Batam - Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) telah menginjak tahun ketiga sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019. Kehadiran standar QR Code Pembayaran di Indonesia mampu memfasilitasi pembayaran antar berbagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dengan biaya yang paling murah dan praktis dibanding kanal pembayaran lainnya. Kehadiran QRIS memperoleh sambutan baik dari masyarakat Kepulauan Riau. Per 1 Juli 2022, jumlah merchant QRIS di Kepulauan Riau mencapai 394.632. Jumlah tersebut tumbuh 464 persen dibanding bulan Juli 2021, atau meningkat sebesar 4 (empat) kali lipat. Sembilan puluh persen merchant QRIS merupakan pelaku usaha yang berlokasi di Kota Batam dengan jumlah sebesar 355.053 merchant. Selain itu, keunggulan QRIS yang merupakan kanal pembayaran paling murah membuat QRIS lebih mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk pelaku usaha mikro yang sebelumnya belum banyak memanfaatkan kanal pembayaran non tunai. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi kategori usaha mikro yang sebesar 63 persen dari seluruh merchant QRIS di Kepulauan Riau.

Jakarta - Dewan Komisioner OJK melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto di Kantor Menko Perekonomian di Jakarta.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan kunjungan dilakukan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi guna semakin memperkuat sinergi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi.

“Kami membahas beberapa hal dan tentunya kami siap untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini dengan Kemenko Perekonomian,” kata Mahendra.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kondisi industri jasa keuangan serta sejumlah fokus dan prioritas kebijakan OJK dalam memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan.

Selain itu juga dibahas fokus dalam peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), perkembangan restrukturisasi kredit Covid-19, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta langkah antisipatif dalam memitigasi risiko dampak pelemahan perekonomian global terhadap pemulihan perekonomian nasional.

Berkaitan dengan kebijakan restrukturisasi Covid-19, Mahendra menyampaikan bahwa saat ini jumlah debitur dan nilai kredit yang direstrukturisasi telah turun secara signifikan, namun demikian masih terdapat sektor dan daerah tertentu yang masih membutuhkan stimulus dan menjadi fokus perhatian dalam arah kebijakan selanjutnya.

Lebih lanjut, mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan, saat ini OJK telah memiliki beberapa program antara lain Program Satu Rekening Satu Rekening (KEJAR) yang sampai dengan triwulan II tahun 2022 tercatat sebanyak 49,59 juta rekening tabungan total nominal Rp27,66 triliun serta berbagai program melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini telah dibentuk sebanyak 398 TPAKD dengan rincian 34 TPAKD tingkat provinsi dan 364 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

OJK juga menyampaikan berbagai kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian seperti keterlibatan OJK dalam Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI) dan Kelompok Kerja (Pokja) DNKI.

Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian mengharapkan OJK untuk terus mendukung program pengembangan UMKM, meningkatkan pendalaman produk khususnya untuk industri keuangan nonbank serta pemahaman literasi dan inklusi keuangan secara keseluruhan hingga ke daerah. (nck)

Jakarta - Mencermati pemulihan ekonomi nasional yang sedang berlangsung, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah secara periodik. Indikator dimaksud adalah nilai tukar dan inflasi, sebagai berikut:

A. Perkembangan Nilai Tukar 15 – 19 Agustus 2022

Pada akhir hari Kamis, 18 Agustus 2022

1. Rupiah ditutup di level (bid) Rp14.830 per dolar AS.
2. Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 7,03%.
3. DXY[1] menguat ke level 107,48.
4. Yield UST (US Treasury) Note[2] 10 tahun naik ke level 2,882%.

