Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 7,04% (yoy), meski melambat dibanding triwulan IV 2025 yang mencapai 7,89% (yoy). Meski demikian, capaian tersebut masih menjadi yang tertinggi di Sumatera dan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Sumatera yang sebesar 5,13% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi Kepri terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, perdagangan, serta konstruksi. Industri pengolahan tetap menjadi penopang utama ekonomi daerah meskipun menghadapi tantangan biaya bahan baku dan logistik. Sementara itu, sektor pertambangan tumbuh tinggi seiring mulai beroperasinya lapangan migas sejak Mei 2025. Aktivitas perdagangan juga meningkat didukung momen Ramadan dan Idul Fitri pada triwulan I 2026.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi atau PMTB yang tumbuh 7,47% (yoy) dengan dukungan iklim investasi yang tetap kondusif serta kemudahan perizinan. Konsumsi rumah tangga juga tumbuh positif sebesar 4,62% (yoy), mencerminkan optimisme masyarakat yang masih terjaga. Di sisi lain, kinerja ekspor tetap tumbuh meski mengalami perlambatan akibat tekanan kenaikan harga bahan baku global.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi di Kepri tetap terkendali. Pada April 2026, inflasi tercatat sebesar 3,06% (yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh tarif angkutan udara, makanan, telepon seluler, angkutan laut, dan bensin.
Ke depan, ekonomi Kepri diprakirakan tetap tumbuh positif meski menghadapi tantangan global dan normalisasi sektor pertambangan. Bank Indonesia bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong investasi, serta menjaga inflasi tetap terkendali demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.
itu, inflasi ke depan diprakirakan akan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mencakup upaya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dalam kerangka 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
