Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar rapat "Peluang Investasi Batam dalam Menghadapi Tantangan Resesi Global" di Hotel Sari Pasific Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Rapat tersebut menghadirkan dua pengamat ekonomi yaitu Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal dan Direktur Riset di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya.
“Sejumlah lembaga dan pakar memproyeksi perekonomian global akan mengalami resesi, mengatasi hal itu, BP Batam perlu masukan dan referensi dalam mengambil sebuah tindakan dan kebijakan agar ekonomi Batam tetap stabil dan unggul untuk tujuan investasi," kata Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto.
Meski demikian, Enoh meyakini pihaknya optimis Batam akan mampu menghadapi guncangan perekonomian global. Dijelaskan, saat ini kinerja ekonomi Batam tumbuh menguat di atas enam persen seiring dengan proyeksi pembangunan infrastruktur Batam di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.
"Pembangunan Batam kian masif, proses industri terus berjalan, hal ini tentu akan berdampak pada membaiknya kinerja ekonomi," ucap Enoh.
Sementara Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal lebih optimis terhadap peluang ekonomi secara nasional. Ia menyebutkan investasi di Indonesia tahun 2023 diperkirakan tidak banyak terdampak pada tekanan ekonomi global.
"Hal ini di dorong dengan adanya ekonomi domestik yang masih kuat, yang berdampak pada investasi manufaktur maupun jasa," sebutnya.
“Di lain sisi, tantangan ekonomi hadir karena tingkat inflasi global yang sangat tinggi dan direspon oleh berbagai bank sentral di banyak negara dengan cara neningkatkan suku bunga,” jelasnya menambahkan.
Direktur Riset INDEF Berly Martawardaya secara spesifik menyampaikan mayoritas investasi di Batam berasal dari negara Asia.
“Batam sudah baik di sisi Penanaman Modal Asing, namun sisi Penanaman Modal Dalam Negeri nya harus perlu lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Namun begitu ia menyarankan agar Batam melakukan sejumlah langkah agar ekonomi Batam tetap stabil dan tumbuh. Pertama, mengambil langkah diversifikasi investasi selain industri manufaktur. Kedua, pengembangan orientasi ekspor. Ketiga, pengembangan industri kecil dan menengah.
"UMKM dapat di tingkatkan lagi dan mengembangkan pusat bisnis baru agar tidak terpaku di Batam saja, seperti di Pulau Rempang dan Galang," imbuhnya.
Diketahui, perekonomian global diprediksi akan menghadapi potensi resesi. Salah satunya dipengaruhi dari krisis geopolitik antara Ukraina dan Rusia yang berimbas pada krisis pangan dan energi.
Batam - Sebagai bentuk rasa syukur atas rampungnya perbaikan Masjid Tanwirun Naja (Masjid Tanjak) Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar tasyakuran berupa tausiah dan doa bersama, pada Rabu (14/12/2022).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Marlin Agustina; Kepala BP Batam, Muhammad Rudi; Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro beserta jajaran, dan sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam.
Selain itu, agenda tasyakuran ini juga mengundang para imam masjid di 12 kecamatan yang tergabung dalam Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Kota Batam, yang diketuai oleh Ustadz Luqman Rifa’i.
Bersama dengan masyarakat umum yang hadir, para tamu undangan memulai kegiatan dengan shalat zuhur berjamaah, dengan Muadzin Ustadz Rahman dan diimami oleh Ustadz Fahmi Ulum.
Kemudian, acara dilanjutkan dengan istighosah dengan melantunkan shalawat dan dzikir yang dipandu oleh Jamaah Al-Khidmah Kota Batam.
Antusiasme pun semakin membuncah saat Buya Arrazy Hasyim menaiki mimbar untuk memberikan tausiah dengan tema “Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Membangun Peradaban Ummat”.
Dalam tausiyahnya, Buya menyampaikan pentingnya memakmurkan masjid sebagai bentuk keimanan seorang muslim, serta amal jariyah di dunia dan di akhirat.
Selanjutnya, acara ditutup dengan penyerahan insentif dan seragam baju batik kepada perwakilan anggota IPIM Kota Batam oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, sebagai berikut:
1. Ust. Muntholibin (Kecamatan Nongsa)
2. Ust. Ahmadi dan Ust. Ahmad Riadi (Kecamatan Lubuk Baja)
3. Ust. Sanuri (Kecamatan Bulang)
4. Ust. H.M. Yamin Al-Hafiz (Kecamatan Sekupang)
5. Ust. Naim (Kecamatan Batam Kota)
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepri, menyampaikan apresiasinya kepada para imam se-Kota Batam yang telah berkontribusi pada masjid-masjid di seluruh kecamatan.
“Penyerahan insentif ini merupakan hak bagi Bapak sekalian. Jadi seluruh masjid-masjid di Kota Batam kita makmurkan dengan pembangunan fisiknya, dan diisi serta dijaga oleh para imam,” kata Muhammad Rudi
Masjid Tanjak Batam Resmi Dibuka Kembali
Kegiatan tasyakuran ini menandai resminya Masjid Tanjak Batam kembali dibuka untuk umum, pasca dilanda musibah pada bulan September 2022 lalu.
