Jakarta, 5 Mei 2023. Usai mencatatkan kinerja perekonomian yang impresif pada tahun 2022 lalu, Pemerintah secara konsisten terus menerapkan berbagai upaya untuk menjaga kondisi perekonomian nasional saat ini. Efektivitas upaya tersebut ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang masih terkendali, meski dihadapkan dengan berbagai tantangan global mulai dari inflasi, harga komoditas, hingga peningkatan eskalasi geopolitik.
Dalam Konferensi Pers terkait Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1-2023 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (5/05), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa kinerja perekonomian nasional pada kuartal pertama 2023 kembali menunjukkan pertumbuhan impresif sebesar 5,03% (yoy) dan berada diatas konsensus pasar yang sebesar 5%.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 6 kuartal berturut-turut diatas 5%, ini menunjukkan bahwa ekonomi kita solid. Kita lihat juga pertumbuhan daripada penyerapan tenaga kerja sebesar 3,02 juta dibandingkan Februari tahun 2022 dan juga terjadi penurunan tingkat pengangguran sekitar 0,41 juta dari 8,4 juta menjadi 7,99 juta orang,” ungkap Menko Airlangga.
Performa pertumbuhan ekonomi yang solid tersebut ditopang dengan penguatan sejumlah indikator, salah satunya dari sisi pengeluaran (demand) yang mengalami peningkatan positif. Hal tersebut ditandai dengan kinerja ekspor yang tumbuh mencapai 11,68% (yoy), konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 4,54% (yoy), pertumbuhan PMTB sebesar 2,11% (yoy) yang menunjukkan penguatan daya beli masyarakat, hingga penguatan konsumsi Pemerintah mencapai 3,99% (yoy).
Lebih lanjut, sisi lapangan usaha (supply) juga mengalami penguatan pada sejumlah sektor. Pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh sektor transportasi dan pergudangan yang menyentuh angka 15,93% (yoy), serta sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 11,55% (yoy). Selanjutnya, sebagian kontributor terbesar PDB, sektor industri pengolahan juga tumbuh positif mencapai 4,43% (yoy).
Selain itu, inflasi juga menjadi salah satu indikator yang terkendali dengan optimal yakni sebesar 4,33% pada bulan April 2023 atau turun sebesar 4,97% dari bulan Maret 2023. Seiring dengan hal tersebut, sektor keuangan tetap berada pada level yang resilien dengan ketersediaan likuiditas dalam negeri yang mencukupi.
Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa permintaan domestik tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional pada tahun 2023, terlihat dari capaian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 123,3 pada Maret 2023 dan PMI Manufaktur mencapai 52,7 pada April 2023. Sedangkan dari sektor eksternal juga menunjukkan surplus transaksi berjalan, peningkatan cadangan devisa, surplus neraca perdagangan selama 35 bulan berturut-turut, penguatan nilai tukar dan IHSG, serta rasio utang luar negeri pada level aman.
”Dengan catatan tersebut dan sinergi dengan seluruh stakeholder, kita berharap target pertumbuhan di akhir tahun di tahun politik ini bisa mencapai sebesar 5,3% (yoy) dan kami optimis bahwa pertumbuhan ini bisa terus dijaga di tahun 2023 dan tentunya menjadi momentum di tahun 2024,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
Incheon, Korea Selatan, 2 Mei 2023 - Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN+3 menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk memperkuat dialog kebijakan mengenai perkembangan terkini dan prospek ekonomi global dan regional, serta respons kebijakan terhadap risiko dan tantangan ke depan. Lebih lanjut, Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 tersebut sepakat untuk memperkuat kerja sama keuangan regional melalui inisiatif di bawah Regional Financing Arrangements (RFA) Future Direction, Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), AMRO, Asian Bond Markets Initiative (ABMI), Disaster Risk Financing (DRF), dan ASEAN+3 Future Initiatives termasuk pembiayaan infrastruktur, kajian studi pada fasilitas nonpembiayaan, pembiayaan risiko bencana (DRF), serta kajian studi beberapa tema strategis atas Digitalisasi Keuangan, keuangan berkelanjutan, utang korporasi, utang rumah tangga, dan Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transaction/LCT). Komitmen tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Anggota ASEAN+3 (the ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors Meeting/AFMGM+3), yang diadakan pada 2 Mei 2023 di Incheon, Korea Selatan.
