Jakarta, 3 Maret 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) sepakat untuk memperkuat sinergi penegakan hukum dan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

PKS tentang Sinergisitas di Bidang Penegakan Hukum dan Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan tersebut ditandatangani Pejabat Sementara Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono, di Jakarta, Selasa.

Penandatanganan PKS ini merupakan pembaruan dan penyempurnaan Perjanjian Kerja Sama sebelumnya antara OJK dan Bareskrim tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang ditandatangani pada 14 Oktober 2020.

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

1. Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi,
2. Penegakan Hukum di Sektor Jasa Keuangan,
3. Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan,
4. Peningkatan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, serta
5. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.

PKS ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam rangka menjaga integritas, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Melalui PKS ini, OJK dan Bareskrim Polri berkomitmen untuk memperkuat langkah preventif dan represif dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk yang memiliki kompleksitas tinggi dan berdampak luas terhadap masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara, mempercepat proses koordinasi antaraparat penegak hukum, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di sektor jasa keuangan.

OJK dan Bareskrim Polri menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Jakarta, 3 Maret 2026. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (2/3), melantik dan mengambil sumpah Kepala Departemen serta Kepala OJK Daerah, sebagai bagian kesinambungan dan peningkatan kinerja organisasi serta penguatan integritas.

“Momentum ini bukan sekadar pergantian jabatan administratif, melainkan penegasan komitmen institusi dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan, penguatan integritas, serta peningkatan kinerja organisasi,” kata Friderica dalam kata sambutannya.

Dia berpesan agar para pejabat yang baru dilantik bisa mengemban amanah jabatannya dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan profesionalisme, dan keteladanan serta integritas yang teguh. “Integritas harus menjadi fondasi utama, karena kepercayaan adalah modal terbesar lembaga ini,” ujarnya.

Adapun pejabat OJK yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Kristrianti Puji Rahayu sebagai Kepala OJK Institute (OJKI)

2. Rudy Agus P. Raharjo sebagai Kepala Departemen Organisasi, SDM dan Budaya (DOSB)

3.Parjiman sebagai Kepala OJK Provinsi Bali (KODS)

4. Misran Pasaribu sebagai Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (KOSR)

5. Sabar Wahyono sebagai Kepala Departemen Pelindungan Konsumen (DPLK) 6. Indra Salfian sebagai Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (DZPL)

Melalui penguatan organisasi ini, OJK terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Pemerintah Provinsi Kepri bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta sejumlah mitra strategis kembali menggelar KURMA untuk ketiga kalinya pada Ramadan 1447 Hijiriah .

Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2026 hadir sebagai bagian dari rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar). Acaranya digelar tanggal 2–8 Maret 2026 di One Batam Mall kota Batam dan Kawasan Gurindam 12 kota Tanjungpinang.

"Kurma tahun ini masuk dalam rangkaian Road to Festivel Ekonomi Syariah (Fesyar) Regional Sumatera 2026 yang bermuara pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF),"ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri Ronny Widijarto dalam acara bincang bareng media di lantai 2 kantor Bank Indonesia Kepulauan Riau, Selasa 2 maret 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Rony Widijarto mengatakan, panitia mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM lokal.

Setiap tahunnya Kurma selalu sukses digelar Bank Indonesia Kepulauan Riau, tercatat tahun 2025 lalu Kurma mencatat hasil konkret, transaksi penjualan UMKM menembus Rp2,33 miliar. Sementara itu untuk business matching pembiayaan mencapai Rp2,19 miliar.Pada tingkat pemahaman edukasi ekonomi syariah juga menunjukkan rata - rata nilai post test 81,79.

Untuk tahun 2026 BI menargetkan transaksi penjualan sebesar 7,30 persen untuk tahun 2026. Selain itu BI juga fokus pada business matching pembiayaan dengan target Rp2,25 miliar atau naik sekitar 2,74% dari capaian tahun 2025.Untuk pembayaran digitalisasi target yang diharapkan dapat tercapai 40 ribu transaksi dengan nominal Rp1,8 miliar.

Kurma tahun 2026 ini diisi dengan berbagai acara yang berbobot,seperti bedah buku,pojok layanan,seminar eksyar dan bazzar UMKM.

