Jakarta—Pasar modal Indonesia bersiap memasuki era baru investasi berbasis emas melalui kehadiran Exchange-Traded Fund dengan aset yang mendasari berupa emas. Instrumen ini diproyeksikan menjadi salah satu inovasi penting di industri keuangan nasional karena menggabungkan keunggulan investasi emas dengan fleksibilitas transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengembangan ETF Emas merupakan bagian dari program reformasi ETF yang tengah didorong BEI untuk memperluas variasi produk investasi di pasar modal. Kehadiran produk ini diharapkan mampu membuka akses investasi emas yang lebih mudah, modern, likuid, serta terjangkau bagi investor ritel maupun institusi.

Di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian, emas kembali menjadi salah satu instrumen investasi yang dilirik. Pelemahan Dolar Amerika Serikat, perubahan arah kebijakan suku bunga global, hingga tensi geopolitik internasional membuat investor kembali mencari aset lindung nilai atau safe haven. Karakteristik emas sebagai aset lindung nilai membuat instrumen berbasis emas semakin relevan sebagai salah satu alternatif diversifikasi portofolio investasi.

Data dari BEI menunjukkan bahwa sepanjang 2025, emas menjadi salah satu aset dengan pertumbuhan tertinggi. Bahkan dalam rata-rata kinerja 10 tahun terakhir, emas mampu mencatat imbal hasil kompetitif dan memiliki korelasi relatif rendah terhadap saham maupun obligasi. Karakteristik tersebut membuat emas relevan sebagai instrumen diversifikasi portofolio investasi.

Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri emas dunia. Sebagai salah satu produsen emas terbesar global dengan cadangan emas yang besar, Indonesia memiliki peluang kuat untuk menjadi mengembangkan ekosistem bullion. Kehadiran ETF Emas di pasar modal diharapkan mampu menjadi jembatan antara produksi emas nasional dengan kebutuhan investasi investor domestik maupun global.

Saat ini jumlah investor pasar modal Indonesia terus bertumbuh pesat. Hingga akhir Mei 2026, jumlah investor tercatat telah melampaui 27 juta investor. Dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar serta transaksi harian yang terus meningkat, pasar modal dinilai siap menjadi kanal distribusi investasi emas yang lebih efisien dan transparan.

ETF Emas nantinya berbentuk reksa dana kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di BEI, layaknya saham. Investor dapat membeli produk ini melalui aplikasi online trading dengan mekanisme transaksi yang mudah dan real time.

Kehadiran ETF Emas akan memberikan mekanisme investasi yang lebih efektif bagi masyarakat. Berbeda dengan pembelian emas fisik yang membutuhkan tempat penyimpanan serta memiliki risiko kehilangan, ETF Emas memberikan eksposur terhadap harga emas melalui sistem perdagangan bursa dengan underlying berupa emas fisik yang tersimpan secara aman di lembaga kustodian dan penyimpan emas berizin. Melalui ETF Emas, investor dapat memperoleh eksposur terhadap harga emas melalui mekanisme investasi yang lebih praktis, transparan, dan terintegrasi dengan ekosistem pasar modal. Aset yang mendasari ETF Emas wajib memenuhi standar kemurnian minimum 99,5 persen berstandar global London Bullion Market Association (LBMA) atau 99,9 persen sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Mayoritas dana investasi akan ditempatkan pada aset emas, sementara sebagian kecil lainnya dapat ditempatkan pada instrumen pasar uang dan kas.

Menariknya, ETF Emas di Indonesia juga dapat diterbitkan dengan prinsip syariah. Produk ini telah memperoleh Fatwa DSN-MUI Nomor 163/DSN-MUI/VIII/2025 tentang ETF Syariah Emas. Dengan adanya fatwa tersebut, ETF Emas diharapkan dapat menjangkau investor syariah yang selama ini mencari instrumen investasi emas yang sesuai prinsip syariat Islam.

Dalam ketentuannya, ETF Syariah Emas wajib terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, dan dharar. Selain itu, setiap unit yang diterbitkan wajib memiliki underlying emas yang tersedia secara fisik dan disimpan dalam allocated account.

Dari sisi regulasi, pengembangan ETF Emas juga mendapat dukungan penuh dari regulator. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas.

