Rusia melancarkan serangan drone yang menghantam sejumlah jembatan utama di Ukraina, termasuk Jembatan Pivnichnyi di Kyiv, selama beberapa hari berturut-turut. Serangan yang menyebabkan sedikitnya dua orang terluka dan mengakibatkan kerusakan parah berupa lubang besar di tengah jalur lalu lintas tersebut terjadi bertepatan dengan kunjungan mendadak Kanselir Jerman, Friedrich Merz, ke ibu kota Ukraina.

Kunjungan Merz pada akhir pekan lalu dilakukan untuk bertemu langsung dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sempat meletakkan karangan bunga bersama untuk menghormati para prajurit Ukraina yang gugur dalam pertempuran. Kunjungan ini juga menghasilkan kesepakatan paket bantuan militer dan energi baru senilai lebih dari 1,3 miliar euro dari Jerman guna memperkuat pertahanan serta sektor energi Ukraina menjelang musim dingin.

Aksi militer Rusia ini dilancarkan tak lama setelah Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan peringatan pada Sabtu lalu agar warga negara asing dan diplomat segera meninggalkan Kyiv. Meski ancaman bahaya meningkat, Duta Besar Uni Eropa dan Duta Besar Jerman menolak imbauan tersebut dan menegaskan komitmen mereka untuk tetap bertahan di Kyiv guna memberikan dukungan penuh kepada Ukraina.

Sumber: CNN Indonesia

Jakarta, Polda Metro Jaya mengerahkan personel pengamanan yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan karakter di 59 kegiatan masyarakat yang terdata berlangsung di wilayah hukum DKI Jakarta dan sekitarnya pada Senin.

Dari puluhan agenda tersebut, sebanyak 47 di antaranya merupakan aksi penyampaian pendapat di muka umum, sedangkan 12 lainnya merupakan kegiatan masyarakat umum, termasuk pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

“Polri hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi. Kami juga menyiapkan pengamanan untuk berbagai kegiatan masyarakat, termasuk pertandingan sepak bola di GBK, agar seluruh aktivitas dapat berlangsung tertib dan saling menghormati,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto di Jakarta, Senin.

Budi mengonfirmasi penempatan personel difokuskan pada titik penyampaian aspirasi, lokasi kegiatan massa, hingga kawasan yang membutuhkan penanganan lalu lintas.

Ia memaparkan bahwa petugas mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis saat mengawal aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Sementara itu, untuk penanganan kegiatan massa seperti pertandingan sepak bola, pengamanan dan pengaturan lalu lintas diterapkan secara situasional guna mendukung mobilitas penonton dan kelancaran acara.

Polda Metro Jaya mengimbau para peserta aksi untuk menjaga ketertiban serta fasilitas umum.

Kepolisian juga mengajak seluruh suporter untuk mendukung Tim Garuda secara sportif agar iklim keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga.

Polda Metro Jaya menerjunkan 3.983 personel gabungan yang terdiri atas 3.219 personel Polri, 255 personel TNI, 109 personel Pemda DKI Jakarta, dan 400 personel pengamanan dalam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menambahkan selain mengawal jalannya penyampaian aspirasi di lokasi aksi dan jalur pergerakan massa, kepolisian juga menyiapkan langkah pengaturan arus lalu lintas secara fleksibel.

"Rekayasa jalan diterapkan secara situasional agar hak warga untuk menyampaikan pendapat dan hak mobilitas pengguna jalan lainnya dapat berjalan seimbang," ucapnya.

Sumber: Kantor Berita Antara

Natuna, 1 Oktober 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau memperkuat akses pembiayaan dan literasi keuangan pelaku sektor perikanan di Kabupaten Natuna melalui kegiatan Literasi dan Business Matching Produk Keuangan Sektor Perikanan. Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku usaha perikanan dengan industri jasa keuangan untuk mendorong akses terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Kegiatan yang diselenggarakan di Kabupaten Natuna, Rabu (30/9), dihadiri Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Natuna Khaidir, serta Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Dedy Damhudy. Sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut yang terdiri atas offtaker, pengepul, nelayan tangkap, nelayan budidaya, pelaku pengolahan hasil perikanan, dan penyuluh perikanan.

Kegiatan juga melibatkan perwakilan perbankan dan lembaga jasa keuangan nonbank yang beroperasi di Kabupaten Natuna. Perkuat Ekosistem Keuangan Sektor Perikanan Sinar Danandjaya menyampaikan bahwa penguatan sektor perikanan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, pelaku usaha, dan industri jasa keuangan agar potensi ekonomi daerah dapat berkembang secara berkelanjutan. “Potensi sektor perikanan Natuna perlu didukung dengan literasi keuangan yang baik dan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan industri jasa keuangan menjadi penting untuk memperkuat ekosistem perikanan Natuna,” ujar Sinar Danandjaya. Sinar menambahkan bahwa peningkatan literasi keuangan perlu berjalan seiring dengan perluasan akses keuangan. Pelaku usaha perlu memahami kemampuan keuangannya, manfaat dan biaya produk keuangan, risiko, serta kewajiban sebelum memilih dan memanfaatkan produk atau layanan keuangan.

Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan pelaku usaha sektor perikanan agar semakin bankable sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengakses pembiayaan formal untuk modal kerja maupun pengembangan usaha. Tingkatkan Literasi dan Kewaspadaan Keuangan Dalam kegiatan literasi keuangan, OJK memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kegiatan usaha. Materi mencakup pengaturan alokasi pendapatan, persiapan dana darurat, pengelolaan utang secara bijak, investasi, serta persiapan keuangan untuk masa depan. OJK juga mengingatkan peserta agar meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal dan berbagai modus penipuan di sektor keuangan. Masyarakat perlu memastikan legalitas produk dan layanan keuangan melalui kanal resmi serta menjaga data pribadi dan informasi rahasia agar tidak disalahgunakan. Perluas Akses Pembiayaan melalui Business Matching Kegiatan juga dirangkaikan dengan business matching yang mempertemukan pelaku sektor perikanan dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan nonbank di Kabupaten Natuna.

Melalui forum tersebut, pelaku usaha dapat menyampaikan kebutuhan pembiayaan sekaligus memperoleh informasi mengenai produk dan layanan keuangan yang tersedia. Pertemuan ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan formal yang sesuai, baik untuk modal kerja maupun pengembangan usaha. Peserta juga memperoleh informasi mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program pembiayaan subsidi margin nol persen yang diberikan Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Bank Pembangunan Daerah. Potensi Perikanan Natuna Berorientasi Pasar Ekspor Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Dedy Damhudy menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK dalam mempertemukan pelaku sektor perikanan dengan industri jasa keuangan. “Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menyampaikan apresiasi kepada OJK yang telah menginisiasi kegiatan ini.

Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus dilanjutkan karena sektor perikanan memiliki potensi besar dan membutuhkan dukungan berbagai pihak, khususnya dalam akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha,” ujar Dedy. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Natuna memiliki sekitar 10.347 nelayan dengan produksi perikanan mencapai 72.394 ton. Produksi perikanan budidaya tercatat sebesar 1.264 ton, sedangkan hasil olahan perikanan mencapai 446,97 ton. Sejumlah komoditas perikanan Natuna juga telah berorientasi pada pasar ekspor, antara lain ikan kerapu, lobster, dan ikan Napoleon. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya ruang pengembangan sektor perikanan Natuna, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun memperluas pasar produk perikanan. OJK Tinjau Langsung Potensi Usaha Perikanan Natuna Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, OJK Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi usaha sektor perikanan di Kabupaten Natuna. Kunjungan mencakup lokasi budidaya ikan laut, budidaya ikan tawar, serta lokasi offtaker nelayan tangkap.

Kunjungan tersebut memberikan gambaran langsung kepada OJK mengenai karakteristik usaha, proses bisnis, kebutuhan pembiayaan, dan berbagai tantangan yang dihadapi pelaku sektor perikanan. Informasi dari lapangan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi OJK bersama Pemerintah Kabupaten Natuna dan industri jasa keuangan untuk mengembangkan akses pembiayaan yang semakin sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelaku usaha sektor perikanan. Perkuat Kolaborasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Natuna Kegiatan literasi keuangan dan business matching sektor perikanan menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat ekosistem keuangan untuk mendukung sektor produktif di Kabupaten Natuna. OJK akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Perikanan, industri perbankan dan nonbank, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendukung pengembangan sektor perikanan. Melalui kolaborasi tersebut, OJK mendorong pelaku sektor perikanan Natuna agar semakin siap memanfaatkan layanan keuangan formal secara tepat, sehingga kapasitas usaha dan daya saing sektor perikanan dapat terus berkembang serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

 Siang itu udara tampak redup , partikel asap masih menyelimuti kota Batam, dari luar Worshop Perrio Batik tampak sepi,pintu dan jendelanya tertutup rapat. Tiba – tiba muncul sosok perempuan membukakan pintu, dia adalah bu Ida istri pak Toto langsung mempersilakan saya masuk (Rabu 30/September/2026). Saat memasuki ruang workshop Perrio batik untuk pertama kalinya seketika pandangan saya terpesona dengan koleksi puluhan kain batik yang tersusun rapih dengan warna warna yang indah berada sebelah kanan ruangan , di tengah ada lemari kecil tempat menyimpan aneka mini poch,  tas wanita yang semuanya dikombinasikan dengan aneka perca batik , paling bawah terdapat canting cap yaitu cetakan atau alat stempel yang digunakan untuk membuat motif dalam membatik , terbuat dari lempengan tembaga atau kuningan tipis yang dibentuk menjadi pola atau motif tertentu. Fungsinya Sebagai pengganti canting tulis untuk mencetak cairan malam (lilin batik) ke permukaan kain secara berulang dan cepat, lalu sebelah kiri tergantung kain polos yang siap disulap menjadi kain batik cantik dan paling pojok ada meja kecil untuk alas pembuatan batik cap.

