santri Nasional dibuka dengan Opening Ceremony yang dilaksanakan secara serentak di lima pondok pesantren pada tanggal 22 Oktober 2022 yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Munnawir Krapyak, Bantul dan diikuti oleh Pondok Pesantren Darunnajah - Jakarta, Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Leuwipanjang - Banten, Pondok Pesantren API Syubbanul Wathon Secang – Magelang, dan Pondok Pesantren Al-Anwar – Bangkalan.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pemahaman keuangan syariah bagi santri. Santri didorong memiliki tingkat literasi keuangan yang baik agar dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses keuangan (inklusi) pada lembaga jasa keuangan formal.
“Pada intinya belajar keuangan itu adalah kemampuan kita untuk dapat mandiri secara keuangan nantinya. Karena sebetulnya ilmu tentang pengelolaan keuangan adalah essential life skill atau keterampilan hidup yang sangat penting dibutuhkan oleh kita semua,” kata Friderica.
Tingkat literasi keuangan yang baik juga dapat menumbuhkan kesadaran mengenai kewaspadaan terhadap penawaran investasi ilegal/bodong yang marak terjadi di masyarakat.
Rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional meliputi Talkshow Edukasi Keuangan Syariah, Launching Gerakan Santri Menabung, dan Tabligh Akbar/Doa Bersama. Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan rekening Simpel iB selama periode 22 – 25 Oktober 2022 guna mendukung Gerakan Santri Menabung dan Bulan Inklusi Keuangan.
Puncak dan Closing Ceremony Hari Santri Nasional direncanakan pada 28 Oktober 2022 yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma’ruf Amin dengan agenda Penyerahan Simbolis Rekening Tabungan Santri, dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan MES.
Pelaksanaan kegiatan hari ini dihadiri lebih dari 5.000 peserta yang hadir secara tatap muka di masing-masing pondok pesantren.
Pelaksanaan Perayaan Hari Santri Nasional 2022 di pondok pesantren diharapkan juga dapat memberikan multiplier effect kepada lingkungan sekitar, mengingat peran penting santri di lingkungannya, kegiatan edukasi keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan agar tidak terjerumus pada utang yang konsumtif atau penipuan yang berkedok investasi.
Program TPAKD
Dalam kesempatan di Yogyakarta, Friderica juga menyempatkan diri mengunjungi sejumlah debitur Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (Pede) dari BPD DIY yang merupakan salah satu program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Yogyakarta di Kelurahan Patehan Kemantren Kraton Yogyakarta.
Kredit Pede di lokasi tersebut menyasar Kelompok Wanita Tani (KWT) yang merupakan pelaku UMKM dengan awal usaha berfokus pada olahan hasil pertanian dan terus berkembang menjadi berbagai usaha di sektor perdagangan, perikanan dan kerajinan.
Debitur Kredit Pede di kawasan tersebut juga mendapatkan pendampingan dari Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata setempat dalam pengembangan usahanya.
“Ini adalah hasil kerja sama dari berbagai pihak, dari pencetusan TPAKD oleh OJK, kemudian didukung oleh Pemda dengan menerbitkan SK Gubernur serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan, sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat dan nilai tambah serta mendorong peningkatan perekonomian di daerah,” kata Friderica.
Kredit Pede merupakan implementasi dari Generic Model Skema Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir Skema 3 (GM K/PMR) yaitu penyediaan kredit/pembiayaan yang cepat dan murah. Kredit Pede memberikan plafon sebesar Rp2,5 juta (tanpa agunan) dan plafon sampai dengan Rp50 juta (dengan agunan tambahan).
Sejak diluncurkan pada tahun 2020 sampai dengan triwulan 2 2022, kredit Pede telah dinikmati oleh lebih dari 2.499 debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp16,63 miliar.
Sedangkan secara nasional sampai dengan triwulan 2 2022, TPAKD melalui program K/PMR telah menyalurkan kredit/pembiayaan total sebesar Rp4,4 triliun kepada 337.940 debitur.