Pertemuan tersebut diselenggarakan di bawah mitra keketuaan (co-chairmanship) dari Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, Shunichi Suzuki, Menteri Keuangan Jepang, dan Kazuo Ueda, Gubernur Bank of Japan. Presiden Asian Development Bank (ADB), Direktur ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) ASEAN+3, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN Secretariat, dan Deputi Managing Director of the International Monetary Fund (IMF) juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pertumbuhan ekonomi ASEAN+3 yang kuat sebesar 3,2 persen pada tahun 2022, terlepas dari efek pandemi COVID-19 yang masih ada dan konflik Rusia-Ukraina yang meningkat menjadi krisis. Sementara itu, gejolak sektor perbankan baru-baru ini di AS dan Eropa memiliki dampak rambatan yang terbatas di kawasan ASEAN+3. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada. Ke depan, kawasan ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,6 persen pada tahun 2023, dipacu oleh permintaan domestik yang kuat karena pemulihan ekonomi terus menunjukkan perbaikan.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyoroti bahwa tantangan saat ini dan ketergantungan yang besar pada mata uang dominan tertentu untuk perdagangan internasional dan penyelesaian investasi dapat meningkatkan kerentanan dan meningkatkan risiko stabilitas keuangan di ASEAN+3. Oleh karena itu, ASEAN+3 perlu berinovasi untuk dapat menjaga stabilitas, di tengah inflasi yang masih tinggi, kondisi likuiditas yang lebih ketat, ruang kebijakan yang lebih sempit, dan pengaruh kuat dolar. Dalam hal ini, Gubernur Perry menekankan pentingnya memperkuat dan meningkatkan kerja sama di antara negara-negara ASEAN+3 dalam konektivitas pembayaran dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal yang lebih luas untuk transaksi. Berkaitan dengan hal tersebut, AFMGM+3 menyambut baik dan mengakui perkembangan kajian Sistem Pembayaran Lintas Batas di ASEAN+3, khususnya mengenai Penguatan Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transactions – LCT) dalam pembahasan Isu Tematik ASEAN+3.
Kerja sama intraregional yang lebih erat — di bidang perdagangan dan investasi, logistik dan ketahanan rantai pasokan, antarkonektivitas sistem kepabeanan, arus lintas batas, infrastruktur berkelanjutan dan hijau, serta integrasi digital — akan semakin meningkatkan kemampuan kawasan ini untuk mengamankan pertumbuhan pascapandemi, meminimalkan scarring effect, dan bersiap menghadapi guncangan di masa depan. Dalam hal ini, kawasan menegaskan kembali komitmen kuat terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan yang terbuka, bebas, adil, inklusif, adil, transparan dan tidak diskriminatif dengan World Trade Organization (WTO) sebagai intinya dan menyatakan dukungan peningkatan integrasi ekonomi regional dan implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement.
Hasil diskusi AFMGM+3 akan dilanjutkan pada AFMGM+3 mendatang di Tbilisi, Georgia pada tahun 2024 dan berharap dapat bekerja sama dengan Republik Demokratik Rakyat Laos dan Republik Korea sebagai Ketua Bersama (Co-chairs) Proses Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 pada tahun 2024. (nck)
Korea Selatan, 2 Mei 2023. Bank Indonesia dan Bank of Korea menyepakati kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral[1] antara Indonesia dan Korea Selatan. Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan Gubernur Bank of Korea, RHEE, Chang Yong, pada hari ini (2/5) di sela-sela Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 di Korea Selatan.
Kesepakatan ini akan mendorong penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dalam transaksi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, seperti transaksi berjalan (current account transaction), investasi langsung, dan transaksi ekonomi dan keuangan lainnya yang akan disepakati kedua otoritas. Kolaborasi tersebut menandai capaian penting dalam memperkuat kerja sama keuangan bilateral antara Bank Indonesia and Bank of Korea. Pelaku usaha dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk mengurangi biaya transaksi dan eksposur terhadap risiko nilai tukar dalam melakukan transaksi bilateral kedua negara, antara lain melalui penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung antara mata uang Korean Won dan Rupiah dalam perdagangan antarbank. Kerja sama ini akan terus diperkuat melalui sharing informasi dan diskusi secara berkala antara otoritas Indonesia dan Korea Selatan.
