Live Streaming
super me

super me

Page 8 of 101

Jakarta -  Rabu (3 Februari 2021). Mewujudkan sistem keuangan haji yang transparan, akuntable dan memberikan manfaat  kepada calon Jemaah haji Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meluncurkan program  IKHSAN (Integrasi Keuangan Haji Sistem Aplikasi Nyata) yakni sistem koneksi host to host yang mengintegrasikan 2 (dua) sistem yang masing-masing dikelola oleh Kementrian Agama  yakni SISKOHAT ( Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) dan sistem yang dikelola oleh BPKH yaitu SISKEHAT (Sistem Keuangan Haji Terpadu).

Peluncuran secara resmi dilakukan pada Rabu (03/02) di Jakarta oleh Kepala BP BPKH  Anggito Abimanyu dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta disaksikan Ketua Dewan  Pengawas BPKH Yuslam Fauzi, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid, dan Sekjen Kemenag  Nizar.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu menyatakan dengan terintegrasinya 2 sistem utama dalam  pengelolaan haji ini diharapkan untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji  dan peningkatkan nilai manfaat dana kelolaan keuangan haji.

Program IKHSAN akan secara real time memberikan informasi mengenai data calon Jemaah haji, jumlah dana kelolaan, bank penerima setoran biaya haji dan informasi penting lainnya terkait pengelolaan dana haji.

"Jadi kalau sebelumnya antara Kemenag dan BPKH sering mengalami kendala dalam rekon (anggaran), maka dengan sistem ini hal tersebut tidak perlu terjadi lagi. Menteri Agama bisa melihat semua kondisi keuangan haji secara real time," ungkap Anggito.

IKHSAN juga merupakan bagian dari transformasi digital BPKH dalam melayani Jemaah Haji.  Selain itu IKHSAN menjadi program yang mendukung penuh sinergi BPKH dan kementerian  agama dalam meningkatkan pelayanan haji Indonesia serta diharapkan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji. Program ini selain bisa diakses oleh otoritas terkait,  calon jamaah juga nantinya dapat melihat perkembangan uang yang telah disetorkan.

Sementara itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma dalam sambutannya mengatakan IKHSAN ini penting untuk diterapkan agar calon jemaah haji bisa melihat secara langsung keuangannya sebelum berangkat menunaikan ibadah rukun Islam ke lima ini, supaya lebih transparan dan akuntabel.

Peluncuran aplikasi IKHSAN ini juga diikuti oleh perwakilan Bank-Bank Syariah dan juga nasabahnya yang menabung untuk berangkat haji. (nck)

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, mengatakan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Bengkong Sadai, merupakan bentuk dari upaya dari pemerintah untuk mengamankan lingkungan.
Karena jika ingin membangun industri di Kota Batam, syaratnya adalah kota ini harus bersih dan tersedia fasilitas pengelolaan limbah yang baik.
Hal ini dikatakan, Kepala BP Batam, saat meninjau IPAL Bengkong Sadai, Jumat (29/1/2021) lalu.
Kunjungan Kepala BP Batam untuk melihat progres pembangunan IPAL BP Batam yang telah dibangun sejak tiga tahun lalu dan akan digunakan sebagai sarana pengolahan limbah di beberapa lokasi di Batam.
 
Muhammad Rudi, mengatakan, dari 7 hektare luas tanah yang dimiliki IPAL Bengkong Sadai, baru 3 hektare lahan yang dimanfaatkan. Ia berharap, 4 hektare yang tersisa dapat segera dibangun fasilitas IPAL BP Batam.
“Fokus kami adalah bagaimana pengelolaan air limbah di Kota Batam per kecamatan dapat terakomodir. Karena saat ini baru 11.000 rumah di Batam Center yang sudah tersambung dengan IPAL BP Batam,” ujar Muhammad Rudi.
Menurutnya, apabila IPAL BP Batam sudah mengakomodir seluruh rumah di Batam, penggunaan septic tank di rumah-rumah dapat diminimalisir.
 