OJK bersama Pemerintah Daerah dan PUJK akan terus meningkatkan kolaborasi dalam perluasan akses keuangan di daerah melalui program TPAKD dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. (nck)
Tangerang - Kinerja pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga positif di angka 5,44% pada Q2 tahun 2022, meski di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan. Capaian tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan yang relatif lebih baik dibanding sejumlah negara lain. Organisasi internasional IMF juga mengakui bahwa kondisi ekonomi Indonesia menjadi titik terang di tengah kesuraman dunia. Tren surplus neraca perdagangan Indonesia selama 29 bulan berturut-turut hingga September 2022 menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Terhitung sejak Januari hingga September 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia telah mencapai USD39.8 miliar. Sementara itu, nilai ekspor pada bulan September 2022 secara year on year mengalami peningkatan sebesar 20,28%. Memanfaatkan momentum ini, Pemerintah terus berupaya meningkatkan ekspor melalui pembukaan pasar ekspor, salah satunya melalui pameran business to business internasional Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka pameran perdagangan yang diikuti oleh lebih dari 795 pelaku usaha dan 2.800 buyers dari 176 negara secara hybrid di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Rabu (19/10).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan global semakin baik. Presiden Joko Widodo meyakini pada kuartal ketiga tahun 2022 ekonomi nasional masih tumbuh di atas 5% atau di atas 5,4%. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya bekerja keras secara detail di tengah kondisi saat ini.
Sebagai informasi, TEI 2022 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan bersama para stakeholder terkait dengan mendorong tujuh sektor unggulan yakni manufaktur, fesyen dan aksesori, perawatan kesehatan dan kecantikan, makanan dan minuman, peralatan medis, perabotan dan dekorasi rumah, serta digital dan layanan. TEI 2022 digelar secara offline pada 19–23 Oktober 2022 di ICE BSD, sedangkan secara virtual digelar pada 19 Oktober hingga 19 Desember 2022. Pameran tersebut ditargetkan menambah USD10 miliar pada neraca perdagangan Indonesia. Dalam pembukaan TEI 2022 tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan Primaniyarta Award dan Primaduta Award tahun 2022 kepada para pelaku usaha dan kepala daerah yang berhasil mendukung ekspor nasional.
Selain pameran internasional, TEI juga menyelenggarakan beberapa kegiatan pendukung antara lain penandatanganan memorandum kerja sama dagang antar negara yaitu Trade, Tourism, and Investment Forum yang membahas isu-isu terkini dalam dunia dagang internasional, penjajakan kesepakatan bisnis (business matching), dan konseling bisnis (business counseling).
Usai acara pembukaan TEI 2022, Menko Airlangga mewakili Presiden Joko Widodo serta didampingi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan audiensi dengan CEO Kodeco Energy di Hall Nusantara ICE BSD. Pertemuan tersebut membahas terkait rencana investasi Korea Selatan di Indonesia, khususnya pada sektor pertanian dan peternakan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Kabinet, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, Menteri Pertanian, Menteri Peternakan Papua Nugini, Duta Besar Negara sahabat, perwakilan Kementerian Luar Negeri, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Gubernur Banten, Ketua KADIN Indonesia dan asosiasi beserta para pelaku bisnis. (nck)
Jakarta, 17 Oktober 2022. Optimisme pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga meski di tengah gejolak tantangan global saat ini dan hal tersebut seiring dengan perbaikan indikator pada berbagai sektor. Salah satu sektor yang menunjukkan perbaikan signifikan yakni konsumsi dan investasi yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat, terjaganya indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan penjualan eceran, terjaganya PMI manufaktur pada level ekspansi, serta kredit perbankan yang tumbuh di atas 10% sejak Juni 2022.
Capaian positif juga turut ditunjukkan sektor eksternal yang ditandai dengan surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan, serta terjaganya cadangan devisa dan rasio utang pada level aman. Tercatat pada Januari hingga Agustus 2022, neraca perdagangan telah mengalami surplus hingga USD35 miliar yang didorong oleh ekspor komoditas utama seperti batu bara, palm oil, dan nikel.