Nampak lelaki paruh baya tengah bersiap – siap akan membuat batik cap, kain berwarna biru polos sudah dibentang diatas meja, dengan gesitnya tangannya mulai bekerja.  ”Proses pembuatan batik cap hanya membutuhkan waktu sebentar saja,berbeda dengan pembuatan batik tulis , semakin rumit motifnya otomatis akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengerjaanya, bisa satu bahkan dua mingguan, apabila menggunakan canting tulis kecil, motifnya rumit sehingga membuat gerakan tangan kita semakin pelan dan harus teliti,”pak Sudianto yang akrab dipanggil Toto membuka obrolan siang itu.

Berada dikawasan komplek perumahan Taman Marchelia Blok C No. 124, Kelurahan Taman Baloi, lokasinya mudah dijangkau . Perrio Batik adalah usaha batik asal Batam Kepulauan Riau, yang didirikan oleh pak Sudianto pada tahun 2019. Pria satu putra kelahiran Jepara Jawa Tengah 54 tahun lalu ini lulusan ISI – Institut Seni Indonesia tahun1999 . “Waktu itu modal saya hanya Rp10.000.000,- sudah bisa membeli perlengkapan untuk membatik”,lanjut pak Toto.

Usaha ini mengangkat kearifan lokal budaya Kepulauan Riau menjadi karya batik modern yang elegan dan bernilai seni tinggi. Ada motif Gonggong yang terinspirasi dari siput laut khas Kepulauan Riau, motif Ikan Marlin dan juga motif yang paling banyak peminatnya yaitu Jembatan Barelang & Rumput Laut menampilkan ikon kebanggaan Kota Batam. ” Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, ujar pak Toto saat ditanya kenapa memilih motif Melayu. Saya akan terus menggali potensi – potensi yang ada di Bumi Melayu dan kepulauan Riau.

Perrio Batik adalah salah satu UMKM binaan BI Kepri sejak berdiri thn 2019, ini adalah program pemberdayaan Bank Indonesia untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah naik kelas, go digital, dan go ekspor. Dukungan Bank Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau (BI Kepri) kemudian menjadi salah satu bagian dalam pengembangan kapasitas usaha.

“Menjadi bagian dari binaan BI Kepri, tentunya bangga sekali, diajak serta dalam berbagai pelatihan dengan mendatangkan mentor dari Jakarta, diikutsertakan dalam berbagai event BI Kepri”,jelas pak Toto.  Seperti beberapa Minggu yang lalu Perrio Batak juga ikut meramaikan gelaran GMP – Gebyar Melayu pesisir yang sukses digelar di K-Square Mall dari tanggal 14-20 September 2026 lalu dengan tema : “Penguatan Warisan Melayu untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan adanya binaan dari Bank Indonesia Kepulauan Kepri

“ Tahun ini GMP 2026 Bank Indonesia Kepulauan Riau membawa konsep sustainability (berkelanjutan), kita bisa melihat dunia wastra saat ini arahnya sudah ke berlanjutan pelan – pelan kita bisa memenuhi kebutuhan wastra sampai ke luar negeri. Sehingga lambat laun UMKM kita khususnya wastra akan naik kelas/Go Internasional”, ujar Adik Afrinaldi kepala tim implementasi kekda Bank Indonesia kepulauan Riau pada hari Minggu 20/September/2026 di sela – sela acara Fun Charity GMP 2026 Bank Indonesia Kepulauan Riau.

Seiring perkembangan teknologi dan informasi, efisiensi dan kecepatan menjadi hal yang utama. Seperti dengan hadirnya sistem atau alat pembayaran non tunai. Kemajuan teknologi memungkinkan transaksi keuangan tak lagi dilakukan secara cash alias menggunakan alat pembayaran non tunai. ” Menurut saya dengan adanya pembayaran non tunai dan menggunakan QRIS sangat menguntungkan lebih cepat,simple dan mudah diakses”ujar pak Toto. Berbelanja dimananpun kita tidak perlu lagi membawa uang cash,cukup scan barcode.

Hari semakin sore, tetapi obrolan kami semakin menarik . Apalagi melihat pak Toto yang mulai memegang canting tulis , mulai menorehkan cairan lilin malam panas menggunakan canting pada garis pola luar kain dengan tahapan tradisional yang panjang dan teliti. Hasilnya terlihat rapih dan ada rasa puas dari raut muka pak Toto. “Sampai sekarang belum ada yang pandai membuat batik tulis yang memenuhi standarnya Perrio Batik,kami belum menemukan penerusnya, ”ujarnya.

Harga kain Perrio batik sangat bervariasi dengan ukuran 2 meter – 2,5 meter dipatok mulai Rp180.000,- Rp2.500.000.000,- tergantung motif. Semakin rumit motifnya semakin tinggi juga harganya. Bagi para pengrajin, cara kerja manual tersebut menjadi bagian dari karakter produk. Semakin detail prosesnya, semakin besar pula keterampilan yang dibutuhkan. “Strategi pemasarannya pun sepenuhnya memanfaatkan media social, dan ada juga di beberapa galeri dan Dekranasda,”jelas bu Ida.

