Live Streaming
super me

super me

Page 1 of 104

Jakarta - Pemerintah Indonesia bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, di Roma. Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. G20 merupakan forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997 / 1998. G20 beranggotakan 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dan satu perwakilan regional yaitu Uni Eropa, yang memiliki PDB terbesar di dunia. Kelompok negara ini berkontribusi pada 85% PDB dunia, 75% perdagangan dunia, dan 80% investasi global, serta meliputi dua pertiga populasi penduduk dunia. Dalam menentukan presidensi, G20 memiliki mekanisme regional basket rotation dimana saat ini adalah giliran negara yang berada di basket Asia. Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 merupakan kali pertama bagi Indonesia, karena dari basket Asia, baru 4 negara yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan dan Saudi Arabia yang sudah pernah menjadi tuan rumah Presidensi G20.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama dengan Kementerian Luar Negeri akan mengoordinasikan bahasan topik non keuangan (Sherpa Track); Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan mengoordinasikan bahasan topik keuangan (Finance Track); sementara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan mengoordinasikan Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Ketua Bidang Komunikasi dan Media.

Sebagai Ketua I Bidang Sherpa Track, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan,”Pemerintah Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 ini dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia, di bidang ekonomi, pembangunan sosial dan juga politik. Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.”

Pemerintah memperkirakan dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 Triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 Triliun, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor. ”Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, Presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain dengan Undang Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan Investor Global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah juga berkomitmen untuk menggunakan forum G20 untuk mendorong kepentingan Indonesia terkait pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta kerjasama produksi dan distribusi vaksin. Menko Airlangga menerangkan,”Pemerintah akan mendorong penguatan komitmen global untuk memastikan vaksin sebagai global public goods, dan di saat yang sama meningkatkan kepastian aksesabilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah.”

Secara resmi, Indonesia akan menjadi Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan mengangkat tema utama ”Recover Together, Recover Stronger”. Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pengendalian Covid-19 di tanah air. Seluruh rangkaian pertemuan dan side events, akan diselenggarakan secara hybrid dan/atau fisik dengan memperhatikan kondisi pengendalian transmisi virus Covid-19 sebagai parameter. ”Prioritas Pemerintah tetap melindungi masyarakat Indonesia dari potensi paparan virus Covid-19, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan Delegasi peserta konferensi. Seluruh pertemuan dan side events G20 di bawah Presidensi Indonesia, akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat,” ungkap Menko Airlangga.

Untuk itu, telah disusun bersama sejumlah parameter kesehatan yang bisa mendukung pelaksanaan pertemuan, antara lain: level asesmen situasi pandemi yang mengacu pada standar WHO, cakupan vaksinasi minimum di lokasi pertemuan, kasus aktif yang rendah, dan ketersediaan rumah sakit tipe A. Sepanjang Presidensi Indonesia, dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 akan diadakan sekitar 150 pertemuan dan side events yang terbagi atas pertemuan pada tingkat kelompok kerja (Working Groups), tingkat Menteri, tingkat Sherpa dan Finance Deputies, hingga KTT. Jumlah delegasi yang hadir per pertemuan berkisar antara 500 sampai dengan 5.800 sepanjang tahun.

Dalam melaksanakan peran sebagai Presidensi G20, Indonesia akan melakukan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, melalui isu-isu terkait Transformasi Digital dan Ekonomi Inklusif. Pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi yang kuat antar Kementerian/ Lembaga yang terlibat di dalam 16 Working Groups (WG).

Untuk elemen Non-Pemerintah serta Masyarakat Sipil dan Madani, akan ikut terlibat di dalam 10 Engagement Groups (EG). Pelibatan partisipan dari berbagai unsur lapisan masyarakat ini mengindikasikan demokratisasi dalam membahas dan menentukan isu-isu strategis di tatanan global, dan juga mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan Pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan bertata kelola baik. Upaya ini juga untuk menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global. (nck)

Jakarta - Kementerian Kesehatan perketat tata laksana di pintu masuk negara Indonesia bagi pendatang dari luar negeri. Para pelaku perjalanan luar negeri dilakukan pemeriksaan sequencing untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus COVID-19 ke Indonesia termasuk varian MU.

Hal ini dilakukan mengingat Saat ini Indonesia menempati peringkat keenam dunia sebagai negara yang warganya paling banyak mendapatkan vaksinasi covid-19, setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brasil dan Jepang.

Pemerintah juga memantau pelaku perjalanan luar negeri seperti WNI yang baru kembali dari Kolombia, Ekuador, maupun negara-negara yang mengumum kan sudah ada penyebaran varian MU di negaranya.

Mutasi virus SARS-CoV-2 semakin mudah ketika seseorang yang terpapar melakukan aktivitas perjalanan yang tinggi. Semakin banyak infeksi juga akan menyebabkan semakin mudah virus COVID-19 bermutasi.

Kementerian Kesehatan terus-menerus melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam rangka pengawasan di pintu-pintu masuk negara Republik Indonesia.

dr. Nadia dalam keterangan pers secara virtual di jakarta (10/9) menyampaikan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 2,24% warga negara Indonesia yang kembali dari perjalanan luar negeri teridentifikasi positif meski hasil tes dari negara sebelumnya dinyatakan negatif.