Sementara itu, BEI juga telah melakukan penyesuaian sejumlah aturan terkait pencatatan dan perdagangan ETF guna mengakomodasi kehadiran ETF Emas di pasar modal Indonesia. Langkah ini menunjukkan keseriusan regulator dan pelaku industri dalam membangun ekosistem investasi emas berbasis pasar modal.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa minat pelaku industri terhadap penerbitan ETF Emas terbilang cukup tinggi. Hingga saat ini, sebanyak tujuh Manajer Investasi (MI) telah menyampaikan permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan ETF Emas kepada BEI. "Untuk penerbitannya, saat ini ada tujuh manajer investasi yang telah menyampaikan permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan ETF Emas kepada BEI," ujarnya pada Konferensi Pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI, Senin (29/6) lalu. Selain itu, survei yang dilakukan BEI kepada investor individu dan institusi menunjukkan bahwa ETF berbasis emas menjadi salah satu produk paling diminati untuk dikembangkan di pasar modal.

Meski demikian, investor tetap perlu memahami risiko investasi ETF Emas. ETF Emas tetap memiliki risiko yang perlu dipahami investor, antara lain pengaruh volatilitas harga emas global, risiko likuiditas perdagangan, serta potensi tracking error antara kinerja ETF dan harga spot emas acuannya. Namun demikian, instrumen ini menjadi langkah baru Indonesia dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan kompetitif di tingkat internasional.Bottom of Form

Euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini tengah melanda pecinta sepak bola di seluruh dunia. Seiring semakin sengitnya persaingan antarnegara menuju babak-babak penentuan, antusiasme masyarakat untuk menikmati pertandingan bersama juga semakin tinggi. Menjawab momen tersebut, Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam menghadirkan pengalaman nonton bareng premium di Kalaséra Cafe & Lounge, dengan tayangan resmi melalui lisensi TVRI bertema Bola Gembira. 

Berbeda dari pengalaman nonton bareng pada umumnya yang identik dengan keramaian dan keterbatasan waktu, Kalaséra menawarkan suasana lounge yang nyaman untuk menikmati setiap pertandingan tanpa harus berdesakan atau terburu-buru. Beroperasi selama 24 jam, Kalaséra memungkinkan para penggemar sepak bola mengikuti pertandingan, termasuk laga yang berlangsung hingga dini hari, sambil menikmati pilihan kuliner berkualitas dalam suasana yang lebih eksklusif dan santai. 

Tidak hanya menjadi tempat untuk menyaksikan pertandingan, Kalaséra juga menghadirkan pengalaman kuliner yang menjadi daya tarik tersendiri. Berbagai menu dan camilan yang disajikan selama program PITCH & PLATES dikurasi langsung oleh tim kuliner Oakwood Grand Batam, termasuk pastry chef berpengalaman yang telah berkarya di berbagai hotel dan restoran di Eropa dan Timur Tengah. Hasilnya adalah pilihan menu yang tidak hanya cocok untuk dinikmati saat pertandingan berlangsung, tetapi juga menawarkan kualitas rasa yang berbeda dari pengalaman nobar pada umumnya. 

Untuk melengkapi suasana pertandingan, tamu dapat memilih berbagai paket makanan dan minuman yang dirancang khusus untuk dinikmati bersama teman maupun keluarga. Mulai dari Kick-Off Combo, Hat-Trick Platter, hingga Golden Goal Combo, setiap paket menghadirkan kombinasi camilan favorit dan minuman yang cocok menemani momen-momen penting selama pertandingan. 

Keunggulan lain yang ditawarkan adalah fleksibilitas bagi para pengunjung yang ingin menikmati pertandingan hingga dini hari. Sebagai bagian dari Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam, tamu yang merasa lelah setelah menyaksikan pertandingan dapat langsung melanjutkan istirahat dengan menginap tanpa perlu melakukan perjalanan pulang larut malam. 

“Banyak tempat menawarkan tayangan pertandingan, namun kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap. Mulai dari lokasi yang strategis, suasana yang nyaman, pilihan makanan berkualitas, keamanan yang terjaga, hingga kemudahan untuk beristirahat setelah pertandingan selesai. Kalaséra menjadi tempat di mana para penggemar dapat menikmati sepak bola dengan lebih nyaman bersama teman dan keluarga,” ujar Chef Hashrul selaku F&B Director Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam. 

PITCH & PLATES promotion akan menghadirkan tayangan pertandingan sepanjang turnamen di Kalaséra Cafe & Lounge. Dengan suasana yang hangat, pilihan menu yang beragam, serta berbagai promo menarik, Kalaséra siap menjadi salah satu destinasi favorit untuk menikmati kemeriahan sepak bola di Batam. 

