Jakarta– Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI),Jusuf Kalla ,menyampaikan keprihatinannya atas eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan di kediamannya di Jakarta,minggu (01/03/2026) dalam momentum bulan suci Ramadan.

Dalam keterangannya, Jusuf Kalla menyoroti meningkatnya ketegangan dan serangan yang melibatkan sejumlah negara, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menilai situasi tersebut sangat memprihatinkan, terutama karena terjadi di tengah upaya perundingan.

“Dari segi etik, jika sedang berunding seharusnya tidak ada serangan. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan bagi kita semua,” ujarnya.

Ia juga menyinggung dinamika politik di Iran pascawafatnya pemimpin tertinggi negara tersebut, serta adanya berbagai kelompok internal yang memiliki kepentingan berbeda. Menurutnya, kondisi tersebut memperumit situasi kawasan.

Selain itu, Jusuf Kalla menilai konflik di Timur Tengah bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Ia menyebut sejumlah negara seperti Afghanistan, Pakistan, Suriah, Yaman, dan negara lain masih dilanda konflik berkepanjangan. Dalam konteks itu, ia mengajak masyarakat Indonesia untuk bersyukur karena kondisi dalam negeri relatif stabil.

“Kita bersyukur Indonesia aman dibandingkan banyak negara Islam lain. Karena itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi konflik di antara kita,” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kebijakan agar tidak memicu gejolak sosial di dalam negeri. Menurutnya, ketidakadilan dan ketimpangan dapat menjadi sumber masalah dalam sebuah bangsa.

Terkait dampak ekonomi, Jusuf Kalla memperkirakan konflik Timur Tengah akan berpengaruh langsung terhadap Indonesia, terutama pada sektor energi dan perdagangan.

“Pertama tentu harga akan naik. Logistik antara Timur Tengah dan Indonesia bisa terputus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Indonesia masih bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Jika pasokan terganggu, dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan bahan bakar dalam beberapa minggu ke depan. Menurutnya, rata-rata cadangan energi nasional hanya mencukupi sekitar tiga minggu.

Selain sektor energi, ekspor Indonesia ke Eropa juga berpotensi terganggu akibat meningkatnya ketidakpastian global. Gangguan jalur perdagangan dan meningkatnya ketegangan keamanan dinilai dapat memperlambat arus distribusi barang.

Jusuf Kalla berharap konflik tersebut tidak berlangsung lama dan dapat segera diselesaikan melalui jalur diplomasi.

“Mudah-mudahan cepat selesai,” katanya menutup pernyataan.

Batam – Di sela-sela kegiatan buka puasa bersama media bertajuk “Energi untuk Melangkah Penuh Harapan” yang digelar PT PGN (Persero) Tbk Area Batam, Jumat (27/2/2026), di Ibis Hotel Batam,Wendi Purwanto, Area Head PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Batam, mengungkapkan rencana ekspansi besar jaringan gas (jargas) rumah tangga di Kota Batam sepanjang 2026 hingga 2030.

Dalam sambutannya, Wendi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan insan pers yang dinilai berperan besar dalam mendukung program jargas di Batam.

“Terima kasih kepada teman-teman media dan pemerintah yang selalu memberikan dukungan positif serta informasi yang informatif kepada masyarakat terkait keberadaan PGN di Pulau Batam. Dukungan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program kami,” ujarnya.

Pada 2026 PGN Batam menargetkan penambahan 10 ribu sambungan rumah tangga baru. Jaringan tersebut akan diperluas ke wilayah-wilayah yang selama ini masih menunggu layanan gas bumi.

Tak hanya itu, PGN juga telah mulai mengumpulkan berkas dan melakukan persiapan untuk pembangunan 114 ribu sambungan rumah tangga baru yang ditargetkan terealisasi hingga 2027 dan berlanjut sampai 2030.

“Rencananya 114 ribu sambungan ini akan dikembangkan dari yang saat ini masih terpusat di tiga kecamatan. Ke depan akan diperluas hingga ke Lubuk Baja, Sekupang, dan Nongsa,” jelasnya.

PGN menargetkan seluruh pengembangan tersebut rampung pada 2030.

Wendi menambahkan, program ini sejalan dengan roadmap pemerintah pusat yang menargetkan Batam sebagai kota percontohan (pilot project) implementasi jargas secara menyeluruh.

“Pulau Batam diharapkan menjadi kota pertama yang seluruhnya menggunakan jaringan gas bumi. Tidak ada lagi ketergantungan pada gas subsidi 3 kilogram,” katanya.

Ia menambahkan, jika program ini berhasil, pemerintah berpotensi menghemat anggaran subsidi energi hingga Rp79 Miliar per bulan se-Kota Batam.