Sebanyak 0,83% warga negara asing yang datang ke Indonesia dinyatakan positif setelah dites di pintu masuk kedatangan Indonesia, padahal hasil tes sebelumnya dari negara asal kedatangannya dinyatakan negatif.

Pada periode 1 sampai 31 Agustus 2021, 4,5% pelaku perjalanan internasional terkonfirmasi positif COVID-19 dari jumlah total kedatangan 36.722 orang.

Pemerintah fokus kepada 5 negara asal pelaku perjalanan yang catatan positif COVID-19 nya tinggi pada saat datang ke Indonesia, antara lain Arab Saudi, Malaysia, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Jepang.

Sementara pada periode 1 sampai 6 September 2021, 2% pelaku perjalanan internasional terkonfirmasi positif COVID-19 dari jumlah total kedatangan sebanyak 7.179 orang.

Ada 5 negara asal kedatangan dengan catatan hasil positif COVID-19 yang tinggi setelah sampai ke Indonesia yakni Arab Saudi, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Singapura.

Mereka yang datang dinyatakan positif setelah dilakukan pemeriksaan kembali di pintu masuk kedatangan Indonesia meski sebelumnya diketahui hasil tes dari negara asalnya dinyatakan negatif.

Diketahui juga bahwa 65% dari pelaku perjalanan luar negeri ini belum mendapatkan vaksinasi saat masuk Indonesia, khususnya di Provinsi Jakarta. Pemerintah mengimbau orang yang akan masuk ke Indonesia dari luar negeri baik WNA maupun WNI agar dapat divaksinasi terlebih dahulu di negara asal keberangkatannya.

"Untuk itu kami mengimbau agar pintu-pintu masuk ke Republik Indonesia seperti bandar udara, pelabuhan laut internasional untuk terus memperketat prosedur skrining dan prosedur pengawasan masuknya pelaku perjalanan internasional," ucap Nadia.

Hal-hal yang menjadi mandatory atau kewajiban adalah melakukan pemeriksaan PCR pertama saat hari pertama kedatangan. Bila hasil pemeriksaan PCR pertamanya negatif lalu dilanjutkan dengan menjalankan karantina sampai dengan hari ke-8.

Pada hari ke-7 dilakukan pemeriksaan PCR kedua saat yang bersangkutan masih menjalani karantina. Tes PCR hari ke-7 itu untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan luar negeri positif atau negatif COVID-19.

Bila hasil pemeriksaan PCR yang kedua negatif barulah dinyatakan selesai melaksanakan karantina. Tetapi bila hasil pemeriksaan PCR kedua di hari ketujuh itu positif maka harus isolasi terpusat atau perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit.

"Harapannya bahwa protokol ini bisa diterapkan Satgas COVID-19 di bandar udara dan pelabuhan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, karena kita ketahui beberapa pintu masuk dari pelaku perjalanan internasional ini ada di beberapa provinsi lainnya," tutur Nadia.

Proses pemeriksaan karantina harus dilakukan di daerah yang menjadi pintu masuk kedatangan luar negeri seperti di Jakarta, Denpasar, Surabaya dan pintu masuk negera yang lainnya.

Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan untuk menjaga mobilisasi pintu masuk ke Indonesia

Tak hanya itu, lanjut Nadia, pihaknya dari Kementerian Kesehatan dan juga sektor terkait lainnya selalu memantau dan melakukan pemeriksaan sequencing terhadap kasus-kasus yang masuk ke Indonesia maupun yang terjadi melalui penularan lokal.

Kapasitas laboratorium pemeriksaan genome sequencing yang ada di Indonesia mampu mendeteksi sampel varian COVID-19 dalam waktu rata-rata 4 sampai 5 hari.

"Sehingga dengan kapasitas tersebut kita bisa mengisolasi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah terkonfirmasi COVID-19 dengan varian tertentu di fasilitas pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit ataupun di tempat isolasi yang terpusat," kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi, M.Epid dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (10/9).

Sampai saat ini tidak kurang dari 5.835 kasus sequencing telah dilakukan. hasil pemeriksaan tersebut sebanyak 2.300 kasus merupakan varian Delta yang ditemukan di 33 provinsi di Indonesia.

Kita juga memantau semua varian yang muncul baik itu varian of concern yaitu varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta maupun varian of Interest seperti varian Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, MU, termasuk juga varian lokal yang muncul di Indonesia.

"Kami juga melakukan pemantauan terhadap varian MU yang saat ini menyebar di 46 negara dan kami terus melakukan koordinasi dengan petugas di pintu masuk negara dan menyusun berbagai kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya varian yang dikatakan memiliki potensi kebal terhadap vaksin," tegas Nadia.

Ia meminta masyarakat Indonesia tetap disiplin protokol kesehatan walaupun pelonggaran aktivitas masyarakat sudah dilakukan dan segera divaksin sesuai dengan jadwalnya. (nck)

Medan - Dampak lonjakan kasus Covid-19 pada Juli-Agustus 2021 bagi UMKM dan korporasi, mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Untuk memberikan dukungan bagi UMKM dan Korporasi mengatasi dampak pandemi Covid-19 tersebut, khususnya sektor usaha mikro, Pemerintah telah meluncurkan program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW).