Meski sempat diterpa isu dugaan korupsi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam telah memutuskan untuk menutup penyelidikan pada bulan November lalu, dikarenakan minimnya bukti untuk menindaklanjuti laporan tersebut ke tahap berikutnya.
Proses penyelidikan ini dipimpin oleh Kasi Intel Kejari Batam, Riki Saputra. Ia mengatakan pihaknya telah menyelidiki pejabat internal BP Batam, para konsultan, serta dokumen proyek.
Karena tidak menemukan cukup bukti, pihaknya kembali menggelar ekspos penyelidikan dengan tim penyidik dan memutuskan untuk menutup penyelidikan dugaan korupsi Masjid Tanjak Batam.
Meski demikian, Riki menegaskan bahwa seluruh penyelidikan dilakukan secara profesional, bertanggung jawab sesuai perundang-undangan, dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Ditutupnya kasus ini menjadi perhatian khusus bagi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Ia juga berpesan bahwa permasalahan ini menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar mencegah hal serupa terjadi di kemudian hari.
Dengan demikian, kondusifitas Kota Batam dapat terjaga dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar.
“Pembangunan demi pembangunan harus saya jalankan agar ekonomi kita semakin baik setiap harinya. Bila kenyamanan ini kita jaga, maka cita-cita Batam menjadi kota yang modern, madani, dan lokomotif ekonomi di republik ini bisa tercapai,” ujar Muhammad Rudi.
Ia berharap doa selamat dan silaturahmi yang dibalut dalam tasyakuran mampu menjadi awal yang baru bagi Masjid Tanjak Batam.
Sebagai penutup, Muhammad Rudi mengajak seluruh masyarakat untuk memakmurkan kembali Masjid Tanjak Batam, sebagai tempat ibadah umat Islam dan ikon wisata religi terkemuka di Kota Batam.
Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh
Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat Bidang Penelitian dan Dokumentasi Rospita Vici Paulyn kepada Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, di Atria Hotel Serpong, Tangerang, Banten, Rabu (14/12/2022).
Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suharto Pranoto mengaku bangga dan memberikan apresiasi kepada jajarannya yang telah mengelola dan mengawasi pelaksanaan pelayanan informasi.
“Tentu Anugerah ini dapat memberikan motivasi kepada BP Batam untuk lebih terbuka dan meningkatkan pelayanan informasi kepada publik,” kata Enoh.
KI Pusat memberikan nilai 94,15 kepada BP Batam untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yakni 92,10.
Dengan demikian, hal itu disebutkan Enoh telah sejalan dengan komitmen Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang terus berupaya untuk mengedepankan semangat transparansi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Penilaian ini meningkat dari tahun lalu, artinya kinerja meningkat dan harapannya agar BP Batam selalu bekerja secara kolaboratif dan kompak untuk bisa lebih baik lagi kedepannya," harap Enoh.
Sebelumnya pada 31 Oktober 2022, BP Batam telah melaksanakan proses penilaian dengan mengikuti presentasi uji publik sebagai kesempatan memaparkan mengenai inovasi dan strategi dalam melaksanakan layanan informasi publik.
Presentasi tersebut dilakukan oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait sebagai Ketua PPID.
Penanggungjawab Monev KI Pusat Handoko Agung Saputro menyampaikan bahwa terjadi peningkatan signifikan terhadap pelaksanaan Anugerah Monev tahun 2022, karena terdapat 122 Badan Publik berhasil menjadi Informatif dari tujuh kategori Badan Publik.
“Para pimpinan Badan Publik tidak lagi semata mengejar predikat informatif tetapi harus membenahi mekanisme layanan informasinya termasuk mengkaji kembali informasi atau dokumen-dokumen yang semestinya kategori terbuka tetapi dinyatakan dikecualikan,” kata Handoko yang juga Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat.
Diketahui, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 merupakan salah satu penghargaan bergengsi di Indonesia. Penghargaan ini menjadi barometer bagi keterbukaan informasi publik sebuah Badan Publik dengan klasifikasi informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif.
Adapun tujuh kategori Badan Publik yaitu Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi, Partai Politik, Badan Layanan Umum (BLU), LN-LNSP dan Perguruan Tinggi.
Batam - Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa, memaparkan progres rencana peluang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Batam yang telah mencapai proses Pembahasan Perjanjian Kerja Sama.
Sebelumnya, rencana pengembangan PLTS telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pada Permenko Perekonomian tersebut memuat Program Ketenagalistrikan, dimana salah satunya adalah PLTS Skala Besar di Kepulauan Riau.
Irfan mengatakan, sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, saat ini Kota Batam tengah disiapkan untuk menjadi Hub Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Hal ini dikarenakan sektor energi memiliki peranan penting bagi peningkatan perekonomian daerah dan nasional.
