Jakarta, 29 Oktober 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan adanya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Hasil SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen dan inklusi keuangan sebesar 85,10 persen. Nilai ini meningkat dibanding hasil SNLIK 2019 yaitu indeks literasi keuangan 38,03 persen dan inklusi keuangan 76,19 persen.
Demikian disampaikan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dalam penutupan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 di lokasi pameran jasa keuangan atau Financial Expo (FinExpo) di Jakarta, Sabtu.
Friderica menjelaskan, SNLIK bertujuan untuk memetakan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia termasuk literasi keuangan digital.
Proses pengambilan data SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan responden sejumlah 14.634 orang berusia antara 15 s.d. 79 tahun yang dilakukan dengan metode wawancara secara tatap muka dan dibantu dengan sistem Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Hasil SNLIK diharapkan dapat menjadi dasar bagi OJK dan seluruh stakeholders dalam membuat kebijakan, menyusun strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta bisa meningkatkan perlindungan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Friderica juga menjelaskan upaya OJK untuk semakin meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat antara lain melalui Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang digelar pada Oktober ini.
Kegiatan BIK 2022 dengan tema “Inklusi Keuangan Meningkat, Perekonomian Semakin Kuat” menggelar beberapa aktivitas seperti pemberian kredit atau pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui kegiatan business matching; penjualan produk dan layanan jasa keuangan berinsentif (pemberian discount, cashback, point, bonus atau reward); kegiatan pameran jasa keuangan, pembukaan rekening, polis, efek dan lainnya; termasuk kampanye dan publikasi program literasi dan inklusi keuangan, serta perlindungan konsumen.
BIK memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024 serta guna mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
Sebagai rangkaian kegiatan BIK, diselenggarakan kegiatan pameran jasa keuangan atau Financial Expo (FinExpo) 2022 dengan tema “Go Inklusif, Go Produktif”. Kegiatan yang merupakan kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Lembaga Jasa Keuangan diselenggarakan di Central Park Mall, Jakarta, selama lima hari mulai 26 hingga 30 Oktober 2022.
Ketua Dewan Komisoner OJK Mahendra Siregar didampingi Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Ogi Prastomiyono, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Direktur Eksekutif LPS Rudi Rahman serta Pimpinan LJK hadir pada Acara puncak FinExpo 2022 yang dilangsungkan pada tanggal 29 Oktober 2022.
Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan melalui berbagai program literasi dan inklusi keuangan.
FinExpo 2022 diikuti oleh 134 booth pameran yang terdiri dari berbagai industri jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, dana pensiun, pergadaian, fintech, dan e-commerce, hingga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
Dalam pameran tersebut tersedia berbagai akses keuangan yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaku UMKM. Melalui kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai promo produk berinsentif seperti bonus, cashback, reward dan lainnya serta berbagai penawaran lain terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.
Selain itu, dilakukan peluncuran Peluncuran Modul Keangan Syariah pada Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan OJK, penyampaian hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, peluncuran Digitalisasi Tabungan Anak (DTA) dan pengumuman pemenang Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU).
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam kesempatan yang sama mengharapkan BIK dapat memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta membuka akses keuangan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Pergadaian, Dana Pensiun, Fintech, serta E-commerce.
Ia menjelaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. (nck)
New York - Pertemuan bilateral secara tatap muka antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah dilakukan pada Rabu (26/10) di Markas Besar PBB, New York. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Wakil Tetap/ Dubes RI New York, beserta Delegasi Indonesia. Pertemuan tersebut membahas berbagai dinamika geopolitik dan geoekonomi, dampak krisis global, dan perkembangan persiapan penyelenggaraan KTT G20 di Bali.
