Live Streaming
Page 5 of 43
20 October 2020

Jakarta, 20 Oktober 2020. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati penguatan proses dalam pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek kepada perbankan, sebagaimana  tertuang dalam “Keputusan Bersama tentang Kerja Sama dan Koordinasi BI dan OJK dalam rangka Pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pembiayaan  Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS)”.

Keputusan Bersama tersebut ditandatangani  oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso  pada Senin (19/10) di Jakarta, sebagai tindak lanjut terbitnya penyempurnaan ketentuan PLJP/PLJPS Bank Umum pada 29 September 2020.

“Penyediaan PLJP/PLJPS bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek  tetapi masih solven ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi BI dan OJK dalam pemberian PLJP/PLJPS yang bersifat end-to-end ini dilakukan untuk   memperlancar pelaksanaan pemberian PLJP/PLJPS dengan tetap menjaga prinsip kehati￾hatian dan tata kelola yang baik”. Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam kesempatan tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso menyampaikan bahwa Keputusan Bersama ini akan memperkuat pelaksanaan fungsi Lender of the Last Resort oleh BI, memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan oleh OJK, serta memperjelas mekanisme dan akuntabilitas masing-masing lembaga.

“Kerjasama dan koordinasi BI dengan OJK semakin baik dalam menjaga SSK melalui terciptanya sistem perbankan yang sehat, efisien, serta berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas,” kata Wimboh.

Ruang lingkup koordinasi dan kerja sama terkait PLJP/PLJPS yang dituangkan dalam  Keputusan Bersama BI – OJK tersebut mencakup sinergi kedua lembaga pada saat: 1)pra￾permohonan; 2) penilaian terhadap pemenuhan persyaratan; 3) penyampaian informasi persetujuan permohonan; 4) pengawasan terhadap bank penerima; dan 5) pelunasan serta eksekusi agunan.

Selanjutnya, pedoman pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Anggota Dewan Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner OJK.(nck)

16 October 2020

Jakarta, 15 Oktober 2020

Di tengah pandemi global Covid-19, Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk terus memperkuat dan meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral. Langkah ini ditempuh dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian kedua negara yang berkelanjutan.

“Indonesia-Singapura sepakat untuk melakukan extraordinary efforts serta memunculkan terobosan kebijakan baru guna memastikan aspek protokol kesehatan yang ketat dan pemulihan perekonomian dapat terus berjalan beriringan,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Indonesia-Singapura pada Kamis (15/10) secara daring, di Jakarta.

Selain itu, pertemuan bilateral ini juga membahas capaian kerja sama ekonomi bilateral dari 6 (enam) Working Groups (WG) antara lain WG Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), WG Investasi, WG Transportasi, WG Pariwisata, WG Ketenagakerjaan, dan WG Agribisnis. Menteri Perdagangan dan Industri Singapura H.E. Chan Chun Sing memimpin delegasi Singapura dalam pertemuan ini.

Menko Airlangga Hartarto bersama Menteri Chan Chun Sing kemudian juga menyepakati laporan kemajuan kerja sama 6 Working Groups (Joint Report to Leaders) untuk dilaporkan dalam pertemuan kedua Kepala Pemerintahan yang akan datang.

Melihat efek pandemi yang masif dan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi, para Menteri menggarisbawahi beberapa kesepakatan yang telah dihasilkan oleh kedua negara, antara lain, (1) Ratifikasi Bilateral Investment Treaty (BIT); (2) Kesepakatan Travel Corridor Agreement (TCA); (3) Penandatanganan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B); dan (4) Kebijakan Reformasi Struktural Indonesia melalui UU Cipta Kerja.

Dalam sambutannya Menko Airlangga menyampaikan pentingnya kesepakatan-kesepakatan tersebut sebagai upaya penyempurnaan iklim investasi dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di kawasan.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan BBK yang berbatasan langsung dengan Singapura, telah didirikan 2 (dua) KEK baru yakni Nongsa Digital Park dan Batam Aero Technic.

Nongsa Digital Park dibangun di atas lahan seluas 166,45 hektare dan target investasi sebesar Rp16 triliun serta akan menyerap sebanyak 16.500 tenaga kerja. Sedangkan Batam Aero Technic memiliki lahan seluas 30 hektare dengan target investasi sebesar Rp6,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap sebanyak 9.976 tenaga kerja.