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan menghubungi Oakwood Hotel & Apartments Grand Batam.Reservasi dapat dilakukan melalui +62 812-3003-0609 atau Instagram @oakwoodgrandbatam.

Batam – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut resmi melepas pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam, Rabu (2/7/2026).

Ekspedisi tahun ini menempuh perjalanan laut sejauh 1.135 nautical mile dengan rute pelayaran dari Batam menuju sejumlah pulau terluar di Provinsi Kepulauan Riau, yakni Tarempa, Midai, Subi Besar, Tambelan dan Singkep.

Program ini merupakan kolaborasi strategis antara Bank Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut untuk memastikan masyarakat di wilayah kepulauan perbatasan tetap mendapatkan akses terhadap uang rupiah layak edar sebagai bagian dari penguatan sistem ekonomi nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Ronny Widijarto, menegaskan bahwa ekspedisi ini bukan sekadar distribusi uang tunai, tetapi merupakan amanat negara untuk memastikan kehadiran rupiah di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. 

“Ini adalah wujud nyata sinergi Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Negara wajib memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh wilayah NKRI, termasuk daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terpencil,” kata Ronny. 

Pihaknya juga menuturkan bahwa tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat distribusi uang tidak mudah dilakukan secara konvensional. Karena itu, Bank Indonesia membutuhkan dukungan penuh dari TNI AL agar layanan kas keliling dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses. 

Selama ekspedisi berlangsung pada 2 hingga 8 Juli 2026, masyarakat di pulau-pulau tujuan akan mendapatkan layanan kas keliling 3T, termasuk penukaran uang lusuh dengan uang baru layak edar serta pemenuhan kebutuhan transaksi tunai masyarakat setempat. 

Ronny menjelaskan, sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam program Ekspedisi Rupiah Berdaulat bahkan mendapat pengakuan dunia internasional. Pada 2024 lalu, kolaborasi tersebut memperoleh penghargaan internasional kategori Currency Initiative karena dinilai sukses menghadirkan layanan bank sentral di wilayah geografis ekstrem. 

Ia menambahkan, secara nasional layanan ekspedisi terus meningkat. Tahun ini jumlah wilayah pulau 3T yang dijangkau meningkat menjadi 97 pulau, dengan Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki ribuan pulau dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. 

Wakil Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IV Batam, Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara, menegaskan bahwa bagi TNI AL, rupiah bukan sekadar alat transaksi ekonomi, melainkan simbol identitas bangsa dan bagian dari kedaulatan negara. 

Dalam ekspedisi ini, TNI AL mengerahkan KRI Bedelau 643, kapal perang yang selama ini menjadi salah satu ujung tombak pengamanan wilayah kerja Armada I, termasuk kawasan perbatasan Kepulauan Riau. 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan apresiasi penuh terhadap pelaksanaan program tersebut. Mewakili Gubernur Kepulauan Riau, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Andri Rizal mengatakan karakteristik wilayah Kepri yang 96 persen terdiri dari lautan membuat distribusi layanan ekonomi menjadi tantangan besar.

“Kepri berada di garis depan kedaulatan NKRI. Kondisi geografis ini membawa tantangan tersendiri terutama memastikan roda perekonomian berputar merata hingga pulau-pulau terjauh,” ujarnya. 

Ia menegaskan bahwa rupiah bukan hanya alat pembayaran, melainkan simbol kedaulatan negara. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat di wilayah perbatasan mengalami kesulitan memperoleh uang layak edar atau bahkan beralih menggunakan mata uang asing akibat keterbatasan akses.

Selain layanan penukaran uang, tim ekspedisi juga akan membawa program edukasi Cinta, Bangga dan Paham Rupiah, serta menjalankan sejumlah kegiatan sosial bagi masyarakat di pulau-pulau perbatasan.

Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat sendiri telah menjadi agenda tahunan nasional dan pada 2026 menjadi pelaksanaan ke-10 dari total 19 ekspedisi yang direncanakan Bank Indonesia sepanjang tahun.

Melalui ekspedisi ini, pemerintah berharap stabilitas ekonomi di wilayah kepulauan terluar Indonesia tetap terjaga, aktivitas perdagangan masyarakat berjalan lancar, serta kedaulatan rupiah sebagai simbol negara semakin kuat hingga ke perbatasan terdepan Republik Indonesia.