“Kami mendukung penuh dan bersedia menyuarakan kepentingan Presidensi G20 Indonesia, untuk keberhasilan penyelenggaraan KTT di Bali,” tegas Sekjen Guterres. Sekjen Guterres juga menyampaikan rasa simpati dan keprihatinan atas berbagai tantangan global yang terjadi dalam masa kepemimpinan Indonesia pada G20, yang saat ini berlangsung dalam instabilitas geopolitik dunia, krisis multidimensi, dan proses pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Sekjen PBB menyempatkan diri untuk menyampaikan perkembangan di berbagai sektor mencakup keuangan, perubahan klim, emerging economies dan transisi energi, dimana Indonesia juga terlibat di dalamnya. Sekjen PBB juga meminta dukungan Indonesia dan negara berkembang besar lainnya seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi dampak climate change. Selama ini PBB telah menjalin komunikasi dan memberikan dukungan terhadap isu climate change, dan kedepannya siap memperdalam kolaborasi dengan G20 pada isu penting ini.
Menko Airlangga memaparkan berbagai perkembangan penting dalam pertemuan G20 selama ini. "Indonesia berkomitmen dalam memperjuangkan ketiga agenda utama G20 tahun ini yakni Global Health Architecture, Digital Economy Transformation, serta Energy Transition,” ungkap Menko Airlangga. Komitmen negara-negara G20 dalam Financial Intermediary Fund untuk Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPPR) diwujudkan melalui peningkatan alokasi pendanaan. “Di dalam negeri, Indonesia telah memprioritaskan agenda transisi energi dengan mengejar berbagai program seperti dekarbonisasi melalui coal-phase out, hydro power plant serta penjajakan kerjasama Carbon-Capture Utilization Storage (CCUS),” imbuh Menko Airlangga.
Dalam pembicaraan menyangkut krisis global, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ketahanan pangan Indonesia dinilai relatif kuat dengan adanya surplus produksi pangan dan ketersediaan pupuk untuk kedepannya. Terkait konflik di Ukraina, disrupsi pangan, dan produk pertanian global, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas upaya Sekjen PBB dalam pembentukan Global Crisis Response Group (GCRG) dan Black Sea Initiatives. Perjanjian tersebut akan berlangsung selama 120 hari dari bulan Juli dan akan berakhir pada bulan November ini. "Pemerintah Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Initiatives hingga melampaui November 2022,” ungkap Menko Airlangga.
“Perpanjangan durasi perjanjian Black Sea Initiatives masih dibicarakan bersama dengan semua pihak, namun PBB optimis bahwa pihak yang terlibat akan menyetujui hal ini, dan semoga perpanjangan perjanjian tersebut dapat diumumkan segera. Dampak sanksi dunia terhadap sistem perbankan dinilai masih menjadi hambatan bagi ekspor komoditi produk pertanian seperti gandum dan juga bahan baku pupuk,” ujar Sekjen PBB menanggapi Menko Airlangga.
Dalam menghadapi krisis pada sektor keuangan, agenda debt relief termasuk debt reduction masih terus diperjuangkan dan tengah mencari kata sepakat dalam Forum G20.
Sebelum menutup pembicaraan, Menko Airlangga menyampaikan pentingnya capaian penyelenggaraan KTT G20, dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari negara-negara G20. Kondisi geopolitik dunia menjadi dinamika tersendiri dalam menyatukan visi negara-negara G20. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PBB siap membantu menyuarakan kepentingan Presidensi G20 Indonesia untuk dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat global. (nck)
Jakarta, 26 Oktober 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, salah satunya melalui penerbitan ketentuan baru yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis (POJK Perintah Tertulis).
POJK Perintah Tertulis ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
Penerbitan POJK Perintah Tertulis yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan ini disusun sebagai protokol pelaksanaan tindakan pengawasan dalam pemberian Perintah Tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan atau Pihak Tertentu. Dengan demikian, mekanisme serta tata cara pemberian dan pelaksanaan Perintah Tertulis kepada LJK dan atau Pihak Tertentu dapat berjalan secara lebih transparan dan lebih akuntabel.