“Kerja sama semua pihak termasuk swasta, patut kita syukuri karena Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen selama 3 kuartal terakhir dan berharap di kuartal III dan IV mampu menargetkan pertumbuhan di atas 5 persen sehingga secara year on year di akhir tahun kita targetkan 5,2%,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam Webinar 100 Tahun Eka Tjipta Widjaja Forum Dialog: Economic Outlook 2023, Senin (17/10).
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa sektor pasar modal juga turut mengalami penguatan di tengah pelemahan indeks saham global. Tercatat IHSG telah mencetak return positif di atas 3% secara year-to-date per 14 Oktober 2022 dibandingkan indeks saham lain, dengan net inflow hampir Rp70 triliun dalam kurun waktu 9 bulan.
Terkait dengan inflasi, Indonesia telah menaikkan suku bunga sebesar 75 bps untuk merespon tren inflasi sehingga inflasi nasional mampu terjaga secara moderat pada angka 5,95% (yoy) pada bulan September. Penurunan harga komoditas hortikultura pada bulan September juga masih mampu menahan laju inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan, dan solar.
Momentum pemulihan ekonomi nasional juga terus dijaga oleh Pemerintah dengan menerapkan berbagai strategi seperti pelonggaran mobilitas masyarakat, implementasi kebijakan fiskal sebagai shock absorber, menjaga stabilisasi harga, peningkatan kualitas SDM melalui Program Kartu Prakerja, serta pengembangan UMKM.
Seiring dengan penurunan kasus pandemi, Pemerintah juga telah mempersiapkan strategi transisi aktivitas ekonomi dengan mengalokasikan anggaran PEN tahun 2022 sebesar Rp455,6 triliun yang difokuskan untuk penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.
Menyoal target pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah juga berupaya mengimplementasikan strategi berupa reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, percepatan digitalisasi, pemberantasan kemiskinan ekstrem, hilirisasi industri berbasis prinsip ekonomi hijau, serta optimalisasi Lembaga Pengelola Investasi (LPI)/INA yang diarahkan ke sektor energi terbarukan. Langkah deregulasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) juga terus dilakukan Pemerintah guna menjadi game changer dalam mendorong peningkatan investasi.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyebutkan upaya Pemerintah dalam mengembangkan Electric Vehicle (EV) untuk hilirisasi komoditas dan juga sebagai percepatan transformasi menuju teknologi hijau. Strategi pengembangan yang dilakukan yakni dengan menjaga ketersediaan bahan baku untuk industri hilir serta meningkatkan investasi guna pengembangan rantai nilai baterai EV secara end-to-end.
“Berbagai upaya Pemerintah terus dilakukan terutama untuk mewujudkan perekonomian agar tumbuh lebih cepat, oleh karena itu saya berharap seluruh pelaku mendukung kebijakan Pemerintah, dan Pemerintah akan terus mendorong untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta,” pungkas Menko Airlangga.
Kegiatan tersebut turut dihadiri antara lain oleh Menteri Investasi Indonesia/Kepala BKPM, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan, serta Sinar Mas Board Member. (nck)
Jakarta, 17 Oktober 2022. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2022 kembali menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat sebesar 397,4 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 400,2 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1% (yoy).
ULN Pemerintah pada Agustus 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada Agustus 2022 sebesar 184,9 miliar dolar AS, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar 185,6 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 10,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juli 2022 yang sebesar 9,9% (yoy). Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat adanya penurunan pinjaman seiring dengan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Sementara itu, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mengalami kenaikan posisi seiring dengan peningkatan inflow pada SBN domestik yang mencerminkan kepercayaan investor asing yang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Penarikan ULN yang dilakukan di bulan Agustus 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%). Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.
ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada Agustus 2022 tercatat sebesar 204,1 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 206,1 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,0% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,2% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 3,6% (yoy) dan 1,6% (yoy) antara lain karena pembayaran neto utang dagang dan kewajiban lainnya. Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,5% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,1% terhadap total ULN swasta.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada bulan Agustus 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,4%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,7%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,1% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadatanya dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Oktober 2022 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan. (nck)
Jakarta - Di tengah ketidakpastian global yang memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi dunia, fundamental perekonomian Indonesia mampu memperlihatkan kinerja yang tetap impresif. Meski pada Juli 2022 International Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi ekonomi global dari 3,6% menjadi 3,2%, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi yakni di angka 5,3%. Kinerja IHSG juga tercatat cukup baik di tengah tekanan global dan pelemahan indeks saham global, di mana pada 10 Oktober 2022 IHSG mencatat return 6% (ytd) di posisi 6.982,5.