Dikutip dari siaran pers resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kontribusi EBT bahan bakar Surya sebesar 5 persen dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 mendatang.
Irfan mengatakan, BP Batam akan terus mendorong EBT sebagai salah satu fokus untuk menambah daya tarik investasi Kota Batam.
“EBT memiliki peluang bisnis yang besar. Sektor energi juga menjadi perhatian dunia. Ini otomatis akan meningkatkan daya saing Batam,” ujar Irfan optimis.
BP Batam selaku pengelola akan memanfaatkan waduk di Batam sebagai media pengembangan PLTS tersebut.
Saat ini, Batam memiliki 8 waduk eksisting, diantaranya 2 waduk berada di Pulau Batam dan 2 Waduk berada di wilayah Rempang-Galang serta 2 Rencana Pengembangan Waduk lainnya di masa mendatang.
“Rencananya, pengembangan PLTS tersebut akan dilakukan pada dua waduk, yaitu Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi,” kata Irfan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan proses pengembangan PLTS telah memasuki tahap Pembahasan Perjanjian Kerja Sama, setelah memperoleh pemenang Mitra Sewa Penggunaan Genangan Waduk Duriangkang untuk Penyediaan Infrastruktur PLTS, yaitu PT Batam Sarana Surya.
Sedangkan Mitra Sewa Penggunaan Genangan Waduk Tembesi yang memenangkan lelang yaitu PT TBS Energi Utama Tbk.
“Setelah melalui proses administrasi yang ketat, akhirnya ditetapkan dua pemenang lelang untuk masing-masing waduk. Dan penandatanganan kerja sama akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023 mendatang,” Pungkas Ariastuty.
Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berbenah dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan untuk efisiensi biaya logistik.
Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam Dendi Gustinandar mengatakan bahwa Kepala BP Batam Muhammad Rudi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BP Batam nomor 204 tahun 2022 tentang penetapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) di Pelabuhan Umum Batu Ampar. SK itu diteken pada 8 November 2022.
“Tempat pemeriksaan ini adalah wujud komitmen BP Batam sebagai penyelenggara pelabuhan untuk melengkapi sarana dan prasarana di pelabuhan Batu Ampar,” kata Dendi, Senin, (12/12/2022).
Disebutkan tempat pemeriksaan terpadu (joint inspection) barada di Dermaga Selatan Pelabuhan Umum Batu Ampar berserta fasilitas penunjang long room.
Dendi menegaskan, ditetapkannya TPFT merupakan salah satu upaya pihaknya untuk berkontribusi menurunkan biaya logistik dan menyederhanakan pemeriksaan untuk percepatan layanan pengeluaran arus barang/komoditas impor.
"Untuk mendukung kegiatan pemeriksaan kepabeanan dan karantina, proses ini untuk mengurangi dwelling time dan efisiensi biaya logistik" ucapnya.
Lanjutnya, ia menekankan pelabuhan Batu Ampar juga menjadi satu dari empat belas pelabuhan di Indonesia yang masuk dalam pengawasan dan penilaian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
"Saat ini bisa dicek di sana mulai dioperasikan tempat pemeriksaan fisik terpadu yang di dalamnya melibatkan stakeholder seperti Karantina dan Bea Cukai. Itu salah satu persyaratan yang dinilai," jelasnya.
Dengan demikian, diharapkan pembenahan yang terus dilakukan BP Batam baik penyederhanaan pelayanan perizinan, standarisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan hingga mengakomodasi pengaduan masyarakat dapat menjadikan Pelabuhan Umum Batu Ampar lebih berdaya saing dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi.
Batam - Kinerja ekonomi Batam tumbuh terus menguat di atas 6% dibarengi dengan proyeksi pembangunan infrastruktur Batam yang terus berlanjut.
Pada tahun 2023 mendatang, pembangunan dan pengembangan infrastruktur Batam akan terus dilakukan sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) BP Batam 2020 - 2024.
Hal ini diuraikan dalam Rapat Kerja Anggota Bidang Kebijakan Strategis, pada Jum'at (9/12/2022), di Batam View.
Rapat Kerja ini begitu strategis karena dihadiri oleh seluruh pejabat Tingkat I di lingkungan BP Batam, yang secara bergantian melaporkan hasil capaian kinerja dan evaluasi serta 2022 rencana dan isu strategis 2023-2024.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi membuka kegiatan ini mengatakan, rapat kerja strategis diharapkan dapat menghasilkan rancangan yang bermanfaat bagi pembangunan Batam 2023-2024. Ia pun optimis, ekonomi Batam pada tahun 2023 dapat terus tumbuh di atas 6%.
Nilai ekspor Kota Batam bulan September menyumbang 82,82 persen dari total ekspor se-Kepri sebesar US$1.547,29 juta.
Diikuti oleh jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Kota Batam meningkat selama bulan September 2022, sebanyak 78.498 kunjungan.