Bantuan ini secara spesifik menyasar kabupaten dan kota yang terkena PPKM Level 4 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 dan Nomor 28 Tahun 2021. Para penerima bantuan adalah PKL dan Warung yang belum mendapatkan bantuan melalui skema Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

“BTPKLW yang hari ini mulai diluncurkan, selain sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi akibat pembatasan, namun juga diharapkan menjadi sinyal untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya di acara penyaluran BTPKLW yang berlangsung di Polrestabes Medan, Kota Medan, Kamis (9/09).

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani berdialog langsung dengan PKL dan Warung penerima bantuan. Salah satunya yakni Ibu Leli Hadijah yang berusaha ayam geprek, target pasarnya adalah para pegawai kantor. Omsetnya mengalami penurunan karena PPKM, dimana dalam satu hari pada kondisi normal bisa menjual 30 kg, namun di masa PPKM hanya mampu menjual 5 kg. Bantuan yang diterima akan digunakan untuk tambahan modal usaha.

Bantuan untuk sektor usaha mikro dengan pagu sebesar Rp1,2 triliun ini akan disalurkan bagi 1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing akan mendapatkan Rp1,2 juta. Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara menjadi kota pertama yang akan menerima bantuan BTPKLW dikarenakan peran strategis Medan sebagai episentrum perekonomian di pulau Sumatera. Pemerintah menugaskan TNI dan POLRI untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan tersebut langsung ke masyarakat. Penyaluran bantuan oleh TNI dan Polri ini dilakukan melalui sistem aplikasi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam merespon melemahnya kegiatan ekonomi masyarakat yang sempat mulai bergeliat pada Triwulan II 2021, Pemerintah telah melakukan refocusing APBN dan meningkatkan anggaran Program PEN 2021 menjadi sebesar Rp744,77 triliun yang difokuskan untuk penanganan aspek kesehatan dan serangkaian program perlindungan sosial.

“Dengan persiapan seluruh regulasi dan anggarannya, alhamdulillah hari ini bisa di ujicoba di kota Medan. Dan ini disediakan untuk satu juta paket, sebanyak Rp1,2 juta. Selanjutnya tentu ini bisa diteruskan oleh TNI-Polri di berbagai wilayah. Operasi dilapangannya oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dan diharapkan ini menjadi bantalan bagi mereka yang terkena dampak untuk modal hidup dan modal kerja usaha mereka masing-masing,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Keuangan, Kepala BPKP, Gubernur Sumatera Utara, Walikota Medan, Kabareskrim Polri, Pangkogabwilhan I, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan BUMN, Riset, dan Inovasi, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kapolda Provinsi Sumatera Utara, Kapolres Kota Besar Medan, serta Forkopimda setempat. (nck)

BATAM – Terusnya menurun angka Covid-19 di Batam, mendorong semangat Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Perekonomian RI, terpicu. Baik Kemenko Perekonomian dan BP, memiliki semangat yang sama, membangkitkan kegiatan berusaha, dalam meningkatkan ekonomi, Batam. Sebagaimana disampaikan Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan  Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengajak pengusaha, termaksud pengusaha muda, untuk memanfaatkan terbitnya PP 41. “Hendaknya momentum ini tidak boleh dilewatkan. Kemudahan yang diberikan kalau tak digunakan yang rugi kita. Ayo kami siap bersama kalian. Jika ditemukan kendala, mari bersama cari solusinya,” ajak Rudi.

Rudi memastikan dirinya terbuka untuk diajak berdiskusi demi kemajuan Batam. Menyadari Batam merupakan daerah tujuan investasi, baik oleh investor lokal maupun asing. Rudi dengan SDM yang ada di BP Batam maupun Pemko Batam mencurahkan kemampuan untuk terus membangun Batam. Seperti meningkatkan infrastruktur pendukung, dari bandara, pelabuhan hingga akses jalan.

“Tidak lain ini semua untuk ekonomi Batam yang semakin maju, sehingga masyarakatnya juga sejahtera. Alhamdulillah, meskipun sedang covid pertumbuhan ekonomi Kepri kuartal II tumbuh 6,9 persen dan Batam menyumbangkan 70 persen dari pertumbuhan itu,” kata Rudi.

Di samping penanganan Covid-19, pihak Rudi juga tetap berupaya untuk melanjutkan sejumlah proyek-proyek infrastruktur. Dengan harapan tentunya dapat menggerakan ekonomi masyarakat.

“Protokol kesehatan jangan sampai kendor meskipun Covid-19 sudah menunjukan penurunan,” kata Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam ini.

Terkait dengan pengintegrasian sebagaimana disampaikan Sesmenko, dan berkesuaian dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rudi menyambut baik. Diakui, Rudi sudah menyiapkan rencana. Dimana, telah menyesuaikan dengan perubahan sistem. Termaksud sistem pelayanan perizinan berusaha yang didesain oleh Pemerintah sehingga menjadi berbasis elektkronik yakni one single submission (OSS) dan wajib digunakan daerah.

