Live Streaming
Page 5 of 46
22 February 2021

Jakarta - Hampir 2 minggu pasca pemberlakuan PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis skala mikro) di 123 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi, Pemerintah mengumumkan bahwa secara nasional, jumlah kasus aktif turun hingga -17,27 persen dalam sepekan. Kasus aktif di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur berhasil diturunkan. Hal ini juga diikuti oleh peningkatan persentase angka kesembuhan di lima provinsi tersebut. Selain itu, tren kematian di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali tercatat mengalami penurunan. Tren Bed Occupancy Ratio (BOR) juga mengalami penurunan di angka < 70 persen di semua Provinsi yang menerapkan PPKM Mikro.

Menko Airlangga menjelaskan “Angka-angka empat parameter penanganan Covid-19 ini cukup menggembirakan, selain itu tren kepatuhan protokol kesehatan di seluruh Provinsi juga berhasil meningkat di kisaran 87,64% hingga 88,73%”. Dalam rentang 5 – 17 Feb 2021, selisih persentase kasus aktif nasional terjadi penurunan sebesar -2,53% (dari 176.672 pada 5 Febr menjadi 162.182 kasus aktif pada 17 Febr 2021), sedangkan angka absolut kasus aktif mengalami penurunan sebesar 10,29% menjadi 158.498 kasus aktif. “Apabila kita bekerja bersama (dari Pusat sampai ke Daerah), apalagi sampai ke tingkat RT/ RW, kita sangat yakin bahwa kasus Covid-19 akan semakin cepat terkendali”, ungkap Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Mempertimbangkan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro berjalan cukup efektif, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM Mikro selama 2 minggu ke depan, mulai tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2021. “Sesuai hasil evaluasi Komite PC-PEN bersama Pemerintah Daerah, maka diputuskan bahwa PPKM Mikro diperpanjang selama 2 minggu ke depan, dengan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif, serta penguatan operasionalisasinya di tingkat RT/RW di seluruh Desa/ Kelurahan pada 123 Kabupaten/ Kota”, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada acara Konferensi Pers bersama Menteri Kesehatan, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dan perwakilan Mendagri, Panglima TNI dan KaPolri pada Sabtu pagi 20/02/2021.

Untuk menindak lanjuti keputusan Komite PC-PEN yang memperpanjang penerapan PPKM Mikro tersebut, telah diterbitkan Instruksi Mendagri Nomor 04 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dengan terbitnya Instruksi Mendagri ini, maka ketujuh Gubernur di Jawa Bali yang menjadi wilayah prioritas, akan segera menerbitkan aturan pelaksanaannya di masing-masing wilayah melalui penerbitan Peraturam/ Instruksi/ SE Gubernur terkait pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro.

Sejalan dengan perpanjangan PPKM Mikro dan percepatan pelaksanaan Vaksinasi, diharapkan penanganan kasus Covid-19 akan semakin terkendali, sebagai prasyarat utama keberhasilan upaya pemulihan ekonomi. Selain itu, melihat kondisi saat ini masih terus terjadi penambahan kasus Covid-19, juga mempertimbangkan saat ini sedang musim hujan dan terjadi bencana di beberapa daerah, perlu terus mengingatkan masyarakat terhadap kepatuhan penerapan Protokol Kesehatan. “Kita tetap tidak boleh lengah, walaupun Vaksinasi sudah dilakukan, karena virus Covid-19 ini masih ada, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan ketat” ujar Menko Airlangga.

Dalam lanjutan penerapan PPKM Mikro ini, Pemerintah akan menyediakan kebutuhan dasar untuk rumah yang melakukan isolasi mandiri, baik di tingkat Isolasi Rumah Tangga maupun Isolasi Rukun Tetangga (RT). Bentuk bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian beras sebanyak 20 Kg per rumah (yang melakukan isolasi), untuk kebutuhan selama 14 hari masa isolasi. Bantuan beras ini akan didistribusikan melalui aparat Kepolisian atau TNI di tingkat Polsek dan Koramil.

Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di 7 Provinsi, agar implementasi lanjutan program PPKM Mikro ini dapat berjalan efektif. Pemerintah Provinsi diminta untuk mengkoordinasikan pemetaan Zonasi Risiko tingkat RT di semua Kabupaten/ Kota di wilayahnya, yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan bantuan beras dan masker, serta untuk dasar pelaksanaan 3 T di tingkat RT/ RW.

Dalam perpanjangan PPKM Mikro 2 minggu ke depan, Pemerintah akan memperkuat operasionalisasi dengan fokus ke pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) dan penyaluran bantuan beras dan masker kepada warga. “Untuk percepatan Testing, telah didistribusikan 653.375 Swab Antigen Test-Kit ke 7 Provinsi, 23 Februari akan tiba lagi 1 Juta Antigen Test-Kit. Untuk penguatan Tracing telah dilakukan penambahan Tracer dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang sudah dilatih menjadi Tracer” ujar Menteri Kesehatan.

Dalam masa perpanjangan penerapan PPKM Mikro ini, semua pihak di tingkat pusat maupun daerah akan lebih fokus pada operasionalisasi di tingkat RT/ RW, mulai dari pemetaan zonasi risiko tingkat RT, pelaksanaan 3T, penyaluran bantuan, serta pendataan dan pelaporan melalui sistem yang terintegrasi. “PPKM Mikro di tahap awal ini cukup efektif, maka pada tahap perpanjangan akan dilakukan penguatan operasionalisasi di tingkat RT/ RW yang dikoordinasikan oleh Posko di Desa/ Kelurahan,” tutup Menko Airlangga. (nck)

18 February 2021

Jakarta, 18 Februari 2021. Prospek ekonomi Indonesia di masa depan cukup menjanjikan. Pertumbuhan ekonominya saat ini di nomor empat setelah Cina, Vietnam dan Korea Selatan. Hal ini didorong oleh upaya pemulihan ekonomi nasional yang sudah berada dalam jalur yang benar. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto pada acara The 20th Indonesia Capital Market Student Studies yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (18/2).

“Di tengah pandemi, investasi di Indonesia masih meningkat yaitu 826,3 triliun rupiah walaupun masih berada di bawah target 900 triliun rupiah,” kata Menko Airlangga.

Dari segi capital market, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa rupiah mengalami perbaikan sehingga setara dengan berbagai financial currency di negara-negara ASEAN. Kemudian, dari segi equity, jika dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19 telah mengalami pemulihan yaitu pada level 6000. Harga komoditas ini didorong antara lain oleh kelapa sawit yang all time high. Ini membantu nilai tukar pekebun Indonesia.

“Berbagai sektor di capital market sudah lebih baik dari pada awal tahun 2020 sehingga ini menambah keyakinan pereknomian kita positif. Lembaga-lembaga dunia juga mengkompromikan bahwa pertumbuhan ekoniomi Indonesia akan positif 4,4% – 4,8%. Tentu pemerintah akan tetap menargetkan 5%,” tambah Menko Airlangga.

Indonesia Capital Market Student Studies (ICMSS) merupakan acara tahunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tahun 2021 ini merupakan penyelenggaraan ICMSS ke 20 yang bertajuk "The 20th Indonesia Capital Market Student Studies, Market Outlook: Deciphering the Future of an Erratic Market".

“Saya berharap acara ini dapat mejadi wadah untuk memberikan informasi tentang peluang ekonomi Indonesia tahun 2021 dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mendukung perekonomian di tahun 2021,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

17 February 2021

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meminta industri perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit khususnya ke sektor UMKM dan konsumsi guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid 19.

OJK juga mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor otomotif dengan penurunan PPNBM kendaraan bermotor melalui berbagai ketentuan yang bisa dikeluarkan OJK seperti penurunan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan penetapan uang muka kredit kendaraan bermotor.

Demikian disampaikan Wimboh Santoso dalam acara dialog OJK dengan pimpinan perbankan yang dilakukan secara fisik dan virtual di Kantor OJK, Selasa.

“Kita harus fokus, UMKM jadi prioritas, karena sektor itu bisa didorong dalam jangka pendek khususnya di daerah karena pertumbuhan ini bukan saja di kota tapi di daerah,” kata Wimboh.