Dalam POJK ini, Perintah Tertulis didefinisikan sebagai perintah secara tertulis oleh OJK kepada LJK dan atau Pihak Tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Sanksi pelanggaran Perintah Tertulis dari OJK ini adalah sanksi pidana sesuai UU OJK.
OJK meyakini bahwa dengan diterbitkannya POJK Perintah Tertulis ini diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK) sehingga terselenggara seluruh kegiatan di dalam SJK secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
Namun demikian, OJK menyadari bahwa tindak lanjut Perintah Tertulis oleh LJK dan atau Pihak Tertentu dapat berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan, antara lain sehubungan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan atau Pihak Tertentu.
Oleh karena itu, dalam hal LJK dan atau Pihak Tertentu telah memenuhi Perintah Tertulis namun kondisi LJK dan atau Pihak Tertentu tidak menunjukkan perbaikan dan atau terdapat permasalahan lain, OJK dapat menetapkan tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK akan terus berupaya sesuai kewenangannya untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta terlindunginya kepentingan konsumen dan masyarakat. (nck)
Wahington DC - Pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Jake Sullivan, Assistant to the President for National Security Affairs (APNSA) Amerika Serikat, dilakukan secara tatap muka pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Duta Besar RI di Washington DC dan Deputi Kerja sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian.
Pertemuan bilateral berlangsung secara akrab dan konstruktif, dengan membahas sejumlah topik antara lain mengenai dukungan AS terhadap Presidensi G20 Indonesia, inisiasi penyelenggaraan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) dan tindak lanjut Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).
“Indonesia menyambut baik dukungan AS terhadap hasil-hasil yang akan dicapai Presidensi G20 Indonesia dalam penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada tanggal 15-16 November 2022,” ujar Menko Airlangga. Kedua negara mengharapkan outcome positif atas penyelenggaraan KTT, di tengah-tengah tantangan dinamika situasi global saat ini. “Isu ekonomi global seharusnya menjadi vocal point pada Presidensi G20 Indonesia,” timpal APNSA Sullivan.
Diskusi konstruktif juga mengiringi minat dan kepentingan kedua negara untuk bekerja sama dalam kemitraan investasi dan pembangunan infrastruktur dalam skema PGII. Sebagaimana yang telah diumumkan oleh Pemerintah AS pada bulan Juni tahun ini, AS akan menggelontorkan pendanaan yang mencapai nilai USD600 Miliar untuk pembiayaan investasi dan infrastruktur di berbagai negara.
Berbagai wacana tentang proyek transisi energi berbasis teknologi turut mewarnai pembicaraan Menko Airlangga dan APNSA Sullivan, antara lain percepatan transisi energi ramah lingkungan dan sumber-sumber potensial energi terbarukan lainnya. “Kami memandang perlunya kerjasama dalam penerapan teknologi mutakhir yang ramah lingkungan, pengembangan industri berbasis teknologi untuk mendukung transformasi digital, dan pembangunan pembangkit listrik dalam Kawasan Ekonomi Hijau,” tegas Menko Airlangga.
Sebelum menutup pertemuan, pembicaraan masih berlanjut dengan potensi kerja sama dalam isu konektivitas. “AS terbuka untuk membicarakan peningkatan kerja sama dalam perhubungan udara antara Indonesia dan AS, untuk mendukung mobilitas dan people to people connection,” ujar APNSA Sullivan.
Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan Menko Perekonomian untuk menyampaikan potensi Indonesia dalam rantai pasok global. “Indonesia memiliki sumber daya yang berkualitas yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen industri esensial dalam rantai pasok global,” demikian pungkas Menko Airlangga.