Adapun nomenklatur yang digunakan adalah nomenklatur baru sebagaimana tercantum dalam Undang-undang cipta kerja dan peraturan pelaksananya. “Perlunya mewujudkan kepastian hukum dalam pemberian layanan perizinan berusaha baik untuk masyarakat maupun aparatur penyelenggara perizinan dan kepastian hukum dalam penerimaan daerah dari sumber retribusi daerah yang telah berubah namanya,” tegas Rudi.

Sementara Susiwijono mengatakan, menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia membawa harapan baru bagi masyarakat. Reaksi optimis para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pengusaha terus digaungkan, guna percepatan pemulihan ekonomi nasional selama pandemi berlangsung.

Hal tersebut diutarakan Susiwijono, dalam acara pelantikan Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, pada Kamis (2/9/2021) pagi, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta Pusat.

Susiwijono mengatakan, dalam dua-tiga minggu terakhir ini, baik daerah di dalam dan di luar Jawa-Bali, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mulai melandai. Tren ini, menurutnya, harus terus berlanjut untuk mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional, terutama di kawasan Kepulauan Riau, khususnya di Batam.

“Kita berharap banyak dari sisi penanganan pandemi ini, dapat kita manfaatkan betul momennya. Terutama beberapa rencana kita terkait PP Nomor 41 Tahun 2021 mengenai KPBPBB, khususnya Batam-Bintan-Karimun, akan kita dorong kembali,” ujar Susiwijono.

Ia melanjutkan, tugas utama selama pemulihan ekonomi berlangsung adalah meningkatkan jumlah investasi asing ke Batam.

“Kita tahu bagaimana kemarin di kuartal II pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu 7,07 persen. Namun sebagian besar dikarenakan Low Base Effect (merupakan kecenderungan perubahan nilai absolut yang kecil pada kondisi awal yang “sangat” rendah sehingga diterjemahkan ke dalam bentuk perubahan persentase yang besar, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dipengaruhi faktor dari basis pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun sebelumnya). Sehingga di kuartal tiga nantinya pasti masih terdampak dengan pembatasan melalui PPKM kemarin,” jelasnya.

sumber : bpbatam.go.id 

Dengan melandainya kasus Covid-19, pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian beberapa kegiatan masyarakat. Susiwijono berharap selama beberapa minggu ke depan, roda perekonomian dan kegiatan berusaha akan bergerak kembali.

“Mulai dari mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, khususnya di Batam, akan kita dorong kembali. Mudah-mudahan secara penuh target di Tahun 2021 masih bisa kita capai,” harap Susiwijono.

Ia optimis, dengan tingkat vaksinasi Kepri yang tinggi, yaitu di posisi ketiga secara nasional setelah DKI Jakarta dan Bali, perekonomian di Batam akan membaik. Selain itu, pihaknya juga akan membuka beberapa inisiatif untuk Batam, salah satunya adalah rencana untuk membuka akses bagi investor Singapura.

Dilihat dari sisi kesiapan Batam sendiri, menurut Susiwijono, momen ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan transformasi ekonomi karena Batam dinilai siap untuk meningkatkan eksposurnya, mulai dari kelembagaan, infrastruktur pendukung, termasuk beberapa kebijakan ke depan.

“Dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemarin kami ingin membentuk sebuah integrasi, sehingga Batam dan Kepri akan lebih efisien lagi. Dengan kondisi status KPBPBB yang sedang berlangsung, dua Kawasan Ekonomi Khusus sudah berjalan, kami ingin perekonomian Batam lebih aktif lagi. Apalagi ketika diterapkannya PP Nomor 41 Tahun 2021 nanti diharapkan mampu meningkatkan perhatian publik (investor) terhadap Batam,” tutup Susiwijono. (*)

 

 

Batam – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam memaksimalkan keberadaan kamera pengintai (Closed Circuit Television/CCTv) di lokasi rawan Kota Batam. Setiap kejadian terekam, langsung dikoordinasikan ke kepolisian.

“Semalam ada satu mobil yang mengalami kecelakaan di pertigaan Sei Ladi, dan sudah kita koordinasikan,” ujar Kepala Diskominfo Batam, Azril Apriansyah, Kamis (9/9/2021).

Azril mengaku pengawasan lokasi rawan dilakukan pengawasan 24 jam melalui CCTv Kominfo Batam. Beberapa kali kejadian seperti pencurian, hingga kecelakaan langsung terekam CCTv.

“Pusat pengendaliannya di Kantor Wali Kota Batam dan petugas kota 24 jam mengawasinya,” ujar Azril.

Adapun lokasi yang dipantau CCTv Kominfo Batam tersebar di 20 lokasi yakni lingkungan Kantor Walikota satu titik, lingkungan DPRD Batam satu titik, Gerbang Selatan Dataran Engku Puteri satu titik, Gerbang Utara Dataran Engku Puteri satu titik, lingkungan simpang BI dua titik, Bundaran Madani tiga titik, Simpang Kuda Sei Panas tiga titik, lingkungan jalan utama Nagoya Hill satu titik, Depan Pasar Induk Jodoh dua titik, dan Jalur Lambat Sukajadi dua titik.