“Ditargetkan pada bulan Desember 2020, kedua KEK tersebut sudah dapat memanfaatkan fasilitas dan insentif yang diberikan,” ujar Menko Airlangga.

Sekedar informasi, pengembangan KEK Kendal juga merupakan bentuk kerjasama Indonesia-Singapura yang diakselerasi untuk mendorong percepatan pengembangan super koridor Jawa Utara. Pencapaian KEK Kendal pada bulan Agustus 2020 telah melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi untuk tahun 2020 dengan nilai investasi mencapai Rp18,6 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 8.490 orang. Pemerintah terus mendorong pengembangan KEK Kendal melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti Jalan Tol Pelabuhan Semarang dan Bendungan Karet Sungai Blorong.

Kedua Menteri juga melihat potensi peningkatan investasi terutama di sektor ekonomi digital, smart city, financial technology dan start-up yang berorientasi pada teknologi digital. Indonesia dapat belajar dari negara lain yang telah membuat kemajuan lebih lanjut di bidang ini. Sehingga salah satu bidang kerja sama penting yang tengah dikembangkan oleh kedua negara adalah terkait dengan ekonomi digital dan pelatihan talenta-talenta muda di bidang teknologi.

Menurut Airlangga, pada tahun 2019 Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia dan Indonesia merupakan mitra dagang terbesar keenam bagi Singapura. Dalam hal investasi, Singapura merupakan sumber utama Foreign Direct Investment (FDI) bagi Indonesia selama kurun waktu 2014-2019 dengan total investasi sebesar 6,5 miliar USD di tahun 2019. Pada sektor pariwisata, tercatat sebanyak 1,61 juta wisatawan Singapura yang berkunjung ke Indonesia di tahun 2019.

Di tengah tren penurunan ekonomi dan krisis global akibat pandemi Covid-19, justru terdapat pertumbuhan nilai investasi yang masuk dari Singapura ke Indonesia. Tercatat hingga kuartal II (Q2) 2020, terdapat kenaikan nilai investasi sebesar 36,19% (4,67 miliar USD) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 (3,43 miliar USD).

Sedangkan dari sisi perdagangan memang sangat terasa perlambatan ekonomi yang terjadi baik secara global maupun regional. Tercatat nilai ekspor Indonesia ke Singapura sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar 7,42 miliar USD, mengalami penurunan sebesar 15,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 8,74 miliar USD. Sementara Impor sampai dengan Agustus 2020 tercatat sebesar 8,187 miliar USD, dengan penurunan 28,26% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 11,41 miliar USD.

Dengan dilakukannya pembatasan mobilitas pergerakan manusia, pariwisata menjadi sektor yang terdampak negatif. Sampai dengan bulan Juni 2020 tercatat sebanyak 267.676 orang masuk ke Indonesia dari Singapura. Angka ini mengalami penurunan sebesar 70,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebanyak 919.863 orang.

“Pertemuan ini diselenggarakan di masa pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara virtual. Namun hal tersebut tidak menurunkan arti penting dan nilai strategis dari kerja sama bilateral kedua negara, khususnya pada bidang ekonomi utamanya terkait percepatan pemulihan ekonomi paska pandemi,” kata Airlangga. (nck)

14 October 2020

Jakarta, 14 Oktober 2020 -- PT Bank BNI Syariah menyambut baik langkah positif Pemerintah Republik Indonesia untuk menggabungkan ketiga bank syariah milik Himbara, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

BNI Syariah berharap hasil bank merger ini nantinya mampu memperkuat ekonomi syariah dan memberikan kebermanfaatan dan kebaikan dunia maupun akhirat yang lebih luas bagi umat. Hal ini disampaikan Direktur Utama Bank BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, setelah pengumuman resmi penggabungan ketiga bank, usai penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA) pada Senin (12/10).

Penandatanganan CMA dilakukan anggota Himbara selaku perusahaan induk ketiga bank syariah nasional yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

Abdullah Firman mengungkapkan BNI Syariah memberikan dukungan penuh upaya pemerintah melakukan penggabungan bank syariah milik BUMN serta siap bekerja sama dan bersinergi. “Insya Allah, merger ini akan menghasilkan bank syariah yang lebih kuat, solid, dan terbesar di Indonesia. Sudah saatnya kita sebagai negara berpopulasi muslim terbesar di dunia memiliki bank syariah yang besar. Oleh karena itu, kami siap bekerja sama, bergotong royong, untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, karena ke depan, kita bisa berikhtiar menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia,” kata Firman.