Proyeksi Ekonomi Batam dalam triwulan III tahun 2022 berdasarkan kajian pusbang kpbpb dan kek adalah 6,85 persen lebih tinggi dari ekonomi provinsi yang berada pada angka 6,08 persen.
Kondisi perekonomian Batam yang semakin menguat, juga tak membuatnya lantas berpuas diri. Ia memacu semangat jajaran di BP Batam, agar dapat menyelesaikan proyek prioritas 2023-2024 sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan.
Ia meminta agar perencanaan yang dilakukan ini terpusat dan strategis, sehingga akan memacu pembangunan semakin signifikan dan terakomodir sesuai harapan.
"Anggaran kita terbatas, mana program yang prioritas kita dahulukan. Semua harus direncanakan secara terpusat dan strategis, agar pembangunan prioritas terakomodir semua, sesuai perencanaan anggaran." pesan Muhammad Rudi pada jajarannya.
Disamping itu, ia juga mengajak seluruh jajaranya yang hadir untuk dapat bekerja professional dengan loyalitas untuk untuk membangun Batam.
"Yang paling penting hati, kalau hati sudah kompak, semua akan selesai dengan baik. BP milik kita semua. Kita harus jaga. Nasib projek pengembangan Batam, ada di tangan kita semua." tuturnya.
Ia pun menitipkan agar proses pembangunan dan investasi di kota Batam agar dapat berjalan dengan lancar dan nyaman bagi investor.
"Investasi apapun tidak akan ada gunanya, kalau kita sendiri tidak membuat nyaman investasi yang ada didalamnya. Kalau kita tidak beresin (bangun) Batam, orang enggan datang lagi. Saat Batam Maju, Kepri juga akan maju", pungkas pria yang juga menjabat Walikota Batam ini.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto memimpin jalannya sesi pemaparan hasil capaian, perencanaan dan isu strategis di masing-masing kedeputian.
Paparan disampaikan oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis Enoh Suharto Pranoto, Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan Wan Darussalam.
Wakil Kepala BP Batam berpesan agar tidak ada aturan yang akan menghambat masuknya investasi di kota Batam. Ia juga memacu Badan Usaha sebagai unit bisnis di BP Batam untuk dapat bekerja lebih keras, untuk mencapai target PNBP BP Batam.
"Badan Usaha akan menjadi sumber menghasilkan PNBP bagi BP Batam ke depan. Namun untuk mewujudkannya, kita harus serius, kerja keras bersama. Dan yang paling penting, jangan ada aturan yang bisa menghambat investasi." Kata Purwiyanto.
Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Anggota Bidang Kebijakan Strategis dan Badan Usaha, selama 2 hari mulai 9-10 Desember 2022.
Batam - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus komitmen untuk menyelesaikan persoalan lahan tidur. Hal itu dilakukan untuk percepatan pembangunan di Batam.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan lahan tidur menjadi salah satu konsen pihaknya untuk dituntaskan dalam beberapa tahun terakhir.
"Sesuai arahan Bapak Kepala BP Batam Muhammad Rudi agar pembangunan Batam terus dilakukan, tidak boleh ada lahan tidur lagi," kata Ariastuty, Jumat (9/12/2022).
Dijelaskan penyelesaian lahan tidur dibutuhkan proses yang cukup panjang. Sejumlah upaya telah dilakukan mulai dari identifikasi lahan tidur, pemanggilan penerima lahan hingga pengambilan alih lahan.
Namun, menurutnya masih saja ada pengembang atau penerima alokasi lahan yang belum legowo lahannya diambil alih padahal telah dibiarkan puluhan tahun tidak dibangun.
Ia mencontohkan sekaligus menanggapi pernyataan dari pihak PT Jaya Putra Kundur baru-baru ini yang mengaku menyayangkan lahannya diambil alih BP Batam di bilangan Batam Center.
"Terhadap lahan dimaksud telah dilakukan upaya-upaya secara persuasif dan sesuai ketentuan yang berlaku, namun kembali kita melihat itikad dari perusahaan bahwa memang lahan tersebut belum dibangun," ungkapnya.
Untuk itu pihaknya telah melakukan evaluasi dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan dan kebijakan terhadap lahan dimaksud.
"Saya kira mari bersama kita komitmen dan mendorong pembangunan Batam lebih maju untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Batam, 08 Desember 2022 - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kembali sosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022 kemarin.
Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Ditjen) IKP menggelar kegiatan “Sosialisasi KUHP” di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satunya, bekerja sama dengan Universitas Internasional Batam untuk meningkatkan pemahaman guna memperoleh dukungan publik yang lebih luas.
Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan, yang diwakili oleh Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Filmon Leonard Warouw, dalam sambutannya mengatakan jika pembaruan sistem hukum nasional atau KUHP, dilaksanakan secara terbuka serta melibatkan berbagai macam pihak, praktisi, akademisi, ahli, mahasiswa, LSM, dan masyarakat tentunya.