Menutup pertemuan, Menko Airlangga dan APNSA Sullivan sepakat untuk menugaskan pejabat masing-masing, agar segera menindaklanjuti hasil-hasil pembicaraan pada pembahasan di level teknis. (nck)
Karanganyar, 23 Oktober 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Sarana Informasi Mobil Literasi dan Edukasi Keuangan (Simolek) Edutainment dan menyelenggarakan Kegiatan Edukasi Keuangan Bagi Masyarakat Karanganyar di Alun-alun Kabupaten Karangayar sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2022.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Bupati Karanganyar Julyatmono dan Pimpinan Industri Jasa Keuangan.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan edukasi oleh OJK tidak hanya dilakukan secara daring, tetapi juga dilakukan secara langsung di tengah-tengah masyarakat, salah satunya dengan menggunakan mobil Simolek.
“Penyerahan mobil Simolek ini untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses edukasi secara online, dan juga sesuai pesan Bapak Presiden supaya OJK memberikan edukasi dengan cara yang kreatif dan variatif, dengan mengedepankan unsur edukasi juga entertainment,” kata Friderica.
Friderica juga menyampaikan bahwa saat ini OJK telah menyerahkan sebanyak 54 unit mobil Simolek yang telah dilengkapi dengan perangkat audio visual, ke seluruh Indonesia melalui Kantor Regional dan Kantor OJK di daerah berdasarkan luasan wilayah dan kepadatan penduduk.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk mengatasi permasalahan banyaknya praktek rentenir dan pinjaman online ilegal di masyarakat diperlukan tidak hanya peningkatan akses keuangan oleh industri jasa keuangan, tetapi juga adanya edukasi dan literasi keuangan.
“Yang harus dilakukan bersama adalah penyederhanaan dari segi pendekatan industri jasa keuangan itu sendiri dan melalui Simolek ini untuk peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat,” kata Mahendra.
Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa pemanfaatan Simolek Edutainment juga disesuaikan dengan karakter daerah setempat yang dalam penyampaian edukasi kepada masyarakat dikaitkan dengan hiburan seni dan budaya lokal.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Fredric Palit menyampaikan di tengah kondisi pemulihan ekonomi saat ini, edukasi dan literasi keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami berterimakasih kepada OJK yang mengambil inisiatif untuk memperluas edukasi kepada masyarakat dan literasi keuangan melalui peluncuran Simolek pada hari ini, sehingga masyarakat dapat membedakan mana jasa keuangan yang legal, mana jasa keuangan yang ilegal, dan kalau sudah tertipu bagaimana cara mengatasinya,” Kata Dolfie.
Bupati Karanganyar Julyatmono menyampaikan apresiasi sekaligus harapannya dengan peluncuran mobil Simolek Edutainment di Karanganyar ini, agar masyarakat bisa mendapatkan edukasi keuangan yang baik agar terhindar dari pelaku penipuan dan terjebak pinjaman online ilegal.
“Agar masyarakat dapat teredukasi, mendapatkan nilai tambah yang baik dan tugas perbankan bagaimana ekonomi berjalan dengan cepat dan lancar, mobilitasnya kenceng sehingga masyarakat juga dapat menyimpan uangnya dengan sangat baik,” kata Julyatmono.
Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyerahkan secara simbolis mobil Simolek Edutainment kepada Kepala OJK Solo Eko Yunianto, untuk selanjutnya dapat digunakan OJK bersama industri jasa keuangan, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya di wilayah Solo Raya dalam pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. (nck)
Yogyakarta, 22 Oktober 2022 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah menggelar rangkaian kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta menyemarakkan Hari Santri Nasional tahun 2022 dengan mengusung tema “SAKINAH” (Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah).
Perayaan Hari Santri Nasional dibuka dengan Opening Ceremony yang dilaksanakan secara serentak di lima pondok pesantren pada tanggal 22 Oktober 2022 yang dipusatkan di Pondok Pesantren Al-Munnawir Krapyak, Bantul dan diikuti oleh Pondok Pesantren Darunnajah - Jakarta, Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar Leuwipanjang - Banten, Pondok Pesantren API Syubbanul Wathon Secang – Magelang, dan Pondok Pesantren Al-Anwar – Bangkalan.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pemahaman keuangan syariah bagi santri. Santri didorong memiliki tingkat literasi keuangan yang baik agar dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses keuangan (inklusi) pada lembaga jasa keuangan formal.