Jakarta, 2/7/2026 – Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. 

Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan kepada publik sekaligus wujud keterbukaan informasi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025, Kamis (2/7/2026). 

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Pujo. 

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan, atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari. 

"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata Pujo. 

Terdapat inovasi dalam pelayanan JKN, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta Care Center 165. Kemudahan akses tersebut turut diperkuat melalui perluasan jejaring fasilitas kesehatan dengan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan. 

Pujo menjelaskan, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN juga ditopang oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Hingga akhir tahun 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun, yang mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan dana yang dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program. 

"Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," terang Pujo. 

Menurut Pujo, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan dampak berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial. 

Selain itu, Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019, serta melindungi kurang lebih 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Pujo menjelaskan, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen kepesertaan Program JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup mencapai tiga tahun dan produktivitas masyarakat 

"Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," tambah Pujo. 

Pujo juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, BPJS Kesehatan senantiasa mengoptimalkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi generasi mendatang. 

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," kata Pujo. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan Program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, Public Expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola Program JKN secara profesional. 

“Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Stevanus. 

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan Program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan Program JKN, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN semakin berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif. Menurutnya, pembiayaan kesehatan tidak dapat dipandang sebagai beban semata, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Penguatan ketahanan pembiayaan Program JKN perlu didukung melalui reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, Program JKN diharapkan mampu menjaga keberlanjutannya sekaligus menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Telisa.

BP Batam menyambut baik kunjungan pengurus Badan Perlindungan (BP) Lansia Indonesia Wilayah Batam dalam rangka memperkuat sinergi untuk mewujudkan lansia yang aktif, sehat, produktif, bahagia, dan sejahtera.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menerima kunjungan ini didampingi oleh Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Sthefani Barlian.

Pertemuan pada Rabu (1/7/2026) tersebut juga membahas rencana pelantikan kepengurusan BP Lansia Indonesia Wilayah Batam yang akan digelar pada 10 Juli 2026.

Rombongan yang berjumlah sembilan orang tersebut dipimpin oleh Sekretaris BP Lansia Indonesia Wilayah Batam, Marojahan Manuntun Napitupulu (Johan).

BP Lansia Indonesia merupakan organisasi yang beranggotakan para lanjut usia, mayoritas berusia 60 tahun ke atas. Organisasi ini memiliki misi sosial untuk menyediakan ruang bagi para lansia agar tetap aktif, produktif, dan berkarya, sekaligus memberikan dukungan sosial serta moral melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan dan bakti sosial bagi lansia di Kota Batam.

Terlepas dari tugas dan fungsi utama BP Batam, Ariastuty menilai kepedulian terhadap para lansia merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan sejahtera.

Ariastuty menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya organisasi tersebut dan berharap BP Lansia Indonesia Wilayah Batam dapat berkembang menjadi wadah yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup para lansia.

“BP Batam mendukung penuh kehadiran organisasi ini. Kami berharap BP Lansia dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan program-program yang bermanfaat sehingga para lansia tetap sehat, aktif, produktif, dan sejahtera,” ujar Ariastuty.

Menurut Ariastuty, perhatian terhadap kesejahteraan lansia sejalan dengan komitmen Kepala BP Batam/Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam/Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.

Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut dari Pemerintah Kota Batam adalah pemberian bantuan sosial berupa insentif bagi lansia sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat lanjut usia di Kota Batam.

Ia menilai kebijakan tersebut merupakan terobosan baru yang menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada para lansia agar dapat menikmati masa tua dengan lebih nyaman, bahagia, dan sejahtera.

Lebih lanjut, Ariastuty berharap BP Lansia Indonesia Wilayah Batam dapat bersinergi dengan BP Batam dalam mendukung berbagai program pemberdayaan lansia.

Selain itu, organisasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi mitra dalam memberikan masukan serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program insentif lansia agar tepat sasaran, efektif, dan merata.

Ke depan, BP Batam juga membuka peluang kolaborasi dengan melibatkan BP Lansia dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, seperti senam sehat lansia, pembentukan reporter lansia, maupun program duta bagi lansia.

Sementara itu, Sekretaris BP Lansia Indonesia Wilayah Batam, Marojahan Manuntun Napitupulu (Johan), menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan BP Batam.

