Kepala BP Batam, Amsakar Achmad meninjau pekerjaan pemasangan penguatan jaringan pipa distribusi air minum masyarakat Batam, Selasa (19/5/2026).

Pengecekan dilakukan di dua segmen krusial yakni, Segmen Central Sukajadi- Awal Bros dan Segmen Simpang Jam- Tangki Ozon- Bukit Senyum.

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar Achmad menyampaikan pengecekan ini dilakukan guna memastikan kondisi serta progres pemasangan pipa air minum dan infrastruktur distribusi air berjalan dengan lancar sesuai seperti yang direncanakan.

“Saya meninjau langsung progres pekerjaan pembangunan jaringan distribusi air minum, agar seluruh proses dapat terpantau dan tidak terkendala,” ucap Amsakar

Pada kesempatan ini juga, Amsakar Achmad turut didampingi oleh Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano.

Selain mengecek progres pemasangan, Amsakar Achmad ingin memastikan pekerjaan ini menambah durasi megalir nya air minum menjadi lebih panjang untuk masyarakat Kota Batam tetap terjaga.

“Upaya yang telah kita lakukan saat ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Kota Batam untuk mengalirkan air minum hingga mengalir dengan jangka waktu yang lebih panjang,” tambah Amsakar.

Bank Indonesia (BI) pada Rapat Dewan Gubernur 19–20 Mei 2026 memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 0,50% menjadi 5,25%. Suku bunga Deposit Facility naik menjadi 4,25% dan Lending Facility menjadi 6,00%. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan mengendalikan inflasi akibat gejolak global, terutama dampak perang di Timur Tengah yang membuat harga minyak dan komoditas dunia melonjak.

BI menilai kondisi global semakin berat karena perang Timur Tengah menyebabkan gangguan perdagangan dunia, kenaikan inflasi global, serta arus modal keluar dari negara berkembang. Nilai tukar Rupiah ikut tertekan dan pada 19 Mei 2026 berada di sekitar Rp17.700 per dolar AS.

Untuk menjaga Rupiah tetap stabil, BI memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi NDF, DNDF, dan pasar spot. BI juga menaikkan suku bunga instrumen moneter agar investasi asing tetap masuk ke Indonesia. Selain itu, BI memperketat pengawasan terhadap bank dan perusahaan yang melakukan pembelian dolar AS dalam jumlah besar.

Di sisi lain, BI tetap menjalankan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial dilonggarkan agar kredit perbankan terus meningkat, terutama untuk sektor prioritas dan UMKM. BI juga menambah insentif likuiditas bagi bank yang aktif menyalurkan kredit.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan didorong oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, program Makan Bergizi Gratis, THR, dan investasi bangunan. Namun ekspor mengalami penurunan akibat perlambatan ekonomi global.

Inflasi Indonesia masih relatif terkendali. Inflasi April 2026 tercatat 2,42% (yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Meski begitu, BI mengingatkan risiko inflasi masih tinggi karena kenaikan harga energi dan komoditas dunia.

Kinerja sektor perbankan juga masih kuat. Kredit perbankan tumbuh hampir 10%, likuiditas dan modal bank tetap tinggi, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) masih rendah. BI memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap berada di kisaran 8–12%.

Dalam sistem pembayaran digital, transaksi terus meningkat pesat. Transaksi QRIS tumbuh lebih dari 100% dan BI menargetkan jumlah merchant QRIS mencapai 47 juta pada 2026. BI juga memperluas kerja sama pembayaran digital antarnegara, termasuk dengan Tiongkok.

Secara keseluruhan, Bank Indonesia fokus menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan pertumbuhan di tengah tekanan global yang semakin besar akibat perang Timur Tengah.

Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Jakarta -- PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina terus memperkuat keberlangsungan penyaluran gas melalui serangkaian kesepakatan strategis pasokan gas bumi dan Liquefied Natural Gas (LNG) domestik dalam Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition 2026 (IPA Convex 2026) di Jakarta, Rabu (20/5).

Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PGN dalam menjaga keberlanjutan pasokan gas bumi, meningkatkan fleksibilitas penyaluran kepada pelanggan, sekaligus mendukung pertumbuhan kebutuhan energi nasional di tengah dinamika industri energi global.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman menyampaikan bahwa penguatan integrasi pasokan gas pipa dan LNG domestik menjadi langkah penting untuk menjaga keandalan penyaluran energi bagi pelanggan di berbagai sektor. “PGN terus memperkuat pengelolaan pasokan gas bumi secara terintegrasi melalui kombinasi pasokan gas pipa dan LNG yang bersumber dari dalam negeri. Strategi ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan penyaluran energi gas bumi sekaligus meningkatkan fleksibilitas pemenuhan kebutuhan pelanggan di berbagai wilayah,” ujar Fajriyah.

Pada IPA Convex 2026, PGN menandatangani sejumlah kesepakatan strategis pasokan gas bumi, baik melalui optimalisasi lapangan domestik maupun pengembangan pasokan LNG jangka panjang. Untuk penguatan pasokan gas pipa domestik, PGN bersama pemasok gas bumi menandatangani:
- Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk perpanjangan kontrak pasokan gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Corridor untuk kebutuhan Bahan Bakar Gas (BBG) dan jaringan gas rumah tangga (Jargas);
- Perubahan dan Pernyataan Kembali PJBG untuk perpanjangan kontrak pasokan gas bumi dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML); serta
- Key Terms dengan Medco E&P Sakakemang untuk pembelian pasokan gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Sakakemang.

Sementara itu, untuk memperkuat fleksibilitas penyaluran melalui pasokan gas bumi berbasis LNG, PGN bersama Pertamina dan mitra strategis menandatangani:
- Head of Agreement (HoA) LNG South Hub;
- Head of Agreement (HoA) LNG North Hub; serta
- HoA Pembelian LNG Abadi Masela
sebagai bagian dari pengamanan pasokan LNG jangka panjang.

Menurut Fajriyah, kombinasi pasokan gas berbasis pipa dan LNG dari berbagai sumber tersebut akan memperkuat kemampuan PGN dalam menyalurkan gas bumi ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi eksisting maupun wilayah pengembangan baru.

“Kerja sama ini semakin mempertegas peran PGN sebagai integrator infrastruktur dan pasokan gas bumi nasional. Melalui pengelolaan pasokan yang terintegrasi, PGN bersama Pertamina Group berupaya menjaga keandalan energi nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan transisi menuju energi yang lebih rendah emisi,” tutup Fajriyah.

Natuna, 21/5 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menyiagakan alat pemadam kebakaran di Pulau Laut, salah satu pulau terluar Indonesia, sebagai upaya mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran di wilayah tersebut.

Bupati Natuna Cen Sui Lan di Natuna, Kamis, mengatakan peralatan yang disiagakan berupa kendaraan pemadam mini roda tiga yang dilengkapi tangki air berkapasitas 1.000 liter, mesin pompa air, dan selang pemadam. Alat itu diserahkan kepada pihak Kecamatan Pulau Laut.

Kendaraan tersebut dinilai cocok digunakan di Pulau Laut karena ukurannya lebih kecil dan mudah menjangkau kawasan permukiman maupun jalan sempit.

“Alat pemadam ini cocok di Pulau Laut untuk mengantisipasi apabila terjadi musibah kebakaran,” ucapnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak kecamatan dan dirawat agar tetap siap digunakan sewaktu-waktu.

“Saya minta peralatan ini disimpan di tempat yang layak dan dijaga dengan baik,” katanya.

Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Natuna Raja Darmika mengatakan peralatan tersebut merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah BPBD Natuna mengajukan usulan bantuan.