Pada pagi hari Jumat, 19 Agustus 2022

1. Rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.840 per dolar AS.
2. Yield SBN 10 tahun stabil di level 7,03%.

Aliran Modal Asing (Minggu III Agustus 2022)

1. Premi CDS Indonesia 5 tahun naik ke 105,41 bps per 18 Agustus 2022 dari 95,36 bps per 12 Agustus 2022.
2. Berdasarkan data transaksi 15 – 18 Agustus 2022, nonresiden di pasar keuangan domestik beli neto Rp3,01 triliun terdiri dari beli neto Rp0,78 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp2,23 triliun di pasar saham.
3. Berdasarkan data setelmen s.d. 18 Agustus 2022, nonresiden jual neto Rp123,03 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp60,14 triliun di pasar saham.

B. Perkembangan Inflasi

1. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu III Agustus 2022, perkembangan inflasi sampai dengan minggu ketiga ​Agustus 2022 diperkirakan mengalami deflasi sebesar 0,14% (mtm).
2. Komoditas utama penyumbang deflasi Agustus 2022 sampai dengan minggu ketiga yaitu bawang merah sebesar -0,16% (mtm), cabai merah sebesar -0,11% (mtm), minyak goreng sebesar -0,07% (mtm), cabai rawit sebesar -0,06% (mtm), daging ayam ras sebesar -0,05% (mtm), tarif angkutan udara sebesar -0,03% (mtm), tomat sebesar -0,02% (mtm), serta bayam dan jeruk masing-masing sebesar -0,01% (mtm). Sementara itu, komoditas yang mengalami inflasi pada periode minggu ketiga Agustus 2022 yaitu Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) sebesar 0,08% (mtm), rokok kretek filter sebesar 0,03% (mtm), telur ayam ras, air kemasan dan beras masing-masing sebesar 0,01% (mtm).

Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. (nck)

BATAM (BP) - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Kedua Singapura, Mohamad Maliki Osman, di Marriot Hotel, Kamis, (18/8/2022).

Pertemuan keduanya berlangsung khidmat dan santai. Maliki mengatakan, dirinya mengaku senang bisa kembali berkunjung ke Indonesia khususnya Kota Batam. Setelah kasus Covid-19 mulai turun, dirinya sangat antusias untuk mengunjungi Indonesia, khususnya Kota Batam.

"(Kunjungan) ini merupakan kali pertama ke Indonesia setelah Covid. (Setelah) pelonggaran Covid, pasti saya ingin ke Batam dulu. Menyelenggarakan rapat saya dengan pak Rudi. Melihat bagaimana selepas pelonggaran Covid," katanya.

Setelah mengetahui dan melihat situasi Kota Batam, dirinya sangat antusias. Semua aktivitas di Kota Batam, katanya, sudah kembali normal sebelum adanya Covid-19.

Sehingga, dirinya berharap adanya kerja sama antara Batam dan Singapura lebih dieratkan kembali. Baik itu kerja sama yang sudah berjalan selama ini, maupun kerjasama baru yang bisa dikakukan untuk memajukan Kota Batam dan Singapura.

Adapun kerja sama yang sudah terjalin dan akan ditingkatkan adalah peluang investasi di Nongsa Digital Park. Kemudian, juga investasi baru dengan potensi di Nongsa Digital Town.

Diketahui, kawasan tersebut didesain sebagai kawasan ekonomi digital yang akan menjadi jembatan penghubung berbagai perusahaan digital dan teknologi antara Indonesia dan Singapura.

"Kita bincangkan bagaimana kita menarik lebih banyak kaki tangan (delegasi) dan singapura membantu menyokong dari segi training, kemahiran," ujarnya dengan logat Melayu.

Ia menambahkan, Singapura sangat ingin untuk mengembangkan potensi investasi di Nongsa Digital Town. Pihaknya akan berupaya untuk mendorong pengusaha di Singapura yang berpotensi untuk menanamkan investasinya di bidang tersebut.

"Jadi apa yang kita lakukan boleh dari kerja sama dari segi training," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi juga turut bahagia atas kunjungan Menteri Luar Negeri Kedua Singapura ke Batam. Pertemuannya di Batam, selain berbincang perihal pergantian Konjen Singapura yang baru, Maliki ingin hubungan Batam dan Singapura berjalan dengan baik.