Menurutnya, pemulihan sektor UMKM sejalan dengan upaya Pemerintah yang sudah memberikan kebijakan stimulus dengan memberikan subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi UMKM.
Wimboh menjelaskan, selain kebijakan restrukturisasi kredit yang sudah diperpanjang, OJK juga akan menyesuaikan kebijakan di sektor kendaraan bermotor dan properti yang diharapkan bisa mendorong permintaan masyarakat sehingga industri manufaktur kembali pulih dan permintaan kredit kembali meningkat.

“Kita dorong sektor konsumsi agar permintaan masyarakat meningkat sehingga bisa mendorong industri manufaktur bisa bangkit, sambil menunggu aktifitas sosial masyarakat kembali normal,” katanya.

Wimboh juga meminta industri perbankan mempercepat penyaluran kredit pada kwartal pertama tahun ini melanjutkan tren pertumbuhan kredit yang mulai membaik pada kwartal empat tahun 2020.

Menurutnya, OJK akan terus mengawal upaya perbankan menyalurkan kredit sesuai rencana bisnis bank (RBB) yang disampaikan ke OJK sebesar 7,13 persen pada 2021.

“Pertumbuhan kredit di RBB 7,13 persen. Kami berikan arahan ke masyarakat menjadi sekitar 7,5 persen plus minus 1. Itu jadi acuan kita bersama dan kita akan sering bertemu membahas rencana bisnis ini. Kami bersama pemerintah terus mengkaji kebijakan apa lagi yang bisa dilakukan,” kata Wimboh.

Sementara itu, Ketua Himbara Sunarso menyambut baik kebijakan OJK di masa pandemi khususnya restrukturisasi kredit yang sudah diperpanjang hingga Maret 2022 serta diperbolehkannya debitur melakukan restukturisasi ulang dalam jangka waktu tersebut.

“Policy respon ini sangat tepat. Kami menyambut baik,” katanya.

Dirut BRI itu juga mengatakan kondisi di industri perbankan masih cukup baik untuk mendorong pemulihan ekonomi. Sedangkan Dirut BCA Jahja Setiaatmadja menyatakan optimistis kondisi perekonomian nasional akan membaik mengingat pada kwartal empat 2020 kredit perbankan sudah positif dan diharapkan pada tahun ini semakin tumbuh dengan adanya vaksin Covid 19. Menurutnya, kebijakan pemerintah menurunkan PPNBM kendaraan bermotor sudah sejalan dengan kebijakan restrukturisasi kredit yang dikeluarkan OJK dan sangat membantu industri perbankan.

Dalam kesempatan dialog tersebut, Wimboh menyatakan akan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi perhatian para bankir seperti penyediaan platform marketplace, pemanfaatan usance letter of credit (L/C), berbagai insentif untuk menggairahkan sektor properti, peningkatan peran perbankan swasta dalam PEN termasuk komunikasi relaksasi beberapa ketentuan dan menyampaikan kepada Pemerintah mengenai kemungkinan keringanan pajak dalam kurun waktu sementara.

Hadir secara fisik dalam dialog itu Dirut BRI Sunarso, Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Dirut BNI Royke Tumilaar, Plt Dirut BTN Nixon L.P Napitupulu, Dirut Bank Shinhan Indonesia Hwang Dae Geu, Dirut Bank Danamon Yasushi Itagaki, Dirut Citibank Indonenesia Batara Sianturi, Dirut BCA Jahja Setiaatmadja, Dirut Bank CIMB Tigor M. Siahaan, Dirut Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi dan Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa. (nck)

17 February 2021

Jakarta - Pemerintah terus memikirkan strategi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Pada pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (16/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas upaya pemulihan sektor pariwisata dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang didampingi oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo. Turut hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir.

Pembahasan utama difokuskan pada upaya mendorong sektor pariwisata agar bisa segera pulih pada tahun ini, setelah mengalami kontraksi yang dalam karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu. Sejumlah program yang telah disiapkan pemerintah salah satunya adalah program hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN yang pada tahun lalu telah terserap 70 persen untuk hotel dan restoran. Pada tahun 2020, dana hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN tercatat sebesar Rp 3,3 Triliun. Selain itu, Pemerintah juga akan melanjutkan berbagai program stimulus dalam rangka PEN yang sudah berjalan tahun lalu, seperti misalnya subsidi bunga, restrukturisasi kredit dan KUR Pariwisata.