Otoritas kedua negara memandang bahwa penggunaan mata uang lokal masing-masing negara yang lebih luas untuk transaksi bilateral pada akhirnya akan berkontribusi dalam mempromosikan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan serta memperdalam pasar keuangan dalam mata uang lokal di kedua negara. (nck)
Jakarta, 17 April 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas OJK untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan Industri Jasa Keuangan.
Penandatanganan PKS dilakukan pekan lalu oleh Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Agus Edy Siregar dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan informasi yang akurat dan cepat, pemanfaatan data kependudukan milik Ditjen Dukcapil menjadi semakin penting dalam banyak bidang, termasuk di Sektor Jasa Keuangan (SJK).
Melalui kerja sama ini, OJK dan Ditjen Dukcapil berupaya meningkatkan aksesibilitas, akurasi, dan keamanan data kependudukan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan di Sektor Jasa Keuangan yang meliputi:
1. Sinkronisasi, verifikasi dan validasi data pemohon layanan informasi debitur pada aplikasi IDEBKU. Aplikasi IDEBKU merupakan aplikasi layanan pemberian informasi debitur (Ideb) SLIK OJK berbasis web kepada masyarakat secara daring dan dapat diakses oleh masyarakat.
2. Verifikasi data pemohon layanan perijinan pelaku usaha jasa keuangan pada Sistem Informasi Perizinan dan Registrasi (SPRINT). Aplikasi SPRINT merupakan aplikasi satu pintu yang berhubungan dengan perizinan dari pelaku usaha jasa keuangan yang akan mengajukan perizinan usaha jasa keuangan.
3. Verifikasi data calon rekanan penyedia barang dan jasa pada Sistem Informasi Procurement Otoritas Jasa Keuangan (SIPROJEK). Aplikasi SIPROJEK merupakan sistem informasi procurement untuk pengelolaan penyediaan barang dan jasa
OJK berkomitmen untuk memastikan penggunaan data kependudukan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan data pribadi.
OJK akan terus memperkuat kerja sama ini dan mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan, perlindungan konsumen, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sebelumnya, pada 2019 OJK dan Kementerian Dalam Negeri sudah menandatangani nota kesepahaman untuk bekerjasama dalam berbagai bidang seperti pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan dan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen Melalui Optimalisasi Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. (nck)
Jakarta, 11 April 2023. Bank Indonesia (BI) menyayangkan penyalahgunaan QRIS di rumah ibadah yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Atas penyalahgunaan QRIS tersebut, BI telah berkoordinasi dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) agar QRIS yang disalahgunakan tidak dapat lagi menerima pembayaran agar tidak merugikan masyarakat dan pengelola rumah ibadah. Bank Indonesia bersama dengan lembaga utama dalam ekosistem QRIS seperti Asosiasi Sistem Pembayaran (ASPI), PJP, Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) terus menelusuri terkait potensi adanya modus serupa pada pedagang/merchant lain. Penyalahgunaan ini juga telah ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan BI mendukung serta akan membantu sepenuhnya dalam proses penanganan yang dilakukan. Untuk menghindari kejadian serupa, BI menghimbau kepada masyarakat, PJP, dan pedagang/merchant, untuk bersama-sama keamanan dalam bertransaksi menggunakan QRIS.