Sebab, diketahui, investasi terbesar di Batam berasal dari Singapura. Pada Semester I 2022 periode Januari – Juni, data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat nilai investasi Singapura di Batam mencapai 3,845 triliun.

Sehingga tidak ada salahnya ketika adanya kunjungan Menteri Luar Negeri Kedua Singapura, pihaknya berbincang mengenai permasalahan di Singapura maupun perencanaan dari Kota Batam kedepannya.

"Tadi sudah duduk mudah mudahan ada solusi. Sehingga ada peningkatan investasi di Kota Batam," kata Muhammad Rudi.

Ia menambahkan, selama ini hubungan antara Batam dan Singapura sudah berjalan dengan baik. Seperti saat pandemi Covid lalu, Singapura cukup banyak memberikan bantuan ke Kota Batam dan bantuan lainnya.

"Mudah-mudahan hubungan berjalan baik, maka investasi Kota Batam akan lebih lancar," imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut juga turut hadir Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait dan sejumlah pejabat Kemenlu Singapura.

Selama dua hari pada 18-19 Agustus 2022, Menteri Luar Negeri Kedua Singapura melakukan sejumlah agenda yaitu menghadiri malam resepsi Kemerdekaan Singapura di Marriot Hotel yang digelar Konjen Singapura dan meninjau KEK Batam Aero Teknik serta mengunjungi Masjid Tanjak.

Menjelang turnamen futsal bertajuk “Istana Sport Cup Futsal Tournament Piala Kepala BP Batam”, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bersama Istana Sport menggelar Technical Meeting (TM) dengan Tim yang akan berlaga.
 
Turnamen ini rencananya akan diselenggarakan pada hari Rabu (24/8/2022) mendatang.
 
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Umum BP Batam, Budi Susilo, pada Kamis (18/8/2022) di Gedung IT Centre, BP Batam.  
 
Dalam sambutannya, Budi mengatakan kegiatan ini terselenggara sebagai upaya pengembangan olahraga futsal di Batam, termasuk untuk melahirkan bibit-bibit pemain yang berbakat. 
 
Turnamen ini merupakan event olahraga futsal terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, setelah dua tahun vakum akibat pandemi Covid-19.
 
Budi menitip pesan kepada tim yang akan berlaga agar menciptakan suasana yang kondusif saat pertandingan berlangsung. 
 
“Ini ajang olahraga, saya minta tim yang akan berlaga tetap menjunjung tinggi sportivitas, kembangkan potensi yang dimiliki, jadikan turnamen ini untuk meraih prestasi,” ujar Budi. 
 
Pada kesempatan yang sama, Owner Istana Sport, Harpreet Singh yang akrab disapa Aldo, memberikan apresiasinya kepada BP Batam yang turut membantu dan mendukung penuh kegiatan turnamen futsal ini. 
 
“Turnamen ini merupakan kerja sama antara BP Batam dan Istana Sport, kami mengapresiasi sekali semua dukungan, mulai dari hadiah, akses lapangan, dan penanganan medis,” ungkap Aldo. 
 
Senada dengan Budi, Ia berharap turnamen ini akan berjalan lancar dan meriah serta berlangsung dengan sportif.  
 
Sementara itu, Project Officer Istana Sport, Mahmudi Bep, menyampaikan aturan dan sistem pertandingan serta pembagian grup kepada tim yang akan berlaga. 
 
Pertandingan ini diselenggarakan dengan menggunakan sistem setengah kompetisi terdiri dari babak penyisihan grup dan dilanjutkan pada babak Knock Out sampai dengan final.
 
“Untuk babak 16 besar, 8 besar sampai semifinal dan final tidak diundi mengikuti Bagan Pertandingan,” jelas Mahmudi. 
 