Selain itu, saat ini, masih didapati pembuangan ke laut limbah bersih yang telah dikelola. Muhammad Rudi berharap, seluruh limbah dapat dikembalikan ke darat agar diolah menjadi pupuk kompos dan air bersih.
Manager Pengelolaan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana mengatakan, prioritas penyambungan IPAL di wilayah Batam Center dilakukan untuk mengamankan Waduk Duriangkang dari aliran limbah rumah tangga dan industri. Setelah tersambung dengan pipa, seluruh limbah tersebut akan dialirkan dan diolah di IPAL Bengkong Sadai.
 
“Hasil olahannya akan menjadi air bersih sesuai dengan standard mutu lingkungan, kemudian pupuk kompos siap pakai yang setiap harinya mampu menghasilkan 18 meter kubik,” jelas Iyus.
Ia mengatakan, pihaknya sudah mengkaji bagaimana air hasil pengolahan limbah ini bisa dikembalikan ke lingkungan sekitar, seperti waduk-waduk di Batam.
 
“Target penyelesaian tahap awal pembangunan ini adalah Desember 2020, progresnya sudah 90,5 persen. Kenapa belum rampung seutuhnya? karena kami menemukan beberapa kendala, di antaranya pandemi Covid-19 yang menunda pekerjaan hingga hampir 10 bulan, kemudian cuaca ekstrem di awal tahun,” tutur Iyus.
 
Sedangkan pembangunan IPAL BP Batam tahap 2, Iyus mengatakan, rencananya akan mengajukan blue book dan green book kepada BAPPENAS dalam waktu dekat.
 
“Untuk prosesnya sendiri membutuhkan waktu satu sampai dua tahun. Di laporan tersebut, BP Batam mengajukan fasilitas yang akan menampung air limbah berkapasitas 33.000 meter kubik. IPAL tersebut akan menampung wilayah Nagoya hingga Tanjung Uma. Jika sudah ada IPAL di Tanjung Uma, maka perairan Tanjung Uma akan terbebas dari limbah yang berbahaya bagi kesehatan,” jelas Iyus.
 
Turut hadir mendampingi peninjauan Kepala BP Batam, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Dendi Gustinandar, Direktur Pengamanan Aset BP Batam, Moch. Badrus, General Manager Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan BP Batam, Ibrahim, Manager Pengelolaan Lingkungan BP Batam, Iyus Rusmana dan Project Manager PT Hansol, Richard Kim. (rud)

Jakarta – Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi, menyelenggarakan kegiatan virtual gathering bersama World Customs Organization (WCO) dalam rangka memperingati International Customs Day (ICD) tiap tanggal 26 Januari, dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Sekretaris Jenderal WCO, Kunio Mikuriya, perwakilan Regional Office for Capacity Building (ROCB) Asia/Pacific, Regional Intelligence Liaison Office (RILO) Asia/Pacific, serta para Atase Bea Cukai negara sahabat, yang digelar via daring pada Jumat (29/01).

Peringatan ICD tahun ini bertajuk “Customs Bolstering Recovery, Renewal and Resilience for Sustainable Supply Chain”. Heru menjelaskan tema tersebut diangkat untuk mendukung upaya Administrasi Pabean dalam membantu sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian agar dapat keluar dari krisis akibat pandemi dengan mengamankan rantai pasokan global, memperkuat kolaborasi, memanfaatkan teknologi dan penempatan SDM sebagai pusat dari proses transformasi. “Pada masa pandemi, peran Bea Cukai semakin krusial, karena kita diharapkan dapat mempercepat pembebasan barang terkait Covid-19, antara lain obat-obatan dan vaksin. Keberhasilan operasi Kepabeanan saat ini terletak pada penerapan proses digital clearance, dan manajemen risiko yang efisien,” ungkap Heru dalam sambutannya sebagai WCO Asia/Pacific Vice Chair.

Heru menuturkan, tahun ini adalah momentum untuk bangkit, jika mampu melewati masa krisis ini dengan baik, pihaknya akan lebih siap dalam menjawab tantangan masa depan dan menjadi lebih tangguh. “Mengutip Henry Ford, ‘Bekerja sama adalah awal, menjaga kebersamaan adalah kemajuan, bekerja sama adalah sukses’. Intinya adalah bersama-sama,” ujar Heru.

Dalam hal fasilitas Kepabeanan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan pemberian fasilitas fiskal dan prosedural harus dilanjutkan. Harapannya, fasilitas tersebut dapat meringankan impor bahan baku untuk mendukung produksi produk lokal, yang pada akhirnya juga akan mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing ekonomi.