Kemudian, jalan di Depan Perumahan Casablanca dua titik, Depan Pura Sei Ladi dua titik, Simpang Tiga Sei Ladi tiga titik, Tanjakan Southlink dua titik, Depan Pelabuhan Domestik Sekupang satu titik, Depan Perumahan Delta Villa Tiban Koperasi dua titik, Depan Mata Kucing dua titik, Depan SP Plaza Batu Aji satu titik, Simpang Tiga Sambau tiga titik, dan Pelabuhan Punggur satu titik.

“Total 36 CCTv yang kami kendalikan. Semoga dengan terus diawasi kamera ini dapat meminimalisir kerawanan dan jika terdapat kejadian dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.

 

Sumber : Media Center Batam 

Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menyelenggarakan pemberian vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi pegawai di Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Sistem Pembayaran (SP), serta masyarakat umum di kawasan Tennis Indoor Senayan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, bersama Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maxi Rein Rondonuwu, melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 dosis kedua tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 8 September 2021 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan vaksinasi dosis pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Juni 2021 lalu. Vaksinasi dosis kedua ini diberikan kepada 7.500 peserta vaksinasi.

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi otoritas untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 sehingga mendorong terciptanya kekebalan komunitas di seluruh lapisan masyarakat sesuai target Pemerintah di tahun ini. Sampai dengan tanggal 6 September 2021 ini, tercatat telah dilaksanakan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada 4 juta masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa vaksinasi adalah game changer bagi pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, BI terus berupaya mendukung percepatan distribusi vaksin ke daerah melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dengan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan lembaga terkait.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan OJK akan bekerjasama dengan BI, Kemenkes, IJK dan SP serta berbagai pihak lainnya, untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 dengan harapan target pemberian vaksinasi kepada 10 juta pegawai IJK dan SP serta masyarakat umum tercapai, sehingga ke depannya bisnis industri jasa keuangan menjadi lebih kuat dan pada akhirnya akan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

BI, OJK, Kemenkes akan senantiasa mendorong percepatan vaksinasi di sektor jasa keuangan di semua daerah sehingga dapat tercapai herd immunity masyarakat Indonesia guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. (nck)

Jakarta  – Setelah beberapa waktu menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pandemi Covid-19 semakin terkendali. Untuk membahas lebih rinci tentang perkembangan penanganan Covid-19, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wamenkes Dante Saksono melakukan jumpa pers virtual bersama pada Hari Senin (06-09-2021).

“Momentum ini patut kita syukuri. Walaupun begitu, ini bukan euforia yang harus dirayakan,” sebut Menko Luhut dalam sambutannya. Ia menjelaskan bahwa dari 25 kabupaten/kota yang ada pada level 4, sekarang hanya tersisa 11 kabupaten/kota.

Sementara itu, Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, di luar pulau jawa perpanjangan level 4 dilakukan di 23 kabupaten/kota dari yang sebelumnya diterapkan di 34 kabupaten/kota.

Melihat kondisi yang membaik tersebut, lanjut Menko Luhut, pemerintah pun melakukan tiga penyesuaian kebijakan khusus di wilayah Jawa-Bali. Pertama, melonggarkan waktu makan di restoran selama 60 menit dengan kapasitas tempat 50 persen. Kedua, akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kabupaten/kota yang ada di level 3. Ketiga, pemerintah akan melakukan ujicoba protokol kesehatan dan Aplikasi Peduli Lindungi untuk mall dan pusat perbelanjaan di Bali dengan batasan-batasan tertentu.

Kemudian, soal strategi untuk mengendalikan Pandemi Covid-19, Menko Luhut mengungkapkan adanya 3T (Testing, Tracing dan Treatment), percepatan cakupan vaksinasi bagi masyarakat serta penerapan protokol kesehatan. Selain itu, Menko Luhut dalam konferensi pers menegaskan bahwa penanganan pandemi Covid-19 harus terus merujuk pada data, ilmu pengetahuan, dan teknologi terbaru. Eksekusinya pun dilakukan secara bertahap, berlanjut, dan terpadu. “Kita sudah melewati masa puncak jumlah kasus terkonfirmasi, jumlah perawatan di rumah sakit, dan jumlah kematian jadi jangan sampai ada gelombang ketiga,” harapnya.

Menyambung, khusus di wilayah luar Jawa dan Bali, Menko Perekonomian Airlangga menyebutkan bahwa vaksinasi sudah dilakukan terhadap 106 juta penduduk dan diyakini bahwa diperlukan percepatan vaksinasi supaya jumlah penambahan kasus tidak kembali meningkat tajam. “Untuk saat ini, akselerasi vaksinasi menjadi fokus utama pemerintah, terlebih bagi lima kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON),” ujar Menko Airlangga.

Menutup informasi tentang perkembangan jumlah kasus aktif di Jawa-Bali dan luar Pulau Jawa, Wamenkes Dante mengingatkan kemungkinan kenaikan kasus pasien Covid-19 saat menjelang libur peringatan Maulid Nabi Muhammad di bulan depan. “Biasanya kalau aktivitas masyarakat naik, kasus juga ikut naik,” ucapnya.