BPBD Natuna mencatat BNPB memberikan bantuan dua kendaraan pemadam roda tiga. Satu kendaraan sudah diserahkan ke Kecamatan Pulau Seluan.

Selain BPBD Natuna, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Natuna juga menyalurkan bantuan berupa satu set seragam pemadam dan dua rol selang.

“Peralatan yang diserahkan meliputi tosa pemadam, pompa pemadam, selang kanvas, dan nozzle,” ujar Kepala BPBD Natuna Raja Darmika.

Kabupaten Serang, Banten, 21/5  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menekankan penguatan pencegahan korupsi dalam pelaksanaannya.

“KPK sesuai tusinya (tugas dan fungsinya) juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa program-program unggulan itu berjalan dengan baik, tepat sasaran, transparan, akuntabilitasnya terjaga, dan tentu jangan sampai ada korupsi dalam implementasinya,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin di Kabupaten Serang, Banten, Rabu (20/5) malam.

Aminudin menekankan pentingnya penguatan pencegahan korupsi, terutama karena Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program merupakan lembaga baru yang masih membangun sistem kerja dan regulasi.

“Suatu lembaga yang baru dibentuk, dengan kerangka regulasi masih belum mapan, dengan organisasinya juga masih belum mapan, kemudian mengemban amanah program nasional dengan anggaran besar sehingga kami perlu melihat bahwa dalam pelaksanaannya ini harus betul-betul jangan sampai disalahgunakan,” katanya.

Menurut dia, KPK melalui Direktorat Monitoring pada 2025 melakukan kajian pencegahan korupsi terhadap tata kelola program MBG.

Aminudin menyebut sejumlah aspek yang menjadi perhatian, antara lain kesiapan regulasi, organisasi, dan infrastruktur pendukung program yang dinilai masih perlu penguatan.

“Kalau kita lihat, dari sisi tata kelola akan berantakan. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya dan regulasinya juga belum siap, sudah mendapat amanat cukup besar dengan anggaran besar,” ujarnya.

Ia menyampaikan, anggaran program MBG pada 2025 mencapai Rp71 triliun dengan realisasi 72,5 persen atau Rp51,5 triliun per 31 Desember 2025. Sementara pada 2026, anggaran yang semula Rp335 triliun dipangkas menjadi Rp268 triliun.

Aminudin menegaskan besarnya anggaran meningkatkan potensi risiko penyimpangan sehingga pengawasan perlu diperkuat.

“Anggarannya yang besar itu yang menyebabkan KPK masuk ke ranah pencegahan karena ketika suatu proyek dengan anggaran besar, maka risiko terjadinya kecurangan atau tindak pidana korupsi pun pasti akan tinggi,” katanya.

Selain itu, KPK juga menilai program tersebut belum memberikan dampak berganda yang signifikan bagi masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada 21 April 2026 menyampaikan apresiasi atas kajian KPK terkait tata kelola program MBG.

“Pernyataan yang sangat penting untuk diperhatikan. Kami akan dalami bersama agar bisa menutup celah-celah yang berpotensi menjadi kelemahan sistem yang dimiliki BGN,” kata Dadan.

Jakarta, 21/5 - Klub Major League Soccer (MLS), Inter Miami dikabarkan segera mendatangkan gelandang Brasil, Casemiro pada bursa transfer musim panas ini.

Mantan pemain Manchester United dan Real Madrid itu berpeluang bermain bersama legenda Barcelona, Lionel Messi yang sudah lebih dulu bergabung sejak 2023. Casemiro akan bergabung dengan status bebas transfer.

Menurut laporan ESPN pada Kamis, negosiasi antara Inter Miami dan Casemiro sudah berada pada tahap lanjut.

Pemain berusia 34 tahun tersebut sebelumnya telah mengumumkan akan meninggalkan Manchester United setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2026.

Bila kesepakatan tercapai, Casemiro akan bergabung dengan Inter Miami pada jendela transfer kedua MLS yang berlangsung mulai 13 Juli hingga 2 September 2026.