“Fasilitas yang diberikan di bidang medis dalam hal ini vaksin, perlu dipersiapkan dengan baik oleh Bea Cukai dan lembaga lain yang terlibat agar bisa terwujud distribusi vaksin terbesar dan tercepat di dunia yang pernah ada,” ungkap Sri. Dalam mewujudkan hal tersebut, Indonesia telah mengeluarkan fasilitas Kepabeanan dan Cukai, serta fasilitas perpajakan atas importasi vaksin.

Hal lain yang harus ditingkatkan, kata Sri, yaitu operasi logistik nasional. “Ekosistem Logistik Nasional baru-baru ini didirikan, bertujuan untuk menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien, sederhana, terjangkau, dan transparan,” jelas Sri. Menurutnya, platform digital ini memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyederhanakan dan menyinkronkan alur informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor atau impor di pelabuhan, serta perdagangan domestik melalui pertukaran data.

Kunio Mikuriya menyampaikan rasa terima kasih atas kepemimpinan Heru Pambudi yang luar biasa pada jabatan Vice Chair dari WCO Regional Asia Pasific, atas komitmen dan partisipasi aktif Indonesia yang tentunya memberikan manfaat besar dalam dalam terjalinnya koordinasi di wilayah Asia-Pasifik, serta peran serta dalam menjadi representative region Asia-Pasifik dalam hubungan Bea Cukai secara global, dan juga upaya Indonesia untuk menyampaikan kebutuhan prioritas regional Asia-Pasifik agar terwujudkan secara nyata dalam agenda WCO secara besar.

Selanjutnya Mikuriya menyampaikan bahwa Bea Cukai harus saling bahu membahu dalam menghadapi masa-masa setelah pandemi. “Seluruh anggota WCO bekerja bersama-sama untuk mendukung pemulihan, pembaruan, dan ketahanan untuk rantai pasokan yang berkelanjutan. Saya yakin Bea Cukai mampu memberikan kontribusi dalam proses pemulihan dengan meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya serta para pengguna jasa untuk saling bekerja sama,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga diselenggarakan sebagai momen penandatanganan beberapa MoU diantaranya, MoU WCO dan Bea Cukai tentang penetapan Balai Laboratorium Bea Cukai sebagai WCO Regional Customs Laboratory, MoU antara WCO dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tentang penetapan Pusdiklat Bea Cukai sebagai WCO Regional Training Center. Selain itu, juga diadakan pemberian penghargaan WCO Certificate of Merit kepada satuan kerja dan mitra kerja Bea Cukai yang telah berkontribusi dalam upaya penanggulangan Covid-19. (nck)

Hari ini Rabu (27/01),Komisi IV DPRD Kota Batam kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat terkait pelayanan kesehatan. Hadir dalam kegiatan hari ini, Kepala BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Batam, Ketua Asosiasi Klinik, Ketua PERSI kota Batam, dan pimpinan rumah sakit.
 
Dody Pamungkas selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam mengatakan bahwa capaian kepesertaan di Kota Batam sampai dengan 1 Januari adalah 1.029.692 jiwa atau sekitar 91.78% dari jumlah penduduk Kota Batam yang berjumlah 1.121.875 jiwa. Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta, Dody mengatakan pihaknya sudah bekerjasama dengan16 rumah sakit (RS) yang ada di Kota Batam.
 
“Kami telah bekerjasama dengan hampir seluruh RS yang ada di Kota Batam. Kami juga sedang dalam proses kerjasama dengan 1 rumah sakit lagi,” kata Dody.
Ia mengatakan untuk proses kerjasama pihaknya melakukan kredensialing untuk menilai kelayakan dari RS yang akan bekerjasama seperti sarana prasarana, dokumen administrasi, serta tenaga kesehatan. Hal itu menurutnya akan menjadi komitmen RS untuk memenuhinya.
“BPJS Kesehatan bisa memberikan surat teguran jika RS tidak memenuhi komitmen untuk melayani peserta JKN-KIS. Jangan sampai ada peserta yang tidak dilayani dengan seharusnya. Jika ada peserta yang ingin menyampaikan keluhan kami bisa dihubungi melalui petugas penanganan pengaduan yang nomornya ada di setiap RS,” kata Dody.
 