Pemerintah Manfaatkan Aplikasi Peduli Lindungi untuk Pantau Implementasi Protokol Kesehatan

Pemerintah memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi sebagai integrator utama dari proses 3T, penerapan protokol kesehatan 3M dan percepatan vaksinasi agar penularan Covid19 dapat dikendalikan. Sejauh ini, aplikasi tersebut sudah digunakan di enam sektor esensial, yaitu perdagangan, transportasi, pariwisata, kantor/pabrik, keagamaan, dan pendidikan. Selanjutnya, aplikasi ini juga akan diterapkan di area pasar tradisional dan warung.

Aplikasi Peduli Lindungi sudah diterapkan di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Di sisi lain, di luar Pulau Jawa Peduli Lindungi baru digunakan di kabupaten/kota dengan jumlah penerima vaksin dosis pertama di atas 50 persen. Wilayah yang dimaksud mencakup Aceh, Jambi, Kupang, Palangkaraya, dan Batam.

Terkait keamanan data, Menko Luhut menjamin kerahasiaannya. Diurus oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dibantu oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan Peduli Lindungi ini semakin baik,” janjinya.

Menutup konferensi pers, Menko Luhut dan menteri lainnya menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. “Covid tidak akan hilang dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama Covid-19 hingga kondisi ini berubah dari pandemi menjadi epidemi,” ujar Menko Luhut mengutip arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada hari yang sama. Terakhir, diapun berpesan agar masyarakat terus berdisiplin dan jangan sampai lengah terhadap prokes yang menjadi faktor pengendali laju penambahan Covid-19 di masa mendatang. (nck)

Jakarta - Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda).

“Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan masing-masing Pemda,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Economic Talk yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan tajuk “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19” secara virtual, Selasa (31/8).

Alokasi TKDD TA 2021 yaitu sebesar Rp780,48 triliun, dan dari jumlah tersebut, earmarked DAU/DBH, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77%. Pada 24 Agustus 2021, earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 secara nasional sebesar Rp10,95 triliun (27,97% dari anggaran).

Dalam penanganan pandemi ini, lanjut Menko Airlangga, Pemda diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja.

Beberapa inovasi dari beberapa daerah yang dapat direplikasi seperti dari Kabupaten Kudus yang sudah berhasil menekan angka kasus Covid-19 dengan mewajibkan Isolasi Terpusat Isoter) ketika kasus aktif sedang pada puncaknya. Inovasi lainnya yakni aksi tanggap Pemda Kalimantan Selatan yang membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang sedang Isolasi Mandiri (Isoman).

Kemudian, di Kota Palu terdapat Kampung Tangguh dengan Posko PPKM dan Posko Induk Kelompok Informasi Masyarakat yang didukung Duta Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat agar taat protokol kesehatan, juga menjelaskan perihal vaksinasi, dan mendukung percepatan pelaksanaan 3T. Kampung Tangguh ini juga menyediakan fasilitas check point untuk pemeriksaan keluar masuk warga, penyediaan ruang isolasi, serta menyediakan kebutuhan pangan untuk warga terpapar Covid-19.

Kota Semarang juga ikut berinovasi dengan membebaskan PBB untuk membantu meringankan biaya pengusaha dan warga. Demikian juga Kota Makassar yang mencetuskan Program Makassar Recover untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi ini.

Selain menganjurkan pelaksanaan inovasi kepada Pemda, target program vaksinasi juga harus dicapai, supaya kita dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan Covid-19 dan mengubah pandemi menjadi endemi. Total vaksinasi yang telah diberikan hingga akhir Agustus ini sudah menembus angka lebih dari 100 juta dosis, dan secara global menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 untuk jumlah suntikan yang telah diberikan.

“Strategi percepatan vaksinasi di daerah salah satunya dilakukan dengan menyediakan dashboard untuk memonitor stok vaksin secara real time di daerah. Khusus untuk daerah aglomerasi di mana terdapat aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi, Pemerintah memberi alokasi tambahan dan peningkatan dukungan tenaga vaksinator dari TNI/Polri dan lembaga lainnya,” tutup Menko Airlangga. (nck)

Jakarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank syariah terbesar di Indonesia menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan susunan dewan komisaris. Dalam RUPSLB ini mengangkat Adiwarman Azwar Karim sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI dan Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI.

Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia pada 24 Agustus 2021, telah ditetapkan susunan komisaris BSI menjadi sebagai berikut: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI, Adiwarman Azwar Karim; Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI, Muhammad Zainul Majdi; Komisaris BSI, Suyanto; Komisaris BSI, Masduki Baidlowi; Komisaris BSI, Imam Budi Sarjito; Komisaris BSI, Sutanto; Komisaris Independen BSI, Bangun Sarwito Kusmulyono; Komisaris Independen BSI, M. Arief Rosyid Hasan; dan Komisaris Independen BSI, Komaruddin Hidayat.