“Pada intinya belajar keuangan itu adalah kemampuan kita untuk dapat mandiri secara keuangan nantinya. Karena sebetulnya ilmu tentang pengelolaan keuangan adalah essential life skill atau keterampilan hidup yang sangat penting dibutuhkan oleh kita semua,” kata Friderica.
Tingkat literasi keuangan yang baik juga dapat menumbuhkan kesadaran mengenai kewaspadaan terhadap penawaran investasi ilegal/bodong yang marak terjadi di masyarakat.
Rangkaian kegiatan Hari Santri Nasional meliputi Talkshow Edukasi Keuangan Syariah, Launching Gerakan Santri Menabung, dan Tabligh Akbar/Doa Bersama. Kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan rekening Simpel iB selama periode 22 – 25 Oktober 2022 guna mendukung Gerakan Santri Menabung dan Bulan Inklusi Keuangan.
Puncak dan Closing Ceremony Hari Santri Nasional direncanakan pada 28 Oktober 2022 yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma’ruf Amin dengan agenda Penyerahan Simbolis Rekening Tabungan Santri, dan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara OJK dengan MES.
Pelaksanaan kegiatan hari ini dihadiri lebih dari 5.000 peserta yang hadir secara tatap muka di masing-masing pondok pesantren.
Pelaksanaan Perayaan Hari Santri Nasional 2022 di pondok pesantren diharapkan juga dapat memberikan multiplier effect kepada lingkungan sekitar, mengingat peran penting santri di lingkungannya, kegiatan edukasi keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan agar tidak terjerumus pada utang yang konsumtif atau penipuan yang berkedok investasi.
Program TPAKD
Dalam kesempatan di Yogyakarta, Friderica juga menyempatkan diri mengunjungi sejumlah debitur Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (Pede) dari BPD DIY yang merupakan salah satu program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Yogyakarta di Kelurahan Patehan Kemantren Kraton Yogyakarta.
Kredit Pede di lokasi tersebut menyasar Kelompok Wanita Tani (KWT) yang merupakan pelaku UMKM dengan awal usaha berfokus pada olahan hasil pertanian dan terus berkembang menjadi berbagai usaha di sektor perdagangan, perikanan dan kerajinan.
Debitur Kredit Pede di kawasan tersebut juga mendapatkan pendampingan dari Dinas Pertanian dan Dinas Pariwisata setempat dalam pengembangan usahanya.
“Ini adalah hasil kerja sama dari berbagai pihak, dari pencetusan TPAKD oleh OJK, kemudian didukung oleh Pemda dengan menerbitkan SK Gubernur serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan, sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat dan nilai tambah serta mendorong peningkatan perekonomian di daerah,” kata Friderica.
Kredit Pede merupakan implementasi dari Generic Model Skema Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir Skema 3 (GM K/PMR) yaitu penyediaan kredit/pembiayaan yang cepat dan murah. Kredit Pede memberikan plafon sebesar Rp2,5 juta (tanpa agunan) dan plafon sampai dengan Rp50 juta (dengan agunan tambahan).
Sejak diluncurkan pada tahun 2020 sampai dengan triwulan 2 2022, kredit Pede telah dinikmati oleh lebih dari 2.499 debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp16,63 miliar.
Sedangkan secara nasional sampai dengan triwulan 2 2022, TPAKD melalui program K/PMR telah menyalurkan kredit/pembiayaan total sebesar Rp4,4 triliun kepada 337.940 debitur.