Menko Airlangga mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak paling besar karena pandemi Covid-19 dan pulih paling akhir. Sehingga diperlukan stimulus atau program khusus agar terdapat perbaikan dan bisa menunjang perekonomian nasional. Pemerintah juga akan memperluas peserta program Kartu Prakerja di tahun 2021, bagi para pekerja di sektor pariwisata. “Validasi data, data yang kredibel dan akurat sangatlah penting untuk mendorong program-program PEN di sektor pariwisata,” ujar Menko Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan mendorong pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata untuk menggeliatkan kembali minat wisatawan untuk mengunjungi daerah wisata. “Perlu ada shifting target wisatawan ke Wisatawan Nusantara atau Domestik yang diperkirakan sebesar 50-55 juta orang,” ujar Menko Airlangga. Saat ini, Pemerintah tengah mempercepat PP untuk KEK Pariwisata Lido dan 2 KEK pariwisata di Kawasan Babel yang masih dalam proses adalah KEK Sungai Liat dan KEK Tanjung Gunung.

Menko Airlangga mengingatkan pentingnya program padat karya di sektor pariwisata agar dapat dilaksanakan pada triwulan pertama tahun ini, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pekerja di sektor pariwisata dan juga wisatawan.

“Vaksinasi Covid-19 perlu diprioritaskan untuk pekerja di sektor pariwisata, agar memberikan rasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan para wisatawan. Pemerintah ingin geliat wisata mulai ada kembali, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan masyarakat.” (nck)

17 February 2021

Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Menurutnya, undang-undang yang telah baik sebaiknya dijalankan.

"Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses, kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki," tegas Mensesneg di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Februari 2021.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mensesneg menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

"Jadi Pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan," jelasnya.

"Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan," imbuhnya.

Mensesneg berharap tidak ada narasi yang dibalik-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.

"Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu," tandasnya. (nck)

09 February 2021

JAKARTA, SENIN (08/02/2021) – Kementerian Sosial menerima bantuan sebesar Rp500.000.000 dari PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul untuk penyintas bencana. Bantuan segera didistribusikan untuk korban bencana yang sedang membutuhkan.

Sebagaimana diketahui, saat ini bencana tengah melanda di berbagai penjuru tanah air, mulai dari bencana banjir, tanah longsor, erupsi gunung, dan sebagainya. Kementerian Sosial menyambut baik langkah PT Sido Muncul sebagai bentuk kepekaan dan ketiakawanan sosial terhadap sesama anak bangsa yang tengah situasi sulit.

Kemensos mengharapkan, langkah PT Sido Muncul bisa ikut menggerakkan inisiatif dan keperdulian elemen bangsa lainnya apakah dari dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, atau individu, melakukan aksi nyata meringankan beban masyarakat terdampak bencana.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengucapkan terima kasih kepada PT Sido Muncul yang telah mempercayakan bantuan untuk korban bencana kepada Kementerian Sosial. Bantuan akan segera distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Langkah PT Sido Muncul ini saya harapkan bisa menginspirasi pihak lain agar tergerak membantu sesama saudara kita yang sedang terkena musibah,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini secara simbolis menerima bantuan dari Presiden Direktur PT Sido Muncul Irwan Hidayat di kantor Kementerian Sosial, Senin (08/02). Hadir mendampingi Mensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin, dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto.

Bantuan dari PT Sido Muncul dinilai merupakan bentuk kepercayaan publik kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kementerian Sosial. “Ini bentuk kepercayaan publik kepada kami. Oleh karenanya, kami akan salurkan dan kelola dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Irwan Hidayat menyatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk solidaritas dan keperdulian korporasi kepada masyarakat yang terdampak bencana. Ia berharap, bantuan bisa meringankan beban masyarakat dan bencana bisa segera berakhir sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sediakala.

“Bantuan ini kami sampaikan dan percayakan kepada Kemensos dengan harapan bisa meringankan beban masyarakat. Kami berdoa semoga bencana bisa segera berakhir sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sediakala,” katanya.