Model Batam nantinya dapat direplikasi ke kota-kota besar lain di Indonesia yang dinilai lebih tepat menggunakan jargas dibandingkan LPG subsidi.

Meski demikian, Wendi menegaskan bahwa LPG 3 kilogram tidak akan dihapuskan dari Indonesia. Distribusinya akan dialihkan ke daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan dan belum terjangkau jaringan gas.

“Begitu satu kota terpenuhi jargas, maka LPG 3 kilo bisa digeser untuk saudara-saudara kita yang selama ini belum mendapatkan fasilitas gas,” ujarnya.

Program jargas ini merupakan bagian dari kebijakan nasional di sektor energi yang dijalankan PGN bersama pemerintah dan Pertamina. Wendi berharap dukungan media terus berlanjut agar masyarakat memahami manfaat program tersebut secara utuh.

“Kalau ini sukses, bukan hanya sukses PGN, tetapi sukses pemerintah dan masyarakat. Peran media sangat penting untuk menyampaikan informasi yang edukatif dan dewasa kepada publik,” tutupnya.

Padang, 24 Februari 2026 – Ramadan adalah tentang koneksi; kabar dari keluarga, menjalin kembali silaturahmi, hingga momen berbagi yang tak boleh terputus. Melalui kampanye #LebihBaikIndosat, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) memastikan Ramadan dan Idulfitri 2026 di Sumatra, yang mencakup Sumbagsel, Sumbagteng dan Sumbagut, berjalan lebih nyaman, lebih aman, dan tetap nyambung. Mengusung semangat You Only Need One (YONO) kebaikan di bulan Ramadan, Indosat percaya di momen terpenting, masyarakat hanya membutuhkan satu koneksi yang benar-benar bisa diandalkan, kuat jaringannya, aman digitalnya, dan nyata kepeduliannya.

Prediksi Lonjakan Trafik Data, Jaringan Indosat Sumatra Siap Sambut Momen Mudik Lebaran Indosat memprediksi lonjakan trafik data yang signifikan di beberapa titik kunci, dengan Lampung Tengah mencatatkan estimasi kenaikan tertinggi secara volume sebesar lebih dari 35%. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada wilayah Deli Serdang di Sumatra Utara dan Lampung Utara, yang diprediksi akan mengalami pertumbuhan trafik masingmasing sebesar 20% dan 44% seiring dengan meningkatnya aktivitas digital masyarakat di masa mudik dan silaturahmi Agus Sulistio, EVP-Head of Circle Sumatra menyampaikan, “Dengan kesiapan ini, Indosat Sumatra berkomitmen untuk memastikan masyarakat Sumatra dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan kemenangan Idulfitri dengan dukungan koneksi internet yang stabil, cepat, dan andal, baik untuk berbagi momen melalui video call maupun mengakses konten hiburan digital” Bukan Hanya Cepat, Tapi Juga Aman Melalui brand IM3, 3 (Tri), dan HiFi Air, Indosat menghadirkan solusi sesuai kebutuhan pelanggan selama Ramadan.

IM3 SATSPAM+: Amankan Pejuang Ramadan Melalui brand IM3, Indosat meluncurkan kampanye “IM3 SATSPAM+ Amankan Pejuang Ramadan”, menghadirkan inovasi perlindungan WhatsApp Call pertama di Indonesia melalui fitur SATSPAM+ (Satuan Anti Scam dan Spam Plus). Didukung teknologi AIvolusi5G, SATSPAM+ memberikan perlindungan real-time terhadap SMS, panggilan reguler, hingga WhatsApp Call dari potensi penipuan digital yang diketahui meningkat signifikan selama Ramadan. Seluruh pelanggan Paket Ramadan IM3 otomatis mendapatkan perlindungan ini tanpa biaya tambahan.

Paket unggulan:

• 150GB/28 hari Rp150K

• 300GB/28 hari Rp200K

• 5.000 menit & SMS ke sesama IM3 dan Tri

• Gratis akses Viu atau Vidio Ultimate Mobile Paket tersedia melalui aplikasi myIM3, IM3 Official WhatsApp 08551000185, UMB *888#, outlet IM3, minimarket, dan e-commerce.

Tri Ajak Anak Muda Ambil #PilihanBijak

Sementara itu, melalui brand Tri, Indosat mengajak generasi muda untuk menjalani Ramadan dengan lebih bermakna melalui kampanye #PilihanBijak. Tri menghadirkan berbagai produk dan benefit tambahan, Paket 65GB/28 hari Rp100K dilengkapi:

• Ekstra telepon & SMS ke sesama Tri dan IM3

• Bonus Vidio Platinum

• Perlindungan digital berbasis Tri AI Anti Spam/Scam

Informasi lengkap tersedia di aplikasi bima+ dan akun resmi @triindonesia. Indosat HiFi Air: Internet Praktis Siap Dibawa ke Mana Saja

Indosat HiFi Air mendukung mobilitas pelanggan selama Ramadan, bisa digunakan di rumah atau dibawa saat mudik agar tetap terhubung selama perjalanan. Didukung jaringan 4G dan AIvolusi5G, serta layanan pelanggan 24/7.