Dalam melakukan transaksi menggunakan QRIS, masyarakat dihimbau untuk selalu memperhatikan informasi di dalam aplikasi pada saat memindai QRIS, antara lain memastikan nama pedagang/merchant yang tercantum di dalam aplikasi memang benar pedagang/merchant yang menerima pembayaran sesuai dengan tujuan transaksi yang dilakukan, serta mengikuti petunjuk pembayaran yang diinformasikan oleh pedagang/merchant. Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan transaksi apabila menemukan kejanggalan atau informasi yang tidak sesuai dengan profil pedagang/merchant yang menerima pembayaran atau informasi transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembayaran. Adapun bagi PJP, ASPI juga telah menerbitkan pedoman edukasi kepada pedagang/merchant dan pengguna QRIS, agar dapat meningkatkan keamanan transaksi QRIS. Untuk itu, BI mengharapkan PJP melaksanakan pedoman tersebut. Selain upaya mitigasi risiko oleh PJP terhadap risiko penipuan yang dilakukan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggung jawab, pedagang/merchant diharapkan dapat memastikan keamanan QRIS yang ditampilkan agar tidak dapat diganti atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Secara reguler pedagang/merchant diharapkan juga senantiasa memeriksa QRIS miliknya, sehingga QRIS yang ditampilkan memang benar QRIS milik pedagang/merchant terkait dan tidak diganti atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal terdapat pedagang/merchant yang merasa dirugikan dengan tindakan penipuan oleh pihak/oknum yang tidak bertanggung jawab, dapat melaporkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai sebuah kanal pembayaran, QRIS memiliki keunggulan cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH) dalam memfasilitasi kebutuhan transaksi masyarakat di era digital, baik bagi masyarakat maupun pedagang/merchant. Penyelenggaraan QRIS, termasuk aplikasi pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi QRIS telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang sesuai dengan best practices. PJP yang bermaksud untuk menjadi penyelenggara QRIS juga wajib memperoleh persetujuan dari BI dimana aspek yang harus dipenuhi antara lain terkait keamanan sistem, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.
BI bersinergi dengan industri dan pihak terkait akan terus meningkatkan edukasi dan literasi terkait keamanan transaksi QRIS, serta memperkuat pengawasan penyelenggaraan QRIS, khususnya pemenuhan aspek Know Your Merchant dan monitoring transaksi, dan memperkuat infrastruktur pendukung ekosistem QRIS untuk memitigasi risiko penyalahgunaan QRIS atau fraud. BI bersama industri sistem pembayaran juga senantiasa terbuka terhadap masukan dalam rangka terus memperkuat kualitas edukasi dan perlindungan konsumen yang disampaikan oleh pengguna QRIS (masyarakat dan pedagang/merchant) melalui contact center PJP dan layanan contact center BI (BICARA) dengan nomor telp.021-131, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Bank Indonesia mencatat, sampai dengan Februari 2023, jumlah pedagang/merchant QRIS telah mencapai angka 24,9 juta dengan total jumlah pengguna QRIS sebanyak 30,87 juta. Lebih lanjut, nominal transaksi QRIS hingga Februari 2023 tercatat sebesar Rp12,28 Triliun dengan volume transaksi sebesar 121,8 juta. (nck)
Jakarta, 10 April 2023. Industri properti telah mampu membuktikan diri menjadi salah satu leading sector yang mampu menggerakkan perekonomian Indonesia. Saat ini, industri properti di Indonesia bukan lagi hanya sekedar real estate dan perumahan, namun juga meliputi kawasan komersial/superblok, Transit Oriented Development (TOD), kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus, hingga kawasan pariwisata.
Berdasarkan backlog perumahan dalam data Susenas 2020, keluarga yang belum memiliki rumah masih mencapai 12,75 juta. Angka ini berpotensi meningkat seiring pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700–800 ribu KK setiap tahun.
“Untuk itu, implementasi new urban development perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan perkotaan dengan pemanfaatan lahan secara efisien, sistem transportasi yang saling terintegrasi, serta penyediaan fasilitas publik yang layak dan nyaman,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara daring dalam acara Diskusi Properti bertema Kontribusi Industri Bagi Perekonomian Nasional dan peluncuran buku Membangun Indonesia melalui Industri Properti, Senin (10/04).
Kebangkitan di sektor properti pasca pandemi telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor dan menggerakkan sedikitnya 175 multiplier effects. Selain itu, bangkitnya sektor properti juga turut meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya ekonomi Indonesia di tahun 2022 sebesar 5,31% (ctc).
Guna mendorong kemudahan mekanisme layanan perizinan berusaha, khususnya pada sektor properti di Indonesia, Pemerintah telah melakukan reformasi regulasi melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah tentunya terus berupaya mendorong percepatan layanan perizinan dasar industri properti antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Persetujuan Izin Lingkungan yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaannya.