Firman juga menambahkan bahwa hasil merger ini akan membantu mengembangkan industri halal yang menjadi new business dan new brand dengan potensi bisnis global mencapai Rp30 ribu triliun, mencakup halal food, modest fashion, halal media, halal tourism, halal healthcare, halal cosmetics, serta hajj & umrah.

“Kami berharap bank syariah hasil merger mampu mengoptimalkan potensi ekosistem halal, demi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk-produk halal dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.”

Ketiga bank syariah dan para pemegang saham juga menjamin tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama proses penggabungan maupun setelah penggabungan. Proses merger tidak mempengaruhi kegiatan operasional dan layanan bank, sehingga dana nasabah akan tetap aman terjaga, nasabah juga dapat melakukan aktivitas perbankan seperti biasa.

Meskipun ditengah situasi pandemi COVID-19, BNI Syariah mencatatkan total aset Rp50,76 triliun sampai triwulan II tahun 2020 atau naik sebesar 19,46% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2019 yaitu Rp42,49 triliun. Pertumbuhan aset ini semakin mengokohkan posisi BNI Syariah sebagai bank syariah BUKU III dengan peringkat aset kedua terbesar di Indonesia.

Kenaikan aset tersebut didorong oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah, tercermin dari realisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah sampai triwulan II tahun 2020 sebesar Rp43,64 triliun atau naik 20,15% secara year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2019 sebesar Rp36,32 triliun. (nck)

14 October 2020

Jakarta, 13 Oktiber 2029. Otoritas Jasa Keuangan mendukung rencana Kementerian BUMN untuk melakukan merger atau penggabungan tiga bank BUMN syariah yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan sangat mendukung upaya merger dan akuisisi di industri perbankan nasional karena akan meningkatkan efisiensi dan daya saing sesuai tujuan OJK untuk membangun industri perbankan yang sehat, memiliki daya saing dan bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik serta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan ekonomi.

Untuk itu, OJK telah menerima informasi awal dan akan memfasilitasi dengan berbagai kebijakan dan ketentuan agar aksi korporasi ini berjalan sesuai dengan tahapan waktu yg direncanakan.

Penggabungan tiga bank BUMN Syariah ini juga sejalan dengan upaya Indonesia menjadi sentra pengembangan keuangan syariah yang saat ini peringkat Indonesia sudah berada di posisi empat besar dalam pengembangan industri keuangan syariah berdasarkan Islamic Finance Development Indicator. (nck)

13 October 2020

Jakarta, 12 Oktober 2020 - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 oleh Majalah Global Markets. Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima oleh Menkeu dari majalah yang sama, setelah terakhir di tahun 2018 memperoleh penghargaan serupa.

Menurut Majalah Global Markets, Menkeu layak mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani pandemi Covid–19 di Indonesia. Majalah Global Markets menilai komitmen memberikan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial, insentif perpajakan, penjaminan pinjaman dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak paling besar layak diapresiasi. Selain itu, keputusan untuk memperlebar defisit melebihi batas maksimum yang di tetapkan dalam undang – undang sebesar 3% dari PDB, yang merupakan langkah yang tidak mudah dilakukan, juga menjadi alasan lain Menkeu memperoleh penghargaan bergengsi tersebut.

“Gelar ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi Covid – 19 di Indonesia,” ujar Menkeu. Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut hendaknya menjadi pemicu perbaikan bagi pengelolaan fiskal. “Sebab, tantangan Indonesia masih berat dan panjang ke depan. Raihan ini telah menandakan kita sudah on the right track,” tambah Menkeu.

Majalah Global Markets adalah majalah berita terkemuka di bidang pasar ekonomi internasional yang 30 tahun terakhir telah menjadi salah satu acuan bagi para pelaku dan institusi di sektor ekonomi dan keuangan internasional. Majalah ini diterbitkan pada saat pertemuan sidang tahunan IMF – World Bank Group.

12 October 2020

Jakarta, 12 Oktober 2020

Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus meningkat, di mana data per 7 Oktober 2020 tercatat di angka Rp331,94 triliun, atau 47,75% dari total pagu Rp695,2 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers secara daring usai rapat terbatas kabinet tentang Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Senin (12/10).