Ia juga menambahkan, dalam rangka melakukan evaluasi terkait pelayanan kesehatan oleh RS pihaknya melakukan utilisasi review. Nantinya, akan disampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki oleh RS. Harapannya RS menjadi paham dan bias memenuhi komitmen dan ketentuan sesuai regulasi.
Ides Mardi selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk membahas permasalahan terkait pelayanan kesehatan. Jika dilihat dari data, menurut Ides hamper seluruh masyarakat sudah dijamin oleh JKN-KIS, RS cukup banyak, sehingga seharusnya tidak ada masalah dalam pelayanan kesehatan.
 
“Peserta JKN-KIS memiliki harapan untuk dilayani sama dengan peserta yang lain.Sehingga kami berharap faskes dalam hal ini rumah sakit untuk dapat memberikan pelayanan yang sama. Kami akan mendukung kebutuhan agar masyarakat Kota Batam dan RS mendapatkan kebutuhan yang diinginkan,” kata Ides.
 
Ia mengucapkan terimakasih kepada RS yang sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan untuk melayani peserta JKN-KIS serta kepada BPJS Kesehatan yang benar-benar menjaga
hak-hak masyarakat Kota Batam yang menjadi peserta.
 
“Kami berharap informasi terkait regulasi dan prosedur pelayanan dapat sampai kepada masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi paham sehingga tidak ada peserta yang merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh rumah sakit,” kata Ides.
Pada awal Bulan Februari 2021 BP Batam Layanan Keliling (BLINK) akan kembali beroperasi di beberapa lokasi perumahan di Kota Batam.
 
Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Harlas Buana, mengatakan, Pelayanan BLINK tahun ini akan dilaksanakan 3 kali seminggu, yaitu pada Senin, Rabu, dan Kamis selama 2 (dua) minggu, pada tiap lokasi perumahan yang masa jatuh tempo pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT)-nya berakhir pada tahun 2021.
 
Adapun jadwal pelayanan BLINK berada di lokasi perumahan, sebagai berikut:
1. Jatuh Tempo Bulan Januari 2021 - Perumahan Cipta Sarana, Batu Aji.
2. Jatuh Tempo Bulan Februari 2021 - Perumahan Tiban Taman Sari, Sekupang.
3. Jatuh Tempo Bulan April 2021 - Perumahan Mekar Sari, Sekupang.
4. Jatuh Tempo Bulan Juni 2021 - Perumahan Puri Malaka, Sekupang dan Perumahan Garama Cipta Hill, Batu Ampar.
5. Jatuh Tempo Bulan Juli 2021 - Perumahan Grand BSI Residance, Pantai Timur dan Perumahan Hawaii, Batam Centre.
6. Jatuh Tempo Bulan September 2021 - Perumahan Villa Alam Lestari, Sekupang dan Perumahan Mutiara View, Sekupang.
7. Jatuh Tempo Bulan Oktober 2021 - Perumahan Mutiara Point, Sekupang.
8. Jatuh Tempo Bulan November 2021 - Komplek Pajak Tiban V, Sekupang dan Perumahan Batu Besar, Pantai Timur.
9. Jatuh Tempo Bulan Desember 2021 - Perumahan Merapi Subur, Perumahan Bukit Citra Lestari - Pantai Timur, Perumahan Tanan Yasmin, Pantai Timur, Perumahan Sakura Garden, Batu Ampar.
 
“Untuk itu kami imbau kepada masyarakat, untuk mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan memanfaatkan kunjungan BLINK ke beberapa lokasi perumahan, karena kehadiran BLINK juga untuk mempermudah pengurusan dokumen lahan, khususnya perpanjangan Uang Wajib Tahunan (UWT),” pungkas Harlas Buana. (cc)

Batam – Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia (BI) Kepri, Musni Hardi K Atmaja, mendukung langkah Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Batam mengembangkan batik khas Batam. Bahkan, 40 pimpinan bank di Batam bakal membuat seragam khusus berbahan batik Batam.