Ketertarikan Inter Miami terhadap Casemiro sebenarnya sudah muncul sejak awal tahun. Selain klub milik David Beckham tersebut, LA Galaxy dan klub Arab Saudi Al-Ittihad juga sempat menunjukkan minat untuk merekrut gelandang bertahan timnas Brasil itu.

Laporan tersebut menyebut Inter Miami dan LA Galaxy termasuk klub yang menghubungi Casemiro sejak Maret lalu, meski saat itu belum ada tawaran resmi yang diajukan.

Meski mendapat sejumlah peminat, Inter Miami disebut menjadi pilihan utama Casemiro untuk melanjutkan kariernya.

Namun, upaya merekrut Casemiro tidak sepenuhnya mudah bagi Inter Miami. Klub asal Florida itu saat ini tidak memiliki slot Designated Player (DP) yang tersedia karena sudah diisi Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan German Berterame.

Situasi tersebut membuat Inter Miami harus mencari skema lain apabila ingin mendatangkan Casemiro dengan kontrak non-DP. Selain itu, mereka juga perlu menyelesaikan persoalan discovery rights dengan LA Galaxy.

Dalam regulasi MLS, setiap klub diperbolehkan memasukkan maksimal lima pemain ke dalam daftar discovery. Klub yang lebih dulu mendaftarkan pemain memiliki hak prioritas untuk membuka negosiasi transfer.

LA Galaxy dilaporkan memegang discovery rights atas Casemiro, sehingga Inter Miami tidak bisa langsung mengontrak sang pemain tanpa terlebih dahulu bernegosiasi dengan klub asal Los Angeles tersebut.

Di tengah spekulasi masa depannya, Casemiro tetap mendapat panggilan memperkuat Timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara musim panas ini.

Jakarta, 21/5 - Pemerintah Republik Indonesia memperkenalkan inisiatif UniLeague (Liga Universitas) sebagai model pemberdayaan pemuda berbasis sepak bola dalam peringatan World Football Day (Hari Sepak Bola Dunia) 2026 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di General Assembly Hall, New York, Rabu.

Perayaan tingkat tinggi ini digelar bersama oleh Bahrain, Libya, dan Tajikistan, dengan dukungan sejumlah negara mitra, serta menghadirkan para pemimpin global dan tokoh sepak bola dunia, termasuk Presiden FIFA, Gianni Infantino.

Dikutip dari keterangan dalam laman resmi Liga Universitas, Rabu, agenda ini menjadi bagian dari implementasi resolusi Majelis Umum PBB yang menegaskan peran sepak bola dalam mendorong perdamaian, inklusi sosial, dan pencapaian Agenda 2030.

Mewakili Indonesia, Widya Sadnovic selaku Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, secara khusus dalam pidatonya menyoroti peluncuran Liga Universitas sebagai kontribusi nyata Indonesia dalam memanfaatkan sepak bola sebagai alat pembangunan yang dipimpin pemuda, mempromosikan kesehatan mental, pembangunan perdamaian, dan kepemimpinan pemuda melalui sepak bola.

Widya menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada kompetisi di lapangan, tetapi juga membekali generasi muda dengan keterampilan penting di luar olahraga.

“Melalui inisiatif ini, para pemuda tidak hanya bertanding, tetapi juga belajar tentang kepemimpinan, pengembangan diri, kesehatan mental, dan ketahanan dengan cara yang menyenangkan,” ungkap Widya.

Sebagai bagian dari kampanye global Kantor Pemuda PBB yang mengangkat tema sepak bola untuk kesehatan mental, #Football4MentalHealth, Liga Universitas turut mendorong lahirnya agen-agen perdamaian di kalangan generasi muda.

“Mereka diberdayakan untuk menjadi agen perdamaian di komunitasnya dengan mempromosikan kerja sama tim, empati, saling menghormati, dan solidaritas,” tambah Widya.