"Pembaruan ini bertujuan untuk dekolonialisasi, harmonisasi, serta untuk menyesuaikan kondisi zaman dan dinamika di masyarakat," ungkapnya.
Ia mengungkapkan masih banyak disinformasi tentang KUHP, untuk itu kita perlu tahu lebih jauh dan beradaptasi serta memahami tentang esensi dari KUHP yang baru ini.
Sebelumnya acara telah dibuka oleh sambutan dari Rektor Universitas Internasional Batam, Iskandar Itan, yang menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah berusaha untuk menjelaskan perihal KUHP yang telah disahkan. Walaupun sudah menyerap banyak aspirasi, namun dalam pengesahannya tentu tidak terlepas dari berbagai kritik.
"Namun kita harus bersyukur bahwa saat ini pada akhirnya kita telah memiliki KUHP baru milik sendiri, dan kalau memang perlu ada yang diperbaiki mari kita sama-sama jelaskan dan sama-sama memperbaikinya," jelasnya.
Mengawali sesi sosialisasi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Benny Riyanto, mengatakan jika disahkannya KUHP ini merupakan momentum besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, kita telah berhasil mengganti produk hukum kolonial menjadi produk hukum monumental asli bangsa Indonesia.
“RUU KUHP memang telah disahkan, namun dalam KUHP itu sendiri memiliki proses transisi atau aturan peralihan. Maka, masa transisi ini harus dijalani terlebih dahulu kurang lebih selama tiga tahun. Harapannya, selama tiga tahun ini cukup untuk pembentuk undang-undang baik DPR dan pemerintah dapat menyiapkan agar KUHP kita dapat dilaksanakan secara keseluruhan, serta dapat menyosialisasikannya kepada masyarakat luas,” jelas Benny.
Menurutnya, sosialisasi ke masyarakat penting dilakukan dalam masa tiga tahun transisi ini. Namun, proses tersebut disampaikan Benny tidaklah mudah, karena membutuhkan kerja keras dari para penegak hukum maupun para dosen, khususnya yang mengajar hukum pidana.
“Kita harus bekerja keras, karena selama ini pegangan dari para penegak hukum maupun dosen pidana itu adalah KUHP peninggalan kolonial Belanda, karenanya sosialisasi diperlukan guna memberikan pemahaman tentang KUHP baru. Untuk itu, kita harus mampu beradaptasi terkait dengan kemajuan ini dan selalu berpandangan positif,” jelas Benny.
Pada sesi selanjutnya, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Ampuan Situmeang mengungkapkan jika pada Pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat berkaitan dengan hukum yang tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
“Ini merupakan satu hal yang menjadi kontroversial tetapi inilah demokrasi. Yang perlu disosialisasikan adalah bahwa hukum yang hidup di masyarakat dan diatur dalam KUHP, masih akan diatur dalam peraturan daerah. Dan peraturan daerah ini adalah cara untuk menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri,” kata Ampuan.
Menurut Ampuan, ke depannya ini adalah tugas kita semua untuk memantau terutama para akademisi dalam mencermati bagaimana jalannya KUHP yang sudah disahkan. Ia juga mengatakan bahwa hukum yang ada di dalam masyarakat justru ditetapkan melalui tata cara mekanisme Peraturan Daerah (Perda), sehingga ada gambaran mengenai hukum yang hidup di masyarakat seperti apa tata cara penetapannya. .
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Pujiyono, mengatakan satu hal yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa di dalam hukum intinya ada norma dan value. Norma terbentuk karena ada ide dasar value yang mendasari.
“Bagaimana dengan eksistensi KUHP kita? Sebagaimana kita ketahui bersama, KUHP merupakan produk peninggalan kolonial, yang tentunya dari basic idenya tentu berbeda dengan basic ide yang dihayati, digunakan di dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia,” jelasnya.
Pujiyono juga memberikan contoh kasus kekerasan seksual yang pernah ia tangani. Di mana suatu perbuatan yang dalam KUHP baru dianggap sebagai tindak pidana tercela, namun menurut KUHP lama itu bukanlah sebuah tindak pidana. Realitasnya, apa yang disebut dengan tindak pidana tidak semata-mata apa yang kemudian dicantumkan di dalam undang-undang. Sehingga masih banyak tindakan yang disebut dengan tindak pidana, namun tidak diakomodir di dalam undang-undang. Ini merupakan salah satu alasan mengapa bangsa Indonesia membutuhkan pembaharuan KUHP.
Menurutnya, jika ide dasar KUHP ditelaah lebih dalam, maka KUHP peninggalan kolonial Belanda didasarkan pada nilai-nilai individual liberalism, sedangkan masyarakat Indonesia lebih banyak didasari oleh aspek-aspek monodualisme, atau bagaimana menempatkan individu di dalam konteks kemasyarakatan.