Dalam mendorong peningkatan demand dan investasi di sektor properti, Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) sebesar 100% untuk kredit properti yang berlaku hingga 31 Desember 2023, dan kebijakan insentif PPN DTP yang diberikan selama masa pandemi.
“Guna membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperoleh hunian yang layak dan untuk memberikan subsidi atas hunian tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kenaikan jual rumah khusus MBR yang saat ini berada dalam proses harmonisasi,” ungkap Menko Airlangga.
Revisi regulasi mengenai batasan harga rumah subsidi tersebut dilakukan sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan agar KADIN Indonesia senantiasa menjadi pilihan pertama dan utama dalam mewakili suara dan kepentingan dunia usaha, serta tentunya memiliki kepedulian tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Menko Airlangga juga berharap agar peluncuran buku “Membangun Indonesia melalui Industri Properti” tersebut dapat bermanfaat dan bisa mendorong industri properti lebih maju lagi. (nck)
Jakarta, 5 April 2023. Sebagai wujud komitmen dalam memperkuat pengendalian inflasi pangan termasuk memastikan terkendalinya inflasi menjelang Idul Fitri, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) se-Jawa meluncurkan dua program unggulan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Kedua program tersebut yaitu digitalisasi hulu hilir sektor pangan dan quick wins pengendalian inflasi pangan jangka pendek. Program ini diusung melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa di Purwakarta, pada 5 April 2023. Kegiatan ini mengangkat tema Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Nasional melalui Penerapan Digitalisasi dan Hilirisasi Pertanian di Jawa: Gemah Ripah Loh Jinawi dan merupakan puncak rangkaian GNPIP Jawa yang telah diawali di Jawa Timur pada 17 Maret 2023. Melalui program tersebut diharapkan akan memperkuat dan memperluas penerapan digitalisasi produksi pangan secara end-to-end untuk mendorong produktivitas guna mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional sehingga dapat mewujudkan Jawa sebagai lumbung pangan dan Indonesia yang Gemah Ripah Loh Jinawi, Tentrem, Subur, dan Makmur.
Lebih lanjut, kedua program tersebut diimplementasikan dengan pertama, digitalisasi hulu hilir sisi produksi, paska panen, pergudangan, pengolahan, pemasaran hingga pembiayaan pada sektor pangan melalui optimalisasi peran UMKM termasuk pesantren. Program tersebut diwujudkan dengan penyusunan bisnis model digital farming melalui penyaluran smart green house kepada UMKM dan pesantren, penyaluran smart farming kepada klaster pangan, penyaluran mesin pengolahan paska panen cabai, peresmian lumbung pangan dengan Rice Milling Unit (RMU) dan Bed Dryer, digitalisasi pemasaran produk dengan start up pertanian, hingga digitalisasi pasar termasuk fasilitasi QRIS bagi pedagang. Kedua, quick wins pengendalian inflasi pangan jangka pendek yang terdiri dari gelaran operasi pasar dan gelar pangan murah komoditas pangan strategis di 277 titik se-Jawa, perluasan kerjasama antar daerah (KAD), efisiensi distribusi melalui penyediaan jasa logistik dan storage yang terjangkau hingga optimalisasi pengembangan dan pendampingan pupuk organik.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menekankan penguatan sinergi TPIP/TPID dan GNPIP turut mendorong penurunan inflasi pangan pada 2022, diharapkan di tahun 2023 dapat menjadi akselerator langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Sinergi dan Inovasi untuk menjaga ketahanan pangan melalui TPIP/TPID dan GNPIP adalah pengejawantahan filosofi luhur bekerja bersama, silih asih (saling peduli), silih asah (saling belajar) dan silih asuh (saling membimbing) demi kesejahteraan rakyat. Dalam jangka pendek, guna memastikan terkendalinya inflasi menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan antisipasi perubahan cuaca, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dalam menjaga terkendalinya inflasi volatile food (VF) dan ekspektasi inflasi melalui penguatan dukungan fasilitasi pasar murah, koordinasi penguatan dan perluasan kerjasama antardaerah (KAD), serta penguatan koordinasi dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto mengapresiasi sinergi dan koordinasi yang solid dari TPIP-TPID dalam mengendalikan volatile food (VF). Dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global maupun risiko domestik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Bank Indonesia dalam wadah TPIP-TPID harus terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga pencapaian inflasi tetap terkendali. Lebih lanjut, untuk memitigasi potensi peningkatan harga pangan dan tarif angkutan pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2023, beberapa program tengah dilakukan diantaranya pemantauan harga kebutuhan bahan pokok, mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar/bazar pasar murah untuk komoditas pangan strategis, memastikan kelancaran distribusi, serta melakukan sinergi pengawasan baik untuk pangan maupun energi.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengajak seluruh komponen TPID untuk bekerjasama mendorong implementasi GNPIP guna mengendalikan inflasi pangan. Kegiatan GNPIP Jawa pada hari ini diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah strategis dalam menahan laju inflasi daerah. Para Bupati/Walikota juga diharapkan dapat mengimplementasikan langkah tersebut untuk meningkatkan hasil pertanian di Jawa Barat antara lain melalui pemanfaataan teknologi pertanian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan strategis di daerahnya masing-masing.