Dalam konteks global, Widya menegaskan bahwa Liga Universitas menjadi contoh konkret bagaimana diplomasi dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata melalui olahraga.

Rangkaian acara World Football Day 2026 turut diisi dengan pidato para pemimpin dunia, pesan video, serta turnamen mini sepak bola di area North Lawn, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas lintas negara.

Untuk Liga Universitas sendiri, kompetisi sepak bola antar mahasiswa ini digelar di dua regional, yakni Jakarta dan Bandung.

Untuk Regional Jakarta, kompetisi diikuti oleh delapan tim dan digelar di Stadion Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Universitas Indonesia. Sedangkan Regional Bandung diikuti tujuh tim dan diselenggarakan di Stadion Institut Teknologi Bandung, Jatinangor.

Dengan format kompetitif serta dukungan berbagai pihak, turnamen ini diharapkan tidak hanya melahirkan pemain-pemain potensial, tetapi juga membentuk karakter atlet muda yang menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, dan persatuan.

Batam, 21/5  - Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggagalkan upaya penyelundupan benih bening lobster (BBL) sebanyak sekitar 100 ribu ekor yang diduga akan dikirim ke luar negeri melalui Batam dengan potensi kerugian negara mencapai Rp10 miliar.

Kabid Humas Polda Kepri Komisaris Besar Polisi Nona Pricillia Ohei dalam keterangan resmi di Batam, Kamis mengatakan dalam kasus tersebut pihaknya mengamankan dua terduga pelaku berinisial SS dan DS.

“Terdapat kurang lebih 100 ribu benih lobster yang dibawa oleh terduga pelaku. DS berperan memerintahkan untuk menjemput barang tersebut dan SS sebagai kurir BBL tersebut,” ujar Nona.

Ia menyebut motif penyelundupan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sementara negara dirugikan akibat pengiriman ilegal sumber daya laut tersebut.

“Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp10 miliar,” katanya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Komisaris Besar Polisi Silvester Simamora menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari informasi pengiriman benih lobster dari Jakarta menuju Batam pada Rabu (20/5).

Petugas kemudian membuntuti kendaraan yang membawa koper berisi benih lobster dari Bandara Internasional Hang Nadim menuju kawasan Mega Legenda.

“Sekitar pukul 08.00 WIB tim menghentikan kendaraan tersebut,” ujar Silvester.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku menggunakan sejumlah koper untuk menyamarkan barang yang dibawa.

“Modusnya koper hanya diisi empat kantong benih lobster, sedangkan bagian lainnya diisi kain bekas,” katanya.

Ia menyebut kurir di bandara dijanjikan upah Rp2,5 juta per koper, sedangkan pihak pengatur penjemputan mendapat imbalan Rp10 juta.

“Biasanya tujuan akhir pengiriman ke Vietnam melalui beberapa negara, salah satunya Singapura,” ujarnya.

Silvester menambahkan pihaknya masih mendalami kemungkinan keterkaitan jaringan ini dengan kasus penyelundupan benih lobster lainnya di wilayah Kepulauan Riau.

“Masih dalam pendalaman untuk mencari pemilik dan pihak yang membayar,” katanya.

Para pelaku dijerat Pasal 88 huruf a juncto Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman pidana maksimal dua tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar.

Sementara itu, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam Ipong Adi Guna mengatakan sebagian besar benih lobster hasil sitaan telah dilepasliarkan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

“Hasil pencacahan sebanyak 122.445 ekor. Sebanyak 1.000 ekor disisihkan sebagai barang bukti, sisanya dilepasliarkan,” ujar Ipong.

Pelepasliaran dilakukan di perairan Galang Baru pada Rabu (20/5) malam untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup benih lobster yang didominasi jenis lobster pasir.

“Keputusan terbaik memang dilepasliarkan agar bisa kembali menjadi sumber daya alam Indonesia,” katanya.