Adapun rincian realisasi anggaran PEN tersebut adalah sebagai berikut: (i) Kesehatan sebesar Rp25,94 triliun (30%); (ii) Perlindungan Sosial sebesar Rp159,69 triliun (78%); (iii) Sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah sebesar Rp27,57 triliun (26%); (iv) Dukungan UMKM sebesar Rp90,42 triliun (73%); dan (v) Insentif Usaha sebesar Rp28,32 triliun (23%).

“Realisasi program PEN ini diperkirakan mencapai 99-100 persen di akhir tahun 2020,” ujar Menko Perekonomian.

Khusus untuk 12 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu tertinggi, telah terealisasi total sebesar 65,15% dari pagu. 12 K/L tersebut antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta POLRI.

“Ada beberapa K/L yang penyerapan anggarannya masih di bawah 50%, ini masih perlu didorong lagi,” lanjut Airlangga.

Sementara itu, mengenai perkembangan penanganan pandemi Covid-19, Menko Airlangga melaporkan bahwa Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate) mencapai 76,48% dan Tingkat Kematian (Case Fatality Rate) sebesar 3,55%, per 11 Oktober 2020.

Kemudian terkait Bed Occupancy Ratio (BOR) di RSDC Wisma Atlet sebesar 48,68% dan BOR Flat Isolasi Mandiri sebesar 47,59%.

“Terkait 3T yaitu Test, Trace, dan Treat sudah dikerjakan dengan baik dan berbasis standar. Tadi Presiden juga meminta untuk pengawasan yang lebih detail dan mikro di 12 Kabupaten/Kota yang punya kasus aktif lebih dari 1000,” jelasnya.

12 Kabupaten/Kota yang perlu mendapat perhatian tersebut antara lain Ambon, Jakarta Utara, Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Jayapura, Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Mengenai Vaksin, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Vaksinasi tersebut didasarkan pada kelompok prioritas yang memiliki tingkat kerentanan terkena virus yang tinggi, memiliki fungsi penting dalam melakukan pelayanan publik, dan berperan strategis.

Sasaran penerima vaksin tersebut, antara lain:

i. Garda terdepan (Medis dan Paramedis contact tracing, pelayanan publik termasuk TNI/Polri, aparat hukum) sebanyak 3,4 juta orang.

ii. Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (Kecamatan, Desa, RT/RW), sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5,6 juta orang.

iii. Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan Sederajat Perguruan Tinggi) sebanyak 4,3 juta orang.

iv. Aparatur Pemerintah (Pusat, Daerah dan Legislatif) sebanyak 2,3 juta orang.

v. Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86 juta orang.

“Kemudian ditambah masyarakat yang usianya 19-59 tahun sebanyak 57 juta orang. Jadi total sekitar lebih kurang 160 juta orang. Presiden juga meminta agar roadmap pemberian vaksin bisa diselesaikan dalam minggu ini,” imbuhnya.

Berdasarkan sumber https://ourworldindata.org/covid-health-economy tentang Perbandingan Kinerja Ekonomi dan Jumlah Kematian akibat Covid-19 per 1 Juta Penduduk di Berbagai Negara, Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu menekan angka kematian dengan kinerja ekonomi yang relatif lebih baik.

”Kalau kita lihat penanganan kesehatan dan kinerja ekonomi, jika dibandingkan dengan berbagai negara lain, tingkat kontraksi ekonomi kita relatif rendah dan tingkat kematiannya juga rendah. Kita hanya di bawah Cina, Taiwan, Korea Selatan, dan Lithuania,” ungkapnya.

Pemerintah pun menggarisbawahi potensi klaster baru dari unjuk rasa terkait UU Cipta Kerja. “Presiden juga memberi arahan untuk mengingatkan kepada semua masyarakat bahwa sekarang situasinya masih pandemi Covid-19, sehingga kegiatan unjuk rasa jangan menjadi klaster pandemi baru. Kita tetap harus menjalankan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan,” pungkasnya. (nck)

04 October 2020

Jakarta, 04 Oktober 2020. Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR RI telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK). Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap Pembicaraan Tingkat I RUU CK, Sabtu (3/10) di Jakarta. Selanjutnya, RUU CK akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapatkan pengesahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Pemerintah meyakini, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global, untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik”, ujar Menko Airlangga.

Sebagaimana dipahami, selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang belum optimal. Ditambah lagi proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban, yang pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja.

RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan Angkatan kerja yang terus bertambah.

Aspek transparansi pun selalu dijunjung tinggi dalam penyusunan RUU ini. Seluruh proses pembahasan selalu disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen, dan rapat pembahasan sifatnya juga terbuka yang dapat diikuti secara tatap muka maupun melalui video conference (online), serta diliput langsung oleh media. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah dan DPR untuk transparan dalam membahas kebijakan untuk masyarakat.

RUU Cipta Kerja Beri Banyak Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja, antara lain bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission). Ditambah lagi kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.

RUU CK juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 (sembilan) orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.

Untuk Sertifikasi Halal, RUU CK menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah. Lembaga Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.

Terkait keberadaan perkebunan masyarakat yang terlanjur masuk kawasan hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

Tak hanya itu, bagi nelayan juga diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan. Kini perizinan hanya cukup satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan.

RUU CK juga akan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Percepatan reformasi agraria dan redistribusi tanah juga akan dilakukan oleh Bank Tanah.

Terkait peningkatan perlindungan kepada Pekerja, RUU CK menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon, di mana dalam pemberian pesangon Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

“Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bentuk perlindungan terhadap Pekerja yang terkena PHK, dengan manfaat berupa cash-benefit, upskilling dan upgrading, serta akses ke pasar tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha”, ujar Menko Airlangga.

Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Sedangkan bagi Pelaku Usaha, RUU Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (risk based approach) dan penerapan standar. Selain itu, dengan adanya pemberian hak dan perlindungan pekerja/ buruh yang lebih baik, akan mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha.

Pelaku usaha juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi, di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

Jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat juga kini dimiliki pelaku usaha, dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, dimana pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

Menko Airlangga menambahkan, “RUU Cipta Kerja juga menegaskan peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan, di mana kewenangan yang telah ada, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga akan tercipta adanya suatu standar pelayanan yang baik untuk seluruh daerah”.

RUU Cipta Kerja juga mengatur dan menerapkan kebijakan satu peta (one map policy) yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan, sehingga ada aspek kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kesesuaian tata ruang dalam RTRW. Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah akan mempercepat penetapan RDTR dalam bentuk digital. (nck)

03 October 2020

Jakarta, 2 Oktober 2020. BNI Syariah ikut memperingatiHari Batik Nasional setiap 2 Oktober sebagai komitmen untuk menjaga nilai luhur dan keberagaman budaya. Dalam peringatan hari batik ini BNI Syariah membagikan lebih dari 7 ribu masker batik dan hand sanitizer bertema batik kepada nasabah yang berkunjung ke Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu (KCP).

Direktur Bisnis Ritel & Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi mengatakan batik adalah warisan bangsa yang harus dipopulerkan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kami turut memperingati Hari Batik dalam rangka memberikan semangat dan pengaruh positif bagi masyarakat untuk mencintai sejarah dan peduli terhadap budaya Indonesia,” kata Iwan Abdi.

Diharapkan hal ini menjadi contoh bagi masyarakat untuk mencintai batik dan senantiasa menebar nilai hasanah atau kebaikan dimulai dari diri sendiri. Di tengah pandemi COVID-19, BNI Syariah ingin memberikan perlindungan kepada nasabah dengan memberikan masker dan hand sanitizer untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Pada peringatan Hari Batik Nasional, BNI Syariah juga terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah melalui penerapan Hasanah Ultimate Service. Hasanah Ultimate Service merupakan transformasi layanan BNI Syariah dengan komitmen untuk menebarkan energi kebaikan sesuai dengan prinsip syariah.

BNI Syariah berupaya memberikan manfaat dan nilai tambah bagi segenap stakeholders sehingga engagement BNI Syariah dengan nasabah semakin kuat. Konsep layanan ini dikomunikasikan melalui 4 aspek yaitu people, digital process, physical, dan business.

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai seni yang tinggi yang perlu dilestarikan. Batik sudah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi atau Masterpiece of The Oral and Intangible of Humanity pada Tanggal 2 Oktober 2009. Maka sejak itu Tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional.