Pilihan perangkat:

• HiFi Air 4G Rp399K (50GB/30 hari)

• HiFi Air 5G Rp1.499K (75GB/30 hari)

Tersedia di Gerai IM3, 3Store, dan berbagai platform e-commerce.

Surau Berdaya: Kepedulian Nyata untuk Komunitas Komitmen #LebihBaikIndosat juga diwujudkan melalui program CSR “Indosat Berkah Ramadan – Surau Berdaya” di 19 titik, termasuk 13 titik di Aceh pascabencana. Program ini merevitalisasi surau dan mushola agar lebih nyaman sekaligus menguatkan perannya sebagai pusat kegiatan dan pemberdayaan masyarakat. Surau bukan hanya direnovasi secara fisik, tetapi dihidupkan kembali sebagai ruang kebersamaan.

Agus menambahkan, “Melalui penguatan jaringan, inovasi perlindungan digital, kampanye edukatif untuk generasi muda, hingga program Surau Berdaya, #LebihBaikIndosat menjadi wujud komitmen kami menghadirkan Ramadan yang lebih nyaman, lebih aman, dan lebih bermakna.” Karena di bulan penuh kebaikan ini, Indosat percaya ketika koneksi kuat, perlindungan maksimal, dan kepedulian sosial berjalan beriringan, Ramadan akan terasa lebih baik untuk semua.

Batam - Ditreskrimsus Polda Kepri berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyelundupan barang bekas ilegal dan komoditas daging ilegal asal Singapura yang masuk ke wilayah Kepulauan Riau. Dalam pengungkapan ini, Ditreskrimsus Polda Kepri mengamankan dua orang tersangka, yakni LM alias A selaku pemilik kapal dan pemilik barang, serta H alias D yang menjabat sebagai nakhoda kapal. Kamis (26/2/2026).

Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Paksi Eka Saputra, S.IP., S.I.K., M.M., didampingi oleh Kaurpenum Subbidpenmas Bidhumas Polda Kepri, AKP Tigor Sidabariba, S.H. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Jaksa Fungsional pada Bidang Pidum Kejati Kepri, Ibu Rumondang Manurung, S.H., serta perwakilan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepri, Bapak Wasis Prihartono, S.P.

Dalam kesempatan tersebut, Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Paksi Eka Saputra, S.IP., S.I.K., M.M., menyampaikan bahwa penggagalan upaya penyelundupan ini dilakukan pada Jumat, 23 Januari 2026, sekira pukul 02.00 WIB dini hari di Pelabuhan PT. Pulaumas Moromulia, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, saat para tersangka tengah melakukan aktivitas bongkar muatan dari kapal.

“Modus operandi yang dijalankan para tersangka adalah dengan menggunakan kapal kayu KM. Sukses Abadi 02 yang awalnya bertolak dari Kabupaten Karimun menuju Singapura untuk mengekspor ikan. Namun, sekembalinya dari Singapura, kapal tersebut dimuati dengan barang-barang dalam keadaan tidak baru atau bekas serta daging sapi, ayam, dan babi yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal. Untuk menghindari pantauan pihak berwenang, para tersangka dengan sengaja menonaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau AIS (Automatic Identification System) kapal saat memasuki perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak terbaca oleh otoritas terkait,” jelas Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Paksi Eka Saputra, S.IP., S.I.K., M.M.

Lebih lanjut, Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Paksi Eka Saputra, S.IP., S.I.K., M.M., juga menyampaikan bahwa dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita barang bukti berupa dua unit kapal, yakni KM. Sukses Abadi 02 GT. 131 dan KLM. Sukses Raya GT. 143. Selain itu, ditemukan ribuan item barang bekas yang meliputi 38 tas karung pakaian, 157 karung boneka, 125 karung mainan, Motor Listrik 2 Unit, Sepeda anak 2 unit, stroller 2 unit, serta unit elektronik dan furnitur. Petugas juga mengamankan total 5.037 kotak daging ilegal dengan berat kurang lebih 70 sampai 80 ton tanpa sertifikat kesehatan, yang terdiri dari 3.522 kotak daging sapi, 1.230 kotak daging babi, dan 285 kotak daging ayam dari berbagai merek internasional. Terhadap barang bukti daging tersebut, pemusnahan dilakukan dengan cara dikubur di TPA Punggur karena telah mendapatkan Surat Ketetapan dari Pengadilan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya Pasal 111 jo Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 46 angka 15 dan/atau Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 51 ayat (2) jo Pasal 46 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 86 huruf a jo Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Tersangka terancam hukuman Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,” tegas Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Paksi Eka Saputra, S.IP., S.I.K., M.M.