Pengungkapan kasus ini melibatkan tim gabungan Ditreskrimsus Polda Kepri, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Balai Perikanan Budidaya Laut, Bea Cukai, serta instansi terkait lainnya.

Jakarta, 20 Mei 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) terbaru sebagai langkah penguatan industri pasar modal, yaitu POJK Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi.

Kedua POJK tersebut diterbitkan untuk memperkuat ketahanan, tata kelola, kapasitas permodalan, dan profesionalisme pelaku industri pasar modal sejalan dengan meningkatnya kompleksitas produk dan layanan jasa keuangan, perkembangan teknologi dan digitalisasi, serta peningkatan eksposur risiko dan interkoneksi antarpelaku jasa keuangan.

POJK Nomor 3 Tahun 2026

Melalui POJK Nomor 3 Tahun 2026, OJK melakukan penguatan kelembagaan Perusahaan Efek melalui pengaturan pengelompokan kegiatan usaha Perusahaan Efek (PEKU) berdasarkan kapasitas dan tingkat permodalan perusahaan ke dalam tiga kategori, yaitu PEKU 1, PEKU 2, dan PEKU 3.

Pengelompokan tersebut dilakukan untuk menciptakan struktur industri yang lebih sehat dan proporsional sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Perusahaan Efek.

Dalam POJK ini, PEKU 1 difokuskan untuk kegiatan pemasaran Efek secara terbatas, PEKU 2 untuk kegiatan usaha secara terbatas sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) atau Perantara Pedagang Efek (PPE), sedangkan PEKU 3 dapat menjalankan kegiatan usaha secara lebih luas sebagai PEE, PPE, atau PEE sekaligus PPE dengan kegiatan bagi PPE termasuk kegiatan utama melakukan pembiayaan transaksi Efek, penerbitan produk terstruktur, hingga kegiatan lain memberikan layanan transaksi Efek luar negeri.

POJK ini juga memperkuat ketentuan permodalan melalui peningkatan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), yaitu:

• PEKU 1 sebesar Rp1 miliar dengan MKBD minimum Rp500 juta;
• PEKU 2 sebesar Rp55 miliar dengan MKBD minimum Rp50 miliar; dan
• PEKU 3 sebesar Rp110 miliar dengan MKBD minimum Rp100 miliar.

Selain penguatan permodalan dan kewajiban menjaga ekuitas positif, POJK ini juga memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko, fungsi kepatuhan, serta fungsi riset bagi Perusahaan Efek sesuai dengan skala dan kompleksitas kegiatan usahanya.

Melalui pengaturan ini, OJK berharap industri Perusahaan Efek nasional memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam mendukung pendalaman pasar keuangan, meningkatkan perlindungan investor, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

POJK Nomor 5 Tahun 2026

Melalui POJK Nomor 5 Tahun 2026, OJK melakukan penguatan industri pengelolaan investasi melalui pengelompokan Manajer Investasi berdasarkan Kegiatan Usaha (MIKU) yaitu MIKU 1 dan MIKU 2.

MIKU 1 difokuskan pada pengelolaan produk investasi tertentu dengan cakupan kegiatan usaha yang lebih terbatas, sedangkan MIKU 2 dapat menjalankan seluruh kegiatan usaha Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memperkuat ketahanan dan kapasitas industri pengelolaan investasi, OJK menetapkan peningkatan ketentuan modal disetor minimum dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), yaitu:

• MIKU 1 sebesar Rp25 miliar dengan MKBD minimum Rp5 miliar ditambah 0,1 persen dari dana kelolaan; dan
• MIKU 2 sebesar Rp50 miliar dengan MKBD minimum Rp10 miliar ditambah 0,1 persen dari dana kelolaan.