Melalui goresan tangan pak Toto semoga karya –karya Periio Batik semakin bersinar di Kota Batam ,kepulauan Riau dan mendunia.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis , secara tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri pada September 2026 mengalami inflasi sebesar 3,49% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,87 % (yoy). Inflasi tahunan terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dengan andil sebesar 0,44% (yoy), angkutan udara sebesar 0,30% (yoy), bensin sebesar 0,27% (yoy), nasi dengan lauk sebesar 0,26% (yoy), serta beras sebesar 0,18% (yoy). Besarnya andil pada sejumlah komoditas tersebut menunjukkan bahwa level harganya masih relatif tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumny a. Masih tingginya harga emas perhiasan sejalan dengan perkembangan harga emas global, sementara tarif angkutan udara dan harga bensin masih berada di atas level tahun sebelumnya seiring penyesuaian biaya transportasi dan harga BBM nonsubsidi.

Di sisi lain, harga nasi dengan lauk masih berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain sebagai dampak akumulasi kenaikan harga yang terjadi pada beberapa periode sebelumnya serta masih tingginya biaya bahan baku dan fakto r produksi. Kondisi tersebut menyebabkan komoditas nasi dengan lauk masih memberikan andil yang relatif besar terhadap inflasi tahunan meskipun tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan pada bulan berjalan . Inflasi Kepri tersebut lebih tinggi dibandingkan nasional yang tercatat inflasi 3,28% (yoy) . Tekanan inflasi nasional terutama berasal dari komoditas emas perhiasan, bensin, ikan segar, daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Dengan demikian, tekanan inflasi Kepri memiliki kesamaan dengan nasional terutama pada emas perhiasan, bensin, dan beras, sementara angkutan udara dan nasi dengan lauk memberikan kontribusi yang relatif lebih dominan di Kepri.

Secara spasial, seluruh Kota dan Kabupaten IHK yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun tercatat meng alami inflasi yang secara bertu rut-turut sebesar 3,65 % (yoy). 3,76 % (yoy), dan 1,63 % (yoy) . Sedangkan di wilayah Sumatera, inflasi Kepri menempati posisi tertinggi ke lima setelah Provinsi Aceh , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Lampung , dan Provinsi Sumatera Barat deng an realisa si inflasi secara berturut-turut sebesar 5,03 % (yoy), 4,30 % (yoy), 3,51% (yoy), dan 3,50% (yoy). Secara bulanan, Inflasi Kepri pada September 2026 tercatat 0,27% (mtm), berbalik arah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0, 17% (mtm) . Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang inflasi 0,88 % (mtm) dengan andil 0,26 % (mtm). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga cabai merah, kangkung, dan cabai rawit didorong oleh keterbatasan panen dari daerah sentra produksi di Sumatera bagian Utara dan Jawa serta peningkatan harga daging ayam ras didorong oleh permintaan yang meningkat dan pasokan terbatas .

Selain itu kelompok pendidikan turut mengalami inflasi 0,41% (mtm) dengan andil sebesar 0,03 % (mtm). Inflasi pada kelompok tersebut antara lain dipengaruhi oleh akademi/perguruan tinggi didorong oleh pendaftaran ulang perguruan tinggi pada bulan September. Lebih lanjut, inflasi September 2026 yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada kelompok transportasi yang mengalami deflasi 0,25 % (mtm) d engan andil sebesar 0,03 % (mtm). Deflasi kelompok tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan harga angkutan udara didorong oleh periode low season pasca berakhirnya peningkatan permintaan pada musim liburan .

Memasuki Oktober 2026, terdapat beberapa faktor pendorong inflasi yang perlu diwaspadai, antara lain:

(i) Volatilitas harga emas dunia yang masih tinggi seiring ketidakpastian arah kebijakan suku bunga The Fed dan ketegangan geopolitik ;

(ii) tekanan terhadap imported inflation; dan

(iii) potensi kenaikan komoditas hortikultura seperti cabai merah dan cabai rawit.

Sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tetap terjaga di tengah berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi Kepri . Bank Indonesia secara konsisten bersinergi dengan TPID se -Kepri melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi sinergi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional . Berba gai upaya stabilisasi harga yang dilaksanakan pada September 2026 antara lain (i) High Level Meeting TPID se-Provinsi Kepri dan Rapat Koordinasi TPID Kota SIARAN PERS PERKEMBANGAN INFLASI KEPRI PERIODE SEPTEMBER 2026 No. 2 8/21/Btm/Peng/B Batam; (ii) Penyaluran SPHP secara rutin di berbagai Kab/Kota ; dan (iii) Penyaluran Sarpras Ketahanan Pangan kepada Poktan Unggulan di Kepulauan Riau . Ke depan, Bank Indonesia bersama TPID akan terus memperkuat sinergi untuk stabilitas inflasi di Kepri. Peningkatan produksi pangan, pelaksanaan pasar murah, penguatan KAD serta penguatan koordinasi pengendalian inflasi diharapkan dapat menjaga terjaganya inflasi Kepri pada akhir tahun 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% .

Denpasar, 2 Oktober 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia (RP3I) 2026-2030 sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi dan meningkatkan daya saing industri perbankan dalam menghadapi dinamika perekonomian ke depan. Roadmap ini bertujuan untuk mewujudkan industri perbankan yang semakin sehat, tangguh, inovatif, dan berdaya saing, serta mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Peluncuran RP3I 2026-2030 dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae bersama pimpinan industri bank umum di Bali. Friderica dalam sambutannya menyampaikan bahwa Industri perbankan Indonesia memasuki periode yang semakin dinamis. Perubahan lingkungan ekonomi global, perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, perubahan perilaku masyarakat, serta meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan dan tata kelola menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi industri perbankan.