Sosialisasi KUHP yang berlangsung secara hybrid ini telah diikuti oleh sekitar 300 peserta daring dan luring. Harapannya, sosialisasi ini dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RUU KUHP kepada elemen-elemen publik.
Selain itu, dengan adanya sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penyesuaian terhadap KUHP agar lebih sesuai dengan dinamika masyarakat yang ada saat ini serta mendorong partisipasi publik untuk mendukung penyesuaian draf RUU KUHP hingga disahkan menjadi UU KUHP yang baru.
#DukungKUHPBuatanIndonesia
#KupasTuntasKUHP
#SosialisasiKUHPBatam
Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menghadiri peringatan Hari Jadi ke 16 Perkumpulan Purnabakti Otorita Batam (PPOB) BP Batam pada hari Rabu (7/12/2022) bertempat di Gedung Pertemuan Guest House BP Batam.
Selain digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 16 PPOB BP Batam, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar PPOB BP Batam.
Muhammad Rudi dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran serta para purnabakti BP Batam sangat penting sebagai dasar pembangunan Batam yang saat ini sedang gencar digalakkan oleh BP Batam.
"Peran para purnabakti BP Batam maupun Otorita Batam tentunya sangat besar dalam pembangunan Batam yang saat ini kita rasakan," kata Rudi.
Rudi turut mengatakan bahwa di era kepemimpinannya sekarang, BP Batam membangun berdasarkan rencana yang telah disiapkan oleh para pimpinan maupun pegawai pendahulunya dan saat ini diberikan sentuhan tangannya agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
"Rencana awal pengembangan Batam telah disusun di era mereka dan kita sekarang hanya meneruskan rencana-rencana tersebut," ujar Rudi.
"Meneruskan rencana artinya saat ini kami membangun berdasarkan perencanaan awal, namun tetap disesuaikan dengan perkembangan zaman yang cukup signifikan," tambahnya.
Rudi berharap kedatangannya dalam kegiatan ini dapat memberikan semangat kepada para purnabakti BP Batam untuk terus berkontribusi membangun Batam.
"Saya berterima kasih karena jasa orang-orang terdahulu tidak boleh kita lupakan, tanpa mereka belum tentu ada kita disini," imbuh Rudi.
"Semoga kehadiran kami bisa memberikan semangat kepada para Abang, Kakak, Emak, Bapak yang sudah menyelesaikan tugasnya di BP Batam untuk terus berkontribusi membangun Batam," harap Rudi.
Kegiatan ini turut menghadirkan Pimpinan BP Batam terdahulu seperti Ketua Otorita Batam periode 1998-2005, Ismeth Abdullah dan Kepala BP Batam periode 2005-2016, Mustofa Widjaja.
Turut hadir mendampingi Kepala BP Batam dalam kegiatan ini, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait; Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Lilik Lujayanti; dan Kepala Biro Umum, Budi Susilo. (mi)
Batam - Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Purwiyanto menerima kunjungan Atase Perdagangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura Rumaksono di Kantor BP Batam, Batam Center pada Senin, (5/12/2022).
Dalam pertemuan tersebut, Purwiyanto menyambut baik rencana ekspansi investasi sektor agribisnis dengan nilai mencapai 350 miliar rupiah di Batam.
Adapun investasi berasal dari Malaysia untuk membangun peternakan ayam dan produksi pakan ternak dengan orientasi ekspor ke Singapura dan kapasitas 1 juta ekor ayam/bulan.
“BP Batam menyambut baik investasi tersebut, ini potensi ekonomi yang tinggi karena menurut perhitungan bisa 80 ribu ekor ayam per hari dan kalau ini bisa terealisasi maka ini yang pertama kali ada ekspor ayam dari Batam ke Singapura,” kata Purwiyanto.
Menurutnya, sesuai arahan Kepala BP Batam Muhammad Rudi agar terus mendorong peningkatan investasi. Untuk itu pihaknya, akan mengawal rencana investasi tersebut dan telah mengusulkan sejumlah lokasi investasi salah satunya di Galang.
“Tempat yang paling longgar di Galang dan kalau Galang bisa dipakai, ini akan mendorong perkembangan Batam, BP Batam mendukung serius baik dari segi lokasi, regulasi, dan perizinan,” ujar Purwiyanto.
Sementara Atase Perdagangan KBRI Singapura Rumaksono mengapresiasi respon positif BP Batam atas rencana ekspansi bisnis yang tengah pihaknya fasilitasi.
Rumaksono menyampaikan Singapura sangat bergantung kepada impor ayam dan saat ini membutuhkan sekitar 3,6 juta ekor ayam/ bulan.
“Indonesia saya kira bisa mengambil pasar 1/3 nya sekitar 1 juta ekor ayam/bulan untuk bisa masuk ke Singapura, mengingat sebelumnya 100 persen ayam hidup dipasok dari Malaysia,” sebutnya.
“Ketika Malaysia melakukan banned ekspor untuk ayam hidup, Singapura mencari alternatif atau sumber baru untuk ayam hidup,” sebutnya lagi.