Kegiatan GNPIP Jawa turut dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, hingga Bupati/Walikota se-Jawa Barat. Pada akhir rangkaian kegiatan GNPIP Jawa, dilaksanakan mini talks yang membahas pengembangan ekosistem halal value chain (HVC) pangan untuk pemberdayaan ekonomi pesantren. Selanjutnya, sinergi GNPIP akan terus dilakukan untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah baik dari sisi pasokan maupun produksi mendukung ketahanan pangan nasional, mendorong terjaganya daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (nck)
Jakarta, 4 April 2023. Kinerja impresif industri manufaktur Indonesia terus ditunjukkan dengan berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut. Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret 2023 mencapai level 51,9 dan tercatat naik dari posisi bulan lalu yang sebesar 51,2 serta merupakan level tertinggi sejak September 2022.
Hal itu diperkuat dari rilis S&P Global PMI yang menyatakan bahwa kuatnya laju permintaan dalam negeri di Indonesia terus menopang penguatan aktivitas manufaktur. Aktivitas perusahaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil produksi, pesanan baru, pembelian, serta perbaikan dari sisi ketenagakerjaan. Hal ini sekaligus memperlihatkan kepercayaan bisnis terhadap prospek ekonomi Indonesia juga semakin tinggi.
“PMI Indonesia masih solid dengan melanjutkan level ekspansif yang stabil dan berkelanjutan. Ini menunjukkan aktivitas produksi dalam negeri yang terus menggeliat dan ditopang permintaan domestik yang masih kuat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah merilis data realisasi inflasi Indonesia yang pada Maret 2023 tercatat sebesar 4,97% (yoy). Realisasi tersebut lebih rendah dari Februari 2023 yang sebesar 5,47% (yoy), tetapi lebih tinggi dibandingkan inflasi Maret 2022 sebesar 2,64% (yoy).
“Secara bulanan, inflasi Maret 2023 tercatat sebesar 0,18% (mtm). Angka tersebut relatif terkendali mengingat bulan ini sudah memasuki bulan Ramadan. Artinya pasokan di level konsumen masih aman dan distribusi tidak terganggu,” jelas Menko Airlangga.
Berdasarkan komponen, inflasi harga diatur pemerintah (Administered Prices/AP) mengalami inflasi sebesar 0,12% (mtm) sehingga tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 11,56% (yoy). Inflasi AP terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara, bensin, dan rokok kretek filter.
“Adanya momen libur panjang di awal Ramadan serta adanya event besar seperti ASEAN Summit 2023 akan mendorong peningkatan permintaan transportasi, terutama angkutan udara,” kata Menko Airlangga.
Sementara itu, inflasi harga pangan bergejolak (Volatile Food/VF) tercatat mengalami inflasi sebesar 0,29% (mtm) atau 5,83% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi VF bulan ini (mtm) adalah beras dan cabai rawit dengan andil masing-masing 0,02%, namun tekanan inflasi VF masih dapat terbantu dengan penurunan harga bawang merah dan cabai merah.