Gelaran KURMA 2026 dijadwalkan akan hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti juga Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprediksi bahwa puncak arus mudik Lebaran tahun 2026 ini akan terjadi dalam dua periode pada bulan Maret mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat 2026 di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Sigit mengungkapkan, prediksi itu didapati berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan jajaran Ditlantas bersama Kementerian Perhubungan serta dengan membandingkan realisasi jumlah pemudik di tahun 2025.

"Prediksi puncak arus mudik (pertama) ini kemungkinan terjadi di tanggal 14 sampai dengan 15 Maret," kata Sigit.

Setelah periode arus balik pertama, kata dia, nantinya pemerintah juga akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret. Sehingga diperkirakan bakal terjadi puncak arus mudik kedua pada 18 dan 19 Maret.

Lebih lanjut, Sigit juga mewanti-wanti seluruh jajaran agar dapat menyiapkan pengaturan penyeberangan ke wilayah Bali lantaran peringatan Hari Raya Nyepi jatuh bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

"Sehingga perlu adanya pengaturan penyeberangan antara Jawa Timur dengan Bali karena menghormati Hari Raya Nyepi," ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengatakan untuk puncak arus balik juga akan terjadi dalam dua gelombang, yakni gelombang pertama pada 24 dan 25 Maret.

"Prediksi puncak arus balik kedua pada 28 sampai 29 Maret dan bila diperlukan Polri akan melaksanakan operasi lanjutan dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan," tutup Sigit.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mempercepat implementasi berbagai inisiatif strategis untuk memperkuat transparansi dan integritas pasar modal Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari agenda reformasi yang lebih luas guna memastikan ekosistem pasar semakin kredibel, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan investor domestik maupun global.

Akselerasi tersebut juga merupakan tindak lanjut atas dialog yang berlangsung konstruktif dengan MSCI Inc. (MSCI). Melalui komunikasi yang intensif, berbagai masukan diterjemahkan menjadi program kerja yang konkret, terukur, dan memiliki target waktu implementasi yang jelas. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) dalam menjaga kepercayaan serta meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat internasional.

Salah satu langkah utama yang tengah disiapkan adalah penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang direncanakan efektif berlaku mulai Maret 2026. Saat ini proses penyesuaian sedang pada tahap pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan sampai dengan tanggal 19 Februari 2026. Dalam usulan perubahan aturan tersebut, BEI akan meningkatkan ketentuan minimum free float Perusahaan Tercatat dari 7,5% menjadi 15%. Adapun pemenuhan ketentuan free float minimum 15% dilaksanakan secara bertahap dengan penetapan target antara pada setiap tahapan. BEI akan melakukan pemantauan dan pendampingan secara berkelanjutan guna memastikan pencapaian target akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Kebijakan ini diyakini akan memperkuat pendalaman pasar dan sebagai upaya penyelarasan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menekankan peningkatan batas minimum tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui beberapa fase agar perusahaan tercatat memiliki waktu yang memadai untuk menyesuaikan struktur kepemilikan dan rencana korporasinya. “Kami memahami setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda. Karena itu BEI menyiapkan fase transisi, pemantauan, dan pendampingan agar implementasi berjalan terukur sekaligus tetap menjaga stabilitas perdagangan,” kata Jeffrey.

Di sisi lain, penguatan transparansi juga dilakukan melalui perluasan keterbukaan data kepemilikan saham. Jika sebelumnya publikasi data kepemilikan saham difokuskan pada kepemilikan di atas 5%, ke depan BEI akan menambahkan pengungkapan kepemilikan di atas 1% yang disampaikan secara bulanan. Langkah ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur pemegang saham dan membantu investor dalam mengambil keputusan investasi secara lebih informasional.

Menurut Jeffrey, peningkatan kualitas data merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan. “Investor membutuhkan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Dengan transparansi yang semakin baik, kita memperkuat fairness sekaligus reputasi pasar modal Indonesia,” tuturnya.

Dari aspek infrastruktur data, KSEI melakukan penyempurnaan klasifikasi investor pada sistem Single Investor Identification (SID). Saat ini, SID mengenal 9 jenis investor. KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan sejumlah data fields guna meningkatkan granularitas data. Penyempurnaan ini akan dilakukan melalui penambahan 28 klasifikasi investor sebagai subkategori pada jenis investor Corporate (CP) dan Others (OT) dalam SID. 