Mahmudi juga menjelaskan bahwa sebanyak 67 tim yang akan mengikuti turnamen.
 
Tim tersebut terdiri dari kategori umum sebanyak 33 tim dan kategori pelajar sebanyak 34 tim. 
 
Kategori Umum akan dimulai pada 24 s.d 28 Agustus 2022 yang akan diselenggarakan di Lapangan Futsal Sporthill Sport Centre.
 
Kategori Pelajar akan dilangsungkan pada tanggal 2 s.d 4 September 2022 di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal.

Dan puncak turnamen, yaitu babak final, akan dihelat pada Minggu (4/9/2022) di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal.

BATAM – Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh para investor baik domestic maupun asing. LKPM ini menjadi salah satu penunjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya LKPM dalam pengukuran data realisasi investasi, membuat BP Batam terus mengupayakan diseminasi untuk memfasilitasi dan membantu pelaku usaha agar dapat melaksakan kewajiban pelaporan LKPM sesuai dengan ketentuan yang ada.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal menggelar sosialisasi/workshop Diseminasi Peningkatan Target Realisasi Investasi di Batam melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Pendampingan Pelayanan Investasi di OSS RBA.

Menggandeng Kementerian Investasi/BKPM RI, kegiatan ini diikuti oleh 200 pelaku usaha di Batam, terutama para pelaku industri Penanaman Modal Asing dan dalam negeri, yang berlangsung pada Kamis (18/8/2022) di Hotel Planet Holiday.

Kegiatan diselenggarakan guna meningkatkan pemahaman para pelaku usaha dalam kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dalam rangka Peningkatan Target Realisasi Investasi di Batam melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Pendampingan Pelayanan Investasi di Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Sosialisasi dibuka oleh Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Denny Tondano.

Pada kesempatan itu, Denny mengatakan bahwa sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan kemudahan kepada para pelaku usaha, terkait dengan sistem pelaporan LKPM berbasis online.

LKPM merupakan laporan kegiatan penanaman modal, dimana wajib untuk disampaikan oleh setiap perusahaan mengenai pratek investasi yang tengah berjalan maupun yang sudah komersil secara bertahap. Laporan ini pun juga ditujukan untuk melihat bagaimanakah realisasi investasi dan produksi.

LKPM mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

“ini yang menjadi salah satu kendala dan berpengaruh pada nilai realisasi investasi, karena beberapa pelaku usaha belum cukup memahami dan merasa kesulitan membuat LKPM berbasis online, sehingga jumlah realisasi investasi tidak bertambah,” tutur Denny.

Penyampaian LKPM Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5/2021 Pasal 32 ayat (4):
1. Pelaku Usaha kecil Rp 1 – 5 miliar (per semester);
2. Pelaku Usaha menengah Rp 5 – 10 miliar dan Pelaku Usaha besar > Rp 10 miliar (per triwulan).

Sementara itu, pelaku usaha menengah dan besar wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan (triwulan), sedangkan pelaku usaha kecil wajib menyampaikan LKPM setiap 6 bulan (semester).

“Untuk merespon keluhan dan kendala pelaku usaha dalam pelaporan LKPM, maka kita perlu memberikan pendampingan mengenai LKPM dan Pelayanan Investasi di OSS RBA kepada para pelaku usaha. Di mana keberadaan data tersebut serta peran pelaku usaha dalam melaporkan LKPM sangat penting dan memberikan dampak yang begitu besar bagi Kota Batam,” imbuh Denny.

Ia juga menambahkan, hal ini tidak terlepas dari arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, untuk mendukung percepatan peningkatan target investasi di Batam, dengan berkomitmen untuk merespon dengan cepat dan tepat setiap keluhan dan kendala dari pelaku usaha.