Walaupun terjadi goncangan, namun indikator eksternal Indonesia relatif kuat. Volatility Index Indonesia senilai 30,49 atau masih dalam batas nilai indikatif 30. Kemudian terkait level indeks Exchange Market Pressure (EMP) per September 2022 berada di angka 1,06 atau masih berada di bawah batas treshold level satu yaitu sebesar 1,78. Demikian pula juga dengan perbandingan Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan Meksiko, Turki, Brasil, dan Afrika selatan.
Berbagai kebijakan seperti pengetatan terhadap suku bunga telah dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Amerika, Indonesia, India, Inggris, Jerman dan Afrika selatan dalam menghadapi tantangan global. Indonesia sendiri telah menyesuaikan suku bunga sebesar 50 bp pada September 2022 menjadi 4,25.
Pada Konferensi Pers setelah Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/10), disampaikan bahwa terdapat 28 negara yang terdaftar untuk memperoleh bantuan IMF, di mana 14 diantaranya masih dalam proses.
“Indonesia faktor eksternalnya masih sangat kuat. Sehingga Indonesia tidak termasuk dalam negara yang rentan terhadap masalah keuangan. Bahkan di antara negara G20, Indonesia adalah negara yang pertumbuhan ekonominya nomor 2 tertinggi setelah Saudi Arabia. Jadi, dari segi faktor eksternal Indonesia aman,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers tersebut.
“Dari internal, ekonomi kita kuat karena kita punya domestic market. Sekarang konsumsi turut menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, terlebih diprediksi di tahun depan pun pertumbuhan ekonomi kita diantara 4,8%–5,2%. Jadi tentu berbagai lembaga yang memprediksi tersebut, melihat bahwa Indonesia relatif kuat,” imbuh Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan pentingnya untuk terus mendorong keberlanjutan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di mana akan dilanjutkan dengan bunga 6%. Sedangkan KUR untuk sektor pertanian akan diminta untuk dipertahankan di angka 3%.
Terkait perkembangan G20, Menko Airlangga menyampaikan bahwa arahan Presiden Joko Widodo agar seluruh kegiatannya dapat disosialisasikan dengan lebih baik lagi. Kemudian diharapkan juga deliverables yang dihasilkan memiliki manfaat untuk Indonesia selaku tuan rumah.
Terkait dengan update kondisi Covid-19, secara keseluruhan dalam 6 bulan terakhir perkembangannya sudah mulai melandai dan kasus konfirmasi harian secara nasional ada di angka 1.195 kasus sehingga relatif rendah. Dan sejak tanggal 10 Agustus 2022 Rt Indonesia sudah mencapai <1. Diharapkan nilai Rt ini dapat bertahan dalam 3 bulan, sehingga Indonesia dapat mengambil langkah untuk mencabut aturan wajib masker sebagai langkah menuju endemi.
“PPKM akan dievaluasi sampai dengan akhir bulan ini, dan akhir bulan depan akan ditentukan bagaimana pelaksanaan PPKM ke depan disertai catatan bahwa vaksinasi booster diekstensifikasikan di bulan November, Desember, dan Januari. Kalau kita bisa jaga di bulan Februari kasusnya landai, maka kita bisa lepas dari pandemi Covid-19 ini,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
Jakarta, 11 Oktober 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan dengan menggelar Workshop Kolaboratif OJK dan KPK bertema “Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal” selama dua hari yaitu pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2022.
Hadir dalam pembukaan Workshop dimaksud Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi, Plt. Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia dan Manajemen Strategis OJK I. B. Aditya Jayaantara, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Imansyah, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Rizal Ramadhani, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana, jajaran pejabat di lingkungan KPK dan OJK serta peserta workshop.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam sambutannya menjelaskan bahwa tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh KPK semakin luas dan berkembang-termasuk di dalamnya perkembangan kejahatan di sektor jasa keuangan. Oleh karenanya, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung upaya pencegahan korupsi pada sektor ini.