Ia berharap sinergi yang terjalin dapat terus diperkuat sehingga mampu menghadirkan berbagai program positif dan inspiratif yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup para lansia di Kota Batam.

“Sesuai slogan kami, lansia harus sehat, cerdas, berguna dan bahagia. Terima kasih Ibu Tuty dan BP Batam. Dengan dukungan ini akan menjadi kolaborasi nyata bersama untuk lansia di Kota Batam ke depan.” Pungkas Johan.

Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menyelenggarakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026, sebagai wujud nyata komitmen dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penyediaan uang Rupiah layak edar di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T). Atas dukungan bersama, Bank Indonesia berhasil meraih penghargaan currency initiative pada ajang 11th Annual Central Banking Award 2024 di London, Inggris.

Penghargaan ini diberikan khusus untuk program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB), yang menyoroti kerja sama baik antara BI dan TNI AL dalam mendistribusikan uang Rupiah ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil) di seluruh pelosok Indonesia. Di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) , pelaksanaan ERB merupakan yang ke-10 di tahun 2026 dan akan berlangsung sejak tanggal 2 Juli hingga 8 Juli 2026.

Ekspedisi ini merupakan ERB ke-12 di Provinsi Kepri. Dengan menggunakan KRI Beladau-643, tim ERB Kepri akan membawa Rp14 M Uang Layak Edar untuk kegiatan kas keliling di 5 (lima) wilayah Kepri yang termasuk dalam kawasan 3T, yaitu Pulau Tarempa, Pulau Midai, Pulau Subi Besar, Pulau Tambelan, dan Pulau Singkep.  Keberangkatan tim ERB Kepri 2026 dari Pelabuhan Bintang 99 Persada, Kota Batam secara resmi ditandai dengan seremonial pelepasan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto P. bersama Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau , Andri Rizal , S.E., M.M., dan Wakil Komandan Kodaeral IV Batam, Laksamana Pertama TNI Ketut Budiantara, S.E., M.Han , serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Riau.

Pemilihan Batam sebagai lokasi pelaksanaan ERB ke-10 dilatarbelakangi oleh kekuatan simbolik dan strategis. Kepri juga memiliki keterkaitan erat dengan Rupiah karena di tahun 1963-1964 memiliki mata uang khusus yang dikenal dengan Kepulauan Riau Rupiah (KRRp). Di samping itu, secara geografis Kepri berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menjaga eksistensi dan kedaulatan Rupiah di daerah 3T.  ERB tahun 2026 merupakan program rutin dari Bank Indonesia sesuai amanat UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang untuk melakukan pengelolaan uang Rupiah.

Dalam pengelolaan uang Rupiah yang di dalamnya termasuk pengedaran uang, Bank Indonesia memiliki misi untuk menyediakan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI dalam jumlah yang cukup, dengan jenis pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat serta dalam kondisi berkualitas dan layak edar. Pelaksanaan amanat UU dan misi tersebut bukanlah tugas yang mudah mengingat kondisi geografis NKRI sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Untuk menjangkau pulau pulau di wilayah 3T, BI bekerja sama dengan TNI AL yang memiliki armada dan kegiatan operasi memadai sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Sinergi strategis antara BI dan TNI AL tersebut telah terjalin sejak tahun 2012 dan hingga tahun 202 5 kali kegiatan kas keliling 3T di 766 pulau. Pada tahun 202 6 telah dilaksanakan 150 ini, kegiatan kas keliling 3T akan diselenggarakan di 1 9 p rovinsi dengan cakupan target sebanyak 9 Di samping kegiatan kas keliling, rangkaian kegiatan ERB kegiatan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah pemahaman mengenai ciri7 pulau.   Kepri 2026 juga turut mencakup kepada masyarakat untuk memberikan ciri keaslian Uang Rupiah dan bagaimana cara merawatnya.

Bersinergi dengan TNI AL, turut diberikan edukasi bela negara sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, s ebagai wujud dedikasi Bank Indonesia untuk negeri bantuan sembako oleh Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) Kepri tersebut. Ke depan, juga dilakukan penyaluran kepada masyarakat di pulau 3T Bank Indonesia akan terus memperluas jangkauan pelayanan kas dan memperkuat literasi masyarakat tentang Rupiah melalui sinergi yang inklusif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak guna mewujudkan clean money policy memastikan , yakni kebijakan untuk ketersediaan Rupiah layak edar di masyarakat dengan menarik kembali layak edar , termasuk di wilayah 3T uang tidak .