Melansir informasi BPS, telah dilakukan panen di 10 provinsi dan 66 kabupaten utama, tetapi dengan adanya anomali cuaca di sebagian wilayah Indonesia menyebabkan terganggunya hasil produksi. Hal ini menyebabkan harga beras masih mengalami kenaikan di Maret 2023 ini, meskipun tidak setinggi bulan-bulan sebelumnya.
Di sisi lain, Badan Pangan Nasional pada 15 Maret 2023 telah mengumumkan perubahan Harga Pokok Penjualan (HPP) Gabah dan Beras serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras. Tujuannya guna menciptakan keseimbangan hulu-hilir agar tercipta harga wajar, baik di tingkat produsen, penggilingan, pedagang dan konsumen.
Dalam rangka menjaga stabilisasi harga serta membantu masyarakat, Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan sosial pangan kepada 21.353 keluarga penerima manfaat di 515 wilayah dalam periode Maret-Mei 2023.
“Pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat, sehingga tetap terkendali khususnya selama Ramadan dan Idulfitri 2023. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID juga akan terus bersinergi menjaga inflasi dalam rentang sasaran. Hal itu diharapkan menjadi fondasi kuat untuk perekonomian nasional di 2023,” pungkas Menko Airlangga. (nck)
Jakarta, 4 April 2023. Satgas Waspada Investasi kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap penawaran investasi ilegal dan pinjol ilegal terlebih menjelang Idul Fitri 1444 H di saat sebagian masyarakat akan mendapatkan penghasilan lebih.
Masyarakat diharapkan memastikan terlebih dahulu legalitas atau izin dari perusahaan yang menawarkan investasi dan mendasarkan pada pertimbangan yang logis terkait tingkat keuntungan yang dijanjikan.
Satgas Waspada Investasi juga mengingatkan kembali agar masyarakat tidak terjebak pada penawaran pinjaman online dengan syarat yang sangat mudah, proses cepat, namun tidak berizin (ilegal), karena hal tersebut justru akan menyulitkan di kemudian hari.
Selanjutnya, Satgas Waspada Investasi juga mengumumkan untuk melakukan normalisasi terhadap PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery) karena telah melengkapi izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas suatu entitas dengan mengunjungi website dari otoritas yang mengawasinya atau dengan melihat daftar entitas yang telah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi melalui link sebagai berikut https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx.
Informasi legalitas juga bisa didapat melalui Kontak OJK 157 atau WA 081157157157. Masyarakat jika menemukan tawaran investasi atau pinjol yang mencurigakan atau diduga ilegal dapat melaporkannya melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., atau email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Jakarta, 3 April 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Maret 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) meningkat dan permodalan serta likuiditas di level yang memadai. Kondisi tersebut menjadi modalitas penting dalam menghadapi dinamika global.
Di Maret 2023, laju pengetatan kebijakan moneter yang cepat mulai menekan stabilitas sistem keuangan global dengan bergejolaknya sistem perbankan global akibat penutupan beberapa bank di Amerika Serikat dan Eropa. Otoritas negara-negara itu telah bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mencegah merambatnya penularan risiko.
Di sisi lain, kinerja perekonomian global di 2023 secara umum resilien yang ditunjukkan oleh pasar tenaga kerja AS yang masih solid dan tekanan inflasi mereda meskipun masih berada di level yang tinggi seiring meredanya tekanan pada rantai pasok global. Sementara itu, reopening perekonomian Tiongkok berlanjut dengan kegiatan perekonomian masyarakat dan industri Tiongkok terus membaik. Namun demikian, pengetatan kebijakan moneter global dinilai akan terus berlanjut seiring tingkat inflasi dari sisi permintaan yang masih tinggi.
Di tengah dinamika perekonomian global tersebut, indikator perekonomian domestik kembali mencatatkan pertumbuhan solid. Neraca dagang melanjutkan surplus di Februari 2023, begitupun Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur juga terus berada di zona ekspansi dalam kurun waktu 18 bulan terakhir. Namun demikian, optimisme dan konsumsi masyarakat mencatatkan penurunan tipis yang terkonfirmasi dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Ritel yang lazim terjadi pasca-Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru.