Selain itu, POJK ini juga menetapkan kewajiban pemenuhan minimum dana kelolaan bagi Manajer Investasi sebesar Rp500 miliar untuk MIKU 1 dan Rp1 triliun untuk MIKU 2 dalam jangka waktu tertentu sejak memperoleh izin melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

POJK ini turut memperkuat persyaratan permohonan perizinan Manajer Investasi, aspek tata kelola, serta penguatan kualitas sumber daya manusia dalam industri pengelolaan investasi.

Dengan penerbitan kedua POJK tersebut, OJK berharap industri Pasar Modal Indonesia dapat tumbuh secara lebih sehat, profesional, transparan, dan berdaya saing, serta mampu mendukung pendalaman pasar keuangan nasional dan peningkatan kepercayaan investor terhadap industri jasa keuangan Indonesia.

Batam, 20/5 - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) merancang perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan kerja sama subsidi margin pinjaman bersama perbankan daerah.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskum) Kota Batam Salim mengatakan kerja sama tersebut merupakan pengembangan dari program pinjaman modal usaha Rp20 juta dengan subsidi bunga dan margin pembiayaan hingga 100 persen, yang sebelumnya telah berjalan dengan BTN.

“Ini kelanjutan program pinjaman Rp20 juta untuk UMKM. Bunga nol persen kan sebelumnya sudah berjalan di BTN, sekarang dikembangkan agar lebih masif dan menjangkau lebih banyak masyarakat, namun kerja sama dengan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah,” ujar Salim di Batam, Rabu.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkot Batam dan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah terkait subsidi margin hingga 100 persen bagi pelaku usaha mikro untuk pinjaman Rp20 juta.

Menurutnya, perluasan kerja sama dilakukan karena layanan perbankan sebelumnya dinilai masih terbatas.

“Kendala kita selama ini karena pelayanan BTN hanya ada dua kantor dan ada radius pelayanan, dan juga sektor usaha prioritas. Kalau BRK Syariah pelayanan bisa lebih luas,” katanya.

Selain BRK Syariah, Pemkot Batam juga telah melakukan pembahasan kerja sama dengan sejumlah bank lain seperti Bank Jatim, Bank Sumut, serta BRI.

“Bank-bank lain juga sudah bertemu dengan kami. Tinggal membuat PKS (Perjanjian Kerja Sama) atau sekretariat bersama, dan dalam waktu dekat akan dilakukan agar masyarakat semakin mudah mengakses pinjaman,” ujarnya.

Salim menjelaskan program tersebut bukan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga tetap memerlukan agunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ini bukan KUR, jadi tetap ada jaminan sesuai POJK (Peraturan OJK) sebagai mitigasi risiko untuk bank,” katanya.

Menurutnya, agunan yang diminta lebih bersifat ikatan tanggung jawab moral agar pinjaman dikembalikan dengan baik.

“Bisa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) motor, mobil, atau mesin usaha di rumah sebagai penjamin. Ini hanya sebagai ikatan rasa tanggung jawab moral karena ini pinjaman, bukan hibah,” ujarnya.

Dalam program tersebut, pemerintah daerah menanggung biaya bunga atau margin pinjaman, sedangkan pokok pinjaman tetap wajib dikembalikan pelaku usaha dalam jangka waktu 2 tahun.

“Ada wacana untuk menambah pagu hingga Rp50 juta tapi ini kami mengkaji untuk peraturannya dan bagaimana dengan mitra bank,” katanya.

Ia berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan akses pembiayaan tersebut untuk mengembangkan usaha.

“Kita sudah membuka akses dengan dua, yang Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) maupun daerah, semoga masyarakat semakin berminat mengajukan pinjaman,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan keberpihakan terhadap UMKM menjadi bagian penting strategi pembangunan ekonomi daerah.

“Keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah selalu menjadi bagian dari arah pembangunan yang kita bangun. Karena sektor inilah yang memiliki daya tahan kuat dan berkontribusi besar dalam membuka lapangan pekerjaan,” ujar Amsakar.