Kementerian Sosial berada di garis depan dalam penanganan bencana di seluruh tanah air, sejalan dengan tugas dan fungsinya. Melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana), Kementerian Sosial telah menempuh langkah cepat dalam fase tanggap darurat.

Dalam penanganan bencana, Kemensos melalui Tagana telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial di wilayah terdampak. Untuk memenuhi kebutuhan dasar penyintas bencana, Tagana dan Dinas Sosial mendirikan dapur umum dengan menyiapkan makanan siap saji.

Pengerahan Tagana juga untuk melakukan evakuasi korban melakukan penyediaan tempat pengungsian, layanan dapur umum dan layanan dukungan psikososial. Yang terbaru, Mensos hadir di tengah masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor melanda Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya termasuk Semarang.

Pengerahan Tagana dengan tugas untuk langkah evakuasi korban, penyediaan tempat pengungsian, layanan dapur umum dan layanan dukungan psikososial. Kemensos menyalurkan bantuan logistik dan satunan kematian dengan nilai Rp203,8 juta untuk masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya. (nck)

08 February 2021

Jakarta - Sinyal positif pemulihan ekonomi nasional telah terlihat di Triwulan IV-2020. Meskipun Ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar -2,07% di tahun 2020, namun pada Triwulan IV-2020 hanya terkontraksi sebesar -2,19% (yoy) yang artinya membaik dari Triwulan sebelumnya.

“Angka ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia sudah on track. Perbaikan kondisi ini tentu saja tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Konferensi Pers secara virtual, Jumat (5/2).

Pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 1,76% (YoY). Realisasi Program PCPEN sebesar Rp 579,78 T dan realisasi APBN yang mencapai 94,6% berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Hal ini mengakibatkan konsumsi RT hanya terkontraksi sebesar -3,61% (YoY) yang berarti tumbuh positif sebesar 0,49% (QtQ) dibandingkan Triwulan sebelumnya.

Di saat yang sama, produsen merespon perbaikan permintaan domestik dengan meningkatkan investasi, sehingga PMTB Triwulan IV hanya terkontraksi sebesar -6,15% (YoY), lebih baik dibandingkan Triwulan sebelumnya -6,48% (YoY).

“Berbagai sektor usaha mulai mengalami perbaikan kinerja akibat membaiknya permintaan domestik. Disaat yang sama, optimisme pemulihan permintaan global juga mendorong peningkatan sektor usaha dalam negeri, seperti industri pengolahan dan pertanian,” tambahnya.

Industri pengolahan hanya terkontraksi -3,14% (YoY) dan pertanian tumbuh 2,59% (YoY). Kontributor penggerak industri pengolahan adalah Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yang tumbuh 8,45% (YoY) akibat peningkatan permintaan produk-produk kebersihan dan kesehatan. Selain itu, Industri Makanan dan Minuman juga tumbuh 1,66% (YoY) didukung oleh peningkatan produksi padi dan kenaikan permintaan CPO. Di sisi lain, Industri Logam Dasar juga tumbuh 11,46% karena meningkatnya permintaan ekspor terutama pada komoditas feronikel.

“Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari membuat sektor informasi dan komunikasi tumbuh positif di sepanjang tahun 2020. Selain itu, secara spasial, beberapa daerah telah mengalami perbaikan, seperti wilayah Sulawesi, Maluku & Papua. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan ekspor seiring dengan kenaikan harga komoditas global sehingga menunjukkan pertumbuhan yang positif,” ujar Menko Airlangga.

Kemudian, di sektor pasar modal dan keuangan, IHSG dan Rupiah juga sudah kembali menguat. Seiring dengan hal ini, terjadi peningkatan leading indicator PMI dan indeks keyakinan konsumen serta surplus neraca perdagangan yang mencapai USD 21,74 miliar pada tahun 2020 atau tertinggi sejak tahun 2011.

Momentum pemulihan ekonomi ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2021 sehingga ekonomi Indonesia akan rebound dengan pertumbuhan di kisaran 4,5% s.d. 5,5% yang didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.