Reformasi turut menyasar kualitas tata kelola perusahaan (good corporate governance). Selain meningkatkan ketentuan minimum free float Perusahaan Tercatat dari 7,5% menjadi 15%, BEI akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, dewan komisaris, dan komite audit, sekaligus menegaskan pentingnya kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan bagi pejabat yang bertanggung jawab pada fungsi tersebut. Selain itu, terdapat upaya peningkatan kualitas calon perusahaan tercatat melalui peningkatan persyaratan keuangan, operasional, dan governance yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan trust dan confidence investor. Dengan demikian, kualitas pelaporan dan keterbukaan informasi diharapkan semakin meningkat serta selaras dengan praktik terbaik global.

Seluruh inisiatif ini disusun melalui proses yang partisipatif. BEI aktif berdialog dengan stakeholder pasar modal termasuk asosiasi, perusahaan tercatat, dan anggota bursa. Untuk mendukung implementasi, BEI juga menyediakan layanan hot desk sebagai pusat konsultasi agar setiap kebutuhan klarifikasi dapat direspons secara cepat dan tepat.

BEI, KSEI, dan OJK menegaskan bahwa reformasi pasar modal akan terus berjalan secara konsisten. Serangkaian langkah ini diharapkan mampu memberikan peningkatan nyata terhadap transparansi, memperkuat kepercayaan investor, dan membawa pasar modal Indonesia semakin kompetitif di panggung global.

• Uji coba di MWC 2026 menampilkan teknologi AI-RAN yang dapat ditingkatkan skalanya bersama Nokia dan NVIDIA
• Kolaborasi ini menegaskan peran strategis Indonesia dalam inovasi jaringan AI global
• Inisiatif pengembangan keterampilan ini memberdayakan para insinyur lokal untuk mendukung konektivitas berbasis AI

Barcelona, Spanyol, 2 Maret 2026 — Dari perintah suara yang disampaikan ribuan kilometer jauhnya hingga aksi langsung di Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) bersama Nokia dan NVIDIA menunjukkan bagaimana teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada Mobile World Congress (MWC) 2026 di Barcelona, Spanyol, Indosat menampilkan panggilan 5G berbasis kecerdasan artifisial (AI) pertama di Asia Tenggara. Uji coba ini menunjukkan kecanggihan teknologi Indosat sekaligus memberikan gambaran masa depan transformasi digital dan AI Indonesia yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selama uji coba berlangsung, AI dan network intelligence bekerja berdampingan, sehingga instruksi, data, dan video dapat dikirim seketika hingga lintas negara secara aman. Ini menunjukkan komitmen Indosat untuk mendekatkan AI ke kehidupan masyarakat, mulai dari tempat tinggal hingga kantor. Komitmen ini juga menunjukkan upaya Indosat dalam merancang masa depan di kota besar maupun di area terpencil yang jauh dari pusat data.

Vikram Sinha, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Pencapaian ini tidak hanya membuktikan bahwa teknologi ini berfungsi, tetapi juga memastikan setiap orang Indonesia, di mana pun mereka berada, dapat merasakan manfaat digitalisasi dan AI. Komitmen kami sederhana; tidak seorang pun boleh tertinggal.”

Melalui AI-RAN, Indosat mengintegrasikan kemampuan AI langsung ke dalam jaringan agar bisa bekerja lebih cepat, cerdas, dan responsif. Dengan meminimalkan latensi, meningkatkan efisiensi energi, dan mengoptimalkan pemanfaatan spektrum, jaringan Indosat menjadi platform yang menghadirkan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan begitu, petani dapat mengakses perangkat pertanian cerdas secara langsung, tenaga kesehatan dapat memanfaatkan diagnostik berbasis AI, dan guru bisa mempersonalisasikan proses belajar mengajar bagi murid-muridnya di mana pun mereka berada.

Peran unik Indosat sebagai provider, operator pusat data, dan penyedia GPU-as-a-Service memungkinkan perusahaan mengintegrasikan kapabilitas jaringan, cloud, dan AI di satu platform. Pendekatan terintegrasi ini mempercepat layanan digital sekaligus mendukung keberlanjutan dan ketangguhan jangka panjang.