Terpisah, dalam kesempatan yang sama Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian, ingin melihat peta kerawanan, atau mengajukan pengaduan, untuk menghubungi Call Center 110 atau menggunakan aplikasi Polri Super Apps yang dapat diunduh melalui Google Play atau App Store.

Batam – Polda Kepri melalui Tim Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curanmor) serta tindak pidana pertolongan jahat/penadahan yang terjadi di wilayah Kota Batam dan Kabupaten Karimun, Pengungkapan kasus tersebut dipimpin langsung oleh Dirreskrimum Polda Kepulauan Riau Ronni Bonic, S.H., S.I.K., M.H., serta didampingi Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.

Peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada bulan September hingga Oktober 2025 di sejumlah lokasi di wilayah Kecamatan Batam Kota, antara lain area parkir luar Mega Mall serta kawasan Gerbang Barat dan Gerbang Timur Engku Putri, Kelurahan Teluk Tering, Kota Batam. Adapun tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan dilakukan pada periode yang sama di wilayah Pelabuhan Sri Mandah Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tiga orang tersangka. Tersangka utama berinisial R berperan sebagai pelaku pencurian, sedangkan tersangka A dan M berperan sebagai pihak yang menerima dan memperjualbelikan barang hasil tindak pidana

Modus operandi, tersangka R mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa hak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan alat tertentu terhadap kunci kendaraan sehingga mempermudah perbuatan tersebut. Selanjutnya, kendaraan hasil pencurian dialihkan dan dijual kepada pihak lain yang patut diduga mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana.

Berdasarkan informasi masyarakat, Tim Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dan pada Minggu, 15 Februari 2026 sekira pukul 02.00 WIB berhasil mengamankan tersangka R di kawasan Jembatan 3 Barelang, Kota Batam. Pengembangan perkara kemudian mengarah pada penangkapan tersangka A dan M di Kecamatan Moro, Kabupaten Tanjung Balai Karimun pada hari yang sama. Para tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Subdit 3 Jatanras untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai Rp4.075.000,-, dua unit handphone, serta 12 (dua belas) unit sepeda motor berbagai merek yang dilaporkan hilang di wilayah hukum Polsek Batam Kota dan Polsek Batu Aji.

Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni Pasal 477 ayat (1) huruf f dan/atau huruf g juncto Pasal 20 terkait pencurian dengan pemberatan, serta Pasal 591 dan/atau Pasal 592 ayat (2) juncto Pasal 20 terkait pertolongan jahat/penadahan, dengan ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara untuk pencurian dengan pemberatan dan maksimal 6 (enam) tahun penjara untuk penadahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengakui telah melakukan pencurian di sekitar 40 TKP di wilayah Kota Batam dengan total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kemudian, Kabidhumas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor dan menduga kendaraannya termasuk dalam barang bukti yang telah diamankan, agar mendatangi Kantor Polda Kepri dengan membawa dokumen kepemilikan sah seperti STNK dan/atau BPKB serta identitas diri untuk dilakukan verifikasi. Proses pengembalian barang bukti dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak dipungut biaya.

Terpisah, dalam kesempatan yang sama Kabidhumas Polda Kepri Kombes. Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian, ingin melihat peta kerawanan, atau mengajukan pengaduan, untuk menghubungi Call Center 110 atau menggunakan aplikasi Polri Super Apps yang dapat diunduh melalui Google Play atau App Store.

Jakarta, 26 Februari 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri perbankan nasional memperkuat komitmen mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan ketahanan sektor perbankan, serta perluasan kerja sama internasional di bidang pembiayaan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan The 2^nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF): Climate Risk Management and Banking Resilience to Support Climate Finance Investment yang digelar di Jakarta, Kamis.

ICBF kedua ini merupakan kelanjutan dari forum perdana pada 2024 yang ditandai dengan peluncuran Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) sebagai tonggak awal pengelolaan risiko perubahan iklim secara terstruktur dan komprehensif di sektor perbankan.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya mengatakan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia menuju sistem keuangan yang selaras dengan iklim merupakan bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan dalam mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional.

“Kami menyambut baik dukungan kuat Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat inovasi pembiayaan transisi sekaligus memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Britania Raya, sebagaimana telah ditegaskan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Friderica.