“Kita sangat mengapresiasi kinerja Dekranasda Kota Batam dalam mengembangkan dan memasarkan batik Batam sehingga menjadi produk kebanggan,” ujar Musni saat berkunjung ke Gedung Dekranasda Kota Batam, Selasa (26/1/2021).

Ia mengaku, kegiatan tersebut dinilai mampu mendorong kemajuan usaha mikro kecil menengah atau (UMKM). Bahkan, sebagai dukungan BI dengan adanya batik Batam tersebut, pihaknya akan pembuatan seragam berbahan batik Batam.

“Saat ini 40 orang pimpinan Bank di Kota Batam ingin membuat seragam dengan motif batik Batam,” ujarnya.

Ia berharap, dengan pimpinan Bank menggunakan batik Batam, maka seluruh jajaran di bawahnya di masing-masing bank dapat menggunakan batik Batam sebagai seragam kerja. Dengan begitu, pengenalan batik Batam makin luas.

“Ini kegiatan yang dapat mendukung UMKM di Kota Batam khususnya yang bergerak di bidang industri kreatif seperti pembuatan batik,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Batam, Marlin Agustina Rudi, mengapresiasi kepedulian BI terhadap hasil kerajinan daerah. Marlin menyampaikan terima kasih karena semua pihak mendukung demi kemajuan daerah.

“Sudah banyak kerja sama yang terjalin antara BI Kepri dan Dekranasda Batam. Alhamdulillah kami juga telah dibantu beberapa bank BUMN maupun swasta di Kota Batam yaitu berupa gedung tenun di Pulau Ngenang,” ujar Marlin.

Ia juga mengapresiasi langkah pimpinan bank di Batam yang membantu Dekranasda mengenalkan batik Batam. Ia mengaku, pihaknya sedang memperkenalkan batik Batam kepada kalangan milenial di Kota Batam.

“Harapannya agar batik Batam makin digemari di semua kalangan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, kini di bawah binaan Dekranasda, sudah ada 20 pembatikan dengan masing-masing memiliki 20-30 tenaga kerja. Semua industri kreatif itu bergerak memproduksi batik Batam maupun songket.

“Dua produk ini menjadi unggulan Dekransda Batam,” kata Marlin.

Sumber : Media Center Batam

Jakarta - Pemerintah mengapresiasi dan optimis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dihadirkan berbagai lembaga dunia. Optimisme tersebut didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah dalam upaya penganganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dimulai tahun lalu.

“Hampir seluruh lembaga menilai bahwa pertumbuhan kita di tahun 2020 terkontraksi lebih kecil dari berbagai negara lain, tentu kita akan melihat bahwa di tahun 2021 pertumbuhan kita akan ada di sekitar 4,5-5,5 persen,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutan pembuka pada acara Bisnis Indonesia: Business Challenges 2021, Selasa (26/01), di Jakarta.

Optimisme juga didorong oleh program vaksinasi tahap pertama yang sedang berjalan saat ini. Vaksinasi perdana yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada 13 Januari lalu kini tengah diteruskan kepada tenaga kesehatan dan pelayanan publik.

“Pemerintah sudah membuat jadwal dimana jadwal ini Presiden meminta bahwa vaksinasi akan diselesaikan di bulan Desember. Diharapkan vaksinasi ini dapat mencapai target. Sekarang sekitar 179 ribu orang telah divaksinasi,” imbuhnya.

Menurut Airlangga, berdasarkan arahan Presiden tersebut, masyarakat yang direncanakan akan divaksinasi Januari-Maret 2022 akan ditarik maju menjadi lebih awal.

Airlangga mengimbau agar program vaksinasi dapat diawasi bersama. Ia juga mengimbau agar masyarakat senantiasa terus menjaga kedisiplinan dalam mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan 3M, yakni Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak.

“Selain itu, program Testing, Tracing, dan Treatment (3T) tetap harus dijalankan dan diikuti dengan ketersediaan obat. Diharapkan rumah sakit dapat menangani secara baik,” ujar Airlangga.

Optimisme juga hadir dari indeks keyakinan konsumsen masyarakat, yang mulai menunjukkan pemulihan tingkat kepercayaan dalam melakukan konsumsi. Hal ini tercermin dari peningkatan indeks keyakinan konsumen yang membaik ke level 96,5 di bulan Desember 2020. Menko Airlangga berharap indeks ini dapat cross ke 100, sehingga kontribusinya dapat lebih meningkatkan optimisme.