“Untuk itu kita harus membangun perbankan yang resilien dengan modal dan likuiditas dan manajemen risiko yang kuat. Kemudian juga harus inovatif, melalui pemanfaatan teknologi dan memberikan nilai tambah, produktif dalam menyalurkan pembiayaan bagi ekonomi produktif, dan juga inklusif, dengan terus memperhatikan pelindungan konsumen,” kata Friderica. Menurut Friderica, kinerja sektor jasa keuangan Indonesia saat ini tetap terjaga dan berperan besar dalam mendorong perekonomian nasional meski di tengah dinamika perekonomian dan geopolitik global. Hingga Agustus, kredit perbankan tumbuh 13,65 persen (yoy), Dana Pihak Ketiga tumbuh 10,92 persen (yoy) sementara rasio kecukupan modal atau CAR masih solid di 24,1 persen dan NPL gross sebesar 2,11 persen. Sementara itu, Dian Ediana Rae dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa industri perbankan saat ini menghadapi kombinasi antara tantangan yang berasal dari perkembangan global dan geopolitik, lingkungan hidup, perubahan teknologi, model bisnis, serta meningkatnya tuntutan terhadap kualitas dan ketahanan keberlanjutan dan perlindungan konsumen, termasuk agenda pembangunan yang berkelanjutan. “Karena itu, industri perbankan perlu memiliki arah pengembangan yang jelas dan mampu merespons perubahan sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam konteks inilah RP31 disusun,” katanya.

Menurut Dian, RP31 juga merupakan bagian dari tindak lanjut dan implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan ruang bagi perluasan produk dan aktivitas perbankan, serta selaras dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, khususnya dalam mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan fungsi intermediasi. Lima Prioritas Strategis Arah pengembangan industri perbankan dalam RP3I 2026–2030 dijabarkan melalui penetapan lima prioritas strategis yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan dan Integritas Memperkuat struktur dan kapasitas kelembagaan perbankan, permodalan dan likuiditas, tata kelola, manajemen risiko, serta integritas agar industri semakin sehat, resilien, dan berdaya saing.

2. Modernisasi Teknologi dan Ketahanan Digital Mendorong transformasi dan inovasi digital secara prudent, termasuk pemanfaatan emerging dan frontier technologies, dengan memperkuat tata kelola, keamanan, dan ketahanan digital.

3. Pendalaman Pasar Keuangan dan Penguatan Intermediasi Memperluas produk dan aktivitas perbankan dalam kerangka universal bank, meningkatkan pembiayaan kepada sektor produktif, memperkuat ekosistem supply chain, serta mendorong pengembangan Open Banking–Open Finance untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas intermediasi.

4. Keuangan Berkelanjutan dan Ketahanan Risiko Keberlanjutan Memperkuat penerapan keuangan berkelanjutan dan pengelolaan risiko keberlanjutan, sekaligus mendorong semakin dalamnya pembiayaan yang mendukung transformasi menuju ekonomi berkelanjutan.

5. Perizinan Terintegrasi dan Pengawasan yang Adaptif Mewujudkan proses perizinan yang lebih terintegrasi dan efisien serta pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko, termasuk penguatan market conduct dan pengawasan risiko keberlanjutan.

Implementasi RP3I 2026–2030 didukung oleh empat enablers sebagai fondasi pendukung, yaitu: Ekosistem Ekonomi Pendukung; Kesiapan Data, Teknologi, dan Infrastruktur Digital; Penguatan Kapasitas SDM; dan Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor dan Otoritas. Sebagai bagian dari implementasi RP3I 2026-2030, dalam kesempatan ini OJK turut menerbitkan Panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis atau CRMS 2026, yang merupakan penyempurnaan dari CRMS yang telah diterbitkan sebelumnya, sebagai upaya memperkuat pengelolaan risiko iklim di sektor perbankan. CRMS merupakan kerangka kerja komprehensif untuk mengukur ketahanan sektor perbankan, yang mengintegrasikan risiko iklim ke dalam tata kelola, strategi bisnis, manajemen risiko, pengukuran dan target, serta pengungkapan. Penerbitan CRMS 2026 mempertimbangkan berbagai masukan dari industri untuk memperkuat kerangka kerja yang telah dibangun.

Pengkinian utama pada CRMS 2026 meliputi: a. metodologi penghitungan emisi karbon pada Buku 3 b. asumsi makroekonomi dan skenario iklim pada Buku 4, c. perluasan cakupan risiko fisik pada Buku 5, serta d. penerbitan Buku 7 Standardized Solutions, instrumen penting untuk membantu bank mengimplementasikan CRMS secara lebih terstruktur dan konsisten. OJK mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam mendukung penyusunan RP3I 2026-2030 dan CRMS 2026, termasuk lembaga think tanks, lembaga internasional, asosiasi, dan industri perbankan. Melalui penerbitan dan implementasi RP3I 2026-2030 dan CRMS 2026 diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dari regulator, industri perbankan, dan pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan industri perbankan yang semakin modern, tangguh, dan inklusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Kantor Penghubung Jakarta kembali menghadirkan kegiatan Coaching Clinic Perizinan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam bertajuk “BP Batam Terus Menyapa”, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, tersebut diikuti lebih dari 100 pelaku usaha dari Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha di Batam, yang dibuka langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait.