“Sosialisasi atau workshop yang dilakukan saat ini, nantinya dapat menjadi cerminan kenaikan investasi di Batam,” harapnya.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM RI, yaitu Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Keamanan dan Jaringan, Helmi Satriawan, Kepala Seksi Sektor Primer dan Tersier, Dwiagris Tiffania dan PT Telkom Indonesia, Pengembang Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS, Khairul Anwar.

Ketiga narasumber tersebut menyampaikan pemaparan tentang sistem OSS RBA, Tata Cara Laporan Kegiatan Penanaman Modal di OSS RBA, dan Simulasi LKPM. (mh/na)

Jakarta - Tingkat inflasi di Indonesia saat ini cukup terkendali dan tercatat masih lebih rendah dari banyak negara lain di dunia. Capaian ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah sebagai Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah yang melakukan extra effort dalam mengimplementasikan berbagai program kebijakan pengendalian inflasi. Dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2022, Kamis (18/08), Presiden RI Joko Widodo menegaskan pentingnya kerja sama antar daerah dalam mengendalikan inflasi karena terdapat sentra produksi dan distribusi yang berbeda.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. Pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail; Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam pengendalian inflasi; Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat; Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah; Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Arahan tersebut merupakan strategi yang perlu ditempuh di tengah tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, gangguan mata rantai pasokan global, dan pelaksanaan kebijakan proteksionisme di berbagai negara yang berdampak pada peningkatan inflasi global, termasuk Indonesia. Dampak perkembangan tersebut terlihat dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada Juli 2022 tercatat sebesar 4,94% (yoy), lebih tinggi dari kisaran sasaran 3+1%, terutama disebabkan oleh inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 11,47% (yoy).

Di tengah inflasi volatile foods yang meningkat, harga beras dapat dijaga stabil didukung oleh keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras sejak 2019. Inflasi kelompok harga yang diatur oleh Pemerintah (administered prices), termasuk angkutan udara, juga meningkat dipengaruhi oleh kenaikan harga energi global. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan masih tetap terkendali didukung ekspektasi inflasi yang terjaga.

“Inflasi secara spasial, terdapat 30 provinsi yang realisasinya di atas (sasaran) nasional. Oleh karena itu menjadi perhatian oleh para gubernur untuk ikut menjaga melalui TPID agar melakukan extra effort agar stabilisasi harga bisa di jaga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Lebih lanjut Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam evaluasi kinerja TPID tahun 2021 dari segi partisipasi TPID Provinsi/Kabupaten/Kota mencapai 78% atau meningkat 7% dibanding tahun sebelumnya. Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa daerah yang berprestasi dan diharapkan diberikan fasilitas dan tambahan insentif.

Rakornas Pengendalian Inflasi merupakan agenda tahunan yang dipimpin secara langsung oleh Presiden RI dan menjadi forum tertinggi dalam koordinasi pengendalian inflasi secara nasional. Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 yang bertema “Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional” juga dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa sinergi dari TPIP dan TPID terus diupayakan melalui berbagai langkah, antara lain melalui strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.

“Dari segi keterjangkauan, Pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa penyaluran bansos baik dari APBN maupun APBD,” ujar Menko Airlangga.

Dalam menjaga ketersediaan pasokan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog terus dijaga di level 1 hingga 1,5 juta ton. Sedangkan terkait upaya peningkatan produktivitas maupun penguatan kelembagaan, fasilitasi akses pembiayaan dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian dan pemanfaatan Sistem Resi Gudang yang terus dioptimalisasikan.

“Terkait dengan KUR, kita sudah sediakan di tahun ini minimal untuk pertanian sebesar 90 triliun rupiah. Namun ini alokasi yang bisa dinaikkan,” jelas Menko Airlangga.

Sementara itu, salah satu program strategis yang terus diupayakan oleh daerah untuk menjaga kelancaran distribusi yakni Kerjasama Antar Daerah (KAD). Jumlah KAD terus meningkat dimana pada tahun 2021 terdapat 93 KAD dan menjadi 111 pada tahun Triwulan-1 2022.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa perlu terus dilakukan komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan panic buying. Kemudian, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan kepada Presiden terkait beberapa hal yang perlu dijaga dan diantisipasi terkait dengan peran yang dilakukan Pemerintah melalui APBN untuk menahan harga BBM yang menjadi tantangan di kuartal ke dua.