"Upaya ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun Indonesia Maju, dari kota hingga ke pelosok negeri,"tutup Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Rony Widijarto P. .

Sebanyak 379 jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 25 Debarkasi Batam tiba di Tanah Air setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Aula Arafah I Asrama Haji Batam Centre, Selasa (30/6/2026).

Kloter 25 merupakan gabungan jemaah asal Kota Batam dan Provinsi Jambi. Berdasarkan data panitia, sebanyak 379 jemaah kembali ke Batam, termasuk petugas haji. Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah yang telah menunaikan ibadah haji dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami mengucapkan selamat datang kembali di Tanah Air kepada seluruh jemaah haji. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah dilaksanakan diterima Allah SWT dan menjadikan Bapak dan Ibu sebagai haji yang mabrur,” ujar Firmansyah.

Ia berharap nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji, seperti kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, dan kebersamaan, terus dipelihara serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, para jemaah haji memiliki peran penting sebagai teladan di tengah masyarakat melalui sikap, perilaku, dan semangat persaudaraan yang mencerminkan nilai-nilai keislaman.

Firmansyah juga mengajak para jemaah untuk bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Batam. Menurutnya, organisasi tersebut menjadi wadah untuk menjaga kemabruran haji sekaligus meningkatkan peran umat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan penyuluhan pascahaji.

“Melalui IPHI, kami berharap silaturahmi antarsesama jemaah tetap terjalin dan nilai-nilai ibadah haji dapat terus dijaga serta diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Firmansyah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji dan panitia yang telah memberikan pelayanan kepada jemaah sejak keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga proses pemulangan ke daerah asal.

Ia juga memahami kondisi fisik para jemaah yang telah menempuh perjalanan panjang setelah menjalankan ibadah haji selama lebih dari satu bulan.

“Kami menyadari Bapak dan Ibu tentu telah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan. Kini saatnya kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Sekali lagi, selamat datang di Tanah Air. Kami juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam proses penyambutan,” tutup Firmansyah.

Suasana penyambutan berlangsung khidmat dan penuh haru. Rasa syukur terpancar dari wajah para jemaah yang akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci.

Archipelago Hotels (yang dikenal dengan Archipelago International) menghadirkan 60 Seconds to Tokyo, seri terbaru dalam program Archipelago Global Flavours Series. Selama enam bulan ke depan, 138 unit Archipelago Hotels di Indonesia, mulai dari brand Aston hingga fave, menyajikan cita rasa street food Jepang yang dapat dinikmati oleh tamu hotel maupun masyarakat umum. 

Ren & Reina: Ikon di Balik 60 Seconds to Tokyo

Ren, pria berdarah Indonesia dan Jepang, dan Reina, wanita Jepang yang tinggal di Indonesia. Di antara banyak hal yang mereka cintai dari kehidupan di sini, satu yang tidak pernah bisa tergantikan: street food Jepang. Reina selalu antusias setiap kali menemukan kembali cita rasa street food Jepang yang telah lama ia rindukan. Sementara itu, Ren menikmati setiap hidangan dari sisi keotentikannya, memastikan setiap rasa tetap setia pada cita rasa khas Jepang. Bersama, keduanya menjadi ikon di balik 60 Seconds to Tokyo, mengajak setiap tamu Archipelago Hotels menjelajahi cita rasa street food Jepang yang autentik tanpa harus terbang ke Negeri Sakura.

Jepang di Puncak Minat Kuliner Masyarakat Indonesia

Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap kuliner dan budaya Jepang terus mencatat tren positif. Berdasarkan survei SiteMinder Changing Traveller Report 2025, Jepang menempati posisi pertama sebagai destinasi luar negeri favorit wisatawan Indonesia, dipilih oleh 33 persen responden. Tren ini juga tercermin dalam data kunjungan: berdasarkan Japan National Tourism Organization (JNTO), wisatawan Indonesia ke Jepang sepanjang Januari hingga November 2025 mencapai 558.900 orang, naik 26,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Momentum ini memperkuat relevansi pemilihan Tokyo sebagai destinasi berikutnya dalam Archipelago Global Flavours Series. Setelah 60 Seconds to Seoul membawa cita rasa Korea ke seluruh jaringan hotel dari Januari hingga Juni 2026, kini giliran Tokyo. Konsep Archipelago Global Flavours Series berganti setiap enam bulan, menghadirkan cita rasa street food dari hidangan negara yang cocok dengan selera masyarakat Indonesia.