Dalam sambutannya, Ariastuty menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya.

“Ini merupakan tahun ketiga Coaching Clinic dilaksanakan. Kami ingin Kantor Penghubung Jakarta tidak hanya menjadi representasi BP Batam, tetapi juga menjadi fasilitator yang aktif bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Coaching Clinic masih menjadi program andalan dan merupakan bagian dari upaya BP Batam, khususnya Kantor Penghubung Jakarta, untuk mendekatkan layanan kepada pelaku usaha.

Upaya-upaya ini terus didorong untuk mendukung implementasi peraturan-peraturan kemudahan berinvestasi yang telah diamanatkan pemerintah pusat kepada BP Batam, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025, PP Nomor 28 Tahun 2025, dan PP Nomor 47 Tahun 2025 yang memperkuat kewenangan BP Batam dalam penyelenggaraan perizinan terpadu dan pengelolaan KPBPB Batam.

Pada kesempatan ini pula, Ariastuty menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang telah menyentuh angka 7,28 persen pada Semester 1 Tahun 2026 dan realisasi investasi sebesar 38,97 triliun pada Semester 1 Tahun 2026 yang telah dihitung menggunakan dengan metode Bottom Up.

“Hal ini menunjukkan bahwa Batam memiliki rekam jejak resiliensi ekonomi sebagai modal besar bagi kemajuan perekonomian regional maupun nasional” jelas Ariastuty.

Ia kemudian melanjutkan, total permohonan perizinan yang tercatat dalam OSS BP Batam periode 1 s.d. 20 September 2026 sejumlah 1.182 permohonan, yang terdiri dari Perizinan Berusaha (PB), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan Persetujuan Lingkungan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap pelaku usaha dapat memperoleh informasi yang jelas dan memahami berbagai ketentuan terbaru melalui pendampingan langsung, sehingga proses perizinan maupun kegiatan usaha di Batam dapat berjalan lebih mudah, efektif, dan memberikan kepastian,” ujar Ariastuty.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Direktur Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Purwo Wiyatmanto, Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam Rully Syah Rizal, serta Kepala Seksi Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Khusus Lainnya Fadli Rahman Kinasih.

Sejumlah materi yang dibahas mencakup perkembangan regulasi terkait lalu lintas barang, implementasi perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, serta ketentuan mengenai keluar-masuk barang di KPBPB Batam.

Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi one-on-one coaching dan konsultasi, yang memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menyampaikan secara langsung berbagai kendala serta memperoleh penjelasan terkait perizinan dan kegiatan usaha di KPBPB Batam.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pemerintah serius menangani persoalan banjir di Kota Batam. BP Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah mengalokasikan anggaran penanganan banjir untuk 167 titik prioritas pada Tahun Anggaran 2026 dan 2027.

“Kami betul-betul memberikan atensi terhadap persoalan banjir. Penanganannya harus konkret dan terukur sehingga penyelesaiannya secara menyeluruh,” kata Amsakar saat memimpin rapat percepatan penanganan banjir di Kantor Pemeritah Kota Batam, Kamis (1/10).

Ia menjelaskan, sejumlah kawasan yang selama ini menjadi titik rawan banjir tengah ditangani. Ia mencontohkan empat pekerjaan penanganan banjir telah mencapai progres sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai pada akhir 2026.

Pekerjaan itu meliputi normalisasi dan peningkatan drainase Simpang Kepri Mall, drainase Sei Beduk, drainase Jalan R. Suprapto Kawasan Sawang Permai Batu Aji dan drainase Makam Pahlawan–RS Graha Hermine Batu Aji.

Keempat pengerjaan di kawasan ini, Amsakar menyebut pekerjaannya telah memberikan dampak positif. Saat hujan pada 22 September lalu dengan intensitas tinggi selama sekitar dua jam, kawasan tersebut tidak mengalami luapan seperti yang dikhawatirkan sebelumnya

“Ini menunjukkan pekerjaan yang kita lakukan mulai memberikan dampak. Tetapi pekerjaan harus tetap dituntaskan dan titik-titik lainnya juga harus terus ditangani,” ujarnya.

Sementara, untuk kawasan Bengkong Indah Swadebi, tak kalah menjadi perhatian Amsakar-Li Claudia. Pihaknya kemudian merumuskan penanganan melalui tiga pekerjaan utama, yakni pembangunan kolam retensi di Cahaya Garden, 2 segmen kanal banjir dan rumah pompa Bengkong di bagian hilir. Pekerjaan ini akan masuk pada tahun anggaran 2027 dan menjadi prioritas untuk dikebut bersama Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam.