“Kami berharap berdasarkan beberapa program dan extra effort yang dilakukan diperkirakan laju inflasi 2022 dikisaran 4-4,8%,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga selaku Ketua TPIP pada kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi atas upaya seluruh pihak terutama kepada Kementerian, Lembaga, maupun Kepala Daerah yang telah menjaga stabilitas harga hingga saat ini.

“Untuk menghadapi inflasi ini, TPID harus membuat program pengendalian inflasi yang adaptif dan inovatif,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 19 Agustus 2022. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan II 2022 mencatat surplus yang menopang terjaganya ketahanan eksternal. Pada triwulan II 2022, NPI mencatat surplus 2,4 miliar dolar AS, setelah mengalami defisit 1,8 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja NPI tersebut didukung oleh surplus transaksi berjalan yang meningkat dan perbaikan defisit transaksi modal dan finansial. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2022 mencapai 136,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional.

Surplus transaksi berjalan meningkat signifikan pada triwulan II 2022 terutama ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas yang semakin baik. Transaksi berjalan mencatat surplus sebesar 3,9 miliar dolar AS (1,1% dari PDB), naik signifikan dari capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 0,4 miliar dolar AS (0,1% dari PDB). Kinerja transaksi berjalan tersebut terutama didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas seiring dengan harga komoditas global yang tetap tinggi. Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas meningkat dipengaruhi oleh kenaikan impor merespons peningkatan permintaan seiring dengan kenaikan mobilitas masyarakat, serta tingginya harga minyak dunia. Lebih lanjut, defisit neraca pendapatan primer dan neraca jasa juga mengalami peningkatan sejalan dengan akselerasi aktivitas ekonomi domestik dan pembayaran imbal hasil investasi pada periode laporan.

Kinerja transaksi modal dan finansial pada triwulan II 2022 tetap terjaga, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Transaksi modal dan finansial triwulan II 2022 mencatat defisit sebesar 1,1 miliar dolar AS (0,3% dari PDB), membaik dibandingkan dengan defisit 2,1 miliar dolar AS (0,7% dari PDB) pada triwulan I 2022. Kinerja transaksi modal dan finansial ditopang oleh aliran masuk neto (surplus) investasi langsung sebesar 3,1 miliar dolar AS, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya yang mencerminkan optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga. Selain itu, kinerja investasi portofolio juga menunjukkan perbaikan terbatas dengan mencatat defisit yang lebih rendah sebesar 0,4 miliar dolar AS, di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Di sisi lain, transaksi investasi lainnya mencatat kenaikan defisit terutama disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo sesuai pola kuartalan.

Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas perekonomian, serta melanjutkan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. (nck)

Jakarta, 18 Agustus 2022. Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat sinergi di pusat dan daerah. Dalam kaitan ini, Presiden Republik Indonesia memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Pertama, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail;

Kedua, memperluas kerja sama antardaerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antarwilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerja sama antardaerah dalam pengendalian inflasi;

Ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antardaerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat;

Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah;

Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Lima arahan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara hybrid pada 18 Agustus 2022 dari Istana Negara yang mengambil tema "Sinergi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional". Rakornas dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dan dihadiri oleh Menko Perekonomian selaku Ketua TPIP, Gubernur Bank Indonesia, Menko Kemaritiman dan Investasi, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Arahan tersebut merupakan strategi yang perlu ditempuh di tengah tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, gangguan mata rantai pasokan global, dan pelaksanaan kebijakan proteksionisme di berbagai negara yang berdampak pada peningkatan inflasi global, termasuk Indonesia. Tekanan kenaikan inflasi tersebut terlihat dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada Juli 2022 mencapai 4,94% (yoy), lebih tinggi dari kisaran sasaran 3+1%, terutama disebabkan oleh inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) yang mencapai 11,47% (yoy). Tekanan lebih lanjut dapat tertahan oleh stabilnya harga beras sejalan dengan keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras sejak 2019. Inflasi kelompok harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices), termasuk angkutan udara juga meningkat dipengaruhi oleh kenaikan harga energi global. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan masih tetap terkendali didukung ekspektasi inflasi yang terjaga. Ke depan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, gangguan cuaca, dan kesenjangan pasokan antarwaktu dan antardaerah.

Upaya bersama perlu diperkuat untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait lainnya telah menginisiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan sejak awal Agustus 2022 yang lalu. Langkah tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat segera mengatasi tingginya inflasi pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Bank Indonesia juga berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan Pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter difokuskan untuk stabilitas (pro-stability), sementara 4 (empat) kebijakan lainnya, yakni makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth). Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah diperkuat sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter. Hal ini disampaikan pada kesempatan yang sama oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang secara khusus juga menyampaikan apresiasi atas sinergi erat seluruh pemangku kebijakan dalam melakukan berbagai extra efforts pengendalian inflasi.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait akan terus memperkuat sinergi TPIP dan TPID untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional. (nck)

Jakarta, 18 Agustua 2022. Pemerintah dan Bank Indonesia menggelar acara peluncuran 7 (tujuh) pecahan Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022 (Uang TE 2022) pada hari ini (18/8) di Jakarta. Ketujuh pecahan Uang TE 2022 tersebut secara resmi berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertepatan pada HUT-77 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2022. Uang TE 2022 terdiri atas pecahan uang Rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp.10.000, Rp5.000, Rp.2000, dan Rp.1000, dengan telaah visual setiap pecahan Uang TE 2022 dalam rincian berikut.

Uang TE 2022 tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia (gambar tarian, pemandangan alam, dan flora) pada bagian belakang sebagaimana Uang TE 2016. Terdapat tiga aspek inovasi penguatan Uang TE 2022 yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Inovasi dimaksudkan agar uang Rupiah semakin mudah untuk dikenali ciri keasliannya, nyaman, dan aman untuk digunakan, serta lebih sulit untuk dipalsukan sehingga uang Rupiah semakin berkualitas dan terpercaya serta menjadi kebanggaan bersama sebagai simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengeluaran dan pengedaran Uang TE 2022 merupakan salah satu pelaksanaan amanat UU Mata Uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat tahun 2022 dan dengan tetap menerapkan tata kelola yang baik sesuai Undang-Undang. Adapun pengeluaran Uang TE 2022 tidak memiliki dampak pencabutan dan/atau penarikan Uang Rupiah yang telah dikeluarkan sebelumnya. Seluruh Uang Rupiah kertas ataupun logam yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia. Sebagaimana diatur pada UU Mata Uang, pencabutan dan penarikan uang Rupiah dari peredaran ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan diumumkan melalui media massa.

Pengeluaran Uang TE 2022 yang bertepatan dengan momentum HUT RI ke-77 menjadi wujud semangat kebangsaan, nasionalisme, dan kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional. Hal ini selaras pula dengan tema HUT RI ke-77 : Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Masyarakat dapat melakukan penukaran Uang TE 2022 melalui perbankan atau kas keliling yang disediakan Bank Indonesia. Pemesanan penukaran melalui kas keliling dilakukan melalui aplikasi PINTAR yang dapat diakses melalui laman https://pintar.bi.go.id. Aplikasi penukaran tersebut dapat diakses oleh masyarakat mulai tanggal 18 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB dengan jadwal penukaran uang mulai tanggal 19 Agustus 2022. Pelaksanaan penukaran dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan Pemerintah. (nck)