“Panggilan 5G berbasis AI pertama di Asia Tenggara ini menunjukkan apa yang mungkin dicapai ketika para inovator terdepan berfokus menghadirkan konektivitas yang semakin cerdas,” ujar Pallavi Mahajan, Chief Technology and AI Officer Nokia. “IOH, NVIDIA, dan Nokia tengah membentuk ulang cara jaringan beroperasi sekaligus mempercepat ambisi digital Indonesia. Kami bangga bisa membawa teknologi dan keahlian kami ke dalam kolaborasi yang memberdayakan talenta lokal serta menetapkan tolok ukur global baru bagi jaringan seluler berbasis AI.”

“AI-RAN adalah platform untuk mendistribusikan kecerdasan yang menghadirkan penerapan AI canggih ke masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Ronnie Vasishta, Senior Vice President NVIDIA. “Visi Indosat untuk mendorong inovasi lokal, yang didukung perangkat lunak 5G Nokia dan komputasi terakselerasi NVIDIA, sedang membentuk blueprint pembangunan jaringan untuk memperkuat ekosistem nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan talenta lokal.”

Ke depan, Indosat berencana menggelar empat klaster AI-RAN di berbagai wilayah di Indonesia sebagai langkah transisi dari tahap uji coba menuju operasional di dunia nyata. Implementasi ini akan memperkuat network intelligence, kualitas layanan, dan pertumbuhan aplikasi berbasis AI di seluruh Indonesia.

Di saat yang sama, Indosat juga memperkuat kemampuan talenta lokal dalam berinovasi melalui AI-RAN Research Center di Surabaya yang dikembangkan bersama Nokia dan NVIDIA. Indosat mendukung para engineer Indonesia lewat program pembelajaran immersive di lab inovasi global guna memastikan talenta lokal tetap menjadi inti dari kemajuan AI Indonesia.

Melihat wilayah Indonesia yang luas dan masyarakatnya yang beragam, inovasi yang inklusif menjadi sangat penting. Dengan menanamkan AI secara langsung ke dalam jaringan, Indosat dapat memperluas layanan digital, seperti untuk smart city dan layanan publik, di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil.

Indosat juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan AI-RAN dan infrastruktur AI terdistribusi. Inisiatif ini turut memperkuat visi Indosat terhadap ekosistem AI yang inklusif, tangguh, dan berdaulat, yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan serta aspirasi bangsa.

Dengan begitu, Indosat tidak hanya menghubungkan perangkat, tetapi juga menghubungkan kesempatan bagi masyarakat. Dengan pencapaian ini, Indosat menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan setiap masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk tidak hanya menggunakan AI, tetapi juga membentuk, memimpin, dan menjadikannya bermakna bagi kehidupan serta masa depan mereka.

Tanjung Pinang - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau Hendri Kurniadi menerima surat pengunduran diri resmi dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepri masa jabatan 2025–2028 Henky Mokhari pada Senin (2/3/2026).

Pengunduran diri tersebut diajukan sehubungan dengan terpilihnya Ketua KPID Kepri sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW).

Kepala Dinas Kominfo Kepri menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat.

“Kami menghormati keputusan ini sebagai bentuk komitmen terhadap aturan yang berlaku. Transisi ini akan dipastikan berjalan lancar agar fungsi pengawasan penyiaran di Kepulauan Riau tetap optimal dan tidak terganggu,” ujar Hendri Kurniadi.

Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung di Kantor Diskominfo Kepri, Kompleks Perkantoran Dompak, Tanjungpinang. Alasan pengunduran diri yang disampaikan Henky adalah untuk menjaga integritas serta kepatuhan terhadap regulasi yang melarang rangkap jabatan dalam lembaga negara maupun lembaga ad hoc. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak tanggal penyerahan guna mempercepat proses transisi kepemimpinan di tubuh KPID Kepri.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama dengan Diskominfo yang telah terjalin sangat baik selama ini. Saya mohon doa agar dimudahkan dalam menjalankan amanah di tempat yang baru,” ungkap Henky.