Menurutnya, OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi ke depan dalam arsitektur pengawasan, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan.

Pada kesempatan tersebut, OJK bersama Pemerintah Inggris meluncurkan Indonesia–UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing sebagai wujud penguatan kerja sama strategis Indonesia dan Inggris dalam memobilisasi pendanaan untuk mendukung agenda keuangan berkelanjutan.

Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut dari kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang telah disepakati antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu.

Peresmian Working Group dilakukan oleh UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, Pjs Ketua Dewan Komsioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Permodalan Kuat

Dian Ediana Rae dalam kesempatan itu menyampaikan sektor perbankan tetap memiliki ketahanan permodalan yang memadai untuk menyerap tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang dikelola dengan baik, yang tercermin dari rasio CAR yang tetap berada di atas ketentuan regulasi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya tangguh terhadap risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi yang baik untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon.

“Sistem keuangan yang tangguh merupakan fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Dian.

Dalam kesempatan tersebut, UK Minister for the Indo-Pacific Seema Malhotra menegaskan bahwa tantangan risiko iklim membutuhkan respons kolektif lintas otoritas dan pelaku industri.

“Bank, regulator, dan investor sama-sama terpapar terhadap guncangan terkait iklim. Karena itu, regulator keuangan dan sektor perbankan perlu bergerak searah, dengan kecepatan yang sama, serta pemahaman yang sama mengenai risiko ke depan,” ujar Seema Malhotra.

Lebih lanjut, Seema menekankan bahwa ketahanan sistem keuangan tidak hanya berbicara mengenai mitigasi risiko, tetapi juga tentang kemampuan menangkap peluang ekonomi hijau.

“Bersama-sama, kami percaya bahwa risiko iklim dapat diubah menjadi peluang iklim melalui kerja sama yang erat dan dengan membuka pembiayaan yang dibutuhkan untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih hijau,” katanya.

Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi strategis, yaitu:

1. Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA); dan
2. Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART).

CBRA merupakan kerangka asesmen yang dikembangkan OJK bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Prospera untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara forward-looking, sekaligus menyediakan referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi dan memperkuat resiliensi terhadap risiko iklim jangka menengah dan panjang.

Sementara itu, SMART merupakan hasil penilaian tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan nasional. Laporan ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan arah kebijakan pengawasan guna memastikan implementasi keuangan berkelanjutan berjalan secara lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan agenda transisi nasional.

Ke depan, ICBF direncanakan menjadi forum berkala sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antara otoritas, kementerian, lembaga pemerintah, serta industri jasa keuangan dalam memberikan arah kebijakan keberlanjutan yang terukur serta membangun kepercayaan pasar guna mendorong pembiayaan iklim dan keberlanjutan secara berkelanjutan.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar rangkaian silaturahmi dan buka puasa bersama masyarakat Batam selama Ramadhan 1447 H. Kegiatan ini merupakan sarana untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan amal ibadah.

Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain mengatakan momen ini dimanfaatkan pihaknya juga untuk menumbuhkan semangat sosial dan kepedulian di tengah masyarakat.

Kehadiran unsur pimpinan BP Batam mendapat sambutan hangat. Dalam kesempatan itu, Alexander dan jajaran berbuka puasa bersama sekaligus menyerahkan bingkisan kepada warga sekitar.

“Silaturahmi ramadhan ini merupakan wujud kedekatan dan kepedulian BP Batam kepada masyarakat, semoga dapat menambah amal ibadah dan memberikan keberkahan kepada kita semua,” katanya usai silaturahmi perdana di Masjid Hidayafullah, Rusun Batu Ampar, Selasa (24/2).

Ia mengajak agar masyarakat terus mendukung program pembangunan yang tengah digagas oleh BP Batam. BP Batam, sebutnya, memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal guna mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah.

“Semoga dengan sinergi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Batam semakin maju dan berkembang” ujarnya.

Ketua Panitia Ramadhan BKDI BP Batam, Rully Syah Rizal menambahkan kegiatan silaturahmi merupakan agenda rutin BP Batam setiap tahun. Tahun ini, katanya ada 10 masjid, 1 mushola dan 2 pesantren yang akan dikunjungi. Menurutnya, itu merupakan wujud nyata kehadiran BP Batam di tengah masyarakat.

Rangkaian silaturahmi diisi dengan kegiatan ramah tamah, tausyiah agama, buka puasa bersama, pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan.

“Kegiatan ini dilaksanakan agar BP Batam lebih bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ucapnya.

Ia berharap melalui silaturahmi dan buka puasa bersama ini dapat semakin memperkuat kebersamaan serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Batam yang lebih maju dan harmonis.