“Peran OJK sangat signifikan dalam membantu tugas pemberantasan korupsi melalui Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan,” kata Alex.
Lebih lanjut, Alex menyampaikan bahwa OJK sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apabila industri jasa keuangan berlangsung secara sehat dan bebas korupsi maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena pendapatan dan belanja masyarakat juga mengalami peningkatan.
Financial crime atau kejahatan keuangan yang saat ini terjadi di Indonesia semakin sulit dibuktikan, beragam, dan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi digital. Oleh karenanya, lembaga jasa keuangan saat ini telah mengeksplorasi sumber data baru bagi solusi penipuan dan kebijakan termasuk kecerdasan perangkat dari ponsel, pencocokan identitas, media sosial, dan jaringan profesional serta data telekomunikasi yang bersifat realtime.
“Melihat semakin canggihnya sistem yang dibuat oleh lembaga keuangan dalam mencegah dan mengimbangi fraud yang masif dilakukan dalam sektor keuangan maka dari sisi penegakan hukum perlu memahami sistem pencegahan yang ada tersebut serta memiliki kompetensi dalam mendalami modus-modus yang dilakukan dalam melakukan fraud yang terjadi,” kata Alex.
Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara mengapreasiasi penyelenggaraan kegiatan Workshop Kolaboratif ini karena dapat menjadi sarana untuk berdiskusi serta saling memberikan masukan dalam mewujudkan koordinasi dalam rangka penegakan hukum sektor jasa keuangan yang optimal, khususnya di Bidang Pasar Modal.
“Tepat sekali bahwa OJK dan Aparat Penegak Hukum termasuk KPK berkolaborasi dan bersinergi untuk melakukan upaya-upaya yang secara serius membersihkan Pasar Modal Indonesia dari para pelaku kejahatan finansial yang dapat merugikan kepentingan industri Pasar Modal maupun perekonomian Indonesia,” kata Mirza.
Mengingat perannya yang sangat strategis dan beragamnya jenis investasi maka Pasar Modal Indonesia tidak luput dari incaran/sasaran pihak-pihak pelaku kejahatan terutama kejahatan finansial. Undang- Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) mengatur berbagai tindak pidana di Pasar Modal yang mungkin terjadi, diantaranya terkait dengan tindak pidana insider trading, manipulasi pasar, misleading information dan beberapa tindak pidana lain terkait dengan kewajiban perijinan/persetujuan/pendaftaran.
Mirza juga menyampaikan bahwa perkembangan Pasar Modal Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan yang cukup menggembirakan. Dari sisi pemodal, terdapat peningkatan pemodal ritel domestik yang sangat signifikan dalam satu tahun terakhir. Sampai dengan 7 Oktober 2022, jumlah investor yang tercatat di PT KSEI sebanyak lebih dari 9,8 juta investor. Demografi investor ritel domestik juga dilihat sangat menggembirakan karena didominasi oleh para investor usia muda.
“Hal ini memberikan sinyal positif dan optimisme yang tinggi bahwa Pasar Modal Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang mengingat Indonesia jumlah penduduk usia muda Indonesia yang sangat besar dan diperkirakan di tahun 2045, sekitar 70 persen dari penduduk Indonesia adalah pada usia produktif yang merupakan potensi sangat besar sebagai investor Pasar Modal Indonesia,” kata Mirza.
KPK dan OJK berharap melalui kegiatan ini, dapat mempererat jalinan kerjasama antara kedua lembaga, serta membangun sebuah community of practice antara OJK dan KPK, untuk mengawal proses penegakan hukum di industri Pasar Modal dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. (nck)
Jakarta, 10 Oktober 2022. Otoritas Jasa Keuangan terus mengembangkan ekosistem financial technology (fintech) yang inovatif, bertanggung jawab, dan memprioritaskan aspek perlindungan konsumen. Seiring bertumbuhnya literasi digital dan tingkat penggunaan produk serta layanan keuangan digital, OJK menyadari bahwa perlu dibangun digital trust system untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan digital.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya pada pembukaan OJK Virtual Innovation Day 2022 di Jakarta, Senin pagi ini.