Sesuai Surat Nomor 175/SDM.02.6-Und/04/2026 dari KPU RI tertanggal 27 Februari 2026, Henky Mohari akan dilantik pada Selasa (3/3/2026) pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Diskominfo akan segera berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta anggota KPID Kepri lainnya untuk memproses mekanisme pemilihan ketua baru atau penunjukan pelaksana tugas sesuai dengan Peraturan KPI Nomor 01 Tahun 2014 dan regulasi terkait lainnya.

Sebagai upaya mempromosikan Wilayah Penataan dan Pengembangan (WPP) Prioritas New Nagoya, BP Batam bersama Nagoya Citywalk menggelar Komunitas Gathering, Minggu (1/3/2026).

Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM serta diikuti 30 komunitas lari dan pesepeda di Kota Batam yang mengambil bagian dalam rangkaian Fun Walk 3 kilometer dan Gowes Santai 7 kilometer di kawasan Nagoya.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, membuka sekaligus melepas peserta dari garis start di Nagoya Citywalk.

Kegiatan kemudian dilanjutkan hingga garis finis dan ditutup dengan buka puasa bersama untuk menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 H.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa penataan dan pengembangan New Nagoya menjadi salah satu prioritas strategis untuk meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat investasi dan destinasi unggulan regional.

“Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, WPP New Nagoya diharapkan tumbuh sebagai kawasan yang tertata, modern, dan berdaya saing, sekaligus menjadi ruang publik yang nyaman dan produktif bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, WPP New Nagoya dirancang sebagai motor baru pertumbuhan ekonomi Batam.

Program yang diinisiasi Kedeputian Infrastruktur BP Batam ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar melalui integrasi drainase terpadu serta penataan jalur pedestrian yang aman dan ramah wisatawan.

Selain itu, revitalisasi kawasan perdagangan dan penguatan UMKM akan terus didorong untuk menghidupkan ruang publik melalui kegiatan budaya dan ekonomi kreatif, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata perkotaan.

Li Claudia Chandra menambahkan, keterlibatan komunitas menjadi elemen penting dalam mewujudkan kawasan yang hidup dan berkelanjutan.

“Keberhasilan penataan kawasan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Saat komunitas terlibat dalam kegiatan positif, kawasan ini tidak hanya menjadi pusat bisnis, tetapi juga ruang interaksi dan kreativitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya.

Dukungan juga datang dari kalangan komunitas. Dr. Suryatmoko dari Komunitas Omahan Runners menilai WPP New Nagoya berpotensi mendorong gaya hidup sehat melalui penyediaan infrastruktur yang ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda.

“Dengan infrastruktur yang ramah, komunitas memiliki ruang untuk aktif bergerak dan berinteraksi. Ini menjadi langkah penting untuk membangun lingkungan yang tertata sekaligus melahirkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan, Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Dr. Anom Wibowo; Kepala Kejaksaan Negeri Batam I, Wayan Wiradarma; Kapolresta Barelang, Kombes Pol. Anggoro Wicaksono; Owner Nagoya Citiwalk Suhendro Gautama; Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain; dan Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait beserta jajaran.

BP Batam kembali mengaktifkan Liaison Officer di Singapura pada Jumat (27/2/2026).

Langkah ini ditempuh untuk memperkuat diplomasi investasi sekaligus mendorong percepatan arus Penanaman Modal Asing (PMA) ke Batam, sekaligus menegaskan komitmen BP Batam untuk menjadikan Batam sebagai regional execution hub bagi investasi industri, logistik, dan ekonomi hijau di Asia Tenggara.

Penunjukan Gloria Tan sebagai Liaison Officer BP Batam di Singapura ditandatangani oleh Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis.

Fary mengatakan, kehadiran liaison officer akan mempercepat komunikasi dengan investor serta memastikan minat investasi dapat segera direalisasikan menjadi proyek konkret.

“Batam tidak hanya menawarkan insentif, tetapi juga kepastian dan kecepatan eksekusi. Kehadiran Liaison Officer di Singapura akan mempercepat transformasi minat investasi menjadi realisasi proyek,” kata Fary.

Ia menambahkan, penguatan perwakilan di Singapura juga merupakan respons atas dinamika rantai pasok regional yang semakin terintegrasi, mengingat Batam diposisikan sebagai simpul produksi dan logistik yang terkoneksi langsung dengan pasar Asia-Pasifik.