“Untuk memastikan hal ini, Pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi utama sebagai Game Changer, antara lain, mempertahankan daya beli masyarakat menengah ke bawah dengan melanjutkan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Program perlinsos difokuskan kepada masyarakat menengah kebawah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja dan di saat yang sama, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dengan dukungan kepada UMKM dan korporasi sebagai program prioritas,” jelasnya.

Consumer confidence dari kelompok menengah ke atas juga didorong dengan upaya Percepatan Penanganan Covid-19 agar kelompok tersebut kembali berbelanja. Vaksinasi untuk masyarakat yang ditargetkan mencapai herd immunity 181,55 juta penduduk juga dilakukan untuk mendukung consumer confidence seluruh tingkatan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap sektor penunjang kesehatan, seperti penyediaan APD, sarana pra sarana, dan alat kesehatan.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang bersifat mikro atau lokal akan diterapkan sebagai bentuk pengetatan dari kebijakan 3M serta mengefektifkan 3T untuk mencegah dan memitigasi kasus COVID-19. Kebijakan ini akan melibatkan secara aktif satgas pusat-daerah yang terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Operasi Yustisi TNI-Polri.

Selanjutnya, tentang Percepatan Implementasi UU Cipta Kerja, akan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional seperti penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, reformasi regulasi, pembangunan SWF/ LPI, serta kemudahan dalam berusaha. Saat ini, 2 PP telah diundangkan dan 52 aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja (47 RPP dan 5 RPerpres) akan segera ditetapkan.

“Penerapan UU Cipta Kerja akan menjadi jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang. Ada beberapa hal yang disiapkan sebagai langkah kelanjutan percepatan implementasi UU Cipta Kerja. Dari segi regulasi, Kementerian akan segera membuat standar atau pedoman pelaksanaan internal paling lambat 2 bulan setelah PP dan Perpres ditetapkan. Dalam hal komunikasi kepada publik, Kementerian/Lembaga juga diharuskan mengadakan sosialisasi secara intensif. Terkait Infrastruktur dan Supporting System, OSS dan supporting system terkait telah siap dioperasikan pada bulan Juni 2021. Kesiapan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah juga diperhatikan dengan serius dalam menyediakan jaringan, perangkat, ruang konsultasi beserta sumber daya manusia dalam hal ini operator dan pengawas OSS,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

03 February 2021

Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi bersinergi dengan berbagai kalangan termasuk dengan para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Selasa 2 Februari 2020 kemarin di kantor OJK di Jakarta, melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus HIPMI untuk mendengar langsung kondisi sektor usaha dan mendiskusikan berbagai upaya yang bisa dilakukan OJK dan HIPMI guna membangkitkan sektor usaha dan memulihkan perekonomian nasional.

“Sektor usaha menjadi kunci upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Jadi penting bagi OJK mendapatkan masukan apa yang bisa dilakukan oleh sektor keuangan dalam mendorong mereka kembali menggerakkan perekonomian,” kata Wimboh.

Dalam kesempatan itu, Wimboh juga menjelaskan berbagai kebijakan yang telah dilakukan sejak awal masa pandemi untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan membantu sektor usaha tetap bertahan seperti dengan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan.

Kepada pengurus HIPMI yang kebanyakan bergerak di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan itu, Wimboh juga menjelaskan strategi pengembangan sektor pertanian antara lain dengan mengintegrasikan klaster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar melalui ekosistem-ekosistem daerah, dan mengadopsi teknologi di sektor pertanian melalui pengembangan start-up di bidang pertanian.

Wimboh menjelaskan program pembiayaan kluster bisa memperjelas rantai bisnis sehingga petani dan peternak mudah mendapatkan kredit dari perbankan. Upaya untuk membangun skala usaha yang lebih besar melalui klaster-klaster ekonnomi masyarakat menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya kredit yang juga akan mengungkit demand korporasi.

OJK berkomitmen membantu memenuhi kebetuhan pengusaha di daerah dan meminta HIPMI mendata pengusaha yang melibatkan ribuan petani, peternak untuk bisa mendapatkan fasilitas KUR Klaster, baik yang sudah ada ataupun yang berpotensi kedepannya. OJK siap memfasilitasi pertemuan dengan para bankir dan mengajak Gubernur selaku Kepala Daerah sebagai bentuk support dari regulator dalam menggairahkan potensi ekonomi daerah melalui pengusaha muda.