Batam – Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam sekaligus Dosen Universitas Internasional Batam, Dr Suyono Saputra, menilai pengembangan energi panas bumi (geothermal) menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong transisi energi hijau di Indonesia. Di tengah target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060, panas bumi dinilai sebagai sumber energi terbarukan yang paling potensial dan realistis untuk mempercepat bauran energi baru terbarukan (EBT). 

“Ya memang target pemerintah kan cukup optimis ya bahwa tahun 2060 kita sudah net zero emission. Tapi memang realisasinya memang masih lambat,” kata Suyono dalam diskusi publik bertema "Swasembada Energi di Era Presiden Prabowo" di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (24/2/2026). 

Menurut dia, geothermal memiliki keunggulan dibandingkan energi terbarukan lain karena bersifat baseload atau mampu menghasilkan listrik secara stabil. Indonesia, kata dia, bahkan termasuk negara dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia. Namun, pengembangannya tidak mudah karena membutuhkan investasi besar dan teknologi tinggi. 

“Pertama karena investasinya gila-gilaan besar. Pemerintah mungkin kesulitan mencari investor yang mau mengelola sumber-sumber panas bumi yang ada di Indonesia,” ujarnya. 

Suyono menjelaskan, proyek panas bumi umumnya berada di wilayah terpencil sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur dari nol. Karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan non-fiskal agar investasi di sektor ini semakin menarik dan percepatan pengembangan bisa terjadi.

Terkait masuknya perusahaan yang disebut-sebut terafiliasi dengan Israel dalam proyek geothermal, Suyono menegaskan bahwa investasi tidak selalu identik dengan representasi negara tertentu. Dalam konteks bisnis dan teknologi, menurut dia, yang terlibat adalah entitas perusahaan, bukan sikap diplomatik suatu negara. 

Apalagi, perusahaan PT Ormat Geothermal Indonesia sudah mendapatkan izin sejak tahun 2018, jauh sebelum konflik geopolitik Israel - Palestina terjadi. Selain itu, perusahaan merupakan entitas berbadan hukum Indonesia yang tunduk sepenuhnya pada regulasi nasional. Proses lelang dilakukan secara terbuka dan sah sesuai PP No.7/2017 dan Permen ESDM No.37/2018, berbasis kriteria teknis dan kapabilitas teknologi. 

“Ya, investasi kan tidak mengenal ideologi ya, tidak mengenal batas negara. Sebenarnya kalau kita bicara secara konsep kan seperti itu,” kata dia. 

Ia menilai pencabutan izin secara sepihak hanya karena tekanan sentimen publik berpotensi menjadi preseden buruk bagi iklim investasi nasional. Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati agar tidak mengirim sinyal ketidakpastian hukum kepada investor global, terutama untuk proyek-proyek strategis seperti energi terbarukan. Narasi yang banyak beredar di media sosial pun dinilai Suyono sangat keliru. 

“Nggak akan serta merta ada desakan dari medsos terus tiba-tiba ini harus dibatalkan dan tentu itu tidak akan bagus bagi Indonesia. Dan ini masalah yang berbeda, BOP (Board of Peace) dengan investasi. Bisnis is bisnis, nggak terlalu dikait-kaitkan. Artinya memang yakinlah di dunia medsos kan misleading-nya banyak sekali. Jadi saya yakin pemerintah akan mempertimbangkan itu,” ujarnya. 

Selain memperkuat bauran energi hijau, pengembangan geothermal juga dinilai memiliki nilai ekonomis yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran proyek pembangkit panas bumi dapat membuka lapangan kerja, mendorong industri penunjang, serta meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah. 

“Pengembangan geotermal sudah pastinya ini akan menggerakkan ekonomi di sekitar kan. Di setiap ada pusat pengembangan pembangkit panas bumi, dia akan menghidupkan daerah sekitarnya,” ujar Suyono. 

Senada dengan Suyono, Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI) Rikson P Tampubolon menilai proyek geothermal harus dilihat dalam kerangka kepentingan nasional dan kebermanfaatan jangka panjang. Menurut dia, teknologi dan ilmu pengetahuan tidak semestinya dibatasi oleh sentimen politik semata. 

“Yang namanya teknologi dan ilmu itu tidak mengenal batas ruang. Selama memberikan manfaat yang baik, ya harusnya bisa diterima,” kata Rikson. 

Ia menambahkan, proyek yang telah berjalan sejak 2018 tersebut sudah melalui proses panjang dan perizinan resmi. Karena itu, penghentian mendadak tanpa pertimbangan matang justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor lain terhadap kepastian hukum di Indonesia. 