Dipilihnya Batam bukan tanpa alasan. Pihak perusahaan telah memperhitungkan baik dari sisi logistik dan sisi waktu. “Dari pengalaman mereka untuk pengiriman diperlukan waktu empat sampai lima jam dan kalau lebih dari itu mortality nya akan lebih tinggi,” sebutnya.
Diketahui perusahaan telah memiliki peternakan ayam di Kawasan Johor, Malaysia dengan fasilitas dan teknologi sesuai standar peraturan impor Singapura.
Setelah pertemuan, Atase Perdagangan KBRI Singapura beserta rombongan didampingi BP Batam langsung melaksanakan survey lokasi ke wilayah Agribisnis Temiang dan Pelabuhan Sekupang.
Hadir mendampingi pertemuan tersebut, Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam Enoh Suhato Pranoto, Direktur PTSP BP Batam Harlas Buana dan Kasi Pengadaan Direktorat Pengelolaan Pengadaan Fyka Fahala.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menyaksikan penyerahan penetapan operasi KEK Nongsa, pada Sabtu (3/12/2022) sore, bertempat di Nongsa Point Marina & Resort.
Kesiapan ini ditandai dengan diserahkannya Keputusan Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan Beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Elen Setiadi kepada Direktur Utama PT. Taman Resor Internet, Mike Wiluan.
Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 8 November 2022 silam oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto.
Hadir dalam kegiatan, Wakil Ketua III Pelaksana Dewan Nasional KEK, Budi Santoso; Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam; dan Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK BP Batam, Irfan Syakir Widyasa.
Dalam kesempatan pertama, Mike Wiluan mengatakan, PT. Taman Resor Internet didapuk menjadi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Nongsa.
Bersama pemerintah daerah dan dukungan dari Dewan Nasional KEK, ia optimis KEK Nongsa mampu menjadi pusat pengembangan industri digital terbaru dan terkemuka di Indonesia.
Penetapan keputusan KEK Nongsa ini dikatakan Mike menjadi kepastian hukum yang telah dinanti-nanti oleh para investor asing.
“Dengan demikian, para investor dapat memulai pekerjaan pembangunan data center sesuai jadwal yang telah direncanakan,” ujar Mike.
Ia melanjutkan, saat ini terdapat tiga data center pada KEK Nongsa antara lain, Data Center Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Tahap 1, yang direncanakan akan beroperasi secara komersial pada tahun 2024.
Kemudian Data Center Global Data Solution (GDS) milik perusahaan Tiongkok dan Data Center First Nongsa One milik perusahaan Singapura.
Pada kesempatan ini, BP Batam melalui Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, mengucapkan selamat atas penetapan beroperasinya KEK Nongsa.
Ia mengatakan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi terus berkomitmen untuk mendukung kebutuhan penyiapan infrastruktur, perizinan, dan siap memfasilitasi permasalahan untuk mendorong percepatan peningkatan investasi di KEK Nongsa.
Hingga saat ini, KEK Nongsa tercatat berhasil menarik investasi asing mencapai Rp2,6 triliun di sektor digital.
“Meski diberikan waktu tiga tahun untuk membangun, tapi KEK Nongsa sudah siap beroperasi di usianya yang baru memasuki usia 18 bulan sejak diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang KEK Nongsa,” pungkas Enoh
Ke depannya, Enoh berharap data center KEK Nongsa mampu memacu target investasi hingga Rp40 triliun, sesuai amanah dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
“Kami juga berharap KEK Nongsa menjadi andalan kami untuk menarik investasi, agar target investasi BP Batam per tahun sebesar Rp25-30 triliun dapat tercapai,”
Penetapan Beroperasi KEK Nongsa
Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Elen Setiadi menjelaskan tahapan yang harus dilalui untuk menyempurnakan KEK Nongsa.
Dalam ketentuan perundang-undangan KEK diatur beberapa tahapan.
Pertama, Tahap Penyiapan. Pelaksanaan tahap ini dimulai dari proses pengusulan hingga ditetapkannya Peraturan Pemerintah.
Kedua, tahap Penetapan Beroperasi. Setelah ditetapkan, pengusul dalam hal ini PT. Taman Resor Internet selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Nongsa, diberikan kesempatan waktu selama tiga tahun untuk menyiapkan operasional KEK, baik berupa bangunan, jalan, listrik, air bersih, limbah, drainase, dan infrastruktur lainnya hingga layak beroperasi.
“Kelayakan yang dimaksud adalah keadaan dimana KEK tersebut sudah bisa mengundang investor dan melakukan kegiatan di dalamnya,” jelas Elan.
Untuk mendukung kesiapan operasi, Dewan Nasional KEK telah menunjuk salah satu pejabat BP Batam sebagai Plt. Administrator KEK Kota Batam.
“Ini berbeda dengan daerah lainnya, karena pengelolaan lahan masih dalam penguasaan BP Batam sehingga dibutuhkan penghubung agar proses administrasi berjalan dengan baik,” ujarnya.