Gloria Tan menyatakan siap memperkuat konektivitas investasi antara Singapura dan Batam.

Menurutnya, kedekatan geografis dan hubungan ekonomi yang telah terjalin menjadi modal kuat untuk meningkatkan arus investasi.

“Batam memiliki posisi strategis dalam ekosistem industri regional. Tugas kami memastikan investor Singapura terhubung langsung dengan peluang investasi yang siap dieksekusi di Batam,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Duta Besar RI untuk Singapura, Thomas Siregar, menyambut baik langkah tersebut.

“Penguatan kehadiran BP Batam di Singapura akan memperkokoh diplomasi ekonomi Indonesia dan membuka peluang investasi yang lebih luas bagi Batam dalam rantai pasok regional,” pungkasnya. 

Batam, Jamkesnews - Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) melakukan penonaktifan lebih dari 49 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI - JK) di berbagai wilayah per 1 Februari 2026. Penonaktifan dilakukan karena peserta tidak lagi masuk dalam kategori desil 1 – 5 berdasarkan hasil pemutakhiran data kesejahteraan sosial nasional. 

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan agar program jaminan kesehatan tepat sasaran. Sepanjang Januari hingga Desember 2025, Kemensos telah menerbitkan 12 Surat Keputusan (SK) terkait dengan penambahan dan pengurangan peserta PBI - JK. Selama tahun 2025 jumlah penambahan peserta PBI – JK sebanyak 21.257 Jiwa dan penonaktifan peserta PBI JK sebanyak 29.195 Jiwa. 

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Batam, Harry Nurdiansyah menjelaskan bahwa proses pembaruan data ini dilakukan agar bantuan pemerintah tepat sasaran. 

“Program JKN memiliki tiga pilar utama yaitu, perlindungan, kepatuhan, dan gotong royong. Data peserta harus diperbarui supaya bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Harry. 

Harry juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2025 BPJS Kesehatan telah mengirimkan pemberitahuan kepada peserta terkait kemungkinan penonaktifan kepesertaan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk dapat melakukan pengecekan status kepesertaan. 

Sejak tahun 2023, BPJS Kesehatan tidak lagi menerbitkan kartu fisik Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun kartu lama masih tetap berlaku dan kini dapat diakses dalam bentuk digital melalui aplikasi Mobile JKN. 

Masyarakat yang menerima bantuan pemerintah dihimbau secara rutin mengecek status kepesertaan. Sementara bagi masyarakat yang sudah mampu secara ekonomi, diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. 

“Pengecekan kepesertaan bisa dilakukan lewat aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA di 08118162165, atau Care Center 165. Jika sudah non aktif, peserta bisa langsung mendaftar sebagai peserta mandiri,” ujar Harry. 

Dinas Sosial Kota Batam yang dalam hal ini diwakilkan oleh Dyan Rangga dalam sosialisasi terkait Penonaktifan PBI JK dan Reaktivasi PBI JK bersama Dinas Kesehatan kota Batam dan BPJS Kesehatan Cabang Batam kepada Camat dan Lurah se Kota Batam mengatakan proses penghapusan peserta berasal dari data Kemensos yang telah melalui verifikasi. 

“Data diverifikasi oleh Kemensos, lalu disampaikan ke Kementerian Kesehatan dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk penetapan status peserta,”ujar Rangga. 

Peserta yang dinonaktifkan masih bisa mengajukan pengaktifan kembali maksimal dalam waktu enam bulan. Pengajuan reaktivasi dapat dilakukan melalui Dinas Sosial, Dinas Kesehatan melalui puskesmas ataupun dengan merubah segmen kepesertaan ke mandiri. 

Dinas Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Nurliyasman dalam kesempatan yang sama  menambahkan bahwa reaktivasi Peserta JKN menjadi Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah Kota sedang dalam proses dan angka reaktivasi peserta yang telah berhasil dinilai cukup besar, di Kota Batam. 

“Kami sedang memproses untuk Peserta JKN yang mengajukan reaktivasi menjadi bantuan pemerintah daerah, biasanya diminta untuk melampirkan surat keterangan sakit, terutama untuk penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan,” ujarnya. 

Pemerintah sangat menghimbau masyarakat untuk rutin mengecek status kepesertaan JKN agar tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa kendala.