“Jadi selama memberikan manfaat yang baik, ya harusnya bisa diterima. Jangan sampai cap-cap terafiliasi Israel itu mengganggu kepentingan nasional kita. Kalau tidak mengganggu dan justru menguntungkan, aneh kalau harus ditolak,” ujarnya. 

Rikson menegaskan, pemerintah tetap perlu memastikan pelibatan masyarakat dan pengelolaan dampak lingkungan secara bertanggung jawab. Namun di sisi lain, ia menilai keberanian mengambil keputusan berbasis kepentingan nasional menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi kebijakan energi.

Jakarta, 25 Februari 2026 – Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) dan Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat or IOH) hari ini memperkenalkan Sahabat-AI, platform AI berbasis aplikasi yang menandai langkah penting Indonesia menuju ekosistem AI yang berdaulat, inklusif, dan berakar pada kebutuhan lokal. Sebagai platform AI yang dibangun untuk Indonesia, Sahabat-AI terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, mulai dari pelajar, kreator, pelaku usaha, hingga institusi publik. Lebih dari sekadar inovasi teknologi, Sahabat-AI dirancang sebagai sahabat digital bagi seluruh masyarakat Indonesia yang benar-benar memahami cara kita berbicara, hidup, dan terhubung.

Kini hadir dalam bentuk aplikasi Android dan iOS yang mudah digunakan, Sahabat-AI secara signifikan menurunkan hambatan adopsi AI di Indonesia. Platform ini menghadirkan kemampuan multi-model dan multi-modal yang memungkinkan pengguna beralih secara mulus dari teks ke gambar, teks ke video, pencarian cerdas, bantuan coding, hingga analisis mendalam dalam satu antarmuka terpadu. Integrasi ini membuka akses yang lebih luas bagi pelajar, kreator, profesional, hingga pengguna sehari-hari untuk memanfaatkan AI secara praktis, relevan, dan semakin dekat dengan kebutuhan mereka.

Dibangun sebagai “Si Paling Indonesia”, Sahabat-AI mengakar kuat pada kekayaan bahasa lokal, budaya, dan konteks Indonesia, serta diperkuat oleh teknologi kelas dunia untuk menghadirkan AI yang semakin paling mengerti dan dekat dengan keseharian masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menegaskan bahwa Sahabat-AI merupakan cerminan arah strategis Indonesia dalam membangun kemandirian kapabilitas AI nasional. “Sahabat-AI merupakan langkah penting dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Lebih dari itu, ini adalah wujud komitmen kami untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transformasi digital. Teknologi harus membuka akses bagi siapa pun, di mana pun, tanpa terhalang perbedaan bahasa maupun budaya. Karena itu, kita membutuhkan AI yang benar-benar Paling Indonesia, dibangun dengan bahasa kita, nilai budaya kita, serta kepentingan bangsa. Platform ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menghadirkan teknologi yang relevan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Saya mendorong untuk seluruh lapisan masyarakat menggunakan Sahabat AI dan menjadi bagian dari perjalanan dari perkembangan AI dalam negeri,” ungkapnya.

Lebih jauh, Sahabat-AI mencerminkan upaya kolektif dalam mendorong masa depan digital Indonesia. Dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem nasional, platform ini menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan manfaat AI dapat diakses secara luas dan bermakna bagi seluruh masyarakat. Dengan menempatkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal sebagai fondasi utama, Sahabat-AI diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam menjadikan AI sebagai pendorong prioritas nasional sekaligus alat pemberdayaan masyarakat.

Untuk memastikan penggunaan yang aman dan bertanggung jawab, Sahabat-AI dibangun dengan guardrails berlapis yang selaras dengan norma sosial, nilai budaya, serta standar etika di Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memerangi konten negatif dan menjaga ruang digital nasional yang sehat. Mekanisme ini membantu menjaga interaksi tetap aman, melindungi pengguna, serta merawat ruang digital Indonesia, sambil tetap mendorong inovasi berkembang secara bertanggung jawab.

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, menegaskan bahwa peluncuran Sahabat-AI mencerminkan tujuan besar Indosat dalam memberdayakan Indonesia. “Sahabat-AI kami hadirkan bukan untuk Indosat, tetapi untuk Indonesia. Platform ini dibangun di atas keyakinan kami bahwa teknologi harus membawa manfaat bagi semua orang. Dengan menjadikan Sahabat-AI terbuka, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan secara luas, kami menghadirkan fondasi inovasi yang dapat digunakan oleh individu, startup, pelaku usaha, maupun institusi publik di seluruh penjuru negeri,” pungkas Vikram.