Untuk mendorong perekonomian nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto telah menetapkan target investasi KEK Nongsa sebesar Rp40 triliun hingga tahun 2030 mendatang.
“Saat ini nilai investasinya sudah mencapai Rp2,6 triliun dan sudah menyerap 1.600 orang tenaga kerja di sektor digital,” kata Elan.
“KEK Nongsa memang dari awal kita arahkan ke pengembangan Data Center. Dari tiga data center yang dimiliki nasional salah satunya ada di Batam milik Kominfo RI dan akan mulai dibangun pada awal Januari 2023,” lanjutnya.
Selain data center, Dewan Nasional KEK juga akan terus mendorong industri animasi dan film di Infinite Studio Nongsa.
Tidak hanya itu, berkembangnya KEK Nongsa sebagai pusat digital juga memperluas spektrum ekonomi Batam untuk menghadirkan perusahaan-perusahaan start up nasional dan internasional.
“Dengan lokasi Batam yang strategis, diharapkan KEK Nongsa menjadi daya tarik utama bagi investor asing untuk membuka peluang bisnisnya di sini,” tutup Elan.
Batam - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mendorong pihaknya untuk memberikan layanan perizinan sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 Tahun 2021 khususnya di bidang kepelabuhanan.
Dalam PP 41 tersebut menyebutkan izin usaha jasa salah satunya terkait penggunaan perairan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) kini berada di BP Batam.
“BP Batam berkomitmen untuk menjalankan amanat PP 41 tahun 2021, khususnya proses perizinan bidang usaha kepelabuhanan yang sudah sistem online, tentu ini perlu didukung semua pihak,” kata Muhammad Rudi di Batam Centre, Rabu (30/11/2022).
Sejalan dengan arahan Kepala BP Batam itu, pihaknya melalui Badan Usaha Pelabuhan BP Batam di hari yang sama menggelar “Sosialisasi Layanan Pengunaan Perairan” di Hotel Travelodge Batam.
Sosialisasi tersebut diberikan kepada pelaku usaha Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di wilayah kerja BP Batam dalam rangka implementasi PP nomor 41 tahun 2021 yang mengamanatkan izin usaha jasa terkait dengan penggunaan perairan di KPBPB.
“Amanat dari PP 41 tahun 2021 ini kewenangan yang sebelumnya berada pada instansi lain, kini diamanatkan kepada BP Batam, salah satunya ada layanan penggunaan perairan” kata Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Dendi Gustinandar usai sosialisasi.
Dendi menyerukan kepada seluruh pemilik Tersus dan TUKS yang menggunakan perairan dalam wilayah kerja KPBPB untuk mengajukan permohonan registrasi layanan penggunaan perairan kepada BP Batam.
Disebutkan besaran tarif tersebut diatur pada lampiran 2 Perka BP Batam Nomor 34 tahun 2021, adapun besarannya Rp 2.500 m2/ tahun.
“Kami himbau perusahaan yang belum menyampaikan permohonan pembayaran atas penggunaan perairan dalam wilayah kerja BP Batam agar dapat mengajukannya dan kemudian besaran nilai akan dihitung oleh bagian Komersil Badan Usaha Pelabuhan," seru Dendi.
Apresiasi dari Pelaku Usaha
Dewan Penasehat Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) Sarwo Edi mengapresiasi khusus langkah BP Batam untuk membebaskan biaya tambat bagi kapal-kapal di Tersus dan TUKS di perairan KPBPB.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala BP Batam Nomor 27 Tahun 2021.
Menurutnya, kebijakan Kepala BP Batam Muhammad Rudi tersebut sebagai langkah tepat untuk mendukung pengembangan industri maritim Batam dan nyata dirasakan para pengguna usaha di kepelabuhanan Batam.
"Yang memberi dampak besar adalah pembebasan tarif tambat di terminal dan galangan," katanya.
Disebutkan, sebelumnya Batam sempat kehilangan klien di sektor galangan kapal akibat besaran biaya tambat yang timbul.
“Tahun-tahun sebelumnya kita harus susah-payah meyakinkan (klien). Tapi dengan 0 persen biaya untuk tambat, ini menjadi daya tarik lagi untuk Batam,” ujarnya.
Optimisme Sarwo Edi mewakili industri galangan kapal di Batam merupakan angin segar bagi kebangkitan industri maritim Batam.
Dari data yang dihimpun oleh Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, kunjungan kapal di kawasan industri maritim Batam (Tersus/TUKS) periode Januari-Oktober 2022 mengalami kenaikan 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021, dari sisi Call (kunjungan kapal) yakni 7.669 Call.
Sedangkan dari sisi GT (bobot kapal) terdapat kenaikan sebesar 32 persen untuk periode Januari-Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun 2021.
"Ini menunjukkan bahwa kapal-kapal yang datang di wilayah kawasan maritim Batam bertonase cukup besar," pungkasnya.