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat proyek percontohan program KUR klaster yang sudah berjalan di Desa Karang Sari, di Sumatera Selatan yang akan diperluas di beberapa daerah seperti di Desa Sendang Biru - Jawa Timur dan Desa Tempuran-Lampung. Proyek ini berfokus pada pembentukan ekosistem KUR (hulu-hilir) mulai dari calon debitur (kelompok tani/poktan); Bank penyalur KUR; serta Bumdes yang berperan selaku lembaga linkage, dan offtaker.

Dalam kesempatan pertemuan itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani mengatakan untuk membantu menggerakkan perekonomian, HIPMI siap menjadi agregator bisnis untuk menggerakkan sektor usaha khususnya UMKM.

“Semoga pertemuan ini menjadi langkah awal bagaimana HIPMI dan OJK bergandengan tangan di lapangan sehingga program pemulihan ekonomi nasional bisa terlaksana dengan baik,” katanya. (nck)

03 February 2021

Jakarta -  Rabu (3 Februari 2021). Mewujudkan sistem keuangan haji yang transparan, akuntable dan memberikan manfaat  kepada calon Jemaah haji Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan program  IKHSAN (Integrasi Keuangan Haji Sistem Aplikasi Nyata) yakni sistem koneksi host to host yang mengintegrasikan 2 (dua) sistem yang masing-masing dikelola oleh Kementrian Agama  yakni SISKOHAT ( Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) dan sistem yang dikelola oleh BPKH yaitu SISKEHAT (Sistem Keuangan Haji Terpadu).

Peluncuran secara resmi dilakukan pada Rabu (03/02) di Jakarta oleh Kepala BP BPKH  Anggito Abimanyu dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta disaksikan Ketua Dewan  Pengawas BPKH Yuslam Fauzi, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, dan Sekjen Kemenag  Nizar.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyatakan dengan terintegrasinya 2 sistem utama dalam  pengelolaan haji ini diharapkan untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji  dan peningkatkan nilai manfaat dana kelolaan keuangan haji.

Program IKHSAN akan secara real time memberikan informasi mengenai data calon Jemaah haji, jumlah dana kelolaan, bank penerima setoran biaya haji dan informasi penting lainnya terkait pengelolaan dana haji.

"Jadi kalau sebelumnya antara Kemenag dan BPKH sering mengalami kendala dalam rekon (anggaran), maka dengan sistem ini hal tersebut tidak perlu terjadi lagi. Menteri Agama bisa melihat semua kondisi keuangan haji secara real time," ungkap Anggito.

IKHSAN juga merupakan bagian dari transformasi digital BPKH dalam melayani Jemaah Haji.  Selain itu IKHSAN menjadi program yang mendukung penuh sinergi BPKH dan kementerian  agama dalam meningkatkan pelayanan haji Indonesia serta diharapkan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji. Program ini selain bisa diakses oleh otoritas terkait,  calon jamaah juga nantinya dapat melihat perkembangan uang yang telah disetorkan.

Sementara itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma dalam sambutannya mengatakan IKHSAN ini penting untuk diterapkan agar calon jemaah haji bisa melihat secara langsung keuangannya sebelum berangkat menunaikan ibadah rukun Islam ke lima ini, supaya lebih transparan dan akuntabel.

Peluncuran aplikasi IKHSAN ini juga diikuti oleh perwakilan Bank-Bank Syariah dan juga nasabahnya yang menabung untuk berangkat haji. (nck)

01 February 2021

Jakarta – Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, menyelenggarakan kegiatan virtual gathering bersama World Customs Organization (WCO) dalam rangka memperingati International Customs Day (ICD) tiap tanggal 26 Januari, dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Sekretaris Jenderal WCO, Kunio Mikuriya, perwakilan Regional Office for Capacity Building (ROCB) Asia/Pacific, Regional Intelligence Liaison Office (RILO) Asia/Pacific, serta para Atase Bea Cukai negara sahabat, yang digelar via daring pada Jumat (29/01).