OJK bersama Pemerintah Daerah dan PUJK akan terus meningkatkan kolaborasi dalam perluasan akses keuangan di daerah melalui program TPAKD dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. (nck)
Tangerang - Kinerja pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga positif di angka 5,44% pada Q2 tahun 2022, meski di tengah kondisi global yang masih penuh tantangan. Capaian tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan yang relatif lebih baik dibanding sejumlah negara lain. Organisasi internasional IMF juga mengakui bahwa kondisi ekonomi Indonesia menjadi titik terang di tengah kesuraman dunia. Tren surplus neraca perdagangan Indonesia selama 29 bulan berturut-turut hingga September 2022 menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Terhitung sejak Januari hingga September 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia telah mencapai USD39.8 miliar. Sementara itu, nilai ekspor pada bulan September 2022 secara year on year mengalami peningkatan sebesar 20,28%. Memanfaatkan momentum ini, Pemerintah terus berupaya meningkatkan ekspor melalui pembukaan pasar ekspor, salah satunya melalui pameran business to business internasional Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka pameran perdagangan yang diikuti oleh lebih dari 795 pelaku usaha dan 2.800 buyers dari 176 negara secara hybrid di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Rabu (19/10).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa tingkat kepercayaan global semakin baik. Presiden Joko Widodo meyakini pada kuartal ketiga tahun 2022 ekonomi nasional masih tumbuh di atas 5% atau di atas 5,4%. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya bekerja keras secara detail di tengah kondisi saat ini.
Sebagai informasi, TEI 2022 diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan bersama para stakeholder terkait dengan mendorong tujuh sektor unggulan yakni manufaktur, fesyen dan aksesori, perawatan kesehatan dan kecantikan, makanan dan minuman, peralatan medis, perabotan dan dekorasi rumah, serta digital dan layanan. TEI 2022 digelar secara offline pada 19–23 Oktober 2022 di ICE BSD, sedangkan secara virtual digelar pada 19 Oktober hingga 19 Desember 2022. Pameran tersebut ditargetkan menambah USD10 miliar pada neraca perdagangan Indonesia. Dalam pembukaan TEI 2022 tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan Primaniyarta Award dan Primaduta Award tahun 2022 kepada para pelaku usaha dan kepala daerah yang berhasil mendukung ekspor nasional.
Selain pameran internasional, TEI juga menyelenggarakan beberapa kegiatan pendukung antara lain penandatanganan memorandum kerja sama dagang antar negara yaitu Trade, Tourism, and Investment Forum yang membahas isu-isu terkini dalam dunia dagang internasional, penjajakan kesepakatan bisnis (business matching), dan konseling bisnis (business counseling).
Usai acara pembukaan TEI 2022, Menko Airlangga mewakili Presiden Joko Widodo serta didampingi oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melakukan audiensi dengan CEO Kodeco Energy di Hall Nusantara ICE BSD. Pertemuan tersebut membahas terkait rencana investasi Korea Selatan di Indonesia, khususnya pada sektor pertanian dan peternakan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Kabinet, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, Menteri Pertanian, Menteri Peternakan Papua Nugini, Duta Besar Negara sahabat, perwakilan Kementerian Luar Negeri, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Gubernur Banten, Ketua KADIN Indonesia dan asosiasi beserta para pelaku bisnis. (nck)
Jakarta, 17 Oktober 2022. Optimisme pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga meski di tengah gejolak tantangan global saat ini dan hal tersebut seiring dengan perbaikan indikator pada berbagai sektor. Salah satu sektor yang menunjukkan perbaikan signifikan yakni konsumsi dan investasi yang ditandai dengan menguatnya daya beli masyarakat, terjaganya indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan penjualan eceran, terjaganya PMI manufaktur pada level ekspansi, serta kredit perbankan yang tumbuh di atas 10% sejak Juni 2022.
Capaian positif juga turut ditunjukkan sektor eksternal yang ditandai dengan surplus neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan, serta terjaganya cadangan devisa dan rasio utang pada level aman. Tercatat pada Januari hingga Agustus 2022, neraca perdagangan telah mengalami surplus hingga USD35 miliar yang didorong oleh ekspor komoditas utama seperti batu bara, palm oil, dan nikel.