Batam – Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam sekaligus dosen Universitas Internasional Batam (UIB), Dr Suyono Saputra, menilai langkah Indonesia mengimpor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) merupakan keputusan strategis untuk memperkuat diplomasi dagang sekaligus menjaga ketersediaan energi di dalam negeri di tengah situasi geopolitik yang memanas. Menurut dia, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan tindak lanjut Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS, Donald Trump.

“Kalau menurut saya keputusan Presiden untuk merealisasikan impor dari Amerika itu memang menjadi salah satu keputusan politik ya. Jadi ada tawar-menawar yang ingin coba dimainkan oleh pemerintah untuk menyerap komoditas-komoditas yang ada dari Amerika ke Indonesia. Jadi itu upaya Presiden, yang kalau saya melihat, untuk mendekatkan diplomasi Indonesia dengan Amerika,” kata Suyono dalam diskusi bertajuk “Swasembada Energi di Era Presiden Prabowo, Batam, Selasa (24/2/2026).

Suyono menyebut Indonesia pada dasarnya bisa memperoleh sumber energi dari banyak negara. Namun, pilihan mengalihkan pasokan dari kawasan Asia Tenggara ke Amerika dinilai memiliki nilai strategis, terutama dalam konteks hubungan dagang dan diplomasi. “Ini ada nilai strategis yang dipilih oleh Presiden sebagai tindak lanjut dari MoU kedua negara ketika pertemuan di Amerika,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, Suyono melihat impor komoditas penting dari Amerika dapat menjadi instrumen untuk merespons klaim ketidakseimbangan neraca dagang yang selama ini disuarakan Washington. Menurut dia, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama diuntungkan dari perjanjian ini. “Iya, itu salah satu keputusan yang diambil untuk mencapai trade balance antara Indonesia-Amerika,” kata dia.

Lebih jauh, Suyono memandang kebijakan tersebut bisa berdampak pada aspek ketersediaan gas di dalam negeri, termasuk menjaga pasokan LNG agar kebutuhan energi di berbagai wilayah tetap terpenuhi. Menurut dia, yang dijaga pemerintah saat ini bukan sekadar soal sumber impor, melainkan ketahanan energi nasional.

“(Ketersediaan energi) terpenuhi, iya. Itu mungkin yang dijaga oleh Pak Menteri ESDM Bahlil dan Presiden adalah menjaga ketersediaan dan ketahanan energi kita,” ucap Suyono.

Meski begitu, Suyono mengingatkan pembahasan publik perlu lebih jernih agar tidak berkembang menjadi misnarasi seolah Indonesia menambah kuota impor. Ia menilai pengalihan sumber pasokan adalah bagian dari strategi diplomasi dagang, seraya menunggu pembuktian di lapangan terkait skema harga LNG Amerika setelah memperhitungkan ongkos regasifikasi, transportasi, dan pengolahan.

Dalam diskusi yang sama, Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policy (BALAPI), Rikson P Tampubolon menilai polemik yang muncul di masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka diplomasi dan kepentingan nasional. Ia menyebut pemerintah telah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan penambahan volume impor, melainkan pengalihan pemasok.

“Kalau kita menangkap apa yang disampaikan pemerintah, itu bukan penambahan, hanya pengalihan dari vendor satu ke vendor dua,” kata Rikson.

Rikson menilai dinamika diplomasi dagang tidak bisa dibaca secara hitam-putih karena melibatkan banyak variabel, termasuk negosiasi tarif dan pertukaran kepentingan di sektor lain. Ia menekankan Indonesia tetap harus menjaga posisi sebagai negara non-blok, namun pada saat yang sama perlu bersikap adil dalam membaca kalkulasi kebijakan pemerintah.

Menurut Rikson, pengalihan pasokan energi ke Amerika juga bisa dipahami sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas, misalnya peluang penurunan tarif bagi produk Indonesia. Dalam kerangka itu, kebijakan energi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan agenda perdagangan dan daya saing ekspor.

“Memang dari beberapa artikel terkesan lebih banyak tuntutan ke Indonesia. Tapi kita harus dudukkan persoalannya secara menyeluruh. Kalau memang faktanya seperti yang disampaikan pemerintah, kita beri kesempatan untuk menjelaskan. Secara kebijakan publik, kalau memang itu demi kepentingan nasional dan bagian dari negosiasi tarif, ya itu bisa dipahami,” ujarnya.

Di sisi lain, Rikson mengingatkan agar isu swasembada dan ketahanan energi tidak berhenti pada wacana elite, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan yang transparan dan konsisten. Ia menilai sejumlah langkah pemerintah, termasuk penguatan cadangan energi dan pembangunan fasilitas penyimpanan, dapat menjadi sinyal arah kebijakan yang lebih terukur. “Kalau melihat roadmap yang dilakukan pemerintah, tentu ada rasa optimis,” ujar Rikson.