Pemerintah telah menerbitkan Keppres No 33 Tahun 2009 yang menetapkan hari Batik Nasional jatuh pada tanggal 2 Oktober dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia juga sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan, budaya, nusantara ini pegawai pemerintah, instansi swasta, dan semua kalangan dihimbau untuk mengenakan batik di Hari Batik Nasional. (nck)

02 October 2020

Jakarta, 02 Oktober 2020

Keberadaan RUU Cipta Kerja diharapkan bisa mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di tanah air. Pandemi Covid-19 pun menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang atas berbagai persoalan di sektor ekonomi sehingga Indonesia tak kehilangan momentum untuk bangkit pascapandemi.

RUU Cipta Kerja juga dirancang untuk menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional, seperti obesitas regulasi, rendahnya daya saing, dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru. Jika sudah disahkan menjadi undang-undang dan berlaku efektif, UU Cipta Kerja diharapkan bisa memberikan kepastian dan kecepatan perizinan investasi, serta adanya kepastian hukum.

Pemerintah menargetkan keberadaan RUU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan drastis struktur ekonomi nasional sehingga bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7% hingga 6%, yakni dengan:

• Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 2,7 s.d. 3 juta/tahun (meningkat dari saat ini 2 juta/tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru).

• Peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja.

• Peningkatan Produktivitas Pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Produktivitas Indonesia (74,4%) masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN (78,2%).

• Peningkatan Investasi sebesar 6,6% s.d. 7,0%, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong Peningkatan Konsumsi (5,4% s.d. 5,6%).

• Pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

Tanpa pembenahan mendasar struktur ekonomi nasional yang dilakukan melalui RUU Cipta Kerja, risiko-risiko yang mengancam ekonomi Indonesia di masa mendatang meliputi: (i) Lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, (ii) Daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain, (iii) Penduduk yang Tidak/Belum Bekerja akan semakin tinggi, dan (iv) Indonesia terjebak dalam middle income trap.

Sebagai informasi, jumlah angkatan kerja Indonesia menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2020, tercatat sebanyak 137,91 juta orang. Dari jumlah itu, yang terserap lapangan kerja sebanyak 131,01 juta orang sementara 6,88 juta lainnya masih menganggur. Dari jumlah yang bekerja pun, 39,44 juta di antaranya merupakan pekerja paruh waktu dan setengah menganggur.

Artinya, jumlah pengangguran dan angkatan kerja yang bukan pekerja penuh seluruhnya mencapai 46,32 juta. Kondisi pandemi Covid-19 membuat masalah ketenagakerjaan makin kompleks, karena total ada 3,06 juta pekerja yang terdampak. Dari jumlah pekerja yang terdampak pandemi, 1,44 juta di antara berstatus terkena PHK atau dirumahkan.

Biaya investasi di Indonesia pun terbilang mahal dan kurang kompetitif dibandingkan negara tetangga. Hal ini didasarkan pada ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yakni perbandingan atau rasio antara tambahan investasi yang dibutuhkan, untuk menghasilan setiap satu unit output. ICOR Indonesia pada 2019 sebesar 6,77%, lebih buruk dari 2018 yang di posisi 6,44%. Sementara negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam punya ICOR di posisi ideal yakni 3%.

Selain ICOR yang tidak kompetitif, regulasi Indonesia juga terbilang rumit sehingga menjadi penghambat investasi. Hal ini terjadi baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Dua hal tersebut menjadi penghambat investasi yang bersifat padat modal. Sedangkan investasi yang bersifat padat karya, lebih terkendala lagi oleh masalah ketenagakerjaan.

Salah satunya karena besarnya standar upah minimum Indonesia dibandingkan negara lain, serta mahalnya biaya pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Secara rerata, upah minimum di Indonesia ada di kisaran USD 170, lebih mahal daripada Vietnam yang di kisaran USD 150 per bulan. Bahkan rerata upah minimun di India dan Bangladesh, masing-masing di kisaran USD 100 per bulan.

Demikian juga dengan jumlah pesangon yang dibayarkan, secara rerata di Indonesia mencapai 52 minggu. Jauh lebih mahal daripada negara peer-nya seperti Thailand (32 minggu), Vietnam (25 minggu), Filipina (23 minggu), dan Malaysia (17 minggu). Pada saat yang sama, mahalnya biaya tenaga kerja tidak diimbangi oleh kemampuan tenaga kerja untuk mengadopsi teknologi dalam proses produksi di perusahaan. Padahal hal ini menjadi tren global dengan berkembangnya otomasi dan industri 4.0, termasuk kelak pascapandemi berakhir.