Dunia usaha juga mulai bangkit, aktivitas manufaktur telah memasuki fase ekspansi (51,3) di bulan Desember 2020. “Impor barang baku dan barang modal sudah meningkat,” ujar Airlangga.

Permintaan akan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Airlangga pun mengungkapkan bahwa tahun lalu realisasi KUR mencapai target 100 persen.

“Penggunaan dari financial technology (fintech) juga sudah baik, angkanya sudah mencapai Rp140 triliun. Fintech adalah proxy untuk kegiatan Usaha Kecil dan Mikro (UKM),” ucap Menko Airlangga.

Ketahanan sektor eksternal juga masih terjaga dengan baik. Hal ini didukung oleh neraca perdagangan yang telah mengalami surplus selama 8 bulan berturut-turut hingga sepanjang tahun 2020, serta surplus secara kumulatif mencapai 21,74 miliar USD. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa ekspor Indonesia masih bergerak.

Prestasi ini, lanjut Airlangga, didukung oleh beberapa produk manufaktur seperti CPO dan turunannya, batu bara, logam, elektronik, perhiasan, dan industri kertas. Sektor tersebut merupakan beberapa sektor yang bisa menopang perekonomian nasional.

Menko Airlangga juga menuturkan bahwa IHSG dan nilai tukar Rupiah tengah membaik. Rupiah mencatat penguatan tertinggi sejak Maret 2020. “Indonesia adalah salah satu negara yang mampu menjaga pergerakan nilai tukar dibandingkan dengan negara-negara lain,” terangnya.

Pemerintah pun berkomitmen untuk mendukung program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). “Angka terkait dengan alokasi pemulihan ekonomi di tahun 2021 besarnya 553 triliun, yang bila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya adalah 579,78 triliun. Artinya Pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini memerlukan support yang sama dengan tahun 2020,” ucap Airlangga.

Dukungan penciptaan lapangan kerja diberikan melalui UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam waktu dekat, Pemerintah akan menurunkan RPP dan RPerpres. “Sehingga total regulasi yang dibuat adalah 52 peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 48 PP dan 4 RPerpres,” tutur Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan rencana investasi atau positive list. Terdapat kurang lebih 246 bidang usaha prioritas yang nanti akan diberikan insentif fiskal dan non-fiskal (a.l. Tax Holiday dan Tax Allowances), 90 bidang usaha dialokasikan atau dimitrakan dengan koperasi dan UMKM, dan 46 bidang usaha dengan persyaratan.

“Selain itu, lebih dari 1700 bidang usaha terbuka dengan semacam rule of thumb bahwa investasi dibawah 10 miliar itu adalah dikhususkan untuk UMKM, sedangkan untuk modal asing ataupun modal besar itu diatas Rp10 miliar,” ujar Airlangga.

Untuk mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri, Pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA). Pemerintah juga sudah memasukan nama-nama yang akan menjadi dewan pengawas.

Perluasan akses pasar bagi dunia usaha juga ditempuh pemerintah melalui perjanjian kerjasama internasional. Salah satunya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah ditandatangani. “RCEP merupakan blok perekonomian terbesar di dunia dengan market USD 186 billion. Dari RCEP ini diharapkan hampir seluruhnya menjadi mitra dagang Indonesia yang tentu sangat strategis,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Akhir Januari 2021 ini, Tim Terpadu penegakan protokol kesehatan penanganan COvid-19 kembali turun melakukan penindakan.
 
Hal ini diputuskan dalam rapat di Kantor Wali Kota Batam, Senin (25/1/2021) pagi yang dipimpin Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad dan juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid.
“Tim mulai bergerak akhir bulan ini. Targetnya di 96 titik,” ucap Amsakar.
 
Ia mengingatkan, agar masyarakat dapat mematuhi prokes tersebut. Untuk diketahui, Wali Kota Batam Muhammad Rudi telah jauh-jauh hari meneken Perwako perihal penegakan prokes ini. Terbaru kunjungan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan harapan agar prokes terus dilaksanakan.
 
“Ada sanksi jika prokes dilanggar. Dari sanksi sosial, denda ataupun administratif,” imbuh Amsakar.
 