“Kebutuhan untuk membangun digital trust menjadi sangat fundamental mengingat meningkatkatnya berbagai risiko seiring dengan semakin terdigitalisasinya seluruh aktivitas masyarakat. Selain untuk memitigasi risiko, pengembangan digital trust juga penting untuk meningkatkan keyakinan konsumen, memanfaatkan layanan dan produk keuangan digital yang menyakinkan konsumen bahwa aset, data, dan privasinya terjaga dengan aman,” kata Mahendra.
Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Rudiantara yang berkesempatan hadir juga menekankan hal-hal yang harus menjadi pertimbangan dalam membangun digital trust system.
“Seluruh elemen ekosistem keuangan digital perlu mempertimbangkan penempatan investasi mereka untuk meningkatkan digital trust. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam membangun digital trust harus melibatkan pendekatan interdisipliner di seluruh aspek yang meliputi sumber daya manusia, proses bisnis, tata kelola, dan regulasi, dengan teknologi sebagai pendukung utama,” kata Rudiantara.
Dalam kegiatan OVID 2022, OJK juga meluncurkan beberapa inisiatif seperti layanan chatbot dan modul literasi keuangan digital terkait kanal pengaduan konsumen serta program peningkatan kapasitas SDM dalam bidang supervisory technology (suptech) dan regulatory technology (regtech). Ketiga inisiatif tersebut telah disiapkan oleh OJK untuk membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Keseluruhan program ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keuangan digital dan berpengaruh positif pada eskalasi inklusi keuangan di Indonesia.
Chatbot dan modul literasi keuangan digital adalah bukti nyata dari OJK untuk masyarakat dalam memanfaatkan teknologi modern, khususnya dalam mengakses data keluhan nasabah secara real-time dan mengidentifikasi potensi misconduct secara akurat serta meyakinkan konsumen bahwa suara mereka didengar. Lebih jauh, konsumen akan dibantu untuk menyelesaikan keluhan mereka terkait layanan keuangan digital melalui kanal pengaduan konsumen yang tepat.
Sementara itu, program peningkatan kapasitas SDM mengenai suptech dan regtech juga dibentuk untuk meningkatkan kapasitas insan OJK dalam mewujudkan visi 21st century supervision yaitu digitally enabled supervision.
Pada kegiatan ini, digital trust juga diangkat menjadi topik diskusi webinar dengan para regulator di Indonesia yang turut hadir di acara OVID 2022. OJK beserta Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, hingga Kepolisian Daerah Metro Jaya turut berpartisipasi dalam mentranslasi strategi yang harus dilakukan guna membangun digital trust di ekosistem keuangan digital.
Semangat dari para regulator juga diikuti oleh asosiasi dan industri fintech yang telah berkolaborasi untuk menyiapkan beberapa perangkat dalam memperkuat digital trust system di Indonesia yaitu melalui e-KYC, sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik (e-signature), dan digital identity.
Dalam kegiatan OVID 2022 juga dilaksanakan konferensi pers Indonesia Fintech Summit 2022 yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK yang Membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital Imansyah dan Ketua Umum AFTECH Pandu Patria Sjahrir. Kegiatan OVID 2022 ini juga merupakan acara pre-event Indonesia Fintech Summit 2022 yang akan dibuka pada tanggal 11 November 2022 di Bali. (nck)
Pekanbaru - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Riau menyelenggarakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Riau Expo 2022 dalam rangka meningkatkan akses keuangan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena didampingi Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan serta Pimpinan IJK hadir dalam pembukaan BIK Riau Expo 2022 di Mall SKA, Pekanbaru, Riau.
Ketua Dewan Audit Sophia Wattimena dalam sambutannya menyampaikan antusiasme dan kolaborasi antara OJK, Pemerintah Daerah dan IJK serta seluruh pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau akan mendorong suksesnya penyelenggaraan BIK Riau Expo 2022 sehingga dapat mempercepat peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat Riau.