“Untuk Bengkong, kita siapkan penanganannya secara lebih menyeluruh. Saya minta Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Sinergi (Pemko Batam) dengan Deputi Infrastruktur (BP Batam) menyiapkan ini dengan baik dan matang. Dengan solusi kolam retensi, kanal banjir dan rumah pompa, persoalan genangan di kawasan tersebut diharapkan dapat tertangani dengan optimal.,” jelas Amsakar.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menambahkan, pihaknya akan terus melakukan identifikasi terhadap titik-titik rawan banjir dan menentukan penanganan berdasarkan kondisi serta kebutuhan masing-masing kawasan.

“Kami ingin penanganan ini dilakukan secara bertahap tetapi konsisten. Apa yang sudah dikerjakan harus dievaluasi dampaknya, sementara titik lain yang membutuhkan penanganan harus segera ditindaklanjuti. Tujuannya sederhana, yaitu mengurangi genangan dan memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Li Claudia mengajak seluruh perangkat di wilayah masing-masing untuk bekerja sama melaporkan setiap titik banjir yang krusial, sehingga penanganannya dapat dilakukan sesuai dengan tingkat klasifikasi kerentanan. Setiap perkembangan penanganan juga perlu dievaluasi secara konsisten untuk memastikan langkah yang diambil berjalan efektif.

Ia pun mengajak masyarakat untuk berperan dalam menjaga fungsi sistem drainase, termasuk tidak membuang sampah ke saluran air dan segera menyampaikan informasi apabila ditemukan saluran tersumbat atau kondisi lain yang berpotensi menyebabkan genangan.

“Tentu dukungan masyarakat sangat penting untuk menjaga drainase dan lingkungan, agar upaya yang dilakukan dapat memberikan hasil maksimal,” ucap Li Claudia. 

Singapura, 30 September 2026 – Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, menjadi salah satu pembicara dalam Data Centre World Asia, bagian dari rangkaian Tech Week Singapore 2026 yang berlangsung di Singapura pada 29–30 September 2026.

Tech Week Singapore merupakan salah satu ajang teknologi terkemuka di kawasan Asia yang mempertemukan para pemimpin bisnis, pelaku industri, dan tokoh visioner dari berbagai sektor teknologi. Tahun ini, Tech Week Singapore menghadirkan lima agenda secara bersamaan, yaitu Cloud & AI Infrastructure Asia, DevOps Live!, Cyber Security World Asia, Data Centre World Asia, serta Big Data & AI World Asia.

Memasuki edisi ke-12, Data Centre World Asia mengangkat tema mengenai peran pusat data sebagai salah satu fondasi utama ekonomi digital. Seiring meningkatnya kebutuhan terhadap konektivitas, komputasi berbasis Artificial Intelligence (AI), dan layanan digital, industri data center terus berkembang dengan tuntutan terhadap infrastruktur yang skalabel, andal, efisien, serta semakin berkelanjutan.

Dalam ajang tersebut, Kwin Fo tampil sebagai narasumber pada sesi Regional Dialogue Series_ – Indonesia yang diinisiasi Indonesia Data Center Ecosystem Council (IDCEC), dengan tema “The Race for Southeast Asia’s Data Halls: Can Indonesia Build the Power, the Rules, and the Talent to Win?” bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Stella Christie di Data Centre Global Stage, Sands Expo & Convention Centre, Singapura.

Pada forum internasinal yang membahas kesiapan dan daya saing ekosistem data center Indonesia di Asia Tenggara, Kwin Fo memaparkan kesiapan PLN Batam dalam mendukung pertumbuhan industri data center dan ekonomi digital, khususnya di Batam yang semakin berkembang sebagai salah satu destinasi investasi data center di kawasan Asia.

“PLN Batam berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan industri data center dengan memastikan ketersediaan listrik yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan. Kami terus mempersiapkan sistem kelistrikan Batam untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik di masa depan, termasuk melalui pengembangan kapasitas pembangkitan secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan demand,” ujar Kwin Fo.

Menurut Kwin Fo, perkembangan industri data center telah menempatkan Batam pada radar investasi global. Kedekatan geografis dengan Singapura, dukungan infrastruktur, serta ekosistem investasi yang terus berkembang menjadi sejumlah faktor yang meningkatkan daya tarik Batam bagi industri digital dan data center.

“Ketika berbicara mengenai pengembangan data center di Indonesia, Batam semakin dikenal oleh investor global. Kedekatannya dengan Singapura dan posisinya sebagai bagian dari kawasan perdagangan bebas memberikan nilai tambah yang sangat menarik bagi investor, khususnya di sektor teknologi dan AI,” jelasnya.

Kwin Fo juga menyampaikan bahwa BP Batam memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem investasi yang mendukung percepatan pengembangan industri di Batam. Pada kesempatan tersebut, BP Batam turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut yang dihadiri oleh Wakil Kepala BP Batam. Menurutnya, kemudahan dan kecepatan proses perizinan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing Batam dalam menarik investasi global.

“Batam memiliki keunggulan sebagai kawasan perdagangan bebas. Dukungan BP Batam dalam memberikan kemudahan dan kecepatan proses investasi menjadi salah satu faktor penting yang membuat Batam semakin menarik bagi investor teknologi dan data center,” tambah Kwin Fo.