Pada semester I tahun 2021, BSI mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp1,1 triliun, naik 34,29% dari periode yang sama di tahun sebelumnya atau secara year on year (yoy). Kenaikan laba pada semester I tahun ini dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) yang berkualitas, sehingga biaya dana dapat ditekan. Hal itu mendorong kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil yang tumbuh sekitar 12,71% secara year on year (yoy).

Sedangkan dari sisi bisnis, pada semester I 2021 bank syariah milik Himbara ini telah menyalurkan pembiayaan hingga Rp161,5 triliun. Jumlah tersebut naik sekitar 11,73% dari periode yang sama pada 2020 yang sebesar Rp144,5 triliun.

Dari sisi liabilitas, penghimpunan DPK BSI sampai semester I 2021 mencapai Rp216,36 triliun, naik 16,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 yang sebesar Rp186,49 triliun.

Dengan kinerja tersebut BSI berhasil mencatatkan total aset sebesar Rp247,3 triliun hingga Juni 2021. Torehan itu naik sekitar 15,16% secara yoy. Pada periode yang sama tahun lalu total aset BSI mencapai Rp214,7 triliun. (nck)

akarta - Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal Juli 2021 lalu di seluruh wilayah di Indonesia sudah menunjukkan perbaikan, di mana jumlah Kasus Aktif dan Tingkat Keterisian RS (BOR) semakin menurun setelah berada di puncaknya pada 15 Juli 2021 lalu.

Jika melihat data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), per 23 Agustus 2021, total kasus Covid-19 secara nasional tercatat sebanyak 290.518 kasus. Wilayah di Luar Jawa-Bali berkontribusi Kasus Aktif sebesar 52,3% dan sisanya di Jawa-Bali sebanyak 47,7%. Penurunan Kasus Aktif secara nasional turun sebesar -35,17% (data 23 Agustus dibandingkan 9 Agustus 2021) dan terjadi di seluruh wilayah, di mana penurunan tertinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara sebesar -47,07%, diikuti Jawa-Bali (-42,28%), Kalimantan (-31,30%), Sumatera (-25,72%), Sulawesi (-21,02%), dan Maluku & Papua (-18,86%).

Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate) nasional mencapai 89,52%, namun lebih tinggi dari Global yang sebesar 89,48%. Kesembuhan per wilayah adalah Jawa & Bali (91,59%), Nusa Tenggara (89,51%), Kalimantan (86,54%), Sulawesi (85,02%), Sumatera (84,40%), dan Maluku & Papua (79,16%). Sedangkan Tingkat Kematian (CFR) per 23 Agustus 2021, memang masih terdapat beberapa daerah yang memiliki persentase di atas nasional yang sebesar 3,19% (CFR Global 2,09%). Data CFR per wilayah, yang masih di atas nasional adalah Jawa-Bali (3,33%) dan Sumatera (3,27%), sedangkan yang sudah di bawah CFR nasional adalah Kalimantan (3,04%), Sulawesi (2,41%), Nusa Tenggara (2,20%), dan Maluku & Papua (1,55%).

Tingkat Keterisian TT (BOR) sudah membaik, secara nasional BOR TT Covid-19 cukup rendah yaitu hanya 32,9% (BOR Isolasi 31,5% dan BOR Intensif 46,9%). Untuk daerah Luar Jawa-Bali, angka BOR 41,6%, dan tidak ada yang melebihi 60%. Sedangkan untuk wilayah Jawa-Bali BOR sebesar 27,7%. Untuk menjaga BOR masih dapat dilakukan dengan meningkatkan konversi TT untuk Covid-19 dan Penyediaan Fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter), termasuk penggunaan Kapal PELNI (khusus untuk Isoter Luar Jawa – Bali). Untuk Isoter Luar Jawa-Bali tersedia kapasitas 42.519 TT dengan BOR 27% (per 21 Agustus 2021). Sementara, Isoter Kapal PELNI tersedia lebih dari 3.500 TT (3.596 TT) yang tersebar di 6 wilayah yaitu: Medan (KM Bukit Raya) 463 TT, Lampung (KM Lawit): 437 TT, Makassar (KM Umsini): 849 TT, Bitung (KM. Tatamailau): 458 TT, Sorong (KM. Sirimau): 460 TT, dan Jayapura (KM. Tidar): 929 TT.

Untuk luar Jawa Bali juga ada perkembangan level asesmen yang sedikit membaik, di mana level asesmen Provinsi yang Level 4 mengalami penurunan dari 11 Provinsi menjadi 7 Provinsi. Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota juga ada perbaikan, yaitu:

- Level 4 : mengalami penurunan dari 132 Kab/Kota menjadi 104 Kab/Kota

- Level 3 : mengalami kenaikan dari 215 Kab/Kota menjadi 234 Kab/Kota

- Level 2 : mengalami kenaikan dari 39 Kab/Kota menjadi 48 Kab/Kota.

Dari 45 Kab/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 (Periode 9-23 Agustus 2021), terdapat 11 Kab/Kota yang membaik dan turun level asesmennya dari level 4 menjadi 3, yaitu Bengkulu Utara, Merangin, Barito Kuala, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Barat, Ende, Sikka, Siak, Rokan Hulu, dan Dumai. Sedangkan sisa 34 Kab/Kota yang lain masih tetap berada di Level Asesmen 4 dan ditetapkan untuk menerapkan PPKM Level 4 pada periode 24 Agustus – 6 September 2021.

“PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi. Penentuan levelnya akan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di masing-masing daerah dan berlaku setiap satu sampai dua minggu sekali, berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden setiap minggunya,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Evaluasi dan Penerapan PPKM secara virtual, di Jakarta, Senin (23/8) malam.

Untuk mobilitas masyarakat, mengalami penurunan cukup tajam selama periode 1 Juli sampai 18 Agustus 2021, namun melandai dalam beberapa hari terakhir, sehingga perlu ditekan kembali agar mobilitas masyarakat dapat dikendalikan sehingga penambahan kasus bisa minimal. Khusus untuk 45 Kab/Kota PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali, selama bulan Agustus 2021 ini sudah terjadi penurunan mobilitas, namun belum sesuai target. Masih terdapat 19 Kab/Kota dengan penurunan mobilitas yang masih kurang dari 10%, bahkan 8 daerah lebih tinggi dari normal (baseline), yaitu: Pematang Siantar, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandar Lampung, Jayapura, Sumba Timur, dan Kota Kupang. Namun demikian, terdapat 3 Kab/Kota yang penurunannya sudah cukup signifikan (>30%), yaitu: Kutai Kartanegara (-41,3%), Palu (-34,4%), Bengkulu Utara (-34,0%).

Selain itu, Program Vaksinasi Nasional per 22 Agustus 2021 telah disuntikan sebanyak 90,61 juta dosis, yang terdiri dari 57,96 juta suntikan pertama dan 32,2 juta dosis suntikan kedua serta 448,95 ribu suntikan ketiga (untuk para Nakes).

“Untuk melaksanakan strategi menjaga keseimbangn antara aspek Kesehatan (penanganan Covid-19) dan aspek Pemulihan Ekonomi (menyeimbangkan “gas dan rem”), Pemerintah melakukan beberapa penyesuaian dalam pengaturan mobilitas dan aktivitas masyarakat dalam PPKM Level 4 di Luar Jawa Bali. Yang harus diingat bahwa seluruh aktivitas/kegiatan harus menerapkan Pro-Kes secara ketat dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” jelas Menko Airlangga.

Beberapa penyesuaian pengaturan untuk PPKM Level 4 di luar Jawa Bali, antara lain:

- Tempat Kerja/Perkantoran dapat melakukan WFO maksimal 25% dari kapasitas, dengan prokes secara ketat, dan bila menjadi klaster akan ditutup selama 5 hari.

- Tempat Ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan, maksimal 25% dari kapasitas atau maksimal 30 s/d 50 orang dengan prokes secara ketat, dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.

- Restoran/Kafe diperbolehkan makan di tempat, dengan maksimal 25% kapasitas, 2 orang per meja, dan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00.

- Pusat Perbelanjaan/Mall/Pusat Perdagangan diizinkan beroperasi 50% dari kapasitas, jam operasional pukul 10.00 s/d 20.00, menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- Fasilitas umum (area publik, taman/tempat wisata umum) diizinkan beroperasi 25% dari kapasitas, menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan diizinkan beroperasi 25% dari kapasitas, menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- Resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 25% dari kapasitas atau 30 (tiga puluh) orang, tidak ada hidangan makanan di tempat, dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- Industri Orientasi Ekspor dan Penunjangnya, dapat beroperasi 100%, penerapan Protokol Kesehatan secara ketat, apabila menjadi klaster baru Covid-19 maka akan ditutup selama 5 hari.

Realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Pemerintah telah menyalurkan Program Bantuan Beras Bulog (10 Kg per kepala keluarga) di 2021 dengan target 28,8 juta keluarga. Untuk Tahap I selesai disalurkan 20 juta keluarga, kemudian Tahap 2 sebanyak 8,8 juta keluarga dalam proses penyaluran. Bantuan Subsidi Upah/BSU (Rp1 juta per pekerja), dengan target 8,8 juta sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4 yang disalurkan dalam 5 tahap. Untuk Tahap 1 telah selesai disalurkan untuk 947.669 penerima, dan Tahap 2 untuk 1,25 juta pekerja sudah mulai disalurkan sejak 19 Agustus 2021.

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) per 11 Ags 2021 sudah terealisasi Rp14,21 triliun untuk 11,84 juta pelaku usaha mikro (92,52% dari total anggaran Rp15,36 triliun). Lalu, Kartu Prakerja Batch 18 yang pendaftarannya sudah berakhir pada 19 Agustus 2021 dengan jumlah pendaftar 3.181.661 dan akan diterima 800.000 orang.

“Jumlah pendaftar Kartu Prakerja untuk Batch 1 s/d 18 di tahun 2021 adalah 67,6 juta orang. Pada Semester 1 – 2021 (Batch 12-17), jumlah penerimanya sebanyak 2.772.880 orang, dan pada Semester 2 – 2021 (Batch 18 – dst) jumlah penerimanya ditargetkan sebanyak 3,1 juta orang, dengan penambahan anggaran Rp1,2 triliun,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (nck)

Page 1 of 104

Tentang Kami