Jelajah Cita Rasa Tokyo di 138 Unit Archipelago Hotels

Adapun detail program sebagai berikut:

• Periode: 1 Juli – 31 Desember 2026
• Cakupan: 138 unit Archipelago Hotels di seluruh Indonesia
• Brand: Aston, Alana, Harper, Quest, Hotel Neo, dan fave
• Tersedia melalui: restoran hotel, poolside, room service, dan layanan pesan antar online

Di antara seluruh pilihan yang tersedia, tiga sajian menjadi sorotan utama. Menchi Chicken Katsu menghadirkan katsu ayam yang renyah di luar dan juicy di dalam, disajikan dengan saus khas terinspirasi dari teknik memasak Jepang modern — kuat karakternya, mudah dinikmati siapa pun. Melengkapinya, Sakura Sunset hadir sebagai minuman dengan nuansa floral yang segar: tampilan yang memanjakan mata, rasa yang tidak mengecewakan.

Untuk hidangan penutup, Kuromitsu Matcha Puff menjadi pilihan yang layak dicoba. Menggabungkan karakter earthy khas matcha dengan manisnya kuromitsu dalam tekstur puff yang ringan, dessert ini hadir di tengah semakin tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap olahan matcha, mulai dari minuman hingga aneka pastry dan dessert.

Pilihan menu lainnya meliputi Chicken Kamikaze, Chicken Katsu Sando, Takoyaki, Wagyu Burger, Hambagu, Yakimeshi Fried Rice, Grilled Chicken Breast with Koji Sauce, dan Prawn Tempura Nori Taco. Untuk hidangan penutup juga tersedia Japanese Cotton Cheese, sementara pilihan minuman lainnya mencakup Shizuku Matcha Cooler, Shiso-Basil Berry, dan Hojicha Latte.

Informasi Pemesanan & Media Sosial

Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, silahkan kunjungi:
Website : www.batam.astonhotelsinternational.com

Instagram : @astonbatam

https://www.instagram.com/astonbatam

BATAM – Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kota Batam, Yusfa Hendri, menegaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana kelurahan harus dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Yusfa saat membuka Sosialisasi Tata Kelola Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, pembangunan jalan lingkungan, drainase, fasilitas umum, ruang terbuka, sarana olahraga, hingga berbagai infrastruktur kelurahan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan warga.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang selesai atau besarnya anggaran yang terserap. Yang paling penting adalah manfaat yang dirasakan masyarakat serta proses pelaksanaannya yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," ujarnya.

Yusfa mengingatkan bahwa korupsi, sekecil apa pun, akan menurunkan kualitas pembangunan. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara atau daerah, tetapi juga membuat hasil pembangunan tidak bertahan lama serta mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Karena itu, ia menyambut baik pelaksanaan sosialisasi tersebut sebagai upaya memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat pengawasan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, pelaksana kegiatan, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.

Yusfa menyampaikan lima poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh pelaksana kegiatan. Pertama, seluruh perencanaan harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaksanaan pekerjaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, spesifikasi teknis, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Selanjutnya, administrasi dan pertanggungjawaban keuangan harus disusun secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan juga perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat pengawasan internal. Selain itu, apabila ditemukan potensi penyimpangan, seluruh pihak diminta segera berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Inspektorat agar dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

"Pemerintah Kota Batam berkomitmen memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta mendorong penerapan manajemen risiko dalam setiap program pembangunan daerah," katanya.

Yusfa berharap sosialisasi tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga menjadi momentum membangun kesadaran bahwa integritas merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. "Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat," tegasnya.

Sosialisasi menghadirkan narasumber dari berbagai institusi pengawas dan aparat penegak hukum, yakni Didi Permana Kurniawan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Oklandi Badarudin Alwi, Kepala SubSeksi I Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, serta Iptu Hasmir, PS Kanit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polresta Barelang.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Batam berharap seluruh pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dapat berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat demi mewujudkan Batam sebagai kota yang maju, modern, berdaya saing, dan berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik.

BATAM, 29 Juni 2026 – Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) I menggelar kegiatan silaturahmi perdana bersama insan media dan jurnalis se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Kota Batam, Senin (29/6). Agenda tatap muka yang dihadiri oleh banyak jurnalis dari berbagai media massa lintas platform ini ditujukan sebagai wadah strategis untuk mempererat kemitraan serta memperluas cakupan informasi penjaminan perbankan di wilayah tersebut.