Perkembangan Pasar Modal
Di pasar saham, IHSG sampai dengan 31 Maret 2023 tercatat melemah sebesar 0,55 persen mtd di tengah investor non-resident yang membukukan inflow sebesar Rp4,12 triliun. Secara ytd, IHSG turun 0,66 persen namun masih mencatatkan inflow investor non-resident sebesar Rp6,62 triliun.
Sementara, di pasar obligasi, indeks ICBI menguat 0,96 persen mtd (2,44 persen ytd) ke level 353,19. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp384,04 miliar secara mtd dan Rp292,02 miliar secara ytd.
Di pasar SBN, per 30 Maret 2023 non-resident baik secara mtd maupun ytd mencatatkan inflow sebesar Rp11,98 triliun dan sebesar Rp54,11 triliun. Adapun rata-rata yield SBN pada seluruh tenor secara mtd turun sebesar 4,34 bps dan secara ytd menurun sebesar 13,92 bps.
Lebih lanjut, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana per 30 Maret 2023 tercatat sebesar Rp502,8 triliun atau menurun 0,64 persen (mtd) dengan investor Reksa Dana membukukan net redemption sebesar Rp4,44 triliun (mtd). Secara ytd, NAB reksa dana terkontraksi 0,41 persen dan mencatatkan net redemption sebesar Rp2,86 triliun.
Penghimpunan dana melalui pasar modal melanjutkan pertumbuhan yang baik, hingga 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp54,24 triliun, dengan jumlah emiten baru tercatat sebanyak 24 emiten. Di pipeline, masih terdapat 107 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp123,83 triliun.
Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, telah terdapat 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 376 penerbit, 145.908 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp817,68 miliar.
Tren pertumbuhan jumlah investor juga terus berlanjut dengan jumlah investor pasar modal mencapai 10,76 juta investor per 30 Maret 2023.
Perkembangan Sektor Perbankan
Di sektor perbankan, kredit perbankan pada Februari 2023 tumbuh sebesar 10,64 persen yoy (Januari 2023: 10,53 persen yoy) menjadi Rp6.375,3 triliun. Penguatan kredit tersebut utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 13,01 persen yoy. Secara mtm, nominal kredit perbankan Februari 2023 meningkat 1,02 persen mtm atau naik sebesar Rp64,44 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Februari 2023 tercatat tumbuh sebesar 8,18 persen yoy (Januari 2023: 8,03 persen yoy) menjadi Rp7.989 triliun, dengan giro dan deposito sebagai main driver. Secara mtm, DPK Januari 2023 tumbuh 0,44 persen atau naik Rp34,89 triliun. Komposisi DPK didominasi oleh CASA (current account and saving account) atau dana murah yang relatif stabil dan tidak terlalu terpengaruh terhadap pergerakan suku bunga.
Kondisi tersebut mendukung terjaganya kinerja likuiditas perbankan antara lain tercermin dari rasio-rasio likuditas yang berada di atas treshold. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) pada Februari 2023 masing-masing tercatat sebesar 129,58 persen (Januari 2023: 129,64 persen) dan 29,09 persen (Januari 2023: 29,13 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun, Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR posisi Desember 22) masing-masing sebesar 244,20 persen dan 140,42 persen, jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 100 persen.
Risiko kredit di Februari 2023 terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,75 persen (Januari 2023: 0,76 persen) dan NPL gross sebesar 2,58 persen (Januari 2023: 2,59 persen). Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 pada Februari 2023 terus mencatatkan penurunan menjadi Rp427,7 triliun (Januari 2023: Rp435,74 triliun) dengan jumlah debitur yang terus menurun menjadi 1,93 juta nasabah (Januari 2023: 2,02 juta nasabah). Sementara untuk risiko pasar, Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat sebesar 1,47 persen (Januari 2023: 1,51 persen), jauh di bawah threshold 20 persen.
Di sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) industri Perbankan di level yang cukup tinggi dan menguat menjadi sebesar 26,1 persen (Januari 2023: 25,88 persen). (nck)