Melalui BIK Riau Expo 2022, OJK mendorong IJK di Provinsi Riau untuk dapat secara masif melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan memberikan penawaran jasa dan produk keuangan yang murah, mudah dan terjangkau bagi masyarakat.
Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau M. Job Kurniawan memberikan apresiasi kepada OJK dan seluruh IJK di Provinsi Riau atas inisiatif pelaksanaan BIK 2022 pada tahun ini yang mengangkat tema “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat.”
Rangkaian kegiatan BIK Riau Expo 2022 yang berlangsung dari tanggal 8 – 9 Oktober 2022 terdiri dari financial expo yang diisi oleh 42 booth IJK, pameran UMKM “Festival Kopi” yang diisi oleh 16 UMKM di bidang kuliner, talkshow literasi keuangan, Dialog Kopi, Kompetisi Latte Art bagi komunitas barista, dan kontes menyanyi BIK Idol bagi pegawai IJK di Provinsi Riau.
BIK sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada bulan Oktober setiap tahunnya, diharapkan akan semakin memperkuat komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholders dalam rangka pemenuhan dan peningkatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (nck)
Jakarta, 7 Oktober 2022. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Hal ini tercermin dari potensi pasar produk halal di dalam negeri yang diharapkan dapat memperkuat industri halal nasional, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen dalam industri halal global namun juga sebagai produsen. Sebagai upaya dalam mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah berkomitmen membentuk suatu ekosistem terintegrasi untuk memperkuat peran Indonesia sebagai pelaku usaha produk halal global, salah satunya melalui akselerasi sertifikasi halal. Demikian mengemuka dalam pembukaan International Halal Dialogue ke-4 tahun 2022 yang mengangkat tema “Accelerating Halal Certification for Supporting Economic Recovery". Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan kolaborasi Bank Indonesia dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga menjadi salah satu rangkaian dalam perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 yang diselenggarakan secara hibrid di Jakarta (7/10).
Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutan pembukaanya menyampaikan Indonesia menaruh harapan yang besar terhadap kemajuan industri halal nasional guna memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan upaya dalam menjadikan Indonesia agar memiliki peran yang semakin signifikan di kancah internasional khususnya industri makanan dan minuman halal. Untuk itu, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis termasuk penyederhanaan proses sertifikasi halal yang semula memerlukan waktu lebih dari tiga bulan kini hanya maksimal dua puluh satu hari. Kemudahan lainnya adalah sertifikasi melalui self-declare dimana pelaku usaha dapat menyatakan sendiri bahwa produknya halal dengan tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui berbagai regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut diharapkan dapat mendukung dan memperkuat tumbuhnya ekosistem dan industri halal di Indonesia.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Arief Hartawan, menyampaikan dalam mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terbesar dunia, terdapat 4 strategi untuk memperkuat ekosistem industry halal nasional. Pertama, mempercepat sertifikasi halal khususnya pada rumah potong hewan dan unggas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IPB dan KNEKS, 85% rumah potong hewan dan unggas di Indonesia belum memiliki sertifikasi halal. Kedua, merumuskan model bisnis industri halal. Ketiga, pengembangan halal traceability dalam proses produksi, dan keempat kerjasama antar lembaga sesuai dengan perannya masing-masing dalam sertifikasi halal.
Konsep halal tidak hanya terbatas pada makanan melainkan juga berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Halal merupakan gaya hidup yang ditujukan untuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia, sehingga sangat relevan dengan semua pihak baik muslim dan non-muslim. Hal ini mencakup beberapa produk yang sering digunakan dalam keseharian seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, produk biologi, dan produk kimia yang dapat memperoleh sertifikasi halal apabila proses produksi telah sesuai tata cara pengolahan produk halal. Oleh karena itu, dalam membangun sertifikasi halal memerlukan sebuah ekosistem halal. Pemerintah bersama stakeholders terkait perlu memastikan halal supply chain tersedia dari sisi hulu hingga hilir. Hal ini tentunya memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak baik pemerintah dan pelaku usaha, untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk perekonomian nasional. (nck)