Acara dibuka secara resmi melalui sambutan Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto, yang kemudian disambut baik oleh Thomm Limahekin selaku perwakilan jurnalis Provinsi Kepri. Pertemuan ini sekaligus menjadi medium diseminasi data kinerja LPS serta penguatan edukasi pasca-lahirnya regulasi terbaru yang memperluas mandat lembaga penjamin tersebut.

Dalam pemaparannya, Jimmy Ardianto menekankan pentingnya peran strategis pers daerah sebagai jembatan komunikasi publik untuk menyebarkan informasi penjaminan secara konsisten.

"Silaturahmi perdana dengan rekan-rekan jurnalis di Kepulauan Riau ini diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi yang berkelanjutan, guna mendukung akselerasi penyampaian informasi mengenai peran dan fungsi LPS secara lebih luas kepada masyarakat di seluruh wilayah kerja Kantor Perwakilan LPS I," kata Jimmy.

Sesi pemaparan materi inti yang disampaikan bersama oleh Jimmy Ardianto dan Eva Damayanti dari Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan I Kantor Perwakilan LPS I, menggarisbawahi sejumlah poin krusial terkait penguatan fungsi kelembagaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS kini bertugas untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.

Terkait cakupan penjaminan perbankan dengan batasan maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank, LPS merilis data tingkat proteksi simpanan yang sangat tinggi di wilayah Kepulauan Riau. Di segmen Bank Umum di Kepri, porsi rekening yang dijamin telah mencapai 99,89% dari total simpanan atau setara 4,58 juta rekening. Sementara untuk sektor BPR/BPRS di Kepri, cakupan penjaminan menyentuh angka 99,79% atau mencakup 196.182 rekening. Capaian regional ini selaras dengan tren nasional di mana jaminan bank umum berada pada level 99,94% (681,67 juta rekening) dan BPR/BPRS sebesar 99,97% (14,41 juta rekening).

Di sisi resolusi bank sejak LPS beroperasi pada 2005 hingga 31 Mei 2026, lembaga telah menyelamatkan 2 bank (1 bank umum, 1 BPR) dan melikuidasi 154 bank yang terdiri atas 1 bank umum, 137 BPR, dan 16 BPRS. Khusus untuk penanganan klaim bank yang Dicabut Izin Usahanya (CIU) periode 2005 hingga 31 Mei 2026, total rekapitulasi pembayaran klaim nasional mencapai Rp3,37 Triliun dari total Simpanan Layak Bayar (SLB) sebesar Rp4,93 Triliun (522.522 rekening).

Sementara itu, khusus untuk wilayah Pulau Sumatera, LPS mencatat rekam jejak penanganan klaim penjaminan terhadap 38 BPR/BPRS yang terkena CIU. Dari total 152.771 rekening senilai Rp882,98 Miliar, LPS menetapkan status Layak Bayar (SLB) bagi 148.527 rekening dengan nilai total Rp842,47 Miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi pembayaran klaim yang telah dikucurkan LPS tercatat sebesar Rp698,71 Miliar, setelah memperhitungkan ketentuan batas jaminan, proses set-off pinjaman, serta penyelesaian keberatan nasabah. Sebaliknya, simpanan yang dinyatakan Tidak Layak Bayar (STLB) berada di angka Rp40,51 Miliar (4.244 rekening).

Guna memberikan rasa aman yang optimal, dalam proses penanganan klaim penjaminan simpanan bank, LPS terus berupaya mempercepat proses pembayaran klaim penjaminan, yang kini mulai dapat dilakukan 5 hari kerja sejak BPR/BPRS dicabut izin usahanya (CIU).

Sebagai informasi, Kantor Perwakilan LPS I diresmikan pada 3 Mei 2024 dan berkedudukan di Gedung Sinarmas Land Plaza Lantai 9 di Kota Medan dengan wilayah kerja mencakup seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Sejak awal berdiri hingga triwulan I-2026, Kantor Perwakilan LPS I tercatat telah merealisasikan sebanyak 349 kegiatan operasional, yang berfokus pada program edukasi/literasi keuangan masyarakat, hubungan kelembagaan, kemitraan strategis, CSR, serta dukungan fungsi resolusi perbankan daerah.