“Kerja sama semua pihak termasuk swasta, patut kita syukuri karena Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen selama 3 kuartal terakhir dan berharap di kuartal III dan IV mampu menargetkan pertumbuhan di atas 5 persen sehingga secara year on year di akhir tahun kita targetkan 5,2%,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam Webinar 100 Tahun Eka Tjipta Widjaja Forum Dialog: Economic Outlook 2023, Senin (17/10).
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa sektor pasar modal juga turut mengalami penguatan di tengah pelemahan indeks saham global. Tercatat IHSG telah mencetak return positif di atas 3% secara year-to-date per 14 Oktober 2022 dibandingkan indeks saham lain, dengan net inflow hampir Rp70 triliun dalam kurun waktu 9 bulan.
Terkait dengan inflasi, Indonesia telah menaikkan suku bunga sebesar 75 bps untuk merespon tren inflasi sehingga inflasi nasional mampu terjaga secara moderat pada angka 5,95% (yoy) pada bulan September. Penurunan harga komoditas hortikultura pada bulan September juga masih mampu menahan laju inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga bensin, tarif angkutan, dan solar.
Momentum pemulihan ekonomi nasional juga terus dijaga oleh Pemerintah dengan menerapkan berbagai strategi seperti pelonggaran mobilitas masyarakat, implementasi kebijakan fiskal sebagai shock absorber, menjaga stabilisasi harga, peningkatan kualitas SDM melalui Program Kartu Prakerja, serta pengembangan UMKM.
Seiring dengan penurunan kasus pandemi, Pemerintah juga telah mempersiapkan strategi transisi aktivitas ekonomi dengan mengalokasikan anggaran PEN tahun 2022 sebesar Rp455,6 triliun yang difokuskan untuk penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.
Menyoal target pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah juga berupaya mengimplementasikan strategi berupa reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, percepatan digitalisasi, pemberantasan kemiskinan ekstrem, hilirisasi industri berbasis prinsip ekonomi hijau, serta optimalisasi Lembaga Pengelola Investasi (LPI)/INA yang diarahkan ke sektor energi terbarukan. Langkah deregulasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) juga terus dilakukan Pemerintah guna menjadi game changer dalam mendorong peningkatan investasi.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyebutkan upaya Pemerintah dalam mengembangkan Electric Vehicle (EV) untuk hilirisasi komoditas dan juga sebagai percepatan transformasi menuju teknologi hijau. Strategi pengembangan yang dilakukan yakni dengan menjaga ketersediaan bahan baku untuk industri hilir serta meningkatkan investasi guna pengembangan rantai nilai baterai EV secara end-to-end.
“Berbagai upaya Pemerintah terus dilakukan terutama untuk mewujudkan perekonomian agar tumbuh lebih cepat, oleh karena itu saya berharap seluruh pelaku mendukung kebijakan Pemerintah, dan Pemerintah akan terus mendorong untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta,” pungkas Menko Airlangga.
Kegiatan tersebut turut dihadiri antara lain oleh Menteri Investasi Indonesia/Kepala BKPM, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan, serta Sinar Mas Board Member. (nck)
Jakarta, 17 Oktober 2022. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2022 kembali menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat sebesar 397,4 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 400,2 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1% (yoy).
ULN Pemerintah pada Agustus 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada Agustus 2022 sebesar 184,9 miliar dolar AS, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar 185,6 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 10,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juli 2022 yang sebesar 9,9% (yoy). Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat adanya penurunan pinjaman seiring dengan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Sementara itu, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mengalami kenaikan posisi seiring dengan peningkatan inflow pada SBN domestik yang mencerminkan kepercayaan investor asing yang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Penarikan ULN yang dilakukan di bulan Agustus 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%). Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.
ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada Agustus 2022 tercatat sebesar 204,1 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 206,1 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,0% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,2% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 3,6% (yoy) dan 1,6% (yoy) antara lain karena pembayaran neto utang dagang dan kewajiban lainnya. Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,5% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,1% terhadap total ULN swasta.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada bulan Agustus 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,4%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,7%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,1% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadatanya dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Oktober 2022 pada situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan. (nck)
Jakarta - Di tengah ketidakpastian global yang memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi dunia, fundamental perekonomian Indonesia mampu memperlihatkan kinerja yang tetap impresif. Meski pada Juli 2022 International Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi ekonomi global dari 3,6% menjadi 3,2%, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup tinggi yakni di angka 5,3%. Kinerja IHSG juga tercatat cukup baik di tengah tekanan global dan pelemahan indeks saham global, di mana pada 10 Oktober 2022 IHSG mencatat return 6% (ytd) di posisi 6.982,5.
Walaupun terjadi goncangan, namun indikator eksternal Indonesia relatif kuat. Volatility Index Indonesia senilai 30,49 atau masih dalam batas nilai indikatif 30. Kemudian terkait level indeks Exchange Market Pressure (EMP) per September 2022 berada di angka 1,06 atau masih berada di bawah batas treshold level satu yaitu sebesar 1,78. Demikian pula juga dengan perbandingan Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan Meksiko, Turki, Brasil, dan Afrika selatan.
Berbagai kebijakan seperti pengetatan terhadap suku bunga telah dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Amerika, Indonesia, India, Inggris, Jerman dan Afrika selatan dalam menghadapi tantangan global. Indonesia sendiri telah menyesuaikan suku bunga sebesar 50 bp pada September 2022 menjadi 4,25.
Pada Konferensi Pers setelah Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/10), disampaikan bahwa terdapat 28 negara yang terdaftar untuk memperoleh bantuan IMF, di mana 14 diantaranya masih dalam proses.
“Indonesia faktor eksternalnya masih sangat kuat. Sehingga Indonesia tidak termasuk dalam negara yang rentan terhadap masalah keuangan. Bahkan di antara negara G20, Indonesia adalah negara yang pertumbuhan ekonominya nomor 2 tertinggi setelah Saudi Arabia. Jadi, dari segi faktor eksternal Indonesia aman,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers tersebut.
“Dari internal, ekonomi kita kuat karena kita punya domestic market. Sekarang konsumsi turut menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, terlebih diprediksi di tahun depan pun pertumbuhan ekonomi kita diantara 4,8%–5,2%. Jadi tentu berbagai lembaga yang memprediksi tersebut, melihat bahwa Indonesia relatif kuat,” imbuh Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan pentingnya untuk terus mendorong keberlanjutan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di mana akan dilanjutkan dengan bunga 6%. Sedangkan KUR untuk sektor pertanian akan diminta untuk dipertahankan di angka 3%.
Terkait perkembangan G20, Menko Airlangga menyampaikan bahwa arahan Presiden Joko Widodo agar seluruh kegiatannya dapat disosialisasikan dengan lebih baik lagi. Kemudian diharapkan juga deliverables yang dihasilkan memiliki manfaat untuk Indonesia selaku tuan rumah.
Terkait dengan update kondisi Covid-19, secara keseluruhan dalam 6 bulan terakhir perkembangannya sudah mulai melandai dan kasus konfirmasi harian secara nasional ada di angka 1.195 kasus sehingga relatif rendah. Dan sejak tanggal 10 Agustus 2022 Rt Indonesia sudah mencapai <1. Diharapkan nilai Rt ini dapat bertahan dalam 3 bulan, sehingga Indonesia dapat mengambil langkah untuk mencabut aturan wajib masker sebagai langkah menuju endemi.
“PPKM akan dievaluasi sampai dengan akhir bulan ini, dan akhir bulan depan akan ditentukan bagaimana pelaksanaan PPKM ke depan disertai catatan bahwa vaksinasi booster diekstensifikasikan di bulan November, Desember, dan Januari. Kalau kita bisa jaga di bulan Februari kasusnya landai, maka kita bisa lepas dari pandemi Covid-19 ini,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