Dalam setiap kesempatan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini sering disampaikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid.

Batam – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menggelar kunjungan kerja di Batam, Jumat (22/1/2021).

Di kota Bandar Dunia Madani ini, Sandiaga meninjau sejumlah lokasi. Pertama ia meninjau pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) Bandara Hang Nadim Batam, sesaat ia sampai sekira pukul 07.30 WIB.

Turut dalam kegiatan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Assisten ekonomi pembangunan Kepri Syamsul Bahrum, Kepala Dinas Pariwisata Kepri Buralimar dan juga Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam Ardiwinata.

Sandiaga menyebutkan, ada dua hal yang ingin ia dapatkan dalam kunjungannya. Pertama, memastikan kesiapan prokes yang ketat dan disiplin sehingga ekonomi kembali menggeliat, terutama sektor pariwisata.

“Kita bisa melihat yang paling terdampak hotel dan restauran dengan tingkat kunjungan yang turun,” imbuhnya.

Kedua, selain industri pariwisata secara umum, ekonomi kreatif menjadi perhatian Kemenparekraf. Batam, lanjut dia, industri kreatifnya sangat tumbuh karena berdekatan dengan pusat pertumbuhan dunia yaitu Singapura dan Malaysia, maka dari itu perlu dijaga.

“Saya sangat mengenal Batam, usaha pertama saya sebagai pebisnis di Batam dan bernostaligia setiap kali ke sini. Batam punya potensi yang luar biasa,” papar dia.

Dalam kunjungannya di Batam, Sandiaga juga akan meninjau Nongsa Point Marina, Dekranasda Batam, serta Padang Golf Sukajadi dan berkesempatan akan berdialog dengan sejumlah pelaku industri pariwisata.

Setelah dari Batam, Menparekraf juga akan berkunjung ke Bintan pada Sabtu (23/1/2020) yakni meninjau Lagoy Bay, Treasure Bay hingga Desa Ekang Cuali.

Sandiaga juga mengungkapkan yang akan diterapkan Kemenparekraf di Batam yang notabenenya merupakan boarder tourism seiring kunjungan ini. Menurutnya, kunci pertama adalah meyakinkan bahwa situasi kesehatan ini kelola dengan ketat dan disiplin, selain memulai merencanakan program-program stimulus agar Parekraf terus bangkit.

“Jika Batam bisa mendapatkan angka penularan yang terus menurun dan zero community infection. kita mungkin kita bisa menerapkan boarder tourism ini sebagai gerbang nomor dua atau tiga setelah Bali,” imbuhnya.

Sumber : Media Center Batam 

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi didampingi Forkompinda Kota Batam meninjau langsung ruang Area Traffic Control System (ATCS) di Dinas Perhubungan.
 
Melalui ATCS tersebut petugas Dishub Batam bisa memantau langsung setiap persimpangan jalan. Saat ini dari 36 simpang yang ada, 29 diantaranya sudah dilengkapi ATCS.
“Dari ruangan ini bisa kita pantau, setiap persimpangan jalan,’ kata Rudi usai meresmikan gedung baru ATCS, Kamis (21/1/2020).
 
Karena itu, walikota mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Tentunya dengan selalu mematuhi setiap rambu-rambu lalu lintas.
Saat melakukan peninjauan, terlihat ada salah satu pengendara yang berhenti menunggu giliran lampu hijau melewati garis batas jalan.
 
“Tadi langsung diingatkan menggunakan pengeras suara, pengendara tersebut diingatkan untuk menyesuaikan kembali posisinya, dan terlihat dari monitor yang bersangkutan memundurka motornya. Artinya kita mengimbau agar masyarakat terus berhati-hati,” katanya.
Kepala Dishub Batam, Rustam Efendi mengatakan beberapa titik ATCS yang tersebar di Batam. Total ada 29 yang sudah dilengkap ATCS, sedangkan 7 sisanya masih manual.
 
Kemudian dari 29 tersebut, 9 diantaranya juga sudah dilengkapi voice announcer. Sehingga petugas akan langsung mengingatkan jika ada pengendara yang tidak memakai helm atau melewati garus batas rambu-rambu lalu lintas.
Page 8 of 101

Tentang Kami