Untuk itu, RUU Cipta Kerja sebagai sebuah terobosan regulasi diharapkan dapat mengurai masalah ketenagakerjaan yang makin kompleks dan mempermudah investasi. Setiap investasi diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru, sehingga bisa menyerap angkatan kerja yang ada. (nck)

29 September 2020

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dalam pembukaan Rapat Terbatas secara virtual, yang membahas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) – Senin (28/9), menuturkan bahwa berdasarkan data per 27 Sept 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia adalah 22,46%. Jumlah ini berada sedikit di bawah kasus aktif dunia sebesar 23,13%.

Jika dibandingkan bulan lalu, rata-rata kesembuhan di negara kita sebesar 73,76%, dan ini lebih rendah daripada rata-rata dunia sebesar 73,85%. Sedangkan, rata-rata kematian atau case fatality rate (CFR) juga menurun, dari 4,33% menjadi 3,77%.

“Ini penting sekali, sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi,” kata Presiden Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite PC-PEN menjelaskan, per 25 September 2020, tingkat keterisian tempat tidur (TT) atau bed occupancy ratio (BOR) ICU dan isolasi sebesar 46,29%. Angka tersebut didapat dari jumlah kapasitas keterisian TT sebesar 21.619 dari jumlah total TT sebanyak 46.705.

Ada 4 (empat) provinsi yang perlu perhatian khusus karena BOR yang masih tinggi, yaitu: Riau (73%), Banten (68%), Bali (62%), and DKI Jakarta (61%). Selain Bali dan DKI Jakarta, BOR ketujuh provinsi prioritas lainnya, yakni: Jawa Timur (42%), Jawa Barat (55%), Jawa Tengah (40%), Sumatera Utara (45%), Sulawesi Selatan (29%), Kalimantan Selatan (33%), dan Papua (38%).

Menko Airlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang sudah dan akan dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka kematian akibat Covid-19, antara lain adalah:

1. Peningkatan/pengembangan kapasitas rumah sakit (RS);
2. Penyiapan fasilitas isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran dan Hotel untuk orang tanpa gejala (OTG);
3. Pemisahan kelompok komorbid, jika tertular, segera intervensi medis;
4. Perlindungan terhadap kelompok rentan, dengan penyusunan kebijakan lebih ketat, misalnya work from home (wfh);
5. Pasien Covid-19 harus segera mendapatkan pertolongan medis, tidak menunggu kondisi gejala berat dan kritis;
6. Isolasi bagi OTG dapat dilaksanakan terpusat (misalkan di hotel);
7. Standarisasi perawatan pada RS rujukan Covid-19;
8. Audit protokol kesehatan pada rumah sakit;
9. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan; dan
10. Test PCR gratis bagi tenaga kesehatan.

Dalam hal perkembangan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi, tengah disiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.

“Dashboard tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin adalah sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 trliun pada 2020 ini. Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar 18 triliun untuk program vaksinasi,” ujar Menko Airlangga.

Menko Perekonomian pun mengungkapkan bahwa ada beberapa negara (diwakili oleh perusahaan tertentu) yang sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson.

“Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai insitusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan aksen vaksin. Untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk (mereka yang bekerja di) garda terdepan, misalkan memberi pelayanan kesehatan, selanjutnya juga untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri,” ucapnya.

Pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat yang terkait Covid-19 di dalam negeri, seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azythromicin, dan Favipiravir. “Kalau untuk standar harga tes PCR, pemerintah sedang mengkaji laporan BPKP; ada harga yang direkomendasikan untuk individual dan kelompok,” imbuhnya.

“Saya juga ingin mengingatkan arahan Presiden untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Presiden berharap Kapolri bisa secara tegas menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga mencegah munculnya klaster Pilkada,” tuturnya.

Terakhir, terkait pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyatakan akan selalu mendorong pertumbuhan berada pada jalur tren positif. Untuk Program PC-PEN, realisasi anggarannya telah mencapai Rp268,3 triliun atau 38,6% dari pagu (Rp695,2 triliun).

“Untuk penyerapan sudah naik 29,5% sejak akhir semester I kemarin. Namun, ada beberapa hal yang perlu didorong dari sektor korporasi karena serapan masih rendah, baik melalui Himbara maupun Perbanas. Jadi, ini masih akan direvisi karena serapan tidak seperti yang diharapkan,” pungkasnya. (nck)

Page 5 of 43

Tentang Kami