Selain aspek keandalan pasokan listrik, PLN Batam juga terus memperkuat komitmen terhadap penyediaan energi yang lebih hijau. Pengembangan energi terbarukan tersebut akan terus diperluas secara bertahap.

“Pertumbuhan data center tidak hanya membutuhkan listrik dalam jumlah besar, tetapi juga membutuhkan listrik yang semakin hijau. Karena itu, PLN Batam mempersiapkan keduanya secara bersamaan: keandalan sistem kelistrikan untuk mendukung pertumbuhan industri dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan untuk mendukung agenda keberlanjutan,” pungkas Kwin Fo.

Partisipasi PLN Batam dalam Data Centre World Asia menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat hubungan dengan komunitas bisnis dan teknologi global sekaligus memperkenalkan potensi Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dan industri data center di kawasan Asia.

Sesi dialog tersebut juga menjadi ruang pertemuan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari operator data center, pengembang kawasan, investor, penyedia teknologi dan utilitas, pembuat kebijakan, hingga pelaku ekosistem digital dari Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan langkah penguatan struktur Jalan Gajah Mada, khususnya di kawasan tanjakan Hotel Vista, yang terdampak pergerakan tanah. Penanganan dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis dan pemantauan kondisi tanah di lokasi.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, persoalan tersebut telah ditangani secara bertahap selama sekitar satu tahun belakangan ini.

BP Batam sebelumnya telah melakukan perbaikan badan jalan sebanyak dua kali, namun perubahan bentuk struktur jalan kembali terjadi, karena pergerakan tanah masih berlangsung.

“Persoalannya bukan hanya pada badan jalan. Dari hasil kajian, terdapat pergerakan tanah di bawah permukaan sehingga penanganannya juga harus dilakukan terhadap struktur tanahnya,” ujar Ariastuty.

Untuk mengetahui penyebab dan pola pergerakan tanah di Jalan Gajah Mada tersebut, BP Batam bersama konsultan melakukan serangkaian kajian teknis. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap, antara lain melalui pengukuran kondisi tanah.

Dari hasil kajian tersebut terindikasi adanya pergerakan tanah (sliding) pada kedalaman sekitar delapan meter. BP Batam kemudian melakukan pemantauan melalui sekitar 50 titik untuk mengetahui perkembangan pergerakan tanah di lokasi.

Dari hasil pemantauan, menunjukkan adanya pergerakan dengan besaran yang berbeda pada sejumlah titik, mulai dari beberapa milimeter hingga belasan sentimeter.

“Pemantauan di 50 titik ini penting untuk melihat bagaimana pola pergerakannya. Karena setiap titik menunjukkan pergerakan yang berbeda, kita perlu memastikan penanganan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi tanah di lapangan,” kata Ariastuty.

Secara teknis, salah satu faktor yang dikaji berkaitan dengan kondisi lapisan tanah lunak serta perubahan beban dan kandungan air. Namun, penyebab dan desain penanganan masih mengacu pada hasil kajian teknis konsultan yang perlu difinalisasi.

BP Batam juga telah melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi dampak pergerakan tanah. Selain perbaikan jalan, pengaturan aliran air di sekitar lokasi sempat dilakukan untuk mengurangi beban air. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya menghentikan pergerakan tanah.

Berdasarkan kajian teknis yang ada, salah satu opsi penanganan yang tengah dipertimbangkan adalah pemasangan sheet pile secara rapat untuk menahan pergerakan tanah. Langkah tersebut perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum perbaikan badan jalan, sehingga struktur jalan yang dibangun kembali berada di atas kondisi tanah yang lebih stabil.

“Prinsipnya, pergerakan tanah harus kita stabilkan terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan pekerjaan pada badan jalan. Jadi, kita tidak hanya menangani dampak di permukaan, tetapi juga memperkuat struktur yang menahan pergerakan tanah,” jelasnya.

Sebelumnya, penanganan dengan sistem piling juga telah dilakukan. Namun, berdasarkan evaluasi teknis, jarak antarpancang masih memungkinkan tanah dan air bergerak melalui celah sehingga diperlukan kajian terhadap sistem penguatan yang lebih sesuai.

Saat ini, BP Batam tengah menyiapkan langkah lanjutan berdasarkan hasil kajian teknis. Perhitungan kebutuhan pekerjaan dan biaya menjadi bagian penting sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.

BP Batam juga mengkaji langkah awal berupa pengurangan beban tanah di sekitar lokasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan pada bidang tanah yang mengalami pergerakan sembari menunggu pelaksanaan penguatan struktur.

Untuk pekerjaan utama, khususnya pemasangan sheet pile dan perbaikan jalan, diperlukan proses administrasi, penganggaran, serta pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ariastuty memastikan, BP Batam terus mendorong penyelesaian persoalan tersebut dengan mempertimbangkan aspek teknis dan administrasi.

“Kami memahami kondisi Jalan Gajah Mada ini menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara tepat berdasarkan kajian. Targetnya bukan sekadar memperbaiki jalan, tetapi memastikan kondisi tanah yang menjadi dasar jalan juga ditangani,” pungkas Ariastuty.