Peringatan ICD tahun ini bertajuk “Customs Bolstering Recovery, Renewal and Resilience for Sustainable Supply Chain”. Heru menjelaskan tema tersebut diangkat untuk mendukung upaya Administrasi Pabean dalam membantu sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian agar dapat keluar dari krisis akibat pandemi dengan mengamankan rantai pasokan global, memperkuat kolaborasi, memanfaatkan teknologi dan penempatan SDM sebagai pusat dari proses transformasi. “Pada masa pandemi, peran Bea Cukai semakin krusial, karena kita diharapkan dapat mempercepat pembebasan barang terkait Covid-19, antara lain obat-obatan dan vaksin. Keberhasilan operasi Kepabeanan saat ini terletak pada penerapan proses digital clearance, dan manajemen risiko yang efisien,” ungkap Heru dalam sambutannya sebagai WCO Asia/Pacific Vice Chair.

Heru menuturkan, tahun ini adalah momentum untuk bangkit, jika mampu melewati masa krisis ini dengan baik, pihaknya akan lebih siap dalam menjawab tantangan masa depan dan menjadi lebih tangguh. “Mengutip Henry Ford, ‘Bekerja sama adalah awal, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, bekerja sama adalah sukses’. Intinya adalah bersama-sama,” ujar Heru.

Dalam hal fasilitas Kepabeanan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan pemberian fasilitas fiskal dan prosedural harus dilanjutkan. Harapannya, fasilitas tersebut dapat meringankan impor bahan baku untuk mendukung produksi produk lokal, yang pada akhirnya juga akan mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing ekonomi.

“Fasilitas yang diberikan di bidang medis dalam hal ini vaksin, perlu dipersiapkan dengan baik oleh Bea Cukai dan lembaga lain yang terlibat agar bisa terwujud distribusi vaksin terbesar dan tercepat di dunia yang pernah ada,” ungkap Sri. Dalam mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah mengeluarkan fasilitas Kepabeanan dan Cukai, serta fasilitas perpajakan atas importasi vaksin.

Hal lain yang harus ditingkatkan, kata Sri, yaitu operasi logistik nasional. “Ekosistem Logistik Nasional baru-baru ini didirikan, bertujuan untuk menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien, sederhana, terjangkau, dan transparan,” jelas Sri. Menurutnya, platform digital ini memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyederhanakan dan menyinkronkan alur informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor atau impor di pelabuhan, serta perdagangan domestik melalui pertukaran data.

Kunio Mikuriya menyampaikan rasa terima kasih atas kepemimpinan Heru Pambudi yang luar biasa pada jabatan Vice Chair dari WCO Regional Asia Pasific, atas komitmen dan partisipasi aktif Indonesia yang tentunya memberikan manfaat besar dalam dalam terjalinnya koordinasi di wilayah Asia-Pasifik, serta peran serta dalam menjadi representative region Asia-Pasifik dalam hubungan Bea Cukai secara global, dan juga upaya Indonesia untuk menyampaikan kebutuhan prioritas regional Asia-Pasifik agar terwujudkan secara nyata dalam agenda WCO secara besar.

Selanjutnya Mikuriya menyampaikan bahwa Bea Cukai harus saling bahu membahu dalam menghadapi masa-masa setelah pandemi. “Seluruh anggota WCO bekerja bersama-sama untuk mendukung pemulihan, pembaruan, dan ketahanan untuk rantai pasokan yang berkelanjutan. Saya yakin Bea Cukai mampu memberikan kontribusi dalam proses pemulihan dengan meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya serta para pengguna jasa untuk saling bekerja sama,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga diselenggarakan sebagai momen penandatanganan beberapa MoU diantaranya, MoU WCO dan Bea Cukai tentang penetapan Balai Laboratorium Bea Cukai sebagai WCO Regional Customs Laboratory, MoU antara WCO dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tentang penetapan Pusdiklat Bea Cukai sebagai WCO Regional Training Center. Selain itu, juga diadakan pemberian penghargaan WCO Certificate of Merit kepada satuan kerja dan mitra kerja Bea Cukai yang telah berkontribusi dalam upaya penanggulangan Covid-19. (nck)

Page 5 of 46

Tentang Kami